Author: Detik.com

  • Apakah Pekerja Menengah Bisa ‘Naik Kasta’ Jadi Orang Kaya?

    Apakah Pekerja Menengah Bisa ‘Naik Kasta’ Jadi Orang Kaya?

    Jakarta

    Di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit dan penuh tantangan ini, mungkin tak sedikit pekerja kelas menengah dengan gaji pas-pasan yang merasa sulit untuk ‘naik kasta’ menjadi orang kaya. Apalagi tak jarang usai menghabiskan waktu dari pagi hingga petang untuk mencari uang, jumlah dana di tabungan masih segitu-segitu saja.

    Perencana keuangan dari Tatadana Consulting, Tejasari, mengatakan salah satu tolak ukur ‘naik kelas’ menjadi orang kaya adalah dengan peningkatan kepentingan aset. Namun untuk bisa menaikkan jumlah aset yang dimiliki tentu yang bersangkutan harus terlebih dahulu menaikkan jumlah pendapatan.

    “Punya penghasilan lebih besar pasti tergantung dari kitanya sendiri. Kalau misalnya kita kerja, kita biasanya untuk bisa naik gaji atau naik jabatannya apa sih? Yang pasti kita nambah ilmu, nambah sertifikasi, atau nambah pengetahuan supaya bisa naik jabatan gitu ya,” kata Tejasari kepada detikcom, Jumat (30/5/2025).

    “Atau kalau banyak orang yang lakuin di zaman sekarang tuh pindah-pindah kerja. Karena setiap pindah kan mereka naik tuh gajinya. Jadi berapa tahun sekali mereka pindah kerja untuk bisa dapat lompatan penghasilan gitu,” sambungnya.

    Namun jika yang bersangkutan sulit untuk meningkatkan pendapatan dari pekerjaan utama yang saat ini dilakukan, menurut Tejasari yang bersangkutan bisa mencari sumber penghasilan lain di luar pekerjaan. Misalkan saja membuka usaha sampingan hingga coba untuk berinvestasi.

    “Penghasilan tambahan itu bisa dicari dengan penghasilan tambahan lainnya. Nah, penghasilan tambahan lainnya kan pasti macam-macam tuh. Apakah kita kerja part-time, ataukah kita punya bisnis, ataukah kita punya investasi yang bisa menghasilkan,” paparnya.

    Setelah menaikkan jumlah penghasilan, barulah dari dana tambahan tersebut para pekerja kelas menengah bisa menambah kepemilikan aset agar bisa jadi orang kaya. Dalam kondisi ini Tejasari menekankan bagaimana dana tambahan yang dimiliki dapat digunakan secara produktif, bukan hanya sekadar untuk menambah konsumsi.

    “Nah pastinya naikkan penghasilan belum tentu bisa langsung jadi kita kaya raya ya. Kecuali tadi penghasilan kita tambah, pengeluaran kita tetap ya kan. Sehingga dari penghasilan tambahan itu kita bisa investasikan atau kita alokasikan untuk bisa menambah aset kita,” jelas Tejasari.

    “Jadi kita sudah capek-capek cari tambahan, usaha apalah segala macam, tapi lifestyle kita juga tinggi ya habis saja uangnya. Jadi kalau kita tadi sudah cari tambahan, penghasilannya naik segala macam ya lifestyle kalau bisa tetap. Sehingga jumlah aset yang kita punya bisa bertambah dan kita bisa jadi lebih kaya lah dibanding yang lain,” tegasnya lagi.

    Lebih lanjut Tejasari menjelaskan jenis aset tambahan yang dimaksud bisa berupa properti, emas, atau kepemilikan surat berharga. Di mana aset-aset ini dapat secara langsung meningkatkan taraf hidup yang bersangkutan.

    “Aset itu kan macam-macam ya mulai dari properti, emas, surat berharga gitu ya. Itu kan semuanya dalam bentuk aset. Nah tinggal kita pilihnya yang mana. Kalau properti misalnya kita ambil KPR cicil 5 tahun, nanti 5 tahun kedua ambil lagi KPR, 5 tahun ketiga ambil lagi KPR gitu kan ya. Ada yang begitu,” jelas Tejasari.

    “Tapi ada juga yang beli saja emas gitu. Setiap kita punya penghasilan lebih beli emas-emas. Emas kan kenaikan per tahunnya juga lumayan gede ya sekarang ini, atau surat berharga seperti obligasi saham atau reksadana gitu,” terangnya.

    (igo/fdl)

  • Industri Rokok di Tengah Perubahan Aturan Pemerintah, Apa Dampaknya?

    Industri Rokok di Tengah Perubahan Aturan Pemerintah, Apa Dampaknya?

    Jakarta

    Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan menuai kritik. Regulasi yang seharusnya menjadi tonggak penguatan sistem kesehatan nasional justru dinilai minim koordinasi antarkementerian dan berpotensi menimbulkan dampak luas yang merugikan banyak sektor, terutama industri strategis seperti tembakau dan makanan-minuman.

    Beberapa pasal dalam PP 28/2024 ini mengatur pembatasan konsumsi Gula-Garam-Lemak (GGL), serta larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dan iklan rokok di luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Kebijakan ini memicu kekhawatiran karena dinilai mengancam keberlangsungan ekosistem industri yang menyerap jutaan tenaga kerja, mulai dari petani, buruh pabrik, hingga pedagang kecil.

    Minimnya koordinasi lintas kementerian menjadi sorotan utama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana yang menekankan pentingnya sinergi dalam penyusunan kebijakan lintas sektor.

    “PP 28/2024 ini sebenarnya ketentuan yang bisa meredam ego sektoral dari satu kementerian ke kementerian lain dan bagaimana pemerintah kita membuat aturan yang lebih adil. Adil bagi para pelaku usahanya, perkebunan sebagai suatu industri strategis di Indonesia, perusahaan-perusahaan rokok, dan adil juga bagi konsumen,” ujar dia dalam keterangannya, Jumat (30/5/2025).

    Menurutnya, regulasi yang baik harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang kontraproduktif. “Kementerian Kesehatan (Kemenkes) walaupun mereka akan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), tapi harus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian lainnya. Nah, di sinilah pentingnya Menteri Koordinator (Menko). Menko sekarang sudah ada beberapa Menko itu harus bisa memastikan bahwa kepentingan kita, kepentingan kementerian-kementerian itu semua terakomodasi,” tegasnya.

    Selain PP 28/2024, salah satu isu paling kontroversial adalah rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek (plain pacakging), yang tengah disusun dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai aturan turunan dari PP 28/2024. Kebijakan ini dinilai berpotensi merusak ekosistem pertembakauan nasional.

    Dampaknya diprediksi luas: mulai dari meningkatnya peredaran rokok ilegal hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor hilir. Lebih jauh, kebijakan ini disebut-sebut mengadopsi prinsip dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), yang secara resmi tidak diratifikasi oleh Indonesia, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan intervensi asing dalam kebijakan domestik.

    Kritik juga datang dari Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, yang menyoroti potensi cacat prosedural dalam penyusunan PP 28/2024.

    “Kalau misalnya terbukti PP (28/2024) dibuat tanpa ada partisipasi. Ya berarti secara prosedur cacat. Berarti dibatalkan, secara formilnya tidak terpenuhi. Cacat. Itu kita belum bicara substansi loh,” kata Eddy Hiariej.

    Ia mendorong pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum melalui uji materiil dan formil (Judicial Review) ke Mahkamah Agung (MA), baik secara materiil dan fomil. Jika terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PP 28/2024 bisa dibatalkan secara hukum.

    (fdl/fdl)

  • Kementerian BUMN Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan

    Kementerian BUMN Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pelatihan

    Jakarta

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar program pelatihan dan pendampingan bertajuk Naik Kelas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini berlangsung di Gedung The Gade Tower, Pegadaian, Jakarta Pusat, dan diikuti oleh 164 UMKM binaan serta 41 fasilitator dari berbagai BUMN.

    Program ini dirancang berdasarkan data dari platform Naksir UMKM, sebuah aplikasi digital yang mengklasifikasikan tingkat kematangan bisnis UMKM ke dalam empat kelas. Dengan pendekatan berbasis data tersebut, pelatihan disusun lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan UMKM di setiap tahapan perkembangan bisnis.

    Kepala Biro Humas dan Fasilitasi Dukungan Strategis Kementerian BUMN, Rachman Ferry, mewakili Menteri BUMN Erick Thohir, menjelaskan peningkatan kapasitas UMKM harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

    “Peningkatan kapasitas UMKM tidak dapat diseragamkan. Dengan klasifikasi yang jelas, kami dapat memberikan pendampingan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam tahap transisi dari level menengah ke tingkat yang lebih matang,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Jumat (30/5/2025).

    Materi pelatihan mencakup sertifikasi produk halal dan BPOM, pengelolaan keuangan bersama OJK, hingga penguatan merek lewat pelatihan fotografi, copywriting, dan optimalisasi media sosial. Pelatihan juga didukung Telkom Indonesia lewat pelatihan Point of Sales (POS).

    Berbagai BUMN turut ambil bagian dalam mendukung program ini, di antaranya Pegadaian, Mind ID, PNM, ID FOOD, IFG, Krakatau Steel, dan Danareksa. Masing-masing berperan dalam memberikan akses pembiayaan, logistik, hingga digitalisasi usaha.

    “Ini merupakan bagian dari peta jalan jangka panjang Kementerian BUMN dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan, sekaligus mendukung agenda Pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional,” lanjutnya.

    Dengan mengedepankan pendekatan berbasis data serta sinergi lintas BUMN, Kementerian BUMN berkomitmen untuk memperluas jangkauan dan dampak program pelatihan UMKM ini ke lebih banyak wilayah di seluruh Indonesia.

    (akn/ega)

  • Ribuan Warga Nepal Tuntut Kembalinya Monarki

    Ribuan Warga Nepal Tuntut Kembalinya Monarki

    Jakarta

    Ribuan demonstran memadati ibu kota Nepal, Kathmandu, menyerukan agar sistem monarki dikembalikan ke negara Himalaya itu setelah dihapuskan pada 2008. Aksi demonstrasi ini berlangsung pada Kamis (29/05).

    Sejak berakhirnya monarki, Nepal telah menjadi negara yang menganut sistem republik yang dipimpin oleh presiden, namun sejumlah masyarakat kini menyerukan agar sistem kerajaan dikembalikan dan menetapkan Hindu sebagai agama resmi negara, di tengah kekecewaan terhadap pemerintahan terpilih saat ini.

    ‘Kami mencintai Raja kami lebih dari nyawa Kami’

    Gyanedra Shah, mantan raja yang kaya raya dan masih menetap di Kathmandu, kini berusia 77 tahun. Sistem Monarki telah berlangsung selama 239 tahun di Nepal sebelum Shah digulingkan.

    “Kembalikan raja ke tahtanya dan selamatkan negara. Kami mencintai raja kami lebih daripada nyawa kami” seru para demonstran.

    Para demonstran tidak hanya merasa frustrasi terhadap para elit politik Nepal, tetapi juga terhadap kondisi ekonomi negara tersebut.

    Banyak masyarakat Nepal mencari peluang lapangan pekerjaan lebih baik ke luar negeri, seperti Uni Emirat Arab, Korea Selatan, dan Malaysia, dan mereka mengirimkan uang hasil kerja mereka kembali ke kampung halaman dalam bentuk remitansi.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Monarki tak mungkin kembali

    Ada juga yang mendukung status Nepal saat ini sebagai Negara Republik dan Perdana Menteri Khadga Prasad Oli di Kathmandu, hanya beberapa meter dari demonstrasi pro-monarki.

    Ratusan polisi pengendali massa dikerahkan untuk memisahkan massa pro-monarki dan pro-republik di ibu kota Nepal. Unjuk rasa serupa yang berlangsung pada Maret kemudian berujung pada kematian beberapa orang.

    Meskipun sebagian masyarakat Nepal menginginkan kembalinya sistem monarki, namun 3 partai politik utama di Nepal yang menguasai sebagian besar kursi di parlemen, menolak ide tersebut.

    Selain itu, Partai Rastriya Prajatantra yang mendukung monarki hanya memiliki 13 kursi dari 275 kursi di parlemen, sehingga memiliki pengaruh yang sangat terbatas dalam arah politik nasional.

    Artikel in pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jemaah RI Khusyuk Salat Jumat Berjemaah di Hotel Jelang Puncak Haji

    Jemaah RI Khusyuk Salat Jumat Berjemaah di Hotel Jelang Puncak Haji

    Makkah

    Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau jemaah haji Indonesia melaksanakan salat Jumat di masjid dekat hotel atau hotel masing-masing hari ini. Jemaah pun dengan khusyuk mengikut salat berjemaah di musalah hotel.

    Pantauan detikcom di Hotel 502, Makkah, Jumat (30/5/2025), tampak jemaah haji telah memadati bagian dalam hingga ke area luar musala sejak pukul 11.00 waktu Arab Saudi.

    Jemaah tampak berdoa dan mengaji menunggu azan. Salat Jumat baru dimulai sekitar pukul 12.16 waktu Saudi.

    Khotib mengajak seluruh jemaah haji bersyukur mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji. Dia mengatakan tak semua orang diberi kesempatan melaksanakan ibadah haji.

    “Marilah kita bersyukur dapat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci,” ucap Khotib.

    Khotib mengingatkan jemaah haji tentang berkah menjadi haji yang mabrur. Para jemaah haji diajak untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan mengikuti anjuran dari petugas haji serta otoritas Arab Saudi.

    Hal itu dilakukan untuk mempermudah petugas Masjidil Haram mengatur alur masuk dan keluar ratusan ribu jemaah yang hendak salat Jumat. Apalagi, hari ini merupakan salat Jumat terakhir sebelum jemaah haji melaksanakan ibadah puncak haji, yakni wukuf di Arafah pada Kamis, 5 Juni 2025.

    Bus shalawat rencananya baru beroperasi lagi setelah Salat Ashar. Jemaah yang hendak pulang usai Jumatan disarankan menggunakan moda transportasi lain.

    “Ketika ada pembatasan ini, dikhawatirkan juga mengganggu kesehatan jemaah, kebugaran jemaah, apalagi sudah mendekati puncak Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Jadi diimbau kepada jemaah agar melaksanakan aktivitas di dalam hotel, termasuk aktivitas ibadahnya,” ucap Kabid Transportasi PPIH Mujib Roni.

    (haf/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lembur Dibayar! PNS Bisa Kantongi Tambahan Duit Segini

    Lembur Dibayar! PNS Bisa Kantongi Tambahan Duit Segini

    Jakarta

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah menetapkan besaran uang lembur yang dapat diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2026 mendatang. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025.

    Dalam aturan tersebut dijelaskan uang lembur merupakan kompensasi bagi ASN, baik itu PNS atau PPPK, yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

    Selain itu, para abdi negara ini juga berhak mendapat uang makan lembur jika bekerja lembur paling kurang 2 jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 kali per hari.

    Selain PNS, pemerintah juga memberikan uang lembur dan uang makan lembur untuk para pegawai non-ASN yang bekerja di lingkungan instansi. Misalkan saja pegawai seperti satpam, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti.

    “Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti sebagaimana dimaksud tidak termasuk Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (outsourcing),” tulis PMK 32 Tahun 2025 dalam lampirannya.

    Daftar Uang Lembur PNS dan Non-ASN 2026:

    1. ASN (PNS dan PPPK)

    Uang Lembur

    – Golongan I Rp 18.000 per jam
    – Golongan II Rp 24.000 per jam
    – Golongan III Rp 30.000 per jam
    – Golongan IV Rp 36.000 per jam

    Uang Makan Lembur

    – Golongan I dan II Rp 35.000 per hari
    – Golongan III Rp 37.000 per hari
    – Golongan IV Rp 41.000 per hari

    2. Non-ASN (Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti)

    Uang Lembur

    – Non-ASN Rp 20.000 per jam
    – Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti Rp 13.000 per jam

    Uang Makan Lembur

    – Non-ASN Rp 31.000 per hari
    – Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti Rp 30.000 per hari

    (igo/fdl)

  • Video Sejumlah Nutrisi yang Bermanfaat untuk Tinggi Badan Anak

    Video Sejumlah Nutrisi yang Bermanfaat untuk Tinggi Badan Anak

    Video Sejumlah Nutrisi yang Bermanfaat untuk Tinggi Badan Anak

  • Cara Bridgestone Dekatkan Diri dengan Masyarakat

    Cara Bridgestone Dekatkan Diri dengan Masyarakat

    Jakarta

    Bicara soal kendaraan pasti tidak pernah lepas dari peran ban, si karet hitam peranti paling penting karena langsung bersentuhan dengan aspal. Namun masih banyak pengendara yang anggap sepele, dan kerap asal-asalan dalam melakukan pemilihan.

    Nah untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat, produsen ban ternama asal Jepang Bridgestone, coba lebih mendekatkan diri kepada seluruh lapisan masyarakat dengan menjadi official tire partner dalam gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2025, seperti siaran resmi yang diterima detikoto.

    Dijelaskan keterlibatan Bridgestone merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jangkauan ke pasar regional yang dinamis, seperti halnya di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya. Selain itu partisipasi di IIMS Surabaya 2025 menjadi langkah penting Bridgestone dalam memperkuat kehadiran di pasar otomotif Jawa Timur yang terus berkembang, baik dari sisi volume kendaraan maupun potensi permintaan produk pendukung mobilitas yang semakin beragam.

    Sebagai catatan IIMS Surabaya 2025 digelar pada 28 Mei-1 Juni 2025 di Grand City Convex Surabaya. Dalam partisipasinya tahun ini, Bridgestone membawa portofolio produk ban unggulan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan beragam segmen kendaraan, mulai dari ban untuk segmen passenger atau penumpang hingga kendaraan komersial.

    “Keikutsertaan Bridgestone di IIMS Surabaya merupakan bagian dari komitmen Perusahaan untuk lebih dekat dengan konsumen di wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya, yang kami lihat sebagai salah satu pusat pertumbuhan otomotif nasional. Kami optimistis dengan pasar otomotif di Surabaya, mengingat dalam dua tahun terakhir IIMS Surabaya mencatatkan raihan positif baik dari sisi transaksional maupun dari sisi jumlah pengunjung,” papar Presiden Direktur Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno.

    Selanjutnya menjadi official tire partner IIMS bukan tanpa alasan, dalam catatan Dyandra selaku penyelenggara IIMS Surabaya 2025, event IIMS Surabaya dalam dua tahun terakhir mencatatkan raihan positif.

    IIMS Surabaya 2023 meraih jumlah transaksi Rp 236 miliar dengan 25.000 pengunjung. Pada tahun 2024, transaksi naik menjadi Rp 247 miliar dengan 28.234 pengunjung. Tahun ini, pihak penyelenggara optimis memasang target penjualan sebesar Rp260 miliar, dengan penambahan jumlah pengunjung sebanyak 30.000 orang.

    Bridgestone Turanza 6 Foto: (M Luthfi Andika/detikOto)Bridgestone Andalkan Ban Berkualitas

    Di event IIMS Surabaya 2025, salah satu produk unggulan yang diperkenalkan Bridgestone adalah Turanza 6, ban touring premium yang dirancang untuk memberikan kenyamanan berkendara jarak jauh tanpa mengorbankan performa.

    Mengusung teknologi ENLITEN, Turanza 6 menawarkan hambatan gulir yang rendah untuk efisiensi bahan bakar lebih baik, serta struktur tapak yang dirancang untuk menekan kebisingan. Desain alur bahu terbaru dan senyawa kompon khusus juga meningkatkan daya cengkeram di kondisi jalan basah sekaligus menjaga kestabilan dan umur pakai ban.

    Selain itu, tersemat teknologi ENLITEN, Turanza 6 merupakan ban yang dirancang sesuai spesifikasi EV-ready, menjadikannya kompatibel dengan kebutuhan kendaraan listrik yang menuntut performa senyap, daya cengkeram optimal, serta efisiensi tinggi. Selanjutnya, Bridgestone menampilkan Ecopia EP300 ENLITEN, generasi terbaru dari lini Ecopia sebagai seri ban ramah lingkungan dari Bridgestone, yang dirancang untuk efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi.

    Selama gelaran IIMS Surabaya 2025, Bridgestone menghadirkan program promosi khusus bagi para pengunjung. Untuk setiap pembelian ban selama pameran berlangsung, konsumen akan mendapatkan layanan pemasangan ban, isi nitrogen, dan penggantian valve secara gratis.

    Selain itu, konsumen yang membeli dua unit ban akan mendapatkan potongan harga spooring dan balancing sebesar Rp75.000, disertai merchandise menarik. Lebih lanjut, untuk pembelian empat unit ban akan mendapatkan potongan sebesar Rp150.000, tambahan merchandise, serta kesempatan mengikuti undian berhadiah.

    Tak terbatas di situ, khusus untuk pembelian ban Turanza 6, konsumen akan mendapatkan merchandise menarik, dan kesempatan mengikuti undian berhadiah. Hadiah yang tersedia meliputi satu set ban Turanza 6, car purifier, JBL GO 2, electric inflator, dan lainnya. Semua promo yang berlangsung, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

    Keterlibatan Bridgestone dalam IIMS Surabaya 2025 sekaligus menandai komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekosistem otomotif nasional, tidak hanya terpusat di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar lain yang menunjukkan dinamika pasar yang kuat.

    “Partisipasi ini merupakan bagian dari langkah strategis kami untuk lebih dekat dengan konsumen di wilayah regional, sekaligus mendengarkan langsung kebutuhan dan preferensi mereka,” tutup Mukiat.

    (lth/rgr)

  • Setelah Dilegalkan, Thailand Akan Batasi Ganja?

    Setelah Dilegalkan, Thailand Akan Batasi Ganja?

    Jakarta

    Thailand sudah mendekriminalisasi ganja pada 2022. Namun, hal itu dilakukan tanpa undang-undang komprehensif yang mengatur penjualan, produksi, atau penggunaannya.

    Sejak saat itu, puluhan ribu toko dan pengecer berlisensi yang menjual ganja dan ekstraknya bermunculan di seluruh negeri, terutama di kawasan wisata.

    Tiga tahun kemudian, Thailand berencana memperketat pengawasan penggunaan ganja. Memastikan ganja hanya digunakan untuk tujuan pengobatan dan bukan lagi untuk rekreasi.

    Dalam rancangan undang-undang medis yang rencananya akan diumumkan dalam beberapa minggu ke depan, toko ganja hanya diizinkan menjual produk mereka kepada toko berlisensi lainnya atau kepada pelanggan yang memiliki resep dari tenaga medis profesional.

    Chokwan “Kitty” Chopaka, seorang aktivis ganja di Thailand, mengatakan bahwa undang-undang medis baru tersebut bisa menyebabkan 90% toko ganja berlisensi di Thailand tutup.

    “Saya mengerti apa yang dilakukan pemerintah. Tapi saya tidak setuju,” katanya kepada DW.

    “Saya rasa toko-toko yang akan bertahan adalah toko besar yang punya modal besar, mereka akan melayani turis, sementara warga lokal mungkin akan menanam sendiri, karena mendapatkan surat keterangan dokter akan terlalu menyulitkan.”

    Apa masalah yang dihadapi Thailand soal ganja?

    Pemerintah sempat berharap bahwa dekriminalisasi ganja akan menjadikannya komoditas unggulan baru bagi Thailand, mendorong sektor pariwisata dan pertanian. Kamar Dagang Thailand memperkirakan potensi nilai pasar ganja bisa mencapai USD 1,2 miliar (sekitar Rp19,5 triliun) per tahun.

    Namun, ketiadaan hukum yang mengatur penggunaannya menciptakan celah hukum yang menyebabkan maraknya penggunaan rekreasional, distribusi ilegal, dan pasar yang ketat. Penggunaan ganja yang terlalu bebas juga memicu penolakan dari sejumlah kelompok aktivis yang menentang legalisasi.

    Peraturan yang lebih ketat terhadap penggunaan ganja juga muncul di tengah meningkatnya peringatan bagi wisatawan agar tidak membawa produk ganja keluar Thailand. Dalam beberapa pekan terakhir, dua perempuan asal Inggris ditangkap masing-masing di Georgia dan Sri Lanka karena diduga menyelundupkan ganja.

    Penyelundupan ganja dari Thailand juga memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Thailand mengenai betapa mudahnya mendapat ganja dalam jumlah besar saat ini.

    Masa depan ganja di Thailand masih abu-abu

    Gloria Lai, Direktur Regional Asia untuk International Drug Policy Consortium (IDPC), mengatakan keputusan untuk mengajukan rancangan undang-undang baru ini terasa terburu-buru.

    “Pernyataan menteri kesehatan tampak seperti reaksi spontan terhadap kekhawatiran soal penyelundupan ganja dari Thailand, dan masih jadi pertanyaan apakah pembatasan penjualan ganja hanya untuk yang memiliki resep medis ini bisa menyelesaikan masalah,” katanya kepada DW.

    “Melihat adanya wacana penyusunan undang-undang yang lebih komprehensif untuk mengatur ganja, akan lebih bijak jika dimulai dengan konsultasi yang inklusif terhadap usulan itu, sehingga memberi cukup waktu bagi komunitas yang terdampak untuk memberikan masukan, daripada langsung mengeluarkan aturan baru yang justru bisa menimbulkan kebingungan lebih besar.”

    Rattapon Sanrak, pendiri dan presiden Highland Network, sebuah organisasi yang fokus pada isu ganja di Thailand, mengatakan bahwa rancangan undang-undang baru ini berpotensi menimbulkan masalah bagi industri.

    “RUU ini hanya berupa regulasi menteri, yang ditentukan oleh satu orang menteri saja. Kalau menterinya ganti, aturannya bisa berubah lagi. Ini berisiko untuk industri yang sudah melibatkan investasi besar dan ribuan lapangan kerja,” katanya.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Mengeluarkan undang-undang resmi melalui parlemen akan memberi aturan yang lebih stabil dan demokratis, sekaligus melindungi semua pihak yang telah berinvestasi waktu dan uang di industri ganja ini.”

    Ketidakjelasan tentang masa depan ganja di Thailand sudah terjadi sejak Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Thailand secara resmi mencabut ganja dari daftar narkotika pada Juni 2022.

    Partai Pheu Thai, partai penguasa saat ini, awalnya mendorong agar ganja kembali diklasifikasikan sebagai narkotika. Namun pada 2023, Perdana Menteri saat itu, Srettha Thavisin, menyatakan di Majelis Umum PBB di New York bahwa ganja hanya akan diizinkan untuk keperluan medis.

    Di sisi lain, ada tekanan dari Partai Bhumjaithai sebagai mitra koalisi pemerintah. Mereka sejak awal mendorong dekriminalisasi ganja dan tetap ingin agar tanaman itu legal.

    Aturan baru ini diperkirakan hanya menjadi langkah sementara sebelum Thailand mengumumkan undang-undang ganja yang lebih komprehensif untuk mengatur sepenuhnya penggunaan, produksi, dan ekspor tanaman tersebut. Undang-undang itu diperkirakan akan dirilis dalam dua tahun ke depan.

    Artikel in pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Tezar Aditya

    Editor: Rahka Susanto

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dokter Gizi Bicara Minyak Babi, Ini Bahayanya Bagi Kesehatan

    Dokter Gizi Bicara Minyak Babi, Ini Bahayanya Bagi Kesehatan

    Jakarta – Ayam Goreng Widuran Solo belakangan viral karena menggunakan lard atau minyak babi. Selain karena non halal, ternyata minyak babi juga jadi sorotan karena risikonya bagi kesehatan.

    Minyak babi biasanya diambil dari lemak subkutan atau dari bawah kulit, bagian tubuh yang memiliki banyak kandungan lemak. Meski ada kandungan omega 9 serta omega 3 dan omega 6 yang memberikan manfaat untuk tubuh, penting dicatat bahwa minyak babi juga mengandung lemak jenuh.

    Spesialis gizi klinik di Alia Hospital Depok, dr Dessy Suci Rachmawati, SpGK, menjelaskan lemak jenuh menjadi salah satu risiko yang perlu diwaspadai dari minyak babi. Jenis lemak ini berisiko meningkatkan kolesterol.

    “Kalau kita lihat lagi dia itu sekitar 40 persennya itu ada lemak jenuhnya. Artinya kurang bagus juga,” jelasnya kepada detikcom, Jumat (30/5/2025).

    Menurut dr Dessy, lemak jenuh dalam minyak babi dapat meningkatkan risiko penumpukan di pembuluh darah. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai penyakit yang dipicu oleh penyumbatan, penyakit jantung iskhemik.

    “Apalagi dia dipanaskan di suhu tinggi ya. Artinya si ikatan-ikatan yang ada di lemaknya itu, dia juga akan rusak, yang nantinya juga bisa beralih lagi jadi trans fat yang lebih sering kita dengar ya. Lemak trans itu yang kurang bagus buat kesehatan,” jelasnya.

    (elk/up)