Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Peringati HUT Bhayangkara, Polres Priok Gelar Lomba PBB-Senam Tongkat

    Peringati HUT Bhayangkara, Polres Priok Gelar Lomba PBB-Senam Tongkat

    Jakarta –

    Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyelenggarakan serangkaian perlombaan, seperti baris-berbaris (PBB), senam tongkat dan borgol dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79. Kegiatan itu digelar di Lapangan Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

    Kegiatan dibuka secara resmi melalui apel dipimpin oleh Kabag SDM Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Kompol Supriyadi dan perlombaan dipimpin langsung oleh Kasatbinmas AKP Sudirman Agus pada Sabtu (28/6/2025). Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing menyampaikan kegiatan itu menjadi wadah untuk membangun solidaritas dan meningkatkan profesionalisme satuan pengamanan (Satpam) di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan rasa disiplin, kekompakan, dan semangat juang yang tinggi bagi para personel Satpam. Ini juga menjadi ajang silaturahmi antara Polri dan para mitra kerja,” ujar AKBP Martuasah.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat utama, di antaranya PS. Kabag Ops Subianto, Kabag SDM Kompol Supriyadi, Kasatbinmas AKP Sudirman Agus, Kaurbinops Satbinmas IPTU Agus Setiarto, Kanitbinkamsa IPTU Hari Prasetyo, Kanitbintibsos IPTU Achmad Mansyurudin, Perwakilan dari Pimpinan Perusahaan, dan Peserta lomba dari 12 perusahaan Satker Satpam.

    Adapun peserta pada lomba PBB, yaitu TPK Koja, Indonesia Power, Pelindo Tower, JICT 1, PNP, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, IPC Terminal Peti Kemas, PT Salim Ivomas, PTP, IKT dan MTI. Sementara peserta lomba senam tongkat dan borgol, yaitu PT Rukindo, IPC Terminal Peti Kemas, PT MAL, PTP, Indonesia Power, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, MTI, PNP, IKT.

    Acara itu diharapkan menjadi agenda rutin dalam memperkuat sinergitas antara Polri dan mitra kerja Satuan Pengamanan di wilayah hukum Pelabuhan Tanjung Priok.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 2 Orang Tewas, 14 Luka-luka

    2 Orang Tewas, 14 Luka-luka

    Jakarta –

    Rusia melancarkan serangan drone ke kota pelabuhan selatan Ukraina, Odesa. Serangan itu menewaskan dua orang dan melukai 14 orang, termasuk anak-anak.

    Dilansir AFP, Minggu (29/6/2025), otoritas setempat menyampaikan Moskow telah meningkatkan serangan drone dan rudal di Ukraina dan pembicaraan damai yang diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik tiga tahun itu telah terhenti.

    “Tim penyelamat menarik jenazah dua orang dari reruntuhan yang tewas akibat serangan drone musuh di sebuah bangunan tempat tinggal,” kata Gubernur Odesa Oleg Kiper di Telegram.

    Serangan malam itu melukai 14 orang, kata Kiper. Ia menyebut tiga di antaranya anak-anak.

    Secara terpisah, pihak berwenang di wilayah Kherson selatan Ukraina mengatakan satu orang tewas dan tiga lainnya terluka dalam serangan Rusia selama sehari terakhir.

    “Pasukan Rusia menargetkan infrastruktur kritis dan sosial serta area permukiman di wilayah tersebut,” kata gubernur Kherson, Oleksandr Prokudin, di Telegram.

    Kementerian pertahanan Rusia mengatakan pada Sabtu bahwa pertahanan udaranya telah menembak jatuh 31 pesawat nirawak Ukraina semalam.

    Moskow juga mengatakan telah merebut desa lain di wilayah Donetsk, yang diklaim Kremlin sebagai bagian dari Rusia sejak akhir 2022.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketua DPD RI Minta Penyelenggara Pemilu Perhatikan Data Pemilih Usai Putusan MK

    Ketua DPD RI Minta Penyelenggara Pemilu Perhatikan Data Pemilih Usai Putusan MK

    Jakarta –

    Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah. Sultan mengingatkan penyelenggara pemilu dan pemerintah agar mengantisipasi dinamika perubahan data pemilih.

