Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Eks Menteri Perekonomian Kuba Dibui Seumur Hidup karena Spionase

    Eks Menteri Perekonomian Kuba Dibui Seumur Hidup karena Spionase

    Havana –

    Pengadilan tinggi Kuba menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap mantan Menteri Perekonomian negara tersebut, Alejandro Gil Fernandez. Hukuman itu dijatuhkan setelah Gil Fernandez dinyatakan terbukti bersalah atas dakwaan spionase.

    Kasus yang menjerat Gil Fernandez ini tercatat sebagai kasus paling terkemuka terhadap seorang mantan pejabat tinggi di Kuba dalam beberapa tahun terakhir.

    Hukuman penjara seumur hidup itu, seperti dilansir Associated Press, Selasa (9/12/2025), dijatuhkan Mahkamah Rakyat Tertinggi Kuba terhadap Gil Fernandez dalam persidangan pada Senin (8/12) waktu setempat.

    Tidak hanya itu, Mahkamah Rakyat Tertinggi Kuba juga menjatuhkan hukuman kedua terhadap Gil Fernandez, yakni hukuman 20 tahun penjara, setelah dia dinyatakan terbukti bersalah dalam persidangan terpisah atas tindak kejahatan lainnya, termasuk penyuapan, pemalsuan dokumen, dan mengemplang pajak.

    Gil Fernandez menjabat sebagai Menteri Perekonomian Kuba pada tahun 2018 hingga tahun 2024. Sosoknya dianggap sebagai salah satu sekutu terdekat Presiden Miguel Diaz-Canel, hingga Gil Fernandez dicopot dari jabatannya.

    Pada tahun 2019 lalu, dia sempat ditunjuk menempati jabatan Wakil Perdana Menteri (PM) Kuba.

    Beberapa pekan setelah Gil Fernandez dicopot dari jabatannya, sang pemimpin Kuba mengatakan bahwa mantan sekutu dekatnya itu telah melakukan “kesalahan serius” dan menegaskan bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai “kesalahan” tersebut.

    Mahkamah Rakyat Tertinggi Kuba juga tidak memberikan informasi detail apa pun tentang apa yang sebenarnya telah dilakukan Gil Fernandez dan untuk siapa atau untuk negara mana, dia melakukan spionase.

    Hanya disebutkan oleh Mahkamah Rakyat Tertinggi Kuba bahwa Gil Fernandez telah “menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya” untuk keuntungan pribadi dan “menerima uang dari perusahaan-perusahaan asing dan menyuap sejumlah pejabat lainnya”.

    Sejauh ini belum ada tanggapan langsung sang mantan menteri atau pun pengacaranya terkait kasus ini.

    Kasus yang menjerat Gil Fernandez merupakan kasus yang paling disorot di antara para pejabat Kuba yang telah kehilangan jabatannya sejak tahun 2009 silam, ketika Wakil Presiden Carlos Lage dan Menteri Luar Negeri Felipe Perez Roque dipecat.

    Kasus mereka melibatkan kebocoran informasi sensitif, meskipun keduanya tidak dijatuhi hukuman apa pun pada saat itu.

    Gil Fernandez menjadi wajah publik saat reformasi moneter dan keuangan besar-besaran terjadi di Kuba tahun 2021 lalu, yang mencakup upaya untuk menyatuhkan sistem mata uang negara tersebut. Namun Kuba, yang terdampak krisis ekonomi dan kekurangan beberapa produk, mengalami spiral inflasi.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Owner WO Ayu Puspita Dijerat Pasal Penipuan dan Penggelapan

    Owner WO Ayu Puspita Dijerat Pasal Penipuan dan Penggelapan

    Jakarta –

    Polisi menjerat Ayu Puspita dengan pasal penipuan dan penggelapan dalam kasus dugaan penipuan wedding organizer (WO). Ayu sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Pasal 372 dan 378 KUHP,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Selasa (9/12/2025).

    Adapun ancaman hukuman penjara bagi pelaku yang terjerat Pasal 372 KUHP paling lama 4 tahun penjara, sedangkan ancaman hukuman bagi pelaku yang terjerat Pasal 378 KUHP paling lama 4 tahun penjara.

