Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Kabar Hoaks Mobil Terbang BYD

    Kabar Hoaks Mobil Terbang BYD

    Jakarta –

    BYD membantah rumor bakal meluncurkan mobil terbang. Konfirmasi ini keluar setelah BYD diperbincangkan akan merilis mobil terbang yang bernama Ufly.

    Rumor mengenai peluncuran mobil terbang BYD ternyata kabar palsu. Hal ini disampaikan oleh Li Yunfei, Manajer Umum Branding dan Humas BYD.

    “Kami tidak memiliki rencana atau agenda seperti itu. Dalam menghadapi arus trafik online (viralitas), kita harus tetap menahan diri!” ujar Li dikutip dari Cnevpost, Selasa (30/12/2025).

    Sebelumnya sebuah video berdurasi 12 detik tersebar luas–diduga merupakan hasil buatan AI–mengklaim bahwa sub-merek ultra-mewah milik BYD, Yangwang, akan meluncurkan mobil terbang bernama Ufly dan menggunakan teknologi pengisian daya ultra-cepat 1-MW milik BYD.

    Beberapa tulisan yang dipublikasikan akun WeChat menyebut Yangwang Ufly telah menyelesaikan uji terbang lintas laut dan memperoleh sertifikasi kelaikan udara dari Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok (CAAC).

    Tulisan tersebut juga mengklaim bahwa mobil terbang itu menempuh jarak 136 kilometer hanya dalam 23 menit selama demonstrasi di bulan Juli, terbang dari Zhuhai ke Shenzhen.

    Informasi ini terlihat hoaks sejak pandangan pertama, karena BYD tidak pernah mengumumkan rencana terkait. Apalagi proses mendapatkan sertifikasi kelaikan udara adalah prosedur yang sangat panjang.

    Meskipun BYD tidak sedang mengembangkan mobil terbang, beberapa produsen otomotif Tiongkok lainnya telah memasuki bidang ini, bertaruh pada area pertumbuhan baru yang potensial.

    Pada tahun 2030, Tiongkok diprediksi memiliki 100.000 unit eVTOL (electric vertical takeoff and landing vehicles) di rumah tangga atau beroperasi sebagai taksi udara, menurut laporan dari China Low Altitude Economic Alliance pada November 2024.

    Anak perusahaan mobil terbang milik Xpeng, yaitu Aridge, telah mendirikan pabrik di Guangzhou untuk memproduksi mobil terbang secara massal, dengan target produksi massal dan pengiriman mobil terbang modularnya pada tahun 2026.

    Chery, GAC Group, Changan Automobile, dan FAW Group juga dilaporkan tengah mengembangkan produk mobil terbang mereka sendiri.

    (riar/rgr)

  • Arab Saudi Peringatkan UEA Usai Gempur Kapal Angkut Senjata di Yaman

    Arab Saudi Peringatkan UEA Usai Gempur Kapal Angkut Senjata di Yaman

    Sanaa –

    Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kota pelabuhan Mukalla di selatan Yaman pada Selasa (30/12), menyusul tuduhan bahwa pelabuhan tersebut digunakan untuk menerima pengiriman senjata dari Uni Emirat Arab (UEA) yang ditujukan bagi kelompok separatis Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC).

    Dalam pernyataan yang disiarkan oleh Saudi Press Agency, militer Arab Saudi menyebut serangan tersebut menargetkan senjata dan kendaraan tempur yang baru dibongkar dari kapal-kapal yang datang dari Fujairah, kota pelabuhan di pantai timur UEA. Disebutkan bahwa awak kapal telah menonaktifkan perangkat pelacakan sebelum membongkar muatan.

    “Mengingat senjata-senjata tersebut merupakan ancaman yang segera dan eskalasi yang membahayakan perdamaian serta stabilitas, Angkatan Udara Koalisi melaksanakan serangan udara terbatas,” demikian pernyataan militer Saudi.

    Serangan ini dilakukan pada malam hari untuk memastikan “tidak terjadi kerusakan tambahan terhadap warga sipil.”

    Belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa, dan belum jelas apakah militer selain Arab Saudi turut terlibat dalam operasi tersebut.

    Tuduhan tangsung terhadap UEA

    Untuk pertama kalinya secara terbuka, Arab Saudi secara langsung mengaitkan kemajuan STC di Yaman dengan dukungan UEA. Dalam pernyataan keras, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyebut langkah Abu Dhabi sebagai ancaman serius.

    “Kerajaan mencatat bahwa langkah-langkah yang diambil oleh negara saudara Uni Emirat Arab adalah sangat berbahaya,” demikian pernyataan resmi tersebut.

    Kedua negara juga belakangan bersaing dalam pengaruh politik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah dan Laut Merah, meskipun tetap memiliki hubungan erat dan sama-sama anggota OPEC.

    Hingga kini, UEA belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan Arab Saudi.

    Keadaan darurat di Yaman dan ultimatum bagi pasukan UEA

    Menanggapi serangan tersebut, Dewan Kepresidenan Yaman yang didukung Arab Saudi mengumumkan keadaan darurat nasional. Dewan tersebut secara resmi mengakhiri kerja sama keamanan dengan Abu Dhabi dan memerintahkan seluruh pasukan UEA untuk meninggalkan wilayah Yaman dalam waktu 24 jam.

    Selain itu, diberlakukan larangan selama 72 jam terhadap seluruh penyeberangan perbatasan, serta akses ke bandara dan pelabuhan laut di wilayah yang mereka kuasai, kecuali yang mendapat izin langsung dari Arab Saudi.

