Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Andai Diajak Prabowo Bikin Motor Nasional, Yamaha Mau Nggak?

    Andai Diajak Prabowo Bikin Motor Nasional, Yamaha Mau Nggak?

    Jakarta –

    Selain mobil nasional, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan minatnya memiliki motor nasional atau buatan anak bangsa. Lantas, apakah produsen roda dua ternama seperti Yamaha bersedia jika diajak terlibat dalam proyek besar tersebut?

    Manager Public Relations, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Rifki Maulana mengatakan, bersedia atau tidaknya Yamaha tergantung keputusan manajemen. Sebab, sekalipun berstatus ‘motor nasional’, pertimbangannya tetap ke arah bisnis.

    “Oh, motor nasional? Ya kita lihat dulu sih bagaimana atau ke arah mana ide itu. Pastinya semua itu bagaimana manajemen kan, karena itu point of view-nya kan bisnis ya,” ujar Rifki Maulana saat dimintai keterangan di Senayan, Jakarta Pusat.

    Rifki tak mengungkap, apakah pemerintah telah menjalin komunikasi dengan Yamaha untuk membuat motor nasional bersama-sama. Namun, intinya, produsen asal Jepang itu tetap mempelajari berbagai kemungkinan.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya sebelum meluncurkan program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025). Berdasarkan data Kemendikdasmen per 16 November 2025, Pemerintah telah menyalurkan sebanyak 172.550 interaktif flat panel (IFP) atau papan interaktif digital (PID) ke berbagai sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia atau 75 persen dari target keseluruhan 288.865 IFP untuk tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari program digitalisasi pembelajaran. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc. Foto: ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA

    Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto menyampaikan mimpinya membuat motor nasional saat berkunjung ke Bekasi, Jawa Barat, bulan lalu. Ketika itu, dia mengaku sudah mempersiapkan segalanya.

    “Kita akan mempunyai mobil buatan Indonesia sendiri, motor buatan Indonesia sendiri, saya sudah siapkan,” ujar Prabowo Subianto saat menyampaikan materi di hadapan siswa dan guru di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat.

    Sayangnya, Prabowo tak mengurai lebih detail mengenai model dan waktu peluncuran kendaraan. Dia juga belum mengungkap bagaimana skema produksinya, apakah benar-benar mandiri atau kerja sama dengan pabrikan lain.

    Kehadiran motor nasional tentu dinantikan banyak pihak. Sebab produk tersebut berpeluang dijual dengan banderol terjangkau. Sehingga, membuka kesempatan masyarakat luas memiliki kendaraan roda dua.

    Selain itu, kehadiran motor nasional dipercaya akan menyerap banyak komponen lokal dan membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia.

    (sfn/rgr)

  • 11 Provinsi Sudah Umumkan UMP 2026, Ada yang Naik 9%!

    11 Provinsi Sudah Umumkan UMP 2026, Ada yang Naik 9%!

    Jakarta –

    Pemerintah mewajibkan seluruh gubernur mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 selambat-lambatnya hari ini, Rabu 24 Desember 2025. Hal ini seiring dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 Tahun 2025 soal Pengupahan.

    “Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025. Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak,” kata Kementerian Ketenagakerjaan dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/12/2025).

    Beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat dijadwalkan mengumumkan kenaikan UMP hari ini. Namun, beberapa provinsi seperti Sumatera Utara hingga Bali sudah mengumumkan kenaikan IMP 2026. Berikut daftar lengkapnya:

    1. Sumatera Utara

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengumumkan kenaikan UMP tahun 2026. UMP Sumut tahun depan diputuskan naik sebesar 7,8%.

    Bobby mengatakan UMP Sumut ditetapkan pada 18 Desember 2025 dengan jumlah kenaikan Rp 236.412. Dilansir dari detikSumut, dengan begitu UMP Sumut 2026 naik dari sebelumnya Rp 2.992.559 menjadi Rp 3.228.701.

    2. Sumatera Selatan

    Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi menetapkan UMP Sumatera Selatan untuk tahun 2026 sebesar Rp 3.942.963. Dilansir dari detikSumbagsel, angka ini mengalami kenaikan sebesar 7,10% atau bertambah Rp 261.392 dibandingkan UMP tahun 2025 yang berada di angka Rp 3.681.571.

    Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 963/KPTS/Disnakertrans/2025 yang ditandatangani, Jumat (19/12/2025). Penetapan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi pada 18 Desember 2025 yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh.

    3. Kalimantan Tengah

    Kalimantan Tengah juga sudah menetapkan UMP 2026. Mengutip laman Pemprov Kalteng, Gubernur Agustiar Sabran telah meneken UMP dan UMSP Kalteng Tahun 2026 melalui Surat Keputusan Nomor 188.44/477/2025 yang ditandatangani pada 19 Desember 2025 lalu.

    Dalam surat keputusan tersebut, UMP Kalteng 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.686.138 per bulan. Nominal ini mengalami kenaikan sebesar Rp 212.516 dibandingkan UMP 2025 atau meningkat sebesar 6,12% menjadi Rp 3.686.138

    4. Sulawesi Utara

    Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara UMP tahun 2026 sebesar Rp 4.002.630. Jumlah itu mengalami kenaikan 6,01% atau Rp 227.205 dan akan langsung berlaku pada 1 Januari 2026.

    5. Sulawesi Tengah

    Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah (UMP Sulteng) 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp 3.179.565 atau naik 9,08% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut setara Rp 264.565 dibandingkan UMP 2025 yang berada di angka Rp 2.915.000.

    “Alhamdulillah, Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyepakati UMP dengan nilai tertentu,” ujar Sekretaris Dewan Pengupahan Pemprov Sulteng Firdaus Karim, dilansir dari detikSulsel.

    6. Nusa Tenggara Barat

    UMP Nusa Tenggara Barat (NTB) naik sebesar 2,725% menjadi Rp 2.673.861 pada tahun 2026. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp 70.930 dari UMP tahun 2025 yang sebesar Rp 2.602.931.

    Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan hal paling penting dari penetapan besaran UMP ini adalah pengawasan. “Oleh karena itu, anggaran pengawasan untuk pelaksanaan pembayaran ini sudah diperbesar. Tak ada gunanya berapa pun angkanya jika tidak dibayarkan kepada pekerja,” ujarnya melalui keterangan resmi.

    7. Nusa Tenggara Timur

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan UMP 2026 sebanyak Rp 2,45 juta. Jumlah ini naik Rp 126 ribu dibandingkan UMP 2025, yakni Rp 2,32 juta.

    “UMP NTT tahun 2026 mengalami kenaikan Rp 126 ribu. Artinya, upah tahun 2025 Rp 2.328.969 di tahun depan UMP NTT naik menjadi Rp 2.455.898,” kata Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dilansir dari detikBali.

    8. Sumatera Barat

    Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) secara resmi menetapkan UMP Tahun 2026 sebesar Rp 3.182.955. Jumlah ini naik 6,3% atau Rp 188.761 dibandingkan UMP tahun sebelumnya Rp 2.994.193.

    Dilansir dari detikSumut, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2026 untuk dua sektor usaha juga ditetapkan sebesar Rp3.214.846. UMP baru tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-851-2025, sementara UMSP ditetapkan melalui SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025.

    9. Gorontalo

    Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail resmi menetapkan UMP Gorontalo tahun 2026 sebesar Rp 3.405.144. Angka ini mengalami kenaikan 5,7% atau bertambah Rp 183.413 dibandingkan UMP tahun 2025 yang berada di angka Rp 3.221.731.

    “UMP tahun 2026 Provinsi Gorontalo berada pada angka Rp 3.405.144 kenaikan sebesar 5,7 persen,” kata Gusnar Ismail saat dikonfirmasi detikSulsel, Senin (22/12/2025).

    10. Bali

    UMP Bali pada tahun 2026 naik 7,04% menjadi Rp 3.207.459. Penetapan itu berdasarkan hasil Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Bali yang kemudian diajukan kepada Gubernur Bali Wayan Koster.

    “Sepakat untuk merekomendasikan nilai UMP Bali tahun 2026 sebesar Rp 3.207.459 atau naik 7,04 persen dari UMP Bali tahun 2025,” kata Koster melalui keterangan resminya, Selasa (23/12/2025).