    “Pembaharuan data pemilih akan sangat cepat dan menjadi tantangan tersendiri, sehingga membutuhkan upaya yang ekstra bagi penyelenggara. Karena jarak waktu 2 tahun (jadwal pelaksanaan pemilu nasional dan daerah) adalah waktu yang signifikan mempengaruhi jumlah penduduk dan daftar pemilih tetap,” ujar Sultan kepada wartawan, Sabtu (28/6/2025).

    Sultan berharap pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu ini dapat meningkatkan partisipasi politik warga. Selain itu juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Harapannya pemisahan pemilu nasional dan lokal semakin meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat hubungan antara pusat dan daerah. Namun pembuat UU perlu melihat secara hati-hati dan komprehensif dalam menerjemahkan keputusan MK ini ke dalam material UU pemilu,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Sultan mengatakan penyederhanaan, inovasi Pemilu melalui rekayasa konstitusional perlu disesuaikan dengan struktur lembaga politik dan tuntutan kepentingan pembangunan nasional dan daerah. Perlu juga dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi pada beberapa UU yang terkait dengan Pemilu seperti UU MD3.

    “Keputusan MK ini cukup baik dan penting, tidak hanya dalam mengurai persoalan beban kerja para penyelenggara pemilu, tapi juga merupakan momentum untuk menata kembali struktur kekuasaan legislatif kita dalam UU MD3. Karena DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah telah dimasukkan dalam kelompok Pemilu lokal,” terangnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal. MK mengusulkan pemungutan suara nasional dipisah dan diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pemilihan tingkat daerah.

    “Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai,” ujar Ketua MK Suhartoyo mengucapkan Amar Putusan, Kamis (26/6).

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wamen Haji Saudi Apresiasi Kerja PPIH Atasi Ragam Tantangan Haji 2025

    Wamen Haji Saudi Apresiasi Kerja PPIH Atasi Ragam Tantangan Haji 2025

    Jakarta –

    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Arab Saudi Abdul Fattah Mashat mengunjungi kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja Makkah. Abdul Fattah menyampaikan apresiasi atas kinerja PPIH hingga syarikah.

    Kunjungan ini merupakan yang pertama kali petinggi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi ke kantor PPIH. Abdul Fattah didampingi Asisten Deputi Bidang Operasional Haji, Eyad Rahbini dan Koordinator dan Supervisor (Musyrif Aam) Kantor Urusan Haji, Badr al-Sulami.

    Mereka diterima oleh Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi, Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Daker Makkah Ali Mahzumi, serta para Kepala Bidang dan Kepala Sektor Hotel Jemaah Haji Indonesia.

    Abdul Fattah menyampaikan rasa syukur dan ucapan selamat kepada jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Dia mengatakan peningkatan layanan untuk kelancaran haji 2025 merupakan perintah langsung dari Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz dan Putra Mahkota Saudi Pangeran Muhammad bin Salman.

    Abdul Fattah mengatakan ada sejumlah catatan teknis untuk Indonesia selama haji 2025. Dia menyebut beragam kendala yang terjadi telah diatasi dan tak sampai menyebabkan krisis.

    “Catatan tersebut tidak sampai menodai kesuksesan haji tahun ini dan tidak sampai pada tingkat krisis. Semua berhasil dimitigasi dan diantisipasi, berkat koordinasi yang solid antara seluruh pihak, termasuk PPIH Arab Saudi, Kementerian Haji, dan para syarikah layanan,” ujar Abdul Fattah di Makkah seperti dikutip dari keterangan tertulis Kemenag, Sabtu (28/6/2025).

    “Ini harus menjadi perhatian kita semua dalam menyusun langkah-langkah persiapan yang lebih baik di masa mendatang, termasuk dalam penyaringan, pemantauan, dan pendampingan kesehatan jemaah sejak sebelum keberangkatan,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin selama proses penyelenggaraan haji. Dia berharap layanan haji terus ditingkatkan untuk kebaikan jemaah.

    Asisten Deputi Bidang Operasional Haji, Eyad Rahbini, juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama erat PPIH Arab Saudi dan Kementerian Haji. Dia mengatakan masalah seperti satu kloter ditangani bahyak syarikah bisa diatasi lewat koordinasi antara PPIH, Kemenhaj dan syarikah.

    “Catatan teknis lapangan telah ditangani dengan baik sepanjang operasional haji berlangsung,’ ujarnya..

    Koordinator dan Supervisor (Musyrif Aam) Kantor Urusan Haji, Badr al-Sulami, mengatakan ada kelompok kerja lintas sektor untuk persiapan haji 2026 yang akan mulai bekerja pekan depan. Dia berharap persiapan lebih dini dapat membuat pelayanan haji semakin baik.

    “Kelompok kerja ini akan membahas berbagai kebijakan baru dan timeline teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji tahun depan,” tegasnya.

    Ketua PPIH, Muchli M Hanafi, menyampaikan apresiasi kepada Arab Saudi yang melakukan beragam perbaikan pada musim haji 2025. Dia menyebut Saudi sukses menyelenggarakan haji yang aman dan tertib di tengah tantangan global dan regional.

    “Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah kedua negara, khususnya Kementerian Haji dan Umrah Saudi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia,” ujarnya.

    (haf/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 6 WNI dari Iran Tiba di Jakarta, 18 Orang Masih di Azerbaijan

    6 WNI dari Iran Tiba di Jakarta, 18 Orang Masih di Azerbaijan

    Jakarta –

    Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melaporkan bahwa enam warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Iran telah tiba di Jakarta. Enam WNI itu terbang dari Baku, Azerbaijan, dan melakukan beberapa penerbangan transit.

    “Pada hari ini tanggal 28 Juni 2025 telah tiba 6 WNI evacuee dari Iran yang menempuh perjalanan dengan rute Baku-Doha-Bangkok-Jakarta,” kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha dilansir Antara, Sabtu (28/6/2025).

    Judha mengatakan bahwa hingga 28 Juni 2025, Pemerintah Indonesia telah mengevakuasi sebanyak 79 orang yang terdiri dari 78 orang WNI dan satu warga negara Iran.

    Sementara itu, 18 orang sisanya, dari total 97 orang yang dievakuasi dan masih berada di Baku, Azerbaijan, akan dipulangkan secara bertahap pada 28 dan 29 Juni 2025. Lima orang lagi dijadwalkan tiba di Jakarta pada 29 Juni 2025 dengan dua penerbangan berbeda.

    Jumlah orang yang masih berada di Baku yaitu 13 orang dengan jadwal kepulangan esok hari pada 29 Juni 2025 dari Baku. Orang-orang yang dievakuasi pada gelombang terakhir tersebut dijadwalkan tiba di Jakarta pada 30 Juni 2025.

    Judha mengatakan Kemlu berkoordinasi erat dengan Perwakilan RI di negara-negara transit guna memastikan kelancaran dan keselamatan proses evakuasi.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Legislator Desak Revisi UU Perlinkos, Soroti Risiko Konsumen Digital Meningkat

    Legislator Desak Revisi UU Perlinkos, Soroti Risiko Konsumen Digital Meningkat

    Jakarta –

    Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Firnando H Ganinduto, mendorong agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (RUU Perlinkos) segera dibahas dan disahkan. Firnando menilai revisi ini menjadi langkah krusial untuk menghadirkan sistem perlindungan konsumen yang relevan.

    “Undang-undang yang berlaku saat ini, yakni UU Nomor 8 Tahun 1999, sudah berusia lebih dari dua dekade dan lahir di masa ketika e-commerce, fintech, dan transaksi digital belum berkembang seperti sekarang,” ujar Firnando kepada wartawan, Sabtu (28/6/2025).

    “Dengan perubahan pola konsumsi masyarakat dan makin kompleksnya interaksi antara produsen dan konsumen di ruang digital, pembaruan menyeluruh bukan lagi pilihan, tetapi keharusan,” sambungnya.

    Firnando menyoroti meningkatnya risiko yang dihadapi konsumen dalam era digital. Di antaranya, mulai dari pencurian data pribadi, penipuan online, hingga pembajakan produk digital.

