Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Purbaya Mau Demutualisasi Bursa, Struktur Baru Mulai Digodok

    Purbaya Mau Demutualisasi Bursa, Struktur Baru Mulai Digodok

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini rencananya dilakukan mulai tahun depan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengatakan pihaknya masih mengkaji struktur baru usai demutualisasi bursa dilakukan. Penyesuaian struktur baru ini berkiblat ke negara-negara yang telah melakukan demutualisasi terhadap struktur pasar modal.

    “Kami saat ini sedang membentuk kajian, sedang menyiapkan kajian bagaimana struktur organisasi daripada bursa pasca-demut dengan membandingkan bursa yang lain,” ungkap Iman dalam konferensi persnya di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

    Kajian struktur baru setelah demutualisasi ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi BEI. Ke depan, hasil kajian ini akan kembali dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkeu.

    “Kami mencoba menyampaikan kajian struktur terbaik yang nantinya mungkin akan kami diskusikan dengan OJK maupun Departemen Keuangan. Jadi tadi sampaikan bahwa kajian ini kami lakukan untuk membantu, men-support Departemen Keuangan maupun OJK terkait dengan struktur terbaik, di mana demut yang terjadi di negara-negara lain,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, menilai demutualisasi dilakukan untuk membenahi tata kelola pasar modal, konflik kepentingan, dan meningkatkan profesionalisme.

    “Jadi itu hal yang baik dan sekarang prosesnya sedang berlangsung, RPP-nya sedang diproses oleh pemerintah,” jelasnya.

    Sebagai informasi, rencana demutualisasi BEI diklaim sebagai bagian dari implementasi UU P2SK. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin sebelumnya menjelaskan demutualisasi ini membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan.

    Masyita menjelaskan, langkah ini bukan hal baru yang dalam upaya pengembangan pasar modal. Pasalnya di bursa dunia, demutualisasi ini sudah dilakukan seperti di Singapura, Malaysia, dan India. Transformasi ini memungkinkan tata kelola bursa menjadi lebih profesional dan lincah dalam merespons dinamika sistem keuangan global.

    Struktur demutualisasi diharapkan mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga dapat meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.

    “Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ungkap Masyita dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/11/2025).

    Tonton juga video “Canda Purbaya Bilang BNPB Pelit saat Bahas Dana Penanganan Bencana”

    (kil/kil)

  • Gagang Pintu Mobil Model Elektrik Dilarang di China Mulai 2027, Ini Sebabnya

    Gagang Pintu Mobil Model Elektrik Dilarang di China Mulai 2027, Ini Sebabnya

    Jakarta –

    Pemerintah China mengambil langkah tegas terkait keselamatan kendaraan dengan melarang penggunaan gagang pintu elektrik mulai 2027. Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya kasus kecelakaan fatal, di mana penumpang maupun petugas penyelamat kesulitan membuka pintu mobil setelah tabrakan terjadi.

    Kebanyakan mobil buatan China dibekali gagang pintu model pop-up atau retractable. Gagang pintu ini memang bikin tampilan mobil jadi terlihat clean, karena tersembunyi rata dengan bodi mobil dan akan muncul otomatis jika pintu ingin dibuka.

    Namun di sisi lain, gagang pintu model ini juga memiliki risiko sendiri. Dalam beberapa kasus kecelakaan, gagang pintu model ini menghambat proses evakuasi korban sebab pintu tidak bisa dibuka akibat sistem elektrik lumpuh.

    Gagang pintu elektrik sendiri memang sudah menjadi ciri khas desain mobil listrik modern di China. Model-model seperti Tesla Model S dan BYD Seal memakai gagang pintu jenis ini, begitu pula pada Tesla Model 3 dan Tesla Model Y. Desain ini diklaim membantu aerodinamika demi menambah jarak tempuh kendaraan listrik.

    Disebut-sebut, keuntungan aerodinamika dari gagang pintu elektrik yang rata berupa pengurangan hambatan udara sekitar 0,005-0,01 koefisien drag, atau bisa menghemat sekitar 0,6 kWh per 100 km.

    Tapi sejak 2024, keluhan terhadap gagang pintu jenis ini terus meningkat. Selain bermasalah setelah tabrakan, mekanismenya juga kerap macet saat cuaca dingin ekstrem.

    Sejumlah kecelakaan serius turut memperkuat urgensi aturan ini. Pada Oktober lalu misal, seorang penumpang tewas dalam kecelakaan di Chengdu karena pintu mobil tidak bisa dibuka dari luar. Insiden serupa juga menewaskan tiga orang di Tongling. Media Sixth Tone melaporkan, kedua kecelakaan tersebut melibatkan Xiaomi SU7 Ultra.

    Mengutip Carscoops, berkaca dari faktor-faktor tersebut, pemerintah China akan mewajibkan seluruh kendaraan memiliki gagang pintu interior dan eksterior dengan fungsi pelepas mekanis. Artinya, pintu mobil tetap bisa dibuka secara manual meskipun aliran listrik terputus atau kendaraan mengalami kerusakan berat akibat kecelakaan.

    Sinyal perubahan regulasi ini pertama kali muncul pada pertengahan Desember, saat Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China memasukkan aturan tersebut ke dalam rancangan peraturan terbaru.

    Dalam beleid itu disebutkan, seluruh kendaraan penumpang dengan bobot di bawah 3,5 ton wajib memastikan sistem pembukaan pintu tetap berfungsi secara mekanis usai kecelakaan.

    Larangan ini diprediksi berdampak global. China kini menjadi eksportir mobil terbesar dunia, sehingga perubahan desain di pasar domestik kemungkinan besar akan ikut diterapkan pada model ekspor. Bahkan, produsen Barat yang berjualan di China diyakini bakal menyesuaikan desain global mereka demi efisiensi produksi dan kepatuhan regulasi.

    (lua/dry)

  • Resmi Berlaku di Singapura, Pelaku Scam Online Dihukum Cambuk 24 Kali

    Resmi Berlaku di Singapura, Pelaku Scam Online Dihukum Cambuk 24 Kali

    Singapura –

    Hukuman cambuk untuk pelaku scam atau penipuan di Singapura resmi berlaku pada Selasa (30/12) waktu setempat. Berdasarkan undang-undang yang mengatur hukuman tersebut, setiap pelaku scam di Singapura menghadapi hukuman cambuk wajib hingga 24 kali untuk kasus-kasus serius.

    Otoritas Singapura, seperti dilansir AFP, Selasa (30/12/2025), meningkatkan upaya pemberantasan sindikat penipuan setelah mencatat kerugian signifikan akibat serangkaian kasus-kasus penipuan, terutama scam online.

    Kementerian Dalam Negeri Singapura menyatakan bahwa “memerangi penipuan merupakan prioritas nasional utama”.

    Menteri Negara Senior Singapura untuk Urusan Dalam Negeri, Sim Ann, menuturkan kepada parlemen bulan lalu bahwa Singapura — negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara — mengalami kerugian lebih dari SG$ 3,7 miliar atau setara Rp 48,3 triliun akibat rentetan kasus penipuan dari tahun 2020 hingga paruh tahun pertama pada tahun 2025 ini.

    Sekitar 190.000 kasus penipuan, sebut Sim Ann, telah dilaporkan selama periode tersebut.

    Hukuman cambuk untuk pelaku scam merupakan bagian dari bagian dari amandemen terhadap undang-undang pidana yang disahkan di parlemen Singapura pada November lalu. Hukuman cambuk ini akan diberlakukan di atas hukuman lainnya seperti hukuman penjara dan hukuman denda.

    “Iya, mulai berlaku hari ini, 30 Desember 2025,” kata Kementerian Dalam Negeri Singapura kepada AFP.

    Dalam pernyataan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Singapura menyatakan bahwa para pelaku scam dan anggota sindikat scam atau perekrutnya “akan menghadapi hukuman cambuk wajib minimal enam kali, hingga maksimal 24 kali”.

    Sedangkan mereka yang membantu para pelaku scam, termasuk yang disebut “kurir uang” yang menawarkan rekening bank atau kartu SIM, menurut Kementerian Dalam Negeri Singapura, akan menghadapi “hukuman cambuk opsional” hingga 12 kali.

    Beberapa tahun terakhir, otoritas Singapura meningkatkan upaya pendidikan publik dalam melawan penipuan, termasuk membuka saluran telepon nasional. Pada tahun 2020, pemerintah memperkenalkan aplikasi ScamShield yang memungkinkan para pengguna memeriksa panggilan, situs web, dan pesan mencurigakan.

    Pusat-pusat scam online, yang memikat warga negara asing untuk bekerja guna menipu orang dengan penipuan asmara online dan investasi kripto, telah berkembang pesat di seluruh Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir ini.

    Lihat juga Video ‘Penggerebekan Besar-besaran Markas Scam di Myanmar, 1.600 WNA Dibekuk’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Kalau Bisa Dihabiskan Tahun Ini

    Kalau Bisa Dihabiskan Tahun Ini

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih ada Rp 1,51 triliun dana tanggap darurat atau dana siap pakai untuk cadangan bencana. Dana tersebut dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Purbaya mengatakan tahun ini BNPB sudah meminta tambahan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun yang di antaranya untuk pemulihan bencana Sumatera. Masih ada Rp 1,51 triliun lagi dana siap pakai yang bisa diajukan.

    Ia mewanti-wanti agar pengajuan jangan sampai dilakukan tahun depan. Karena konsekuensinya akan hangus dan akan menjadi pengurangan terhadap dana tersebut.

    “Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp 1,51 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair pak. Uangnya ada, tinggal dipercepat, kalau bisa besok atau hari ini (diajukan), biar besok bisa dicairkan. Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi saya mau habis, (kalau) hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurangan. Jadi kalau bisa dihabiskan tahun ini ada Rp 1,51 triliun,” kata dia dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana, Selasa (30/12/2025).

    Purbaya juga meyakini anggaran tersebut bisa digunakan untuk pemenuhan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di lokasi bencana Sumatera.

    “Termasuk yg dari PU huntara, juga komunikasi dengan mereka, kami percepat. Tapi cuma tinggal 1 hari, anda sanggup?” ujar dia sembari berkelakar.

    Dalam kesempatan itu, Purbaya menyesalkan kenapa pengajuan penambahan anggaran lambat dan sedikit. Padaha berdasarkan perhitungannya penambahan bisa dilakukan lebih banyak dan anggaran negara siap.

    “Saya agak menyesal pertemuannya baru sekarang, harusnya kalau sebelumnya bisa saya percepat. Karena selama ini saya nunggu, saya selalu heran kenapa permintaan tambahannya lambat dan sedikit. Hitungan saya sih lebih besar dari itu tapi kan karena saya memang di belakang ya kita tunggu. Jadi mungkin itu bisa dipercepat kalau mau,” ujar dia.

    Tonton juga video “Canda Purbaya Bilang BNPB Pelit saat Bahas Dana Penanganan Bencana”

    (ada/kil)

  • Kemenkes Ungkap 5 Penyakit dengan Kasus Tertinggi Sepanjang 2025, ISPA Nomor 1

    Kemenkes Ungkap 5 Penyakit dengan Kasus Tertinggi Sepanjang 2025, ISPA Nomor 1

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap lima penyakit dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang tahun 2025 berdasarkan sistem surveilans nasional. Data ini menunjukkan bahwa penyakit infeksi masih menjadi tantangan utama kesehatan masyarakat, terutama di tengah dinamika cuaca, kepadatan penduduk, dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang belum merata.

    Lima penyakit dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang 2025 meliputi:

    Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA): 14.506.235 kasusDiare akut: 3.774.195 kasusInfluenza Like Illness (ILI): 1.692.642 kasusSuspek demam tifoid: 914.132 kasusPneumonia: 753.712 kasus

    1. ISPA

    ISPA menempati posisi teratas dengan lebih dari 14,5 juta kasus sepanjang 2025. Kemenkes mencatat, pelaporan kasus ISPA cenderung meningkat saat musim hujan atau musim dingin, ketika suhu lebih rendah dan kelembapan udara tinggi, kondisi yang mendukung penularan virus dan bakteri pernapasan.

    Selain faktor cuaca, penurunan cakupan vaksinasi juga menjadi perhatian. Jika cakupan imunisasi menurun, risiko infeksi meningkat, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

    Secara geografis, provinsi dengan jumlah kasus ISPA tertinggi adalah:

    Jawa Barat: 2.527.302 kasus

    Jawa Tengah: 2.292.627 kasus

    DKI Jakarta: 1.845.882 kasus

    Jawa Timur: 1.337.901 kasus

    Banten: 827.325 kasus

    2. Diare akut

    Penyakit kedua terbanyak adalah diare akut dengan total 3.774.195 kasus. Kemenkes mencatat, jumlah kasus diare akut mengalami kenaikan pada 2024 hingga awal 2025 dibandingkan tahun 2023.

    Pola kasus diare akut relatif konsisten sepanjang tahun, sehingga besar kemungkinan penyakit ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pola musiman, melainkan lebih berkaitan dengan faktor sanitasi, kualitas air, dan kebersihan makanan.

    Provinsi dengan kasus diare akut tertinggi meliputi:

    Jawa Barat: 667.709 kasus

    Jawa Tengah: 542.065 kasus

    Jawa Timur: 512.924 kasus

    DKI Jakarta: 317.688 kasus

    Banten: 228.179 kasus

    3. Influenza like illness (ILI)

    Kemenkes mencatat 1.692.642 kasus influenza like illness (ILI) sepanjang 2025. Dalam empat pekan terakhir, kasus ILI dilaporkan berfluktuasi, tetapi menunjukkan tren peningkatan secara nasional.

    Peningkatan ini dinilai relatif konsisten dan kemungkinan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pola musim. Salah satu faktor yang menjadi sorotan adalah penurunan cakupan vaksin influenza, yang berpotensi meningkatkan risiko penularan di masyarakat.

    Terbanyak di wilayah berikut:

    Jawa Timur: 448.894 kasus

    Jawa Barat: 233.156 kasus

    Jawa Tengah: 229.439 kasus

    Sumatera Utara: 196.572 kasus

    Aceh: 63.943 kasus

    4. Suspek demam tifoid

    Kasus suspek demam tifoid tercatat mencapai 914.132 kasus sepanjang 2025. Tren peningkatan terlihat perlahan sejak minggu ke-34 tahun 2024 hingga awal Mei 2025, dan kembali meningkat pada minggu ke-29 sampai minggu ke-41 tahun 2025.

    Kemenkes menilai sanitasi dan kebersihan yang buruk serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan PHBS menjadi faktor utama peningkatan kasus.

    Provinsi dengan kasus suspek demam tifoid tertinggi meliputi:

    Jawa Barat: 182.245 kasus

    Jawa Timur: 179.950 kasus

    Jawa Tengah: 168.952 kasus

    DKI Jakarta: 59.201 kasus

    Banten: 49.299 kasus

    5. Pneumonia

    Penyakit kelima terbanyak adalah pneumonia, dengan total 753.712 kasus sepanjang 2025. Kemenkes mencatat, peningkatan kasus pada awal 2025 salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya kapasitas unit pelapor dalam mencatat penyakit secara lebih optimal.

    Secara historis, pneumonia menunjukkan keterkaitan dengan faktor iklim:

    Tahun 2023, peningkatan terjadi sejak minggu ke-34 akibat El Nino

    Awal 2024, kenaikan dipengaruhi pola musiman, khususnya musim hujan

    Akhir 2024 hingga awal 2025, kembali meningkat seiring musim penghujan

    Secara nasional, peningkatan kasus pneumonia pada 2025 terlihat fluktuatif, terutama pada minggu ke-29 hingga minggu ke-36.

    Provinsi dengan kasus pneumonia tertinggi meliputi:

    Jawa Barat: 142.092 kasus

    Jawa Tengah: 113.844 kasus

    Jawa Timur: 100.936 kasus

    DKI Jakarta: 70.074 kasus

    Banten: 48.466 kasus

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • Tito Minta Purbaya Buka Blokir Anggaran buat Terjunkan Praja IPDN ke Sumatera

    Tito Minta Purbaya Buka Blokir Anggaran buat Terjunkan Praja IPDN ke Sumatera

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuka blokir salah satu mata anggaran untuk digunakan sebagai penanganan bencana. Tito bilang anggaran itu besarnya Rp 20 miliaran dan masih dibintangi untuk tahun anggaran 2025.

    Dia meminta Purbaya membuka anggaran tersebut untuk digunakan sebagai biaya menerjunkan praja IPDN ke daerah bencana dalam rangka menghidupkan kembali beberapa layanan pemerintahan desa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Kami mohon segala hormat dukungan dari pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN. Ada anggarannya, cuma ada 1 yang dibintangin. Mohon dibuka. Tidak banyak, hanya Rp 20 miliar. Tapi 1 bulan sangat berarti,” papar Tito dalam Rakor Satgas Pemulihan Bencana DPR, disiarkan virtual, Selasa (30/12/2025).

    Mulanya Tito mengungkapkan ribuan perangkat administrasi desa hilang karena bencana. Paling banyak perangkat administrasi desa hilang di Provinsi Aceh, maka dari itu dia berinisiatif untuk menerjunkan praja IPDN senior untuk memulihkan layanan pemerintahan di desa-desa yang ada pada kawasan bencana.

    Tito sebelumnya memaparkan 1.580 kantor desa yang terdampak bencana dan tidak bisa berjalan pemerintahannya di 3 provinsi yang terkena bencana alam di Sumatera.

    Totalnya ada sekitar 1.455 desa yang pemerintahannya lumpuh di Aceh. Kemudian di Sumatera Utara ada 93 desa dan Sumatera Barat 32 desa. Pihaknya akan mengirimkan 1.054 personel Praja IPDN untuk membantu pemulihan pemerintahan desa.

    Purbaya pun langsung merespons permintaan Tito. Dia bilang akan membuka blokir anggaran tersebut untuk bisa digunakan.

    “IPDN itu yang dibintangin besok bisa cair dan Anda bisa apply? Ya udah pak bintangnya udah dicoret barusan sama saya, kecil itu,” kata Purbaya sambil memberikan kode kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani yang duduk di belakangnya.

    (acd/acd)

  • Buruh Demo Lagi di Jakarta, Ancam Tak Berhenti Sampai Tuntutan Dipenuhi

    Buruh Demo Lagi di Jakarta, Ancam Tak Berhenti Sampai Tuntutan Dipenuhi

    Jakarta –

    Massa buruh kembali memadati kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat untuk menolak kenaikan upah minimum. Aksi ini merupakan yang kedua secara berturut-turut setelah sebelumnya di hari Senin (29/12), buruh melakukan aksi yang sama di titik tersebut.

    Pada demonstrasi kemarin, buruh memprotes kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 DKI Jakarta yang naik menjadi Rp 5,73 juta per bulan. Buruh menuntut UMP Jakarta naik menjadi Rp 5,89 juta sesuai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

    Pada aksi hari ini, Selasa (30/12/), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut pihaknya menuntut Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat dikembalikan. Menurutnya, UMSK telah dicoret Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    “Kami minta semua rekomendasi bupati, wali kota se-Jawa Barat di 19 Kabupaten/Kota itu dikembalikan nilainya kenaikan UMSK 2026, sesuai dengan rekomendasi bupati, wali kota se-Jawa Barat,” ujarnya di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025).

    Oleh karena itu, aksi kali ini diikuti oleh massa buruh yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Said Iqbal mengklaim ada 5.000-10.000 motor yang konvoi dari Jawa Barat ke Jakarta.

    Pada kesempatan itu, Said Iqbal juga protes terhadap UMP Jakarta. Ia yakin tuntutan kenaikan UMP Jakarta menjadi Rp 5,89 juta sudah sesuai perhitungan dan kondisi ekonomi tahun depan karena mengacu kepada KHL.

    “Jadi KHL yang dikeluarkan oleh BPS tentu sudah mempertimbangkan berbagai variabel. Jadi, dalam menghitung KHL layak Jakarta, BPS akan mempertimbangkan variabel makanan, minuman, kebutuhan sewa rumah, transportasi, jadi sudah diperhitungkan dengan matang. Data BPS itu KHL-nya Jakarta itu Rp 5,89 juta, berarti nombok buruh itu. Kita nombok makanya Presiden Prabowo itu memberikan indeks (alfa) 0,9,” jelasnya.

    Ia menambahkan, jika aspirasi buruh tak didengar, ada dua langkah yang akan diambil buruh. Pertama, terus menerus melakukan aksi demonstrasi sampai tuntutan mereka direalisasi, dan kedua melayangkan gugatan ke PTUN.

    “Dua langkah yang diambil. Satu, aksi terus menerus. Sampai kapan? sampai menang, terus menerus aksi. Yang kedua, melayangkan gugatan ke PTUN,” tutup Said Iqbal.

    Lihat juga Video Buruh Blokade Jalan Medan Merdeka Selatan, Pemotor Pilih Naik Trotoar

    (ily/ara)

  • Kenapa Ada Perpanjangan STNK Tahunan dan 5 Tahunan?

    Kenapa Ada Perpanjangan STNK Tahunan dan 5 Tahunan?

    Jakarta –

    Setiap pemilik kendaraan wajib melakukan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) sebelum masa berlakunya habis. Ada proses pengesahan STNK tahunan, ada juga proses perpanjangan STNK setiap lima tahun sekali. Apa bedanya?

    Dikutip situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, ternyata proses dan tujuan pengesahan STNK tahunan dengan perpanjangan STNK lima tahunan berbeda. Berikut penjelasannya.

    Pengesahan STNK Tahunan

    Setiap setahun sekali, STNK harus dilakukan pengesahan. Proses pengesahan STNK ini dilakukan dengan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), dan SWDKLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dalam proses ini, Samsat akan melakukan pengesahan STNK untuk periode satu tahun. Proses pengesahan STNK tahunan ini lebih sederhana, bahkan bisa dilakukan secara online di aplikasi Signal atau menggunakan layanan drive thru dan gerai Samsat.

    Pengesahan STNK tahunan bertujuan untuk memastikan pajak kendaraan aktif.

    Perpanjang STNK 5 Tahunan (Ganti Kaleng)

    Setelah setiap tahun dilakukan pengesahan, STNK harus diperpanjang setiap lima tahun sekali. Proses perpanjangan STNK lima tahunan ini lebih lengkap, lembar STNK akan diganti dengan yang baru, dan pelat nomor akan diganti yang baru atau dikenal dengan istilah ganti kaleng,

    Dalam proses ini, pemilik kendaraan harus melakukan pembayaran pajak tahunan, cek fisik, penerbitan STNK baru dan penggantian pelat nomor baru. Proses ini hanya bisa dilakukan di kantor Samsat karena membutuhkan verifikasi fisik kendaraan.

    Perpanjang STNK lima tahunan bertujuan memperbarui identitas kendaraan untuk memastikan kondisi fisik masih sesuai dengan data administrasi.

    (rgr/dry)

  • Koalisi Arab Saudi Bombardir Kapal Pengangkut Senjata di Yaman

    Koalisi Arab Saudi Bombardir Kapal Pengangkut Senjata di Yaman

    Sanaa –

    Koalisi pimpinan Arab Saudi membombardir kota pelabuhan Mukalla di Yaman setelah dua kapal yang diduga membawa muatan senjata tiba dari Pelabuhan Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA). Saudi mengatakan serangannya menargetkan sejumlah besar senjata dan kendaraan tempur yang diturunkan dari kapal-kapal itu.

    Juru bicara Pasukan Koalisi pimpinan Saudi, Brigjen Turki al-Maliki, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (30/12/2025), mengatakan bahwa para awak kedua kapal itu kedapatan menonaktifkan sistem pelacakan dan menurunkan muatan senjata dan kendaraan tempur di pelabuhan Mukalla.

    Persenjataan dan kendaraan tempur itu dimaksudkan untuk mendukung para petempur dari kelompok separatis, Dewan Transisi Selatan (STC), yang ada di area Hadramout dan al-Mahrah di Yaman yang dilanda konflik berkepanjangan.

    “Awak kedua kapal itu menonaktifkan sistem pelacakan mereka dan menurunkan sejumlah besar senjata dan kendaraan tempur untuk mendukung pasukan Dewan Transisi Selatan (STC),” demikian dilaporkan kantor berita Saudi Press Agency (SPA).

    “Mengingat bahaya dan eskalasi yang ditimbulkan oleh senjata-senjata ini… Angkatan Udara koalisi melancarkan operasi militer terbatas pagi ini yang menargetkan persenjataan dan kendaraan tempur yang telah diturunkan dari kedua kapal di pelabuhan al-Mukalla,” sebut laporan SPA tersebut.

    Dalam beberapa pekan terakhir, STC yang didukung UEA dan berupaya menghidupkan kembali negara Yaman Selatan yang sebelumnya merdeka, telah menyapu sebagian besar wilayah negara tersebut, mengusir pasukan pemerintah dan sekutu-sekutunya.

    Pasukan koalisi pimpinan Saudi telah memperingatkan bahwa pihaknya akan mendukung pemerintah Yaman dalam konfrontasi militer apa pun dengan pasukan separatis, dan telah mendukung mereka untuk mundur “secara damai” dari provinsi-provinsi yang baru saja direbut.

    Sebuah video yang dirilis, menurut koalisi pimpinan Saudi, menunjukkan transfer senjata dilakukan setelah kedua kapal dari UEA itu berlabuh di Yaman.

    “Ini merupakan pelanggaran nyata terhadap langkah-langkah deeskalasi dan upaya untuk mencapai solusi damai, serta pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) No. 2216 tahun 2015,” kata Al-Maliki dalam pernyataannya.

    Lebih lanjut, Al-Maliki mengatakan bahwa serangan itu dilakukan berdasarkan permintaan Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman kepada pasukan koalisi pimpinan Saudi untuk mengambil tindakan militer guna melindungi warga sipil di Hadramout dan al-Mahrah.

    Dia menambahkan bahwa bombardir itu dilancarkan setelah transfer senjata didokumentasikan dan dilakukan sesuai dengan hukum kemanusiaan internasonal.

    Perkembangan situasi terbaru di Yaman ini memberikan tekanan pada hubungan antara Saudi dan UEA, yang mendukung kelompok-kelompok yang bersaing dalam pemerintahan Yaman.

    Laporan SPA menyebut operasi militer itu tidak memicu kerusakan tambahan dan korban jiwa di Yaman.

    Lihat juga Video Malam Mencekam di Yerusalem, Sirene Meraung Kala Iran Bombardir Israel

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Pengusaha Keluhkan Pengaturan Penyeberangan Merak-Bakauheni Saat Nataru

    Pengusaha Keluhkan Pengaturan Penyeberangan Merak-Bakauheni Saat Nataru

    Jakarta –

    Pengaturan penyeberangan di wilayah Merak-Bakauheni dinilai belum cukup baik diterapkan. Kebijakan yang ada dinilai kurang fleksibel dan justru mempersulit pergerakan di lapangan.

    Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo menilai hal ini menimbulkan dampak serius bagi pengguna jasa, khususnya kendaraan logistik nasional.

    “Berdasarkan data dan fakta operasional di lapangan, yang terjadi saat ini bukan penyelesaian kemacetan, melainkan pemindahan kemacetan ke lokasi lain yang infrastrukturnya belum siap,” ujar Khoiri dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

    Dia menegaskan logistik adalah urat nadi perekonomian nasional yang tidak boleh diberlakukan sebagai beban demi mengejar kondisi atau tampilan kelancaran lalu lintas di satu titik tertentu.

    “Mengorbankan kendaraan logistik agar Pelabuhan Merak-Bakauheni terlihat lancar dan tanpa antrean bukan lah solusi. Itu adalah kelancaran semu yang justru menutup masalah sebenarnya,” tegas Khoiri.

    Fakta di lapangan, Khoiri menilai antrean panjang masih terjadi, waktu tunggu yang tidak pasti, serta perubahan kebijakan yang mendadak telah menimbulkan tekanan fisik dan psikologis bagi para pengemudi, bahkan berdampak pada aspek kemanusiaan.

    Khoiri juga menyoroti strategi pengalihan kendaraan ke BBJ dan Ciwandan yang dalam praktiknya belum mampu menggantikan fungsi pelabuhan utama.

    “Pelabuhan utama penyeberangan Jawa-Sumatra adalah Merak-Bakauheni. Bukan BBJ dan bukan Ciwandan,” kata Khoiri.

    Beberapa tahun ini, kendaraan logistik seringkali dialihkan jalurnya ke Pelabuhan BBJ dan Ciwandan bukan lagi lewat Merak saat musim puncak perjalanan seperti misalnya Nataru ataupun momen Lebaran.

    Merak-Bakauheni merupakan simpul strategis nasional yang secara langsung terhubung dengan Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatra, sehingga secara sistem transportasi nasional harus tetap menjadi tulang punggung utama arus logistik, terutama pada masa puncak pergerakan.

    “Pelabuhan alternatif seharusnya berfungsi sebagai pendukung, bukan dipaksakan menjadi pengganti utama tanpa kesiapan kapasitas dermaga, kapal, dan manajemen operasional yang memadai,” ujar Khoiri.

    Gapasdap berharap pemerintah mencermati kondisi nyata di lapangan dan mengambil langkah pembenahan yang menyeluruh, agar persoalan penyeberangan tidak terus berulang dari tahun ke tahun.

    Lihat juga Video: Pelabuhan Merak Terpantau Lengang Malam Ini

    (acd/acd)