Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Erdogan Tegaskan Iran Punya Hak Sah Membela Diri dari Serangan Israel

    Erdogan Tegaskan Iran Punya Hak Sah Membela Diri dari Serangan Israel

    Jakarta –

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Iran memiliki hak “sah” untuk membela diri dalam menghadapi kampanye serangan udara Israel yang sedang berlangsung, yang kini memasuki hari keenam.

    “Merupakan hak yang sangat alami, sah, dan legal bagi Iran untuk membela diri dari kekerasan dan terorisme negara Israel,” kata pemimpin Turki itu, dilansir kantor berita AFP, Rabu (18/6/2025). Hal ini disampaikannya sehari setelah dia menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai “ancaman terbesar bagi keamanan kawasan”.

    Israel mulai melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap Iran pada Jumat lalu, yang mendorong Iran untuk membalas dengan menembakkan drone dan rudal, termasuk rudal hipersonik.

    “Serangan-serangan ini diorganisir saat negosiasi nuklir Iran berlangsung,” kata Erdogan.

    “Israel, yang memiliki senjata nuklir dan tidak mengakui aturan internasional apa pun… tidak menunggu negosiasi berakhir, tetapi melakukan tindakan teroris tanpa menunggu hasilnya,” imbuhnya.

    Otoritas Iran mengatakan sedikitnya 224 orang tewas dalam serangan Israel, yang menargetkan fasilitas nuklir dan militer. Sementara serangan Iran ke Israel telah menewaskan sedikitnya 24 orang dan melukai ratusan orang lainnya, kata kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    “Kami terus memantau serangan teroris Israel terhadap Iran. Semua lembaga kami sangat waspada terhadap kemungkinan dampak serangan ini terhadap Turki,” tutur Erdogan.

    “Kami sedang mempersiapkan segala jenis skenario,” imbuhnya.

    “Tidak seorang pun boleh berani menguji kami,” cetus Erdogan.

    Sebelumnya pada hari Senin (16/6) lalu, Erdogan mengatakan ia telah memerintahkan industri pertahanan untuk meningkatkan produksi rudal jarak menengah dan jauh guna “meningkatkan level pencegahan” negara tersebut mengingat perang udara antara Israel dan Iran.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • PLN Kantongi Laba Rp 17,76 T

    PLN Kantongi Laba Rp 17,76 T

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) membukukan laba bersih Rp 17,76 triliun pada 2024. Hal ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Pertanggungjawaban Tahunan (RUPS LPT) Tahun Buku 2024 yang digelar di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta Pusat, Rabu (18/6).

    PLN juga mencatatkan pendapatan Rp 545,4 triliun sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perseroan. Angka ini meningkat 11,9% secara year on year dibanding tahun sebelumnya.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan, torehan positif ini tak lepas dari asistensi penuh pemerintah yang terus mendukung setiap langkah PLN menjaga kinerja perseroan tetap fleksibel atau agile dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan gejolak geopolitik global.

    Kemudian juga didorong oleh transformasi menyeluruh yang telah dijalankan perusahaan sejak 2020. Melalui digitalisasi proses bisnis, efisiensi operasional, dan strategi pemasaran yang adaptif, PLN mampu menjaga daya saing dan kinerja keuangan secara berkelanjutan.

    “Pencapaian ini tidak bisa dilepaskan dari peran besar dan keberpihakan Pemerintah untuk mendukung PLN agar tetap kuat dan tangguh di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global,” katanya dalam keterangan tertulis.

    Sepanjang 2024, PLN membukukan penjualan tenaga listrik 306,22 terawatt hour (TWh) atau tumbuh 6,17% dibandingkan dengan realisasi 2023. Capaian ini juga setara 102,08% dari target yang ditetapkan Pemerintah sebesar 299,99 TWh.

    Penjualan tenaga listrik ini menjadi penopang utama pendapatan perseroan yang mencapai Rp 353,17 triliun, meningkat dari Rp 333,19 triliun pada tahun sebelumnya. Pada 2024, penjualan listrik didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 43%, disusul sektor industri 30%, sektor bisnis 19%, dan sektor lainnya 8%.