    Langkah-langkah ini menandai putusnya hubungan keamanan antara pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dengan Abu Dhabi, sekaligus memperdalam perpecahan di antara kekuatan anti-Houthi.

    Apa dampak penguasaan Mukalla?

    Mukalla terletak di Provinsi Hadramout, wilayah strategis yang dalam beberapa hari terakhir direbut oleh STC setelah menyingkirkan pasukan National Shield Forces yang didukung Arab Saudi. Kota pelabuhan ini berjarak sekitar 480 kilometer timur laut Aden, pusat kekuasaan pasukan anti-Houthi sejak ibu kota Sanaa jatuh ke tangan pemberontak Houthi pada 2014.

    Analis Yaman, Mohammed al-Basha, menilai situasi ini akan memicu eskalasi terukur dari kedua pihak.

    “Saya memperkirakan eskalasi yang dikalibrasi dari kedua belah pihak. STC yang didukung UEA kemungkinan akan merespons dengan mengonsolidasikan kendali,” ujarnya. Namun, ia menambahkan bahwa aliran senjata dari UEA kemungkinan akan terhambat karena Arab Saudi menguasai wilayah udara.

    Ketegangan ini terjadi di tengah meningkatnya instabilitas regional, termasuk konflik yang memburuk di Sudan, di mana Saudi dan UEA juga mendukung pihak yang berlawanan, serta langkah Israel yang mengakui Somaliland sebagai negara merdeka. Langkah tersebut memicu ancaman dari kelompok Houthi yang menyatakan siap menyerang kepentingan Israel di kawasan tersebut.

    Hingga saat ini, situasi di Mukalla masih tegang, dan kekhawatiran akan meluasnya konflik antar sekutu lama di kawasan terus meningkat.

    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Partai Pro-Junta Raup Suara Mayoritas dalam Pemilu Myanmar

    Partai Pro-Junta Raup Suara Mayoritas dalam Pemilu Myanmar

    Naypyitaw –

    Partai pendukung militer di Myanmar disebut telah “memenangkan mayoritas suara” dalam putaran pertama pemilu yang diselenggarakan oleh junta. Hanya saja, kelompok pemantau demokrasi memperingatkan bahwa pemilu ini justru akan meningkatkan kekuasaan militer.

    Kantor berita AFP mengatakan bahwa informasi perolehan suara tersebut didapatkan pada Senin (29/12) melalui seorang sumber.

    Meskipun pihak junta mengklaim pemilu ini sebagai sebuah kemajuan yang penting, sekitar setengah daerah di Myanmar dilaporkan tidak ikut serta akibat perang saudara yang berkecamuk sejak kudeta.

    Tempat Pemungutan Suara (TPS) di pusat-pusat perkotaan utama Myanmar dibuka pada Minggu (28/12). Hanya saja, tingkat partisipasi jauh lebih rendah dibandingkan pemilu bersejarah pada 2015 dan 2020.

    Suasana pemilu tahun 2025 ini cukup berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya di Myanmar. Pada Minggu (28/12) jalanan dilaporkan sepi karena mayoritas warga lebih memilih untuk beraktivitas ketimbang datang ke TPS. Padahal, ketika pemilu-pemilu sebelumnya, antrean pemilih mengular sejak pagi hari.

    Seorang perempuan muda yang keluar dari bilik suara di Yangon menolak berbicara dengan Tim DW, sambil mengatakan, “Maaf, saya tidak ingin berkomentar.”

    Perasaan hati-hati di kalangan anak muda sangat terasa sepanjang hari pertama pemilu.

    Pemilu bertahap di tengah perang saudara

    Dalam beberapa minggu menjelang pemilihan, tim DW mencoba untuk berbicara dengan sejumlah anak muda yang mengkhawatirkan dampak negatif jika tidak memilih.

    “Kami khawatir tentang dampak dari tidak memilih. Apakah ini akan mencegah kami meninggalkan negara atau apakah akan ada pemeriksaan bukti pemilihan di bandara?” kata seorang lelaki berusia 30 tahun dari Yangon yang meminta DW untuk tidak menuliskan namanya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    TPS di kota-kota besar mengalami peningkatan jumlah pemilih lanjut usia. Perubahan ini berkaitan dengan banyaknya anak muda yang pergi dari Myanmar. Tren ini semakin meningkat karena penindasan pascakudeta dan adanya pemberlakuan wajib militer oleh junta militer sejak tahun 2024.

    Seorang perempuan berusia 37 tahun, yang juga memilih tidak menyebutkan namanya karena alasan keamanan, berada di TPS untuk memberikan suaranya bersama anaknya. Kepada DW, dia mengatakan tentang kelelahan yang dia rasakan terhadap situasi saat ini.

    “Saya memilih, hanya untuk berharap ada perubahan setelah pemilu,” ujarnya, tetapi menolak untuk berkomentar lebih lanjut.

    Sejumlah negara sebut “pemilu palsu” di Myanmar

    Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), dan sejumlah negara Barat lainnya telah menolak pemilihan tersebut dan menganggapnya sebagai pemilu “palsu”. Alasannya, mereka berpendapat bahwa pemilu hanya menguntungkan para jenderal militer dan memperparah nasib Myanmar.

    “Sangat jelas bahwa dalam keadaan konflik saat ini dan mengingat catatan hak asasi manusia junta militer… bahwa kondisi untuk pemilihan bebas dan adil tidak ada,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam KTT ASEAN di Malaysia pada akhir Oktober 2025.

    Setelah kudeta 2021, simbol Myanmar dan pemimpin de facto pemerintah demokrasi,Aung San Suu Kyi, ditahan dan dipenjara bersama para pemimpin sipil terpilih lainnya.

    Partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi juga telah dilarang.

    Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (Association for Political Prisoners/AAPB), sejak 2021, lebih dari 7.630 warga sipil tewas akibat tindakan pasukan keamanan. Selain itu, AAPB melaporkan bahwa sekitar 30.000 orang saat ini ditahan dengan tuduhan kasus politik.

    “Agar pemilu dapat dipercaya, para pemimpin oposisi dan anggota parlemen harus dibebaskan dan diizinkan untuk berpartisipasi,” kata Ejaz Min Khant, seorang pakar hak asasi manusia di Fortify Rights, sebuah kelompok hak asasi regional, kepada DW.

    “Sebuah pemilu yang dijalankan secara eksklusif oleh militer tanpa pihak oposisi utama adalah pemilu palsu,” tambahnya, sambil argumen bahwa proses bertahap tersebut mencerminkan kesulitan junta dalam mempertahankan stabilitas di seluruh negeri.

    Selain tidak ada oposisi, pemungutan suara juga tidak dilakukan di wilayah yang berada di luar kendali militer.

    Komisi Pemilihan Umum (Union Election Commission/UEC) yang ditunjuk junta Myanmar menambah daftar panjang wilayah yang dikecualikan untuk ikut pemilu. Sehari sebelum tahap pertama, mereka menambahkan sembilan daerah sehingga total wilayah tanpa hak pilih mencapai 65 daerah.

    Ambisi Presiden Min Aung Hlaing

    Setelah memberikan suaranya di TPS di Naypyitaw, pemimpin junta Min Aung Hlaing meyakinkan para wartawan bahwa pemilu akan berlangsung bebas dan adil.

    Namun, seorang pengacara di Yangon yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada DW kalau masalahnya “bukan sekadar pemilu yang adil atau siapa penyelenggaranya, entah itu militer atau pihak lain.”

    “Yang terpenting adalah orang-orang ingin melihat perubahan sekarang, bukan hanya membiarkan keadaan ini terus berlarut-larut dalam keadaan kolaps,” kata pengacara tersebut.

    Meskipun beberapa pengamat berharap junta akan melonggarkan beberapa pembatasan untuk pemilihan, banyak yang percaya hanya akan ada sedikit pelonggaran, tujuannya cuma untuk menguntungkan rezim yang berharap mendapatkan keterlibatan dan legitimasi internasional yang lebih besar.

    Di luar tempat pemungutan suara pada Minggu (28/12), Min Aung Hlaing tampaknya berusaha meredam ambisi presidennya.

    “Saya adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan seorang pegawai negeri. Saya tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa saya ingin melakukan hal ini atau itu. Saya bukan pemimpin partai politik,” ungkapnya dan menambahkan bahwa potensi kepresidenannya hanya dapat dibahas setelah parlemen menetapkan proses pemilihan presiden.

    Junta klaim pemilu sebagai “kemajuan demokrasi”

    Media dan pendukung pro-junta mempromosikan pemilu ini sebagai sebuah keberhasilan, menampilkan dokumentasi sejumlah warga yang memberikan suara. Namun, media independen seperti Mizzima News dan Myanmar Now melaporkan bahwa pegawai pemerintah, personel militer, dan keluarga mereka ditekan untuk memilih, serta diminta membuktikan partisipasi.

    Pekan lalu, kepala junta memperingatkan bahwa tidak memilih berarti menolak “kemajuan menuju demokrasi.”

    Di tengah upaya pihak junta untuk terus menjalankan pemilu, konflik di lapangan terus memburuk. Militer berusaha merebut kembali wilayah yang hilang dan memaksa kelompok oposisi untuk menyerah.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Levie Wardana

    Editor: Muhammad Hanafi

    (nvc/nvc)

  • Latihan Perang China Bikin Flight Dibatalkan, Taiwan Kecam

    Latihan Perang China Bikin Flight Dibatalkan, Taiwan Kecam

    Taipei –

    Presiden Taiwan Lai Ching-te mengecam keras latihan perang yang digelar oleh militer China di sekitar negaranya selama dua hari terakhir. Latihan perang Beijing yang melibatkan peluncuran rudal dan pengerahan jet tempur ini memicu pembatalan puluhan penerbangan di wilayah Taiwan.

    “China mengabaikan harapan masyarakat internasional akan perdamaian dan secara sengaja merusak stabilitas regional melalui intimidasi militer,” ucap Lai dalam pernyataan terbaru via Facebook, seperti dilansir AFP, Selasa (30/12/2025).

    “Ini merupakan provokasi secara terang-terangan terhadap keamanan regional dan tatanan internasional dan saya menyatakan kecaman keras,” tegasnya.

    China mengatakan pada Selasa (30/12) pagi bahwa militernya mengerahkan kapal-kapal penghancur, kapal fregat, sejumlah jet tempur dan pesawat pengebom “untuk melakukan latihan mengenai identifikasi dan verifikasi, peringatan dan pengusiran, simulasi serangan, serangan terhadap target maritim, serta operasi antiudara dan antikapal selam”.

    Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) — nama resmi militer China — menyatakan bahwa latihan di perairan utara dan selatan Taiwan itu bertujuan “menguji kemampuan koordinasi laut-udara dan blokade serta kontrol terpadu”.

    Televisi pemerintah China, CCTV, melaporkan bahwa tema utama dari latihan perang itu adalah “blokade” pelabuhan-pelabuhan utama Taiwan, termasuk Keelung di bagian utara dan Kaohsiung di bagian selatan.

    Otoritas Beijing merilis peta lima zona besar di sekitar Taiwan, yang disebut sebagai lokasi latihan perang berlangsung.

