Jakarta –
Pemerintah berencana untuk menaikkan margin dari Perum Bulog. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan selama ini margin yang didapat Bulog dari pengadaan beras hanya Rp 50/kilogram (Kg).
Zulhas mengatakan rencana menaikkan margin Perum Bulog ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah. Rencananya, pemerintah akan melakukan rapat khusus untuk membahas kenaikan margin tersebut.
“Yang masih menjadi PR, Bulog ini yang jadi andalan kita, terbukti berhasil. Harga gabah sekarang sudah Rp 6.500/kg. Itu berhasil. Penyaluran SPHP juga Bulog, penyerap gabah juga Bulog. Tapi Bulog itu hanya dikasih margin Rp 50. Kalau Rp 50/kg kali Rp 3 juta (ton beras) berapa itu? Rp 150 miliar. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku, ya kan nggak mungkin,” jelasnya.
Pemerintah akan melakukan rapat koordinasi lagi untuk membahas khusus mengenai rencana tersebut. Zulhas mengatakan pemerintah juga akan menyampaikan rencana ini kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP. Kita akan hitung agar nanti beras ini bisa satu harga di seluruh Indonesia. Jangan sampai nanti seluruh seluruh kita jarak 3T, tertinggal, terluar, terdepan itu. Tertinggal, terluar, termiskin, tapi membayar. Nah nanti kita akan rapat berikutnya tahun 2026,” jelasnya.
Ditemui di tempat terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan agar kenaikan margin fee atau keuntungan untuk Bulog menjadi 10%. Usulan ini dipandang sebagai langkah supportif atas beban penugasan publik kepada Bulog yang terus meningkat.
Usulan penyesuaian margin fee ini mengacu pada asas kesetaraan, dengan merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya seperti PLN dan Pertamina yang memperoleh margin fee sebesar 10% dalam menjalankan penugasan pemerintah.
“Nah saya nggak minta penghargaan yang lain-lain, saya cuma minta rewardnya supaya Bulog itu menjadi lebih bagus. Dan saya lihat di BUMN lain itu juga ada rewardnya ada sama, kayak PLN, bahkan Pertamina itu marginnya sampai 10%. Nah saya mengajukan itu margin itu. Kemarin saya udah mengajukan ke Pak Mentan, Pak Mentan sudah setuju, tapi diminta dirapatkan di rakortas (rapat koodinasi terbatas),” kata dia di Kantor Bulog, Jakarta Selatan.
Rizal mengungkapkan margin Bulog sebesar Rp 50/kg telah berlangsung belasan tahun dan tidak ada perubahan. Padahal Bulog memegang peran besar untuk mengendalikan harga di seluruh Indonesia.
“Masa sekian tahun dari 2014 sampai 2025, berarti 11 tahun tidak pernah ada perubahan. Ini malah minus, hampir Rp 900 miliar. Nah itu, makanya kita masih minus Rp 900 miliar, Bayangkan. Ya makanya supaya tidak minus itu, kita minta marginnya dinaikkan,”
Ia menambahkan, apabila usulan kenaikan margin 10% nantinya disetujui, maka diproyeksi margin dari Perum Bulog dapat mencapai Rp 2,1 triliun. Karena selama ini dengan margin pengadaan Rp 50/kg, margin yang didapat hanya Rp 150 miliar dengan kerugian yang diproyeksi mencapai Rp 900 miliar.
Rizal menerangkan kenaikan margin akan dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan negara. Pemanfaatannya diarahkan pada revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
“Nah dengan harapan, dengan naik margin 10% itu bisa sampai Rp 2,1 triliun keuntungannya. Nah Rp 2,1 triliun itu harapannya, pertama bisa untuk beras satu harga dari Sabang sampai Merauke, kedua untuk kemandirian finansial. Karena selama ini mau bangun gudang, atau mau rehab, itu harus ada bantuan dari pemerintah,” jelasnya.
Margin yang didapat Bulog ini merupakan pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada Perum Bulog atas penugasan penyaluran beras baik dari operasi pasar, bantuan pangan hingga bantuan bencana menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Sebelum proses penyaluran CBP, Bulog melakukan pengadaan beras dari petani dengan membeli sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Dalam proses penyerapan setara beras petani, Bulog meminjam moda dari bank-bank BUMN.
Kemudian, masuk ke proses penyaluran melalui berbagai program pemerintah. Namun, margin atau pembayaran yang dilakukan pemerintah ini dilaksanakan belakangan setelah penugasan dilakukan oleh Bulog. Itu sebabnya, jika margin kecil, maka utang serta bunga bank yang terus menumpuk, Bulog berpotensi mencatatkan kerugian.
(kil/kil)