    Peningkatan penjualan tenaga listrik ini juga didukung oleh upaya penambahan aset serta konsolidasi seluruh proses bisnis PLN hingga menjadi perusahaan yang modern, inovatif dan siap beradaptasi dengan perubahan iklim bisnis global.

    “Berkat upaya tersebut, jumlah pelanggan tumbuh 5,88% dari periode sebelumnya atau sebesar 3,72 juta pelanggan,” katanya.

    Sementara itu, dari sisi pelanggan rumah tangga, PLN terus memperluas jangkauan layanan melalui program listrik desa (Lisdes). Sesuai arahan pemerintah, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terus dikebut.

    Upaya ini berhasil mengerek rasio elektrifikasi nasional menjadi 99,83%. Penambahan tersebut juga berimbas pada peningkatan penjualan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 130,43 TWh, naik 6,62%.

    “Peningkatan jumlah pelanggan di sektor rumah tangga, khususnya di desa-desa, merupakan komitmen kami untuk memastikan pemerataan akses listrik di seantero Indonesia sesuai arahan Pemerintah. Ini bukan hanya mendongkrak penjualan, tetapi juga untuk memastikan keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ucap Darmawan.

    Di sektor industri, selaras dengan target pemerintah, PLN juga turut berkontribusi menyukseskan program hilirisasi nasional. Hal ini tercermin melalui penjualan tenaga listrik yang meningkat sebesar 92,28 TWh atau tumbuh 4,17% dibandingkan dengan tahun lalu.

    Program hilirisasi ini juga mendorong tumbuhnya industri pengolahan dan manufaktur, termasuk smelter dan industri berbasis mineral strategis yang berdampak langsung pada peningkatan konsumsi listrik.

    Sejalan dengan hal tersebut, ke depan, PLN di bawah naungan Danantara berkomitmen untuk terus menghadirkan suplai listrik yang bukan hanya andal, namun juga bersih dan terjangkau. Upaya ini sejalan dengan semangat swasembada energi yang dicanangkan Pemerintah.

    “PLN berkomitmen untuk terus mendukung program hilirisasi nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, kami akan terus berupaya menghadirkan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan guna mendukung perkembangan industri strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” pungkas Darmawan.

    (ara/ara)

  • Rumpon Ilegal Milik Asing Bertebaran di Laut RI, Bikin Negara Rugi

    Rumpon Ilegal Milik Asing Bertebaran di Laut RI, Bikin Negara Rugi

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan puluhan rumpon ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717. Terbaru, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menemukan 21 rumpon ilegal di Perairan Papua.

    Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan sebanyak 21 rumpon ilegal itu merupakan milik kapal asing asal Filipina. Sebelumnya, PSDKP juga telah mengangkat sebanyak 21 rumpon.

    “Kapal kita Orca 04 ya melakukan operasi juga di wilayah di atas Papua ya, Samudera Pasifik, itu mengamankan 21 rumpon ilegal miliknya Filipina,” kata pria yang akrab disapa Ipunk dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

    Ipunk menerangkan rumpon yang terpasang merupakan ilegal karena tidak mengantongi izin. Selain itu, dia menegaskan alat penangkapan ikan dilarang keras digunakan di Indonesia.

    Sebab, kapal asing menggunakan rumpon ini untuk menjebak ikan di satu titik. Kemudian operasi mudahkan kapal asing tersebut menangkap sebelum ikan masuk ke perairan dalam Indonesia.

    Rumpon Ilegal. Foto: Rumpon Ilegal. Foto: Dok KKP

    Lebih lanjut, pengangkatan rumpon ini dilakukan dengan penyelaman langsung oleh tim PSDKP tanpa bantuan tabung oksigen. Bahkan anggota penyelam terjun ke dasar laut dan memotong tali rumpon dengan gergaji manual.

    “Lihat itu anggota kita sampai di bawah air melakukan penyelaman, gergaji tali rumpon tersebut dengan upaya yang luar biasa. Ini kerjanya juga tidak main-main, tidak menggunakan tabung selam, oksigen ya,” tambah Ipunk.

    Selain merugikan negara secara ekonomi, Ipunk menegaskan rumpon ilegal juga berdampak ke nelayan lokal Papua. Nelayan setempat mengaku kesulitan menangkap ikan karena hewan laut sudah tertahan oleh rumpon asing.

