Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Utang Jatuh Tempo Bulan Ini Rp 178 T, Kemenkeu Jamin Bayar Tepat Waktu

    Utang Jatuh Tempo Bulan Ini Rp 178 T, Kemenkeu Jamin Bayar Tepat Waktu

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan semua kewajiban utang jatuh tempo akan dibayar tepat waktu dan tepat jumlah. Semua kewajiban disebut telah diperhitungkan dengan baik.

    “Yang penting itu semua kewajiban utang kami tunaikan dengan baik, semua kewajiban kami bayar secara tepat waktu, tepat jumlah. Semuanya kami rencanakan dengan baik, dikelola dengan baik,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Suminto ditemui di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).

    Berdasarkan data yang beredar, beban utang pemerintah dari Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo mencapai puncaknya pada Juni 2025. Nilai SBN yang jatuh tempo pada bulan ini sebesar Rp 178,9 triliun, lebih tinggi dibandingkan Mei 2025 senilai Rp 42,4 triliun.

    Suminto tidak membantah jumlah utang jatuh tempo Juni 2025 tersebut. Ia hanya memastikan semua kewajiban akan dibayarkan dan tidak ada keterlambatan dalam pembayaran utang jatuh tempo.

    “Tidak pernah dong (terlambat bayar). Kewajiban yang terkait dengan bond maupun terkait pinjaman kami tunaikan dengan baik, dibayar secara tepat waktu, tepat jumlah,” tegasnya.

    Suminto menilai bahwa besaran utang jatuh tempo bervariasi setiap bulannya. Kendati begitu, ia mengatakan bahwa pemerintah tetap melakukan pengelolaan utang secara baik.

    “Jatuh tempo kan terdistribusi di berbagai tanggal, tapi kan semuanya sudah masuk ke dalam perencanaan pengelolaan utang dengan baik,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

    “Profil (utang) jatuh tempo kalau kita hitung 2025 jatuh tempo itu Rp 800 triliun,” beber Dolfie.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah mengatakan bahwa utang jatuh tempo yang besar tidak jadi masalah selama kondisi APBN, ekonomi, dan politik Indonesia stabil.

    “Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, kondisi ekonominya baik, kondisi politiknya stabil, maka revolving itu sudah hampir dipastikan risikonya sangat kecil karena market beranggapan negara ini akan tetap sama,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6/2024).

    “Sehingga jatuh tempo yang terlihat di sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama,” tambahnya.

    (aid/ara)

  • RI Beli 48 Jet Tempur Turki, Begini Bentuknya

    RI Beli 48 Jet Tempur Turki, Begini Bentuknya

    RI Beli 48 Jet Tempur Turki, Begini Bentuknya

  • Sintong Panjaitan Dirumorkan Jadi Komisaris Pertamina

    Sintong Panjaitan Dirumorkan Jadi Komisaris Pertamina

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) dikabarkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan hari ini, Kamis (12/6). Dari informasi yang diterima, salah satu pembahasan dalam RUPS tersebut adalah perombakan pengurus perseroan.

    Pada RUPS ini, nama Letjen (Purn) Sintong Panjaitan dirumorkan akan masuk dalam jajaran Komisaris Pertamina. Kabar masuknya mantan Staf Khusus Habibie itu dalam susunan dewan direksi BUMN energi tersebut juga sudah terdengar di Komisi VI DPR RI.

    “Saya memang sempat mendengar nama Pak Sintong Panjaitan disebut-sebut dalam beberapa hari terakhir. Tapi dalam proses penentuan komisaris dan direksi BUMN seperti Pertamina, kita semua tahu dinamika bisa berubah setiap detik sampai RUPS resmi mengumumkan susunan yang final,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam kepada detikcom, Kamis (12/6/2025).

    Meski begitu, pria yang akrab disapa Gus Mufti Anam ini mengaku belum bisa memastikan apakah Sintong Panjaitan akan menjadi Komisaris Persero. Sebab dirinya juga masih menunggu pengumuman resmi hasil dari RUPS Tahunan Pertamina.

    “Yang penting kita kawal bersama, siapapun nama yang dipilih, harus punya integritas, kapabilitas, dan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola Pertamina. Karena tantangan Pertamina hari-hari ini sangat besar dari isu oplosan BBM sampai kepercayaan publik yang harus dipulihkan,” terangnya.

