Xcloud.id

Author: Detik.com

  • AHY soal Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans: Investigasi Sampai Tuntas!

    AHY soal Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans: Investigasi Sampai Tuntas!

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan melakukan evaluasi besar menyusul tragedi kecelakaan Bus PO Cahaya Trans yang terguling di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang. Tragedi ini menewaskan sebanyak 16 orang penumpang.

    AHY mengingatkan agar para operator transportasi massal, termasuk bus taat aturan dan melakukan pengecekan ulang terhadap armada yang akan beroperasi. Evaluasi besar akan dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.

    “Tentu kita akan evaluasi,” kata AHY di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

    Ia juga telah meminta jajaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Korlantas Polri untuk segera melakukan investigasi mendalam. Hal ini khususnya untuk mencari tahu penyebab dari kecelakaan tersebut.

    “Investigasi sampai tuntas semuanya. Intinya kita tidak ingin ada kecelakaan-kecelakaan maut yang terjadi lagi, berulang, dan semua benar-benar harus taat. Harus sesuai dengan aturan,” ujar AHY.

    “Kendarannya dicek dengan benar, pengemudi juga harus fit dan sesuai dengan ketentuan. Sehingga, ya, sekali lagi kita mencegah terjadinya korban di jalan raya,” sambungnya.

    Sebagai informasi, Bus PO Cahaya Trans terguling di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Senin (22/12/2025) sekitar pukul 00.45 WIB dini hari. Dari total 34 orang di dalam bus, sebanyak 16 penumpang dinyatakan meninggal dunia.

    “(Korban) Sebagian besar luka di sisi kiri. Sesuai dengan jatuhnya bus,” kata Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Ribut Hari Wibowo, melansir detikJateng.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, proses identifikasi mendalam masih terus dilakukan. Ia juga memberi peringatan kepada para operator bus untuk menjaga armadanya laik operasi selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

    “Kita akan lihat lagi apakah ini memang karena kendaraannya, atau karena pengemudinya. Jadi kita coba kita lihat dulu. Tapi saya sangat menyesal, turut prihatin dengan apa yang terjadi,” kata Dudy ditemui di Kantor Jasa Marga Tollroad Command Center Jatiasih, Bekasi, Senin (22/12).

    Kejadian ini juga akan ditindaklanjuti bersama dengan evaluasi menyeluruh dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Hal ini apalagi mengingat, jumlah korban jiwa dari kecelakaan ini cukup banyak, mencapai 16 orang korban.

    Selain itu, ia juga telah meminta Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan untuk kembali mengumpulkan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan transportasi darat, khususnya bus, dan memastikan kesiapan operasi selama Nataru.

    “Kami mengingatkan kembali bahwa selain kita menyiapkan kendaraan yang laik jalan, kita juga harus memastikan bahwa pengemudinya juga laik untuk mengemudikan kendaraan,” ujarnya.

    Lihat juga Video: Sederet Fakta Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Tol Semarang

    (acd/acd)

  • Rusia Gempur Ibu Kota Ukraina Usai Pembicaraan Damai di AS

    Rusia Gempur Ibu Kota Ukraina Usai Pembicaraan Damai di AS

    Jakarta –

    Rusia melancarkan serangan udara ke ibu kota Ukraina, Kyiv pada hari Selasa (23/12) dini hari waktu setempat. Serangan ini dilakukan hanya beberapa hari setelah putaran pembicaraan perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat di Miami berakhir pada hari Minggu lalu.

    “Pasukan pertahanan udara sedang berupaya untuk menghilangkan ancaman di langit di atas ibu kota,” tulis administrasi militer Kyiv di Telegram, dilansir kantor berita AFP, Selasa (23/12/2025), seraya mendesak warga untuk tetap berada di tempat perlindungan sampai keadaan dinyatakan aman.

    Para pejabat belum melaporkan ada tidaknya korban jiwa atau kerusakan. Skala penuh serangan tersebut belum diketahui secara pasti.

    Sebelumnya, pembicaraan di Miami akhir pekan lalu mempertemukan para pejabat AS dengan delegasi Ukraina dan Eropa, bersamaan dengan kontak terpisah dengan perwakilan Rusia. Pertemuan ini digelar untuk mengupayakan penyelesaian guna mengakhiri perang Rusia di Ukraina.

    Ukraina dan Rusia terus melancarkan serangan satu sama lain. Sebelumnya, serangan drone Ukraina menghantam area Krasnodar di Rusia, yang terletak di tepi Laut Hitam. Serangan itu memicu kerusakan pada dua kapal dan dua dermaga di area tersebut, bahkan sempat memicu kebakaran di sebuah desa setempat.

