Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Jelang ‘Timnas Day’ RI Vs China, Ini Imbauan Kemenkes soal COVID-19

    Jelang ‘Timnas Day’ RI Vs China, Ini Imbauan Kemenkes soal COVID-19

    Jakarta –

    Jelang pertandingan sepakbola antara Indonesia melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini, Kamis (5/6/2025), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau penonton waspada terhadap potensi penularan COVID-19.

    Dalam keterangan juru bicara Kemenkes Widyawati, ketika mobilitas tinggi seperti menonton pertandingan Timnas Indonesia VS China malam nanti, tidak ada salahnya menerapkan protokol kesehatan COVID-19 mulai dari cuci tangan sampai memakai masker.

    “Menggunakan masker bagi masyarakat yang sakit atau jika berada di kerumunan,” kata Widya dalam keterangannya kepada detikcom, Kamis (5/6/2025).

    Di samping itu, Widya juga mengingatkan agar segera ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala infeksi saluran pernapasan dan ada riwayat kontak dengan faktor risiko.

    Hal senada juga disampaikan epidemiolog Dicky Budiman. Di lokasi yang ramai seperti stadion, menurut dia tak ada salahnya menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker. Kebiasaan membawa hand sanitizer juga menjadi hal yang sangat penting terlebih ada kekhawatiran terkait penularan COVID-19.

    “Kebiasaan membawa hand sanitizer, mencuci tangan, itu sangat penting. Karena kan banyak fasilitas umum yang kita pegang,” ujar Dicky.

    Ia juga mengingatkan jika tubuh sedang dalam keadaan tidak sehat, jangan memaksakan diri menonton laga Indonesia VS China di stadion.

    “Kalau nggak enak badan, jangan memaksakan nonton di stadion. Stadion itu kan sirkulasi udara terbatas, penonton rame, kalau risiko tinggi, sedang sakit, istirahat aja di rumah, nonton di rumah,” ucapnya.

    (kna/up)

  • 20 Ribu Ha Tambak di Pantura Terancam Tenggelam, Begini Langkah KKP

    20 Ribu Ha Tambak di Pantura Terancam Tenggelam, Begini Langkah KKP

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana merevitalisasi tambak-tambak di jalur Pantai Utara (Pantura) seluas 20.000 hektar untuk budidaya ikan nila salin (tilapia). Di sisi lain, daerah pesisir utara terancam tenggelam.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sebanyak 78.558 hektar kawasan tambak di Pantura rusak. Hal ini disebabkan karena beberapa puluh tahun lalu, ada tambak udang windu yang menyebabkan kerusakan.

    Pihaknya telah melakukan uji coba revitalisasi tambak ikan nila salin di Karawang. Hasilnya, berbuah manis alias berhasil.

    “Soal kerusakan pesisir akibat dari apa namanya, itu kan peristiwa alam juga kerusakan karena dibuat tambak yang mepet ke laut dan seterusnya. Tentu ini adalah salah satu sekaligus di wilayah yang akan kita bangun kita revitalisasi pesisirnya dengan penanaman mangrove dan lain sebagainya dilakukan,” kata Trenggono kepada awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Trenggono memastikan pembangunan tambak di jalur pantura tidak berdekatan dengan area pantai. Lalu, ruang antara tambak dengan pantai akan ditanami oleh mangrove. Penanaman mangrove ini juga menjadi bagian rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang akan dibangun hingga Gresik.

    “Secara nasional sudah dirancang juga untuk dibangun giant sea wall. Giant sea wall itu nanti oleh Bapak Presiden inginnya itu sampai ke Gresik. Tapi paling tidak konsep yang akan kita bangun namanya revitalisasi jelas pasti kita akan, tambak yang akan dibangun secara paralel, kita bangun juga hutan mangrove di situ untuk kita lakukan,” terang Trenggono.

    Terkait kepemilikan lahan di jalur Pantura, Trenggono menyampaikan bahwa masih ada kepemilikan dari Kementerian Kehutanan. Untuk itu, nantinya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang agrikultur yang akan mengoperasikannya.

    “Kalau tambaknya milik masyarakat kita akan berusaha untuk merevitalisasi punya masyarakat itu dengan pola yang sama tapi nanti yang bekerja dan seterusnya adalah masyarakat,” tambah Trenggono.

    (rea/rrd)

  • Bahlil Ungkap Tambang Nikel di Raja Ampat Milik Antam

    Bahlil Ungkap Tambang Nikel di Raja Ampat Milik Antam

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait laporan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat yang disebut merusak ekosistem. Ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah tersebut, namun hanya satu perusahaan yang beroperasi hingga saat ini yakni PT Gag Nikel, anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

    “Jadi teman-teman, IUP di Raja Ampat itu ada beberapa. Mungkin ada lima setelah saya mendapat laporan dari Dirjen (Dirjen Minerba). Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya satu yaitu PT Gag Nikel. PT Gag Nikel ini yang punya adalah ANTAM, BUMN,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Bahlil menjelaskan bahwa IUP kepada PT Gag Nikel diberikan pada 2017, dan mulai beroperasi pada 2018. Ia mengatakan, sebelum beroperasi, perusahaan ini juga telah mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

    “Jadi dan IUP-nya itu sekali lagi IUP produksinya 2017,” katanya.

    Bahlil mengatakan bahwa lokasi tambang nikel tersebut bukan di destinasi pariwisata Raja Ampat, yakni Piaynemo. Lokasi tambang nikel tersebut terletak kurang lebih 30-40 kilometer (km) dari destinasi wisata.

    “Sekarang dengan kondisi seperti ini kita harus cross-check, karena di beberapa media yang saya baca ada ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat. Saya sering di Raja Ampat. Pulau Piaynemo dengan Pulau Gag itu itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km, dan di wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata yang kita harus lindungi,” katanya.

    (ara/ara)

  • Polytron Baru Bikin Pabrik Mobil Listrik Kalau Jual Segini Banyak

    Polytron Baru Bikin Pabrik Mobil Listrik Kalau Jual Segini Banyak

    Jakarta –

    Polytron masin ‘numpang’ di pabrik produksi mobil milik PT Handal Indonesia Motor. Kapan punya pabrik sendiri?

    Direktur Komersial Polytron Tekno Wibowo menyebut perlu skala ekonomi untuk bisa sampai membuat pabrik sendiri.

    “Waktunya? ya harapannya, semakin banyak yang beli semakin banyak kita bangun pabriknya,” kata Tekno di Jakarta, Selasa (3/5/2025).

    “Kita mungkin harus menjual minimal 5 ribu, baru kita bisa membangun pabrik,” tambah dia.

    Polytron G3 dan G3+ sudah memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sampai 40 persen.

    Mobil itu menggendong baterai Lithium Ferro Phospate (LFP) berkapasitas 51,916 kWh. Baterai dipasok dari Gotion yang sudah memiliki fasilitas perakitan di Indonesia.

    Kedua mobil ini merupakan produk kerja sama dengan perusahaan asal China Skyworth. Tekno mengatakan sudah mengeluarkan investasi di pabrik HIM untuk merakit Polytron G3 dan G3+.

    “Sebetulnya yang perlu diperhatikan meskipun kita masih pakai pihak ketiga untuk melakukan perakitan. Polytron sudah melakukan banyak investasi untuk alat-alat instrumennya,” tambah dia.

    Perlu diketahui Polytron sudah menargetkan penjualan 1.000 unit mobil listrik hingga akhir tahun 2025.

    Mobil listrik Polytron juga belum genap satu bulan di Indonesia, tepatnya diluncurkan pertama kali pada Selasa (6/5) lalu.

    “Ya sudah puluhan unit untuk ke konsumen, ya. Kalau yang untuk korporasi sudah ada juga, lumayan lah mereka belum coba tetapi sudah berani beli,” kata Tekno.

    Sebagai langkah awal, Polytron EV Gallery & Service ini menjadi langkah awal dari pengembangan jaringan distribusi kendaraan listrik Polytron secara nasional. Di tahap pertama, Polytron menargetkan pembangunan total 8 showroom yang akan tersebar di berbagai kota besar.

    (riar/rgr)

  • Ada Giring Ganesha, Ini Daftar Direksi-Komisaris Anak Usaha Garuda

    Ada Giring Ganesha, Ini Daftar Direksi-Komisaris Anak Usaha Garuda

    Jakarta –

    Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) menetapkan jajaran komisaris dan direksi baru. RUPSLB digelar hari ini, Kamis (5/6/2025).

    Dalam acara tersebut, pemegang saham GMFI menyepakati penunjukan Giring Ganesha Djumaryo sebagai komisaris perseroan. Diketahui, Giring Ganesha saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri (Wamen) Kebudayaan.

    Di samping itu, agenda tersebut juga kembali mengangkat Andi Fahrurrozi sebagai Direktur Utama GMFI. Sementara untuk Komisaris Utama GMFI dijabat oleh Oki Yanuar.

    Pemegang saham menetapkan pemberhentian debgan hormat sejumlah komisaris yakni Dharmadi (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen), Rahmat Hanafi (Komisaris), Ali Gunawan (Komisaris Independen), Abhan (Komisaris Independen), Agit Atriantio (Komisaris Independen).

    Sementara untuk jajaran direksi, GMFI juga memberhentikan dengan hormat Pudjo Sarwoko (Direktur Human Capital & Corporate Affairs), Salusra Satria (Direktur Keuangan), Mukhtaris (Direktur Line Operation), dan Irvan Pribadi (Direktur Base Operation).

    “GMFI siap melanjutkan peran sebagai mitra strategis industri aviasi dan sektor lainnya, seraya terus menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Andi dalam konferensi persnya secara virtual.

    Berikut susunan lengkap komisaris dan direksi GMFI:

    Komisaris

    Komisaris Utama: Oki Yanuar
    Komisaris Independen: Dean Arslan
    Komisaris: Giring Ganesha Djumaryo

    Direksi

    Direktur Utama: Andi Fahrurrozi
    Direktur Base Management: Bobi Gumelar Respati
    Direktur Line Operation: Mukhtaris
    Direktur Sumber Daya Manusia: Mitra Piranti
    Direktur Keuangan: Tri Hartono

    (acd/acd)

  • Nyetok Simvastatin Biar Leluasa Makan Daging? Catat Saran Dokter

    Nyetok Simvastatin Biar Leluasa Makan Daging? Catat Saran Dokter

    Jakarta –

    Menjelang perayaan kurban, banyak orang yang takut kolesterolnya meningkat karena makan daging. Untuk itu, tak jarang ada orang yang menyetok obat penurun kolesterol, Simvastatin.

    Sebenarnya, membeli obat Simvastatin untuk berjaga-jaga tidak masalah. Meski demikian, penting dicatat bahwa obat ini hanya penggunaan obat ini harus didasari pemeriksaan dan dengan petunjuk penggunaan yang lengkap dari profesional kesehatan.

    “Saya setuju untuk men-stok, tetapi penggunaannya alangkah baiknya berdasarkan anjuran dari dokter atau sebelumnya sudah memang terbukti membutuhkan obat-obat tersebut,” kata spesialis penyakit dalam Mayapada Hospital Jakarta Selatan, dr Ray Rattu, SpPD, dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (28/5/2025).

    Menurut dr Ray, penggunaan obat penurun kolesterol juga butuh bukti klinis bahwa seseorang memang membutuhkannya. Pemeriksaan penting dilakukan sebelum minum obat, bukan hanya berdasarkan gejala yang dirasakan seperti kepala pusing dan kaku di tengkuk.