    Sebab itu, menurutnya, negara tidak boleh tinggal diam. Dia menilai RUU Perlinkos harus menghadirkan norma hukum yang eksplisit dalam melindungi hak konsumen di ekosistem digital.

    “Konsumen harus dijamin haknya atas perlindungan data pribadi, akses pengaduan digital yang cepat, serta informasi yang transparan dari pelaku usaha. Di sisi lain, platform digital tidak bisa terus bersembunyi di balik status sebagai fasilitator. Mereka harus ikut bertanggung jawab jika ada pelanggaran yang terjadi melalui sistem mereka,” ujarnya.

    “Kami ingin membangun ekosistem perdagangan digital yang tidak hanya efisien, tapi juga adil, aman, dan bertanggung jawab. Revisi UU ini menjadi jawaban konkret atas kompleksitas risiko konsumen hari ini,” jelasnya.

    Selain itu, Firnando menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dalam perlindungan konsumen. Dia menilai saat ini posisi hukum Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) masih belum cukup kuat.

    Firnando mengatakan pihaknya telah berupaya menampung aspirasi publik dalam RUU Perlinkos. Dia berharap revisi RUU Perlinkos dapat segera disahkan dan menjadi legacy regulatif yang kuat bagi generasi mendatang.

    “Ini adalah upaya untuk mewujudkan ekosistem perdagangan nasional yang adil, transparan, dan aman. Perlindungan konsumen harus menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi digital Indonesia,” tuturnya.

    (amw/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kami Panggil Gubernur Sumut Jika Ada Dugaan Terkait Kasus OTT

    Kami Panggil Gubernur Sumut Jika Ada Dugaan Terkait Kasus OTT

    Jakarta –

    KPK menjerat 5 tersangka usai melancarkan 2 operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara (Sumut). KPK juga membuka peluang memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution apabila ada dugaan keterkaitan dalam perkara tersebut.

    Dua OTT yang dimaksud yaitu:

    1.⁠ ⁠OTT terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut
    2.⁠ ⁠OTT terkait proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut

    “Total nilai proyek setidaknya sejumlah Rp 231,8 miliar. KPK masih akan menelusuri dan mendalami proyek-proyek lainnya,” ucap Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).

    Dari 2 OTT itu, KPK menjerat 5 orang tersangka, yaitu:

    1.⁠ ⁠Topan Obaja Putra Ginting (TOP) selaku Kepala Dinas PUPR Sumut
    2.⁠ ⁠Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
    3.⁠ ⁠Heliyanto (HEL) selaku PPT Satker PJN Wilayah I Sumut
    4.⁠ ⁠M Akhirun Efendi Siregar (KIR) selaku Direktur Utama PT DNG
    5.⁠ ⁠M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) selaku Direktur PT RN

    KPK Panggil Gubernur Sumut Jika …

    Dalam jumpa pers tersebut, wartawan menanyakan tentang kedekatan Topan dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Topan pun pernah ditunjuk Bobby sebagai Plt Sekda Kota Medan semasa Pilkada 2024. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengaku akan mendalami hal tersebut.

    “Saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti ke mana uang itu. Kalau nanti ke siapapun, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas atau ke gubernur, ke mana pun itu dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat ke mana saja uang itu bergerak. Nah kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan,” ucap Asep.

    Bahkan, lanjut Asep, tak melulu soal aliran uang. Pemanggilan seseorang ke hadapan penyidik KPK bisa terkait dugaan adanya perintah-perintah tertentu.

    “Tidak harus selalu ada aliran uang termasuk ke gubernur, itu kita akan panggil tentunya. Misalkan hanya ada perintah, perintahkan untuk memenangkan pihak-pihak ini, uangnya belum dapat, tetap kita akan panggil dan kita akan minta pertanggungjawaban. Seperti itu,” ucap Asep.

    (dhn/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Dukung Green Policing Polda Riau, Pemkab Meranti Rancang Perda Mangrove

    Dukung Green Policing Polda Riau, Pemkab Meranti Rancang Perda Mangrove

    Kepulauan Meranti –

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung program Green Policing Polda Riau dengan mengambil langkah strategis. Pemkab Meranti saat ini tengah merancang Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang pengelolaan dan pelestarian ekosistem mangrove.

    “Atas perintah Pak Kapolda kami diminta untuk membuat Perda terkait penanaman pohon di Riau ini. Untuk di Kepulauan Meranti ini kan tanamannya yang paling cocok itu mangrove, jadi sekarang kami tengah merancang Raperda tentang pengelolaan mangrove,” ujar Bupati Kepulauan Meranti H Asmar, saat dihubungi wartawan, Sabtu (28/6/2025).

    Asmar menyampaikan saat ini Raperda tersebut tinggal menunggu pengesahan dari DPRD Kabupaten Meranti.

    “Secepatnya, mungkin Juli ini sudah akan disahkan,” imbuhnya.

    Pembentukan Perda ini menjadi bukti nyata keseriusan daerah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir yang vital, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam upaya konservasi.

    Purnawirawan Polri ini menyampaikan pihaknya mendukung penuh gerakan penanaman pohon yang menjadi salah satu aksi nyata dalam konsep Green Policing yang diterapkan Polda Riau. Dengan terbitnya Perda tentang pengelolaan mangrove ini dapat menjaga sekaligus melindungi kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti dari ancaman abrasi.

    Raperda tersebut mengatur pengelolaan ekosistem mangrove yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat dan menjamin keberadaan serta keberlanjutan fungsi ekosistem mangrove bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

    Lahirnya Perda tersebut nantinya juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas para pihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang sesuai dengan daya dukung Kawasan dan didasarkan pada data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat lokal sekitar Kawasan dalam perencanaan dan implementasi pengelolaan ekosistem mangrove.

    “Tentu kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik adanya Raperda ini sebagai bentuk keseriusan Pemkab Meranti dalam upaya mendukung pelestarian lingkungan hidup yang sejalan dengan program Green Policing yang digagas oleh Pak Kapolda,” kata Aldi.

    (mei/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemensos dan Komdigi Siapkan Internet Cepat untuk Sekolah Rakyat

    Kemensos dan Komdigi Siapkan Internet Cepat untuk Sekolah Rakyat

    Jakarta –

    Kemensos berkolaborasi dengan Komdigi menghadirkan internet cepat untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat. Hal ini ditandai dengan penyerahan bantuan infrastruktur jaringan internet untuk Sekolah Rakyat SMA 19 dan 20 yang berada di UPT Kementerian Sosial.

    Bantuan diserahkan langsung oleh Menteri Komdigi, Meutya Hafid kepada Kementerian Sosial yang diwakili Sekjen Kemensos, Robben Rico di Sekolah Rakyat SMA 20 BBPPKS Yogyakarta, hari ini.

    “Terima kasih Bu Menteri atas support-nya yang luar biasa kepada Sekolah Rakyat. Kita tahu bahwa Sekolah Rakyat ini adalah program Bapak Presiden yang diamanahkan kepada kita semua,” ujar Robben dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/6/2025).

    Dia menjelaskan, salah satu titik yang paling krusial pada Sekolah Rakyat adalah jaringan internet. Karena sesuai arahan Presiden, Sekolah Rakyat didesain sebagai smartschool.

    “Dan itu tergantung dari layanan internet yang diberikan teman-teman Komdigi,” tambahnya.

    Sekolah Rakyat juga akan menggunakan pembelajaran dengan learning management system (LMS). Sehingga membutuhkan akses internet memadai.

    Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Komdigi, Meutya Hafid menyatakan pihaknya menyokong dua hal untuk Sekolah Rakyat, yaitu infrastruktur digital dan komunikasi publik.

    “Jadi Sekolah Rakyat ini juga terkoneksi dengan internet yang baik dan cepat,” kata Meutya.

    Usai proses serah terima bantuan, Meutya juga menyempatkan meninjau sarana dan prasarana Sekolah Rakyat SMA 20 BBPPKS Yogyakarta yang berkapasitas 75 siswa/siswi. Dia mengecek langsung kondisi asrama putra/putri, asrama untuk wali asrama, ruang makan, dan ruang kelas.

    Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis berkonsep asrama yang digagas Presiden Prabowo khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Tujuan dari program ini adalah memberikan akses pendidikan berkualitas dan berkarakter untuk memutus mata rantai kemiskinan.

    Dalam skema pengentasan kemiskinan ini, orangtua siswa juga dilibatkan. Mereka akan mendapat program pemberdayaan dan rumahnya yang tak layak huni bakal diperbaiki.

    Proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat dan melibatkan berbagai pihak, dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dinas sosial daerah, dinas pendidikan, hingga BPS. Seluruh data diverifikasi untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar berhak yang bisa masuk, yaitu anak-anak dari keluarga miskin yang berada di Desil 1 dan 2 data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN).

    Untuk tahap pertama, Sekolah Rakyat di 100 titik dijadwalkan diluncurkan pada tahun ajaran baru mendatang, dengan 9.755 siswa. Selanjutnya, dengan tambahan 100 titik baru sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kemensos menargetkan total siswa yang belajar di Sekolah Rakyat tahun ini mencapai lebih dari 20 ribu orang, didukung oleh 2.180 guru dan 4.069 tenaga kependidikan.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Duo Marquez Berjaya, Bagnaia Kelima

    Duo Marquez Berjaya, Bagnaia Kelima

    Jakarta –

    Sprint Race MotoGP Belanda 2025 sudah berakhir, Sabtu (28/6). Duo Marquez kembali memenangkan perlombaan, sementara Francesco Bagnaia peringkat kelima.

    Ketika lampu start menyala, Fabio Quartararo yang start terdepan langsung tancap gas dan mengambil alih jalannya perlombaan. Pebalap berjuluk El Diablo tersebut dibuntuti Marc Marquez dan Alex Marquez sepanjang putaran pertama.

    Namun, menjelang putaran kedua, Fabio Quartararo harus disalip Marc Marquez. Bahkan, semenit kemudian, pebalap Yamaha itu harus turun ke peringkat ketiga setelah dikejar Alex Marquez.

    Hasil Sprint Race MotoGP Belanda 2025 Foto: dok. Yamaha Motor Racing Srl

    Memasuki putaran ketiga, Quartararo makin kelabakan. Dia kembali turun ke posisi keempat setelah disalip Marco Bezzecchi. Sementara Duo Marquez makin melesat dan menjauh.

    Di saat bersamaan, Francesco Bagnaia sejak putaran pertama masih tertahan di peringkat kelima. Dia terlihat kesulitan masuk ke barisan terdepan. Bahkan, posisinya terus diancam Fabio Diggia yang berada persis di belakangnya.

    Di lap ketujuh, benar saja, Bagnaia berhasil disalip Diggia. Bahkan, gap-nya tembus 0,6 detik di putaran berikutnya.

    Pada beris terdepan, Duo Marquez makin tak tersentuh. Alex terlihat hanya ‘cari aman’ dan membuntuti kakaknya dari belakang. Padahal, di beberapa kesempatan, pebalap satelit Ducati itu mampu melakukan overtake.

    Kejutan terjadi saat balapan tinggal menyisakan tiga lap lagi. Quartararo yang sedang berjuang meraih podium malah mengalami crash di tikungan ke-10. Dia gagal melanjutkan perlombaan.

    Marc Marquez menang Sprint Race MotoGP Belanda 2025. Foto: dok. Ducati

    Hingga akhir perlombaan, praktis tak ada perubahan di barus terdepan. Duo Marquez tetap terdepan, sementara Bezzecchi ketiga dan Diggia keempat. Ini merupakan kemenangan kesembilan Marquez dari 10 Sprint Race yang dijalaninya.

    Berikut Hasil Sprint Race MotoGP Belanda 2025Marc MarquezAlex MarquezMarco BezzecchiFabio DiggiaFrancesco BagnaiaMaverick VinalesPedro AcostaFermin AldeguerFranco MorbidelliBrad BinderJohann ZarcoMiguel OliveiraEnea Bastianini.

    (sfn/lth)