Author: Detik.com

  • Prabowo Kejar Swasembada Pangan-Genjot Penghasilan Petani

    Prabowo Kejar Swasembada Pangan-Genjot Penghasilan Petani

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia harus bisa mencapai swasembadan pangan. Namun, untuk mencapai tujuan itu dia menekankan kesejahteraan petani juga harus dijaga.

    Upaya swasembada pangan menurutnya harus bisa menjadi pengungkit utama penghasilan para petani bisa naik. Petani harus bisa hidup dengan baik dengan memproduksi pangan untuk kebutuhan perut orang satu negara.

    “Ini tentunya tujuannya kita untuk mandiri sebagai bangsa tapi tujuan utamanya juga kita harus meningkatkan penghasilan petani-petani kita. Petani-petani kita sebagai produsen pangan, mereka harus hidup dengan baik,” beber Prabowo saat bicara dalam panen raya jagung di Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).

    Menurutnya, dari sisi biaya produksi, pemerintah berjanji akan membantu para petani untuk mendapatkan biaya yang paling murah. Prabowo berjanji pemerintah akan melakukan intervensi untuk membantu petani.

    Beberapa yang dia sebutkan mulai dari membantu dalam hal memberikan teknologi yang efisien untuk melakukan produksi pangan, pemberian benih unggul, hingga kepastian ketersedian pupuk yang terjangkau.

    “Dengan demikian, input harus kita upayakan serendah-rendah mungkin untuk petani. Se-efisien mungkin, kita lihat di mana kita bisa intervensi. Mungkin dengan bantuan alat, dan sebagainya. Teknologi, benih, pupuk, bio fertilizer yang saya lihat luar biasa,” beber Prabowo.

    (hal/hns)

  • Hewan Kurban Stoknya Banyak, Tembus 3,2 Juta Ekor

    Hewan Kurban Stoknya Banyak, Tembus 3,2 Juta Ekor

    Jakarta

    Kementerian Koodinator Bidang Pangan memastikan stok hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha dalam keadaan aman. Saat ini stok yang dimiliki Indonesia mencapai 3.217.397 ekor.

    Sementara kebutuhan nasional hanya sebanyak 2.074.269 ekor. Artinya ada kelebihan atau surplus sekitar 1,14 juta ekor.

    “Jelang Idul Adha 2025, stok hewan kurban dipastikan aman dan terkendali. Dengan ketersediaan mencapai 3,2 juta ekor dan kebutuhan sekitar 2 juta ekor, Indonesia memiliki surplus 1,14 juta ekor hewan kurban,” tulis keterangan Kemenko Bidang Pangan melalui Instagram resmi @kemenkopangan.ri, dikutip Kamis (5/6/2025).

    Pemerintah akan terus memantau distribusi hewan kurban selama Hari Raya Idul Adha. Hal ini dilakukan untuk memastikan pendistribusian berjalan lancar.

    “Pemerintah terus memantau dan menjaga agar distribusi berjalan lancar demi mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah kurban di seluruh daerah,” tutup keterangan tersebut.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono juga telah memastikan stok hewan kurban dalam kondisi aman. Ia juga meyakini langkah antisipasi penyebaran penyakit mulu dan kuku (PMK) pada ternak telah terus ditekan.

    Sudaryono mengatakan tahun ini, terdapat 4 juta dosis vaksin untuk mengatasi PMK. Tak hanya itu, sosialisasi juga terus dilakukan untuk mencegahan dan penanganan kasus PMK di daerah.

    “PMK sudah lantai, kita udah teken PMK, nggak ada masalah. PMK itu misalnya di awal tahun kan sempat, tapi kita udah teken bener. Kita punya vaksin 4 juta, kemudian kita juga sosialisasi ke peternak-peternak, baik pribadi, kooperasi maupun perusahaan-perusahaan untuk pengadaan vaksin sendiri,” kata Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (23/5).

    (acd/acd)

  • 3 Cara Cek Status Penerima Bantuan Subsidi Upah 2025, Ada Namamu?

    3 Cara Cek Status Penerima Bantuan Subsidi Upah 2025, Ada Namamu?

    Jakarta

    Pemerintah akan segera memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 600.000 untuk dua bulan yakni Juni dan Juli 2025. Bantuan ini akan diberikan kepada para pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.

