Author: Detik.com

Pakar UI Beberkan Perhitungan di Balik Data RI Defisit 70 Ribu Dokter Spesialis

Jakarta –

Akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), dr Iwan Ariawan, MS, membeberkan justifikasi dari perhitungan di balik data Indonesia kekurangan 70 ribu dokter spesialis. Proyeksi kekurangan ini dilakukan bersama Kemenkes untuk memetakan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.

“Angka ini bukan hanya kami, para pakar, duduk dan kita sepakati. Ini ada hitungannya dan cukup rinci,” tegas dr Iwan dalam konferensi pers bersama Kemenkes, Selasa (9/12/2025).

dr Iwan menegaskan bahwa angka tersebut dihasilkan dari perhitungan rinci selama setahun penuh dengan data yang diambil dari klaim BPJS Kesehatan yang mencakup 120 juta kasus dalam setahun, dipadukan dengan proyeksi penduduk BPS dan data beban penyakit 10 tahun ke depan dari lembaga global IHME.

Metode ini juga melibatkan konsultasi dengan lebih dari 38 kolegium spesialisasi untuk menyepakati standar waktu kerja efektif dan beban kerja dokter, termasuk rincian prosedur medis.

“Kami menghitung demand (kebutuhan) pelayanan kesehatan untuk masing-masing spesialis, misalnya berapa yang butuh kateterisasi jantung, berapa yang terpenuhi, dan berapa yang meninggal,” jelasnya.

dr Iwan mencontohkan, kekurangan dokter spesialis bukan hanya masalah statistik, tetapi berdampak fatal pada kesehatan publik. Dia mengatakan terdapat korelasi jelas antara beban kerja dokter spesialis obgyn yang tinggi di daerah-daerah timur dan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yang tidak merata antarprovinsi.

Salah satu cara mengejar ketertinggalan atau ketimpangan jumlah dokter spesialis di banyak daerah Indonesia menurutnya dengan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau PPDS Hospital Based.

“Kalau kita biasa-biasa saja, lulusan per tahun 2.700-3.000-an… kita itu kurangnya makin banyak tiap tahun, makin jauh ketinggalannya,” ujarnya.

Halaman 2 dari 2

(kna/up)

09/12/2025 16:01
Nissan Juke Listrik Dites Jalan, Meluncur Resmi Tahun Depan

Jakarta –

Nissan mulai memperlihatkan langkah serius di segmen kendaraan listrik kompak. Setelah sebelumnya merilis teaser gambar siluet pada awal tahun, kini Juke EV tertangkap kamera tengah diuji di jalanan Eropa. Crossover listrik ini tampak dibalut kamuflase hitam putih, namun sejumlah detail desainnya sudah mulai terlihat jelas.

Dari tampilan depan Juke EV terlihat terinspirasi dari konsep Hyper Punk. Lampu depannya tampak besar dan tersembunyi di balik kamuflase, sementara pada bagian bawah fascia menampilkan intake udara tengah berukuran lebar. Area tersebut juga terlihat menampung sebuah sensor menonjol yang kemungkinan berkaitan sistem ADAS.

Bergeser ke samping, siluet Juke EV tampak agresif. Kaca depan dibuat ramping dan mengalir mulus ke atap yang memiliki sudut tajam. Garis bodi yang melengkung ke atas memberikan kesan dinamis. Handle pintu depan tampak rata dengan bodi, sedangkan handle pintu belakang disembunyikan di trim pintu bagian atas untuk menciptakan tampilan lebih clear.

Selain itu, Juke EV dibekali velg aerodinamis serta side skirt tebal yang kemungkinan berfungsi menyamarkan posisi baterai di bawah lantai. Di belakang, desainnya tak kalah mencolok dengan spoiler besar yang sporty.

Secara teknis, Juke EV diprediksi memakai basis yang sama dengan Nissan Leaf generasi terbaru, platform CMF-EV/Ampr Medium. Konfigurasi ini memungkinkan penggunaan baterai 52 kWh dengan jarak tempuh di atas 436 km menurut standar WLTP. Kemungkinan besar, varian entry-level Juke EV memakai motor listrik yang sama dengan Leaf, bertenaga 174 dk dan torsi 345 Nm, dengan akselerasi 0-100 km/jam sekitar 8,3 detik.

Nissan belum mengungkap detail lebih rinci, namun pabrikan memastikan bahwa Juke listrik akan diluncurkan pada tahun fiskal 2026, atau sekitar tahun depan. Produksinya akan dilakukan di pabrik Sunderland, Inggris, bersama Nissan Leaf, menandai era baru elektrifikasi untuk model Juke.

Teaser gambar Nissan Juke listrik Foto: Dok. Nissan

(lua/rgr)

09/12/2025 15:43
Kuwait Cabut Kewarganegaraan Ulama Terkemuka Tariq al-Suwaidan, Ada Apa?

Kuwait City –

Pemerintah Kuwait mencabut status kewarganegaraan 24 orang di negara tersebut, termasuk seorang ulama terkemuka Tariq al-Suwaidan. Alasan pencabutan kewarganegaraan itu tidak diketahui secara jelas.

Keputusan mencabut kewarganegaraan itu, seperti dilansir Middle East Monitor dan The New Arab, Selasa (9/12/2025), tertuang dalam dekrit yang dipublikasikan dalam buletin resmi Kuwait Today.

Dekrit itu ditandatangani oleh Emir Kuwait Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan mendapat persetujuan Dewan Menteri Kuwait.

Dekrit nomor 227 tahun 2025, menyatakan bahwa kewarganegaraan telah dicabut dari Tariq Mohammed al-Saleh al-Suwaidan dan orang-orang yang memperolehnya melalui dia.

“Berdasarkan rekomendasi Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, dan dengan persetujuan kabinet, dengan ini kami menetapkan hal berikut — kewarganegaraan Kuwait dicabut dari Tariq Mohammed al-Saleh al-Suwaidan dan dari siapa pun yang memperoleh kewarganegaraan melalui ketergantungan,” demikian bunyi dekrit tersebut.

Sosok Al-Suwaidan dikenal sebagai salah satu pendakwah Islam paling berpengaruh di kawasan tersebut.

Dekrit tersebut tidak merinci dasar hukum atau alasan untuk pencabutan kewarganegaraan Al-Suwaidan.

Namun di masa lalu, otoritas Kuwait telah mencabut kewarganegaraan dalam kasus kewarganegaraan ganda dan dari orang-orang yang mendapatkannya melalui penipuan, pemalsuan, kejahatan tertentu, “jasa istimewa”, atau hal-hal yang berkaitan dengan keamanan nasional atau “kepentingan tertinggi negara”.

Status kewarganegaraan juga bisa dicabut otoritas Kuwait, jika negara memiliki bukti bahwa individu itu berupaya melemahkan rezim pemerintah.

Sejak pembentukan Komite Tinggi untuk Investigasi Kewarganegaraan Kuwait, lebih dari 60.000 orang telah dicabut kewarganegaraannya karena berbagai alasan.

Pencabutan kewarganegaraan Al-Suwaidan menimbulkan kekhawatiran atas kebebasan berekspresi di negara tersebut. Pada tahun 2013, dia dipecat dari Al-Resalah TV setelah secara terbuka menyatakan dirinya berafiliasi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin.

Al-Suwaidan yang juga seorang penulis dan pengusaha, merupakan salah satu penceramah Islam paling terkemuka di kawasan. Dia memiliki pengaruh yang signifikan di bidang media dan pendidikan agama. Dia telah menulis puluhan buku, banyak di antaranya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Prancis.

Dia masuk dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun 2022, 2023, dan 2024.

Di sisi lain, Al-Suwaidan berulang kali menghadapi tuduhan karena mengkritik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Tahun lalu, jaksa penuntut Kuwait mendakwanya atas tuduhan menghina sebuah negara Teluk dan sebuah negara Arab lainnya di media sosial. Dia bebas dengan jaminan, sebelum dibebaskan oleh pengadilan pada Juli 2024.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

09/12/2025 15:37
BPOM Ungkap Peredaran Kosmetik Ilegal Senilai Rp 1,8 Triliun, Efeknya Bisa Picu Kanker

Jakarta –

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melakukan intensifikasi pengawasan kosmetik menjelang akhir tahun 2025. Hasilnya, BPOM berhasil menemukan sederet produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki nomor izin edar dan bahan berbahaya.

