Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Waka MPR Dorong Upaya Bangun Ekosistem untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat

    Waka MPR Dorong Upaya Bangun Ekosistem untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) mendorong upaya perbaikan gizi setiap anak bangsa dengan membangun ekosistem menyeluruh yang mendorong pemenuhan gizi yang seimbang bagi masyarakat luas.

    Akhir Mei lalu, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2025 yang mencatat prevalensi stunting nasional mengalami penurunan dari 21,5 % di tahun 2023 menjadi 19,8%.

    “Perbaikan gizi anak bangsa secara menyeluruh harus menjadi perspektif baru, sehingga tidak sekadar upaya intervensi jangka pendek semata untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh,” kata Rerie, dalam keterangannya, Minggu (8/6/2025).

    Target pemerintah tahun ini prevalensi stunting di Indonesia bisa turun menjadi 18,8%. Dalam jangka panjang Kementerian Kesehatan RI menargetkan angka stunting diturunkan menjadi 14,2% pada tahun 2029.

    Menurut Rerie, upaya membangun ekosistem perbaikan gizi yang menyeluruh melalui langkah-langkah edukasi kepada masyarakat, skrining gizi secara dini, mempermudah akses masyarakat terhadap pangan bergizi, hingga intervensi berdasarkan sains, penting untuk dilakukan. Ia berpendapat perbaikan gizi masyarakat harus didorong dengan membangun kebiasaan masyarakat untuk mengonsumsi pangan bergizi dalam keseharian.

    “Tentu saja, upaya membangun kebiasaan tersebut harus mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait,” jelas Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah tersebut.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bahlil Bakal Pelototi 5 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

    Bahlil Bakal Pelototi 5 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim akan mengawasi seluruh kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini dilakukan untuk memastikan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    Pengawasan tersebut mencakup aspek legalitas, perlindungan lingkungan, serta kepatuhan terhadap kawasan konservasi dan hutan lindung. Kemudian, ESDM juga akan mengevaluasi kegiatan pertambangan sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang mewajibkan reklamasi dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat teknis, lingkungan, dan sosial.

    Hal ini dikatakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat melakukan kunjungan langsung ke Pulau Gag pada Sabtu (7/6/2025) lalu. Kegiatan kunjungan itu dilakukan untuk meninjau kegiatan PT Gag Nikel dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat setempat.

    “Saya datang ke sini untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang,” ujar Menteri Bahlil dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Minggu (8/6/2025).

    Kementerian ESDM juga telah menurunkan tim inspektur tambang untuk melakukan evaluasi teknis terhadap seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat. Di mana hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar kebijakan dan keputusan lebih lanjut dari Menteri ESDM.

    “Pemerintah menegaskan bahwa meskipun seluruh perusahaan telah memiliki izin resmi, evaluasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kegiatan ekonomi,” ujarnya.

    Hingga saat ini, terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat. Dua perusahaan memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2013.

    Sementara tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari Pemerintah Daerah (Bupati Raja Ampat), yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025.

    1. PT Gag Nikel
    Dari kelima perusahaan tersebut, hanya PT Gag Nikel yang telah melakukan kegiatan operasi di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat. Namun saat ini, kegiatan tersebut dihentikan sementara oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    PT Gag Nikel merupakan Pemegang Kontrak Karya (KK) Generasi VII dengan luas wilayah 13.136 hektar di Pulau Gag ini telah memasuki tahap Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 430.K/30/DJB/2017 yang berlaku hingga 30 November 2047.

    Perusahaan ini telah memiliki dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) pada tahun 2014, lalu Adendum AMDAL di tahun 2022, dan Adendum AMDAL Tipe A yang diterbitkan tahun lalu oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dikeluarkan tahun 2015 dan 2018. Penataan Areal Kerja (PAK) diterbitkan tahun 2020.

    Hingga 2025, total bukaan tambang mencapai 187,87 Ha, dengan 135,45 Ha telah direklamasi. PT Gag Nikel belum melakukan pembuangan air limbah karena masih menunggu penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

    2. PT Anugerah Surya Pratama (ASP)

    Perusahaan ini mengantongi IUP Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 91201051135050013 yang diterbitkan pada 7 Januari 2024 dan berlaku hingga 7 Januari 2034.

