Jakarta –
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan kelompok Asia-Pasifik menominasikan RI sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah bicara peran yang akan diemban RI jika resmi ditetapkan jadi Presiden Dewan HAM PBB.
“Secara tradisi diplomatik, Indonesia akan menjalankan amanah ini secara bertanggung jawab. Diplomasi Indonesia sudah dikenal luas sebagai memiliki prinsip-prinsip profesionalisme tinggi, adil, serta mengedepankan musyawarah dan mufakat,” kata Reza kepada wartawan, Jumat (26/12/2025).
Reza menilai, untuk menjalankan amanah secara tegas dan konsisten, Indonesia perlu menyadari perhatian Internasional terhadap masalah HAM yang pernah dan tengah dihadapi di dalam negeri. Perhatian itu, kata dia, akan datang dari lembaga pemerintah luar negeri maupun organisasi non-pemerintah.
“Bagi masyarakat internasional, sebuah formula HAM yang berasal dari praktik terbaik negara manapun, termasuk dari Indonesia, hendaknya sudah tuntas, dan tidak menyisakan masalah etika dan hukum yang sekecil apapun,” tuturnya.
“Pemerintah hendaknya meningkatkan kemampuan sinergi antar Kementerian dan Lembaga, termasuk organisasi kemasyarakatan, agar mempercepat penyelesaian atas berbagai masalah HAM di dalam negeri, setidaknya dengan mengupayakan kesepakatan sekecil apapun, namun berbasis musyawarah dan mufakat, dengan tenggat waktu yang disepakati bersama,” imbuhnya.
Teuku Rezasyah, ahli hubungan internasional dari Unpad. (Dok Unpad)
Reza juga memberikan wanti-wanti terkait potensi adanya pembenturan teori dan praktik HAM. Menurutnya, kritik atas HAM bisa dijadikan alat dalam persaingan global.
“Indonesia hendaknya juga memaklumi perbenturan di tingkat teori dan praktik dari HAM itu sendiri, yang berasal dari kalangan negara maju dan negara berkembang. Karena dalam persaingan global di tingkat geo-ekonomi, geo-politik, dan geo-strategi saat ini, kritik atas HAM yang sekecil apapun, dapat dijadikan momentum untuk mengerdilkan perkembangan demokrasi di banyak negara.
Menurut Reza, Indonesia diperkirakan akan kesulitan mensenyawakan idealisme Pancasila, yang mengedepankan kerjasama dan saling pengertian dengan banyak mitra internasional. Sebab, kata dia, apa yang terjadi di lapangan sangat mengedepankan pragmatisme dan kemenangan jangka pendek.
“Hal ini akan teruji dalam kasus-kasus seperti hak hidup masyarakat Palestina di wilayah mereka yang dikuasai Israel, perilaku ICE (Imigrasi dan Bea Cukai, red) di Amerika Serikat yang menyengsarakan masyarakat pendatang, dan juga konflik masyarakat asli melawan perambahan lingkungan hidup di berbagai belahan bumi,” katanya.
Lebih lanjut, Reza berharap amanah Internasional ini dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Menurutnya, RI harus mengambil keputusan nantinya berdasarkan hukum dan etika internasional.
“Bagi pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, amanah internasional ini hendaknya dijalankan dengan sangat bertanggung jawab, yang seluruh proses pengambilan keputusannya dibuat terbuka dan berbasis hukum internasional dan etika internasional yang benar-benar teruji,” katanya.
Reza berharap amanah Internasional ini bisa dijadikan RI untuk mempercepat penyelesaian masalah HAM di dalam negeri. Sebab, menurutnya, keberhasilan menjawab tantangan internasional ditentukan oleh keberhasilan penyelesaian HAM di dalam negeri.
“Tanggung jawab internasional ini hendaknya dijadikan momentum oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penyelesaian masalah-masalah HAM di dalam negeri, terutama sekali yang terjadi akibat kelengahan prosedur di bidang lingkungan hidup,” ucap Reza.
“Keberhasilan Indonesia menjawab tantangan HAM di tingkat dunia sangat ditentukan juga oleh keberhasilan Indonesia menjawab tantangan HAM di dalam negerinya. Untuk itu, Indonesia hendaknya kreatif mendalami praktik-praktik HAM terbaik yang dapat dimunculkan dari kearifan lokal dari ratusan negara sekaligus,” imbuhnya.
Raza memandang, ketika RI menjadi Presiden Dewan HAM PBB nantinya untuk menggandeng kalangan Yahudi di luar Israel untuk menyelesaikan masalah HAM di Pelestina. Ini alasannya.
“Perihal kepongahan Israel, yang telah menjadi kerisauan dunia, Indonesia hendaknya memprakarsai upaya Dewan HAM untuk mengundang berbagai kalangan Yahudi di luar Israel untuk turut berbagi pandangan. Mengingat citra baik Yahudi sebagai masyarakat yang cinta damai, telah dikerdilkan oleh ajaran Zionisme yang sangat menindas HAM masyarakat di kawasan Timur Tengah,” kata dia.
RI Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB
Indonesia resmi dipilih negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM pada 8 Januari 2026.
Jabatan tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, berterima kasih kepada negara-negara anggota APG yang telah menominasikan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Dia berjanji amanah itu akan dijalankan Indonesia dengan kepemimpinan yang adil dan mengedepankan perlindungan HAM bagi semua kelompok.
“Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kelompok Asia-Pasifik yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB 2026,” kata Sugiono dalam unggahan di akun Instagram Menlu RI seperti dilihat, Rabu (24/12).
