Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Bos Ford Blak-blakan Sebut Tertinggal 25 Tahun dari Produsen Mobil China

    Bos Ford Blak-blakan Sebut Tertinggal 25 Tahun dari Produsen Mobil China

    Jakarta –

    Chief Executive Officer (CEO) Ford, Jim Farley, belakangan banyak menjajal dan membedah mobil-mobil buatan China. Sebab, sebagai pemain lama, pihaknya khawatir tertinggal jauh dari mereka.

    Namun, faktanya, produsen mobil asal China sudah jauh meninggalkan merek Amerika Serikat seperti Ford. Bahkan, ketika merekrut Doug Field yang pernah kerja di Tesla dan Apple, Farley diberi tahu, teknologi Ford tertinggal 25 tahun atau seperempat abad dari mereka.

    “Doug bilang ke saya, ‘Jim, sistem rilis suku cadang, arsitektur TI, dan alat desain CAD Anda ketinggalan 25 tahun (dari brand China). Anda tidak bisa bersaing dengan BYD. Anda butuh keahlian yang sesungguhnya’,” ujar Farley yang menirukan kalimat Doug, dikutip dari La Nacion Kamis (4/12).

    Mobil Listrik Xiaomi SU7. Foto: Doc. Xiaomi

    Kondisi tersebut membuat Farley makin yakin kompetisi terbesar Ford bukan lagi Tesla atau pemain tradisional, melainkan pabrikan EV China, termasuk Xiaomi yang baru debut tapi langsung tancap gas.

    “Ford telah melewatkan Jepang, Ford telah melewatkan Korea Selatan, jadi kita tidak boleh melewatkan China,” tutur Farley. “Pesan untuk tim saya jelas: jika CEO saja menghormati persaingan dengan China, maka semua orang di perusahaan juga harus melakukan hal serupa.”

    CEO Ford Coba Mobil China

    Sebelumnya, Farley sempat meminta manajemennya mengirim lima EV terbaik China ke AS, diterbangkan ke Chicago dan dikendarai ke markas Ford di Dearborn. Semua dilakukan agar tim Ford merasakan langsung kualitas dan kecepatan inovasi para rival dari Asia.

    Dari lima mobil yang dipinjam, salah satunya merupakan Xiaomi SU7. Dia menganggap, mobil tersebut secanggih Apple dan senyaman Porsche Taycan.

    “Saya sangat terkesan dengan Xiaomi. Tak heran mereka sukses-mereka adalah Apple-nya China,” ungkapnya.

    Masuk mobil, ponsel otomatis dikenali tanpa proses pairing. Sistemnya mendukung pengenalan wajah, punya asisten AI, dan UI/UX yang diklaim “setara Apple” dalam hal konsistensi dan kemudahan penggunaan. Tak hanya digital, performanya pun membuat Farley terkesan.

    “Mobil ini memiliki pengenalan wajah, asisten AI di dalam kendaraan, dan dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam dalam tiga detik dengan satu sentuhan tombol. Rasanya seperti (naik) Porsche Taycan,” kata dia.

    (sfn/dry)

  • Pemerintah Jamin Kekurangan Dana Desa 2025 Dilunasi Tahun Depan

    Pemerintah Jamin Kekurangan Dana Desa 2025 Dilunasi Tahun Depan

    Jakarta –

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan dana desa yang belum dibayarkan pada 2025 akan dilunasi pada tahun depan. Yandri menegaskan pembayaran kekurangan Dana Desa 2025 itu tidak mempengaruhi besaran Dana Desa pada tahun 2026.

    Hal ini disampaikan Yandri usai membahas sejumlah upaya terkait pencairan Dana Desa menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

    Aturan ini membuat sejumlah pemerintah desa khawatir karena Dana Desa tahap II pada 2025, terutama yang bersifat non-earmarked atau yang tidak ditentukan secara spesifik, tidak dibayarkan. Yandri membeberkan lima upaya yang disiapkan pemerintah.