    Wilayahnya memiliki luas 1.173 Ha di Pulau Manuran. Untuk aspek lingkungan, PT ASP telah memiliki dokumen AMDAL pada tahun 2006 dan UKL-UPL di tahun yang sama dari Bupati Raja Ampat.

    3. PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)
    Perusahaan ini merupakan pemegang IUP dari SK Bupati Raja Ampat No. 153.A Tahun 2013 yang berlaku selama 20 tahun hingga 26 Februari 2033 dan mencakup wilayah 2.193 Ha di Pulau Batang Pele.

    Adapun saat ini, kegiatan masih tahap eksplorasi (pengeboran) dan belum memiliki dokumen lingkungan maupun persetujuan lingkungan.

    4. PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)

    PT KSM memiliki IUP dengan dasar hukum SK Bupati No. 290 Tahun 2013, yang berlaku hingga 2033 dengan wilayah seluas 5.922 Ha.

    Untuk penggunaan kawasan, perusahaan tersebut memegang IPPKH berdasarkan Keputusan Menteri LHK tahun 2022. Kegiatan produksi dilakukan sejak 2023, namun saat ini tidak terdapat aktivitas produksi yang berlangsung.

    5. PT Nurham

    Pemegang IUP berdasarkan SK Bupati Raja Ampat No. 8/1/IUP/PMDN/2025 ini memiliki izin hingga tahun 2033 dengan wilayah seluas 3.000 hektar di Pulau Waegeo. Perusahaan telah memiliki persetujuan lingkungan dari Pemkab Raja Ampat sejak 2013. Hingga kini perusahaan belum berproduksi.

    (eds/eds)

  • Penanaman Pohon dan Tarian Kolosal ’79’ Bakal Meriahkan HUT Bhayangkara di Riau

    Penanaman Pohon dan Tarian Kolosal ’79’ Bakal Meriahkan HUT Bhayangkara di Riau

    Pekanbaru –

    Peringatan HUT Bhayangkara ke-79 di Polda Riau akan dimeriahkan dengan sejumlah acara. Rangkaian acara yang sekaligus digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini rencananya akan dilaksanakan di Pulau Tongah, Kabupaten Kampar, Riau.

    “Untuk kegiatan upacara puncak HUT Bhayangkara tetap diselenggarakan di Polda Riau, sedangkan yang di Pulau Tongah adalah rangkaiannya,” kata Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Riau Kombes Anissula Ridha, dalam keterangannya, Minggu (8/6/2025).

    Rangkaian acara bertema ‘Bakti Religi dan Peduli Lingkungan’ di Pulau Tongah, Kabupaten Kampar ini akan dimeriahkan dengan sejumlah kegiatan, antara lain pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar.

    “Nanti akan serangkaian acara mulai dari pemberian bansos, tarian kolosal sebanyak 79 orang dan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional, tentunya nanti akan ada kegiatan penanaman 79 pohon di sana,” imbuhnya.

    Kegiatan ini rencananya digelar pada tanggal 18-19 Juni 2025. Kegiatan diskusi dengan tema lingkungan akan menghadirkan Rocky Gerung dan prof Robertus Robert selaku pengisi acara.

    Sebagai upaya untuk penguatan spiritual, dilakukan melalui tausiah dan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Ustadz Abdul Somad (UAS). Pada tanggal 18 Juni malam akan diisi dengan renungan malam (kontemplasi) yang dipandu oleh Ustadz Kurtubi.

    Seluruh rangkaian acara ini mencerminkan semangat HUT Bhayangkara ke-79 yang tidak hanya berfokus pada tugas keamanan, tetapi juga pada peran Polri, dalam hal ini Polda Riau sebagai agen perubahan dan pelindung lingkungan, selaras dengan semangat Hari Lingkungan Hidup Internasional.

    Polda Riau bakal menggelar HUT Bhayangkara ke-79 sekaligus peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Pulau Tongah, Kabupaten Kampar, pada tanggal 18-19 Juni 2025. (dok. Istimewa)

    Kegiatan ini juga akan diikuti oleh sekitar 350 peserta dari Satbrimob Polda Riau, TNI, komunitas pecinta alam Kabupaten Kampar, Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), puluhan pramuka, petugas dari Wanabhakti, Satpol PP Kabupaten Kampar hingga kelompol sadar wisata (Pokdarwis).

    Rangkaian acara yang digelar di Pulau Tongah ini menjadi sebuah bukti nyata konsep Green Policing, di mana Polda Riau mengambil peran dalam kepedulian terhadap alam dan lingkungan. Dengan melibatkan ulama seperti Ustaz Abdul Somad (UAS) sebagai ulama sekaligus tokoh masyarakat peduli lingkungan yang memiliki kesatuan visi dan misi dalam membangun konsep Green Policing, kebijakan Polda Riau, sekaligus mendorong Green for Riau yang menjadi program Gubernur Riau.

    Tentang Pulau Tongah

    Sebagai informasi, Pulau Tongah ini berada di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Pulau ini diapit oleh Sungai Subayang yang berhulu dari provinsi Sumatera Barat.

    Pulau Tongah ini dikelilingi hutan Rimbang Baling yang merupakan salah satu suaka marga satwa di Kabupaten Kampar. Pulau Tongah dipenuhi pepohonan yang asri dan sejuk yang menjadi daya tarik wisatawan.

    Area perbukitan di Pulau Tongah yang berada persis di pinggir Sungai Subayang kerap dijadikan tempat untuk berkemah. Untuk mencapai ke Pulau Tongah ini warga harus menyeberangi sungai dengan perkiraan waktu 15 menit.

    (mei/mea)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Jangan Tunggu Botak! Segini Usia Ideal Ban Motor

    Jangan Tunggu Botak! Segini Usia Ideal Ban Motor

    Jakarta –

    Meski kondisi sudah habis atau botak kerap dijadikan sebagai indikator ganti ban baru, nyatanya ban motor punya masa pakai, lho.

    Dilansir dari Planet Ban, umumnya ban motor diganti usai digunakan 10.000 hingga 20.000 kilometer. Namun selain itu, ada beberapa kondisi lain yang dapat dijadikan acuan saat yang tepat untuk mengganti ban motor.

    1. Kondisi Tapak Ban

    Ini indikator paling mudah dicek. Jika tapak ban sudah menipis, artinya grip ke jalan berkurang drastis. Dampaknya? Motor jadi kurang stabil, pengereman kurang pakem, dan risiko selip makin tinggi.

    Cek Tread Wear Indicator (TWI), tonjolan kecil di alur tapak ban. Kalau permukaan ban sudah sejajar atau sangat dekat dengan batas TWI, itu berarti ban sudah sangat tipis dan harus segera diganti.

    2. Retakan dan Benjolan

    Retakan atau benjolan pada ban motor bukan cuma soal penampilan, tapi berbahaya. Kondisi ini bisa muncul karena usia ban, penggunaan di medan ekstrem, atau terkena benda asing.

    Jangan sepelekan retakan halus atau benjolan sekecil apa pun. Sebab ban dapat berisiko tiba-tiba pecah saat melaju kencang atau menikung tajam.

    3. Usia Ban Motor

    Meskipun jarang dipakai, Planet Ban menyebutkan bahwa usia ban juga dapat berpengaruh pada performanya. Mereka menyarankan, meski tapak masih tebal, jika ban motor sudah berumur lebih dari 5 tahun, sebaiknya segera ganti ban motor.

    Hal ini disebabkan kualitas material ban menurun, elastisitas berkurang, dan bisa jadi ban jadi kering atau getas. Ini juga berlaku untuk ban yang jarang dipakai tapi sudah kering dan warnanya memudar. Itu tandanya ban sudah kadaluarsa dan kehilangan kelenturannya. Ban yang getas sangat membahayakan saat dipakai, apalagi di perjalanan jauh atau kondisi jalan licin.

    4. Kerusakan Serius

    Meskipun kebocoran ban bisa ditambal, kadang ada kerusakan terlalu parah atau terjadi berulang kali. Jika sudah begini, segera ganti ban motor dengan yang baru. Tambalan berulang kali atau kerusakan struktural seperti sobekan besar bisa sangat membahayakan. Keselamatan jauh lebih penting dari biaya tambal ban.

    (mhg/rgr)

  • Kata Dokter soal Ciri-ciri Kolesterol Tinggi, Obesitas Lebih Berisiko

    Kata Dokter soal Ciri-ciri Kolesterol Tinggi, Obesitas Lebih Berisiko

    Jakarta –

    Kolesterol tinggi adalah kondisi saat kadar kolesterol dalam darah lebih tinggi dibandingkan nilai normal. Kolesterol yang dibiarkan tak terkendali, lama kelamaan dapat menyumbat pembuluh darah, yang pada akhirnya bisa menyebabkan penyakit serius, seperti stroke dan penyakit jantung.

    Kolesterol tinggi tidak memiliki gejala khas, sehingga banyak orang yang tidak menyadarinya. Biasanya, gejala kolesterol tinggi baru dirasakan saat sumbatan (plak) sudah terbentuk di pembuluh darah, yang akhirnya menyebabkan berbagai komplikasi serius.

    Namun, tak sedikit juga orang yang bertanya-tanya, apakah seseorang yang mengidap kolesterol tinggi bisa dikenali dari penampilan fisiknya?

    Dokter spesialis penyakit dalam dari Mayapada Hospital Jakarta Selatan, dr Ray Rattu, SpPD, mengatakan, fisik seseorang bisa saja mencerminkan adanya risiko kolesterol tinggi. Namun, hal ini tak bisa dijadikan satu-satunya patokan.

    Adapun salah satu tanda fisik yang kemungkinan bisa menandakan seseorang terkena kolesterol tinggi adalah obesitas atau kegemukan.

    “Obesitas itu suatu kondisi kegemukan terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh yang berlebihan atau peningkatan berat badan yang tidak sesuai proporsional pasien atau individu tersebut,” ucapnya saat berbincang dengan detikcom, Selasa (28/5/2025).

    Menurut dr Ray, obesitas termasuk dalam kelompok sindrom metabolik, yaitu kumpulan kondisi medis yang saling berkaitan, termasuk obesitas, hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus, dan hiperurisemia.

    Apabila seseorang mengalami obesitas, terlebih sudah berusia di atas 40 tahun, dr Ray menyebut kemungkinan besar ia juga memiliki masalah metabolik lainnya, termasuk kolesterol tinggi dan dislipidemia.

    Namun, ia menekankan tidak semua orang gemuk pasti memiliki kolesterol tinggi. Tapi, peluangnya memang lebih besar dibandingkan individu dengan berat badan ideal.

    “Obesitas, saya tidak melakukan generalisasi tapi, biasanya dan di usia di atas 40 tahun itu juga akan diikuti dengan problem-problem metabolik yang lain. Salah satunya di sini adalah hiperkolesterolemia atau dislipidemia,” imbuh dr Ray.

    “Jadi, tidak serta merta memang orang gemuk pasti kolesterol tinggi. Tidak. tetapi akan besar kemungkinan dia juga sudah membawa penyakit metabolik yang lain menjadi teman-temannya,” tuturnya lagi.

    (suc/up)

  • AS-China Lanjut Berunding Perang Dagang di London Pekan Depan

    AS-China Lanjut Berunding Perang Dagang di London Pekan Depan

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) dan China berencana menggelar perundingan perdagangan di London, Senin, mendatang. Perundingan ini menjadi yang kedua setelah pertemuan di Jenewa beberapa waktu lalu.

    Mengutip CNBC, pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent, Menteri Perdagangan Howard Lutnick, dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer. Melalui akun resmi Truth Social, Presiden AS Donald Trump sendiri memastikan pertemuan ini akan berjalan baik.

    “Pertemuan ini akan berjalan dengan sangat baik. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!” kata Trump dikutip dari CNBC, Minggu (8/6/2025).

    Namun begitu, otoritas China tidak segera menjawab kabar perundingan tersebut. Trump pertama kali mengungkapkan pembicaraan perdagangan lebih lanjut sedang direncanakan setelah ia mengadakan panggilan telepon panjang dengan Presiden China Xi Jinping pada Kamis lalu.

    Pengumuman penjadwalan ini muncul saat AS dan China berselisih mengenai sejumlah masalah di tengah perang dagang yang melemahkan dan mengancam kedua negara adikuasa ekonomi.

    Kedua negara adikuasa ini juga menurunkan sementara sebagian besar tarif barang satu sama lain setelah terobosan pembicaraan perdagangan bilateral di Jenewa, Swiss, bulan lalu. Namun sejak saat itu, Tiongkok berulang kali menuduh AS merusak perjanjian tersebut.