    Budi menjelaskan ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ayu bersama seorang tersangka berinisial D ditahan di Polres Metro Jakarta Utara.

    Sementara itu, ketiga tersangka lainnya digelar perkarakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Hal itu karena lokasi kejadiannya di luar Jakarta Utara.

    WO Terima Uang tapi Tak Sajikan Makanan

    “Kronologinya yaitu WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan acara pernikahan atau resepsi, kemudian pada hari-H tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Salah satu contoh adalah makanan yang harusnya dihadirkan pada saat pesta tersebut tidak datang,” ujar Kombes Erick, Senin (8/12).

    Erick menyebut hal itu membuat para korban mengeluh. Katanya, beberapa orang sudah melaporkan hal serupa ke Polres Jakarta Utara.

    “Sehingga menimbulkan komplain dari para korban, dan korban membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Utara,” jelas dia.

    (rdh/yld)

  • Profil VP Sekretaris SKK Migas yang Meninggal Dunia Usai Kecelakaan Sepeda

    Profil VP Sekretaris SKK Migas yang Meninggal Dunia Usai Kecelakaan Sepeda

    Jakarta –

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) mengumumkan kabar duka, Vice President (VP) Sekretaris SKK Migas, Hudi Dananjoyo Suryodipuro meninggal dunia.

    “Turut berduka cita atas berpulangnya Hudi Dananjoyo Suryodipuro Vice President Sekretaris SKK Migas. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya,” unggah SKK Migas dalam akun Instagram resmi-nya, @skkmigasofficial, Selasa (9/12/2025).

    Hudi Dananjoyo Suryodipuro merupakan pejabat senior SKK Migas dan telah lama berkiprah di dunia migas. Berdasarkan profile profesionalnya, Hudi pernah menjabat sebagai tim Leader Human Resources di Chevron dari Agustus 2005 hingga Oktober 2008.

    Perjalanan karir Hudi di SKK Migas tergolong panjang dan menempati peran-peran strategis. Hudi pernah menempati posis Head of Human Resources di SKK Migas pada 2017 hingga 2023.

    Lalu Hudi mendapat jabatan sebagai Kepala Divisi Program dan Komunikasi pada 2023 hingga Oktober 2025. Pada Oktober 2025, Hudi diangkat sebagai VP Sekretaris SKK Migas.

    Lihat juga Video Gary Iskak Meninggal karena Kecelakaan Motor

    (rea/hns)

  • Perusahaan Besar dengan Market Cap Rp 3 T Bakal IPO Tahun Depan

    Perusahaan Besar dengan Market Cap Rp 3 T Bakal IPO Tahun Depan

    Jakarta –

    PT Mandiri Sekuritas membeberkan rencananya menghantarkan perusahaan mercusuar ke perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun depan. Bahkan, perusahaan yang direncanakan melakukan pencatatan perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) ini diklaim lebih dari kategori lighthouse.

    Diketahui, lighthouse sendiri merupakan istilah untuk perusahaan besar dengan kapitalisasi pasar di atas Rp 3 triliun dan free float minimal 15%. Mandiri Sekuritas menargetkan IPO perusahaan mercusuar ini pada paruh pertama tahun 2026.

    “Lebih dari lighthouse mestinya. Ada yang lebih dari lighthouse. Jadi mungkin tahun depan, makanya menurut saya lebih bagus (IPO tahun depan),” ungkap Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Oki Ramadhana, kepada wartawan di Seribu Rasa, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Namun begitu, Oki tak mengungkap rinci perusahaan mercusuar yang akan IPO tahun depan ini. Pasalnya, rencana pencatatan saham ini masih dalam pembahasan. Adapun Mandiri Sekuritas tahun depan akan membawa beberapa perusahaan IPO.

    Meski demikian, tidak ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dihantarkan IPO lewat Mandiri Sekuritas. Oki sendiri mengaku tidak melihat perusahaan melalui status badan usahanya, baik BUMN maupun swasta.

    “Kita lihat deh tahun depan ya (ada BUMN atau tidak). Tapi ada beberapa sektor yang pasti. Kita kan nggak perlu lihat mau BUMN atau nggak BUMN, yang penting kan fundamentalnya bagus,” jelasnya.

