Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Dedi Mulyadi Buka Suara soal Aksi Premanisme Proyek di Jabar

    Dedi Mulyadi Buka Suara soal Aksi Premanisme Proyek di Jabar

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi bicara terkait aksi premanisme di Jabar. Menurut Dedi, premanisme di wilayah yang dipimpinnya ini mengakar hingga ke tingkat pemerintah daerah (Pemda).

    Hal tersebut disampaikan Dedi usai menyepakati revitalisasi tambak pantai utara Jawa (Pantura) seluas 20 ribu hektar dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dedi menilai revitalisasi tambak di Jabar merupakan proyek strategis sehingga tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk aksi premanisme.

    “Tugas kita (pemerintah) provinsi adalah, satu, memberikan penjelasan pada publik, ini adalah proyek strategis. Proyek strategis tidak boleh diganggu. Karena biasanya dulu di Jawa Barat kalau dengar proyek (pemahaman) dari mulai kepala desa sampai berbagai komponen adalah duit,” ujar Dedi dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Dukungan Rencana Program Revitalisasi Tambak Pantura di kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Dedi menerangkan berbagai kegiatan yang terkait pembangunan di Jabar ada unsur pemerasan. Untuk itu, Dedi menegaskan proyek pembangunan revitalisasi ini dipastikan tidak ada unsur premanisme.

    Dengan begitu, proyek revitalisasi tambak nantinya bisa menguntungkan para nelayan, mulai dari menjadi pekerja pada kegiatan budi daya, pekerja pengelolaan tambak, serta pekerja pengelolaan hasil produksi.

    “Mobil masuk harus bayar, turunin batu harus bayar, pasang jaring harus bayar. Nah premanisme ini di Jawa Barat ini (harus) habis, selesai, hilang, enggak ada,” tambah Dedi.

    Sebelumnya, pemerintah berencana revitalisasi tambak Pantura selama dua tahun ke depan, dengan total calon tambak seluas 78.550 hektar (Ha). Tahun ini, pemerintah mengejar revitalisasi luasan lahan tambak 20.413,25 Ha di empat kabupaten Jawa Barat, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Dari total lahan ini, di Bekasi terdapat calon tambak seluas 8.188,49 Ha, di Karawang seluas 6.979,51 Ha, di Subang seluas 2.369,76 Ha, dan di Indramayu seluas 2.875,48 Ha yang sebagian besar milik negara dan masuk dalam rencana calon tambak yang akan direvitalisasi.

    (rea/rrd)

  • Bobby Nasution Siapkan Formulasi Tekan Harga Tiket Pesawat dari Kualanamu

    Bobby Nasution Siapkan Formulasi Tekan Harga Tiket Pesawat dari Kualanamu

    Jakarta –

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Afif Nasution telah menyiapkan formulasi untuk menurunkan harga tiket pesawat dari dan menuju Bandara Internasional Kualanamu. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjadikan Kualanamu sebagai pintu gerbang Indonesia wilayah barat.

    Bobby menyampaikan sejak sebelum dilantik sebagai gubernur, ia bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto ingin Kualanamu menjadi bandara utama masuknya wisatawan mancanegara maupun pelancong domestik ke Sumatera Utara.

    “Masih banyak hal yang harus dibenahi. Salah satunya adalah harga tiket pesawat yang masih tergolong sangat tinggi,” ujar Bobby dalam keterangannya, Kamis (26/6/2025).

    Hal tersebut disampaikan Bobby saat meresmikan Autogate dan Lounge PMI (Pekerja Migran Indonesia) bersama Agus di Bandara Kualanamu, Selasa (24/6) yang lalu.

    Ia menambahkan, perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap harga-harga komoditas dan layanan publik, termasuk tiket pesawat, menjadi motivasi bagi pihaknya untuk mencari solusi konkret.

    Bobby mengatakan telah memiliki rumusan strategis yang dapat menurunkan harga tiket, baik untuk rute domestik seperti Jakarta maupun rute internasional.