    “Pertama, menggunakan Sisa Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (Earmarked) untuk membayar kegiatan Non earmarked yang belum terbayarkan,” ujar Yandri dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).

    Kedua, pembayaran dilakukan menggunakan Dana Penyertaan Modal Desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan/atau belum digunakan termasuk Penyertaan Modal ke BUM Desa/BUM Desa bersama untuk ketahanan pangan.

    Ketiga, menggunakan sisa anggaran/penghematan anggaran tahun berjalan (tahun 2025) termasuk yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa dan/atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan. Keempat, memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025.

    “Jika langkah pertama hingga empat masih belum mencukupi, maka selisih kekurangan dicatat sebagai kewajiban yang belum dibayarkan untuk dianggarkan dan dibayarkan di Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan selain Dana Desa,” tambah Yandri.

    Solusi ini dibahas dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani dan Direktur Jenderal Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad dan sejumlah asosiasi, seperti Asosiasi Pemerintahan Desa Merah Putih, Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia, hingga Papdesi.

    Pemerintah Terbitkan Surat

    Kemendagri, Kemendes PDT dan Kemenkeu, Yandri, akan menerbitkan surat sebagai dasar Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mengambil langkah-langkah tindak lanjut, seperti, kewajiban yang belum dibayarkan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025.

    Lalu, bupati menugaskan Camat untuk melakukan evaluasi APB Desa Tahun 2025 khusus terhadap pergeseran anggaran untuk mengalokasikan anggaran kegiatan yang belum terbayarkan. Kemudian, pemerintah desa segera melakukan Perubahan APB Desa tahun 2025 untuk pergeseran alokasi anggaran.

    Keempat, menerbitkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2026 untuk menindaklanjuti SILPA mendahului Perubahan APB Desa 2026 dan Kelima, melakukan Perubahan APB Desa 2026 untuk memanfaatkan SILPA Tahun 2025 dan sumber pendapatan selain Dana Desa untuk mengutamakan penyelesaian kewajiban yang belum dibayar.

    “Kami semua optimis langkah-langkah tersebut dapat dijalankan sehingga potensi gagal bayar mendapatkan solusi terbaik. Kami sampaikan terima kasih pada para Ketua Asosiasi yang turut bersama-sama merumuskan tindaklanjut terbaik kita semua,” tambah ia.

    “Agar proses pelaksanaan langkah-langkah tersebut dapat berlangsung cepat dan efektif maka Pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten akan terus melakukan pendampingan dan mitigasi,” terang Yandri.

    Halaman 2 dari 2

    (rea/ara)

  • KPK Dalami Pergeseran Anggaran UPT Dinas PUPR Riau di Kasus ‘Jatah Preman’

    KPK Dalami Pergeseran Anggaran UPT Dinas PUPR Riau di Kasus ‘Jatah Preman’

    Jakarta –

    KPK telah memeriksa Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Riau, M Job Kurniawan, terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. KPK mendalami pergeseran anggaran untuk unit pelaksana teknis (UPT) Dinas PUPR.

    “Para saksi didalami penyidik soal penggeseran anggaran untuk UPT Dinas PUPR yang ditentukan oleh Gubernur,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).

    Adapun Job Kurniawan diperiksa hari ini bersama tiga saksi lainnya yakni M. Taufiq Oesman Hamid selaku Kadis Perindustrian (Plt. Sekda), Yandharmadi selaku Kabiro Hukum (Plt. Inspektorat), dan Syarkawi yang merupakan ASN dinas PUPR. Pemeriksaan dilakukan di BPKP Provinsi Riau.

    Diketahui, kasus dugaan korupsi yang menjerat Abdul Wahid ini berkaitan dengan permintaan fee oleh Abdul Wahid terhadap bawahannya di UPT Dinas PUPR Riau. Fee tersebut terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar.