    11. Riau

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan UMP tahun 2026 sebesar Rp 3.780.495,85, naik 7,74% atau Rp 271.719,63 dibanding tahun sebelumnya. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil sidang dewan pengupahan daerah setempat.

    “Kenaikan tersebut dengan persentase kenaikan 7,74%. Hal ini mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah dan kebutuhan hidup layak pekerja,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras Riau Roni Rakhmat, seperti dilansir dari Antara.

    Lihat juga Video: Pramono Sudah Teken Kenaikan UMP Jakarta 2026, Tinggal Diumumkan!

    (acd/acd)

  • Laka Maut Bus Cahaya Trans, Waka Komisi V DPR Sorot Jam Kerja Sopir

    Laka Maut Bus Cahaya Trans, Waka Komisi V DPR Sorot Jam Kerja Sopir

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, menyoroti peristiwa kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang yang menyebabkan 16 orang tewas. Huda menegaskan peristiwa tersebut menjadi early warning atau peringatan dini yang tak boleh diabaikan.

    “Tragedi di Tol Krapyak adalah duka mendalam sekaligus peringatan bagi kita semua. Dengan estimasi 119,5 juta orang yang akan bergerak untuk mudik, perayaan tahun baru, dan wisata, pemerintah tidak punya ruang untuk toleransi terhadap kelalaian sekecil apa pun,” ujar Syaiful Huda, Rabu (24/12/2025).

    Huda mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama stakeholders terkait untuk segera mengimplementasikan strategi komprehensif. Hal itu, untuk memastikan keamanan di seluruh lini transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.

    Khusus moda transportasi bus, Huda meminta Kemenhub melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan secara masif dan menyeluruh. Huda mengaku tak ingin spekulasi mengenai ketidaklayakan armada atau perilaku sopir yang ugal-ugalan akibat tekanan kerja menjadi fenomena umum di masa puncak liburan.

    “Kemenhub harus memastikan seluruh armada PO Bus yang beroperasi untuk angkutan Nataru telah lolos ramp check. Jangan ada bus ‘zombie’ atau bus yang tidak layak jalan tetap dipaksakan beroperasi demi mengejar setoran di tengah tingginya permintaan,” ujarnya.

    Politikus PKB ini juga menyoroti aspek kesehatan dan jam kerja para pengemudi. Dia menilai intensitas kerja tinggi selama masa Natal dan tahun baru, kerap membuat awak bus kelelahan.

    “Kami meminta Kemenhub dan pihak kepolisian memastikan adanya pemeriksaan kesehatan bagi awak bus di terminal-terminal utama. Sopir harus dalam kondisi fit dan tidak di bawah pengaruh zat apa pun. Manajemen waktu kerja juga harus diawasi ketat; jangan biarkan sopir dipaksa bekerja di luar batas kemampuan manusiawi mereka,” ujarnya.

    “Keselamatan 119,5 juta nyawa warga yang bermobilitas adalah tanggung jawab negara. Kita tidak ingin keceriaan liburan berubah menjadi duka akibat kelalaian dalam manajemen transportasi publik,” imbuh Huda.

    Diberitakan sebelumnya, kecelakaan bus terjadi di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang. Dari total 34 orang di dalam bus, sebanyak 16 penumpang meninggal dunia dan 18 lainnya selamat.

    Polisi kemudian menetapkan sopir bus PO Cahaya Trans, Gilang (22), jadi tersangka kecelakaan tersebut. Kepada polisi, Gilang mengaku tidak sempat menginjak rem dan belum paham jalan.

    “Kalau pengakuan dari sopir bus tersebut, yang bersangkutan tidak sempat mengerem. Dia berupaya untuk mengalihkan persneling dari gigi 6 ke gigi 5, namun tidak sampai,” kata Kapolrestabes Semarang Kombes Muhammad Syahduddi. saat jumpa pers di Pos Terpadu Nataru Polrestabes Semarang, Kawasan Simpang Lima Semarang, seperti dilansir detikJateng, Selasa (23/12) malam.