    Markas operasional wilayah Krasnodar dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters dan kantor berita TASS, Senin (22/12/2025), melaporkan bahwa serangan drone Ukraina itu menghantam area desa Volna yang terletak di Krasnodar.

    “Dua dermaga dan dua kapal mengalami kerusakan di desa Volna akibat serangan drone,” demikian pernyataan markas operasional wilayah Krasnodar.

    “Semua orang di atas kapal telah dievakuasi. Tidak ada korban jiwa di antara awak kapal atau personel darat,” imbuh pernyataan tersebut.

    Kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan drone itu sempat menyebabkan kebakaran yang menyebar di area seluas 1.000 meter persegi hingga 1.500 meter persegi.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Rel Kereta Sepanjang 600 Km Dibangun 2026, Prioritas Wilayah Ini

    Rel Kereta Sepanjang 600 Km Dibangun 2026, Prioritas Wilayah Ini

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengejar reaktivasi dan pembangunan rel kereta sepanjang hingga 600 kilometer (km) pada tahun 2026. Hal ini selaras dengan target pengoperasian jalur kereta sepanjang 12.100 km.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, target tersebut sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah.

    “Hari ini kurang lebih KAI beroperasi di atas 7.000 kilometer panjang rel kereta, dan targetnya sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita ingin mereaktivasi hingga 12.000 kilometer rel kereta di seluruh wilayah,” kata AHY di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2025).

    Tidak hanya angkutan penumpang, AHY juga menekankan, kereta barang juga menjadi salah satu prioritas pengembangan. Sebab, biaya transportasi logistik sangat bergantung pada ketersediaan rel dan kereta barang.

    Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, reaktivasi maupun pembangunan rel kereta baru akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan target keseluruhannya rampung setidaknya di 2029.

    “Kita kejar (di tahun depan) sekitar 500-600 km. Kita harus mulai dong (segera). Diperintahkan sama Pak Prabowo kan sampai 12.000. Ya, berarti ya itu (sampai 2029),” ujar Bobby.

    Area Jawa Barat Jadi Prioritas

    Bobby menjelaskan, pihaknya memiliki titik-titik prioritas untuk reaktivasi jalur kereta. Hal ini khususnya pada jalur-jalur yang padat kendaraan bermotor.

    Beberapa di antaranya yang menjadi prioritas utama ialah jalur Cianjur-Bandung. Kemudian juga jalur Bandung ke arah selatan, melewati Soreang ke Ciwidey.

    “Itu prioritas pertama kita dulu. Itu yang akan kita reaktivasi dulu. Trasenya itu adalah trasenya, groundkaart-nya adalah groundkaart (lahan negara yang dikelola) KAI,” kata dia.

    Sebagai informasi, target pengoperasian jalur kereta sepanjang 12.100 km tercantum dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) Tahun 2030. Pembangunan rel kereta ini akan tersebar di lima pulau Indonesia.

    Dikutip dari unggahan akun resmi @danantara.indonesia, Selasa (18/11/2025) berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, lima pulau tersebut yakni, Jawa-Bali sepanjang 6.800 km, Sumatera 2.900 km, Kalimantan 1.400 km, Sulawesi 500 km, dan Papua 500 km.

    Lihat juga Video: Kedua Jalur Rel 2 Arah Bandung Sudah Bersih dari Longsoran

    (acd/acd)

  • Polisi di Jateng Gagalkan TPPO Wanita Wonosobo yang Nyaris Dikirim ke Kamboja

    Polisi di Jateng Gagalkan TPPO Wanita Wonosobo yang Nyaris Dikirim ke Kamboja

    Wonosobo –

    Kepolisian Wonosobo, Jawa Tengah, menggagalkan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap seorang perempuan warga Desa Ngadikerso, Kecamatan Sapuran, bernama dengan inisial M. Korban nyaris diberangkatkan ke Kamboja melalui jalur ilegal.

    Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Fany Mukorobin menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian atas keberhasilan menggagalkan upaya TPPO tersebut.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Polsek Sapuran yang telah dapat mengamankan dan melindungi warga Wonosobo,” kata di Wonosobo, dilansir Antara, Senin (15/12/2025).

    Ia menuturkan, kasus ini termasuk kategori TPPO tujuan Kamboja dan menjadi peringatan agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar.

    Ia menyampaikan, para pencari kerja agar memastikan seluruh proses penempatan kerja ke luar negeri melalui jalur resmi dan lembaga berizin, serta segera melapor jika menemukan indikasi perekrutan ilegal atau dugaan TPPO.

    “Menindaklanjuti aduan tersebut, Unit Reskrim Polsek Sapuran segera melakukan koordinasi dengan Polda Riau, Direktorat PPA/PPO Polda Riau, Kantor Imigrasi, serta Satpol Airud Polres Dumai,” katanya.

    Peristiwa dugaan TPPO itu diketahui terjadi di Kota Dumai, Provinsi Riau. Pada hari yang sama, Unit Tindak Satpol Airud Polres Dumai berhasil mengamankan korban bersama empat orang lainnya.

    Setelah proses permintaan keterangan dinyatakan cukup, pada Sabtu (13/12) korban diserahkan kepada BP2MI Kota Dumai.

    Pemulangan korban kemudian difasilitasi melalui penerbangan langsung ke Yogyakarta.

    Setibanya di Bandara Internasional Yogyakarta, korban dijemput oleh Kanit Reskrim Polsek Sapuran BRIPKA Azzimar Shidqy, kemudian dibawa ke Mapolsek Sapuran Polres Wonosobo.

    Selanjutnya korban diserahkan kembali kepada pihak keluarga dengan disaksikan perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo.

    (idh/imk)

  • Insentif Mau Disetop Buat Bikin Mobil Nasional, Pajak Mobil Listrik Jadi Berapa?

    Insentif Mau Disetop Buat Bikin Mobil Nasional, Pajak Mobil Listrik Jadi Berapa?

    Jakarta –

    Insentif mobil listrik kabarnya tak berlanjut tahun depan. Lalu bagaimana dengan pajak mobil listrik? Akankah normal kembali?

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal insentif mobil listrik tak berlanjut tahun depan. Airlangga menyebut, insentif mobil listrik itu bakal dialihkan untuk pengembangan mobil nasional.

    “Anggaran insentif mobil listrik mau dialihkan ke mana? Anggarannya tentu kita punya perencanaan mobil nasional (fokus pada mobil nasional-Red), sehingga kita bisa belajar sebetulnya dari VinFast,” kata Airlangga belum lama ini.

    Untuk diketahui, saat ini mobil listrik memang menikmati sejumlah insentif yang diberikan ke pemerintah. Alhasil, harga jualnya pun jadi lebih murah dan bersaing dengan mobil bermesin konvensional. Insentifnya antara lain berupa bebas PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Selanjutnya ada juga insentif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ditanggung pemerintah sebesar 10 persen. Dengan demikian, PPN yang dibebankan terhadap mobil listrik produksi lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen hanya 2 persen.

    Tak cuma itu, mobil listrik yang didatangkan secara utuh alias impor CBU (Completely Build-up) juga dapat insentif berupa bebas bea masuk. Harusnya kalau normal, mobil yang didatangkan dengan skema importasi CBU akan dikenai tarif bea masuk 50 persen. Tapi berkat insentif, maka tarifnya dibebaskan.

    Pajak Mobil Listrik Jadi Berapa?

    Adapun deretan insentif di atas memang tercatat berakhir pada masa pajak Desember 2025. Tapi ada lagi nih insentif yang diberikan untuk mobil listrik berupa pembebasan pajak tahunan dan bea balik nama kendaraan. Jadi motor dan mobil listrik yang berbasis baterai atau Battery Electric Vehicles (BEV) tidak dikenakan pajak lagi.

    Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada 11 Mei 2023 yang tercantum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023. Berikut ini bunyi pasal 10:

    1. Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan PKB
    2. Pengenaan BBNKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0 persen dari dasar pengenaan BBNKB

    Merujuk pada aturan tersebut, tidak ada masa berlaku untuk PKB dan BBNKB 0 persen. Itu artinya, selama peraturan belum berubah, pajak mobil listrik masih nihil. Pemilik mobil listrik hanya perlu membayar SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) sebesar Rp 143 ribu setiap tahunnya.

    (dry/rgr)

  • Seperti Ini Beda Nyeri Punggung Gejala Sakit Ginjal Vs Penyakit Jantung

    Seperti Ini Beda Nyeri Punggung Gejala Sakit Ginjal Vs Penyakit Jantung

    Jakarta –

    Nyeri punggung sering dianggap sebagai keluhan yang sepele. Bisa karena salah posisi duduk, otot tegang, atau masalah pada tulang belakang.

    Namun dalam kondisi tertentu, rasa sakit di punggung bisa menjadi sinyal adanya gangguan kesehatan yang serius. Termasuk penyakit jantung dan ginjal.

    Dikutip dari VNExpress, nyeri punggung yang berasal dari otot, tulang, atau saraf umumnya dapat muncul di sepanjang tulang belakang. Paling sering terjadi di punggung bawah atau area bokong.

    Jenis keluhannya biasanya terasa tajam atau kaku, terutama saat bangun tidur pagi. Kondisi itu akan berkurang setelah tubuh bergerak atau posisi diubah.

    Berbeda halnya jika nyeri di punggung berkaitan dengan organ dalam tubuh. Lokasi nyeri dan gejala penyertanya cenderung berbeda dan tidak boleh diabaikan.

    1. Nyeri Punggung yang Berkaitan dengan Jantung

    Meski serangan jantung identik dengan nyeri dada, pada sebagian orang terutama wanita, gejala muncul sebagai nyeri di punggung bagian atas. Rasa nyerinya digambarkan seperti tekanan atau ketegangan, yang bisa disertai sesak napas, pusing, mual, hingga keringat dingin.

    Keluhan ini dapat muncul tanpa nyeri dada atau bersamaan dengan rasa tidak nyaman di area dada. Kondisi itu perlu diwaspadai, terutama jika terjadi secara tiba-tiba dan tidak membaik dengan istirahat.

    2. Nyeri Punggung yang Berkaitan dengan Ginjal

    Posisi ginjal dekat dengan area punggung. Sehingga, nyeri ginjal sering disalah artikan sebagai nyeri punggung biasa.

    Padahal, nyeri akibat masalah ginjal biasanya terasa di sisi tubuh, tepatnya di antara tulang rusuk bawah dan pinggul, dan bisa menjalar ke perut bagian bawah.

    Meski nyeri ini umumnya menyerang satu sisi tubuh, tidak menutup kemungkinan bisa muncul di kedua sisi. Gejala lain yang sering menyertai, seperti demam, mual, muntah, nyeri atau rasa tidak nyaman saat buang air kecil, serta perubahan warna, bau, atau kejernihan urine.

    Kondisi seperti batu ginjal, infeksi ginjal, hingga penyakit ginjal kronis dapat memicu keluhan tersebut.

    Para ahli mengingatkan, nyeri punggung dapat berlangsung terus-menerus bersamaan dengan tanda peringatan seperti sesak napas, gangguan buang air kecil, atau keluhan sistemik lainnya. Jika mengalami itu, sebaiknya segera diperiksakan ke tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

    Halaman 2 dari 2

    (sao/kna)

  • RI Diserbu Produk Murah China, Pemerintah Siapkan Aturan Harga Minimum

    RI Diserbu Produk Murah China, Pemerintah Siapkan Aturan Harga Minimum

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman akan mengusulkan harga acuan batas minimum penjualan untuk sejumlah produk impor ke Kementerian Perdagangan. Upaya ini sebagai salah satu membentengi UMKM dari serbuan produk impor, khususnya dari China.

    Maman mengatakan maraknya produk China yang masuk ke Indonesia dengan harga sangat murah membuat produsen lokal sulit bersaing. Kondisi ini dinilai mengancam produktivitas UMKM.

    “Harapan kita justru ingin mendorong proses produksi itu di dalam negeri supaya multiplier effect ekonomi lebih besar. Dengan maraknya produk-produk barang impor yang masuk dalam hal ini barang-barang China yang masuk ke Indonesia itu menyebabkan akhirnya kecenderungan kita untuk memproduksi barang dalam negeri menjadi susah,” ujar Maman di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Selasa (23/12/2025).

    Untuk mengatasi hal ini, pihaknya sedang berkoordinasi intens dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Maman mengusulkan agar ada aturan main baru dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait harga jual produk impor. Usulan ini bertujuan agar produk impor tidak lagi dijual dengan harga yang terlampau murah.

    “Kita lagi sedang membicarakan, mengusulkan ke Kementerian Perdagangan untuk mendorong di Permendag agar harga, jadi nanti kita punya harga acuan batas minimum penjualan,” imbuh Maman.

    Maman menyebutkan aturan harga batas ini tidak akan berlaku untuk semua barang impor. Saat ini, Kementerian UMKM mengkaji 10 produk prioritas yang paling berdampak langsung pada keberlangsungan UMKM.

    “Enggak (semua produk), tapi memang kita akan buat list kurang lebih ada 10 produk yang menurut kita, yang sedang kita studi dulu, yang bisa memiliki implikasi terhadap UMKM. Jadi beberapa produk-produk yang memang lagi kita list tuh,” terang Maman.

    Selain mengatur harga, Maman menekankan perlindungan UMKM harus dimulai dari hulu. Ia menegaskan pintu masuk barang impor harus dibatasi agar UMKM punya ruang untuk kompetitif.

    “Hulunya harus ditutup dulu, harus dibatasi. Kami bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan proteksi dan perlindungan terhadap UMKM kita,” jelasnya.

    (rea/ara)

  • Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pembebasan 100% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

    Kebijakan diatur melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Nomor 857 Tahun 2025. Kebijakan ini disebut belum pernah dilakukan di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Anies Baswedan.

    “Dari jaman Pak Jokowi nggak bisa, Pak Ahok nggak bisa, Pak Anies nggak bisa, baru kali ini (era Pramono) bisa kita lakukan. Jadi PBB untuk sekolah swasta dari SD, SMP, SMA mulai tahun depan, tahun ini juga sudah berlaku, itu bisa dikurangi 100%” kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

    Prastowo menyebut gagasan pembebasan PBB-P2 100% bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta muncul setelah dirinya menelaah berbagai kebijakan yang selama ini berlaku di Jakarta. Ia juga menghimpun berbagai keluhan para pengelola sekolah-sekolah swasta di Jakarta yang selama ini terbebani PBB cukup besar.

    “Waktu saya masuk ke DKI, yang pertama kali saya lakukan melihat kebijakan. Saya juga melihat keluhan para pengurus sekolah swasta di Jakarta karena bayar PBB-nya mahal. Itu yang pertama saya diskusikan dengan Pak Gubernur,” tutur Prastowo.

    Ia kemudian mengusulkan langsung kepada Pramono agar sekolah-sekolah swasta dibebaskan dari kewajiban membayar PBB, agar anggaran sekolah dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak terutama peningkatan mutu pendidikan.

    “Pak, bagaimana kalau kita bebaskan saja sekolah-sekolah swasta itu tak perlu membayar PBB? Biar duitnya bisa digunakan untuk yang lain-lain yang lebih penting. Ngapain kita nyari pajak dari yang mestinya kita tolong?” kata Prastowo.

    “Setuju mas, bikin saja aturannya,” sambung Prastowo menirukan pernyataan Pramono.

    Prastowo berharap pembebasan PBB sekolah swasta ini dapat meringankan beban operasional sekolah, menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan swasta, serta berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Jakarta.

    Apa efeknya untuk orang tua murid?

    Apakah pembebasan PBB sekolah swasta ini akan berdampak ke biaya sekolah? Dihubungi secara langsung, Prastowo tak bisa memastikannya. Ia hanya mengatakan hal itu tergantung dari masing-masing sekolah dalam memberikan kebijakan.

    “Kalau ini tergantung masing-masing sekolah ya. Tapi yang jelas cashflow sekolah menjadi lebih baik. Mestinya bisa dipakai untuk investasi yang produktif,” jelas Prastowo kepada detikcom.

    Lihat juga Video: Berakhir Bahagia, Siswa Viral Belajar di Lantai Dapat Beasiswa hingga SMA

    (aid/fdl)

  • Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pembebasan 100% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

    Kebijakan diatur melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Nomor 857 Tahun 2025. Kebijakan ini disebut belum pernah dilakukan di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Anies Baswedan.

    “Dari jaman Pak Jokowi nggak bisa, Pak Ahok nggak bisa, Pak Anies nggak bisa, baru kali ini (era Pramono) bisa kita lakukan. Jadi PBB untuk sekolah swasta dari SD, SMP, SMA mulai tahun depan, tahun ini juga sudah berlaku, itu bisa dikurangi 100%” kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

    Prastowo menyebut gagasan pembebasan PBB-P2 100% bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta muncul setelah dirinya menelaah berbagai kebijakan yang selama ini berlaku di Jakarta. Ia juga menghimpun berbagai keluhan para pengelola sekolah-sekolah swasta di Jakarta yang selama ini terbebani PBB cukup besar.

    “Waktu saya masuk ke DKI, yang pertama kali saya lakukan melihat kebijakan. Saya juga melihat keluhan para pengurus sekolah swasta di Jakarta karena bayar PBB-nya mahal. Itu yang pertama saya diskusikan dengan Pak Gubernur,” tutur Prastowo.

    Ia kemudian mengusulkan langsung kepada Pramono agar sekolah-sekolah swasta dibebaskan dari kewajiban membayar PBB, agar anggaran sekolah dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak terutama peningkatan mutu pendidikan.

    “Pak, bagaimana kalau kita bebaskan saja sekolah-sekolah swasta itu tak perlu membayar PBB? Biar duitnya bisa digunakan untuk yang lain-lain yang lebih penting. Ngapain kita nyari pajak dari yang mestinya kita tolong?” kata Prastowo.

    “Setuju mas, bikin saja aturannya,” sambung Prastowo menirukan pernyataan Pramono.

    Prastowo berharap pembebasan PBB sekolah swasta ini dapat meringankan beban operasional sekolah, menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan swasta, serta berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Jakarta.

    Apa efeknya untuk orang tua murid?

    Apakah pembebasan PBB sekolah swasta ini akan berdampak ke biaya sekolah? Dihubungi secara langsung, Prastowo tak bisa memastikannya. Ia hanya mengatakan hal itu tergantung dari masing-masing sekolah dalam memberikan kebijakan.

    “Kalau ini tergantung masing-masing sekolah ya. Tapi yang jelas cashflow sekolah menjadi lebih baik. Mestinya bisa dipakai untuk investasi yang produktif,” jelas Prastowo kepada detikcom.

    Lihat juga Video: Berakhir Bahagia, Siswa Viral Belajar di Lantai Dapat Beasiswa hingga SMA

    (aid/fdl)

  • Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Sekolah Swasta di Jakarta Bebas Pajak, Uang SPP Bakal Turun?

    Jakarta –

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan pembebasan 100% Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2) bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).

    Kebijakan diatur melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Nomor 857 Tahun 2025. Kebijakan ini disebut belum pernah dilakukan di era Gubernur Joko Widodo (Jokowi), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Anies Baswedan.

    “Dari jaman Pak Jokowi nggak bisa, Pak Ahok nggak bisa, Pak Anies nggak bisa, baru kali ini (era Pramono) bisa kita lakukan. Jadi PBB untuk sekolah swasta dari SD, SMP, SMA mulai tahun depan, tahun ini juga sudah berlaku, itu bisa dikurangi 100%” kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

    Prastowo menyebut gagasan pembebasan PBB-P2 100% bagi sekolah-sekolah swasta di Jakarta muncul setelah dirinya menelaah berbagai kebijakan yang selama ini berlaku di Jakarta. Ia juga menghimpun berbagai keluhan para pengelola sekolah-sekolah swasta di Jakarta yang selama ini terbebani PBB cukup besar.

    “Waktu saya masuk ke DKI, yang pertama kali saya lakukan melihat kebijakan. Saya juga melihat keluhan para pengurus sekolah swasta di Jakarta karena bayar PBB-nya mahal. Itu yang pertama saya diskusikan dengan Pak Gubernur,” tutur Prastowo.

    Ia kemudian mengusulkan langsung kepada Pramono agar sekolah-sekolah swasta dibebaskan dari kewajiban membayar PBB, agar anggaran sekolah dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak terutama peningkatan mutu pendidikan.

    “Pak, bagaimana kalau kita bebaskan saja sekolah-sekolah swasta itu tak perlu membayar PBB? Biar duitnya bisa digunakan untuk yang lain-lain yang lebih penting. Ngapain kita nyari pajak dari yang mestinya kita tolong?” kata Prastowo.

    “Setuju mas, bikin saja aturannya,” sambung Prastowo menirukan pernyataan Pramono.

    Prastowo berharap pembebasan PBB sekolah swasta ini dapat meringankan beban operasional sekolah, menjaga keberlangsungan lembaga pendidikan swasta, serta berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Jakarta.

    Apa efeknya untuk orang tua murid?

    Apakah pembebasan PBB sekolah swasta ini akan berdampak ke biaya sekolah? Dihubungi secara langsung, Prastowo tak bisa memastikannya. Ia hanya mengatakan hal itu tergantung dari masing-masing sekolah dalam memberikan kebijakan.

    “Kalau ini tergantung masing-masing sekolah ya. Tapi yang jelas cashflow sekolah menjadi lebih baik. Mestinya bisa dipakai untuk investasi yang produktif,” jelas Prastowo kepada detikcom.

    Lihat juga Video: Berakhir Bahagia, Siswa Viral Belajar di Lantai Dapat Beasiswa hingga SMA

    (aid/fdl)