    Profil Sintong Panjaitan

    Dalam catatan detikcom, Sintong Panjaitan merupakan mantan ‘Rising Star’ dalam dunia militer di Indonesia. Terbukti, di usia yang masih relatif muda, Sintong sudah menjabat Pangdam Udayana dengan pangkat Mayor Jenderal.

    Karier militer Sintong dimulai secara gemilang sejak di akademi militer. Di Magelang, Sintong lulus dengan predikat terbaik yang akhirnya menghantarkan kariernya menjadi ‘The Rising Star’. Salah satu prestasi gemilang Sintong Panjaitan adalah ketika ia sukses memimpin operasi pembebasan pembajakan pesawat Garuda, Woyla di bandara Don Muang, Bangkok.

    Sayangnya karier militer Sintong terhenti saat dia menjabat sebagai Pangdam Udayana. Sintong dituding terkait dalam peristiwa Santa Cruz Dilli, Timor Timur, pada tahun 1991. Peristiwa Santa Cruz adalah terjadinya aksi penembakan terhadap pendemo di Dilli oleh oknum tak bertanggung jawab dari ‘kesatuan misterius’.

    Beruntung karier Sintong kembali terangkat saat Habibie mengangkat dia menjadi asisten Menristek. Pangkat Sintong pun dinaikkan menjadi letnan jenderal. Sejak saat itulah, Letjen Sintong Panjaitan dikenal Habibie sebagai seorang perwira tinggi yang profesional, jujur, berdedikasi dan berdisiplin tinggi.

    Penilaian Habibie inilah yang menjadikan Sintong selalu ‘dipakai’ Habibie saat dia menjabat sebagai wapres ataupun presiden menggantikan Soeharto. Sampai kemudian nama Sintong kembali tenggelam pasca-jatuhnya Habibie karena dia memilih tidak berpolitik praktis sebagaimana para purnawirawan jenderal lainnya.

    (igo/fdl)

  • Terinsiprasi Bill Gates, Boy Thohir Luncurkan Yayasan Amanah Bangun Negeri

    Terinsiprasi Bill Gates, Boy Thohir Luncurkan Yayasan Amanah Bangun Negeri

    Jakarta –

    Pengusaha nasional sekaligus Wakil Presiden Komisaris PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) Garibaldi ‘Boy’ Thohir meluncurkan identitas baru pada yayasan milik Adaro Group. Perubahan terjadi pada logo dan nama pada yayasan tersebut. Kini yayasan tersebut menjadi Yayasan Amanah Bangun Negeri (YBAN), dari sebelumnya Yayasan Adaro Bangun Negeri.

    Boy menjelaskan bahwa perubahan nama tersebut dilakukan untuk melayani kebutuhan seluruh perusahaan yang tergabung dalam Adaro Group. Pasalnya beberapa waktu lalu telah dilakukan adanya pemisahan perusahaan atau spin off dari Group Adaro. Pada acara ini juga, YABN memberikan bantuan untuk program pendidikan anak usia dini berkarakter dan bantuan program santri sejahtera.

    “Untuk itu karena memang tadinya YABN itu namanya adalah Yayasan Adaro Bangun Negeri, maka untuk bisa men-serve kedua grup dan juga grup stakeholders yang lain karena kami antar shareholders juga selalu ada kerja sama. Jadi, kami sepakat tetap YABN tetapi kita sepakat kita memakai nama Amanah. Jadi, hari ini merupakan launching Yayasan Amanah Bangun Negeri,” kata Boy Thohir di Senayan Avenue, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2025).

    Boy Thohir menambahkan, kini ia akan lebih fokus untuk mendedikasikan hidupnya untuk sekitarnya dan negara. Hal ini terinspirasi oleh pengusaha dunia yakni Bill Gates ketika mendapatkan kesempatan untuk bertemu beberapa waktu lalu. Boy mengatakan, Bill Gates merupakan orang yang sangat sukses namun tetap mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan dan dunia secara lebih luas.

    Kemudian, ia juga mempunyai prinsip bahwa sebuah perusahaan atau grup yang maju, yang hebat yang berasal dari negara miskin atau negara yang tidak makmur.

    “Nah terakhir karena dapat inspirasi juga dari Bill Gates. Saya mau lebih mendedikasikan hidup saya ke depan, satu untuk anak-anak tentunya, dan kedua mungkin untuk something yang I can contribute back to the country, to the society,” katanya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan filosofi Amanah menggantikan Andaro ini lantaran agar semua yang terlibat bisa amanah dalam menjalankan kehidupan.

    “Kita harus amanah apapun itu. Kita sebagai pengusaha yang sukses harus amanah menjalankan usaha kita. Sebagai pemimpin yang sukses harus amanah menjalankannya gitu,” katanya.

    “Kalau logo sebetulnya, saya ingin ada colour Adaro dan Alamtri ada, dan saya juga suka kalau secara deskripsinya sesuai dan yang saya suka juga logo bulat oren. Kita insyaallah bisa menjadi matahari untuk sekitar kita sehingga bisa menyinari dan memberikan berkah dan anugerah kepada sekitar,” tambahnya.

    (ara/ara)

  • Terinsiprasi Bill Gates, Boy Thohir Luncurkan Yayasan Amanah Bangun Negeri

    Terinsiprasi Bill Gates, Boy Thohir Luncurkan Yayasan Amanah Bangun Negeri

    Jakarta –

    Pengusaha nasional sekaligus Wakil Presiden Komisaris PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) Garibaldi ‘Boy’ Thohir meluncurkan identitas baru pada yayasan milik Adaro Group. Perubahan terjadi pada logo dan nama pada yayasan tersebut. Kini yayasan tersebut menjadi Yayasan Amanah Bangun Negeri (YBAN), dari sebelumnya Yayasan Adaro Bangun Negeri.

    Boy menjelaskan bahwa perubahan nama tersebut dilakukan untuk melayani kebutuhan seluruh perusahaan yang tergabung dalam Adaro Group. Pasalnya beberapa waktu lalu telah dilakukan adanya pemisahan perusahaan atau spin off dari Group Adaro. Pada acara ini juga, YABN memberikan bantuan untuk program pendidikan anak usia dini berkarakter dan bantuan program santri sejahtera.

    “Untuk itu karena memang tadinya YABN itu namanya adalah Yayasan Adaro Bangun Negeri, maka untuk bisa men-serve kedua grup dan juga grup stakeholders yang lain karena kami antar shareholders juga selalu ada kerja sama. Jadi, kami sepakat tetap YABN tetapi kita sepakat kita memakai nama Amanah. Jadi, hari ini merupakan launching Yayasan Amanah Bangun Negeri,” kata Boy Thohir di Senayan Avenue, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2025).

    Boy Thohir menambahkan, kini ia akan lebih fokus untuk mendedikasikan hidupnya untuk sekitarnya dan negara. Hal ini terinspirasi oleh pengusaha dunia yakni Bill Gates ketika mendapatkan kesempatan untuk bertemu beberapa waktu lalu. Boy mengatakan, Bill Gates merupakan orang yang sangat sukses namun tetap mendedikasikan hidupnya untuk kemanusiaan dan dunia secara lebih luas.

    Kemudian, ia juga mempunyai prinsip bahwa sebuah perusahaan atau grup yang maju, yang hebat yang berasal dari negara miskin atau negara yang tidak makmur.

    “Nah terakhir karena dapat inspirasi juga dari Bill Gates. Saya mau lebih mendedikasikan hidup saya ke depan, satu untuk anak-anak tentunya, dan kedua mungkin untuk something yang I can contribute back to the country, to the society,” katanya.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan filosofi Amanah menggantikan Andaro ini lantaran agar semua yang terlibat bisa amanah dalam menjalankan kehidupan.

    “Kita harus amanah apapun itu. Kita sebagai pengusaha yang sukses harus amanah menjalankan usaha kita. Sebagai pemimpin yang sukses harus amanah menjalankannya gitu,” katanya.

    “Kalau logo sebetulnya, saya ingin ada colour Adaro dan Alamtri ada, dan saya juga suka kalau secara deskripsinya sesuai dan yang saya suka juga logo bulat oren. Kita insyaallah bisa menjadi matahari untuk sekitar kita sehingga bisa menyinari dan memberikan berkah dan anugerah kepada sekitar,” tambahnya.

    (ara/ara)

  • Zulhas Minta Kemenkeu Siapkan Rp 6 T buat Bulog Serap 1 Juta Ton Jagung

    Zulhas Minta Kemenkeu Siapkan Rp 6 T buat Bulog Serap 1 Juta Ton Jagung

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk Perum Bulog. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menyerap sebanyak 1 juta ton jagung.

    Pria yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah telah menetapkan agar Bulog membeli jagung hasil panen petani seharga Rp 5.500 per kilogram. Dengan tetapan harga tersebut, Zulhas menyebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 6 triliun.

    “Tadi diminta ke Dirjen Anggaran, Kemenkeu untuk memberikan anggaran ke Bulog untuk (serap) 1 juta ton (jagung). Jadi 1 juta kali Rp 5.500, kira-kira Rp 6 triliun,” kata Zulhas usai rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Tidak semua jagung hasil panen petani dapat dibeli oleh Bulog. Zulhas menyebut jagung dengan kadar air sebesar 18-20% yang akan diserap oleh Bulog.

    Namun begitu, Bulog belum dapat menjalankan penugasan dari pemerintah. Sebab, anggarannya saat ini belum tersedia.

    “Nah Bulog dapat bekerja kalau anggarannya sudah ada. Nah ini, anggarannya belum ada. Tadi kita minta, sudah ada Dirjen Anggaran di sini,” terang Zulhas.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penugasan Bulog untuk menyerap 1 juta ton jagung merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu disampaikan dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.

    “Kita tugaskan 1 juta ton, 1 juta ton itu kalau Rp 5.500 (per kg) sekitar Rp 5,5 triliun sampai Rp 6 triliun dengan biaya lain-lain. Nah itu yang minta dianggarkan,” kata Arief.

    Arief menjelaskan skemanya tidak jauh berbeda saat Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) dalam penyerapan gabah kering panen (GKP), di mana membutuhkan anggaran Rp 16,6 triliun. Anggaran tersebut digunakan Bulog menyerap sebanyak 3 juta ton setara beras.

    “Kemarin OIP kemarin kan ada Rp 16,6 triliun dana yang untuk bantuan pangan, diberikan dulu dialihkan kepada Bulog untuk dilakukan penyerapan gabah kering panen harga Rp 6.500,” imbuh Arief.

    (rea/rrd)

  • Anda Lolos Piala Dunia, Silakan Bawa Pulang

    Anda Lolos Piala Dunia, Silakan Bawa Pulang

    Jakarta –

    Sebanyak 40 mobil BYD Song Plus DM-i menjadi hadiah manis dari Presiden Uzbekistan untuk pemain tim nasional sepakbola usai dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026.

    Presiden Uzbekistan menghadiahi tim nasional sepakbolanya berupa mobil BYD. Hadiah itu diberikan sebagai apresiasi karena untuk pertama kalinya berhasil mengantar Uzbekistan ke Piala Dunia. Puluhan mobil BYD berkelir hitam itu langsung diparkir di pinggir lapangan usai pertandingan Uzbekistan dan Qatar usai.

    “Anda lolos ke Piala Dunia, ambil kuncinya dan bawa mereka (mobil BYD) pulang,” kata Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev dilansir laman Nogomania.

    Kepastian pemberian hadiah mobil sebenarnya sudah diketahui beberapa hari sebelumnya. Pengumuman hadiah pemberian mobil itu disampaikan Sekretaris Presiden Sherzod Asadov. Kala itu Uzbekistan memastikan diri masuk ke Piala Dunia 2026 meski bermain imbang dengan Uni Emirat Arab.

    “Ribuan warga negara kita sedang bersiap untuk menyambut para pemain dengan penuh kehormatan di ibu kota. Pada upacara resmi yang didedikasikan untuk prestasi bersejarah tim nasional, mereka akan diberikan mobil BYD sebagai hadiah dari presiden,” kata Asadov pada 6 Juni.

    Total ada 40 unit mobil BYD yang diberikan untuk para pemain dan staf. Di bagian kapnya terdapat stiker dengan warna khas bendera Uzbekistan. Kemudian terdapat juga stiker bertuliskan ‘Prezident Sovg’asi’ yang berarti hadiah presiden.

    Adapun mobil yang diberikan untuk pemain timnas dan stafnya itu adalah BYD Song Plus DM-i Champion. Di Uzbekistan, BYD Song Plus DM-i Champion ini ditawarkan dalam dua versi yaitu 110 km Flagship dan 150 km Flagship.