    Rumpon Ilegal. Foto: Rumpon Ilegal. Foto: Dok KKP

    Akibat pemasangan rumpon ilegal ini, kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp 16,8 miliar. Sebab, satu rumpon bisa menampung 10 ton ikan setiap kali angkat dan bisa digunakan setiap minggu.

    (rea/rrd)

  • Waspada Mata-mata, Iran Minta Warga Hapus WhatsApp dan Instagram

    Waspada Mata-mata, Iran Minta Warga Hapus WhatsApp dan Instagram

    Jakarta –

    Otoritas radio dan televisi Iran mengeluarkan peringatan kepada warganya, memerintahkan mereka untuk tidak menggunakan WhatsApp dan Instagram.

    Dikutip dari Arab News, dalam sebuah pernyataan, badan tersebut mengklaim kedua platform ini mengirimkan informasi pribadi dan data lokasi pengguna ke Israel, yang secara efektif melabelinya sebagai spyware yang digunakan oleh musuh-musuh Iran.

    Iran telah diserang habis-habisan oleh Israel. Serangan minggu ini mengungkap lemahnya kemampuan spionase Iran, karena puluhan agen Mossad melakukan operasi besar di ibu kota, Teheran.

    Disebut Alat Mata-mata

    Sebuah laporan yang disiarkan di Channel 2 yang berafiliasi dengan pemerintah Iran, menyebutkan bahwa WhatsApp dan Instagram memfasilitasi akses Israel ke data pribadi.

    Atas alasan itu, Iran memerintahkan masyarakat untuk sepenuhnya menghapus aplikasi tersebut dari ponsel mereka atau tidak menggunakannya untuk sementara waktu.

    Pada hari yang sama, Komando Keamanan Elektronik Iran mengumumkan aturan yang melarang pejabat negara dan personel keamanan menggunakan semua bentuk alat komunikasi digital.

    Perang Iran-Israel Meningkat

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (17/6) mengatakan bahwa pihaknya mengetahui ‘persis’ di mana Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei berada, dan mengatakan bahwa ia aman untuk saat ini, namun memperingatkan bahwa kesabaran mereka semakin menipis.

    “Kami tahu persis di mana yang disebut ‘Pemimpin Tertinggi’ itu bersembunyi. Dia adalah target yang mudah, tetapi aman di sana. Kami tidak akan menghabisinya (membunuhnya), setidaknya untuk saat ini,” kata Trump dalam sebuah unggahan di media sosial.

    “Tetapi kami tidak ingin rudal ditembakkan ke warga sipil, atau tentara Amerika. Kesabaran kami sudah menipis. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!”

    “MENYERAH TANPA SYARAT!” imbuh Trump dalam unggahan lanjutan di media sosial.

    Komentar itu muncul beberapa menit setelah Trump mengklaim memiliki kendali penuh atas wilayah udara Iran.

    Untuk diketahui, eskalasi dipicu oleh serangan Israel terhadap Iran. Pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan berskala besar terhadap berbagai kota di Iran, yang menargetkan fasilitas nuklir dan pimpinan militer senior.

    Serangan tersebut menewaskan Kepala Staf Umum Iran, Panglima Tertinggi Garda Revolusi, beberapa komandan tinggi, dan sembilan ilmuwan nuklir. Total korban tewas warga sipil dilaporkan mencapai 224 orang.

    Iran kemudian membalas dengan serangan rudal balistik terhadap Israel, yang mengakibatkan 24 kematian dan lebih dari 500 luka-luka.

    (rns/fay)

  • Danantara Bakal Biayai Proyek DME Batu Bara

    Danantara Bakal Biayai Proyek DME Batu Bara

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan masuk dan mendukung proyek Dimethyl Ether (DME) Batu Bara. Proyek ini dipandang punya potensi ekonomi yang cukup besar.

    Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Surya Herjuna mengatakan, pemerintah saat ini masih mengkaji nilai keekonomian dari proyek-proyek DME.

    “Kalau proyek DME ini pasti memberikan tingkat keekonomian cukup potensial, saya yakin pasti Danantara akan masuk. Karena barangnya sudah ada, BPI-nya sudah ada, dana sudah ada, tinggal dikaji secara keekonomian,” kata Surya, dalam Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Proyek DME sendiri merupakan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether sebagai pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG). Apabila proyek DME ini secara ekonomi bisa dijalankan, menurutnya, investasi dari Danantara pasti akan masuk.

    Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai, pemerintah membentuk Danantara dengan tujuan untuk melakukan konsolidasi dan pendanaan sehingga kemudian bisa membiayai proyek-proyek yang strategis, yang mungkin kalau dilempar kepada perbankan komersial belum tentu bisa.

    “Tetapi pemerintah punya interest, pemerintah punya kepentingan, pemerintah punya harapan, nah inilah tujuan daripada Danantara itu adalah bagaimana untuk mendukung proyek-proyek yang sifatnya strategis sehingga dapat berjalan,” ujar Bambang.

    Sebagai informasi, sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa proyek DME akan berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Kali ini Prabowo ingin mengembangkan DME tanpa investasi asing.

    “Kita juga mau bangun DME yang berbahan baku daripada batu bara low kalori, sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita lakukan agar produknya bisa dipasarkan sebagai substitusi impor,” beber Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin malam (3/3/2025).

    Bahlil menjelaskan awalnya proyek DME sempat dijalankan di Indonesia namun mandek pengembangannya karena ditinggal investor asal Amerika Serikat, yaitu Air Product.

    Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu sempat melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama untuk proyek DME. Setelah investor AS pergi sempat ada tawaran investasi dari China. Namun kembali lagi hal itu tak bisa diimplementasikan.

    Kini proyek DME akan dilanjutkan tanpa investor asing. Indonesia akan menjalankan proyek ini sendiri. Keterlibatan pihak asing hanya sebatas soal teknologi, bukan investasinya. Rencananya akan ada 3 atau 4 proyek DME, dengan Lokasi di Sumatera Selatan Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

    “Uang Capex nanti dari pemerintah ataupun swasta nasional. Kemudian salah satu di antaranya adalah Danantara,” sebut Bahlil.

    Sementara itu dalam catatan detikcom, Danantara dikabarkan akan mendanai sejumlah proyek hilirisasi. Tercatat setidaknya ada sebanyak 21 proyek hilirisasi yang akan didanai Danantara.

    (shc/fdl)

  • Prabowo Cabut Aturan Satgas Saber Pungli, Pengelola Kawasan Industri Buka Suara

    Prabowo Cabut Aturan Satgas Saber Pungli, Pengelola Kawasan Industri Buka Suara

    Jakarta –

    Himpunan Kawasan Industri (HKI) buka suara terkait dicabutnya aturan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli yang diteken Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertamanya menjabat di medio 2016.

    Kebijakan itu ditandai dengan ditekennya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Aturan itu diteken Prabowo pada 6 Mei 2025.

    Ketua Umum Himpunan kawasan Industri (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana tak banyak komentar terkait pencabutan aturan tersebut. Meski begitu, ia mendukung langkah pemerintah dalam memberantas pungli yang selama ini menjadi salah satu penghambat investor masuk ke Indonesia.

    “Intinya kita mendorong lah, di mana ada pungli, kita pengusaha susah itu aja,” katanya saat ditemui usai acara Musyawarah Nasional Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Akhmad menjelaskan bahwa saat ini isu pungli sudah bukan lagi menjadi persoalan utama di sektor kawasan industri. Isu utama saat ini yang didorong oleh HKI adalah Undang-Undang Kawasan Industri yang dapat meningkatkan investasi.

    “Kalau isu pungli sudahlah, itu sudah lewat. Kita kemarin sudah membahas itu, kita angkat premanisme sudah selesai. Kita isunya bagaimana percepatan investasi dengan mendorong UU kawasan industri. Kita akan mengawal itu,” katanya.

    Respons Menteri Perindustrian

    Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan meskipun Satgas Saber Pungli resmi dibubarkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan tegas dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dengan memberantas praktik-praktik ilegal.

    “Oh saya kira di bawah pemerintahan pak Prabowo justru lebih tegas untuk memberantas hal-hal apapun itu yang menjadikan iklim investasi kita tidak baik. Iklim tidak baik artinya investor tidak akan masuk,” kata Agus.

    Ia menambahkan jika iklim investasi yang buruk akan membuat investor enggan masuk. Oleh karena itu, Agus bilang pemerintah fokus pembenahan dalam berbagai indikator penting, seperti bebas pungli, keamanan dari premanisme, ketersediaan bahan baku, serta insentif fiskal bagi investor.

    “Saya kira komitmen dari pemerintahan pak Prabowo dan kami semua dalam memberantas tindakan-tindakan atau praktik-praktik yang sebut saja melanggar hukum semkain tegas,” katanya.

    Berdasarkan catatan detikcom, Satgas Saber Pungli dibentuk pada 2016. Kala itu, Jokowi membuat gebrakan baru lewat peluncuran paket reformasi hukum.

    Reformasi hukum ini difokuskan pada pemberantasan pungli dan menjadi prioritas di tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK. Reformasi hukum itu bahkan masuk dalam poin ke-4 nawacita yang berbunyi: “Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.”

    Saat Satgas Pemberantasan Pungli terbentuk rencananya waktu itu akan disebar ke seluruh Indonesia dengan tujuan membersihkan praktik pungli sekecil apapun.

    “Jangankan puluhan atau ratusan juta, urusan Rp 10 ribu juga akan saya urus. Ini kan kecil-kecil tapi menjengkelkan, kecil-kecil meresahkan. Kecil-kecil tapi dari Sabang sampai Merauke. Ada di kantor-kantor, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan dan lain-lain, ini kan bisa triliunan jadinya,” tegas Jokowi (16/10/2016) silam.

    Di tahun pertama Satgas itu terbentuk, Satgas Saber Pungli sejak awal 2017 sudah melakukan 1.201 operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai wilayah di Indonesia dengan jumlah tersangka 2.426 orang. Barang bukti yang diamankan yaitu total Rp 315,6 miliar.

    Dari 1.201 kasus, ada 33 yang sudah divonis, 107 yang berkasnya sudah lengkap, 123 berstatus P19, 502 proses sidik atau lidik, 8 penuntutan, 12 sidang, 6 keluar surat penghentian penyidikan, dan 410 diserahkan ke instansi terkait.

    (ara/ara)

  • Mualem Tegaskan Aceh Kelola Semua Potensi di 4 Pulau, Migas hingga Biawak

    Mualem Tegaskan Aceh Kelola Semua Potensi di 4 Pulau, Migas hingga Biawak

    Jakarta –

    Pemerintah memutuskan empat pulau di Aceh Singkil sah milik Pemerintah Provinsi Aceh. Gubernur Muzakir Manaf menegaskan pihaknya akan mengelola semua potensi yang ada di empat pulau itu.

    “Apa yang ada di pulau tersebut semuanya Migas, rumput, kelapa, biawak kita kelola semua,” kata Mualem kepada wartawan, dilansir detikSumut, Rabu (18/6/2025).

    Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menyebutkan, Pemerintah Aceh tidak akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal pengelolaan pulau tersebut. Pulau itu disebut sudah sah milik Tanah Rencong.

    “Tidak. Tidak. Tidak. Tidak ada istilah bersama. Itu hak kita,” jelas Ketua Umum Partai Aceh itu.

    “Sudah hak kita, sudah kembali kepada kita ya kita lah yang kelola untuk masa hadapan,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Pemerintah sudah memutuskan sengketa 4 pulau yang diperebutkan Pemprov Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh. Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau itu sah milik Pemprov Aceh.

    (idh/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gerhana Matahari Buatan-Korona, Apa Hubungannya dengan Jaringan Ponsel-Listrik Bumi?

    Gerhana Matahari Buatan-Korona, Apa Hubungannya dengan Jaringan Ponsel-Listrik Bumi?

    Jakarta –

    Awal Juni lalu, misi Solar Orbiter, kolaborasi Badan Antariksa Eropa (ESA) dan Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), untuk pertama kalinya berhasil mengamati kutub-kutub matahari.

    Tak sampai seminggu kemudian, Proba-3 — misi Eropa lainnya yang diluncurkan dari India pada Desember 2024 — memfokuskan pengamatannya pada korona matahari, yaitu lapisan terluar dari atmosfer matahari.