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menuturkan intensifikasi pengawasan yang dilakukan selama periode 10-21 November 2025 menemukan potensi produk ilegal mencapai Rp 1,8 triliun. Pengawasan dilakukan di sarana produksi dan distribusi kosmetik seluruh Indonesia, serta patroli siber.

Berdasarkan pemeriksaan sarana, BPOM menemukan 108 merk produk kosmetik ilegal dengan jumlah 408.054 buah. Total keekonomian mencapai lebih dari Rp 26,2 miliar.

“Temuan didominasi oleh produk impor sebesar 65 persen. Rinciannya, kosmetik tanpa izin edar 94,30 persen, kosmetik mengandung bahan berbahaya 1,99 persen, kosmetik kedaluwarsa 1,47 persen, penggunaan tidak sesuai definisi kosmetik 1,46 persen, dan kosmetik impor tanpa SKI (surat keterangan impor) dan PIB (pemberitahuan impor barang) 0,78 persen,” ucap Taruna pada awak media di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

Untuk produk dengan bahan berbahaya, BPOM menyebut beberapa kandungan yang ditemukan seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, dan pewarna yang dilarang. Dampaknya bisa memicu iritasi kulit, bintik-bintik hitam, atau okronosis.

Selain itu, produk mengandung bahan berbahaya juga berpotensi memicu kanker.

“Dapat menyebabkan juga perubahan bentuk dan fungsi organ janin atau teratogenik, hingga menyebabkan kanker yang bersifat karsinogenik,” sambungnya.

Selanjutnya, hasil intensifikasi melalui patroli siber menemukan sebanyak 5.313 tautan kosmetik ilegal yang tidak memiliki nomor izin edar atau mengandung bahan berbahaya. Sebanyak 76,8 persen (4.079 tautan) berupa produk tanpa nomor izin edar dan 23,2 persen (1.234 tautan) produk mengandung bahan dilarang.

Hasil intensifikasi menemukan asal pengiriman terbanyak berasal dari Jakarta Barat dengan 1.215 tautan, Kabupaten Tangerang 407 tautan, Kabupaten Bogor 305 tautan, Jakarta Utara 251 tautan, dan Kota Medan 191 tautan.

“Selama 3 tahun terakhir, jumlah tautan yang telah diawasi oleh Badan POM semua komoditi yaitu 828.488 tautan. Khususnya untuk komoditi kosmetik yang terbanyak yaitu sebanyak 230.308 tautan atau 28 persen,” ungkap Taruna.

“Takedown tautan penjualan kosmetik selama periode intensif pengawasan berarti pencegahan peredaran kosmetik ilegal lebih luas dengan estimasi potensi keekonomian mencapai Rp 1,84 triliun,” tandasnya.

Halaman 2 dari 2

(avk/up)

09/12/2025 15:30
Maling Modus Pakai Seragam Mekanik KTM, Curi Sepeda Jorge Martin

Jakarta –

Kepolisian Spanyol menangkap seorang pria yang diduga mencuri sepeda dengan taksiran €20.000 atau sekitar Rp 388 jutaan milik Jorge Martin saat MotoGP Valencia. Maling tersebut masuk ke area paddock MotoGP dengan menyamar sebagai mekanik KTM.

Yang bikin mengejutkan, betapa mudahnya pencuri itu bergerak di area yang seharusnya aman. Pria yang ditangkap itu berhasil masuk paddock, lalu ke area motorhome menggunakan taktik kamuflase, menyamar sebagai anggota salah satu tim balap KTM.

Pencuri itu mengambil sepeda Pinarello edisi khusus yang telah disesuaikan. Sepeda tersebut ditaksir harganya berkisar antara 15 ribu hingga 20 ribu Euro.