    Setelah mengalihkan persneling, tersangka melakukan manuver dengan membanting kemudi ke arah kiri.

    “Tidak keburu sehingga yang bersangkutan mengambil manuver selanjutnya itu membanting stir ke arah kiri, namun kendaraan sudah terlanjur oleng ke sisi sebelah kanan,” jelas Syahduddi.

    Halaman 2 dari 3

    (amw/isa)

  • Rusia dan China Kompak Sentil Aksi ‘Koboi’ AS ke Venezuela

    Rusia dan China Kompak Sentil Aksi ‘Koboi’ AS ke Venezuela

    New York –

    Rusia dan China mengkritik Amerika Serikat (AS) atas tekanan militer dan ekonominya terhadap Venezuela. Rusia dan China mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa tindakan AS adalah ‘perilaku koboi’ dan ‘intimidasi’.

    Dilansir AFP, Rabu (24/12/2025), Venezuela, yang meminta pertemuan darurat dewan dengan dukungan Moskow dan Beijing, menuduh Washington melakukan ‘pemerasan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah kita’.

    Amerika Serikat telah mengerahkan kekuatan militer besar di Karibia dan baru-baru ini mencegat kapal tanker minyak sebagai bagian dari blokade angkatan laut terhadap kapal-kapal Venezuela yang dianggapnya berada di bawah sanksi. Pada pertemuan hari Selasa (23/12), Duta Besar AS Mike Waltz mengatakan negaranya akan melakukan segala daya untuk melindungi perbatasan dan rakyat AS.

    Presiden AS Donald Trump menuduh Venezuela menggunakan minyak, sumber daya utama negara Amerika Selatan itu, untuk membiayai ‘narkoterorisme, perdagangan manusia, pembunuhan, dan penculikan’. Venezuela telah membantah keras keterlibatannya dalam perdagangan narkoba dan menegaskan Washington berupaya menggulingkan presidennya, Nicolas Maduro, untuk merebut cadangan minyak Venezuela yang merupakan terbesar di dunia.

    “Tindakan pihak AS bertentangan dengan semua norma utama hukum internasional,” kata duta besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, sambil menyebut blokade AS sebagai ‘tindakan agresi’.

    “Tanggung jawab Washington juga terlihat jelas atas konsekuensi bencana yang terus-menerus dari perilaku seperti koboi tersebut,” katanya kepada dewan.

    “China menentang semua tindakan unilateralisme dan intimidasi dan mendukung semua negara dalam membela kedaulatan dan martabat nasional mereka,” kata perwakilan China, Sun Lei.

    Duta Besar Venezuela Samuel Moncada mengatakan AS melakukan pemerasan. Dia mengatakan AS telah menuntut rakyat Venezuela untuk menyerahkan kekayaannya.

    “Kita berada di hadapan kekuatan yang bertindak di luar hukum internasional, menuntut agar warga Venezuela meninggalkan negara kita dan menyerahkannya. Ini adalah pemerasan terbesar yang pernah ada dalam sejarah kita,” ujarnya.

    Dubes AS Waltz kemudian mengulangi tuduhan Trump terhadap pemimpin Venezuela. Dia mengatakan Nicolas Maduro merupakan buronan yang dicari oleh AS dan kepala organisasi teroris asing ‘Cartel de los Soles’.

    Para ahli mengatakan tidak ada bukti keberadaan kelompok terorganisir dengan hierarki yang jelas yang menggunakan nama tersebut. Pemerintah AS telah menawarkan hadiah USD 50 juta untuk informasi apa pun yang mengarah pada penangkapan Maduro, sekutu setia pemimpin Rusia Vladimir Putin.

    Sejak September, pasukan AS telah melancarkan puluhan serangan udara terhadap kapal-kapal yang menurut Washington, tanpa menunjukkan bukti, mengangkut narkoba. Lebih dari 100 orang telah tewas.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Rupiah Berhasil Gencet Dolar AS Jelang Natal

    Rupiah Berhasil Gencet Dolar AS Jelang Natal

    Jakarta –

    Dolar Amerika Serikat (AS) melemah di pembukaan perdagangan hari ini, Rabu (24/12/2025). Mata uang Paman Sam itu bergerak di zona merah kendati masih di level 16.700-an.