    Proba-3 mencetak prestasi baru

    Misi ini terdiri dari dua pesawat antariksa yang terbang berjarak sekitar 150 meter. Kedua pesawat tersebut melakukan manuver terbang dengan presisi hingga milimeter, sehingga salah satu pesawat dapat membayangi yang lain, menciptakan gerhana matahari buatan.

    Gerhana buatan ini memungkinkan Proba-3 memblokir sinar terang matahari secara langsung, sehingga hanya korona di sekelilingnya yang tampak. Sejauh ini, tidak ada wahana lain yang berhasil mengamati korona sedekat ini dengan permukaan matahari.

    Mengapa korona matahari menarik perhatian ilmuwan

    Korona matahari menjadi sumber misteri dan kebingungan bagi para ilmuwan. Sementara, peluang untuk mengamati seluruh korona secara utuh sangat terbatas.

    Korona memiliki tiga bagian utama: Korona atas, korona bawah, dan sebuah celah di antara keduanya. Meskipun sudah ada instrumen yang dapat mempelajari korona atas dan bawah, celah tersebut biasanya hanya terlihat dari Bumi saat terjadi gerhana matahari alami.

    Satu hal yang membingungkan: Korona jauh lebih panas dibanding permukaan matahari.

    Para astronom memperkirakan, karena korona berada jauh di atas permukaan dan membentang jauh ke luar angkasa, seharusnya korona lebih dingin, bukan lebih panas.

    Proba-3: Teknologi antariksa dengan presisi tinggi

    Dua pesawat Proba-3 — Occulter dan Coronagraph — secara rutin menciptakan gerhana matahari buatan setiap 19 jam 36 menit saat mengorbit, dan menjaga formasi presisi selama enam jam.

    Teleskop biasa akan terganggu oleh cahaya matahari yang sangat terang sehingga tak bisa melihat korona. Namun, Occulter dengan tepat memblokir cahaya tersebut. Dengan diameter hanya 1,4 meter, cakram ini menghasilkan bayangan selebar delapan sentimeter, cukup untuk menciptakan gerhana buatan.

    “Melihat gambar-gambar menakjubkan ini yang mengonfirmasi teknologi kami sungguh sangat membanggakan,” ujar Direktur Teknologi ESA, Dietmar Pilz, dalam siaran pers baru-baru ini.

    Pesawat-pesawat ini terbang secara otonom, menggunakan penjejak bintang untuk mengenali rasi bintang dan GPS untuk navigasi.

    Cara baru mengamati matahari

    Para astronom kini mendapatkan pemahaman baru yang cepat mengenai matahari. Pada awal Juni 2025, ESA dan NASA merilis gambar pertama kutub matahari hasil observasi Solar Orbiter.

    Solar Orbiter menggunakan orbit baru yang dirancang khusus untuk mengamati kutub matahari dan mengumpulkan data tentang medan magnet, siklus matahari, serta fenomena cuaca matahari.

    “Kutub matahari benar-benar wilayah yang belum pernah dijelajahi sebelumnya,” papar Sami Solanki dari Max Planck Institute for Solar System Research dalam siaran pers ESA, 11 Juni lalu.

    Sementara itu, pada tahun 2021, Parker Solar Probe NASA menjadi wahana pertama yang terbang melewati korona matahari. Probe ini dirancang tahan panas dan radiasi, sehingga dapat memberikan pengamatan paling dekat terhadap bintang kita.

    Misi Proba-3 juga berupaya meningkatkan pemahaman tentang cuaca matahari seperti lontaran massa korona dan badai matahari, yang dapat berdampak pada satelit komunikasi dan jaringan listrik di Bumi.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih
    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bangun Fasilitas Baru, Korea Utara Isyaratkan Ekspansi Nuklir?

    Bangun Fasilitas Baru, Korea Utara Isyaratkan Ekspansi Nuklir?

    Jakarta –

    Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengungkapkan, pihaknya tengah mengamati pembangunan sebuah fasilitas baru di kompleks nuklir Yongbyon, Korea Utara.

    Dalam pernyataan yang dirilis pekan lalu, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mengatakan lembaganya aktif “memantau pembangunan sebuah gedung baru di Yongbyon yang memiliki ukuran dan fitur serupa dengan fasilitas pengayaan di Kangson.”

    Grossi menegaskan bahwa “fasilitas pengayaan uranium yang tidak diumumkan” di Korea Utara “sangat mengkhawatirkan.” Dan menambahkan, “kelanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari program nuklir Korea Utara jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan sangat disesalkan.”

    ‘Paranoia akan kelangsungan rezim’

    Para analis menyebut, meski Korea Utara telah memiliki kemampuan pencegahan nuklir, diktatur Kim Jong Un meyakini kepemilikan bom atom sebagai jaminan bagi kelangsungan rezimnya.

    “Korea Utara sejak lama paranoid mengenai kelangsungan rezimnya,” kata Erwin Tan, profesor politik keamanan di Hankuk University of Foreign Studies, Seoul.

    Menurut Tan, Kim mewarisi keyakinan dari ayahnya Kim Jong Il bahwa memiliki persenjataan nuklir operasional berfungsi sebagai “polis asuransi.”

    Dia menambahkan, “situasi saat ini juga memberikan semacam ‘jendela peluang’ bagi Korea Utara untuk mengembangkan persenjataan nuklir operasional, berkat keluguan kebijakan pemerintahan Donald Trump dan kurangnya visi geostrategis kala itu.”

    Selain itu, pembangunan fasilitas penyimpanan limbah radioaktif bawah tanah juga terdeteksi di kawasan tersebut.

    Kapasitas nuklir yang bertambah

    Temuan ini bertepatan dengan laporan yang dirilis Senin lalu oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), yang meneliti kondisi persenjataan nuklir dunia.

    SIPRI memperkirakan, per Januari tahun ini, Korea Utara telah merakit sekitar 50 hulu ledak nuklir dan memiliki cukup bahan fisil untuk memproduksi hingga 90 hulu ledak. Laporan itu juga menyebutkan bahwa persediaan senjata nuklir Korea Utara diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa tahun mendatang.

    Andrei Lankov, profesor sejarah dan hubungan internasional di Universitas Kookmin, Seoul, menyebut Korea Utara kini berada di salah satu dari dua jalur perkembangan, yang satu lebih optimistis bagi stabilitas kawasan, yang lain justru pesimistis.

    “Satu dekade lalu, Korea Utara sudah mencapai kemampuan teknis untuk mengerahkan hulu ledak nuklir dan ICBM (rudal balistik antarbenua) untuk mengirimkannya,” ujarnya. “Namun mereka tidak berhenti di situ dan kini sudah sampai pada tahap di mana mereka bisa mengirimkan hulu ledak ke mana saja di dunia.”

    Menurut Lankov, skenario yang tersirat adalah Korea Utara akan mengancam untuk menyerang kota-kota AS jika Washington mencoba menggagalkan invasi ke Korea Selatan. Korea Utara juga bisa menggunakan senjata nuklir taktis di medan perang untuk “mengimbangi keunggulan besar Korea Selatan dalam sistem persenjataan konvensional.”

    “Akibatnya, kemenangan Korea Utara atas jiran di Selatan sangat mungkin terjadi,” tambahnya.

    Namun, Lankov juga melihat kemungkinan lain yang lebih optimistis. Keterbukaan Pyongyang dalam membangun fasilitas baru di Yongbyon itu, menurutnya, bisa dipahami sebagai isyarat diplomatik.

    “Ini bisa jadi pertanda positif bahwa mereka membangun fasilitas ini dengan sepenuhnya sadar bahwa dunia akan melihatnya, sebuah sinyal bahwa Pyongyang ingin bernegosiasi,” katanya.

    Ancaman proliferasi regional

    Profesor Tan mencatat bahwa aliansi keamanan Kim Jong Un dengan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi Korea Utara kekuatan tambahan untuk melawan tekanan internasional, meskipun hubungan kedua negara juga diwarnai ketegangan.

    “Rusia, Korea Utara, bahkan Cina, memang saling tidak percaya dan tidak saling menyukai, namun mereka memiliki kepentingan bersama untuk melawan AS,” ujarnya.

    Tan juga menambahkan bahwa Kim tampaknya memperhitungkan bahwa dirinya bisa “menunggangi kerja sama dengan Putin” untuk mendapatkan perlindungan militer Rusia dalam mengembangkan lebih jauh arsenal nuklirnya.

    Situasi ini sekali lagi memunculkan kekhawatiran akan potensi proliferasi senjata nuklir di Asia Timur Laut, termasuk kemungkinan Korea Selatan mengembangkan kemampuan nuklirnya sendiri.

    “Menjelang akhir masa jabatan pertama Trump, sempat muncul perdebatan di Korea Selatan mengenai kebutuhan akan senjata nuklir independen, meskipun aspirasi itu tidak terealisasi,” ujar Tan.

    “Namun kesan saya, walaupun publik Korea Selatan mungkin secara spontan mendukung gagasan memiliki senjata nuklir, antusiasme itu cenderung mereda ketika mereka menyadari konsekuensi berupa kenaikan pajak dan belanja pertahanan, serta dampak negatif bagi reputasi internasional Korea Selatan,” tutupnya.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Devisa Hasil Ekspor Wajib Diparkir, US$ 22,9 M Masuk ke RI

    Devisa Hasil Ekspor Wajib Diparkir, US$ 22,9 M Masuk ke RI

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan ketentuan baru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE) komoditas sumber daya alam (SDA) yang berlaku mulai Maret 2025 telah berhasil meningkatkan penempatan dana dari eksportir ke sistem keuangan Indonesia.

    Perry mengatakan dalam dua bulan pertama diberlakukannya ketentuan baru, DHE SDA yang masuk ke rekening khusus berjumlah US$ 22,9 miliar atau setara Rp 372,60 triliun (kurs Rp 16.271). Perkembangan ini disebut akan terus dipantau ke depannya.

    “Data pemantauan kami pada Maret dan April ini ada ekspor DHE SDA yang masuk ke rekening khusus itu berjumlah US$ 22,9 miliar, ini terjadi peningkatan sebelum berlakunya PP yang baru. Jadi PP yang baru meningkatkan aliran DHE SDA dari ekspor yang masuk ke rekening khusus,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (18/6/2025).

    Lebih rinci dijelaskan, dari dana sebesar US$ 22,9 miliar, US$ 7,6 miliar di antaranya ditempatkan di rekening umum valuta asing (valas). Kemudian sisanya senilai US$ 14,4 miliar digunakan oleh bank sentral untuk menambah pasokan di pasar valas dan US$ 194 juta masuk ke dalam term deposit valas.

    Dari total DHE SDA itu, Perry menyebut, US$ 12 miliar telah dikonversi oleh pelaku usaha menjadi rupiah. Ia memastikan sebagian besar masuknya rekening DHE SDA valas telah menambah likuiditas valas di dalam negeri.

    “Penukaran berarti bisa ditukarkan di bank-nya atau bisa melalui penambahan likuiditas di pasar valas. Ini menunjukkan memang peraturan baru ini meningkatkan supply valas di pasar valas domestik dan itu meningkatkan komponen pembiayaan bagi perekonomian di dalam negeri,” ungkap Perry.

    Kebijakan penguatan DHE SDA juga disebut telah memperkuat nilai tukar rupiah. Tercatat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Juni 2025 (hingga 17 Juni 2025) menguat 0,06% (ptp) dibandingkan posisi akhir bulan sebelumnya.

    “Perkembangan ini dipengaruhi aliran masuk modal asing, terutama instrumen SBN dan pasokan valas dari residen, khususnya korporasi, sejalan kenaikan konversi valas ke Rupiah oleh eksportir pasca implementasi penguatan kebijakan pemerintah terkait DHE SDA,” beber Perry.

    Sebagai informasi, pemerintah menaikkan kewajiban eksportir menempatkan DHE SDA di dalam negeri dari sebelumnya 30% menjadi 100%. Kebijakan itu tertuang dalam PP Nomor 8 Tahun 2025.

    Selain itu, masa simpan DHE diperpanjang dari 3 bulan menjadi 12 bulan. Regulasi ini juga menambahkan instrumen penempatan seperti Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI).

    (aid/ara)