    Oki menambahkan, bursa IPO tahun depan akan lebih menarik karena investor telah memetakan arah kebijakan pemerintah. Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terus menunjukkan pertumbuhan seiring dengan perbaikan fundamental sejumlah emiten. Mandiri Sekuritas berencana membawa 4 hingga 5 perusahaan IPO tahun depan.

    “Kemarin baru transisi, kemudian kita kan baru melihat, “oh ini pemerintahan baru seperti apa.” Kemudian everyone investors sudah mulai comfortable, dan ya geopolitik masih challenging, masih ada uncertainty-nya. Tapi kalau kita liat di pasar modal kita kan maju terus. Fundamental kita bagus semua. Korporasi. Jadi bagus banget,” jelas dia.

    (kil/kil)

  • Prabowo Gelontorkan Rp 210 T buat Swasembada Pangan di 2026, Ini Rinciannya

    Prabowo Gelontorkan Rp 210 T buat Swasembada Pangan di 2026, Ini Rinciannya

    Jakarta –

    Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 210,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Anggaran tersebut melonjak signifikan dibanding alokasi di 2025 yang senilai Rp 144,6 triliun.

    “Anggaran ketahanan pangan 2026 itu sekitar Rp 210,4 triliun. Jadi lebih naik lagi ya dibandingkan 2025,” kata Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Tri Budhianto di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).

    Tri mengatakan peningkatan anggaran tersebut disiapkan untuk mendorong produktivitas pangan, stabilitas harga dan peningkatan kesejahteraan petani ataupun nelayan. Pada akhirnya target swasembada pangan diharapkan dapat tercapai.

    “Anggaran 2026 memang semakin besar karena kita targetnya swasembada pangan. Secara ekosistemnya akan dibuat secara keseluruhan mulai dari hulu sampai hilir,” imbuhnya.

    Dari total anggaran Rp 210,4 triliun tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk produksi sebesar Rp 162,4 triliun. Pemanfaatannya antara lain untuk subsidi pupuk sebanyak 8,8 juta ton senilai Rp 46,9 triliun, lumbung pangan senilai Rp 23,7 triliun berupa cetak sawah dan optimasi lahan 550 ribu hektare (Ha).

    Selanjutnya, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra-panen tanaman pangan sebanyak 42,3 ribu unit, pembangunan 15 bendungan, jaringan irigasi seluas 212 ribu Ha, serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air (SDA) senilai Rp 19,1 triliun.

    Ada juga untuk pengembangan kawasan padi seluas 2,6 juta Ha, bantuan benih-indukan sebanyak 137,6 juta ekor, pembangunan 250 Kampung Nelayan Merah Putih Rp 5,5 triliun, pergaraman nasional seluas 1.000 Ha senilai Rp 1,2 triliun, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 50,7 triliun.

    Kemudian, untuk distribusi dan cadangan pangan sebesar Rp 27,8 triliun. Ini di antaranya untuk pengembangan pelabuhan perikanan terluar/berwawasan lingkungan 5 unit, pembangunan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan, serta cadangan pangan melalui Bulog untuk beras dan gabah sebanyak 3 juta ton dengan nilai Rp 22,7 triliun.

    Sementara itu, untuk sektor konsumsi dialokasikan Rp 6,2 triliun. Ini antara lain untuk bantuan kerawanan pangan bagi 15,5 ribu orang, gerakan pangan murah yang menyasar 38 kelompok masyarakat, serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan anggaran Rp 5,8 triliun.

    “Di 2026 kita ingin tetap mempertahankan, yang kita harapkan dapat mendorong protektivitas, memastikan stabilitas harga juga tetap terjaga, termasuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani ataupun nelayan,” ujar Tri.

    (aid/fdl)

  • Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Dubes Rusia untuk Korut Wafat, Kim Jong Un Ucap Belasungkawa ke Putin

    Pyongyang –

    Duta Besar Rusia untuk Korea Utara (Korut), Alexander Matsegora, yang menghabiskan puluhan tahun bertugas di negara terisolasi itu, meninggal dunia pada akhir pekan. Pemimpin Korut Kim Jong Un menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas kepergian Matsegora.