    Dalam pernyataannya, otoritas Taiwan melaporkan bahwa zona-zona yang menjadi lokasi latihan perang itu, beberapa di antaranya berada dalam jarak 12 mil laut dari pesisir Taiwan, telah mengganggu rute pelayaran dan penerbangan internasional.

    Menurut Otoritas Penerbangan Sipil Taiwan, puluhan penerbangan ke pulau Kinmen dan Matsu terpaksa dibatalkan. Pembatalan ini berdampak terhadap sekitar 6.000 penumpang.

    Lebih dari 850 penerbangan internasional yang terjadwal akan “terdampak” dan dapat mengalami penundaan.

    Kementerian Pertahanan Taiwan, dalam pernyataan terpisah, melaporkan bahwa mereka mendeteksi sebanyak 130 pesawat militer China mengudara di dekat pulau tersebut selama 24 jam terakhir, hingga Selasa (30/12) pagi, sekitar pukul 06.00 pagi waktu setempat.

    Sebanyak 14 kapal angkatan laut China dan delapan kapal pemerintah juga terdeteksi di sekitar Taiwan.

    Otoritas Penjaga Pantai Taiwan mengerahkan 14 kapal mereka untuk memantau aktivitas kapal-kapal China tersebut. “Menggunakan pendekatan pengawasan satu lawan satu untuk secara paksa mencegah kapal-kapal tersebut,” sebut Otoritas Penjaga Pantai Taiwan dalam pernyataannya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Eks PM Perempuan Pertama Bangladesh Khaleda Zia Tutup Usia

    Eks PM Perempuan Pertama Bangladesh Khaleda Zia Tutup Usia

    Dhaka –

    Khaleda Zia, yang pernah menjabat sebagai perdana menteri Bangladesh selama tiga periode, meninggal dunia pada Selasa (30/12) pagi di usia 80 tahun.

    Khaleda Zia dan partai pimpinannya, Partai Nasionalis Bangladesh (Bangladesh National Party/BNP) pernah dipuji karena perannya dalam membawa negara Asia Selatan keluar dari pemerintahan militer menuju demokrasi.

    Dia memimpin sebagai perdana menteri Bangladesh antara tahun 1991 dan 1996, serta pada 2001 dan 2006. Khaleda Zia juga mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menduduki posisi perdana menteri di negara tersebut.

    Menjelang akhir hidupnya, Zia sempat dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan korupsi. Partainya menganggap vonis itu bermotif politik.

    Karier politik yang gemilang

    Zia memasuki dunia politik setelah suaminya, mantan Presiden Ziaur Rahman, tewas dibunuh dalam kudeta militer pada Mei 1981. Rahman berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada 1971 dan mendirikan Partai BNP beberapa tahun sebelum kematiannya.

    Awalnya, Zia merupakan seorang ibu rumah tangga tanpa pengalaman politik. Kemudian dia muncul sebagai tokoh terkemuka dalam perlawanan sipil terhadap rezim militer.

    Zia membentuk aliansi politik yang kuat dengan melibatkan partai-partai politik sayap kiri dan kanan bersama partainya yang berhaluan tengah-kanan. Dia berhasil memaksa rezim militer menyerahkan kekuasaan dengan memimpin gerakan nasional untuk demokrasi.

    Pemberdayaan perempuan

    Zia membantu meningkatkan tingkat literasi di kalangan perempuan dan memperluas peluang kerja bagi perempuan dengan menyediakan pendidikan gratis dan beasiswa. Dia memperkenalkan program makan siang gratis bagi siswa di sekolah-sekolah, di seluruh negeri dengan bantuan donor asing. Selama masa jabatannya, upaya tersebut telah berhasil mendaftarkan jutaan perempuan ke sekolah dasar dan menengah.

    Zia juga berkontribusi dalam memperluas industri garmen yang berorientasi ekspor di negara tersebut.

    “Sekarang, sebagai Perdana Menteri, Ibu Zia, berbeda dengan Benazir Bhutto saat pertama kali menjadi Perdana Menteri Pakistan, secara agresif mempromosikan pendidikan dan pelatihan vokasional, terutama bagi perempuan, serta memperluas pinjaman skala kecil tanpa jaminan untuk meningkatkan kemandirian perempuan,” tulis jurnalis Barbara Crossette dalam The New York Times pada November 1993.

    Majalah Forbes AS, yang memasukkan Zia sebagai salah satu dari 100 perempuan paling berkuasa di dunia selama beberapa tahun selama kepemimpinannya antara 2001 dan 2006, menulis, “dulu seorang ibu rumah tangga yang pemalu dan pendiam, Zia telah menghidupkan kembali sektor pendidikan, terutama untuk perempuan muda.”

    Laila Noor Islam, seorang profesor di Universitas Dhaka, mengatakan kepada DW bahwa Zia akan diingat karena mengubah lanskap sosial dan politik Bangladesh.

    “Orang akan mengingatnya karena memperkenalkan sistem demokrasi parlementer di negaranya, menciptakan pabrik pakaian jadi yang berorientasi ekspor di mana ratusan ribu perempuan mendapatkan pekerjaan, memperkenalkan pendidikan dasar gratis untuk semua, dan mengembangkan sistem pemerintahan sementara untuk mengadakan pemilu nasional yang bebas dan adil,” terangnya.

    Rival abadi Sheikh Hasina

    Begitu memasuki dunia politik, Zia menjadi musuh bebuyutan Sheikh Hasina, pemimpin utama Partai Awami League (AL), yang berhaluan tengah-kiri dan berkuasa sejak 2008.

    Mereka sering disebut “The Battling Begums”. Kata “begum” merujuk pada perempuan Muslim yang berkedudukan tinggi karena persaingan panjang mereka yang membagi arena politik negara menjadi dua, satu dipimpin oleh Partai AL besutan Hasina, sementara satunya dipimpin oleh Partai BNP Zia.

    “Ketika saya mendengar nama Khaleda Zia, yang terlintas di benak saya adalah ‘saingan Hasina’. Zia dan Hasina telah memiliki persaingan yang panjang dan pahit dan hal ini diperparah oleh fakta bahwa mereka telah mendominasi politik Bangladesh selama bertahun-tahun,” kata Michael Kugelman, pakar Asia Selatan di Woodrow Wilson Center for Scholars yang berbasis di Washington, kepada DW.

    “Kemudian, mengingat keluarga masing-masing mereka merupakan dua dinasti politik utama negara, persaingan ini juga tertanam dalam sejarah politik inti Bangladesh,” tambahnya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Tuduhan korupsi

    Zia divonis bersalah dalam kasus korupsi pada Februari 2018, hingga kasus korupsi lainnya. Politikus tersebut dituduh menyalahgunakan wewenangnya dengan menggelapkan sekitar €240.000 (sekitar Rp3,87 miliar) dari sumbangan yang ditujukan untuk dana amal panti asuhan.

    Partai BNP mengklaim kasus-kasus tersebut direkayasa untuk mencegah Zia terlibat dalam politik. Kemudian, tuduhan ini dibantah oleh pemerintah Hasina.

    Menurut Partai BNP, selama dekade terakhir, lebih dari 180.000 kasus hukum juga diajukan terhadap hampir empat juta anggotanya. Data menunjukkan bahwa lebih dari 600 anggota partai telah diculik dan sekitar 3.000 menjadi korban pembunuhan di luar proses hukum oleh pihak berwenang selama periode yang sama.

    Pada tahun 2020, hukuman penjara Zia diubah menjadi tahanan rumah, sebelum dia dibebaskan lagi pada tahun 2024 setelah jatuhnya pemerintahan sang rival, Sheikh Hasina.

    Runtuhnya rezim politik

    Sebagai seorang pendukung demokrasi, Zia perlahan kehilangan pengaruh karena gagal membangun bentuk perlawanan yang kuat terhadap pemerintahan Hasina.

    “Khaleda Zia telah membuat banyak kesalahan dalam dekade terakhir. Boikot pemilu menyebabkan hilangnya peluang. Yang lebih penting, dia memilih untuk berperan sebagai oposisi yang mengganggu dan konfrontatif tanpa mencari titik temu dan hal ini menyebabkan banyak hubungan yang rusak,” kata Kugelman.

    “Hal ini juga menyebabkan partainya terkadang menggunakan kekerasan, yang tidak membantu perjuangannya. Selain itu, keputusannya untuk (terkadang) berkoalisi dengan partai-partai politik Islamis, terutama yang memiliki unsur garis keras, membuatnya dan partainya kehilangan dukungan dari mereka yang memperjuangkan gagasan Bangladesh yang sekuler dan moderat,” tambahnya.

    Asif Nazrul, seorang profesor di Universitas Dhaka, percaya bahwa kejatuhan Zia juga disebabkan oleh ketidakmauannya untuk mendapatkan kepercayaan India dan diplomat asing yang dapat mendesak Hasina untuk mengadakan pemilihan nasional yang adil dan inklusif.

    “Keputusan Zia untuk tidak bertemu dengan Presiden India Pranab Mukherjee di Dhaka pada tahun 2013, serta penolakannya terhadap tawaran Sheikh Hasina mengenai pemerintahan sementara pada masa pemilihan umum di tahun yang sama, telah sangat merugikan karier politiknya,” kata Nazrul kepada DW.

    “Dia gagal memenangkan hati elit intelektual di Dhaka dan diplomat Barat,” sambungnya. “Kegagalannya untuk menghentikan anggota BNP dan sekutunya dalam mendukung separatis yang berperang melawan pemerintah India di masa lalu juga membuatnya semakin lemah seiring waktu.”

    Namun, kata Nazrul, perjuangan Zia untuk demokrasi akan dikenang selama bertahun-tahun ke depan.

    “Zia bisa saja pergi ke negara lain selama ketidakpastian politik pada 2006 dan 2007, serta selama persidangannya dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Nazrul.

    “Dia sudah tua dan sangat sakit dan meskipun tahu kemungkinan penderitaan yang akan dialaminya, dia tidak menyerah pada pemerintah Hasina dan tidak mengambil kesempatan untuk meninggalkan negara.”

    Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Levie Wardana

    Editor: Muhammad Hanafi

    Lihat juga Video ‘Kembalinya Muhammad Yunus ke Bangladesh Seusai Jadi PM Sementara’:

    (nvc/nvc)

  • Komunitas Tegur Keras Pemotor PCX yang Ngamuk Ditegur Jangan Ngerokok

    Komunitas Tegur Keras Pemotor PCX yang Ngamuk Ditegur Jangan Ngerokok

    Jakarta –

    Masih ingat pengendara Honda PCX putih yang ngamuk setelah ditegur jangan merokok di Sudirman, Jakarta Pusat? Kini, sosok bernama Galih Saputra itu mendapat teguran keras dari komunitas motornya, PCX Wong Tulus.

    Ketika kasus tersebut viral di media sosial, banyak warganet yang memang menandai akun PCX Wong Tulus di kolom komentar unggahan. Sebab, menurut informasi yang beredar, Galih Saputra memang terdaftar sebagai anggota komunitas terkait.

    PCX Wong Tulus secara tak langsung membenarkan, Galih merupakan salah satu anggotanya. Itulah mengapa, mereka secara terbuka membuat klarifikasi dan meminta maaf.

    “Melalui postingan ini, kami ingin mengklarifikasi dan meminta maaf atas kesalahan yang telah teman kami lakukan,” demikian keterangan akun komunitas PCX Wong Tulus melalui Instagram resminya, dikutip Selasa (30/12).

    Pemotor ngerokok. Foto: Doc. IG @mintadisundut

    Komunitas tersebut juga mengaku telah menegur Galih Saputra secara keras. Menurut mereka, apa yang diperbuat anggotanya itu fatal atau berlebihan.

    “Dengan adanya video yang beredar, kami mohon maaf kepada teman-teman netizen (karena) sudah membuat kegaduhan. Kami sudah menegur keras Galih Saputra dan sangat menyayangkan adanya teman kami yang melakukan kesalahan fatal itu,” tuturnya.

    “Sekali lagi kami meminta maaf sebesar-besarnya dan memastikan kejadian tersebut tidak akan terulang kembali,” tambahnya.

    Diberitakan sebelumnya, aksi pemotor yang ngamuk saat ditegur jangan merokok viral di sejumlah platform media sosial, terutama Instagram. Akun IG @mintadisundut merupakan yang pertama membagikan videonya di jagad maya.

    Tayangan yang beredar menunjukkan, pemotor arogan itu tak sendirian, melainkan membawa wanita yang juga tak mengenakan pelindung kepala. Dia, sepanjang perjalanan, asik merokok tanpa memedulikan pengguna jalan lain.

    Merasa terganggu, pemotor lain di belakang menegur pemotor arogan tersebut. Dia meminta agar si perokok mematikan rokoknya. Sebab, abu dan baranya bisa mengancam keselamatan pengguna jalan lain.

    “Abu rokok lo kena orang,” ujar pemotor lain yang menegur perokok tersebut.

    “Lo kan tinggal nyalip doang, monyet!” demikian respons si perokok sambil terus memacu Honda PCX berkelir putihnya. Bahkan, alih-alih meminta maaf, dia justru menyerang penegur dengan makian-makian.

    Si penegur berusaha sabar. Dia kemudian bertanya ke perokok: pernah sekolak tidak? Sebab, kata-katanya terlalu kasar dan tak beretika.

    “Yang lain elo tegur nggak, k*nt*l?” begitu respons lanjutan si perokok. Bahkan, parahnya lagi, dia melayangkan tendangan keras ke arah motor si penegur.

    Galih Saputra sebagai pelaku juga sudah menyampaikan permohonan maaf melalui Instagram resminya. Dia berjanji akan introspeksi diri dan tak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.

    (sfn/rgr)

  • Presiden Iran Minta Pemerintah Dengarkan Tuntutan Demonstran

    Presiden Iran Minta Pemerintah Dengarkan Tuntutan Demonstran

    Teheran –

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan pemerintah untuk mendengarkan “tuntutan sah” para demonstran, ketika unjuk rasa yang digelar oleh para pemilik toko untuk memprotes kesulitan ekonomi berlangsung selama beberapa hari terakhir di ibu kota Teheran.

    Para pemilik toko di ibu kota Iran, seperti dilansir AFP, Selasa (30/12/2025), menutup toko-toko mereka untuk hari kedua berturut-turut pada Senin (29/12) waktu setempat, setelah mata uang negara tersebut, Rial Iran, yang sedang terpuruk mencapai titik terendah baru di pasar tidak resmi.

    Mata uang dolar Amerika diperdagangkan sekitar 1,42 juta Rial Iran pada Minggu (28/12) waktu setempat, dibandingkan dengan 820.000 Rial Iran setahun lalu.

    Foto-foto dari kantor berita Fars menunjukkan gas air mata digunakan oleh aparat penegak hukum Iran untuk membubarkan para demonstran. Laporan Fars menyebut “bentrokan kecil” sempat terjadi antara demonstran dan pasukan keamanan.

    Para personel kepolisian antihuru-hara berjaga di sekitar alun-alun utama di Teheran pada Selasa (30/12), dengan sebagian toko dan kafe telah buka kembali.

    Dalam situasi tersebut, Pezeshkian yang memiliki otoritas lebih kecil di bawah sistem pemerintahan Iran dibandingkan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, merilis pernyataan via media sosial.

    “Saya telah meminta Menteri Dalam Negeri untuk mendengarkan tuntutan sah para demonstran dengan melakukan dialog dengan perwakilan mereka, sehingga pemerintah dapat melakukan segala daya upaya untuk menyelesaikan masalah dan bertindak secara bertanggung jawab,” ujar Pezeshkian.

    Para pemilik toko dan pedagang berunjuk rasa memprotes kesulitan ekonomi di Teheran, ibu kota Iran Foto: AFP

    Selain Pezehskian, ketua parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, juga menyerukan dilakukannya “langkah-langkah yang diperlukan yang berfokus pada peningkatan daya beli masyarakat”.

    “Kekhawatiran dan protes masyarakat mengenai masalah mata pencaharian harus ditanggapi dengan penuh tanggung jawab dan dialog,” cetusnya, seperti dilaporkan televisi pemerintah Iran .

    Para demonstran, menurut laporan kantor berita pro-buruh ILNA, menuntut “intervensi pemerintah segera untuk mengendalikan fluktuasi nilai tukar dan menetapkan strategi ekonomi yang jelas”.

    Fluktuasi harga melumpuhkan penjualan beberapa barang impor, dengan para penjual dan pembeli lebih memilih untuk menunda transaksi hingga prospek menjadi lebih jelas.

    “Terus melanjutkan bisnis dalam kondisi ini telah menjadi tidak mungkin,” kata salah satu demonstran, seperti dikutip ILNA.

    Penuturan seorang pedagang lokal, yang tidak ingin disebut namanya, menyebut para pejabat Iran tidak memberikan dukungan kepada para pemilik toko yang berjuang melawan kenaikan biaya impor yang melonjak.

    “Kami terpaksa melakukan aksi protes. Dengan nilai tukar dolar seperti ini, kami bahkan tidak bisa menjual casing ponsel, dan para pejabat sama sekali tidak peduli bahwa kehidupan kami bergantung pada penjualan ponsel dan aksesorisnya,” ucap salah satu pedagang lokal, seperti dikutip surat kabar Etemad.

    Kepala otoritas kehakiman Iran Gholamhossein Mohseni Ejei telah menyerukan “hukuman cepat bagi mereka yang bertanggung jawab atas fluktuasi mata uang”. Pemerintah Iran juga mengumumkan penggantian Gubernur Bank Sentral, dengan Abdolnasser Hemmati, seorang mantan Menteri Ekonomi dan Menteri Keuangan, diangkat menempati jabatan tersebut.

    Perekonomian Iran, yang sudah terpuruk akibat sanksi Barat selama beberapa dekade, semakin tertekan setelah PBB memberlakukan kembali sanksi internasional terkait program nuklir negara itu pada akhir September. Negara Barat dan Israel menuduh Teheran berupaya memperoleh senjata nuklir. Tuduhan itu dibantah Iran.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/dhn)

  • Infeksi ‘Super Flu’ Bisa Menulari Tiga Orang, Gejala Lebih Parah dari COVID-19

    Infeksi ‘Super Flu’ Bisa Menulari Tiga Orang, Gejala Lebih Parah dari COVID-19

    Jakarta –

    Kasus infeksi influenza H3N2 varian subclade K atau orang awam menyebutnya ‘superflu’ belakangan menjadi buah bibir. Pasalnya, superflu dianggap lebih ‘ganas’ daripada influenza biasa.

    Anggota Unit Kerja Koordinasi Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr dr Nastiti Kaswandani, SpA(K) mengatakan penularan subclade K ini terbilang cepat, tak ayal menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

    “Masalahnya mungkin salah satu jadi penyebab istilah ‘superflu’ ini karena penularannya cepat, jadi satu orang itu bisa menulari 2-3 orang sekitarnya, diperkirakan varian ini mungkin bisa menulari lebih tapi belum ada penelitiannya,” kata dr Nastiti dalam konferensi pers IDAI secara daring, Senin (29/12/2025).

    Influenza bisa dideteksi dengan rapid test, dengan pemeriksaan swab, namun untuk mendeteksi H3N2 dengan variannya subclade K harus dilakukan genome sequencing di laboratorium yang canggih seperti masa COVID-19.

    “Kalau kita dalami lebih lanjut mengenai subclade K ini dia bagian atau varian dari flu A H3N2 dia tidak bisa dideteksi secara klinis, artinya dokter kalau melihat saja bahkan tidak bisa membedakan ini influenza atau bukan influenza, hanya mungkin bisa menduga ini secara klinis mirip influenza,” kata dr Nastiti.

    Gejala Lebih Parah dari COVID-19

    Senada, dokter spesialis paru dari RS Paru Persahabatan, Prof dr Agus Dwi Susanto, SpP(K) mengatakan ada perbedaan mencolok terkait gejala antara subclade K, flu biasa dan COVID-19.

    “Untuk subclade K memiliki gejala-gejala yang lebih parah seperti demam tinggi 39-41 derajat celsius, nyeri otot berat, kelelahan atau lemas ekstrem, batuk kering, sakit kepala dan tenggorokan berat,” kata dr Agus saat dihubungi, Selasa (30/12/2025).

    “Sedangkan flu biasa dan COVID yang saat ini gejalanya ringan sampai sedang,” sambungnya.

    Kementerian Kesehatan RI sendiri belum merilis laporan terkait temuan varian subclade K di Indonesia. Namun, dr Agus tetap mengimbau masyarakat untuk melakukan tindakan preventif, di antaranya:

    Menjaga stamina tubuh dengan makan minum cukup dan bergizi, istirahat cukup, olahragaJaga kebersihan lingkunganCuci tangan teraturPakai masker bila kontak dengan penderita atau di keramaianVaksinasi influenzaBila sakit flu, jangan batuk, bersin sembarangan.Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/kna)

  • Mewah! Intip Fasilitas Bus Tingkat Terbaru PO Juragan 99 Trans

    Mewah! Intip Fasilitas Bus Tingkat Terbaru PO Juragan 99 Trans

    Jakarta –

    PO Juragan 99 Trans baru saja meluncurkan bus double decker terbaru garapan Adiputro. PO milik pengusaha Gilang Widya Pramana ini menawarkan fasilitas mewah dengan kursi eksklusif hanya 19 seat.

    Dijelaskan dalam keterangan resmi PO Juragan 99 Trans, bus ini meluncur sebanyak dua unit, menggunakan bodi Jetbus 5 Super Double Decker dengan sasis Mercedes-Benz O500RSD 2445.

    “Sebagai satu-satunya double decker di Indonesia yang hanya menyediakan 19 seat private class, 2 bus berjulukan Joker dan Harley Quinn ini, diharapkan akan memberikan privacy lebih kepada penumpang dan ruang lega selama perjalanan jauh,” tulis PO Juragan 99 Trans dalam keterangan resminya.

    “Armada terbaru ini menyajikan pelayanan berbeda dengan armada sebelumnya, yakni dengan hadirnya layanan pramugari on board untuk meningkatkan standar hospitality kelas premium layaknya perjalanan first class. Penumpang juga dimanjakan dengan tambahan layanan welcome drink buat dinikmati penumpang pada awal perjalanan. Tak lupa tersedia juga layanan toilet dalam bus yang tentu saja bisa digunakan untuk BAB yang menjadi standar seluruh armada bus Juragan 99 Trans,” terang Gilang.

    Kata Gilang, kehadiran dua armada terbaru ini menjadi langkah strategis perusahaan buat meningkatkan kualitas layanan perjalanan jarak jauh. Mengusung desain modern khas Jetbus 5 Double Decker, armada ini dilengkapi kabin yang lebih luas, kenyamanan optimal, serta teknologi keselamatan yang mendukung pengalaman perjalanan yang aman dan berkelas.

    Bus tingkat terbaru PO Juragan 99 Trans Foto: Dok. PO Juragan 99 Trans

    “Dukungan sasis Mercedes-Benz O500RSD 2445 memastikan performa tangguh, stabilitas maksimal, dan efisiensi operasional yang andal. Joker dan Harley Quinn melayani perjalanan AKAP dari Malang – Jakarta (PP) yang juga menambah jumlah armada operasional menjadi 54 unit bus AKAP dan pariwisata,” tambah dia.

    Bagian interior bus ini punya nuansa mewah berkat penggunaan aksen kayu di bagian lantai dan dinding, juga penambahan ambient light yang menghadirkan nuansa hangat.

    Tersedia pula toilet dan mini pantry. Yang istimewa lagi, toiletnya bisa digunakan buat buang air besar karena punya bio septictank. Tapi ingat, toilet ini hanya bisa digunakan saat posisi bus sedang berjalan.

    Di bagian dek bawah total ada enam kursi, terdiri dari empat kursi kelas private dan dua kursi kelas sleeper yang terletak di depan. Menariknya, semua kursi di bus ini sudah menggunakan kabin, sehingga privasi penumpang sangat-sangat terjaga. Adapun kursi penumpangnya menggunakan warna coklat yang mewah dan elegan.

    Bicara fitur, pada setiap kursi juga sudah dilengkapi colokan USB type A dan type C, bahkan juga ada colokan audio jack 3,5 mm untuk headphone. Selain itu kabin ini juga sudah dilengkapi televisi buat hiburan, wireless charging, dan juga meja lipat.

    Pindah ke dek bagian atas, terdapat 13 kursi kelas private yang terdiri dari tujuh baris kanan dan enam baris kiri. Khusus untuk kursi paling depan, bisa mendapat visibilitas yang lebih baik dengan kaca di bagian depan dan samping.

    Bus tingkat terbaru PO Juragan 99 Trans Foto: Dok. PO Juragan 99 Trans

    (lua/dry)

  • Cara Polda Riau Redam Konflik di TNTN

    Cara Polda Riau Redam Konflik di TNTN

    Pekanbaru –

    Kepolisian Daerah (Polda) Riau mencatat sejumlah konflik sosial dalam pengelolaan lahan di beberapa daerah di Bumi Lancang Kuning. Salah satunya dengan mengedepankan police community engagement dalam penyelesaian konflik di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

    Dalam rilis akhir tahun, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 50 kejadian konflik sosial yang terjadi di wilayah hukum Polda Riau. Dari jumlah tersebut, 9 kasus telah berhasil diselesaikan sepenuhnya, sementara 41 kasus lainnya masih dalam proses penanganan intensif.

    “Seluruh konflik tersebut kami tangani melalui pendekatan deteksi dini dan dialog yang mendalam. Selain itu, kami juga memperkuat koordinasi lintas sektoral untuk memastikan setiap permasalahan tidak meluas,” ujar Irjen Herry Heryawan, Selasa (30/12/2025).

    Salah satu fokus mediasi yang menonjol adalah sengketa antara PT Agrinas dengan pihak perusahaan mitra dan perwakilan masyarakat, yang intensitas mediasinya meningkat pada periode September hingga Desember 2025.

    Polda Riau juga menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat melalui Satgas Peningkatan Kesejahteraan Hutan (PKH), khususnya dalam memulihkan fungsi Taman Nasional Tesso Nilo. Menghadapi dinamika di lapangan, polisi telah melakukan berbagai upaya mediasi dengan kelompok-kelompok yang sempat menyuarakan penolakan.

    “Kami melakukan mediasi dengan kelompok penolak guna menjaga situasi tetap kondusif. Hal ini penting agar langkah pemerintah dalam menjaga kawasan konservasi tidak terhambat oleh gangguan keamanan,” jelasnya.

    Meski mengedepankan dialog, Polda Riau tetap bertindak tegas terhadap praktik ilegal yang merusak hutan negara. Kapolda menyebutkan bahwa pihaknya tengah melakukan penyidikan terhadap sejumlah dugaan tindak pidana di kawasan TNTN, mulai dari perambahan hutan, aksi intimidasi, perusakan, hingga upaya pengusiran sepihak yang melanggar hukum.

    Di akhir paparannya, Kapolda Riau kembali menegaskan komitmen jajarannya untuk terus mendampingi Satgas PKH dalam menjaga kelestarian TNTN. Sinergitas lintas sektoral menjadi kunci untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

    “Dukungan kami terhadap Satgas PKH meliputi pengamanan terpadu dan pendampingan penegakan hukum. Tujuannya satu: menjaga ketertiban, memastikan kepastian hukum, dan yang terpenting adalah menjaga kelestarian kawasan konservasi demi generasi masa depan,” pungkas jenderal bintang dua tersebut.

    (mea/dhn)