    Bicara performa, BYD Song Plus DM-i mengusung mesin 1.5 BYD Special High-Efficiency yang bisa memuntahkan tenaga 81 kW dan torsi 135 Nm. Sedangkan motor listrik yang disematkan di bagian depan punya tenaga 145 kW dan torsi 325 Nm. Transmisinya menggunakan electric hybrid system EHS dengan sistem penggerak FWD (Front Wheel Drive).

    Soal harga, BYD Song Plus DM-i ini paling murah dijual seharga 387.2000.000 sum hingga 409.700.000 sum. Kalau dikonversi ke rupiah, maka paling murah dijual Rp 500 jutaan hingga yang termahal Rp 529 jutaan. (1 Uzbekistani Som = Rp 1,29).

    Bila dihitung, kalau yang diberikan Presiden Shavkat adalah varian terendah, maka biaya yang dikeluarkan untuk 40 BYD Song Plus DM-i sebesar Rp 15,48 miliar. Sedangkan bila yang diberikan adalah varian tertinggi, maka biayanya Rp 21,16 miliar.

    (dry/rgr)

  • Daftar Komisaris Antam-Bukit Asam yang Masa Jabatannya Habis

    Daftar Komisaris Antam-Bukit Asam yang Masa Jabatannya Habis

    Jakarta –

    PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) telah mengumumkan berakhirnya masa jabatan sejumlah komisaris. Adapun masa jabatan komisaris kedua perusahaan ini habis jelang pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Hotel Borobudur, Kamis (12/6/2025).

    Mengutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Antam mengumumkan habisnya masa jabatan Bambang Sunarwibowo sebagai Komisaris perseroan. Masa jabatan ia habis sejak 11 Juni 2025.

    “Masa jabatan periode pertama Bapak Bambang Sunarwibowo, yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ANTAM Tahun Buku 2019 pada tanggal 11 Juni 2020 tersebut, telah berakhir karena hukum,” tulis Manajemen Antam dikutip dari Keterbukaan Informasi, Kamis (12/6/2025).

    Penetapan jajaran dewan komisaris baru Antam berikutnya akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024 yang digelar pada 12 Juni 2025. Adapun berakhirnya masa jabatan Bambang Sunarwibowo ini tidak mempengaruhi operasional Antam.

    Sementara itu, PTBA juga mengumumkan berakhirnya masa jabatan empat dewan komisarisnya pada tanggal 10 Juni 2025. Keempat sosok tersebut adalah Irwandy Arif sebagai Komisaris Utama, Carlo B Tewu dan E Piterdono HZ sebagai Komisaris, serta Andi Pahril Pawi sebagai Komisaris Independen.

    “Kesemuanya diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 di tanggal 10 Juni 2020 tersebut, berakhir karena hukum,” tulis Manajemen PTBA dalam keterbukaan informasi BEI.

    Adapun penetapan jajaran dewan komisaris baru PTBA akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024 yang digelar pada 12 Juni 2025. Perseroan menekankan, berakhirnya masa jabatan empat komisaris ini tidak berpengaruh terhadap operasional PTBA.

    “Tidak berdampak terhadap operasi, keuangan, dan kelangsungan usaha Perseroan,” tutupnya.

    Tonton juga Video: Penegasan Bos Antam soal Heboh Kasus Emas 109 Ton

    (acd/acd)

  • Terungkap! Bocoran Susunan Badan Penerimaan Negara yang Mau Dibikin Prabowo

    Terungkap! Bocoran Susunan Badan Penerimaan Negara yang Mau Dibikin Prabowo

    Jakarta –

    Pembentukan Badan Otorisasi Penerimaan Negara (BOPN) sempat menjadi salah satu janji politik Presiden Prabowo Subianto di era kampanye. Mantan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Edi Slamet Irianto mengungkapkan Prabowo sudah sempat membentuk struktur lengkap badan tersebut di TKN.

    Edi mengungkapkan pembentukan badan ini urgensinya cukup besar, ada beberapa alasannya. Pertama, selama ini peraturan pemungutan negara terlalu rumit, dia menilai agak sulit membedakan mana instrumen pajak dan bukan pajak karena banyak pihak yang memungut.