    Lebih lanjut, Bobby mengungkapkan penurunan harga tiket akan memberikan dampak signifikan terhadap konektivitas dan daya saing Sumatera Utara, baik secara nasional maupun internasional.

    Bobby juga mengapresiasi penambahan fasilitas Autogate dan Pelayanan PMI yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi di bandara tersebut. Menurutnya, peningkatan infrastruktur pelayanan ini sejalan dengan visi untuk menjadikan Bandara Kualanamu sebagai simpul penting dalam pertumbuhan Sumut.

    “Kami ingin Sumut semakin besar dan membanggakan. Dengan kerja sama dan arahan dari Pak Menteri, kami yakin bisa mewujudkannya,” tutupnya.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bahlil Bentuk Ditjen Gakkum, Pejabatnya Eks Jaksa-Polisi

    Bahlil Bentuk Ditjen Gakkum, Pejabatnya Eks Jaksa-Polisi

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memiliki Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Pejabat Ditjen Gakkum diisi unsur penegak hukum seperti Jaksa dan Polisi serta nantinya dari KPK hingga TNI.

    Menteri ESDM Bahlil Lahada menegaskan bahwa pembentukan Ditjen Gakkum ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa di sektor mineral dan batu bara (Minerba) serta minyak dan gas (Migas).

    Selain itu, Bahlil mengatakan pembentukan Ditjen ini juga dilakukan untuk menyelamatkan aset negara demi kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pada Pasal 33 khususnya ayat (3) menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    “Aset negara kita harus selamatkan dan kita kembalikan ke Pasal 33. Jadi kami nggak main-main, kami harus luruskan yang tidak lurus. Yang sudah lurus kita buat tampak lurus. Yang bengkok kita luruskan,” katanya usai pelantikan pejabat tinggi di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Bahlil menjelaskan bahwa Ditjen Gakkum dipimpin oleh Rilke Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) yang mempunyai latar belakangan sebagai Jaksa. Bahlil juga melantik Ma’mun sebagai Direktur Penindakan Pidana di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM yang berasal dari Bareskrim POLRI.

    Tidak hanya itu, akan ada posisi lain seperti Direktur Pencegahan, Penyelesaian Sengketa, serta Penanganan Aset yang akan diisi oleh orang KPK atau TNI.

    “Nanti ada Direkturnya, satu lagi dari KPK. Kita minta. Nanti kita juga ada minta nanti dari TNI, tapi yang sudah pensiun atau yang mempensiunkan diri. Kita tarik semua di sini,” kata Bahlil.

    “Kenapa kita minta ada polisi, ada KPK, ada Jaksa? Supaya sinergi, supaya selesainya mereka, mereka juga langsung lakukan koordinasi lintas institusi supaya cepat urusannya,” tambahnya.

    Tonton juga Video: Bahlil: Keuntungan Hilirisasi Baru Dinikmati Investor-Pemerintah

    (ara/ara)

  • Penjelasan DJP soal Pedagang di Toko Online Bakal Dipajaki

    Penjelasan DJP soal Pedagang di Toko Online Bakal Dipajaki

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan rencana untuk memungut pajak kepada penjual di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dan sejenisnya. Rencana itu sedang dalam tahap finalisasi aturan.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan tujuan memungut pajak kepada pedagang online untuk menyederhanakan administrasi pajak dan menciptakan perlakuan yang adil dengan UMKM offline.

    “Saat ini rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak masih dalam tahap finalisasi aturan oleh pemerintah. Prinsip utamanya adalah untuk menyederhanakan administrasi pajak dan menciptakan perlakuan yang adil antara pelaku usaha UMKM online dan UMKM offline,” kata Rosmauli kepada detikcom, Rabu (25/6/2025).

    Rosmauli menekankan bahwa tidak ada pajak baru yang dibebankan dan pedagang kecil tetap dikecualikan. Penjelasan lebih lengkap akan disampaikan jika aturan sudah terbit.

    “Tidak ada pajak baru yang dibebankan dan pedagang kecil (UMKM) tetap akan dilindungi. Begitu aturannya resmi diterbitkan, kami akan sampaikan secara terbuka dan lengkap kepada publik,” ucap Rosmauli.

    Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan mewajibkan platform e-commerce memungut pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjual. Kriteria pedagang yang dikenakan pajak adalah mereka yang memiliki omzet antara Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun.

    “Dapat diumumkan paling cepat bulan depan,” tulis Reuters berdasarkan sumber.

    Dorong Penerimaan Negara

    Berdasarkan sumber Reuters, rencana itu akan dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Data Kementerian Keuangan menunjukkan pendapatan negara sampai Mei 2025 turun 11,4% (yoy) atau terkumpul Rp 995,3 triliun.

    Sementara itu, industri e-commerce Indonesia sedang berkembang pesat dengan estimasi nilai barang dagangan tahun lalu sebesar US$ 65 miliar dan diharapkan tumbuh menjadi US$ 150 miliar pada 2030, menurut laporan Google, Temasek dan konsultan Bain & Co.

    Perubahan tersebut akan mempengaruhi operator e-commerce seperti TikTok Shop, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli dan Bukalapak. Kebanyakan dari mereka menentang aturan tersebut dengan alasan dapat meningkatkan biaya administrasi dan menjauhkan penjual dari pasar online.

    Indonesia sendiri pernah memperkenalkan peraturan serupa pada akhir 2018 yang mengharuskan semua operator pasar membagikan data penjual dan membuat mereka membayar pajak atas pendapatan penjualan. Aturan itu dicabut tiga bulan kemudian karena reaksi keras dari industri.

    (aid/ara)

  • Hasto Kristiyanto Diperiksa sebagai Terdakwa Kasus Harun Masiku Hari Ini

    Hasto Kristiyanto Diperiksa sebagai Terdakwa Kasus Harun Masiku Hari Ini

    Jakarta –

    Sidang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan kembali digelar hari ini. Hasto akan diperiksa sebagai terdakwa.

    Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2025). Sidang diagendakan pukul 09.00 WIB.

    “Dari penundaan sidang Minggu lalu sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim, besok diagendakan pemeriksaan Terdakwa Hasto,” kata jaksa KPK Takdir Suhan kepada wartawan.

    Hasto diperiksa sebagai terdakwa setelah pemeriksaan saksi dilakukan. Pemeriksaan saksi dan ahli meringankan selesai dilakukan pada Kamis (19/6) lalu.

    Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020.

    Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku standby di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK.

    Jaksa juga mendakwa Hasto menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

    Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Saat Israel Dibikin Pusing Warganya Sendiri

    Saat Israel Dibikin Pusing Warganya Sendiri

    Jakarta –

    Perang 12 hari antara Israel dan Iran berakhir usai gencatan senjata. Namun, pemerintah Israel pusing lantaran menerima ribuan klaim ganti rugi warga yang terdampak perang.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan berakhirnya perang 12 hari dengan Israel. Pengumuman setelah gencatan senjata yang dinilai rapuh dengan Israel.

    Dilansir AFP, Rabu (25/6/2025), Masoud Pezeshkian mengumumkan “berakhirnya perang 12 hari” yang dipaksakan oleh Israel, dalam sebuah pidato kepada rayat Iran yang disiarkan oleh kantor berita resmi IRNA.

    “Hari ini, setelah perlawanan heroik bangsa kita yang hebat, yang tekadnya membuat sejarah, kita menyaksikan terbentuknya gencatan senjata dan berakhirnya perang 12 hari yang dipaksakan oleh petualangan dan provokasi Israel,” kata Pezeshkian.

    Iran siap untuk kembali berunding dengan Amerika Serikat (AS), karena gencatan senjata dalam perang dengan Israel telah tercapai setelah 12 hari serangan yang menghantam fasilitas nuklir republik Islam tersebut.

    Namun, meskipun ia tampaknya menyatakan kesediaannya untuk meninjau kembali perundingan nuklir yang digagalkan oleh serangan mendadak Israel, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan negaranya akan terus “menegaskan hak-haknya yang sah” untuk penggunaan tenaga atom secara damai.

    Lantas, apa saja permintaan warga Israel? Baca halaman selanjutnya.

    Israel Klaim Sudah Capai Tujuan

    Foto: Serangan rudal Iran menghantam kawasan permukiman Be’er Sheva, Israel. Konflik Israel-Iran terus memanas dan menimbulkan korban sipil. (REUTERS/Amir Cohen)

    Pemerintah Israel mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengumpulkan kabinetnya “untuk mengumumkan bahwa Israel telah mencapai semua tujuan Operasi Rising Lion dan banyak lagi”.

    Ditambahkan bahwa mereka telah menghilangkan “ancaman eksistensial ganda” dari program rudal nuklir dan balistik Iran, seraya bersumpah untuk menanggapi dengan tegas setiap pelanggaran gencatan senjata.

    Sementara itu, badan keamanan utama Iran mengatakan pasukan republik Islam itu telah “memaksa” Israel untuk “secara sepihak” mundur. Garda Revolusi juga memuji salvo rudal yang ditembakkan ke Israel pada menit terakhir sebagai “pelajaran bersejarah dan tak terlupakan bagi musuh Zionis”.

    Israel Terima 39.000 Klaim Kompensasi

    Foto: Be’er Sheva, Israel 24 Juni, 2025. (REUTERS/Amir Cohen)

    Meski perang sudah berakhir, Israel kelimpungan. Sebab, Pemerintah Israel menerima hampir 39.000 klaim kompensasi atau permintaan ganti rugi dari warganya untuk kerusakan material secara langsung yang disebabkan oleh serangan-serangan rudal Iran selama lebih dari sepekan terakhir.

    Laporan surat kabar Israel Yedioth Ahronoth, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (25/6/2025), menyebutkan bahwa Dana Kompensasi pada Otoritas Pajak Israel telah menerima sekitar 38.700 klaim kompensasi sejak awal konflik Israel dan Iran pada 13 Juni lalu.

    Di antara klaim kompensasi tersebut, menurut Yedioth Ahronoth, terdapat sekitar 30.809 permintaan ganti rugi untuk kerusakan bangunan, kemudian 3.713 permintaan ganti rugi untuk kerusakan pada kendaraan, dan sebanyak 4.085 permintaan ganti rugi untuk kerusakan pada peralatan serta barang-barang lainnya.

    “Ada perkiraan bahwa ribuan bangunan lainnya mengalami kerusakan, tetapi belum ada klaim kompensasi yang diajukan untuk mereka,” sebut Yedioth Ahronoth dalam laporannya.

    Belum Ada Total Kerugian

    Sementara itu, laporan terpisah situs web Israel Behadrei Haredim menyebutkan bahwa lebih dari 24.932 klaim kompensasi diajukan di area Tel Aviv, sedangkan sebanyak 10.793 klaim kompensasi lainnya diajukan di area kota Ashkelon.

    Sejauh ini, sebut Yedioth Ahronoth, belum ada perkiraan finansial atau besaran total ganti rugi yang diminta warga Israel kepada pemerintahnya.

    Israel, menurut laporan Financial Express, telah menghabiskan sekitar US$ 5 miliar (sekitar Rp 81 triliun) pada minggu pertama serangannya terhadap Iran, yang diklaim bertujuan mencegah Teheran memproduksi senjata nuklir.

    Pengeluaran harian perang oleh Israel mencapai US$ 725 juta (Rp 11,8 triliun), dengan sekitar US$ 593 juta (Rp 9,6 triliun) di antaranya digunakan untuk serangan dan US$ 132 juta (Rp 2,1 triliun) lainnya dialokasikan untuk tindakan defensif serta mobilisasi militer.

    Lihat juga Video Trump: Perang Israel Vs Iran Bisa Meledak Lagi

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bansos Dicabut Mendadak? Ini Penyebab dan Solusinya

    Bansos Dicabut Mendadak? Ini Penyebab dan Solusinya

    Jakarta –

    Kementerian sosial mencabut sekitar 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan kedua tahun ini. Apa alasannya bansos dicabut?

    Keputusan itu diambil setelah Kemensos bersama BPS (Badan Pusat Statistik) dan BKPM (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melakukan verifikasi ulang dan ground check pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memaparkan dari 1,9 juta KPM yang namanya dicabut dari daftar penerima bansos triwulan II 2025 ini, 616.367 KPM di antaranya adalah penerima PKH. Kemudian 1.286.066 KPM lainnya adalah penerima BPNT.

    “Dari hasil ground check kita, bisa kita ketahui di sana ada 1,9 juta lebih yang disebut inclusion error. Mereka semestinya tidak dapat, tapi mereka selama ini mendapatkan bantuan. Ada juga kelompok yang exclusion error, yang mestinya dapat tapi tidak dapat,” terang Gus Ipul dalam konferensi pers Menteri Usai Ratas Terkait Stimulus Ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025) lalu.

    Penyebab Pencabutan Bansos

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan penyebab pencabutan bansos untuk 1,9 juta KPM dari daftar penerima bansos dilakukan setelah karena yang bersangkutan diduga tidak lagi berhak mendapatkan bantuan.

    “Kami juga membersihkan beberapa data yang kita sebut dengan inclusion error, dari 6,9 juta keluarga yang kami lakukan ground check itu ada 1,9 juta yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan. Sehingga dibersihkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional,” paparnya.

    “Dengan demikian dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan II dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” ucap Amalia lagi.

    Sehingga untuk penyaluran bansos pada triwulan II 2025 ini seluruh mengacu pada DTSEN yang sudah diverifikasi pihaknya. Di mana jumlah penerima manfaat PKH dan BPNT saat ini berada di kisaran 16,5 juta KPM.

    Solusi Mendapatkan Bansos

    Sementara bagi masyarakat yang merasa berhak mendapat bantuan ini namun tidak terdaftar, segera daftarkan diri di cek bansos PKH. Berikut ini adalah cara daftar PKH yang bisa kamu lakukan menggunakan HP:

    1. Unduh aplikasi “Cek Bansos” di HP seperti yang dilakukan pada tahap 1 cara cek bansos PKH
    2. Masuk ke “Daftar usulan”
    3. Klik “Tambah Usulan”
    4. Isi data diri yang ingin diusulkan PKH, kemudian pilih jenis bansos PKH
    5. Setelah langkah-langkah di atas, tunggu proses verifikasi dan validasi

    Jika berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang bersangkutan sudah benar berhak mendapatkan bansos, ke depan penerima akan menerima pencairan bantuan.

    Bansos Sempat Gagal Salur

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul melaporkan dari 768.381 KPM yang sempat mengalami gagal salur Bansos karena ada kendala rekening. Dari jumlah itu, sebanyak 405.232 KPM kini sudah berhasil menerima bantuan.

    Ia mengatakan gagal salur bansos ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi yang yang perlu diperbaiki, sehingga perbaikan membutuhkan konsolidasi dengan banyak pihak.

    “Minggu lalu kami sampaikan gagal salur dan proses Burekol, hasilnya hingga hari ini dari 768.381 yang gagal salur, sebanyak 405.232 KPM berhasil diproses salur. Sedangkan 363.149 KPM yang semua penyalurannya melalui Himbara, masih akan terus diperbaiki,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya, Selasa (24/6/2025) kemarin.

    Sementara untuk penebalan bansos sebesar Rp 200 ribu untuk bulan Juni dan Juli bagi 18,3 juta KPM, ia menjelaskan diproses bersamaan dengan penyaluran bansos sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga progresnya sama.

    “Jadi kalau sekarang ini kita sudah lebih dari 14 juta salur regular untuk BPNT atau sembako sebesar Rp600 ribu, ditambah dengan penebalan bansos sebanyak Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, Juni dan Juli, maka setiap KPM BPNT atau sembako menerima Rp1 juta,” paparnya.

    Daftar bansos yang sudah tersalurkan:

    – 8.042.979 KPM PKH (80,43%).
    – 15.159.958 KPM Sembako (82,95%).

    Daftar bansos yang belum tersalurkan:

    – 1.945.399 KPM PKH (19,4%) masih dalam proses buka rekening.
    – 2.723.515 KPM Sembako (14,9%) masih dalam proses buka rekening.
    – 11.622 KPM PKH (0,12%) dan 393.610 KPM Sembako (2,2%) masih dalam proses perbaikan data.

    (igo/fdl)

  • Siap-siap! Pedagang di Shopee-Tokopedia Bakal Kena Pajak

    Siap-siap! Pedagang di Shopee-Tokopedia Bakal Kena Pajak

    Jakarta –

    Beredar kabar platform e-commerce bakal diwajibkan pemerintah memungut pajak dari hasil penjualan para pedagang. Pedagang yang dimaksud adalah mereka yang berjualan di berbagai marketplace seperti Tokopedia, Shopee hingga TikTok Shop.

    Meski belum ada regulasi resminya namun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah mulai mensosialisasikan rencana itu ke pihak marketplace. Regulasi baru diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara. Aturan itu diumumkan paling cepat bulan depan.

    Kabar soal marketplace diwajibkan memungut pajak penjual di e-commerce dibenarkan Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan. Namun Budi belum bisa merinci aturan teknisnya.

    “Sampai saat ini, aturan resminya memang belum diterbitkan, sehingga kami belum bisa memberikan tanggapan secara teknis. Namun, kami memahami bahwa wacana ini sudah mulai disosialisasikan secara terbatas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada beberapa marketplace sebagai bagian dari proses persiapan implementasi,” kata Budi saat dihubungi detikcom, dikutip Rabu (25/6/2025).

    Budi menyatakan siap menjalankan aturan yang berlaku secara patuh. Menurutnya, idEA berkomitmen mendukung ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

    Pada kesempatan itu ia juga menyinggung soal dampak aturan baru yang bakal dirasakan jutaan penjual di e-commerce. Oleh karena itu, kata dia, penting memastikan kesiapan sistem hingga komunikasi memadai kepada para penjual.

    “Jika nantinya platform memang ditunjuk sebagai pemotong pajak untuk penjual orang pribadi dengan omzet tertentu, tentu implementasinya akan berdampak langsung pada jutaan seller, khususnya pelaku UMKM digital. Karena itu, penting bagi kami sebagai ekosistem untuk memastikan kesiapan sistem, dukungan teknis, serta komunikasi yang memadai kepada para seller,” bebernya.

    Sebagai informasi, berdasarkan laporan Reuters, platform e-commerce akan diwajibkan untuk memotong dan menyetorkan pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan penjual yang memiliki omzet tahunan antara Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar.

    Budi lantas meminta kebijakan tersebut diterapkan secara hati-hati dan bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan para pelaku UMKM maupun infrastrukturnya. Ia menekankan pentingnya sosialisasi secara luas kepada masyarakat.

    “Dari sisi asosiasi, idEA mendorong agar kebijakan ini diterapkan secara hati-hati dan bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan para pelaku UMKM, kesiapan infrastruktur baik di sisi platform maupun pemerintah, serta pentingnya sosialisasi yang luas dan komprehensif kepada masyarakat,” sebut dia.

    “Kami percaya bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada pendekatan yang kolaboratif, terencana, dan inklusif agar tidak menimbulkan disrupsi pada pertumbuhan ekosistem digital nasional,” tambah Budi.

    Laporan Reuters menyebut kebijakan ini bertujuan menciptakan persaingan yang setara dengan toko fisik. Namun, aturan tersebut ditentang oleh platform e-commerce. Ada kekhawatiran akan meningkatkan biaya administrasi dan membuat penjual hengkang dari platform mereka.

    Sumber Reuters menambahkan, ada juga denda yang diusulkan untuk pelaporan yang terlambat oleh platform e-commerce. detikcom sudah berusaha menghubungi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan namun belum mendapat respons.

    Indonesia sendiri memperkenalkan peraturan serupa pada akhir 2018 yang mengharuskan semua operator pasar membagikan data penjual dan membuat mereka membayar pajak atas pendapatan penjualan. Aturan itu dicabut tiga bulan kemudian karena reaksi keras dari industri.

    (ily/rrd)

  • Iran Laporkan 627 Orang Tewas Selama Serangan Israel 12 Hari

    Iran Laporkan 627 Orang Tewas Selama Serangan Israel 12 Hari

    Jakarta –

    Iran mengumumkan perang selama 12 hari dengan Israel telah berakhir. Iran mencatat 627 orang tewas dalam serangan Israel.

    Dilansir kantor berita Al Jazeera, Kamis (26/6/2025), Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran mengatakan 627 orang tewas di Iran selama perang 12 hari. Iran juga melaporkan sebanyak 4.870 orang mengalami luka-luka.

    Teheran mencatat jumlah korban tertinggi, diikuti oleh Kermanshah, sedangkan Khuzestan, Lorestan, dan Isfahan melaporkan kerugian yang signifikan, katanya.

    “Saya tidak menghakimi. Saya tidak menggambarkan pemandangan menyedihkan saat anak-anak, ibu-ibu, dan warga sipil yang terluka datang, dan saya serahkan pada hati nurani manusia saat ini,” kata Juru bicara Hossein Kermanpour.

    Sekitar 86,1 persen korban meninggal di tempat kejadian, sementara 13,9 persen meninggal karena luka-luka di rumah sakit.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah mengumumkan berakhirnya perang 12 hari” dengan Israel.

    “Hari ini, setelah perlawanan heroik bangsa kita yang hebat, yang tekadnya membuat sejarah, kita menyaksikan terbentuknya gencatan senjata dan berakhirnya perang 12 hari yang dipaksakan oleh petualangan dan provokasi Israel”, kata Pezeshkian, menurut kantor berita resmi Iran, IRNA.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Serangan AS ke Iran Sangat Berhasil

    Serangan AS ke Iran Sangat Berhasil

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membanggakan AS di KTT NATO, Belanda. Trump memuji keberhasilan serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran.

    “Seperti yang Anda ketahui, akhir pekan lalu Amerika Serikat berhasil melakukan serangan presisi besar-besaran terhadap fasilitas pengayaan nuklir Iran dan itu sangat, sangat berhasil. Itu disebut pemusnahan,” kata Donald Trump dilansir CNN, Kamis (26/6/2025).

    Trump mengklaim tidak ada negara lain yang bisa melakukan hal seperti AS itu. Kata Trump, serangan AS itu telah membuka jalan perdamaian gencatan senjata Iran dengan Israel.

    “Tidak ada militer lain di bumi yang dapat melakukannya, dan sekarang latihan kekuatan Amerika yang luar biasa ini telah membuka jalan bagi perdamaian dengan perjanjian gencatan senjata yang bersejarah,” ujar Trump.

    AS Bom 3 Situs Nuklir Iran

    Seperti diketahui pada Minggu 22 Juni lalu, Donald Trump mengklaim militer AS telah berhasil melakukan serangan terhadap tiga lokasi nuklir Iran. Serangan itu termasuk terhadap fasilitas pengayaan uranium bawah tanah di Fordow.

    “Kami telah menyelesaikan serangan yang sangat sukses terhadap tiga lokasi nuklir di Iran, termasuk Fordow, Natanz, dan Esfahan,” kata Trump seperti disampaikan melalui akun X nya, dilihat Minggu (22/6).

    “Semua pesawat kini berada di luar wilayah udara Iran. Muatan penuh BOM dijatuhkan di lokasi utama, Fordow. Semua pesawat dalam perjalanan pulang dengan selamat,” tuturnya.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini