Xcloud.id

Author: Detik.com

  • PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir

    PLN Gelar RUPS di Kantor Erick Thohir

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2024 hari ini di kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat. Jajaran Direksi dan Komisaris PLN terpantau memasuki gedung Kementerian BUMN.

    Beberapa nama yang tampak hadir di Kementerian BUMN antara lain Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Komisaris PLN Dadan Kusdiana, hingga Komisaris Independen PLN Andi Arief. Dadan membenarkan adanya RUPS PLN yang digelar hari ini.

    “Iya-iya Jam 3 (perubahan struktur direksi dan komisaris) nanti aja lihat, saya belum tahu,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (18/6/2025).

    Senada, Andi Arief mengaku tak tahu apakah ada agenda pergantian direksi dan komisaris PLN hari ini. Yang jelas, kata dia, rapat tersebut akan membahas kinerja PLN tahun 2024.

    “Yang kita persiapkan sih RUPS kinerja, hasil audit 2024, pencapaian-pencapaian, soal keuntungan perusahaan, soal kinerja lah,” sebut Andi.

    Dalam catatan detikcom, terakhir kali PLN melaksanakan RUPS adalah pada 14 November 2024. Melalui rapat tersebut, PLN menetapkan 4 komisaris baru serta memperpanjang masa jabatan 2 Direksi.

    RUPS itu memutuskan memberhentikan dengan hormat sejumlah nama seperti Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen, dan Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris. Serta mengukuhkan pemberhentian Charles Sitorus sebagai Komisaris Independen.

    RUPS juga mengangkat jajaran Komisaris baru seperti Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama, Aminuddin Ma’ruf sebagai Komisaris, Jisman P. Hutajulu sebagai Komisaris. RUPS saat itu juga kembali mengangkat Darmawan Prasodjo sebagai Direktur Utama dan Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan.

    (ily/rrd)

  • Poco F7 Rilis 25 Juni, Desain Stylish Performa Gahar Harga Miring

    Poco F7 Rilis 25 Juni, Desain Stylish Performa Gahar Harga Miring

    FotoINET

    Adi Fida Rahman – detikInet

    Rabu, 18 Jun 2025 16:35 WIB

    Jakarta – Poco F7 dipastikan rilis di Indonesia pada 25 Juni 2025. HP ini hadir dengan desain stylish, performa kencang berkat Snapdragon 8s Gen 4 dan harga bersahabat.

  • Bank Iran Lumpuh! Nasabah Tak Bisa Akses Rekening

    Bank Iran Lumpuh! Nasabah Tak Bisa Akses Rekening

    Jakarta –

    Sebuah kelompok peretas anti-pemerintah Iran yang diduga terkait dengan Israel mengklaim telah merusak data di Bank Sepah, salah satu bank milik Iran. Kelompok ini bernama Gonjeshke Darande atau Predatory Sparrow.

    Dikutip dari Reuters, Rabu (18/6/2025), mereka mengatakan menyerang Bank Sepah karena bank tersebut dianggap ikut membiayai kegiatan militer Iran. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran.

    Pekan lalu, Israel meluncurkan serangan terhadap sejumlah fasilitas militer dan nuklir di Iran, dan sejak itu kedua negara saling menembakkan rudal.

    Meski klaim serangan belum bisa dipastikan oleh Reuters, namun situs resmi Bank Sepah tidak bisa diakses sejak kemarin. Sementara anak perusahaannya di London juga belum memberi tanggapan.

    Menurut laporan media Israel, para nasabah mengalami kesulitan mengakses rekening mereka. Kelompok peretas tersebut belum menjawab pesan yang dikirim lewat media sosial.

    Menurut mantan pejabat tinggi keamanan siber AS, Rob Joyce, gangguan terhadap dana bank ini atau runtuhnya kepercayaan pada sistem perbankan Iran bisa berdampak besar bagi negara itu.

    Gonjeshke Darande sebelumnya pernah mengaku bertanggung jawab atas serangan siber terhadap pabrik baja Iran pada tahun 2022, yang menyebabkan kebakaran besar. Serangan semacam ini tergolong sangat canggih, dan menurut para ahli, biasanya hanya bisa dilakukan oleh negara, bukan peretas biasa.

    Mereka juga dikaitkan dengan serangan siber besar pada 2021 yang membuat pom bensin di seluruh Iran lumpuh.

    Israel sendiri tidak pernah secara resmi mengakui bahwa mereka berada di balik kelompok ini, meski media Israel sering menyebut Gonjeshke Darande sebagai kelompok yang berkaitan dengan Israel.

    (fdl/fdl)

  • PLTS Atap 303 kWp Beroperasi di Cilegon, Pangkas Emisi Karbon 300 Ton

    PLTS Atap 303 kWp Beroperasi di Cilegon, Pangkas Emisi Karbon 300 Ton

    Jakarta –

    PT Timah Tbk melalui anak usahanya, PT Timah Industri meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop berkapasitas 303,1 kilo Watt peak (kWp) di kawasan industri Cilegon, Selasa (17/6). Hal ini dilakukan sebagai komitmen perusahaan dalam mendukung agenda dekarbonisasi dan transformasi energi nasional.

    Proyek energi bersih ini merupakan kolaborasi PT Timah Industri, PT Bukit Energi Investama yang merupakan anak usaha PT Bukit Asam Tbk sebagai investor, serta PT Krakatau Chandra Energi. Pada PLTS ini terdapat 522 unit Panel surya dengan jenis/merek Jinko Solar dengan daya 585 Watt-peak (Wp).

    Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk Suhendra Ratuprawiranegara mengatakan PLTS ini diproyeksikan mampu menghasilkan energi sekitar 400 megawatt-jam (MWh) per tahun dan dapat menurunkan emisi karbon hingga 300 ton CO₂ per tahun. Sistem dari PLTS tersebut akan terhubung ke jaringan TM 20 KVA PT Krakatau Chandra Energi melalui trafo step down.

    “Pembangunan PLTS juga menjadi peluang bisnis yang cukup potensial di masa depan hal ini sejalan dengan RUPTL pemerintah. Kami juga sedang mendorong anak Usaha PT Timah yang lainnya untuk mulai mengembangkan produk dengan menggunakan energi bersih dari PLTS dengan skema kolaborasi seperti saat ini,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

    Sementara itu, Direktur Utama PT Bukit Energi Investama Biverli Binanga menyampaikan bahwa proyek ini merupakan sinergi dan komitmen MIND ID Group dalam mewujudkan tranformasi energi yang harapannya PLTS ini dapat mendukung ketahanan energi nasional.

    “Mungkin jika dilihat dari skala kapasitas masih belum terlalu besar, tetapi ini merupakan langkah nyata kita untuk mewujudkan energi bersih demi mendukung ketahanan energi di Indonesia,” ucapnya.

    (ara/ara)

  • BPOM Temukan 309 Ribu Tautan Produk Ilegal di E-Commerce

    BPOM Temukan 309 Ribu Tautan Produk Ilegal di E-Commerce

    detikcom Leaders Forum

    Ari Saputra – detikHealth

    Rabu, 18 Jun 2025 16:30 WIB

    Jakarta – Sepanjang 2024, BPOM mengungkap 309 ribu tautan menyesatkan di e-commerce yang memasarkan obat, makanan, dan kosmetik ilegal tanpa izin edar.

  • Tim Khusus KKP Cek Dampak Tambang di Raja Ampat, Ini Hasilnya

    Tim Khusus KKP Cek Dampak Tambang di Raja Ampat, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan hasil pengecekan aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat. Aktivitas tambang di kawasan tersebut sempat viral karena dinilai dapat merusak ekosistem laut di sana.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono memastikan aktivitas penambangan di Raja Ampat, khususnya di area penambangan milik PT Gag Nikel tak akan ganggu ekosistem pesisir dan laut. Hal ini berdasarkan peninjauan langsung ke lokasi penambangan.

    “Itu sampai 100 kilometer, kami menyelam di situ sedimentasinya tidak banyak,” kata pria yang karib disapa Punk kepada awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

    Ipunk menjelaskan KKP berwenang menerbitkan rekomendasi perizinan pengelolaan dan pemanfaatan pulau kecil apabila area penambangan tersebut di bawah 100 kilometer dari pesisir. Sementara, izin penambangan yang dikelola oleh PT Gag Nikel lebih dari 100 km dan masuk kategori daratan.

    “Terus yang kena itu kan yang daratan, yang pulau daratan itu, yang digunduli kan hutan-hutannya,” jelas Ipunk.

    Ipunk memastikan aktivitas tambang di sana tidak sampai merusak terumbu karang serta ekosistem laut. Bahkan dia menyebut masih banyak ikan di sana

    “Kita pastikan terumbu karang, maupun ikan di situ jangan sampai terganggu. Ikan masih banyak di situ, ikan hiu anak anaknya masih banyak,” tambah Ipunk.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang menangani masalah tersebut. Di sisi lain, pihaknya juga sudah menurunkan tim untuk memeriksa lebih lanjut.

    “Juga sudah menurunkan tim di sana dari Polsus kita. Jadi tunggu nanti setelah pemeriksaan dari kami juga,” kata Ipunk
    kepada awak media di kantornya, Kamis (5/6/2025).

    (rea/rrd)

  • Iran Vs Israel Makin Panas, RI Mulai Antisipasi Dampaknya

    Iran Vs Israel Makin Panas, RI Mulai Antisipasi Dampaknya

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan dampak perang antara Iran dan Israel perlu langsung diantisipasi. Apalagi, salah satu dampak yang langsung terjadi yakni kenaikan harga minyak dalam satu hari mencapai 8%.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan untuk langkah antisipasi, pemerintah terus melakukan disiplin fiskal guna menjaga perekonomian nasional. Hal ini dibuktikan dengan menjaga Surat Berharga Negara (SBN) agar tetap menarik bagi investor.

    “SBN kita 10 tahun, year to date dari Januari sampai sekarang itu bukan naik suku bunganya, justru turun. Kenapa? Artinya dari sekian banyak pilihan emerging economy instrument yang bisa dipilih oleh investor global, Indonesia mengalami capital inflow instead of capital outflow,” kata dia dalam acara CNBC Indonesia Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).

    “Nah ini adalah lagi-lagi kita menjaga disiplin fiskal kita di tengah kondisi yang tidak pasti kita jaga resiliensinya,” tambahnya.

    Disiplin fiskal yang dilakukan ini juga untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar negara mampu menghadapi ketidakpastian global. Febrio tidak menutup mata bahwa peperangan global ini akan berdampak pada perekonomian nasional.

    “Ketika kita dihadapkan pada kondisi tidak pasti, indikator yang langsung kita hadapi adalah IMF dan World Bank yang secara langsung merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Tadi sudah ditunjukkan pagi-pagi oleh Bu Menteri kita direvisi salah satu yang direvisi menjadi 4,7% turun 0,4% dibandingkan koreksi sebelumnya,” ungkapnya.

    Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan stimulus bagi masyarakat Indonesia agar tidak mendapat dampak langsung dari ketidakpastian global. Salah satu langkah menjaga perekonomian nasional, pemerintah memberikan stimulus kepada masyarakat sebesar Rp 24,4 triliun.

    Paket stimulus yang diberikan pemerintah juga sebagai langkah menjaga ekonomi masyarakat yang akan terdampak langsung dari kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump. Adapun stimulus yang diberikan pemerintah di antaranya diskon tiket transportasi, diskon tarif tol, diskon iuran JKK, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan tambahan bansos.

    “Nah dengan tantangan yang berat secara global ini kita harapkan kita bisa pertahankan resiliensi ekonomi kita dalam jangka pendek sambil nanti tetap akan tidak lose sight terhadap jangka menengah, jangka panjang yang mungkin nanti bisa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Kepala BPOM Bicara Potensi Herbal RI Mendunia, Mana yang Jadi Kandidat?

    Kepala BPOM Bicara Potensi Herbal RI Mendunia, Mana yang Jadi Kandidat?

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar menyayangkan potensi herbal Indonesia yang belum banyak dimanfaatkan untuk menjadi obat. Ia menyebut ada 30 ribuan spesies tanaman di Indonesia yang sebenarnya berpotensi menjadi obat, tapi kurang penelitian.

    Dari 30 ribuan spesies tanaman tersebut, ada sekitar 17.246 yang diekstrak menjadi obat asli Indonesia seperti jamu-jamuan, tapi baru ada 78 produk yang naik kelas menjadi ‘obat herbal terstandar’. Menurut Taruna, ini perlu menjadi sorotan penting mengingat kebanyakan bahan baku obat diimpor dari luar negeri.

    “Terus challenge kita, 94 persen obat yang ada di Indonesia, itu banyak sekali ya, bahan bakunya impor,” kata Taruna ketika ditemui detikcom di Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/6/2025).

    “Untuk naik tingkat, itu lewat research and development. Setelah itu (tahap obat herbal terstandar), itu naik menjadi setingkat obat. Dari obat herbal terstandar yang naik jadi obat baru 21 produk sejak Indonesia merdeka,” sambungnya.

    Menurut Taruna, salah satu faktor masih kurangnya penelitian herbal di Indonesia disebabkan oleh biaya yang cukup tinggi. Ini meliputi proses penelitian yang panjang, sumber daya manusia, dan peralatan.

    Demi meningkatkan penelitian, BPOM mendorong kerjasama dengan produsen obat-obatan serta perguruan tinggi. Selain itu, ia mengharapkan nantinya mahasiswa kedokteran, pertanian, atau farmasi bisa meneliti herbal sebagai skripsi.

    Taruna menuturkan penelitian skripsi bisa menjadi awal yang baik untuk riset herbal di Indonesia, terlebih biaya penelitian ini juga tergolong lebih murah. Ia berharap setidaknya ada lebih banyak herbal yang bisa naik kelas menjadi obat herbal terstandar.

    “Karena untuk naik dari ‘obat asli Indonesia’ semacam jamu-jamuan menjadi ‘obat herbal terstandar’ itu cuma butuh uji praklinik. Uji praklinik tidak terlalu besar dan itu bisa dilakukan oleh mahasiswa S1,” katanya.

    “Kita kerjasama sekarang dengan 178 universitas yang mudah-mudahan ini bisa jadi langkah konkret dalam waktu dekat. Semuanya kita bisa eksplorasi sumber daya kita,” tandas Taruna.

    (avk/naf)

  • Hati-hati Belanja Online, BPKN Terima Laporan Izin BPOM Dimanipulasi

    Hati-hati Belanja Online, BPKN Terima Laporan Izin BPOM Dimanipulasi

    Jakarta –

    Izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) menjadi acuan penting sebelum membeli produk obat maupun pangan, utamanya saat memilih belanja daring atau online. Sayangnya, banyak produk yang mencatut izin palsu sehingga kerap mengelabui konsumen.

    Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menerima laporan tersebut dalam penjualan di e-commerce.

    “Pengaduan di kita, itu banyak izin BPOM RI yang ternyata bisa dimanipulasi, artinya ini harus lebih teliti lagi sebelum membeli produk,” tutur Mufti dalam sesi bincang detikcom Leaders Forum ‘Ancaman Obat & Pangan Ilegal di Era Digital, Sayangi Ginjal’, Rabu (18/6/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengakui tantangan penjualan di era digitalisasi. Akses konsumen pada obat dan pangan relatif mudah dan cepat, tetapi tidak semua informasi yang didapat bisa dipertanggungjawabkan.

    Menurutnya, banyak iklan yang kemudian overclaim dan menyesatkan pemahaman konsumen. Misalnya, menjanjikan khasiat instan dalam suatu produk. Setelah ditelusuri, efek instan yang didapat adalah bahan kimia obat (BKO) yang seharusnya tidak dicampur pada produk herbal.

    Pada e-commerce, sedikitnya ada lebih dari 300 ribu link penjualan yang berkaitan dengan produk obat herbal ilegal maupun berbahaya. Taruna menekankan pihaknya terus bekerja sama dengan e-commerce untuk melakukan takedown link.

    Sayangnya, ‘lenyap satu tumbuh seribu’. Hal ini menandakan tidak hanya pemerintah yang perlu ‘turun tangan’ ikut andil dalam pemberantasan produk-produk ilegal. Namun, literasi masyarakat dalam mengenali modus penjualan produk berbahaya dan palsu.

    Masyarakat bisa mengakses izin edar resmi BPOM RI melalui website cek BPOM untuk benar-benar memastikan legalitas izin. Dua persoalan tersebut yang kerap ditemukan dalam penjualan e-commerce terkait obat.

    “Pelanggaran pertama itu kelihatan dia tidak ada registrasi BPOM berarti kan tidak ada yang menjamin seleksi produk, siapa yang bisa memastikan keamanannya?” papar Taruna.

    “Yang kedua produk tersebut ada yang mengatakan memberikan klaim berlebihan, bisa memberikan efek instan dalam waktu sekejap,” pungkasnya.

    (naf/up)

  • Waduh! Ada 11 Ribu Kendaraan Terindikasi ODOL

    Waduh! Ada 11 Ribu Kendaraan Terindikasi ODOL

    Jakarta –

    Kendaraan over dimension over load (ODOL) ternyata masih ada di jalanan. Padahal, Indonesia sedang merancang program menuju zero ODOL.

    Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah melakukan tahap sosialiasi zero ODOL ke sebanyak 42.000 kendaraan. Namun menurut laporan Korlantas Polri, sebanyak 11.000 kendaraan di antaranya terindikasi mengalami pelanggaran ODOL.

    Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol Aries mengatakan, sebanyak 11.000 kendaraan terindikasi ODOL saat tahap sosialisasi.

    “Sudah 42.000 yang dilaksanakan sosialisasi, 11.000 terindikasi Over Dimension itu sudah bagus. Selama satu bulan ini sampai dengan tanggal 30 akan kita evaluasi setelah tanggal 30 kita akan melaksanakan tahap peringatan kalau tadi kita menyerang ke lokasinya kita akan melaksanakan kegiatan ini di jalan,” kata Kombes Pol Aries dikutip situs resmi Korlantas Polri.

    Menurut Aries, ada program Indonesia menuju Zero ODOL. Program ini telah dicanangkan sejak lama, namun implementasinya belum optimal. Kini, penertiban kendaraan ODOL akan digalakkan lagi.

    Penertiban kendaraan ODOL dimulai dengan tahap sosialisasi selama satu bulan. Kemudian dilanjutkan dengna tahap peringatan. Korlantas akan mulai menghentikan kendaraan Over Dimension dan Over Load di jalan yang terindikasi melanggar ketentuan dimensi atau muatan.

    Kabag Ops Korlantas Polri menginstruksikan petugas di lapangan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh, mengunggah data tersebut ke aplikasi, memberikan tanda stiker dengan tanggal, serta menyampaikan surat teguran tertulis.

    “Yang rekan-rekan lakukan adalah pendataan yang saya sampaikan tadi datakan kemudian di-upload di aplikasinya, yang kedua rekan-rekan tempel stiker itu kasih tanggalnya kemudian foto yang ketiga pakai surat teguran tertulis,” kata Aries kepada jajaran petugas.

    “Baik yang Over Dimension dan Overload nanti mulai 1 Juli rekan-rekan PJR (Patroli Jalan Raya) laksanakan tugas. Saya minta rekan-rekan PJR nanti bisa menjadi leadingnya bisa menjadi contoh untuk rekan-rekan di wilayah dalam melaksanakan tugas nanti sampai dengan tanggal 13 kita melaksanakan peringatan,” ungkapnya.

    Kegiatan penegakan hukum akan dimulai dalam Operasi Patuh yang digelar pada 14-27 Juli. Dalam periode ini, Korlantas akan menerapkan sanksi hukum, menggunakan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dan tilang manual.

    “Di 14 Juli di hari Senin sampai dengan 27 Juli kita akan melaksanakan kegiatan Operasi Patuh baru di situ kita akan melaksanakan penegakan hukum baik itu menggunakan tilang, ETLE dan lain-lain termasuk apabila rekan-rekan tahap lanjut melakukan penegakan hukum kejahatan lalu lintas,” sebutnya.

    (rgr/dry)