    Kedua, birokrasi penerimaan negara nampak berbelit dan panjang, di setiap kementerian dan lembaga yang melakukan pemungut memiliki aturan berbeda dan berdampak pada lambatnya pelayanan yang diberikan.

    “Terakhir kerumitan peraturan dan panjangnya birokrasi penerimaan negara membuka peluang terjadinya kebocoran di sektor penerimaan negara dan membuat penerimaan jadi jeblok. Ini kenapa kita harus melakukan pembentukan Badan Otorisasi Penerimaan Negara itu penting,” papar Edi dalam ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs, Rabu (11/6/2025) kemarin.

    Berdasarkan bahan paparan yang disampaikan Edi, BPON akan bertanggung jawab kepada presiden dan dipimpin seorang Menteri Negara atau Kepala yang akan didampingi Wakil Kepala Operasi (Waka OPS) dan Wakil Kepala Urusan Dalam (Waka Urdal).

    BPON juga memiliki Dewan Pengawas yang diisi beberapa jabatan ex officio seperti Menko Perekonomian, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala PPATK. Akan ada juga 4 orang independen yang ikut masuk dalam Dewan Pengawas.

    Di bawah Menteri atau Kepala BPON dan wakilnya akan ada Inspektorat Utama Badan dan juga Sekretaris Utama Badan. Di bawahnya lagi ada jejeran kedeputian, mulai dari Deputi Perencanaan dan Peraturan Penerimaan, Deputi Pengawasan dan Penerimaan Pajak, Deputi Pengawasan dan Penerimaan PNBP, Deputi Pengawasan Kepabeanan, Deputi Penegakkan Hukum, serta Deputi Intelijen.

    Selanjutnya ada juga Pusat Data Sains dan Informasi dan Pusat Riset dan Pelatihan Pegawai. BPON pun akan memiliki Kepala Perwakilan di setiap Provinsi yang dipimpin pegawai setara Eselon 1b.

    Edi yang juga merupakan seorang Guru Besar Bidang Hukum Politik Perpajakan Nasional di Universitas Islam Sultan Agung itu mengatakan struktur yang dia paparkan itu dibuat langsung saat zaman kampanye. Dia meyakinkan Prabowo sudah melihat bahkan ikut menyusun struktur tersebut.

    “Itu dulu pembahasan TKN itu sendiri. Pak Prabowo sudah lihat. Tapi ini bisa berubah tergantung situasi nanti. Kami kan di luar pemerintahan, hanya bisa mendorong mudah-mudahan janji politik presiden bisa diwujudkan,” beber Edi.

    (acd/acd)

  • Terungkap! Bocoran Susunan Badan Penerimaan Negara yang Mau Dibikin Prabowo

    Prabowo Sadar Jika Tak Didukung Yudikatif Sulit Jalankan Tugas untuk Rakyat

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dukungan dari yudikatif dalam menjalankan tugasnya. Tanpa didukung yudikatif, Prabowo merasa sulit melaksanakan tugas untuk rakyat.

    Hal itu diungkap Prabowo saat memberikan sambutan di acara pengukuhan 1.451 hakim di gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025). Prabowo awalnya menyebut negara berhasil adalah negara dengan sistem hukum yang menjamin keadilan rakyat.

    “Unsur yang sangat penting adalah terdapatnya suatu sistem hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Ini syarat negara berhasil. Negara yang tidak bisa memiliki sistem hukum yang menjamin keadilan itu negara biasanya gagal,” kata Prabowo.

    Prabowo mengatakan negara tanpa sistem hukum yang baik tak akan stabil, bahkan bisa terjadi kehancuran. Oleh karena itu, Prabowo bicara pentingnya lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif.

    “Jadi negara yang tidak memiliki sistem hukum yang mampu memberi keadilan biasanya tidak stabil, biasanya akan terjadi huru-hara bahkan perang saudara. Ini pelajaran. Jadi demikian pentingnya yudikatif, makanya negara modern dan ratusan tahun dikatakan terdiri dari tiga unsur trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tidak bisa eksekutif hebat, legislatif tidak bagus, yudikatif tidak bagus. It can’t be done. Tidak bisa, ini sejarah ribuan tahun,” ujarnya.

    Prabowo menekankan ketiganya unsur tersebut saling berkaitan. Termasuk dirinya yang berada di ranah eksekutif tetap membutuhkan dukungan yudikatif.

    (eva/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini