Jakarta –
Myanmar menggelar pemilu pertama usai lima tahun perang saudara. Kepala Junta Myanmar, Min Aung Hlaing, menyampaikan pesan kepada warganya tentang partisipasi pemilih dalam pemilu.
Dilansir AFP, Minggu (28/12/2025), hal itu disampaikan Min Aung Hlaing saat memberikan suara dalam pemilihan umum usai lima tahun pemerintahan militer dan perang saudara.
“Rakyat harus memilih,” kata pria berusia 69 tahun itu kepada para wartawan yang berkumpul.
“Jika mereka tidak memilih, saya harus mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami apa itu demokrasi sebenarnya,” imbuhnya.
Para analis mengatakan ia bisa beralih menjadi presiden setelah pemilu, atau tetap sebagai kepala angkatan bersenjata dan menjadi kekuatan di balik takhta yang tampaknya sipil. Kedua cara tersebut secara efektif akan memperpanjang pemerintahan militer.
Namun, ia menolak berkomentar, ia menggambarkan dirinya sebagai “pelayan publik dan kepala militer’, bukan pemimpin partai politik.
“Saya tidak bisa begitu saja pergi dan meminta untuk menjadi presiden,” katanya.
Jenderal bertubuh mungil itu berada di urutan teratas daftar pemilih di tempat pemungutan suara Zeyathiri, yang didirikan di kompleks resminya di ibu kota Naypyidaw yang luas namun jarang penduduk.
Sejumlah jenderal, perwira, dan pejabat pemerintah tiba di aula berhiaskan emas untuk memberikan suara dalam pemilu.
Sementara sebagian besar mengenakan pakaian sipil, termasuk Min Aung Hlaing, yang pangkat militernya adalah Jenderal Senior, sementara istri mereka mengenakan pakaian formal.
Diketahui, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-militer secara universal diperkirakan akan muncul sebagai kelompok parlemen terbesar dalam pemilihan ini.
Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan peraih Nobel Aung San Suu Kyi yang dipenjara, yang mengalahkan USDP pada pemilu terakhir tahun 2020, telah dibubarkan dan tidak ikut serta.
Klaim Bebas dan Adil
Sementara itu, pengawas hak asasi manusia menuduh militer Junta menindas pihak yang berbeda pendapat dan melancarkan perang terhadap pemberontak yang menantang otoritas mereka tanpa menghiraukan korban sipil.
Min Aung Hlaing mengulangi tuduhannya, yang telah dibantah oleh pengawas internasional, bahwa kemenangan Aung San Suu Kyi pada pemilu sebelumnya disebabkan oleh kecurangan pemilu yang meluas.
“Itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan,” katanya.
“Itulah mengapa kita semua sampai di sini. Saya ingin kalian semua menunggu dan melihat hari ini,” tambahnya.
Min Aung Hlaing juga bersikeras bahwa pemilu hari ini “bebas dan adil”. Ia menambahkan bahwa orang-orang “dapat memilih siapa pun yang mereka sukai”.
Respons PBB
Sementara itu, PBB mengatakan Myanmar membutuhkan pemilu yang bebas, adil, inklusif, dan kredibel atas dimulainya pemilu usai 5 tahun berlangsungnya perang saudara. PBB menekankan pentingnya berjalannya Pemilu yang mencerminkan kehendak rakyat.
“Sangat penting bahwa masa depan Myanmar ditentukan melalui proses yang bebas, adil, inklusif, dan kredibel yang mencerminkan kehendak rakyatnya,” kata PBB di Myanmar.
PBB menambahkan bahwa pihaknya “berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka”.
Halaman 2 dari 2
(yld/knv)