    KPK menduga Abdul Wahid mengancam bawahannya jika tak menyetor duit yang dikenal sebagai ‘jatah preman’ senilai Rp 7 miliar tersebut. Setidaknya, ada tiga kali setoran fee jatah pada Juni, Agustus, dan November 2025.

    (lir/lir)

  • Tuntutan 15 Tahun Bui bagi Eks Ibu Negara Korsel

    Tuntutan 15 Tahun Bui bagi Eks Ibu Negara Korsel

    Jakarta –

    Mantan Ibu Negara Korea Selatan (Korsel) Kim Keon Hee dituntut hukuman penjara. Kim Keon Hee dituntut 15 tahun penjara.

    Dirangkum detikcom, Kamis (4/12/2025), jaksa Korsel meyakini Kim Keon Hee bersalah. Jaksa menyebut Kim Keon Hee terlibat dugaan penipuan saham dan korupsi.

    Kim, istri mantan presiden Yoon Suk Yeol, ditangkap pada bulan Agustus lalu dan sedang diselidiki atas dugaan skema manipulasi saham, dan karena menerima hadiah dari organisasi keagamaan, Gereja Unifikasi, yang secara luas dianggap sebagai aliran sesat.

    Perempuan itu juga dituduh ikut campur dalam pemilihan parlemen.

    Kejaksaan Korsel mengatakan bahwa perempuan berusia 53 tahun itu telah “berdiri di atas hukum” dan berkolusi dengan Gereja Unifikasi untuk “(merusak) pemisahan agama dan negara yang diamanatkan oleh konstitusi”.

    “Ini menghancurkan keadilan pemilu dan sistem demokrasi perwakilan yang menjadi fondasi pemerintahan nasional,” kata kejaksaan, dilansir kantor berita AFP.

    Kejaksaan meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda dua miliar won (sekitar Rp 22,7 miliar).

    Dalam kesaksian terbarunya, Kim mengatakan tuduhan itu “sangat tidak adil”.

    “Namun, ketika saya mempertimbangkan peran dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya, tampak jelas bahwa saya telah membuat banyak kesalahan,” kata Kim.

    Meskipun ada “ruang untuk membantah” tuduhan tersebut, “Saya dengan tulus meminta maaf atas ketidaksopanan yang telah saya timbulkan kepada publik,” tambahnya.

    Persidangan Kim pada Rabu (3/12) tersebut berlangsung setahun setelah suaminya, Yoon, mengumumkan darurat militer, dalam upaya yang gagal untuk menangguhkan pemerintahan sipil. Pengumuman darurat militer yang singkat itu telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam kekacauan politik.

    Yoon ditangkap awal tahun ini atas tuduhan pemberontakan, yang dibantahnya. Ini menandai pertama kalinya seorang mantan presiden dan ibu negara Korea Selatan ditahan.

    Pengadilan dijadwalkan untuk menjatuhkan hukuman kepada Kim pada 28 Januari tahun depan.

    Tonton juga video “Penampilan Eks Ibu Negara Korsel di Sidang Korupsi Perdana”

    Halaman 2 dari 3

    (whn/maa)

  • Bertambah Lagi Taksi Online Mewah, Maxus MIFA 9 Kini Jadi Armada Grab

    Bertambah Lagi Taksi Online Mewah, Maxus MIFA 9 Kini Jadi Armada Grab

    Jakarta –

    Bertambah lagi armada taksi online mewah di Indonesia. Maxus MIFA 9 resmi menjadi armada Grab Indonesia. Sebanyak 50 unit MPV listrik premium buatan China tersebut akan digunakan sebagai armada layanan eksklusif GrabExecutive.

    GrabExecutive adalah layanan first-class terbaru dari GrabCar yang diluncurkan November 2025. Layanan ini menghadirkan standar perjalanan premium yang mengutamakan kenyamanan, ruang kabin yang lebih lega, serta pengalaman berkendara eksklusif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas modern.