    Beijing memprotes Departemen Perdagangan AS setelah memperingatkan industri chip agar tidak menggunakan semikonduktor China. China juga dikabarkan keberatan dengan pengumuman terbaru pemerintahan Trump yang akan mencabut visa beberapa mahasiswa China yang belajar di AS.

    Sementara itu, pemerintahan Trump menuduh Beijing memperlambat janji yang dibuat di Jenewa untuk menyetujui ekspor mineral penting tanah jarang AS.

    (eds/eds)

  • Beda Temuan Kementerian ESDM & KLH soal Tambang Nikel di Raja Ampat

    Beda Temuan Kementerian ESDM & KLH soal Tambang Nikel di Raja Ampat

    Jakarta –

    Aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya sedang menjadi sorotan dari berbagai pihak. Wilayah yang terkenal dengan keindahan alamnya itu dikhawatirkan rusak karena kegiatan tambang tersebut.

    Dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki temuan yang berbeda dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) terkait tambang nikel di Raja Ampat.

    Kementerian ESDM melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Tri Winarno mengklaim tidak ada masalah berarti pada pertambangan nikel di Raja Ampat. Informasi itu disampaikan usai mengunjungi tambang nikel PT Gag Nikel bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Pulau Gag, Raja Ampat pada Sabtu (7/6).

    “Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini nggak ada masalah,” kata Tri dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (8/6/2025).

    Meski demikian, Kementerian ESDM sudah menurunkan tim Inspektur Tambang untuk melakukan inspeksi di beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat. Tim itu guna mengevaluasi secara menyeluruh untuk menentukan langkah lanjutan yang akan diambil terkait tambang nikel di daerah tersebut.

    “Kalau secara overall, reklamasi di sini cukup bagus juga tapi nanti kita tetap report-nya dari Inspektur Tambang nanti seperti apa, terus kemudian nanti kita hasil dari evaluasi yang kita lakukan dari laporan Inspektur Tambang kemudian kita eksekusi untuk seperti apa nanti,” ucapnya.

    Berbeda dengan KLH/BPLH, yang menyatakan ada berbagai pelanggaran serius yang dilakukan empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Hal itu berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada 26-31 Mei 2025.

    “Hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil,” ujar Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam keterangan resmi.

    Perbedaan temuan tersebut kemungkinan disebabkan oleh fokus penilaian yang berbeda. Kementerian ESDM mungkin lebih fokus pada aspek produksi dan kepatuhan terhadap izin pertambangan, sementara LHK mungkin lebih fokus pada dampak lingkungan dan potensi pelanggaran peraturan lingkungan.

    Perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang menjadi objek pengawasan KLH yaitu PT Gag Nikel (GN), PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP). Seluruhnya disebut telah mengantongi izin usaha pertambangan, namun hanya PT GN, PT ASP dan PT KSM yang memiliki persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).

    Berikut berbagai masalah tambang nikel di Raja Ampat yang ditemukan KLH:

    1. PT Gag Nikel

    PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag dengan luas ±6.030,53 hektare (Ha). Pulau tersebut tergolong pulau kecil sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    KLH/BPLH saat ini sedang mengevaluasi Persetujuan Lingkungan yang dimiliki PT Gag Nikel. Jika terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin lingkungan mereka akan dicabut dengan berdasar pada prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan.

    “Penambangan di pulau kecil adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan antargenerasi. KLH/BPLH tidak akan ragu mencabut izin jika terbukti merusak ekosistem yang tak tergantikan,” tegas Hanif.

    2. PT Anugerah Surya Pratama

    Begitu juga dengan PT Anugerah Surya Pratama, diketahui melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas ±746 Ha tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian. Di lokasi ini, KLH/BPLH memasang plang peringatan sebagai bentuk penghentian aktivitas.

    Sebagai informasi, PT Anugerah Surya Pratama memiliki status penanaman modal asing (PMA) dan merupakan anak usaha dari PT Wanxiang Nickel Indonesia, yang terafiliasi dengan grup tambang asal China, Vansun Group.

    3. PT Kawei Sejahtera Mining

    PT Kawei Sejahtera Mining terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 Ha di Pulau Kawe. Aktivitas tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai dan perusahaan akan dikenakan sanksi administratif berupa pemulihan lingkungan serta berpotensi menghadapi gugatan perdata.

    4. PT Mulia Raymond Perkasa

    PT Mulia Raymond Perkasa ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. Seluruh kegiatan eksplorasi pun dihentikan.

    (aid/eds)

  • Terungkap Alasan Tak Semua Daerah Dapat Bansos dan Beras Murah

    Terungkap Alasan Tak Semua Daerah Dapat Bansos dan Beras Murah

    Jakarta –

    Pemerintah hanya memprioritaskan bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke daerah dengan harga beras tinggi. Sejumlah daerah itu yakni Indonesia bagian Timur.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, alasannya karena tujuan program bantuan pangan beras dan SPHP sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.

    “Diberikan pada daerah yang harganya termonitor naik. Seperti saat ini di Indonesia Timur sebagai prioritas,” kata dia kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).

    Bantuan beras ini akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan masing-masing KPM menerima 10 kilogram (kg) per bulan. Jumlah penerima ini menurun dibandingkan tahun lalu 22 juta KPM.

    Selama dua bulan itu, beras yang akan disalurkan kepada jutaan KPM sebanyak 360 ribu ton. Anggaran yang disiapkan pemerintah Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun.

    Sementara beras SPHP akan didistribusikan sebanyak 250 ribu ton. Angka ini naik dari penyaluran Januari-Februari 2025 sebanyak 181 ribu ton.

    “SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, (untuk Juni-Juli) disalurkan 250 ribu ton. Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton,” ucap Arief.

    Dalam keterangan tertulis, Arief menekankan akan memfokuskan ke daerah-daerah yang paling memerlukan intervensi guna menekan harga beras. Ia mencontohkan daerah dengan harga beras tinggi Papua, Maluku, dan Indonesia Timur lainnya.

    “Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu. Termasuk daerah sentra atau tidak sentra tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga yang harus didahulukan,” urai Arief.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, beras SPHP tidak akan disalurkan kepada daerah dengan harga yang rendah. Hal itu akan berdampak pada semakin menurunnya harga beras dan gabah di daerah tersebut.

    “Pada tempat yang harga masih relatif rendah atau ada harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di tempat itu, jangan keluar SPHP, kenapa? Tambah menekan harga di tingkat petani dan itu membuat petani kita bisa terpuruk,” ucapnya.

    Penyaluran SPHP dilakukan saat masa panen raya habis. Karena dalam situasi itu, biasanya harga gabah pun meningkat karena produksi yang telah menurun di masa tanam.

    (ada/rrd)

  • Ada Diskon 20% Tarif Tol Juni-Juli 2025, Simak Periode dan Ruas Jalannya!

    Ada Diskon 20% Tarif Tol Juni-Juli 2025, Simak Periode dan Ruas Jalannya!

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Jasa Marga dan sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memberikan diskon tarif tol sebesar 20% pada sejumlah ruas strategis di Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra. Kebijakan ini berlaku pada beberapa periode di bulan Juni hingga Juli 2025.

    Potongan tarif tol ini diharapkan dapat mendorong mobilitas masyarakat dan meningkatkan aktivitas ekonomi selama masa libur panjang pertengahan tahun.

    Daftar Ruas Jalan Tol

    Berikut informasi daftar ruas jalan tol yang diberlakukan potongan tarif 20%:

    Tol di Trans Jawa:

    – Jalan Tol Jakarta-Cikampek
    – ⁠Jalan Tol Layang MBZ
    – ⁠Jalan Tol Palimanan-Kanci
    – ⁠Jalan Tol Batang-Semarang
    – ⁠Jalan Tol Semarang Seksi ABC
    – ⁠Jalan Tol Surabaya-Gempol
    – ⁠Jalan Tol Gempol-Pandaan
    – ⁠Jalan Tol Pandaan-Malang

    Tol di Trans Sumatra:

    – ⁠Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera)
    – Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT)

    Periode Diskon di Juni-Juli 2025

    Beriktu informasi periode diberlakukannya diberlakukan potongan 20% tarif tol:

    Periode Juni 2025:Periode Juli 2025:

    – 11 Juli 2025 pukul 00.00 WIB-13 Juli 2025 pukul 24.00 WIB

    Rincian Tarif Setelah Diskon

    Berikut besaran tarif kumulatif yang berlaku setelah potongan 20% tarif tol:

    GT Cikampek Utama-GR Kalikangkung:GT Kalikangkung-GT Cikampek Utama:

    – Tarif kumulatif Gol. I: Rp347.600
    – Tarif kumulatif Gol. II & III: Rp536.800
    – Tarif kumulatif Gol. IV & V: Rp706.800

    GT Singosari-GT Kejapanan Utama:

    – Tarif kumulatif Gol. I: Rp42.000
    – Tarif kumulatif Gol. II & III: Rp64.000
    – Tarif kumulatif Gol. IV & V: Rp84.400

    GT Kisaran-GTPangkalan Brandan:

    – Tarif kumulatif Gol. I: Rp231.000
    – Tarif kumulatif Gol. II & III: Rp348.000
    – Tarif kumulatif Gol. IV & V: Rp464.800

    GT Pangkalan Brandan-GT Kisaran:

    – Tarif kumulatif Gol. I: Rp236.300
    – Tarif kumulatif Gol. II & III: Rp356.000
    – Tarif kumulatif Gol. IV & V: Rp475.500

    GT Sinaksak-GT Pangkalan Brandan:

    – Tarif kumulatif Gol. I: Rp192.100
    – Tarif kumulatif Gol. II & III: Rp290.300
    – Tarif kumulatif Gol IV & V: Rp388.400

    GT Pangkalan Brandan-GT Sinaksak:

    – Tarif kumulatif Gol. I: Rp197.400
    – Tarif kumulatif Gol. II & III: Rp298.300
    – Tarif kumulatif Gol. IV & V: Rp399.100

    Catatan:
    Diskon tarif tol ini berlaku untuk seluruh golongan kendaraan, dengan syarat pengguna menggunakan kartu uang elektronik (e-money/e-toll) yang memiliki saldo mencukupi. Selain itu, data asal dan golongan kendaraan harus terbaca dengan jelas pada sistem gerbang tol.

    (wia/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kunjungan Kerja ke Papua, Sri Mulyani Pakai Rompi Anti Peluru

    Kunjungan Kerja ke Papua, Sri Mulyani Pakai Rompi Anti Peluru

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke daerah rawan konflik di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Sabtu (7/6). Keduanya mengenakan rompi anti peluru saat meninjau kondisi para prajurit TNI.

    “Meninjau langsung Pos Komando Taktis Yonif 733/Masariku. Mendapat paparan Letjen TNI Bambang Trisnohadi – Panglima Komandan Gabungan Wilayah Pertahanan III dan berdialog langsung dengan prajurit yang bertugas di daerah rawan konflik,” kata Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resminya, Minggu (8/6/2025).

    Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga Sri Mulyani bertemu dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para guru yang bertugas di Kabupaten Nduga.

    Menurut Sri Mulyani, kolaborasi dan sinergi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat penting dan strategis terutama dalam situasi dunia dan geopolitik yang semakin tegang, dinamis dan penuh persaingan antar negara.

    “Menjaga dan terus membangun, serta memajukan Indonesia yang adil dan makmur memerlukan pertahanan dan keuangan negara yang kolaboratif, kuat, sehat dan berkelanjutan (sustainable),” jelas Sri Mulyani.

    Diketahui rombongan mengawali kegiatan dengan kedatangan di Bandara Timika, Papua Tengah dan melanjutkan penerbangan menuju Bandara Kenyam. Setelah itu, rombongan langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku untuk meninjau secara langsung situasi dan kondisi di lapangan di wilayah tersebut.

    Kunjungan itu merupakan kunjungan yang pertama Sri Mulyani ke daerah rawan konflik di Nduga, Papua. Poskotis Yonif 733/Masariku merupakan salah satu wilayah yang rawan konflik di Papua.

    Baik Sri Mulyani maupun Sjafrie turut mengecek perlengkapan yang digunakan para prajurit untuk bertugas. Di samping itu, kunjungan itu juga dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran negara di sektor pertahanan yang dikelola dan didukung Kemenkeu.

    “Kedua menteri bersama delegasi dari Kemenhan dan Kemenkeu mengenakan rompi anti peluru karena memang daerah tersebut termasuk daerah berisiko tinggi di Papua,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang dalam keterangan tertulis.

    “Pertahanan negara membutuhkan dukungan keuangan negara untuk mewujudkannya. Demikian pula sebaliknya, dengan pertahanan yang kuat akan mendukung perekonomian sehingga menguatkan keuangan negara,” tambahnya.

    (aid/eds)