    Mengutip data Bloomberg, dolar AS melemah 0,10% ke level Rp 16.770. Adapun pada pembukaan perdagangan, dolar AS sempat berada ke level 16.775.

    Pada perdagangan Selasa (23/12) kemarin, diketahui dolar AS ditutup pada level Rp 16.787. Hari ini, dolar AS diperkirakan bergerak pada rentang Rp 16.761 hingga Rp 16.775.

    Dolar AS juga terpantau bergerak variatif terhadap sejumlah mata uang. Terhadap EUR misalnya, menguat 0,08%. Kemudian dolar AS juga menguat 0,09% terhadap mata uang GBP dan mata uang AUD sebesar 0,12%.

    Sementara itu, dolar AS terpantau melemah terhadap mata uang JPY sebesar 0,36%. Nasib serupa dialami dolar AS terhadap mata uang CAD yang melemah 0,07% dan mata uang CHF sebesar 0,15%.

    ⁠Lihat juga Video BI Tahan BI-Rate di Level 4, 75%, Fokus pada Stabilisasi Rupiah

    (ahi/kil)

  • Holding BUMN Guyur Daging-Minyak Goreng buat Redam Harga Saat Nataru

    Holding BUMN Guyur Daging-Minyak Goreng buat Redam Harga Saat Nataru

    Jakarta –

    Holding BUMN Pangan ID FOOD mendorong pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Hal ini sebagai langkah menjaga harga pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

    Melalui program ini, masyarakat dipastikan dapat memperoleh komoditas pangan pokok dengan harga terjangkau, khususnya di wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi serta daerah yang berpotensi mengalami gejolak harga selama periode Nataru.

    Senior Vice President (SVP) Sekretaris Perusahaan ID FOOD Yosdian Adi Pramono mengatakan, sepanjang 2025 ID FOOD telah melaksanakan GPM di 141 titik yang tersebar di berbagai provinsi. Menjelang Nataru, pelaksanaan GPM akan semakin diperluas melalui 94 cabang ID FOOD di seluruh Indonesia.

    “Khusus periode Nataru, ID FOOD siap melaksanakan Gerakan Pangan Murah melalui jaringan PPI, Nusindo, BGR Logistik Indonesia, dan GIEB Indonesia. GPM difokuskan pada wilayah dengan konsentrasi masyarakat yang merayakan Natal serta daerah rawan fluktuasi harga,” kata Yosdian, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).

    ID FOOD telah menyiapkan stok pangan strategis untuk menjaga kelancaran pasokan. Per 17 Desember 2025, tersedia gula sekitar 158 ribu ton, minyak goreng 12 ribu ton, garam konsumsi 181 ribu ton, serta daging ruminansia sekitar 60 ribu ton.

    “Ketersediaan stok ini menjadi penopang utama agar pelaksanaan GPM berjalan optimal dan kebutuhan masyarakat selama libur akhir tahun dapat terpenuhi,” jelasnya.

    Penguatan pasokan dan pelaksanaan GPM tidak hanya difokuskan pada momentum Nataru. ID FOOD juga mulai melakukan langkah antisipatif untuk menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2026 yang waktunya relatif berdekatan.

    “Penguatan cadangan pangan, kelancaran distribusi, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah akan terus diperkuat sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan secara berkelanjutan,” ujarnya.

    (acd/acd)

  • BYD Patut Waspada! Suzuki Siapkan MPV Listrik ‘Pembunuh’ M6

    BYD Patut Waspada! Suzuki Siapkan MPV Listrik ‘Pembunuh’ M6

    Jakarta –

    Build Your Dreams (BYD) agaknya patut waspada. Sebab, Suzuki disebut-sebut sedang menyiapkan MPV listrik yang akan menjadi rival sepadan BYD M6. Bagaimana bocorannya dan kapan kendaraan tersebut meluncur?

    Disitat dari Gaadiwaadi, Rabu (24/12), MPV listrik tersebut akan menjadi model EV kedua Suzuki untuk pasar global. Sebelumnya, produsen asal Jepang itu sudah meluncurkan e-Vitara di segmen SUV listrik.