    Pemberian BSU ini merupakan bagian dari lima paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah memasuki periode libur sekolah. Dalam periode kali ini, nominalnya naik dari yang sebelumnya Rp 150.000 per bulan menjadi Rp 300.000 per bulan, atau secara akumulasi Rp 600.000 untuk dua bulan.

    “Selain pekerja di bawah gaji 3,5 juta, akan diberikan bantuan subsidi ke 565 ribu guru honorer baik itu 288 ribu di lingkungan Kemendikdasmen dan sisanya guru di Kemenag. Guru honorer akan dapatkan Rp 300.000 per bulan untuk dua bulan, yaitu Rp 600.000,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Kenaikan nominal BSU dilakukan sebagai kompensasi batalnya rencana pemberian diskon tarif listrik 50% selama Juni dan Juli 2025. Kenaikan BSU diyakini dapat membuat daya ungkit ekonomi yang sama baiknya daripada diskon tarif listrik yang batal dilakukan.

    Selaras dengan hal ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    Dalam rencana besarnya, BSU dijadwalkan cair mulai tanggal 5 Juni, hari ini. Untuk mengecek apakah Anda masuk ke dalam daftar nama penerima bantuan ini, bisa cek melalui cara sebagai berikut.

    1. Situs Kemnaker

    – Kunjungi laman https://kemnaker.go.id
    – Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran dengan melengkapi data diri dan aktivasi akun.
    – Jika sudah memiliki akun, login.
    – Akan muncul notifikasi apabila Anda terdaftar sebagai calon penerima BSU.

    2. BPJS Ketenagakerjaan

    – Pengecekan bisa dilakukan dengan mengunjungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat, lewat aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), atau laman https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id.
    – Jika melalui website, klik link di atas, lalu masukan NIK dan data pribadi
    – Akan muncul notifikasi apabila Anda terdaftar sebagai calon penerima BSU.

    3. Aplikasi Pospay

    – Unduh aplikasi Pospay di HP Anda
    – Buka aplikasi, lalu klik ikon huruf ‘i’ di pojok kanan bawah laman login
    – Klik logo Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
    – Pada kolom ‘Jenis Bantuan’, pilih opsi ‘Bantuan Subsidi Upah 2025’ dan masukkan NIK
    – Ambil foto e-KTP, lalu lengkapi seluruh data pribadi penerima
    – Jika data yang dimasukkan sesuai dengan penerima, maka akan muncul QR Code di aplikasi yang bisa digunakan untuk verifikasi dan pencairan dana di kantor pos

    (shc/fdl)

  • Kapal Angkut 3.000 Mobil dari China Terbakar, Asap Muncul dari Dek Mobil Listrik

    Kapal Angkut 3.000 Mobil dari China Terbakar, Asap Muncul dari Dek Mobil Listrik

    Jakarta

    Kapal kargo yang mengangkut 3.000 mobil dari China kebakaran di Samudera Pasifik. Asap muncul pertama diduga dari dek yang memuat mobil listrik.

    Sebuah kapal kargo pengangkut mobil yang tengah berlayar dari China terbakar di lepas pantai Alaska. Kapal kargo bernama Morning Midas itu tengah mengangkut 3.000 mobil, 800 di antaranya merupakan mobil listrik, demikian dikabarkan perusahaan pengelola kapal, Zodiac Maritime.

    Menurut Zodiac yang berkantor pusat di London, 22 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat setelah gagal memadamkan api, demikian dilansir CNEVPost mengutip pemberitaan Reuters.

    Kapal berbendera Liberia ini berangkat dari pelabuhan Yantai di China pada 26 Mei dalam perjalanan menuju Lazaro Cardenas, Meksiko. Zodiac menjelaskan, asap awalnya terlihat mengepul dari sebuah dek yang dipenuhi oleh mobil listrik. Belum diketahui dengan pasti ada merek mobil apa saja yang diangkut di dalam kapal kargo tersebut.

    Permintaan baterai lithium-ion, termasuk yang digunakan pada mobil listrik menimbulkan risiko baru bagi industri perkapalan global, mengingat nilai kendaraan pada kapal pengangkut mobil sangat besar. Lebih lagi, kebakaran yang disebabkan oleh kendaraan listrik biasanya sulit untuk dipadamkan. Bahkan disebut-sebut membutuhkan 8.000 galon air hanya untuk mendinginkan baterai lithium-ion, demikian tertulis dalam laporan yang dirilis raksasa asuransi Allianz.

    Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan berkembang pesatnya industri mobil listrik di China, beberapa produsen mobil domestik telah membangun armada pengangkut mobil mereka sendiri.

    Salah satu contohnya, SAIC motor memiliki armada pengangkut mobil terbesar di antara produsen China dengan armada Anji Logistics yang sudah memiliki puluhan kapal. BYD juga tengah meningkatkan kapasitas transportasi maritimnya. Saat ini produsen yang bermarkas di Shenzhen itu sudah punya tujuh kapal pengangkut mobil.

    (dry/rgr)

  • Setoran PNBP Kecil, Trenggono Minta BPK Periksa Semua Pengusaha Penangkapan Ikan

    Setoran PNBP Kecil, Trenggono Minta BPK Periksa Semua Pengusaha Penangkapan Ikan

    Jakarta

    Menteri Kelautan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan tangkap dapat mencapai Rp 12 triliun. Namun, PNBP di sektor perikanan tangkap hanya mencapai Rp 1 triliun.

    “Kalau saya di DPR, kalau bicara harusnya PNBP kita itu tidak kurang dari Rp 12 triliun atau bahkan minimal Rp 9 triliun, saya diketawain terus,” kata Trenggono dalam acara International Day for IUU Fishing, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Trenggono menerangkan volume penangkapan ikan di Indonesia sekitar 7,5 juta ton. Apabila 10% dari total volume tersebut dibayarkan dalam bentuk ikan, Ia menyebut negara dapat 750 ribu ton atau setara Rp 9 triliun dengan asumsi Rp 12.000 per kilogram.

    “Jadi kalau misalnya rata-rata 7,5 juta ton, kalau 10%-nya saja logikanya, 10% saja. 10% tuh 750 ribu ton, udahlah jangan bayar pake uang, sampai saya katakan bayarnya pake ikan saja. Kalau bayarnya pake ikan kita dapat 750 ribu ton, kalau per kilo-nya dikaliin Rp 12 ribu aja Rp 9 triliun,” terang Trenggono.

    Dengan melihat potensi tersebut, Trenggono pun meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa pelaku usaha penangkapan ikan. Dalam acara tersebut, dihadiri oleh Anggota IV BPK RI adalah Haerul Saleh.

    “Tujuannya supaya bisa menekan juga gitu, bisa menekan paling tidak memerintahkan untuk diperiksa, seluruh pelaku usaha penangkapan di Indonesia ini untuk diperiksa. Badan hukumnya diperiksa, bayar pajaknya bener atau nggak,” imbuh Trenggono.

    “Karena nelayan ini ada dua, ada nelayan tradisional lalu kemudian ada pelaku usaha penangkapan. Ini yang dilakukan oleh pelaku usaha penangkapan. Sementara yang nelayan tradisional tidak terhitung di sini,” jelas dia.

    Tonton juga Video: Misi Mengembalikan Kejayaan Perikanan Indonesia

    (rea/rrd)

  • Adaptasi di Tengah Perang Tarif

    Adaptasi di Tengah Perang Tarif

    Jakarta

    Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang secara signifikan menaikkan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50% efektif per 5 Juni 2025 merupakan langkah proteksionisme yang patut dicermati. Meskipun tidak secara langsung menargetkan Indonesia, kebijakan tersebut diperkirakan berdampak tidak langsung ke industri baja dan aluminium nasional

    Maka dari itu, dibutuhkan analisis mendalam dan respons strategis yang adaptif terhadap kebijakan baru dari negeri Paman Sam tersebut.

    Pasar Global Terdistorsi

    Peningkatan tarif AS ini akan menciptakan distorsi pasar global yang signifikan. Dengan hambatan 50% di pasar AS, eksportir baja dan aluminium dari negara-negara produsen utama, khususnya China, akan terpaksa mencari pasar alternatif.

    Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi sasaran logis untuk pengalihan ekspor ini. Potensi banjir impor baja dan aluminium berharga murah di pasar domestik Indonesia adalah ancaman nyata yang dapat menekan produsen lokal secara substansial.

    Perbedaan harga yang mencolok antara baja AS (US$ 984/ton) dan China (US$ 392/ton) pada Maret 2025 menggarisbawahi kerentanan perdagangan baja. Jika produk asing yang lebih murah membanjiri pasar, daya saing produk baja dan aluminium Indonesia di pasar domestik dan internasional diperkirakan akan tergerus.