    “Kami sangat bangga dapat bekerja sama dengan Grab Indonesia dan mengapresiasi kepercayaan yang diberikan untuk menggunakan Maxus MIFA 9, sebagai armada layanan eksklusif GrabExecutive. Kerja sama ini memperkuat komitmen Maxus untuk terus menghadirkan kendaraan yang mengutamakan kenyamanan, kualitas, dan keberlanjutan bagi seluruh pelanggan dan mitra bisnis kami,” ujar Chief Operating Officer PT Indomobil Energi Baru (IEB), Yudhy Tan, dalam keterangannya.

    Maxus MIFA 9 mengusung filosofi World of MAX yang menempatkan pengalaman pelanggan sebagai pusat dari seluruh inovasi. Interior kabin dirancang dengan ruang yang lega dan tata letak yang memberikan keleluasaan gerak, menciptakan suasana perjalanan yang tenang dan nyaman. Kabin yang hening, kursi ergonomis, serta material berkualitas tinggi menghadirkan kesan first-class yang selaras dengan kebutuhan layanan GrabExecutive untuk memberikan perjalanan yang lebih eksklusif bagi para pelanggan.

    “Melalui GrabExecutive, kami ingin menjawab kebutuhan konsumen akan layanan transportasi premium yang berkelas dan memberi ketenangan sejak awal perjalanan. Layanan ini kami hadirkan bagi pengguna yang mengutamakan kenyamanan dan eksklusivitas, baik untuk keperluan bisnis maupun perjalanan penting lainnya. GrabExecutive menawarkan pengalaman first-class ride experience yang penuh kemewahan dan ketenangan, dan Maxus MIFA 9 jadi pilihan kendaraan yang tepat untuk mendukung ekspansi kami di segmen layanan eksklusif ini berkat kenyamanan kabin, ruang yang luas, serta kualitas berkendara yang selaras dengan standar layanan kelas tertinggi,” kata Halim Wijaya, Director of Grab Indonesia.

    Sebagai kendaraan listrik murni, Maxus MIFA 9 diklaim menawarkan kombinasi kenyamanan, keamanan, dan efisiensi yang sangat sesuai bagi operasional layanan first-class Grab. Kabin yang luas memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi penumpang, sementara captain seat pada baris kedua memperkuat kesan eksklusif. Fitur bantuan mengemudi, visibilitas yang optimal, serta sistem infotainment yang intuitif memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman dan nyaman bagi para pengemudi.

    Dari sisi operasional, efisiensi energi kendaraan listrik membantu mengoptimalkan biaya operasional, sementara struktur kendaraan listrik yang minim komponen bergerak menjadikan biaya perawatan lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar konvensional.

    (lua/dry)

  • Bahlil Evaluasi Total Tambang di Wilayah Bencana Sumatera!

    Bahlil Evaluasi Total Tambang di Wilayah Bencana Sumatera!

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi total pada pengelolaan tambang di wilayah yang terdampak bencana di Sumatera. Ramai anggapan operasional tambang menjadi biang kerok parahnya dampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurutnya, tambang yang ada kebanyakan di Sumatera Utara. Di Aceh, pihaknya masih melakukan pengecekan dan di Sumatera Barat tidak ada.

    “Kalau di Sumbar itu nggak ada. Di Aceh pun kita lagi pengecekan. Nah kalau di Sumut tim kita lagi evaluasi, kalau tim evaluasi saya akan cek dampaknya, apakah tambang ini ada apa tidak,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Dia menegaskan apabila tambang-tambang yang sudah dievaluasi memiliki dampak lingkungan yang tidak sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, pihaknya akan mengambil langkah tegas kepada perusahaannya.

    “Saya pastikan kalau ada tambang atau IUP yang bekerja tidak sesuai kaidah dan aturan berlaku, kami akan berikan sanksi tegas,” kata Bahlil.

    Dalam keterangan tertulis, sebelumnya Bahlil mengatakan kegiatan pertambangan adalah salah satu cara perbaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat bukan mendatangkan bencana. Namun jika yang terjadi malah merusak lingkungan, maka hal tersebut harus ditindak tegas.

    “Ini menyedihkan. Saya pastikan akan menindak tegas para penambang yang bekerja serampangan tidak sesuai ketentuan, jika benar musibah ini terjadi akibat kegiatan pertambangan,” kata Bahlil.

    Jika terbukti banjir dan longsor ini terjadi imbas penambangan yang serampangan, Bahlil meminta kondisi ini harus disudahi karena tidak boleh ada kegiatan pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan. Bahlil menekankan pentingnya mitigasi bencana agar tidak lagi terjadi.

    “Tidak boleh ada lagi kejadian bencana yang memakan korban 770 jiwa dan ribuan masyarakat mengungsi,” ujar Bahlil.

    Lihat juga Video ‘Kata Bahlil Soal Dugaan Banjir di Sumatera Akibat Tambang Ilegal’:

    (acd/acd)

  • Bahlil Sebut Pasokan BBM Aceh-Sumut Tahan 7-8 Hari

    Bahlil Sebut Pasokan BBM Aceh-Sumut Tahan 7-8 Hari

    Jakarta –

    Pasokan BBM di wilayah bencana yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disebut mulai membaik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan terkini BBM sudah mencapai 7-8 hari.

    Hal ini dilaporkan Bahlil ke Presiden Prabowo Subianto. Laporan itu diberikan sore ini secara langsung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    “Menyangkut BBM, secara stok untuk BBM di sana semua sesuai dengan 7 hari sampai 8 hari stok,” kata Bahlil usai memberikan laporan, Kamis (4/12/2025).

    Sejauh ini pasokan BBM paling progresif pemulihannya di Tapanuli Tengah di mana 60% pasokan dan distribusi BBM di kabupaten yang terdampak bencana itu pulih.

    “Kalau di Tapteng-nya sendiri, sebagian pompa bensin sudah beroperasi 24 jam. Sekarang untuk minyak, BBM, tadi saya telepon Pak Bupatinya, Pak Masinton, itu sudah 60% normal. Saya kan tadi malam baru pulang dari sana,” ujar Bahlil.

    Bahlil juga mengatakan beberapa daerah juga masih kesulitan melakukan mobilisasi BBM. Sejauh ini pihaknya mencari berbagai cara untuk melakukan distribusi BBM.

    “Tapi memang di beberapa daerah, beberapa daerah yang jalannya putus, itu mobilisasi BBM-nya terkendala. Karena itu, kita sebagian ada pakai jeriken, kita sebagian ada pakai tangki, dan terus dilakukan,” lanjut Bahlil.

    Pihaknya juga memutuskan agar pembelian BBM subsidi dengan barcode khusus yang sudah dilakukan untuk dihentikan sementara. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi penumpukan dan antrean di SPBU.

    “Dan saya memutuskan untuk barcode sementara, untuk menghindari penumpukan dan antrean, kita tiadakan di daerah-daerah bencana,” tegas Bahlil.

    Pasokan LPG juga sudah mulai berjalan sekalipun belum maksimal. Pihaknya mengubah distribusi LPG untuk Tapanuli Tengah, Nias, dan Sibolga yang tadinya mengambil pasokan dari Dumai kini diubah ke Sumatera Barat.

    Dia menjanjikan Jumat atau Sabtu besok, LPG sudah bisa didistribusikan ke semua tempat di daerah bencana.

    “Jadi Sumbar sekarang menjadi hub supaya semuanya bisa terdistribusi. Insyaallah kalau cuacanya baik, Jumat-Sabtu semua sudah bisa lebih membaik,” pungkas Bahlil.

    (acd/acd)

  • BEI Hadirkan Non Cancellation Period di Sesi Pre Opening & Pre Closing

    BEI Hadirkan Non Cancellation Period di Sesi Pre Opening & Pre Closing

    Jakarta –

    PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal menerapkan kebijakan non-cancellation period pada bulan Desember ini. Hal ini sebagai langkah harmonisasi dengan best practice global yang telah diadopsi sejumlah bursa internasional.

    Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengatakan non-cancellation period adalah periode waktu khusus selama sesi pra-pembukaan dan pra-penutupan di BEI. Dia mengatakan pesanan beli dan/atau jual yang sudah masuk tidak dapat diubah atau dibatalkan, namun investor tetap dapat menyampaikan pesanan beli dan/atau jual baru.

    “Pada sesi pra-pembukaan, periode non-cancellation dimulai pukul 08.56.00 sampai sistem Jakarta Automated Trading System (JATS) melakukan matching. Sementara, saat pra-penutupan, periode non-cancellation dimulai pukul 15.56.00 hingga proses matching selesai,” kata Irvan dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

    BEI menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan standar yang telah lebih dulu diterapkan oleh sejumlah bursa global untuk menjaga kualitas proses price discovery dan stabilitas pasar.

    “Sejumlah Bursa Efek Global, seperti Singapore Stock Exchange (SGX), Hong Kong Stock Exchange (HKEX), Shanghai Stock Exchange (SSE), dan Philippine Stock Exchange (PSE) telah menerapkan hal yang serupa, sehingga kami berharap dapat mengimplementasikannya juga di BEI,” ujarnya.

    Selain itu, Irvan menjelaskan kebijakan ini juga diambil setelah BEI melakukan post-implementation review atas pengembangan sesi pre-closing yang diterapkan sejak 6 Desember 2021 lalu.

    “Melalui implementasi kebijakan ini kami harap dapat meredam aksi pembentukan harga semu pada sesi pre-opening dan pre-closing, serta meminimalisir potensi aksi spoofing, sehingga meningkatkan pembentukan harga yang lebih wajar,” tuturnya.

    Irvan menambahkan non-cancellation period juga menjadi langkah BEI untuk meredam potensi aksi manipulasi pembentukan harga. Hal ini sejalan dengan strategi BEI meningkatkan integritas pasar modal Indonesia dan perlindungan investor.

    Dia mengatakan saat ini, BEI bakal terus melakukan edukasi kepada publik, termasuk investor dan pelaku pasar melalui saluran komunikasi resmi milik BEI. BEI memastikan pelaku pasar teredukasi dan memahami kebijakan ini dengan baik, sehingga dapat menyesuaikan dengan aktivitas transaksi di Bursa.

    “Kami telah melakukan serangkaian sosialisasi kepada pelaku pasar, terutama kepada Anggota Bursa dan Penerima Lisensi Bursa baik lokal maupun asing, serta melakukan update informasi non-cancellation period pada Website IDX yang dapat diakses oleh publik,” tutupnya.

    (akn/ega)

  • Sangar! Begini Konsep Motor Listrik Masa Depan Honda

    Sangar! Begini Konsep Motor Listrik Masa Depan Honda

    Jakarta –

    Belum lama ini Honda memperkenalkan motor listrik konsep yang punya tampang radikal. Dinamakan Honda EV Outlier Concept, purwarupa roda dua ini diperkenalkan kali pertama di Japan Mobility Show (JMS) 2025. Melalui Outlier Concept, Honda ingin keluar dari pakem.

    Honda menilai desain dan konstruksi motor listrik masa kini masih terlalu menyerupai motor bermesin bensin. Karena itulah, EV Outlier diciptakan buat menghilangkan rasa bosan dan mengeksplorasi seberapa jauh potensi desain yang bisa ditawarkan kendaraan elektrifikasi.