    Sama seperti e-Vitara, MPV listrik Suzuki kemungkinan besar akan dikembangkan dan diproduksi di India. Sebab, pengembangan EV mereka memang dipusatkan di Negeri Hindustan.

    MPV listrik Suzuki dijadwalkan meluncur pertengahan atau akhir tahun depan. Kendaraan tersebut muncul dengan kode produksi YMC.

    Sumber yang sama mengatakan, mobil ramah lingkungan yang dikhususkan untuk keluarga itu menggunakan jantung mekanis yang sama dengan Suzuki e-Vitara. Maka, artinya, kendaraan tersebut menggunakan opsi baterai 49 kwh dan 61 kwh. Khusus untuk kapasitas tertinggi, jarak tempuhnya mencapai 543 km!

    Angka itu sedikit lebih tinggi dibandingkan BYD M6 yang varian tertingginya bisa menempuh jarak 530 km. Meski demikian, secara kapasitas, baterai M6 lebih besar, yakni 71,8 kwh.

    Selain itu, MPV listrik tersebut akan hadir dengan konfigurasi penggerak roda depan, dan motor listriknya diambil dari e-Vitara. Dengan demikian, Suzuki bisa memanfaatkan skala ekonomi, sehingga menurunkan biaya produksi secara keseluruhan.

    Menurut sumber lain, MPV listrik buatan Suzuki akan mulai dijual pada September 2026. Namun, hingga sekarang belum ada tanda-tanda kendaraan tersebut sedang dites atau diuji jalan.

    Sejauh ini, belum ada informasi mengenai fitur dan harga kendaraan tersebut. Namun, melihat bocoran spesifikasinya, MPV listrik garapan Suzuki itu kemungkinan besar akan bermain di pasar yang sama dengan BYD M6.

    (sfn/rgr)

  • Tes Asah Otak Ini Bikin Mikir Dua Kali, Jangan Buru-buru untuk Jawab

    Tes Asah Otak Ini Bikin Mikir Dua Kali, Jangan Buru-buru untuk Jawab

    Asah Otak

    Daffa Ghazan – detikHealth

    Rabu, 24 Des 2025 10:04 WIB

    Jakarta – Sekilas terlihat sederhana, namun tebakan ini sering mengecoh karena banyak orang menjawab terlalu cepat tanpa mengecek jalur dengan teliti.

  • Buruh Minta Upah 2026 Naik Sampai 7,31%

    Buruh Minta Upah 2026 Naik Sampai 7,31%

    Jakarta –

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea meminta para gubernur tidak mengubah usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang telah diajukan oleh bupati dan wali kota. Tuntutan buruh berada di angka alpha 0,9 yang bisa menghasilkan kenaikan UMK rata-rata di kisaran 6,78-7,31%.

    Andi Gani mengatakan perubahan usulan UMK di tingkat provinsi berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan buruh. Pasalnya besaran UMK tersebut diklaim sebagai hasil kesepakatan yang telah dicapai bersama antara unsur pemerintah daerah, pengusaha dan serikat pekerja di tingkat kabupaten/kota.

    “Usulan UMK yang disampaikan bupati dan wali kota adalah hasil kesepakatan bersama di daerah. Jika kemudian diubah oleh gubernur, itu bisa menimbulkan kegelisahan dan ketidakpercayaan buruh terhadap proses penetapan upah,” kata Andi Gani dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).

    Andi Gani menyebut proses perundingan UMK di daerah telah melalui mekanisme dialog sosial yang panjang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu ia meminta hasil kesepakatan tersebut dihormati.

    “Kami meminta gubernur untuk menghormati keputusan yang sudah disepakati di kabupaten dan kota. Jangan sampai kebijakan yang sudah final di daerah justru diubah karena dampaknya sangat dirasakan oleh para pekerja,” tuturnya.

    KSPSI berharap penetapan UMK berjalan kondusif dan adil bagi semua pihak, serta mampu menjaga stabilitas hubungan industrial.

    “Gubernur tidak boleh menafikan perundingan di tingkat kabupaten/ kota,” imbuhnya.

