Author: Detik.com

  • Kerusakan Listrik Banjir Aceh Lebih Parah dari Tsunami 2004

    Kerusakan Listrik Banjir Aceh Lebih Parah dari Tsunami 2004

    Jakarta

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan dampak kerusakan sistem kelistrikan akibat banjir dan longsor di Provinsi Aceh kali ini jauh lebih besar bencana tsunami 2004. Kondisi ini terlihat dari jumlah titik kerusakan yang ada.

    “Untuk bencana kali ini dibanding dengan tsunami 2004 itu sangat berbeda. Pada saat tsunami 2004, kerusakan sistem kelistrikan ada di delapan titik, sedangkan bencana kali ini di Aceh ada 442 titik,” kata Darmawan dalam Rakor Satgas Pemulihan Bencana DPR, disiarkan virtual, Selasa (30/12/2025).

    Lebih lanjut, Darmawan melaporkan proses pemulihan sistem kelistrikan 15 dari 23 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh sudah mencapai 100% dan 8 Kabupaten sisanya masih dalam proses perbaikan. Menurutnya kecepatan proses pemulihan kelistrikan pasca bencana ini sangat erat berhubungan dengan akses evakuasi material di lokasi.

    Sebab untuk daerah-daerah yang aksesnya sudah terbuka, proses pemulihan sistem kelistrikan dapat berjalan dengan cepat. Sedangkan daerah-daerah yang masih terisolasi, proses pemulihannya mau tak mau menjadi lebih lambat.

    “Tiga daerah dengan pemulihannya yang masih paling rendah adalah satu Aceh Tengah, ini adalah 70,8% desa sudah menyala, sisanya masih padam. Kemudian kedua adalah Bener Meriah, yaitu 83,6% desa dari 194 desa, masih ada 38 desa yang padam. Kemudian Gayo Lues dari 95 desa, 41 desa masih padam, 69,9% desa sudah menyala,” paparnya.

    Darmawan turut memaparkan untuk proses evakuasi material kelistrikan di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah masih menggunakan udara. Sementara untuk proses evakuasi materian dan pemulihan di Kabupaten Gayo Lues sudah bisa dilakukan melalui jalur darat.

    “Gayo Luwes ini ada berita yang cukup mengembirakan, jalur dari Langsa, Kutacane sampai ke Blangkejeren sudah mulai terbuka sehingga 210 tiang listrik kami sedang dalam perjalanan,” jelasnya.

    “Sedangkan untuk Aceh Tengah dengan Bener Meriah, evakuasi 510 tiang listrik kami masih menggunakan Hercules dan juga udara, sehingga dalam hal ini masih sekitar 70-80% yang sudah menyala, sisanya dalam proses menunggu juga evakuasi material kami menggunakan akses udara,” sambung Darmawan.

    Di luar itu, ia mengatakan ada juga wilayah di Provinsi Aceh yang proses pemulihan sistem kelistrikannya bisa dilakukan dengan cepat. Namun kerusakan sistem kelistrikan di rumah pelanggan sekitar wilayah itu malah sangat berat.

    Sebagai contoh ada Kabupaten Aceh Utara di mana dari 850 desa, hanya 2 desa yang padam. Namun kerusakan kelistrikan di rumah pelanggan PLN yang ada lebih dari 80 ribu rumah.

    “Jadi untuk Kabupaten Aceh Utara pemulihan sistem listrikannya sudah sangat tinggi, tetapi dampak kerusakan dengan rumah pelanggannya sangat tinggi sekali dan ini terbesar di seluruh Aceh,” paparnya.

    Begitu juga dengan kondisi Kabupaten Aceh Tamiang, di mana dari 209 desa hanya 7 desa yang masih padam dan sisanya sudah menyala. Namun jumlah rumah pelanggan PLN yang terdampak lebih dari 38 ribu rumah.

    “Kemudian juga di Biren, itu desa menyala sudah dari 609 desa, 607 desa sudah menyala yang padam hanya 2 desa tetapi jumlah rumah terdampaknya lebih dari 31 ribu rumah. Kemudian dari Aceh Timur, ini dari 513 desa, 491 desa sudah menyala atau 95%, desa yang padam 22 desa, jumlah rumah terdampak lebih dari 11 ribu rumah,” terangnya lagi.

    Pada akhirnya meski jalur evakuasi materian kelistrikan di sejumlah wilayah sudah terbuka dan dapat diakses PLN, namun kondisi ini tak serta merta langsung membuat listrik di desa-desa terdampak dapat langsung dinyalakan.

    “Jadi banyak sekali daerah kabupaten yang Aceh Utara, Aceh Damiang, Biren, Aceh Timur, yang pemulihan listriknya berjalan dengan sangat cepat tetapi rumah pelanggan dari PLN itu banyak sekali terjadi kerusakan dan masih tertimbun lumpur sehingga penyalaan dari rumah ke rumah masih membutuhkan waktu lagi,” ucap Darmawan.

    Tonton juga video “Purbaya Tanya Utang Jembatan Aceh Jaminan Apa? Maruli: Ya Tentara Pak”

    (igo/fdl)

  • Menteri PU Ungkap Penyebab Aceh Sulit Air Bersih Usai Banjir

    Menteri PU Ungkap Penyebab Aceh Sulit Air Bersih Usai Banjir

    Jakarta

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan penyebab kondisi sulitnya pasokan air bersih pascabencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Kondisi ini disebabkan oleh terjadinya pendangkalan sungai.

    Dody menjelaskan, hampir semua sungai di kabupaten mengalami pelebaran dan pendangkalan hingga dua sampai tiga kali lipat kondisi semula. Hal ini menyebabkan banyak Water Treatment Plant (WTP) yang berlokasi di tepi sungai tertutup lumpur.

    “Sehingga memang kemudian menyebabkan Bapak Ibu sekalian kesulitan air bersih di seluruh kabupaten yang terdampak,” kata Dody, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pasca Bencana dengan K/L Daerah Terdampak, disiarkan melalui Youtube DPR RI, Selasa (30/12/2025).

    Dody mengatakan, saat ini pihaknya tengah bekerja keras untuk memulihkan WTP sehingga bisa segera aktif kembali. Kementerian PU dalam 3-4 bulan ke depan juga akan membangun sejumlah WTP baru.

    “Teman-teman penyedia jasa sudah bisa mulai kerja. Harapan kami dalam tempo tiga sampai empat bulan ke depan, beberapa water treatment plant yang berkapasitas sekitar 50 liter per detik bisa segera terbangun di beberapa titik,” ujarnya.

    Selain itu, Dody juga telah menerima usulan dari pemerintah daerah (pemda) setempat untuk membangun bendungan di daerah Pidie Jaya. Kementerian PU akan menindaklanjuti dengan melakukan kajian mendalam atas peluang pembangunan bendungan di daerah tersebut.

    “Kami juga sudah mengirimkan tim konsultan untuk mengkaji tentang kondisi sungai dan juga karena tadi ada saran untuk membuat bendungan, sekalian kami akan kaji tentang bendungan tersebut,” kata Dody.

    “Mungkin nanti kita juga akan melihat apakah memang diperlukan misalnya sabodam atau bendungan di daerah Gayo Lues, sehingga kemudian kita bisa menghindari bencana serupa di waktu yang akan datang,” sambungnya.

    Dody juga menyampaikan update penanganan di sejumlah bendungan Aceh. Salah satunya ialah Bendungan Jambo Aye di Aceh Utara yang saat ini masih terus dalam proses pembersihan dari kayu-kayu yang menumpuk, sehingga harapannya aliran air akan segera kembali lancar.

    Kemudian ada juga Bendungan Keureuto yang juga tengah dalam proses pembersihan. Dody akan berupaya mempercepat proses pembersihan hingga pembangunan WTP sehingga harapannya sumber-sumber air bersih bisa segera pulih dan kembali mengalir.

    “Dengan segera keterbatasan kami semua, kami akan lebih meningkatkan diri untuk lebih bisa memberikan support yang lebih baik lagi kepada para Bupati yang dari Kabupaten-Kabupaten yang terdampak,” ujar dia.

    Tonton juga video “Kabar Baik! Jemaah Haji Terdampak Bencana Sumatera Dapat Relaksasi”

    (acd/acd)

  • Warga Sambut Larangan Pesta Kembang Api di Bundaran HI: Empati Bencana Sumatera

    Warga Sambut Larangan Pesta Kembang Api di Bundaran HI: Empati Bencana Sumatera

    Jakarta

    Pemprov DKI Jakarta tak akan menggelar pesta kembang api termasuk di Bundaran HI, Jakarta Pusat, saat malam pergantian Tahun Baru 2026. Warga menyambut kebijakan tersebut.

    Seorang warga, Firda (31), tak masalah dengan langkah pemprov tersebut. Dia setuju dengan pemprov yang melarang pesta kembang api saat malam tahun baru dalam rangka menjaga empati kepada para korban bencana di Sumatera.

    “Sebenernya sih memang turut prihatin juga sih atas bencana yang kita alami di Sumatera. Memang kan benar-benar bencana yang luar biasa tuh. Sebenarnya memang tidak boleh diadakan untuk pesta kembang api. Harusnya kita turut prihatin, memang dengan mengadakan doa bersama, atau untuk kumpul donasi bareng-bareng,” ujar Firda ditemui di kawasan Bundaran HI, Selasa (30/12/2025).

    Firda berharap momen tahun baru dapat dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi bagi berbagai pihak. Dia juga berharap Indonesia menjadi lebih baik ke depannya.

    “Ya semoga Indonesia lebih maju, lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya.

    Warga lainnya, Caroline (36) asal Bintaro, turut menyambut baik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung itu. Menurutnya, seluruh warga termasuk di Jakarta harus menjaga rasa empati kepada warga di Sumatera yang tengah menghadapi bencana banjir bandang.

    “Menurut saya (larangan kembang api) ini hal yang baik ya. Karena sebelum perayaan tahun baru ini, memang saudara-saudara kita di daerah Sumatera terkena musibah. Jadi sesama saudara kita harus ada rasa empati, rasa menghormati dan menghargai dengan keadaan semua gitu,” ucap dia.

    Menjelang tahun baru, Caroline berdoa agar para korban bencana Sumatera diberikan kekuatan untuk pulih. Dia pun berharap momen pergantian tahun di masa yang akan datang dapat dijalani dengan penuh sukacita.

    “Semoga saudara-saudara kita yang di sana diberikan kekuatan dan semangat untuk bisa menjalani hari-hari ke depan,” ujar Caroline.

    “Ya, kalau memang di tahun depannya lagi, nantinya berharapnya semoga keadaan bisa lebih baik lagi sehingga kita bisa merayakan kembang api sebagai bentuk simbolik ya untuk perayaan tahun baru dengan penuh sukacita,” lanjut dia.

    Diketahui Pemprov DKI memutuskan meniadakan kembang api di seluruh rangkaian perayaan tahun baru, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta. Sebagai gantinya, Pemprov menyiapkan pertunjukan video mapping dan atraksi drone, khususnya di Bundaran HI.

    “Di Bundaran HI nanti ada video mapping dari drone dengan tema ‘Sumatera’ sebagai bentuk perhatian dan empati kami terhadap musibah yang terjadi di sejumlah daerah,” tutur Pramono.

    Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta juga akan segera menerbitkan surat edaran (SE) terkait larangan kembang api saat tahun baru. Pemprov juga mengimbau masyarakat tidak menyalakan petasan atau kembang api secara mandiri demi menjaga keamanan dan suasana yang kondusif.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/fca)

  • Purbaya Janji Tak Pangkas Transfer ke Aceh, tapi Mau Tambah Rp 1,6 T

    Purbaya Janji Tak Pangkas Transfer ke Aceh, tapi Mau Tambah Rp 1,6 T

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) ke daerah terdampak bencana. Aceh akan menjadi prioritas untuk tidak dilakukan pemangkasan TKD 2026.

    Purbaya mengatakan akan menambah TKD kepada Aceh untuk 2026 sebesar Rp 1,63 triliun. Dia menekankan kembali bahwa penambahan itu harus mendapatkan persetujuan Prabowo dan DPR.

    “Jadi kami akan usulkan seperti itu, untuk Aceh dulu yang paling parah ya, itu nanti akan ada tambahan kalau disetujui presiden dan DPR mungkin itu Rp 1,633 triliun tambahannya. Jadi akan kami kembalikan ke kondisi DAK 2025,” kata dia dalam rakor satgas pemulihan bencana, Selasa (30/12/025).

    Purbaya meyakini dana untuk anggaran daerah bencana tidak ada masalah. Dia hanya meminta agar pengajuan dan pencairannya dilakukan melalui satu pintu.

    “Harusnya nggak ada masalah ini kan daerah bencana ya. Dari sisi anggaran kami sudah siapkan, hanya tadi mungkin ada banyak satgas mungkin kita rapikan supaya satu pintu supaya nggak bingung,” terangnya.

    Tonton juga video “Purbaya Tanya Utang Jembatan Aceh Jaminan Apa? Maruli: Ya Tentara Pak”

    (kil/kil)

  • Bantuan Bencana dari Luar Negeri Bisa Bebas Pajak, Ini Caranya

    Bantuan Bencana dari Luar Negeri Bisa Bebas Pajak, Ini Caranya

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan aturan terbaru tentang pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk kepentingan penanggulangan bencana alam. Keputusan ini diambil untuk menyederhanakan proses bisnis dalam kegiatan importasi.

    Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan Atau untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam. Aturan berlaku setelah 60 hari terhitung sejak diundangkan pada 29 Desember 2025.

    “Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial atau kebudayaan dan kepentingan penanggulangan bencana alam dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai,” tulis Pasal 2 ayat (1) aturan tersebut, dikutip Selasa (30/12/2025).

    Impor barang kiriman hadiah/hibah yang bisa dibebaskan bea masuk dan/atau cukai merupakan impor dari luar daerah pabean atau pusat logistik berikat. Luar daerah pabean yang dimaksud seperti dari gudang berikat, kawasan berikat, tempat penyelenggaraan pameran berikat, kawasan ekonomi khusus, kawasan bebas atau kawasan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

    Bea masuk yang dibebaskan termasuk bea masuk antidumping, bea masuk antidumping sementara, bea masuk imbalan, bea masuk imbalan sementara, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk tindakan pengamanan sementara, bea masuk pembalasan dan/atau bea masuk pembalasan sementara.

    Khusus pembebasan bea masuk dan/atau cukai untuk kepentingan penanggulangan bencana alam, bisa diberikan dalam kondisi prabencana atau keadaan darurat bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat menuju pemulihan; dan/atau rehabilitasi serta rekonstruksi.

    Pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah dalam kondisi keadaan darurat bencana dapat diberikan kepada badan atau lembaga di bidang ibadah untuk umum, amal, sosial atau kebudayaan; pemerintah pusat atau pemerintah daerah; serta lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah.

    “Badan atau lembaga harus berupa badan hukum yang berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pendiriannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersifat non profit,” jelas Pasal 6 ayat (4).

    Berikut tata cara pengajuan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah dalam kondisi prabencana:

    1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

    2. Permohonan minimal memuat informasi mengenai:
    a. identitas Pemohon;
    b. rincian jumlah, jenis dan perkiraan harga barang kiriman hadiah/hibah;
    c. pelabuhan pemasukan;
    d. nomor dan tanggal rekomendasi pembebasan bea masuk dan/atau cukai; dan
    e. nomor dan tanggal gift certificate, memorandum of understanding, atau surat keterangan/pernyataan.

    3. Identitas Pemohon minimal memuat keterangan berupa nama dan alamat Pemohon; dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal Pemohon merupakan badan atau lembaga.

    4. Dalam hal barang kiriman hadiah/hibah berupa Kendaraan Bermotor, rincian jenis barang kiriman hadiah/hibah minimal memuat jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin/daya dan tahun pembuatan kendaraan.

    Tonton juga video “Canda Purbaya Bilang BNPB Pelit saat Bahas Dana Penanganan Bencana”

    (aid/fdl)

  • Purbaya Mau Demutualisasi Bursa, Struktur Baru Mulai Digodok

    Purbaya Mau Demutualisasi Bursa, Struktur Baru Mulai Digodok

    Jakarta

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini rencananya dilakukan mulai tahun depan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Direktur Utama BEI, Iman Rachman, mengatakan pihaknya masih mengkaji struktur baru usai demutualisasi bursa dilakukan. Penyesuaian struktur baru ini berkiblat ke negara-negara yang telah melakukan demutualisasi terhadap struktur pasar modal.

    “Kami saat ini sedang membentuk kajian, sedang menyiapkan kajian bagaimana struktur organisasi daripada bursa pasca-demut dengan membandingkan bursa yang lain,” ungkap Iman dalam konferensi persnya di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

    Kajian struktur baru setelah demutualisasi ini dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi BEI. Ke depan, hasil kajian ini akan kembali dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkeu.

    “Kami mencoba menyampaikan kajian struktur terbaik yang nantinya mungkin akan kami diskusikan dengan OJK maupun Departemen Keuangan. Jadi tadi sampaikan bahwa kajian ini kami lakukan untuk membantu, men-support Departemen Keuangan maupun OJK terkait dengan struktur terbaik, di mana demut yang terjadi di negara-negara lain,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, menilai demutualisasi dilakukan untuk membenahi tata kelola pasar modal, konflik kepentingan, dan meningkatkan profesionalisme.

    “Jadi itu hal yang baik dan sekarang prosesnya sedang berlangsung, RPP-nya sedang diproses oleh pemerintah,” jelasnya.

    Sebagai informasi, rencana demutualisasi BEI diklaim sebagai bagian dari implementasi UU P2SK. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin sebelumnya menjelaskan demutualisasi ini membuka kepemilikan BEI bagi pihak selain perusahaan efek dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan.

    Masyita menjelaskan, langkah ini bukan hal baru yang dalam upaya pengembangan pasar modal. Pasalnya di bursa dunia, demutualisasi ini sudah dilakukan seperti di Singapura, Malaysia, dan India. Transformasi ini memungkinkan tata kelola bursa menjadi lebih profesional dan lincah dalam merespons dinamika sistem keuangan global.

    Struktur demutualisasi diharapkan mendorong inovasi produk dan layanan, mulai dari pengembangan instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi, sehingga dapat meningkatkan kedalaman dan likuiditas pasar.

    “Ini merupakan langkah strategis untuk mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia,” ungkap Masyita dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/11/2025).

    Tonton juga video “Canda Purbaya Bilang BNPB Pelit saat Bahas Dana Penanganan Bencana”

    (kil/kil)

  • Gagang Pintu Mobil Model Elektrik Dilarang di China Mulai 2027, Ini Sebabnya

    Gagang Pintu Mobil Model Elektrik Dilarang di China Mulai 2027, Ini Sebabnya

    Jakarta

    Pemerintah China mengambil langkah tegas terkait keselamatan kendaraan dengan melarang penggunaan gagang pintu elektrik mulai 2027. Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya kasus kecelakaan fatal, di mana penumpang maupun petugas penyelamat kesulitan membuka pintu mobil setelah tabrakan terjadi.

    Kebanyakan mobil buatan China dibekali gagang pintu model pop-up atau retractable. Gagang pintu ini memang bikin tampilan mobil jadi terlihat clean, karena tersembunyi rata dengan bodi mobil dan akan muncul otomatis jika pintu ingin dibuka.

    Namun di sisi lain, gagang pintu model ini juga memiliki risiko sendiri. Dalam beberapa kasus kecelakaan, gagang pintu model ini menghambat proses evakuasi korban sebab pintu tidak bisa dibuka akibat sistem elektrik lumpuh.

    Gagang pintu elektrik sendiri memang sudah menjadi ciri khas desain mobil listrik modern di China. Model-model seperti Tesla Model S dan BYD Seal memakai gagang pintu jenis ini, begitu pula pada Tesla Model 3 dan Tesla Model Y. Desain ini diklaim membantu aerodinamika demi menambah jarak tempuh kendaraan listrik.

    Disebut-sebut, keuntungan aerodinamika dari gagang pintu elektrik yang rata berupa pengurangan hambatan udara sekitar 0,005-0,01 koefisien drag, atau bisa menghemat sekitar 0,6 kWh per 100 km.

    Tapi sejak 2024, keluhan terhadap gagang pintu jenis ini terus meningkat. Selain bermasalah setelah tabrakan, mekanismenya juga kerap macet saat cuaca dingin ekstrem.

    Sejumlah kecelakaan serius turut memperkuat urgensi aturan ini. Pada Oktober lalu misal, seorang penumpang tewas dalam kecelakaan di Chengdu karena pintu mobil tidak bisa dibuka dari luar. Insiden serupa juga menewaskan tiga orang di Tongling. Media Sixth Tone melaporkan, kedua kecelakaan tersebut melibatkan Xiaomi SU7 Ultra.

    Mengutip Carscoops, berkaca dari faktor-faktor tersebut, pemerintah China akan mewajibkan seluruh kendaraan memiliki gagang pintu interior dan eksterior dengan fungsi pelepas mekanis. Artinya, pintu mobil tetap bisa dibuka secara manual meskipun aliran listrik terputus atau kendaraan mengalami kerusakan berat akibat kecelakaan.

    Sinyal perubahan regulasi ini pertama kali muncul pada pertengahan Desember, saat Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China memasukkan aturan tersebut ke dalam rancangan peraturan terbaru.

    Dalam beleid itu disebutkan, seluruh kendaraan penumpang dengan bobot di bawah 3,5 ton wajib memastikan sistem pembukaan pintu tetap berfungsi secara mekanis usai kecelakaan.

    Larangan ini diprediksi berdampak global. China kini menjadi eksportir mobil terbesar dunia, sehingga perubahan desain di pasar domestik kemungkinan besar akan ikut diterapkan pada model ekspor. Bahkan, produsen Barat yang berjualan di China diyakini bakal menyesuaikan desain global mereka demi efisiensi produksi dan kepatuhan regulasi.

    (lua/dry)

  • Resmi Berlaku di Singapura, Pelaku Scam Online Dihukum Cambuk 24 Kali

    Resmi Berlaku di Singapura, Pelaku Scam Online Dihukum Cambuk 24 Kali

    Singapura

    Hukuman cambuk untuk pelaku scam atau penipuan di Singapura resmi berlaku pada Selasa (30/12) waktu setempat. Berdasarkan undang-undang yang mengatur hukuman tersebut, setiap pelaku scam di Singapura menghadapi hukuman cambuk wajib hingga 24 kali untuk kasus-kasus serius.

    Otoritas Singapura, seperti dilansir AFP, Selasa (30/12/2025), meningkatkan upaya pemberantasan sindikat penipuan setelah mencatat kerugian signifikan akibat serangkaian kasus-kasus penipuan, terutama scam online.

    Kementerian Dalam Negeri Singapura menyatakan bahwa “memerangi penipuan merupakan prioritas nasional utama”.

    Menteri Negara Senior Singapura untuk Urusan Dalam Negeri, Sim Ann, menuturkan kepada parlemen bulan lalu bahwa Singapura — negara dengan perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara — mengalami kerugian lebih dari SG$ 3,7 miliar atau setara Rp 48,3 triliun akibat rentetan kasus penipuan dari tahun 2020 hingga paruh tahun pertama pada tahun 2025 ini.

    Sekitar 190.000 kasus penipuan, sebut Sim Ann, telah dilaporkan selama periode tersebut.

    Hukuman cambuk untuk pelaku scam merupakan bagian dari bagian dari amandemen terhadap undang-undang pidana yang disahkan di parlemen Singapura pada November lalu. Hukuman cambuk ini akan diberlakukan di atas hukuman lainnya seperti hukuman penjara dan hukuman denda.

    “Iya, mulai berlaku hari ini, 30 Desember 2025,” kata Kementerian Dalam Negeri Singapura kepada AFP.

    Dalam pernyataan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Singapura menyatakan bahwa para pelaku scam dan anggota sindikat scam atau perekrutnya “akan menghadapi hukuman cambuk wajib minimal enam kali, hingga maksimal 24 kali”.

    Sedangkan mereka yang membantu para pelaku scam, termasuk yang disebut “kurir uang” yang menawarkan rekening bank atau kartu SIM, menurut Kementerian Dalam Negeri Singapura, akan menghadapi “hukuman cambuk opsional” hingga 12 kali.

    Beberapa tahun terakhir, otoritas Singapura meningkatkan upaya pendidikan publik dalam melawan penipuan, termasuk membuka saluran telepon nasional. Pada tahun 2020, pemerintah memperkenalkan aplikasi ScamShield yang memungkinkan para pengguna memeriksa panggilan, situs web, dan pesan mencurigakan.

    Pusat-pusat scam online, yang memikat warga negara asing untuk bekerja guna menipu orang dengan penipuan asmara online dan investasi kripto, telah berkembang pesat di seluruh Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir ini.

    Lihat juga Video ‘Penggerebekan Besar-besaran Markas Scam di Myanmar, 1.600 WNA Dibekuk’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Kalau Bisa Dihabiskan Tahun Ini

    Kalau Bisa Dihabiskan Tahun Ini

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih ada Rp 1,51 triliun dana tanggap darurat atau dana siap pakai untuk cadangan bencana. Dana tersebut dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Purbaya mengatakan tahun ini BNPB sudah meminta tambahan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun yang di antaranya untuk pemulihan bencana Sumatera. Masih ada Rp 1,51 triliun lagi dana siap pakai yang bisa diajukan.

    Ia mewanti-wanti agar pengajuan jangan sampai dilakukan tahun depan. Karena konsekuensinya akan hangus dan akan menjadi pengurangan terhadap dana tersebut.

    “Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp 1,51 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair pak. Uangnya ada, tinggal dipercepat, kalau bisa besok atau hari ini (diajukan), biar besok bisa dicairkan. Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi saya mau habis, (kalau) hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurangan. Jadi kalau bisa dihabiskan tahun ini ada Rp 1,51 triliun,” kata dia dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana, Selasa (30/12/2025).

    Purbaya juga meyakini anggaran tersebut bisa digunakan untuk pemenuhan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap di lokasi bencana Sumatera.

    “Termasuk yg dari PU huntara, juga komunikasi dengan mereka, kami percepat. Tapi cuma tinggal 1 hari, anda sanggup?” ujar dia sembari berkelakar.

    Dalam kesempatan itu, Purbaya menyesalkan kenapa pengajuan penambahan anggaran lambat dan sedikit. Padaha berdasarkan perhitungannya penambahan bisa dilakukan lebih banyak dan anggaran negara siap.

    “Saya agak menyesal pertemuannya baru sekarang, harusnya kalau sebelumnya bisa saya percepat. Karena selama ini saya nunggu, saya selalu heran kenapa permintaan tambahannya lambat dan sedikit. Hitungan saya sih lebih besar dari itu tapi kan karena saya memang di belakang ya kita tunggu. Jadi mungkin itu bisa dipercepat kalau mau,” ujar dia.

    Tonton juga video “Canda Purbaya Bilang BNPB Pelit saat Bahas Dana Penanganan Bencana”

    (ada/kil)

  • Kemenkes Ungkap 5 Penyakit dengan Kasus Tertinggi Sepanjang 2025, ISPA Nomor 1

    Kemenkes Ungkap 5 Penyakit dengan Kasus Tertinggi Sepanjang 2025, ISPA Nomor 1

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap lima penyakit dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang tahun 2025 berdasarkan sistem surveilans nasional. Data ini menunjukkan bahwa penyakit infeksi masih menjadi tantangan utama kesehatan masyarakat, terutama di tengah dinamika cuaca, kepadatan penduduk, dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang belum merata.

    Lima penyakit dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang 2025 meliputi:

    Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA): 14.506.235 kasusDiare akut: 3.774.195 kasusInfluenza Like Illness (ILI): 1.692.642 kasusSuspek demam tifoid: 914.132 kasusPneumonia: 753.712 kasus

    1. ISPA

    ISPA menempati posisi teratas dengan lebih dari 14,5 juta kasus sepanjang 2025. Kemenkes mencatat, pelaporan kasus ISPA cenderung meningkat saat musim hujan atau musim dingin, ketika suhu lebih rendah dan kelembapan udara tinggi, kondisi yang mendukung penularan virus dan bakteri pernapasan.

    Selain faktor cuaca, penurunan cakupan vaksinasi juga menjadi perhatian. Jika cakupan imunisasi menurun, risiko infeksi meningkat, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

    Secara geografis, provinsi dengan jumlah kasus ISPA tertinggi adalah:

    Jawa Barat: 2.527.302 kasus

    Jawa Tengah: 2.292.627 kasus

    DKI Jakarta: 1.845.882 kasus

    Jawa Timur: 1.337.901 kasus

    Banten: 827.325 kasus

    2. Diare akut

    Penyakit kedua terbanyak adalah diare akut dengan total 3.774.195 kasus. Kemenkes mencatat, jumlah kasus diare akut mengalami kenaikan pada 2024 hingga awal 2025 dibandingkan tahun 2023.

    Pola kasus diare akut relatif konsisten sepanjang tahun, sehingga besar kemungkinan penyakit ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pola musiman, melainkan lebih berkaitan dengan faktor sanitasi, kualitas air, dan kebersihan makanan.

    Provinsi dengan kasus diare akut tertinggi meliputi:

    Jawa Barat: 667.709 kasus

    Jawa Tengah: 542.065 kasus

    Jawa Timur: 512.924 kasus

    DKI Jakarta: 317.688 kasus

    Banten: 228.179 kasus

    3. Influenza like illness (ILI)

    Kemenkes mencatat 1.692.642 kasus influenza like illness (ILI) sepanjang 2025. Dalam empat pekan terakhir, kasus ILI dilaporkan berfluktuasi, tetapi menunjukkan tren peningkatan secara nasional.

    Peningkatan ini dinilai relatif konsisten dan kemungkinan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh pola musim. Salah satu faktor yang menjadi sorotan adalah penurunan cakupan vaksin influenza, yang berpotensi meningkatkan risiko penularan di masyarakat.

    Terbanyak di wilayah berikut:

    Jawa Timur: 448.894 kasus

    Jawa Barat: 233.156 kasus

    Jawa Tengah: 229.439 kasus

    Sumatera Utara: 196.572 kasus

    Aceh: 63.943 kasus

    4. Suspek demam tifoid

    Kasus suspek demam tifoid tercatat mencapai 914.132 kasus sepanjang 2025. Tren peningkatan terlihat perlahan sejak minggu ke-34 tahun 2024 hingga awal Mei 2025, dan kembali meningkat pada minggu ke-29 sampai minggu ke-41 tahun 2025.

    Kemenkes menilai sanitasi dan kebersihan yang buruk serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan PHBS menjadi faktor utama peningkatan kasus.

    Provinsi dengan kasus suspek demam tifoid tertinggi meliputi:

    Jawa Barat: 182.245 kasus

    Jawa Timur: 179.950 kasus

    Jawa Tengah: 168.952 kasus

    DKI Jakarta: 59.201 kasus

    Banten: 49.299 kasus

    5. Pneumonia

    Penyakit kelima terbanyak adalah pneumonia, dengan total 753.712 kasus sepanjang 2025. Kemenkes mencatat, peningkatan kasus pada awal 2025 salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya kapasitas unit pelapor dalam mencatat penyakit secara lebih optimal.

    Secara historis, pneumonia menunjukkan keterkaitan dengan faktor iklim:

    Tahun 2023, peningkatan terjadi sejak minggu ke-34 akibat El Nino

    Awal 2024, kenaikan dipengaruhi pola musiman, khususnya musim hujan

    Akhir 2024 hingga awal 2025, kembali meningkat seiring musim penghujan

    Secara nasional, peningkatan kasus pneumonia pada 2025 terlihat fluktuatif, terutama pada minggu ke-29 hingga minggu ke-36.

    Provinsi dengan kasus pneumonia tertinggi meliputi:

    Jawa Barat: 142.092 kasus

    Jawa Tengah: 113.844 kasus

    Jawa Timur: 100.936 kasus

    DKI Jakarta: 70.074 kasus

    Banten: 48.466 kasus

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)