    Fenomena ini, jika tidak diantisipasi, dapat mengakibatkan penurunan volume produksi, kerugian finansial, dan potensi pemutusan hubungan kerja di sektor industri strategis ini.

    Gangguan Rantai Investasi

    Dampak tidak langsung juga merambah ke ranah rantai pasok dan iklim investasi. Industri aluminium Indonesia masih memiliki ketergantungan pada impor bahan baku esensial seperti bauksit. Kebijakan proteksionisme AS ini berpotensi mengacaukan stabilitas pasar komoditas global, yang pada gilirannya dapat menaikkan biaya impor bahan mentah bagi produsen Indonesia.

    Kenaikan harga bahan baku akan membebani biaya produksi dan mengurangi margin keuntungan. Di sisi investasi, ketidakpastian perdagangan global yang diakibatkan oleh tarif AS dapat mengerus minat investasi asing di sektor logam Indonesia.

    Investor, khususnya dari negara-negara yang terkena retaliasi (misalnya Kanada, Meksiko), mungkin akan bersikap lebih konservatif. Bahkan bisa jadi mencari pasar baru secara agresif yang bukan di Asia Tenggara serta mengurangi aliran modal yang sangat dibutuhkan untuk modernisasi dan ekspansi industri.

    Lihat juga Video ‘Prabowo Resmikan Smelter Emas Milik PT Freeport di Gresik’:

    Lanjut ke halaman berikutnya

    Tantangan Ekspor Proteksi

    Meskipun Indonesia bukan eksportir utama baja ke AS, penutupan akses pasar AS bagi negara lain akan memperketat persaingan di pasar ekspor non-AS. Negara-negara yang terdampak tarif AS mungkin akan mengalihkan fokus ekspor mereka ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menciptakan persaingan yang lebih ketat bagi produk Indonesia.

    Lebih lanjut, jika Uni Eropa atau negara lain membalas tarif AS dengan kebijakan proteksionisme serupa, Indonesia berisiko terkena efek domino. Produk ekspor Indonesia bisa terdampak jika negara-negara lain menganggap Indonesia “mengambil peluang” dari disrupsi pasar, memicu retaliasi yang tidak diinginkan.

    Implikasi Industri Pengguna

    Dampak kenaikan tarif ini juga akan merambat ke industri pengguna baja dan aluminium domestik. Sektor-sektor vital seperti konstruksi, otomotif, dan manufaktur kemasan di Indonesia sangat bergantung pada pasokan baja dan aluminium, baik dari produksi domestik maupun impor.

    Gangguan pasokan global, ditambah potensi kenaikan harga bahan baku impor, dapat meningkatkan biaya produksi, yang pada akhirnya akan memicu inflasi pada produk akhir seperti mobil, kaleng makanan, dan peralatan rumah tangga.

    Pengalaman 2018, di mana tarif AS menyebabkan lonjakan harga baja global 6-20%, menjadi preseden yang patut diwaspadai, mengingat dampaknya pada proyek-proyek infrastruktur padat baja di Indonesia.

    Respons Strategis Solutif

    Menghadapi kompleksitas dan risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif AS ini, industri dan pemerintah Indonesia harus merumuskan respons strategis yang proaktif dan adaptif. Hal ini mencakup keharusan untuk secara agresif mendiversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-AS guna mengurangi ketergantungan pada pasar yang rentan proteksionisme.

    Selain itu, investasi perlu didorong dalam peningkatan daya saing industri lokal melalui efisiensi produksi, modernisasi teknologi, dan inovasi produk untuk mengeliminasi ketergantungan pada impor bahan baku dan meningkatkan kapabilitas bersaing.

    Secara paralel, penguatan instrumen kebijakan perdagangan domestik menjadi krusial untuk melindungi pasar dari praktik dumping. Dukungan diplomasi perdagangan aktif di forum regional dan multilateral juga sangat diperlukan untuk menolak kebijakan perdagangan yang tidak adil dan membangun aliansi strategis.

    Terakhir, kebijakan harus pula mencakup dukungan terukur pada industri hilir untuk membantu adaptasi terhadap potensi kenaikan biaya bahan baku melalui integrasi rantai pasok domestik dan diversifikasi sumber pasokan, sehingga secara komprehensif memitigasi dampak negatif dan mengoptimalkan peluang di tengah gejolak ekonomi global.

    Sebagai kesimpulan strategis adaptif, kenaikan tarif baja dan aluminium AS bukan sekadar isu bilateral, melainkan katalis yang akan mendefinisikan ulang dinamika perdagangan global. Industri baja dan aluminium Indonesia, meski tidak menjadi sasaran utama, akan menghadapi risiko tidak langsung yang signifikan melalui distorsi pasar, gangguan rantai pasok, dan eskalasi proteksionisme.

    Namun, dengan respons strategis yang terukur, adaptif, dan berbasis data, Indonesia dapat tidak hanya memitigasi dampak negatif, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global.

    Implementasi kebijakan yang berorientasi pada daya saing lokal, diversifikasi pasar, dan diplomasi aktif adalah keharusan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri baja dan aluminium di tengah gejolak ekonomi global.

    Rioberto Sidauruk
    Tenaga Ahli AKD Komisi VII DPR RI.

    Tonton juga Video: Prabowo Resmikan Smelter Emas Milik PT Freeport di Gresik

  • RI Setop Impor Jagung Tahun Depan!

    RI Setop Impor Jagung Tahun Depan!

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia bakal setop impor jagung 2026. Dia mengaku sudah diberikan jaminan langsung dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo soal keputusan ini.

    Dia mengatakan tahun 2024 lalu, Indonesia masih mengimpor jagung dalam jumlah yang cukup besar hingga 500 ribu ton. Namun, impor itu akan mulai berkurang tahun ini karena produksi sudah meningkat.

    Tahun 2026 mendatang dia yakin impor sudah mulai berhenti dilakukan untuk komoditas jagung, bahkan kalau bisa Indonesia ekspor karena stok sudah melebihi kebutuhan di dalam negeri.

    “Kira-kira tahun 2026, kita sudah nggak impor lagi Pak Menteri? Ekspor? Terima kasih. Jadi, saya diberi jaminan oleh dua tokoh Indonesia yang hebat ini, Menteri Pertanian dan Kapolri menjamin tahun 2026 Indonesia tidak impor lagi jagung,” ungkap Prabowo saat meninjau panen raya jagung di Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).

    Prabowo menambahkan, produksi jagung Indonesia mulai meningkat. Selama ini rata-rata produksi jagung cuma 4 ton per hektare, kini sudah meningkat hingga 6-8 ton.

    “Kalau dari produksi yang selama ini kita terima, bahwa 1 hektare hanya jagung hanya 4 ton hasilnya. Saudara-saudara sudah buktikan bisa 6, 7, sampai 8 ton,” papar Prabowo.

    Orang nomor satu di Indonesia itu memaparkan peningkatan produksi sudah hampir 50% per kuartal I saja. Dari awalnya di tahun lalu hanya 6 juta ton, kini sudah mencapai 9 juta ton.

    “Bahwa laporan tadi saya terima, kuartal pertama peningkatan produksi kita sudah 48%, hampir 50%. Peningkatannya yang sekitar 6 juta ton pada kuartal pertama tahun lalu, sekarang sudah mendekati 9 juta ton saudara-saudara sekalian,” jelas Prabowo.

    (hal/hns)

  • Anggaran Kurang, KKP Pakai Cara Ini buat Awasi Kapal Maling Ikan

    Anggaran Kurang, KKP Pakai Cara Ini buat Awasi Kapal Maling Ikan

    Jakarta

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menempuh upaya baru untuk memperketat pengawasan dalam kapal tangkap ikan ilegal di tengah anggaran yang kecil. Salah satunya, KKP akan memanfaatkan teknologi drone.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya wilayah perlautan Indonesia tetap harus dilindungi meskipun anggaran KKP berkurang. Pagu efektif anggaran KKP tahun 2025 yang bersumber dari APBN sebesar Rp 4,84 triliun. Namun setelah adanya efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, maka pagu efektif KKP tahun 2025 sebesar Rp 3,58 triliun.

    “Laut kita harus dilindungi kalau jam operasinya kurang dan sebetulnya kita mulai berpikir ke depan untuk bagaimana pos PSDKP itu ada di tempat-tempat strategis mereka selalu stand by tidak harus berputar,” kata Trenggono dalam acara International Day for IUU Fishing, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Menurut pria yang akrab disapa Trenggono, ada beberapa pos tim pengawas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDK) yang dapat menyerap. Kemudian, akan dibangun drone yang beroperasi selama 24 jam.