    Ditegaskan, kadar kolesterol tinggi tidak bisa dikira-kira berdasarkan penampilan luar. Seseorang yang obesitas misalnya, memang punya deposit lemak yang lebih banyak di tubuhnya. Namun tidak bisa serta merta dipastikan kolesterolnya juga tinggi.

    “Dan memang harus ada bukti secara laboratoris untuk memastikan baseline dari kolesterol tersebut supaya bisa tepat guna untuk obat-obatan,” tutur dr Ray.

    (elk/up)

  • Anak Usaha Garuda Puasa Bagi Dividen

    Anak Usaha Garuda Puasa Bagi Dividen

    Jakarta –

    Anak usaha Garuda Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) menetapkan laba bersih tahun buku 2024 sebesar US$ 26,9 juta atau sekitar Rp 438,06 miliar (asumsi kurs Rp 16.284) sebagai laba ditahan untuk mengurangi akumulasi rugi perseroan. Keputusan tersebut disetujui berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini, Kamis (5/6/2025).

    Keputusan ini diambil berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Terbuka (UUPT) di mana dividen hanya dapat dibagikan jika perseroan mempunyai saldo laba positif. Sementara saat ini, GMFI sendiri masih membukukan saldo laba negatif.

    “Karena saat ini saldo laba GMF masih negatif, sehingga kita tidak membagikan dividen,” ujar Direktur Utama GMF Aero Asia, Andi Fahrurrozi dalam konferensi persnya yang digelar virtual, Kamis (5/6/2025).

    Andi menjelaskan, GMFI mencatatkan pendapatan usaha sebesar US$ 421,22 juta sepanjang tahun 2024, meningkat dari US$ 373,2 juta di tahun sebelumnya. Ia menyebut, kinerja keuangan ini menunjukkan perbaikan perseroan seiring pulihnya industri penerbangan dan disrupsi rantai pasok global.

    Kinerja tersebut ditopang oleh efisiensi biaya, peningkatan produktivitas layanan, dan penguatan segmen airframe sebagai kontributor utama pendapatan. Operating profit margin dan EBITDA juga tercatat positif, menandakan penguatan berkelanjutan dalam aspek operasional dan profitabilitas.

    “Tahun 2024 adalah momen validasi arah baru GMFI. Di tengah tantangan rantai pasok dan kompetisi ketat, kami tetap mampu mencatat pertumbuhan laba dan pendapatan yang signifikan. Ini adalah hasil kerja kolektif dan strategi yang tepat sasaran,” jelasnya.

    Andi menjelaskan, portofolio pelanggan GMFI juga terus bertambah dengan kontribusi pendapatan dari segmen non-afiliasi mencapai US$ 102,5 juta (24,3% dari total pendapatan).

    Sepanjang tahun 2024, GMFI juga mencatat pertumbuhan di sektor perawatan pesawat komersial di mana perseroan berhasil menyelesaikan lebih dari 190 proyek narrow body base maintenance, menandai konsistensi dalam skala operasional.

    Hingga April 2025, GMFI juga mencatatkan pendapatan usaha sebesar US$ 125,86 juta atau mencapai 95% dari target, dengan EBITDA sebesar US$ 19,82 juta dan laba bersih US$ 4,61 juta. Ke depan, GMFI membidik pendapatan tahunan sebesar US$ 416,9 juta dengan estimasi laba bersih mencapai US$ 27,1 juta.

    “Dengan pondasi keuangan dan operasional yang semakin kokoh, GMFI siap melanjutkan peran sebagai mitra strategis industri aviasi dan sektor lainnya, seraya terus menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Dana Haji Diminta Tetap Dikelola BPKH

    Dana Haji Diminta Tetap Dikelola BPKH

    Jakarta –

    Wacana revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji menuai sorotan, salah satunya dari Muhammadiyah yang menegaskan pentingnya pemisahan fungsi pengelolaan dana dan penyelenggaraan ibadah agar pengelolaan keuangan tetap profesional dan transparan.

    Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan pihaknya lebih setuju pengelolaan dana haji tetap ditangani oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara mandiri, terpisah dari urusan penyelenggaraan haji. Pernyataan ini menanggapi munculnya wacana revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji yang disebut-sebut akan menyatukan fungsi pengelolaan dana dan penyelenggaraan.

    “Kalau saya terus terang saja, lebih baik dipisah seperti sekarang. Cuma kemandirian BPKH betul-betul harus dijunjung tinggi karena ini menyangkut pengelolaan dana yang sangat penting,” ujar Anwar kepada wartawan di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (5/6/2025).

    Ia mengungkapkan bahwa selama ini hasil dari pengelolaan dana haji digunakan untuk mensubsidi biaya keberangkatan jemaah. Namun Anwar mengingatkan agar penggunaan dana tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian, terutama tidak menyentuh dana pokok yang disetorkan jemaah.
    “Kalau tidak dikelola secara baik, bisa-bisa nanti termakan pokok. Menurut undang-undang, itu tidak boleh. Jangan sampai pokok terpakai untuk subsidi, itu tidak bisa. Oleh karena itu, manfaatkan hasil dari pengelolaan dana saja,” tegasnya.

    Anwar menilai kehadiran BPKH sebagai badan tersendiri justru memperkuat akuntabilitas dalam tata kelola dana haji. Karena itu, Muhammadiyah mendukung agar fungsi pengelolaan tetap berada di bawah lembaga khusus dan tidak digabungkan dengan penyelenggara ibadah.

    “Bagusnya memang punya badan tersendiri seperti BPKH. Jadi, saya mendukung supaya pengelolaan dana haji tetap ada di BPKH,” katanya.

    Meski begitu, Anwar tidak menampik bahwa sistem yang berlaku saat ini masih punya celah dan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

    “Apakah sudah sempurna atau belum, itu perlu dipelajari,” tutupnya.

    (rrd/rir)

  • Istana Buka Suara soal Beda Pernyataan Menteri Terkait Diskon Tarif Listrik

    Istana Buka Suara soal Beda Pernyataan Menteri Terkait Diskon Tarif Listrik

    Jakarta –

    Perbedaan pernyataan menteri soal diskon tarif listrik 50% Juni dan Juli 2025 menuai sorotan. Awalnya, program ini menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, masuk dalam daftar stimulus ekonomi kuartal II 2025.

    Namun, usai rapat di Istana Senin (2/6/2025), yang dihadiri menteri-menteri ekonomi antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, hingga Menteri BUMN Erick Thohir, diskon tarif listrik 50% tidak masuk dalam daftar 5 paket stimulus ekonomi.

    Lima stimulus yang akhirnya diumumkan pemerintah adalan diskon tarif transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, bantuan subsidi upah, dan diskon Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 50%.

    Sebelum resmi batal, awalnya diskon tarif listrik 50% ini disampaikan langsung Airlangga Hartarto, namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku tak pernah diajak bicara soal kebijakan ini.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan semua kebijakan stimulus yang akhirnya diumumkan pemerintah sudah mendapatkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

    “Pokoknya kita berpegang pada keterangan yang disampaikan oleh para Menteri dan Menteri tentu sudah mendapatkan arahan dari Pak Presiden, bagaimana masing-masing kebijakan itu dijalankan,” kata Juri ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Soal perbedaan yang terjadi, Juri mengatakan belum tahu ada beda sikap yang terjadi. Yang jelas, Juri mengatakan dinamika yang terjadi dalam pembuatan suatu kebijakan tak selalu mesti diketahui publik.

    “Saya belum tahu (ada beda sikap). Jadi kita nggak perlu lah diketahui bagaimana dinamika yang terjadi, satu kebijakan dibuat,” ujar Juri.

    Sekadar kilas balik soal program diskon taris listrik 50%, rencananya diskon tarif listrik diberikan selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli untuk pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA.

    Namun, beberapa hari kemudian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum tahu diskon tarif listrik 50% bakal ada lagi. Bahlil menegaskan seharusnya kebijakan terkait diskon harus dibahas dengan kementerian terkait terlebih dahulu.

    “Gini, gini, setahu saya ya kalau ada pemotongan atau apapun dalam mekanismenya, selalu ada pembahasan dulu, ya. Pembahasannya selalu biasanya, ada Kementerian ESDM. Saya nggak tahu apakah di teknis sudah ada atau belum, saya belum tahu,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025) yang lalu.

    Pada akhirnya, rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Senin 2 Juni 2025, memutuskan diskon tarif listrik 50% batal dilakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alasan utama batalnya diskon tarif listrik 50% karena proses penganggaran yang lambat.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau Juli Juni kita putuskan tak bisa dijalankan,” sebut Sri Mulyani usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Respons Kementerian ESDM

    Di hari yang sama, Kementerian ESDM kembali buka suara menegaskan tidak terlibat dalam proses perumusan maupun pembahasan kebijakan diskon tarif listrik untuk Juni-Juli 2025. Menurut Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia sejak awal memang belum ada permintaan resmi atau undangan untuk memberikan masukan dalam proses tersebut.

    “Kementerian ESDM tidak berada dalam tim atau forum apapun yang membahas kebijakan diskon tarif listrik pada periode Juni dan Juli 2025,” ujar Dwi.

    Kendati demikian, Kementerian ESDM menghormati sepenuhnya kewenangan kementerian dan lembaga (K/L) yang mengumumkan pembatalan diskon tarif listrik 50% Juni-Juli 2025.

    “Dalam hal ini, karena inisiatif kebijakan dan pembatalannya tidak berasal dari kami, maka kami menghormati sepenuhnya kewenangan K/L yang menyampaikan dan membatalkannya. Untuk kejelasan lebih lanjut, kami sarankan agar pertanyaan ditujukan langsung kepada pihak yang berwenang dan telah mengumumkan kebijakan tersebut,” jelas Dwi.

    (hal/hns)

  • KKP Tangkap 920 Kapal Maling Ikan, Selamatkan Kerugian Negara Rp 13,6 T

    KKP Tangkap 920 Kapal Maling Ikan, Selamatkan Kerugian Negara Rp 13,6 T

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berhasil menyelamatkan kerugian negara dari penangkapan kapal ikan ilegal sepanjang 2020-2025 mencapai Rp 13,6 triliun. Angka ini didapatkan dari sebanyak 920 kapal ikan ilegal yang berhasil ditangkap.

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), selama 2020-2025 ada sebanyak 920 kapal ikan ilegal yang ditangkap. Dari total tersebut, sebanyak 736 kapal berasal dari dalam negeri dan 184 merupakan kapal asing.

    Sementara itu pada 2025 ini, KKP menangkap 47 kapal yang karena melakukan penangkapan ilegal.

    “Lebih dari Rp 13 triliun kira-kira kerugian negara kita itu dari illegal fishing,” kata pria yang akrab disapa Trenggono dalam acara International Day for The Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing 2025 di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2025).

    Trenggono menerangkan pelanggaran kapal ikan ilegal tidak hanya mengambil komoditas perikanan saja. Namun, Trenggono menyebut juga ada aktivitas transhipment hingga penangkapan yang tidak ramah lingkungan.

    “Karena IUU Fishing adalah sejatinya tidak hanya pengambilan ilegal perikanan di lautan kita, tetapi juga wilayah penangkapan kita yang tidak ramah lingkungan, kemudian transshipment, lalu pelanggaran wilayah penangkapan,” imbuh dia.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono mengungkapkan terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi untuk memberantas penangkapan ilegal. Menurut dia, tantangan tersebut tidak mudah dihadapi.

    “Kami menyadari tantangan dalam illegal fishing ke depan tidak mudah, beberapa tantangan itu antara lain kebutuhan pangan dunia yang bersumber pada protein ikan, terjadi overfishing di negara-negara tetangga dan laut Indonesia terbuka,” terang Pung.

    (rea/rrd)