Menurut laporan dari media Spanyol, TodoCircuito, Guardia Civil (Kepolisian Sipil Spanyol) mengonfirmasi telah menangkap seorang pria berusia 44 tahun yang dicurigai sebagai pelaku pencurian. Polisi bisa melakukan penangkapan setelah melacak jejak pria tersebut melalui rekaman CCTV pada hari pencurian.

Tersangka bisa memperoleh akses ke paddock MotoGP Valencia karena ia mengenakan perlengkapan (seragam) KTM. Dia menyamar sebagai seorang mekanik. Dia lalu berkeliaran di sekitar truk-truk tim tanpa menimbulkan kecurigaan sebelum akhirnya membobol barang-barang pribadi Jorge Martin.

Seperti kebanyakan pebalap MotoGP, Martin menggunakan sepeda road bike sebagai bagian dari latihan peningkatan daya tahan kardiovaskular. Dia sering terlihat di media sosial bersepeda bersama Aleix Espargaró.

Polisi bisa mengidentifikasi tersangka setelah menemukan rekaman CCTV pencuri tersebut berdiri di sebuah pom bensin terdekat. Pencuri itu masih mengenakan perlengkapan KTM dan membawa sepeda milik Jorge Martin.

Dari sana, polisi menangkap tersangka berusia 44 tahun dan melacaknya. Pencuri itu kedapatan kembali ke rumahnya di Madrid, di mana penangkapan dilakukan di sana. Tersangka, yang belum disebutkan namanya, dilaporkan sudah memiliki catatan kriminal yang cukup banyak terkait pencurian, dan juga sedang diselidiki atas kasus pencurian mobil dari sebuah dealer.

Pencuri ini ternyata residivis, dalam laporan disebutkan orang tersebut baru saja keluar dari penjara saat mencuri sepeda Martin.

Lihat juga Video ‘Sempat-sempatnya Maling Ini Main dengan Anjing Sebelum Curi Sepeda’:

(riar/rgr)

09/12/2025 15:05
Di Tengah Jalan Berlumpur, TNI AL Perkuat Pelayanan Medis untuk Korban Bencana

Foto News

Rengga Sancaya – detikHealth

Selasa, 09 Des 2025 15:00 WIB

Aceh – Upaya memperkuat layanan kesehatan bagi warga terdampak bencana di Aceh Utara terus dilakukan di tengah tantangan medan yang sulit.

09/12/2025 15:00
Dokter PPDS Hospital Based Vs University Based Beda Kualitas? Ini Penegasan Kemenkes

Jakarta –

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes dr Yuli Farianti, M.Epid menegaskan bahwa dokter spesialis lulusan PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) hospital based dan university based akan punya mutu atau kualitas yang setara.

Hal ini karena calon dokter spesialis tersebut akan berada di bawah naungan kolegium sesuai dengan spesialisasi yang mereka ambil dengan standar yang sama.

“Apakah bisa dibilang bahwa hospital based mutunya lebih rendah dibanding university based? Dari mana Anda tahu, karena kita punya standar yang sama, mekanisme rekrutnya sama,” kata dr Yuli di kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).

Untuk menjamin mutu calon dokter spesialis itu sendiri, dr Yuli mengatakan Komite Bersama Kemenkes dan Kemendiktisaintek memiliki Panitia Seleksi Bersama (Panselbar) yang memiliki tugas setidaknya sebagai berikut:

Menyusun petunjuk teknis tata cara seleksi peserta didikMenetapkan kuota penerimaan peserta didik. Baik untuk FK dan RSPPU termasuk kuota afirmasi dan rencana penempatan setelah pendidikan.Menetapkan kriteria afirmasi bagi calon peserta didik.Melaksanakan tes seleksi peserta didikMenetapkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade)Menetapkan dan mengumumkan hasil peserta didikMelaksanakan pemahaman dan evaluasi penyelenggaraan seleksi penerimaan peserta didik

“University based dan hospital based bukan kompetisi, tapi complementary (saling melengkapi, red). Kita jalan bersama-sama,” kata dr Yuli.

“Dua ini jalan bareng, karena standarnya juga sama, dibuatnya sama, nggak ada perbedaan kok. Jadi Kemenkes memprioritaskan sekarang kita uji,” sambungnya.

(dpy/up)

09/12/2025 14:54
Yamaha Nmax 2024 Dilelang Mulai Rp 17 Jutaan, Tanpa STNK dan BPKB

Yamaha Nmax 2024 Dilelang Mulai Rp 17 Jutaan, Tanpa STNK dan BPKB

09/12/2025 14:45
Andre Rosiade Ungkap Biaya Pemulihan Infrastruktur Sumbar Rp 13,52 T

Jakarta –

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp 13,52 triliun untuk penanganan bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pascagalodo (banjir bandang) beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menyebut dana tersebut bersifat tambahan, tidak dipotong anggaran yang sudah ada.

Hal itu disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo, bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, di Lembah Anai, Tanah Datar, Sumbar, Senin (8/12/2025).

Adapun jumlah Rp 13,52 triliun tersebut merupakan estimasi kebutuhan yang dihimpun dari empat Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian PU. Anggaran tersebut akan diajukan ke Presiden Prabowo Subianto.

Anggaran Rp 13,52 triliun itu merupakan kebutuhan khusus untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat bencana galodo. Dody menyebut laporan kerusakan dari berbagai balai telah diverifikasi sebelum dirumuskan menjadi usulan anggaran.

“Kebutuhan ini mencerminkan kerusakan di lapangan dan harus segera ditangani agar konektivitas dan aktivitas masyarakat kembali pulih,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, menegaskan bahwa anggaran ini bersifat tambahan dan tidak akan memotong anggaran rutin yang sudah berjalan untuk Sumbar.

Andre juga memastikan anggaran kegiatan rutin kementerian tersebut, termasuk perjalanan dinas, tidak akan mengganggu alokasi untuk rehabilitasi-rekonstruksi infrastruktur pascagalodo.

“Misalnya Rp 2,5 triliun lebih untuk jalan dan jembatan di Sumbar, semuanya tetap berjalan. Khusus Balai Wilayah Sungai saja, akan ada lebih dari Rp3 triliun untuk rehab-rekon,” kata Andre.

Andre menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir karena Rp 13,52 triliun ini merupakan dana tambahan yang diajukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk pemulihan Sumbar.

“Mohon doanya agar dana ini disetujui Presiden Prabowo dan segera dikucurkan. Agar Sumbar bisa segera pulih,” tegasnya.

(yld/dhn)

09/12/2025 14:39
Kemenkes Tepis Isu Ketimpangan Hospital Based Vs University Based Dokter Spesialis

Jakarta –

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menepis isu adanya ketimpangan pembiayaan antara penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis (PPDS) yang berbasis rumah sakit atau hospital based dan berbasis universitas atau university based.

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI, dr Yuli Farianti, M.Epid, menjelaskan pembiayaan dalam lingkup hospital based merupakan bagian dari strategi nasional untuk pemerataan dokter spesialis di daerah, bukan sebuah privilese, sebab skema beasiswa serupa juga diberikan kepada PPDS yang berbasis universitas.

dr Yuli memaparkan bahwa pembiayaan penuh yang diberikan kepada peserta didik Hospital Based memiliki tujuan strategis yang jelas, yaitu menjamin lulusan mau dan bersedia kembali mengabdi di daerah afirmasi (terdepan, terpencil, tertinggal/3T) yang sangat kekurangan dokter spesialis.

“Kami memberikan pembiayaan, beasiswa. Bilangnya kok hospital based dibayar semua, tidak seperti itu,” tegas dr Yuli.

Lebih lanjut, dr Yuli merinci Kemenkes merinci dukungan pembiayaan yang juga disalurkan melalui jalur universitas yakni beasiswa dengan 11 ribu penerima di 19 fakultas kedokteran. Selain itu ada 1.817 peserta PPDS yang mendapat bantuan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Kami memberikan pembiayaan, beasiswa, RSPPU kan baru jalan, 2 batch. Tapi beasiswa kita dalam rangka pemerataan, kita juga kasih university. Jadi tidak ada ketimpangan apapun dan diperlakukan sama,” tegas dia.

(kna/up)

09/12/2025 14:35