    “Konsep EV Outlier sengaja mendobrak pakem tradisional. Kami berulang kali mendesain keseimbangan jarak sumbu roda dan tinggi, termasuk mengeksplorasi proporsi baru untuk membuat karakteristik unik sebuah EV lebih menarik,” kata pemimpin proyek Honda EV Outlier Concept Yuya Tsutsumi, dikutip dari MCN.

    Honda EV Outlier Concept Foto: Dok. Honda

    Hasilnya, motor ini tampil dengan dimensi nyentrik seperti jok super rendah, posisi kaki maju, hingga sandaran kursi bersayap, yang sangat tidak lazim. Tidak adanya mesin dan tangki membuat para desainer bebas berkreasi dengan motor konsep ini.

    Baterai motor ini diletakkan di bawah rangka aluminium, sementara setiap roda dibekali motor listrik di hub. Konfigurasi motor ganda ini memungkinkan penggerak dua roda, pengaturan torsi independen, hingga pengereman regeneratif yang lebih maksimal.

    Honda sebelumnya telah mengumumkan rencana penggunaan baterai solid-state pada motor listrik di era 2030-an. Purwarupa Outlier belum punya spesifikasi teknis, namun penggunaan baterai berukuran kecil pada konsep ini diduga berkaitan dengan teknologi tersebut.

    Honda EV Outlier Concept Foto: Dok. Honda

    Dari sisi konstruksi, motor hub menjadi langkah logis karena menghilangkan kebutuhan girboks reduksi, rantai, belt, atau penggerak poros. Bahkan sektor pengereman pun unik berkat penggunaan cakram ala Buell.

    Desain bodi transparan juga jadi daya tarik. Winglet serta fairing bening menggabungkan aerodinamika halus dengan estetika futuristik khas motor naked. Bagian bodi depan yang transparan ikut bergerak bersama suspensi, sehingga aliran udara lebih efisien.

    Belum ada konfirmasi apakah Honda EV Outlier Concept ini akan dijadikan motor listrik massal di masa depan. Namun yang pasti, motor ini bisa menjadi inspirasi motor listrik Honda di masa depan.

    Honda EV Outlier Concept Foto: Dok. Honda

    (lua/dry)

  • Titiek Tampilkan Video Kayu Gelondong Terbawa Banjir di DPR: Sudah Cukup!

    Titiek Tampilkan Video Kayu Gelondong Terbawa Banjir di DPR: Sudah Cukup!

    Jakarta –

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), menampilkan potongan video gelondongan kayu terbawa banjir saat rapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Titiek berharap kejadian yang mengiris hati masyarakat Indonesia tak terjadi lagi.

    Dalam video yang ditampilkan di ruang Komisi IV DPR RI memperlihatkan truk yang membawa batang pohon dalam jumlah besar. Dinarasikan jika pengangkutan itu tak berselang lama dengan kejadian bencana di utara Pulau Sumatera.

    “Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter satu setengah meter itu, berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon yang sebesar itu. Ini, manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah itu kayu? Dia bikin, salah itu pohon itu apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia,” kata Titiek dalam rapat.

    Ia merasa miris terkait pengangkutan batang pohon di tengah bencana yang berlangsung di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Ia menilai perusahan yang melakukan tindakan itu seperti mengejek rakyat Indonesia.

    “Dan yang lebih, lebih menjengkelkan, itu, truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita,” kata Titiek.

    “Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini, sesuatu, kalau orang Jawa bilang, ngece, opo ngece? Ngejek, mengejek, perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu, apa ya, suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” sambungnya.

    Titiek Soeharto menyoroti gelondongan kayu terbawa banjir Sumatera dalam rapat dengan Menhut di Komisi IV DPR (Foto: dok. live YouTube DPR)

    “Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium itu besok-besok bisa dihidupin lagi. Tapi dihentikan. Nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong,” ujarnya.

    Titiek juga menyinggung gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera. Ia berharap praktik penebangan hutan hingga menyebabkan bencana ini dihentikan.

    (dwr/lir)