    Korut telah menjadi salah satu sekutu terdekat Rusia selama invasi dilancarkan oleh Moskow ke Ukraina, dengan Pyongyang mengirimkan pasukan dan persenjataan untuk membantu bertempur melawan pasukan Kyiv.

    Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), mengatakan Matsegora meninggal dunia dalam usia 70 tahun pada 6 Desember. Moskow menyebut Matsegora telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk meningkatkan hubungan antara Kremlin dan Pyongyang.

    Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Matsegora sebagai “pria brilian dan berbakat” yang “mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengabdi tanpa pamrih kepada tanah airnya”.

    Matsegora menjadi Dubes Rusia untuk Korut sejak tahun 2014, setelah sebelumnya menjabat sebagai penasihat di Kedutaan Besar dan menjabat wakil kepala untuk Departemen Asia pada Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Selama Matsegora menjabat, hubungan kedua negara menghangat ke level yang belum pernah ada sebelumnya sejak era Uni Soviet. Tahun lalu, Putin mengunjungi Pyongyang untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir.

    Kim Jong Un, menurut kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), menyampaikan belasungkawa kepada Putin atas “kematian mendadak” sang Dubes Rusia.

    Kim Jong Un menyebutnya sebagai “peristiwa memilukan dan kehilangan yang besar”, terutama karena terjadi ketika hubungan bilateral kedua negara memasuki “fase bersejarah yang krusial”.

    Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son Hui, dalam pernyataan terpisah memuji Matsegora sebagai “kawan yang berharga” dan “diplomat veteran dengan bakat serba bisa dan sahabat dekat rakyat DPRK” — merujuk pada nama resmi Korut, Republik Rakyat Demokratik Korea.

    Selama periode Soviet, Matsegora menangani hubungan dagang antara Uni Soviet dan Korut. Otoritas Moskow belum mengumumkan siapa yang akan menggantikan Matsegora.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kemenhub Minta Maskapai Diskon Tiket Pesawat ke Wilayah Bencana

    Kemenhub Minta Maskapai Diskon Tiket Pesawat ke Wilayah Bencana

    Jakarta –

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan kepada maskapai penerbangan untuk memberikan diskon khusus kemanusiaan untuk penerbangan dari dan ke daerah-daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Diskon diberikan selama masa pemulihan bencana.

    Ditjen Perhubungan Udara juga mengingatkan agar maskapai bisa menjaga harga tiketnya tetap wajar untuk penerbangan dari dan ke daerah terdampak bencana. Jangan sampai ada kenaikan yang terlalu tinggi untuk penerbangan di daerah bencana.

    “Kami mendorong agar maskapai dapat menjaga tarif tetap wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Serta, apabila dimungkinkan, memberikan tarif khusus atau diskon kemanusiaan selama masa pemulihan bencana,” kata Dirjen Perhubungan Udara Lukman F Laisa, dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).

    Sebagai langkah responsif, Lukman juga mengimbau kepada seluruh maskapai untuk dapat melakukan penambahan kapasitas layanan ke daerah bencana untuk memudahkan mobilisasi orang ataupun logistik dalam masa pemulihan bencana.

    Hal ini dapat dilakukan melalui pembukaan rute baru maupun penambahan frekuensi penerbangan pada sejumlah rute penting di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang terdampak bencana.

    “Secara khusus, peningkatan kapasitas di wilayah Aceh sangat diperlukan pada rute-rute tujuan Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Kualanamu,” sebut Lukman.

    Lebih lanjut Lukman menyampaikan pihaknya membuka ruang bagi maskapai untuk menyampaikan tanggapan dan pengajuan penambahan kapasitas penerbangan sesuai regulasi, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan armada dan sumber daya manusia yang tersedia.

    “Ditjen Hubud berkomitmen untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan selama masa tanggap darurat, serta terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi kelancaran operasional penerbangan di wilayah terdampak,” tutup Lukman.

    Lihat juga Video: Jelang Nataru, Pemerintah Beri Diskon Tiket Pesawat

    (acd/acd)

  • BYD Tiga Besar, Geser Mitsubishi, Honda, Suzuki

    BYD Tiga Besar, Geser Mitsubishi, Honda, Suzuki

    Jakarta –

    BYD berhasil masuk posisi tiga besar penjualan mobil di Indonesia per November 2025. BYD unggul dari Mitsubishi, Suzuki, dan Honda!

    Berdasarkan data wholesales (distribusi pabrik ke dealer) Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), BYD mencatatkan angka penjualan 9.481 unit per November 2025. Angka itu turun dari bulan Oktober yang menyentuh 10.593 unit.

    Meskipun turun, angka itu masih cukup buat BYD untuk bertengger sebagai mobil ketiga terlaris di Indonesia per November 2025. Hasil ini mengulangi kesuksesan yang sama pada bulan sebelumnya.

    BYD unggul dari beberapa merek Jepang yang sudah lama berjualan di Indonesia. Capaian bulan November itu bikin BYD unggul dari Mitsubishi dengan torehan 7.402 unit, Suzuki sebanyak 6.102 unit, dan Honda mencatatkan penjualan 3.032 unit.

    Posisi teratas masih dikuasai oleh Toyota. Raksasa mobil di Indonesia itu menjual 21.642 unit. Naik 5,27 persen dari sebelumnya yang menyentuh penjualan 20.559 unit.

    Daihatsu mengekor sebagai runner up. Daihatsu mencatat penjualan 11.684 unit pada bulan ini.

    Hal yang sama masih tercermin dari retail sales (distribusi dealer ke konsumen). Posisi lima besar mobil terlaris per November 2025 secara berurutan ditempati oleh Toyota, Daihatsu, BYD, Mitsubishi, Suzuki, dan Honda.

    Wholesales secara total sebanyak 74.252 unit terdistribusi pada November 2025. Angka tersebut naik 0,32 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 74.014 unit.

    Angka retail sales juga mengalami tren positif. Penjualan November 2025 tembus 79.310 unit. Angka tersebut naik 6,1 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang menyentuh 74.720 unit.

    Bulan November tahun ini merupakan penjualan tertinggi sepanjang 2025. Namun nampaknya penjualan otomotif nasional tidak akan tembus 800 ribu unit hingga akhir tahun.

    Secara kumulatif, wholesales Januari-November 2025 mencapai 710.084 unit. Sebagai pembanding, periode yang sama tahun lalu bisa tembus 785.917 unit. Artinya ada penurunan pasar sebesar 9,6 persen.

    Kemudian retail sales, angkanya bisa tembus 739.977 unit selama 11 bulan tahun ini. Padahal periode yang sama tahun lalu itu tembus 807.586 unit.

    Sebagai catatan, penjualan mobil di Indonesia sempat ditargetkan tembus 900 ribu unit selama 2025. Namun, Gaikindo melakukan revisi angka menjadi 780 ribu unit.

    Wholesales merek mobil terlaris per November 2025

    1. Toyota: 21.642 unit
    2. Daihatsu: 11.684 unit
    3. BYD: 9.481 unit
    4. Mitsubishi: 7.402 unit
    5. Suzuki: 6.102 unit
    6. Honda: 3.031 unit
    7. Isuzu: 2.556 unit
    8. Mitsubishi Fuso: 2.418 unit
    9. Wuling: 1.703 unit
    10. Hino: 1.667 unit
    11. Hyundai: 1.303 unit
    12. Chery: 1.211 unit

    Retail sales merek mobil terlari per November 2025

    1. Toyota: 24.268 unit
    2. Daihatsu: 12.750 unit
    3. BYD: 8.243 unit
    4. Mitsubishi: 7.020 unit
    5. Suzuki: 6.096 unit
    6. Honda: 5.505 unit
    7. Isuzu: 2.723 unit
    8. Mitsubishi Fuso: 2.515 unit
    9. Wuling: 1.778 unit
    10. Hino: 1.738 unit
    11. Chery: 1.404 unit
    12. Hyundai: 1.305 unit

    (riar/rgr)

  • Ini 4 Perusahaan Diduga Picu Banjir di Sumatera yang Disegel, Ada BUMN!

    Ini 4 Perusahaan Diduga Picu Banjir di Sumatera yang Disegel, Ada BUMN!

    Jakarta –

    Sebanyak empat perusahaan disegel karena diduga menjadi penyebab bencana banjir di Sumatera. Keempat perusahaan tersebut beroperasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru.

    Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI Diaz Hendropriyono mengatakan, pihaknya melakukan pemanggilan terhadap 8 perusahaan. Dari jumlah tersebut, empat perusahaan telah diperiksa kemarin dan disegel, sedangkan sisanya menyusul.

    “Ada 4 perusahaan yang sudah dipasang segel Papan Pengawasan dan PPLH Line,” kata Diaz kepada wartawan, Selasa (9/12/2025) dikutip dari detikNews.

    Berikut profil keempat perusahaan tersebut.

    1. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

    PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Perkebunan yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil komoditas perkebunan.

    Mengutip dari laman resmi perusahaan, PTPN III memiliki luas area lahan 1.181.751,03 Hektare (Ha). Adapun total area yang ditanami milik PTPN sebesar 817.536 Ha, terdiri dari komoditi kelapa sawit, karet, teh, tebu, kopi, kakao, tembakau, kayu dan hortikultura.

    Kelapa sawit merupakan komoditas utama dengan luasan 733.378 ha yang terdiri atas 560.078 ha kebun sendiri dan 202.210 ha plasma. Perkebunannya tersebar di seluruh Indonesia melalui anak usaha Perkebunan Nusantara Grup.

    PTPN III terbentuk sebagai holding berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal negara ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III.

    Aturan ini berisi langkah restrukturisasi holding BUMN perkebunan, mengalihkan saham mayoritas pemerintah di PTPN I, II, IV-XIV menjadi 10% kepemilikan, dan menjadikan PTPN III sebagai induk holding dengan penyertaan modal negara yang jauh lebih besar.

    Susunan direksi PTPN III saat ini terdiri atas Direktur Utama Denaldy Mulino Mauna, Direktur Produksi dan Pengembangan Rizal H Damanik, Direktur SDM dan Umum Endang Suraningsih, Direktur Bisnis Ryanto Wisnuardhy, Direktur Aset Agung Setya Imam Effendi, serta Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko M Iswahyudi.

    2. PLTA Batang Toru

    Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru merupakan sebuah proyek Independent Power Producer (IPP) dengan kapasitas 510 megawatt (MW) di Sungai Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

    Berdasarkan berbagai sumber, PLTA Batang Toru dioperasikan oleh Perusahaan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE). Proyek ini merupakan PLTA run-of-river terbesar di Sumatera, direncanakan selesai 2025 dan beroperasi 2026.

    Dampak pembangunan PLTA Batang Toru diperkirakan akan menyedot ribuan tenaga kerja. Selain itu, pembangkit listrik berkapasitas 510 MW ini, akan berkontribusi sekitar 15% pada beban puncak Sumatera Utara dan menjadi pengganti sumber listrik yang berasal dari diesel maupun gas.

    Kepemilikan saham perusahaan patungan NSHE, antara lain PT Dharma Hydro Nusantara (DHN) sebesar 52,82%, PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) 25%, dan Fareast Green Energy Pts Ltd (Singapura) sebesar 22,18%. Struktur ini melibatkan pemain lokal dan internasional, dengan keterlibatan Bank of China sebagai investor.

    3. PT Agincourt Resource

    PT Agincourt Resources (PTAR) adalah perusahaan tambang yang bergerak dalam kegiatan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan mineral menjadi emas dan perak batangan. Perusahaan mengoperasikan Tambang Emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

    PTAR saat ini dimiliki oleh PT Danusa Tambang Nusantara (95%) dan sisanya pemerintah daerah. Adapun PT Danusa Tambang Nusantara sendiri adalah anak usaha PT Pamapersada Nusantara dan PT United Tractors Tbk, member of Astra.

    Mengutip laman resmi perusahaan, Tambang Emas Martabe, beroperasi di lahan seluas 646,08 hektar per Desember 2024. Sejak produksi dimulai pada 24 Juli 2012, tambang ini telah memproses lebih dari 6 juta ton bijih setiap tahunnya, menghasilkan lebih dari 200.000 ons emas dan 1-2 juta ons perak setiap tahunnya.

    Tambang Emas Martabe beroperasi berdasarkan Kontrak Karya (KK) berdurasi 30 tahun dengan Pemerintah Indonesia. Luas wilayah konsesi awalnya 6.560 km² pada tahun 1997, dan telah diperluas menjadi 130.252 hektar (1.303 km²), meliputi Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Mandailing Natal.

    Pada Juni 2025, sumber daya mineral tambang tersebut diperkirakan sebesar 6,4 juta ons emas dan 58 juta ons perak, sementara cadangan bijih dihitung sebesar 3,56 juta ons emas dan 31 juta ons perak.

    Kegiatan eksplorasi untuk mengidentifikasi sumber daya dan cadangan tambahan terus dilakukan setiap tahun, tidak hanya di area Martabe, tetapi juga dilakukan pada area regional. Sepanjang tahun 2023, Perusahaan melakukan pengeboran 53.900 meter dengan biaya US$ 272 per meter.

    4. PT Sago Nauli

    PT Sago Nauli adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit perintis di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, yang beroperasi sejak 1997. Perusahaan dikenal dengan model kemitraan Pola Perkebunan inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans).

    Mengutip laman resmi perusahaan, PT Sago Nauli memiliki kurang lebih sekitar 830 orang karyawan. Perusahaan mengelola 2.392 Ha kebun inti dan 6.114 Ha plasma melalui kemitraan dengan 7 KUD.

    Perusahaan juga memiliki Pabrik Kelapa Sawit yang berlokasi di Desa Sinunukan II, Kec Sinunukan, Kab Mandailing Natal yang hingga saat ini mengolah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dengan kapasitas 60 ton TBS/jam.

    Tidak begitu banyak informasi yang beredar tentang struktur manajemen perusahaan. Dalam unggahan akun Instagram resminya @sagonauli.official pada Desember 2024 silam, tercantum bahwa PT Sago Nauli dimiliki oleh Igansius Sago, sedangkan posisi Direktur Utama diisi oleh H Nur Kholis.

    Lihat juga Video: Operasional 4 Perusahaan Disetop Menyusul Temuan Kayu Banjir Sumatera

    (acd/acd)

  • Sebut Bangun PLTN Jadi Keharusan, DEN: Bukan Lagi Opsi Terakhir

    Sebut Bangun PLTN Jadi Keharusan, DEN: Bukan Lagi Opsi Terakhir

    Jakarta –

    Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) bukan lagi pilihan terakhir dalam arah kebijakan energi nasional. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang menggantikan PP 79 Tahun 2014.

    Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Sekretariat Jenderal DEN Yunus Saefulhak menjelaskan dalam Grand Strategy untuk meningkatkan kedaulatan, Kemandirian dan ketahanan energi dalam transisi energi. Pemerintah kini akan memaksimalkan energi baru dan terbarukan, dan mulai penggunaan energi nuklir untuk menyeimbangkan dan mencapai target dekarbonisasi.

    “Saya kira memang bukan lagi sebagai last option (opsi terakhir) tetapi dia sebagai apa namanya penyeimbang ya di dalam target dekarbonisasi sektor energi. Artinya, nuklir sudah menjadikan hal yang harus, dan kemudian juga hidrogen, amonia, artinya energi-energi baru itu akan dikembangkan,” katanya dalam acara Outlook Energi Indonesia 2026 di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Selanjutnya, Yunus menyampaikan pemerintah juga akan meminimalkan penggunaan energi fosil, dan mengoptimalkan penggunaan gas sebagai transisi.

    “Artinya gas sampai tahun 2060 akan diupayakan untuk meningkat terus,” katanya.

    Adapun Yunus DEN menjelaskan bahwa target bauran EBT saat ini juga disesuaikan agar lebih realistis. Dalam kebijakan sebelumnya, target EBT ditetapkan 23% pada 2025 dan 31% pada 2050.

    Namun dalam PP 40/2025, target tersebut mengalami penyesuaian, di mana target EBT pada 2030 mencapai 19-23%. Kemudian pada 2026 sebesar 70-72%.

    “Kemudian saya kira pendanaan tidak hanya dengan APBN tetapi juga APBD serta juga sumber lain yang sah tentunya baik nasional maupun internasional,” katanya.

    (eds/eds)