    Tonton juga Video: Partai Buruh-KSPI Tolak PP Kenaikan Upah 2026 yang Diteken Prabowo

    (fdl/fdl)

  • Nikmatnya Dicabut Tahun Depan, Harga Deretan Mobil Listrik Ini Bakal Naik?

    Nikmatnya Dicabut Tahun Depan, Harga Deretan Mobil Listrik Ini Bakal Naik?

    Jakarta –

    Pemerintah menyatakan tidak akan lagi memberikan insentif untuk kendaraan listrik. Pemerintah mengatakan anggaran insentif itu akan dialihkan untuk pengembangan mobil nasional.

    Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap bahwa insentif yang kini dinikmati sejumlah produsen itu tak bakal berlanjut pada tahun 2026. Kata Airlangga, anggaran yang tadinya diberikan untuk insentif mobil listrik itu bakal dialihkan buat pengembangan mobil nasional.

    “Anggaran insentif mobil listrik mau dialihkan ke mana? Anggarannya tentu kita punya perencanaan mobil nasional (fokus pada mobil nasional-Red), sehingga kita bisa belajar sebetulnya dari VinFast,” kata Airlangga.

    Sebagai informasi, sepanjang tahun 2025 ini sejumlah mobil listrik menikmati berbagai insentif dari pemerintah. Jika insentif itu dicabut, maka kemungkinan besar harga mobil-mobil tersebut akan naik.

    “Tanpa insentif seperti PPNDTP dan bebas bea masuk, harga EV, terutama model CBU yang tidak mulai dirakit dengan TKDN 40 persen bisa naik signifikan, misalnya hingga sekitar 30-40 persen,” kata pengamat otomotif sekaligus akademisi ITB Yannes Pasaribu.

    Untuk tahun 2025, ada sejumlah insentif yang diberikan. Khusus kendaraan listrik, ada dua jenis insentif, yaitu insentif untuk mobil listrik produksi lokal dan insentif untuk mobil listrik impor dengan komitmen produksi lokal mulai 2026.

    Untuk mobil listrik produksi lokal, diberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Syaratnya, mobil listrik tersebut harus memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen. Mereka yang memenuhi syarat hanya akan dikenakan PPN sebesar 2 persen, dari normalnya 12 persen (10 persen ditanggung pemerintah).

    Mobil listrik produksi lokal yang mendapat insentif PPN DTP itu antara lain Chery Omoda E5, Chery J6, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Kona EV, Wuling Air EV, Wuling Binguo EV, Wuling Cloud EV, MG 4 EV, MG ZS EV, hingga mobil listrik Neta V-II dan Neta X.

    Selain PPN DTP untuk mobil listrik lokal, Pemerintah juga memberikan karpet merah berupa bea masuk 0 persen kepada sejumlah produsen mobil listrik impor atau CBU. Harusnya kalau normal, mobil yang didatangkan dengan skema importasi CBU akan dikenai tarif bea masuk 50 persen. Tapi berkat insentif, tarif bea masuk dibebaskan.

    Namun, produsen yang ingin mendapatkan fasilitas tersebut, maka harus melakukan komitmen produksi 1:1 dengan spesifikasi minimal sama dengan melampirkan bank garansi sebagai jaminan. Perusahaan juga wajib memproduksi mobil di Indonesia mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027 dengan jumlah setara kuota impor CBU atau 1:1. Tak cuma itu, produsen juga harus menyesuaikan aturan TKDN yang sudah ditetapkan.

    Mobil-mobil impor yang mendapat insentif itu antara lain deretan mobil BYD dan Denza, VinFast, Citroen, AION, Maxus, VW, Xpeng hingga Great Wall Motor. Namun, beberapa di antara mobil listrik impor itu kini sudah diproduksi lokal seperti Citroen, AION, Geely, VinFast, dan Xpeng.

    Jika insentif dicabut tahun 2026, maka kemungkinan besar harga mobil-mobil listrik tersebut akan naik. Kenaikan harga itu bisa membuat penjualan mobil semakin anjlok, yang tahun 2025 ini saja tak mencapai targetnya.

    (rgr/dry)