Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Pramono Minta Tiang Mangkrak Monorel Dibongkar, Adhi Karya Buka Suara

    Pramono Minta Tiang Mangkrak Monorel Dibongkar, Adhi Karya Buka Suara

    Jakarta –

    PT Adhi Karya Tbk (ADHI) membuka ruang diskusi dengan seluruh pihak terkait wacana pembongkaran tiang monorel mangkrak di sepanjang jalan HR Rasuna Said hingga Asia Afrika. Hal ini diungkap perseroan menyusul rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang hendak merapikan tata kota.

    “Kami sampaikan bahwa akan dilakukan diskusi bersama dengan seluruh pihak terkait,” ujar Sekretaris Perusahaan Rozi Sparta dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (13/6/2025).

    Rozi menerangkan, perseroan mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan penataan dan penertiban ruang kota untuk kepentingan publik.

    “Perseroan mengapresiasi komunikasi yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terbuka untuk berkoordinasi lebih lanjut guna menyelesaikan permasalahan ini secara konstruktif dan sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.

    Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal menyurati Adhi Karya untuk membongkar tiang monorel yang mangkrak di Jalan Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika. Pasalnya, keberadaan tiang monorel yang sudah berdiri dua dekade itu dinilai mengganggu estetika Kota Jakarta.

    Pramono mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengan jajarannya untuk pembongkaran tiang monorel.

    “Pertama, karena tiang monorel itu miliknya PT Adhi Karya,” kata Pramono dikutip dari detikNews, Selasa (10/6/2025).

    Dia menilai pihak yang memiliki kewenangan untuk membongkar tiang monorel itu memang PT Adhi Karya. Keputusan itu diambil lantaran sudah ada keputusan dari pengadilan negeri (PN) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

    “Walaupun sudah ada keputusan PN dan juga pemerintah Jakarta sudah mendapatkan arahan dari Jamdatun, untuk kemudian yang berhak untuk membongkar adalah Adhi Karya,” ujarnya.

    (acd/acd)

  • Panas! Tesla Digugat 10 Ribu Konsumen, Ini Biang Masalahnya

    Panas! Tesla Digugat 10 Ribu Konsumen, Ini Biang Masalahnya

    Jakarta –

    Masalah yang menimpa produsen mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla, tak habis-habis. Setelah mengalami penurunan penjualan dan kecaman publik, kini mereka digugat secara kelompok atau class action yang melibatkan 10 ribu konsumen lebih!

    Disitat dari Carscoops, gugatan yang telah diserukan sejak Februari 2025 tersebut kini sudah masuk ke Pengadilan Federal. Menurut data terkini, ada 10 ribuan pemilik Tesla di Australia yang tergabung dalam gugatan class action.

    Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Federal Australia melalui firma hukum JDA Saddler. Inti gugatan tersebut ada dua: fitur pengereman otomatis yang disebut “phantom braking”, dan klaim jarak tempuh kendaraan listrik Tesla yang dinilai menyesatkan.

    Ilustrasi Tesla digugat. Foto: REUTERS/Rebecca Cook

    Phantom braking merupakan kondisi saat mobil secara tiba-tiba mengerem tanpa alasan yang jelas. Menurut laporan ABC News, hal ini terjadi saat kendaraan melaju di jalan raya dengan kecepatan tinggi, bahkan ketika sistem Autopilot tidak aktif.

    Rebecca Jancauskas dari JDA Saddler mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari pemilik Tesla yang mengalami insiden serupa.

    “Pengemudi melaporkan rasa takut luar biasa ketika kendaraan mereka tiba-tiba mengerem sendiri. Dalam beberapa kasus, ini bahkan menyebabkan tabrakan. Banyak dari mereka mengemudi secara manual dengan kewaspadaan penuh, tapi mobil tetap melakukan pengereman mendadak,” ujar Rebecca, dikutip Jumat (13/6).

    Mobil listrik Tesla. Foto: Tesla.

    Selain masalah pengereman, gugatan juga menyoroti performa baterai dan jarak tempuh kendaraan. Kabarnya, mobil Tesla tak mampu mencapai jarak tempuh yang dijanjikan dalam materi pemasaran atau tayangan komersial. Penggugat menuduh Tesla sudah lama mengetahui hal tersebut namun tak melakukan perbaikan.

    Fitur Autopilot juga tak luput dari kritik. Gugatan menyebut perangkat keras pada mobil Tesla tak mendukung kemampuan mengemudi otonom penuh atau bahkan mendekatinya, meski promosi perusahaan menyiratkan sebaliknya.

    Meski ribuan orang telah bergabung dalam gugatan itu, Departemen Infrastruktur Australia sejauh ini hanya menerima enam pengaduan resmi soal phantom braking. Perbedaan angka tersebut menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pelaporan, namun tak serta-merta meremehkan keluhan yang lebih luas dari komunitas pemilik Tesla di sana.

    (sfn/din)

  • Laporan Ungkap Cadangan Aset Kripto Naik Signifikan

    Laporan Ungkap Cadangan Aset Kripto Naik Signifikan

    Jakarta –

    Platform pertukaran aset kripto global, OKX, merilis laporan Proof of Reserves (PoR) untuk Mei 2025. Dalam laporan ini tercatat total aset pengguna yang ada di platform mencapai lebih dari US$ 28 miliar, meningkat 21,33% dibandingkan bulan sebelumnya.

    Laporan ini juga menunjukkan bahwa seluruh aset utama pengguna dicadangkan lebih dari 100%. Rasio ini mengindikasikan bahwa OKX menyimpan aset lebih banyak di dompet publiknya dibandingkan total saldo pengguna di platform.

    Sebagai contoh, OKX menyimpan 130.832 BTC untuk menutupi 125.164 BTC milik pengguna, dan 1,909 juta ETH untuk menutupi saldo 1,87 juta ETH. Rasio cadangan serupa tercatat untuk USDT, USDC, XRP, Dogecoin, Solana, dan OKB, semuanya berada dalam kondisi fully backed.

    Ferry Setiawan, Senior Growth Manager OKX Wallet, menyampaikan bahwa publikasi laporan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menjadikan keamanan dan kepercayaan sebagai fondasi utama.

    “Laporan Proof of Reserves ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami terhadap transparansi dan kepercayaan komunitas. Di tengah meningkatnya adopsi aset kripto, sangat penting bagi pengguna untuk tahu bahwa dana mereka sepenuhnya tersedia dan aman,” ujarnya.

    Ferry juga menekankan pentingnya edukasi dan keterlibatan aktif dari pengguna.

    “Kami mendorong seluruh pengguna untuk tidak hanya percaya, tetapi memverifikasi sendiri. Dengan teknologi yang kami sediakan, semua orang bisa melakukan audit mandiri kapan pun mereka mau,” tambahnya.

    (igo/fdl)

  • Jelang HUT Bhayangkara Ke-79, Brimob PMJ Buka Pelayanan Kesehatan bagi Ojol

    Jelang HUT Bhayangkara Ke-79, Brimob PMJ Buka Pelayanan Kesehatan bagi Ojol

    Jakarta –

    Satuan Brimob Polda Metro Jaya turun ke jalan menemui para pengemudi ojek online (ojol) memberikan pelayanan kesehatan gratis. Pelayanan tersebut diberikan dalam rangka menyambut HUT ke-79 Bhayangkara.

    Kegiatan bhakti kesehatan itu dilaksanakan di pangkalan ojol Gedung Stovia Jalan Dr Abdurrahman Salet, Jakarta Pusat. Pelayanan ini dibuka pukul 08.00 WIB-17.00 WIB sejak Rabu (11/6) hingga hari ini, Jumat (13/6).

    Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Maryanto, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat. Ia pun terus mendorong anggotanya untuk hadir di tengah masyarakat melalui aksi-aksi sosial yang bermanfaat.

    “Brimob tidak hanya hadir saat situasi darurat, tetapi juga dalam memberikan pelayanan kemanusiaan. Para pengemudi ojek online adalah bagian penting dari kehidupan kota, dan menjaga kesehatan mereka adalah bentuk tanggung jawab sosial kita bersama,” ujar Kombes Henik, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).

    Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini melibatkan 5 orang tenaga medis dari RS Bhayangkara Polri. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula darah, dan konsultasi kesehatan umum.

    “Kami juga memberikan vitamin kepada para pengemudi ojol agar staminanya tetapi fit saat bekerja mencari nafkah,” imbuhnya.

    (mei/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Danareksa Mulai Proyek SPAM Terintegrasi buat 1,8 Juta Warga di Bandung

    Danareksa Mulai Proyek SPAM Terintegrasi buat 1,8 Juta Warga di Bandung

    Jakarta –

    PT Danareksa (Persero) resmi memulai proyek perdana dari Indonesia Water Fund (IWF) lewat pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandung Terintegrasi. Proyek ini ditargetkan menjangkau hingga 457 ribu sambungan air bersih dan memberi manfaat bagi sekitar 1,8 juta penduduk di 16 kecamatan.

    Dokumen pendirian Badan Usaha Pelaksana (BUP) proyek ini, yaitu PT Air Minum Bandung Terintegrasi, telah diserahkan kepada Perumda Tirtawening sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Penyerahan dilakukan dalam ajang Indonesia Water & Wastewater Expo Forum 2025 yang dibuka Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Selasa (11/6).

    Direktur Investasi 1 Holding BUMN Danareksa, Chris Soemijantoro mengatakan bahwa proyek ini menjadi pilot project dari IWF untuk mengatasi tantangan penyediaan air bersih di wilayah urban seperti Kota Bandung.

    “SPAM Kota Bandung Terintegrasi merupakan upaya kami memperkuat layanan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan Asta Cita Pemerintah,” ujar Chris dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

    Proyek ini juga merupakan hasil sinergi antara Holding BUMN Danareksa dengan SUEZ Indonesia (Hong Kong) Limited sebagai mitra strategis global di bidang pengelolaan air, serta dukungan dari Perum Jasa Tirta II dan Perumda Tirtawening. Sejak memperoleh Letter of Award pada semester II 2024, proyek ini dibangun dengan prinsip transparansi, integritas, dan kolaborasi.

    Secara teknis, proyek ini akan membangun instalasi pengolahan air (Water Treatment Plant) seluas 5,1 hektare. Dari sisi pendanaan, proyek SPAM ini didukung oleh IWF, yang dirancang sebagai platform investasi kolaboratif terbuka untuk investor domestik maupun internasional, baik melalui skema akuisisi, equity recycling, maupun investasi proyek baru yang layak secara komersial.

    Saat ini, kebutuhan air bersih di Bandung diperkirakan mencapai 8.000 liter per detik. Namun, kota ini menghadapi penurunan cadangan air tanah sebesar 25 cm per tahun. Dengan populasi lebih dari 2,4 juta jiwa, SPAM Terintegrasi diharapkan bisa menjadi solusi untuk menjamin pasokan air bersih yang aman dan berkelanjutan.

    “Kami percaya air bersih adalah hak dasar sekaligus fondasi kemajuan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Holding BUMN Danareksa akan terus memperluas dampak IWF melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif,” tutup Chris.

    (rrd/rir)

  • Investasi Infrastruktur Kini Jadi Prioritas untuk Dongkrak Ekonomi Kreatif

    Investasi Infrastruktur Kini Jadi Prioritas untuk Dongkrak Ekonomi Kreatif

    Jakarta –

    Kementerian Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) mendukung International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 sebagai wadah strategis yang mendorong kolaborasi mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia. Infrastruktur yang kuat, adaptif, dan inovatif tentunya akan menjadi jembatan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi kreatif.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku tuan rumah mengharapkan konferensi ini bisa mendorong pertukaran ide, memperkuat kolaborasi, dan mempercepat investasi dalam memajukan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional. AHY juga menekankan ICI 2025 bukan hanya forum diskusi, tetapi juga landasan aksi nyata yang berani untuk memperluas infrastruktur di Indonesia.

    “ICI 2025 mengungkap tema infrastruktur berkelanjutan untuk masa depan, inovasi, dan kolaborasi. Ini akan menjadi forum yang menjadi landasan tindakan transformatif untuk menentukan arah perjalanan Indonesia. Keberhasilan kita akan bergantung pada apa yang kita bangun, bagaimana kita membangunnya, dan yang terpenting untuk siapa kita membangunnya,” kata AHY saat membuka acara yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta pada Rabu, 11 Juni 2025.

    ICI 2025 yang dimotori Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Kemenko Infra) berlangsung pada 11-12 Juni 2025 yang diikuti perwakilan pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, sektor swasta (perusahaan multinasional) terkait infrastruktur, organisasi internasional, para ahli, praktisi, serta akademisi. Sesi diskusi panel dan tematik hingga exhibition dari beragam booth diharapkan bisa memperkuat kolaborasi serta memajukan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

    Acara itu diikuti hampir 7 ribu peserta dari 26 negara mulai dari Indonesia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Myanmar, Iran, Turki, Uni Emirat Arab, Australia, Kanada, Norwegia, Spanyol, Hungaria, Denmark, Prancis, Inggris, Jerman, Uruguay, Finlandia, Swiss, Azerbaijan, China, Rusia, hingga Amerika Serikat. Selain itu hadir pula berbagai investor dan lembaga pembiayaan terkemuka seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan The Asia Group.

    “Infrastruktur bukan hanya tentang apa yang kita bangun, tetapi tentang apa yang kita wujudkan. Ini memungkinkan seorang anak belajar dengan aman di sekolah, seorang petani bisa mengairi tanaman mereka dalam iklim yang berubah, sebuah keluarga mampu mengakses air bersih, dan seorang wirausahawan dapat memasarkan ide-ide kreatif mereka. Semoga ICI 2025 menjadi landasan bagi dunia yang lebih baik, lebih terhubung, dan lebih tangguh,” imbuh AHY.

    Menteri Ekonomi Kreatif (Menteri Ekraf) Teuku Riefky Harsya yang turut hadir dalam ICI 2025 menilai infrastruktur penting sebagai fondasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Infrastruktur dinilai sangat erat dengan ekonomi kreatif seperti dalam hal aksesibilitas dan distribusi, konektivitas digital, hingga terciptanya ruang kreatif serta inovasi.

    “Kami ingin memastikan infrastruktur yang memadai di Indonesia bisa menjadi fondasi dan akses bagi pengembangan subsektor ekonomi kreatif untuk menciptakan kolaborasi yang produktif dan berkelanjutan,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky.

    Kementerian Ekraf sebagai salah satu kolaborator turut mengaktivasi booth inovatif mulai dari layanan konsultasi kekayaan intelektual, pameran mini maket ruang kreatif, tur virtual dan video kota-kota kreatif terkait UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Selain itu ada juga sosialisasi melalui poster tentang lokasi prioritas pengembangan ekonomi kreatif berbagai daerah di Indonesia.

    “Melalui aktivasi booth dalam konferensi ini, kami ingin memperkenalkan Kementerian Ekonomi Kreatif yang punya layanan konsultasi kekayaan intelektual dan fasilitasi ruang kreatif untuk mendorong konektivitas dan investasi berbagai subsektor ekraf,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky.

    Dalam pembukaan ICI 2025 hadir pula Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Ossy Dermawan.

    Sedangkan para pejabat Kementerian Ekraf mendampingi Menteri Ekraf Teuku Riefky dalam acara yaitu Deputi Bidang Pengembangan Kebijakan Strategis Ekonomi Kreatif Cecep Rukendi, Staf Khusus Menteri Bidang Isu Strategis dan Antarlembaga Rian Firmansyah, serta Direktur Fasilitasi Infrastruktur Fahmy Akmal.

    (fdl/fdl)

  • Peserta Asuransi Kesehatan Bakal Tanggung 10 Persen Klaim, Menkes Bilang Gini

    Peserta Asuransi Kesehatan Bakal Tanggung 10 Persen Klaim, Menkes Bilang Gini

    Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi aturan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan nasabah asuransi kesehatan swasta menanggung sendiri sebagian biaya pengobatan (co-payment) sebesar 10 persen.

    Aturan tersebut tertuang dalam SEOJK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan. Meski belum membaca secara rinci isi regulasi tersebut, Menkes mengaku memahami bahwa ketentuan ini berlaku khusus untuk asuransi swasta.

    “Saya belum update sekali tentang aturan ini ya, tapi pemahaman saya itu berlaku untuk asuransi swasta,” ujar Menkes Budi kepada wartawan, Kamis (12/6/2025).

    Menkes menyebut belum bisa memberikan komentar lebih lanjut karena masih ingin mempelajari isi aturan secara menyeluruh. Namun, secara prinsip, ia menilai sistem co-payment bisa memberikan nilai edukatif bagi para pemegang polis.

    “Di mata saya, ada bagusnya juga dengan adanya co-payment ini. Jadi mirip seperti asuransi kendaraan, kalau ada tabrakan, kita tetap harus bayar sedikit. Dengan begitu, kita jadi lebih hati-hati dalam berkendara,” jelasnya.

    Ia melihat konsep yang sama bisa diterapkan dalam konteks kesehatan. Co-payment dinilai dapat mendorong masyarakat untuk lebih menjaga kesehatannya.

    “Saya rasa itu bagus juga untuk mendidik para pemegang polis asuransi swasta, agar mereka menjaga kesehatan dan tidak gampang sakit,” ujar Menkes Budi.

    Sistem co-payment berarti peserta asuransi menanggung sebagian kecil dari total biaya layanan kesehatan, sedangkan sisanya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Kebijakan ini sebelumnya menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama soal keadilan dan beban biaya tambahan yang harus ditanggung pasien.

    Sebelumnya diberitakan, SEOJK No.7/2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan akan mulai efektif per 1 Januari 2026, dengan masa penyesuaian sampai 31 Desember 2026 bagi polis yang otomatis diperpanjang.

    “Melalui ketentuan ini, OJK mendorong efisiensi pembiayaan layanan kesehatan jangka panjang di tengah tren inflasi medis yang terus naik,” tulis OJK dalam keterangan resminya, Kamis (5/6/2025).

    OJK menegaskan, skema co‑payment diterapkan untuk menahan laju inflasi medis yang rata‑rata 2-3kali inflasi umum di Indonesia, juga mencegah ‘over‑utilization’ atau penggunaan layanan kesehatan berlebihan oleh pemegang polis, menekan premi agar tetap terjangkau dalam jangka panjang.

    “Copayment diharapkan membuat peserta lebih bijak memakai layanan medis, sekaligus menekan moral hazard,” tulis OJK dalam dokumen FAQ resmi.

    (naf/kna)

  • PT Timah Gandeng Perusahaan China buat Ikut Atur Harga Timah Global

    PT Timah Gandeng Perusahaan China buat Ikut Atur Harga Timah Global

    Jakarta –

    Anggota BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID, PT Timah Tbk menjalin kerja sama strategi dengan produsen timah terbesar dunia asal China, Yunnan Tin Co., Ltd. Kerja sama ini guna memperluas pengaruh PT Timah di pasar global.

    Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro mengatakan beberapa hari lalu pihaknya menerima kunjungan tim dari Yunnan Tin. Menurut Restu, PT Timah bisa belajar bagaimana pengolahan bijih timah yang bagus. Untuk itu, pihaknya akan mengirimkan tim ke Yunnan Tin juga.

    “Kami mengakui dua atau tiga step di depan mereka. Kita masih harus belajar bagaimana mengelola dari mulai mengelola bijih timah sampai kita menjual ke dunia internasional,” kata Restu usai menyelenggarakan RUPST di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025) malam.

    Selain itu, Restu menjelaskan Yunnan Tin juga memberikan kesempatan PT Timah untuk ikut mempengaruhi harga timah dunia. Dengan begitu, dia berharap harga timah dunia menjadi lebih bagus sehingga berdampak pada keuntungan perusahaan.

    “Dan ini sudah kita mulai dalam waktu dekat bisa eksis dalam menentukan harga. Karena selama ini seolah kami tanda kutip berdoa saja terus mudahan harga naik tapi setelah bertemu dan koordinasi dengan Yunnan Tin, tersedia jalan untuk kita jalan mempengaruhi harga dengan baik,” imbuh Restu.

    Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara mengatakan Yunnan Tin saat ini menguasai hampir 50% pasar timah dunia. Sementara, PT Timah hanya berkisar 13-15%.

    “Yunnan Tin itu menyatakan kita bisa mengatur harga timah dunia. Karena tadi mereka sudah menguasai hampir 50% pasar timah dunia, sementara kita kisar 13-15%. Jadi kalau antara PT Timah dan Yunnan Tin bergabung itu sudah bisa mengatur harga dunia,” ujar Suhendra.

    Adapun kerja sama yang terjalin, termasuk untuk transfer teknologi. Menurut Suhendra, teknologi yang digunakan oleh Yunnan Tin untuk penambangan timah cukup modern.

    “Jadi kerjasama kita jalin, dan mereka juga berencana untuk memberikan semacam transfer-transfer teknologi kepada kita, di mana kita lihat teknologi yang digunakan oleh mereka dalam penambangan timah itu sudah cukup modern. Dan kita juga berharap mungkin proses kerjasamanya berlanjut, dan saling menguntungkan,” imbuh Suhendra.

    Tonton juga Video: Menyusuri Destinasi Tersembunyi di Kaki Gunung Sawal Ciamis

    (rea/rrd)

  • Pembatalan Aturan Bungkus Rokok Disambut Positif Daerah Penghasil Tembakau

    Pembatalan Aturan Bungkus Rokok Disambut Positif Daerah Penghasil Tembakau

    Jakarta –

    Wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek (plain packaging) dan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 mendapat sorotan dari sejumlah kepala daerah sentra tembakau. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) nasional serta menggerus kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

    Lebih dari itu, sejumlah kepala daerah menilai bahwa kebijakan dalam PP 28/2024 dan aturan turunannya sarat dengan pengaruh eksternal yang tidak sejalan dengan semangat kedaulatan nasional. Hal ini bertolak belakang dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang konsisten menegaskan pentingnya Indonesia berdiri di atas kepentingan sendiri, tanpa tunduk pada tekanan asing.

    Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki kendali penuh atas kebijakan strategisnya. Pemerintah pun mengumumkan pembatalan rencana plain packaging beberapa waktu lalu. Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza, sebelumnya menegaskan pemerintah tidak akan melanjutkan wacana tersebut dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), yang merupakan aturan turunan dari PP 28/2024.

    Salah satu dukungan datang dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yang menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak pasal-pasal tembakau dalam PP 28/2024 terhadap perekonomian daerah. “Jawa Timur menjadi tulang punggung penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) nasional. Kebijakan yang memengaruhi industri ini harus dipertimbangkan dengan cermat,” tuturnya.

    Khofifah sebelumnya juga menandatangani dokumen Komitmen Bersama dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mendukung revisi pasal-pasal terkait tembakau dalam PP 28/2024 dan menolak rencana kenaikan CHT pada 2026.

    Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo turut menyebut pembatalan plain packaging sebagai langkah strategis bagi daerah penghasil tembakau. “Pembatalan penyeragaman bungkus rokok adalah langkah positif, terutama bagi daerah penghasil tembakau seperti Situbondo. Industri ini menyumbang penerimaan negara yang besar dan mendukung perekonomian daerah,” katanya.

    Ia menyoroti bahwa pembatasan terhadap IHT dapat berdampak langsung pada pendapatan daerah. Situbondo, misalnya, menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp59 miliar pada 2024, dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp73 miliar pada 2025. Selain itu, Rio memperingatkan bahwa plain packaging justru dapat memperbesar celah peredaran rokok ilegal karena menyulitkan konsumen membedakan produk legal dan ilegal.

    “Fokus pemerintah seharusnya pada pengendalian rokok ilegal, bukan pembatasan yang justru melemahkan industri legal,” tegasnya.

    Senada, Bupati Temanggung, Agus Setyawan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek kesehatan dan keberlanjutan ekonomi. Temanggung sebagai salah satu lumbung tembakau nasional sangat rentan terhadap kebijakan yang menekan sektor ini.

    “Kami berharap ada keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi. Indonesia bukan Singapura atau Australia. Industri rokok kita melibatkan banyak pihak, dari hulu ke hilir,” imbuhnya.

    Agus menyoroti bahwa kebijakan seperti kenaikan cukai tahunan dan plain packaging dapat menurunkan daya serap industri terhadap hasil pertanian tembakau, yang pada akhirnya memukul petani dan buruh IHT. “Perputaran uang di Temanggung, Wonosobo, dan sekitarnya saat musim panen tembakau bisa mencapai Rp1,6 hingga Rp1,8 triliun,” ungkapnya.

    (shc/fdl)

  • Bio Farma Resmi Distribusikan Radiofarmaka ke 3 Rumah Sakit

    Bio Farma Resmi Distribusikan Radiofarmaka ke 3 Rumah Sakit

    Jakarta –

    BUMN farmas PT Bio Farma (Persero) resmi mendistribusikan produk radiofarmaka pertama hasil produksi dalam negeri, Fludeoxyglucose – 18F atau FloDeg, ke tiga rumah sakit mitra yaitu RS Tzu Chi PIK Jakarta, RS Mitra Plumbon Cirebon, dan RS Mandaya Royal Puri Tangerang.

    Distribusi ini menandai babak baru penguatan ketahanan kesehatan nasional sejalan dengan visi Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto yang fokus membangun industri farmasi strategis dan berteknologi tinggi.

    “Ini adalah momen bersejarah karena Indonesia untuk pertama kalinya memproduksi dan mendistribusikan radiofarmaka secara mandiri. Ke depan, kami akan terus kembangkan portofolio produk theranostic lainnya demi mendukung pelayanan kesehatan berbasis teknologi kedokteran nuklir,” ujar Direktur Pengembangan Usaha PT Bio Farma (Persero), Yuliana Indriati, dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).

    FloDeg diproduksi di fasilitas Cyclotron milik Bio Farma di Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat, yang diresmikan pada September 2024 oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Fasilitas ini adalah yang pertama di Indonesia dan telah memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari BPOM serta protokol keselamatan radiasi dari BAPETEN. Bio Farma pun mengklaim fasilitas ini sebagai salah satu pusat produksi radiofarmaka paling maju di Asia Tenggara.

    Direktur Medis RS Tzu Chi, dr. Suriyanto, mengapresiasi kecepatan respons dan kualitas produk FloDeg. “Kami bersyukur atas kualitas FloDeg yang sangat baik, ini menjadi awal kerja sama strategis yang kami harap terus berlanjut,” ujarnya.

    Senada, Spesialis Kedokteran Nuklir RS Tzu Chi, dr. Aulia Huda, menyatakan, “FloDeg menunjukkan kualitas tinggi dan aktivitas yang sesuai bahkan melampaui harapan kami. Kami harap Bio Farma terus mengembangkan produk theranostic lainnya.”

    Sementara itu, Direktur Pemasaran Bio Farma, Kamelia Faisal, menegaskan bahwa FloDeg bukan hanya produk baru, tetapi simbol transformasi Bio Farma sebagai pelopor teknologi radiofarmaka nasional. “Ini wujud kesiapan Indonesia untuk mandiri dalam ekosistem kedokteran nuklir,” katanya saat distribusi perdana di RS Mitra Plumbon Cirebon.

    Direktur RS Mitra Plumbon, dr. Herry Septijanto, mengungkapkan distribusi FloDeg sangat membantu layanan PET Scan yang sudah berjalan sejak April 2025. “Ini dukungan nyata untuk pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus kemandirian industri farmasi nasional,” katanya.

    (rrd/rir)