    Trenggono menjelaskan saat ini sudah teknologi drone yang bisa 24 jam beroperasi dengan jangkauan yang panjang.

    “Jadi kalau itu kita pasang, dia berputar, mengawasin begitu. Lalu kemudian bisa memberikan signal kita tidak terjadi pelanggaran dan kemudian kapal bisa dari titik yang terdekat bisa langsung masuk. Ini akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan kapal harus terus 24 jam berputar di laut lebih efisien,” terang Trenggono.

    Lebih lanjut, Trenggono menjelaskan ada beberapa wilayah perlautan yang paling sering kapal asing masuk, yakni di wilayah utara yang berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Natuna, hingga Maluku Utara.

    “Lalu Laut Natuna, itu yang paling sering dari negara tetangga yang masuk juga ke wilayah Indonesia. Lalu kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara itu berbatasan dengan Filipina. Nah itu yang paling rawan karena paling sering sekali kita melakukan penangkapan-penangkapan di situ,” imbuh dia.

    Tonton juga Video: Misi Mengembalikan Kejayaan Perikanan Indonesia

    (rea/rrd)

  • Haji Canggih, Lebih Aman Tapi Kurang Privat dan Khusyuk?

    Haji Canggih, Lebih Aman Tapi Kurang Privat dan Khusyuk?

    Jakarta

    Pada awal Juni, lebih dari satu juta jamaah telah tiba di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah Haji tahunan. Pada bulan haji tahun ini, jemaah haji di Mekkah bisa bertanya tentang panduan praktik keagamaan kepada Al Fatwa Robot.

    Al Fatwa adalah robot hasil inovasi kecerdasan buatan yang didesain untuk membantu para jemaah haji dalam menjawab pertanyaan mereka terkait ajaran Islam. Ada pula teknologi baru lainnya, yakni drone yang bisa mendeteksi legalitas jemaah haji. Kemajuan teknologi di Mekkah hari ini telah jauh berkembang dibanding berabad-abad lalu ketika mobil menjadi produk teknologi paling canggih yang digunakan oleh para jemaah haji.

    Bisa dikatakan bahwa momen ibadah haji adalah salah satu pertemuan skala terbesar di dunia. Ibadah tersebut wajib dilakukan sekali oleh kelompok muslim dewasa. Tahun ini, ibadah haji pada bulan haji akan dimulai pada 4-9 Juni di Saudi Arabia. Jumlah peserta pada tahun ini sekitar dua juta jemaah yang berasal dari 180 negara.

    Namun, keberlangsungan ibadah haji, bukan tanpa masalah. Lebih dari 1.300 jemaah haji meninggal akibat cuaca ekstrem tahun lalu. Korban tewas setelah berjalan hingga 65 kilometer per hari di bawah suhu udara 40-50 derajat Celsius. Di samping itu, ada pula kasus kebakaran, protes, bunuh diri, bangunan runtuh, dan penyakit menular. Sementara permasalahan yang kerap ditemukan adalah jemaah yang tersesat dan mengalami gangguan kesehatan.

    Oleh karena itu, pihak otoritas Arab Saudi memutuskan memanfaatkan inovasi teknologi dalam mengelola keramaian dan pelayanan bagi jemaah. Tahun ini Arab Saudi menggunakan drone, kecerdasan buatan, dan teknologi pemindai wajah untuk memastikan hanya jemaah haji legal yang diizinkan masuk ke kawasan ibadah.

    Sebagian besar jemaah haji yang meninggal tahun lalu adalah jemaah yang tidak memiliki izin resmi beribadah. Sehingga mereka tidak bisa mengakses tenda tempat beristirahat yang dilengkapi pendingin ruangan.

    Apakah teknologi tinggi bisa menjamin keamanan?

    Situs Nusuk Arab Saudi memungkinkan jemaah haji untuk menjadwalkan kunjungan ke berbagai lokasi ibadah. Situs Nusuk akan mendata kartu identitas elektronik dari jemaah haji. Jemaah haji diberi gelang pintar yang menyimpan informasi rencana perjalanan, kondisi kesehatan, akomodasi, keuangan, dan data diri para pendaftar.

    Teknologi terbarukan lain yang dilansir dalam bulan haji tahun ini adalah robot pemandu yang akan melayani jemaah ketika berkunjung di berbagai lokasi. Robot tersebut bisa membagikan air, Al-Quran, bahkan memberikan masukan dalam 11 bahasa. Pihak otorita Arab Saudi juga merenovasi jalan demi kenyamanan para peziarah. Bahan busana haji juga dibuat dengan material yang lebih canggih yang bisa meredam suhu hingga dua derajat Celsius.

    Semua teknologi dan fitur pengawasan yang canggih ini didesain untuk mengurangi potensi kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan jemaah. Namun, kecanggihan teknologi juga memunculkan kekhawatiran terkait keamanan data, pengawasan negara, dan potensi kejahatan siber.

    “Jemaah haji wajib beradaptasi dengan semua inovasi ini. Bila tidak, maka tidak akan diizinkan menunaikan ibadah haji,” kata Zeinab Ismail, peneliti dan editor di SMEX, organisasi hak digital yang berbasis di Lebanon. “Kebijakan soal teknologi baru ditambah undang-undang perlindungan data pribadi Arab Saudi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan standar internasional dan masih banyak celah, meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data jemaah.”

    Pihak otorita Arab Saudi berpendapat bahwa jaminan keamanan data pribadi harus diutamakan.

    “Terlepas dari (alasan pembenaran pemerintah Saudi), yang paling saya khawatirkan, dan terlepas dari teknologinya sendiri, adalah fakta bahwa teknologi ini diterapkan di negara dengan penegakan hukum yang lemah, tanpa transparansi, serta tanpa akuntabilitas [negara],” kata Marwa Fatafta, direktur kebijakan untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Access Now, organisasi hak digital internasional.

    Dalam wawancaranya dengan DW, Fatafta menyatakan bahwa akan sulit untuk mengaudit masalah-masalah dari teknologi ini dan lebih sulit lagi bagi individu untuk mempertanyakan kebermanfaatannya.

    “Untuk orang-orang yang menjalankan ibadah haji, mereka tidak bisa menolak dan bilang, ‘Saya tidak mau memberikan data biometrik,” lanjutnya. “Jadi, dalam konteks yang lebih luas, hal ini membuka peluang besar bagi penyelewengan.”

    “Kontak kami?”

    Ketika membaca syarat dan ketentuan yang ada di aplikasi Nusuk, tidak ada informasi yang jelas soal berapa lama data pribadi para jamaah tersimpan. Ketentuan-ketentuannya bahkan nampak bertolak belakang satu sama lain. DW telah mengirim email ke Kantor Manajemen Data Nasional Arab Saudi dan Otoritas Data dan AI Saudi untuk meminta informasi lebih lanjut terkait hal ini.

    Namun, tidak ada tanggapan sampai naskah ini diterbitkan. Sementara itu, email lain yang DW kirim, terpental dengan keterangan: ‘Kotak masuk penerima penuh.’

    Sejak 2023, Arab Saudi memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Namun, seperti yang disampaikan oleh Ismail, ‘kerangka hukum yang ada… memungkinkan undang-undang untuk disalahartikan atau dimanipulasi dengan cara yang mungkin lebih menguntungkan kepentingan negara dibandingkan hak asasi manusia.’

    Ini bukan sebatas persoalan potensi penyalahgunaan data jutaan jamaah oleh otoritas lokal. Ketergantungan besar terhadap teknologi dalam memantau dan mengendalikan jamaah haji juga secara garis besar meningkatkan kerentanan. Akan ada semakin banyak celah bagi peretas untuk menyerang sistem. Pada kenyataannya, Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya sudah menjadi korban terbesar dari kejahatan siber.

    Motawif, platform pertama pendaftaran jamaah haji, dikelola oleh perusahaan swasta yang kemudian mengirimkan spam kepada pengguna. Pada 2022, Nusuk yang dikelola negara menggantikan platform tersebut. Setahun kemudian, pakar keamanan siber menemukan bahwa data yang dikirimkan ke Nusuk dijual di situs ilegal yang memperdagangkan hasil curian data pribadi.

    Kurang spiritual, lebih “berteknologi”

    Teknologi baru ini juga membawa kekhawatiran lain: Apakah semua kecanggihan ini akan mengurangi makna spiritual ibadah Haji yang hanya terjadi sekali seumur hidup?

    Studi dari para peneliti di University of Central Lancashire, Inggris pada 2018 menunjukkan kemungkinan tersebut.

    Responden jemaah mengeluhkan perilaku beberapa orang yang berswafoto di tempat suci, berbicara di telepon saat melakukan ritual, dan berperilaku seperti turis ketimbang peziarah. “Ponsel pintar adalah iblis keempat dalam Haji,” kata salah satu responden, merujuk pada ritual yang melibatkan tiga representasi iblis.”

    Beberapa orang bahkan mengeluhkan bahwa teknologi membuat perjalanan ibadah haji menjadi terlalu mudah.

    Jika dulu para jamaah berjalan di antara tempat-tempat suci, sekarang mereka bisa menaiki kereta cepat. Jika sebelumnya mereka tinggal di tenda sederhana, sekarang mereka menginap di 10.000 tenda ber-AC yang tahan api.

    “Sejak ibadah Haji menjadi “berteknologi tinggi”, pengalaman spiritual fundamental para jamaah tampaknya berubah menjadi sesuatu yang lebih mirip dengan “pengalaman siber”,” demikian yang tertulis di penelitian tersebut. Secara tradisional, Haji bicara tentang kesederhanaan, kemurnian spiritual, dan pujian kontemplatif; tutur para peneliti asal Inggris.

    Seperti halnya teknologi digital lainnya, mereka menyimpulkan bahwa teknologi tinggi dalam pelaksanaan Haji memiliki manfaat sekaligus kelemahan.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Joan Rumengan

    Editor: Prita Kusumaputri

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketum IMI Ajak Komunitas Otomotif Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

    Ketum IMI Ajak Komunitas Otomotif Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

    Jakarta

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak komunitas otomotif berperan aktif sebagai kekuatan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam situasi perekonomian Indonesia yang tengah menghadapi berbagai tantangan.

    Dia mengatakan para penggemar kendaraan, komunitas otomotif dapat bertransformasi menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada pemulihan ekonomi dan pengembangan sport automotive tourism di Tanah Air. Kolaborasi yang erat antara komunitas otomotif dengan berbagai stakeholder menjadi kunci untuk membangun sinergi demi kemajuan ekonomi dan pariwisata Indonesia ke depan. Hal itu diungkapkan saat menerima pengurus Mercedes Club Indonesia di Jakarta, hari ini.

    “Peran komunitas otomotif dalam peningkatan perekonomian Indonesia dan pengembangan sport automotive tourism tidak dapat dipandang sebelah mata. Inisiatif dan kegiatan yang mereka lakukan telah terbukti memberikan dampak positif. Bukan hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat luas dan sektor pariwisata,” kata Bamsoet dalam keterangan, Kamis (5/6/2025).

    Dia berpandangan komunitas otomotif mampu memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui berbagai kegiatan seperti touring, pameran, dan aksi sosial.

    “Kegiatan touring yang dilakukan tidak hanya mempererat solidaritas antar anggota, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang dikunjungi,” tuturnya.

    Menurutnya, aktivitas yang dilakukan oleh komunitas otomotif dapat menciptakan peluang bagi UMKM seperti bisnis restoran, akomodasi, dan pelayanan perawatan kendaraan tumbuh pesat sebagai efek dari meningkatnya jumlah pengunjung ke area-area yang biasanya dikunjungi oleh para penggemar otomotif. Penjualan suvenir dan produk lokal juga mengalami lonjakan, berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat.

    “Industri otomotif telah lama menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Menyumbang 20% dari PDB non-migas dan menyerap 5 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Dengan dukungan yang tepat, komunitas otomotif dapat menjadi mitra strategis dalam upaya pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Bamsoet.

    Dia menambahkan, untuk memaksimalkan potensi komunitas otomotif, dukungan dari pemerintah sangat diperlukan. Penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalur touring yang aman dan nyaman serta tempat istirahat yang layak, menjadi salah satu kunci. Selain itu, promosi aktif terhadap destinasi yang ramah otomotif melalui media sosial juga dapat menarik perhatian lebih banyak wisatawan.

    “Pemerintah daerah juga dapat berkolaborasi dengan komunitas otomotif untuk menyelenggarakan festival otomotif yang menampilkan berbagai produk lokal serta memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan selama kegiatan touring. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan sektor otomotif dapat menjadi salah satu tulang punggung dalam membangkitkan perekonomian Indonesia,” tutupnya.

    (prf/ega)