Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Pemerintah Siapkan Penguatan Ekonomi Rakyat Melalui 12 Ribu Masjid

    Pemerintah Siapkan Penguatan Ekonomi Rakyat Melalui 12 Ribu Masjid

    Jakarta –

    Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan memperkuat ekonomi masyarakat menjelang 2026. melalui Program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Masjid. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Masjid yang menggandeng jaringan luas Majelis Tabligh Muhammadiyah dan Kementerian Koperasi.

    Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada penguatan ekonomi rakyat. Program ini menyasar 12.000 jaringan masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

    “Ini menjadi langkah strategis menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global di tahun 2026,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

    Ia menjelaskan pihaknya akan bertindak sebagai katalisator yang menghubungkan antara perbankan dengan koperasi. Peran strategis ini bertujuan untuk menjembatani sektor perbankan dengan koperasi serta unit usaha yang dikelola oleh masjid-masjid di daerah.

    Pihaknya juga telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan program koperasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional ke depan.

    “Acara ini menjadi tonggak sejarah, kerja sama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, serta doa untuk Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Semoga ini menjadi jalan untuk memperteguh langkah kita untuk berdikari dan tangguh dalam kemandirian ekonomi, ” tambah Setiawan.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, MoU antara Kementerian Koperasi dan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ekonomi dan Perbankan menjadi tonggak sejarah penting untuk memulai kerja besar pada 2026. Menurut Ferry, kerja sama ini akan menjadi pondasi penguatan peran koperasi dalam mendukung ekonomi kerakyatan serta memperkuat sinergi lintas sektor ke depan.

    “Insyaallah di penghujung akhir tahun 2025 ini, penandatanganan tersebut akan menjadi tonggak yang penting untuk memulai kerja besar dan kerja keras kita semua di tahun 2026,” ujar Ferry.

    Prosesi penandatanganan MoU keduanya turut disaksikan Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fathurrahman Kamal serta Ustadz Adi Hidayat. Setelah penandatanganan MoU, acara dilanjutkan dengan Launching Buku Refleksi Akhir Tahun 2025 Ekonomi dan Perbankan serta ditutup dengan doa bersama akhir tahun.

    (rea/ara)

  • OJK Minta PPATK Usut Transaksi Keuangan Pinjol Dana Syariah Indonesia

    OJK Minta PPATK Usut Transaksi Keuangan Pinjol Dana Syariah Indonesia

    Jakarta –

    Dugaan kasus gagal bayar (galbay) lender PT Dana Syariah Indonesia (DSI) mulai memasuki babak baru dengan melibatkan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Langkah ini dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pertemuan dengan Paguyuban Lender DSI di Kantor OJK, Jakarta, Selasa (30/12).

    Adapun sebelumnya, OJK sempat bertemu dengan paguyuban tersebut saat memfasilitasi pertemuan antara lender dengan Direktur Utama DSI, Taufiq Aljufri, pada 28 Oktober 2025. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut atas aduan publik ihwal galbay imbal hasil DSI.

    Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK, Rizal Ramadhani, menegaskan peran PPATK dalam kasus ini dibutuhkan untuk penelusuran transaksi keuangan DSI. Koordinasi OJK dan PPAT ini menjadi tindak lanjut pengawasan terhadap DSI.

    “Kami akan melakukan best effort untuk menjalankan kewenangan yang kami punya. OJK sudah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan DSI dan PPATK telah melakukan pemblokiran rekening DSI,” kata Rizal dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/12/2025).

    Rizal menambahkan, pertemuan dengan lender DSI menjadi bentuk komitmen OJK sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dalam melindungi konsumen. Ia mengaku telah menjalankan berbagai upaya sesuai dengan kewenangannya.

    “Sebagai otoritas kami harus hadir baik di sisi pelindungan konsumen atau pengawas sektor jasa keuangan. Untuk urusan dana lender DSI ini kami sudah melakukan berbagai hal sesuai kewenangan kami,” imbuhnya.

    Selain itu, OJK juga telah meminta Direksi, Komisaris, DPS, dan Pemegang Saham DSI, untuk melaksanakan seluruh kewajiban terkait penyelesaian dan pengembalian dana lender. Hal tersebut tertuang dalam instruksi tertulis OJK yang dilayangkan pada 10 Desember 2025.

    Hingga saat ini OJK telah mengeluarkan 15 sanksi pengawasan terhadap DSI. OJK juga telah mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) kepada Dana Syariah Indonesia sejak 15 Oktober 2025.

    Sanksi tersebut melarang DSI melakukan penggalangan dana baru dari lender maupun penyaluran pendanaan baru kepada peminjam atau borrower dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya.

    DSI juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Sebagai informasi, berdasarkan data dari Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia, terdapat dana mengendap sebesar Rp 1,35 triliun dari total lender sebanyak 4.708 per 29 Desember 2025. Data tersebut diunggah dalam akun resmi instagram yang dikelola oleh Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia, @paguyubanlenderdsi.

    Lihat juga Video: Tak Ajukan PK, Pemerintah Terima Putusan MA soal Pinjol

    (kil/kil)

  • China Hadapi Tekanan Ekonomi, ASEAN Bersiap Hadapi Imbasnya

    China Hadapi Tekanan Ekonomi, ASEAN Bersiap Hadapi Imbasnya

    Jakarta –

    Tekanan ekonomi yang masih membelit China dinilai berpotensi membawa dampak besar bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor ekonomi, tetapi juga merembet ke geopolitik dan keamanan kawasan sepanjang 2025.

    Pemulihan ekonomi China pascapandemi belum sepenuhnya solid. Negeri Tirai Bambu masih dibayangi krisis sektor properti, pengangguran yang tinggi-khususnya di kalangan anak muda-penuaan populasi, tekanan deflasi, hingga persaingan industri domestik yang tidak sehat. Presiden China Xi Jinping menyebut kondisi ini sebagai involusi, yakni persaingan berlebihan tanpa peningkatan produktivitas yang sepadan.

    Tekanan tersebut diperparah oleh faktor eksternal, mulai dari kebijakan tarif Amerika Serikat hingga melemahnya permintaan global. Situasi ini mendorong produsen China mengalihkan ekspor ke kawasan Asia Tenggara. Akibatnya, pasar ASEAN, termasuk Indonesia, dibanjiri produk murah asal China yang berpotensi menekan industri nasional dan pelaku usaha kecil menengah.

    Selain ekonomi, isu keamanan kawasan juga menjadi perhatian. Ketegangan di Laut China Selatan masih berlangsung, terutama terkait aktivitas China di sekitar Zona Ekonomi Eksklusif Filipina. Peningkatan aktivitas militer China di wilayah maritim yang berdekatan dengan Asia Tenggara turut memicu kekhawatiran sejumlah negara.

    Indonesia juga dinilai perlu mewaspadai potensi meluasnya klaim sepihak China melalui peta garis putus-putus yang kini berkembang menjadi sepuluh garis. Klaim tersebut dikhawatirkan dapat bersinggungan dengan wilayah perairan di sekitar Kepulauan Natuna.

    Isu-isu tersebut mengemuka dalam diskusi akhir tahun Forum Sinologi Indonesia (FSI) bertajuk Refleksi 2025: Relasi China, Asia Tenggara, dan Indonesia di Jakarta. Ketua FSI Johanes Herlijanto menyebut dampak ekonomi China menjadi perhatian paling mendesak bagi ASEAN dalam waktu dekat.

    Ia menilai masuknya produk murah China dan pergeseran investasi ke Indonesia untuk menghindari tarif AS perlu diantisipasi dengan matang. “Isu tenaga kerja asal China, transfer teknologi, ketergantungan produk, dan persaingan dengan pengusaha nasional harus dicermati,” ujarnya.

    Dalam konteks geopolitik, China dinilai semakin aktif mengukuhkan pengaruhnya di Asia Tenggara dengan memosisikan ASEAN sebagai kawasan strategis. Namun, narasi kerja sama tersebut kerap berseberangan dengan praktik di lapangan, terutama terkait sikap agresif di wilayah maritim.

    Guru Besar Sinologi Universitas Indonesia Prof Tuty Nur Mutia menilai hubungan Indonesia-China merupakan salah satu relasi bilateral paling kompleks. Meski kerja sama ekonomi terus menguat, isu kedaulatan-khususnya di wilayah Natuna-tetap menjadi bayang-bayang.

    Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia dinilai tetap memprioritaskan hubungan dengan China, namun dengan strategi hedging. Strategi ini menekankan kerja sama ekonomi yang dibarengi kehati-hatian di bidang keamanan serta diversifikasi mitra strategis.

    Senada, pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah dan diplomat Kementerian Luar Negeri Victor Harjono menegaskan pentingnya Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif, menjunjung UNCLOS 1982, serta menjaga keseimbangan di tengah dinamika geopolitik kawasan.

    Lihat juga Video: Tekanan Ekonomi AS Meningkat, Data Sinyalkan Perlambatan

    (fdl/fdl)

  • Restoran Hooters Bangkrut di Singapura

    Restoran Hooters Bangkrut di Singapura

    Jakarta –

    Restoran asal Amerika Serikat (AS), Hooters di Clarke Quay akan mengakhiri operasionalnya pada 31 Januari 2026. Restoran yang dikenal dengan pelayan berpakaian seksi itu resmi menutup cabang terakhirnya di Singapura setelah 30 tahun beroperasi.

    Hooters pertama kali membuka gerai di Clarke Quay pada tahun 1996 dan menjadi gerai perdananya di Asia. Dua lokasi Hooters lainnya kemudian dibuka di Singapura di bawah pemilik waralaba yang berbeda, tetapi keduanya juga sudah tutup.

    Direktur Pelaksana Hooters Clarke Quay, Selena Chua mengatakan keputusan untuk menutup gerai terakhir di Singapura karena pihaknya kekurangan tenaga kerja. Belum lagi penjualan yang terus lesu setiap harinya.

    “Sebagian besar generasi muda tidak ingin bekerja di bidang makanan dan minuman,” kata Chua dikutip dari Channel News Asia, Rabu (31/12/2025).

    Restoran tersebut telah menaikkan gaji karyawan bertahun-tahun, sejalan dengan kenaikan biaya hidup dengan tetap menjaga harga menu yang terjangkau bagi pelanggan. Lama-kelamaan kondisi ini memberi tekanan pada laba bersih bisnis.

    Apakah penutupan Hooters akan memengaruhi penawaran Clarke Quay, juru bicara CQ @ Clarke Quay hanya mengucapkan terima kasih kepada restoran tersebut atas kemitraan jangka panjang dan telah menjadi bagian dari lanskap CQ @ Clarke Quay selama 30 tahun terakhir.

    Sebagai informasi, CQ @ Clarke Quay adalah landmark bersejarah yang ikonik dan terlestarikan yang terletak di sepanjang Sungai Singapura. Kawasan ini dikelola oleh CapitaLand Integrated Commercial Trust.

    “Seiring kami terus memperbarui dan meningkatkan CQ @ Clarke Quay, kami tetap berkomitmen untuk menghadirkan beragam penawaran dan pengalaman yang menarik bagi pengunjung kami,” tambah juru bicara tersebut.

    Penutupan ini menyusul pengajuan kebangkrutan oleh Hooters di AS pada Maret 2025, yang berupaya mengatasi utang sebesar US$ 376 juta dengan menjual semua restoran milik perusahaan kepada grup waralaba yang didukung para pendiri perusahaan.

    Laporan menyebutkan kesulitan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir karena inflasi, tingginya biaya tenaga kerja dan makanan, serta penurunan konsumen AS.

    Lihat juga Video: Sempat Hits di Kalangan Ibu-ibu, Tupperware Kini Ajukan Bangkrut

    (aid/fdl)

  • BNI Hadirkan Posko Kesehatan untuk Pemulihan Korban Banjir Bandang Aceh

    BNI Hadirkan Posko Kesehatan untuk Pemulihan Korban Banjir Bandang Aceh

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan Posko Kesehatan sebagai bagian dari Posko Relawan BNI guna mendukung penanganan dan pemulihan warga terdampak banjir bandang di sejumlah wilayah Aceh. Kehadiran posko tersebut merupakan bagian dari aksi kemanusiaan BNI dalam fase tanggap darurat dan pemulihan awal pascabencana.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, posko kesehatan tersebut menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak sebagai upaya deteksi dini kondisi kesehatan serta dasar penanganan lanjutan apabila diperlukan rujukan ke fasilitas kesehatan.

    “Melalui posko kesehatan ini, BNI berupaya memastikan kondisi kesehatan masyarakat terdampak tetap terpantau, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta ibu hamil dan menyusui,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

    Menurut Okki, layanan kesehatan ini melengkapi berbagai bentuk bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui Posko Relawan BNI sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perseroan yang berorientasi pada pemulihan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam sinergi Keluarga Besar BUMN melalui program BUMN Peduli ‘Satu Hati untuk Sumatera’ di bawah koordinasi Danantara Indonesia.

    Posko Relawan BNI beroperasi di Desa Leuser, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara sejak 19 Desember 2025, serta di Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara sejak 22 Desember 2025, yang mencakup wilayah Alue Ie Mierah, Lhok Reudeup, dan Jrat Manyang.

    Selama masa operasional, BNI bersama Relawan BNI telah memberikan layanan pemeriksaan kesehatan kepada ratusan warga terdampak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keluhan yang ditemui umumnya bersifat ringan dan lazim pascabencana, seperti demam, diare, luka ringan, serta hipertensi pada lansia. Penanganan dilakukan melalui pemeriksaan medis, perawatan luka, pemberian obat dan vitamin, serta rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila diperlukan.

    Kehadiran posko dan relawan BNI di tengah masyarakat terdampak diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemulihan, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan kesehatan secara berkelanjutan.

    “BNI akan terus berkontribusi dalam upaya pemulihan masyarakat terdampak bencana melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, agar proses pemulihan dapat berjalan secara terkoordinasi, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata,” tutup Okki.

    Melalui program BNI Berbagi dan sinergi BUMN Peduli, BNI menegaskan komitmennya untuk terus hadir mendampingi masyarakat sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan awal, sebagai bagian dari peran BUMN dalam mendukung ketahanan sosial dan kemanusiaan.

    Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan kemanusiaan dan program sosial BNI dapat diakses melalui situs resmi BNI, yang merupakan bagian dari ekosistem Danantara Indonesia.

    (prf/ega)

  • Pemilik Kendaraan Bisa Ajukan Keringanan Pajak, Segini Besarnya

    Pemilik Kendaraan Bisa Ajukan Keringanan Pajak, Segini Besarnya

    Jakarta –

    Ada sejumlah kendaraan yang bisa diajukan keringanan pajaknya. Memang, berapa besar keringanan yang bisa didapat dari pengajuan tersebut?

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan buat para pemilik kendaraan berupa pengurangan pajak. Pengurangan pajak itu bisa dilakukan secara jabatan dan juga atas permohonan wajib pajak.

    Kriteria Kendaraan Bisa Diajukan Keringanan Pajak

    Diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 841 tahun 2025 tentang Kriteria Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, disebutkan bahwa pengurangan pokok PKB secara jabatan diberitakan untuk kendaraan bermotor yang diajukan mutasi keluar Provinsi DKI Jakarta yang kepemilikan dan/atau penguasannya kurang dari 12 bulan terhitung sejak berakhirnya masa pajak pada tahun berjalan serta bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

    Adapun besar pengurangannya diberikan secara proporsional sebesar porsi PKB yang terutang untuk jangka waktu yang belum dilalui dalam satuan bulan. Selanjutnya, pengurangan pajak juga bisa diajukan wajib pajak, dalam hal ini pemilik kendaraan. Ada tiga kriteria utama kendaraan yang bisa diajukan pengurangan pajak. Rinciannya sebagai berikut.

    1. Kendaraan bermotor yang rusak berat dan tidak dapat digunakan jalan lebih dari enam bulan terhitung sejak kendaraan bermotor rusak berat
    2. Kendaraan bermotor yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang sosial atau keagamaan dan tidak bersifat komersial, atau
    3. Kendaraan bermotor yang nilai pasarnya lebih rendah dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang telah ditetapkan

    Untuk kendaraan yang memenuhi kriteria di nomor pertama dan kedua, maka pengurangan PKB yang diberikan sebesar 50 persen dari PKB terutang. Sementara kendaraan dengan kriteria nomor tiga, diberikan pengurangan sebesar selisih antara PKB terutang berdasarkan NJKB dengan PKB terutang berdasarkan nilai pasar untuk kendaraan bermotor.

    Syarat untuk Mengajukan Keringanan Pajak

    Pemilik kendaraan bisa mengajukan pengurangan pokok PKB untuk kendaraan rusak berat yang tidak bisa digunakan lagi dengan melampirkan fotokopi STNK atau faktur pembelian kendaraan. Pemilik juga harus melengkapi pengajuan itu dengan dokumen, data, informasi, dan atau keterangan yang menunjukkan kondisi kendaraan seperti yang dimaksud pada angka 1.

    (dry/din)

  • Gibran: IKN akan Diselesaikan Pembangunannya!

    Gibran: IKN akan Diselesaikan Pembangunannya!

    Jakarta –

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan Ibu Kota Nusantara (IKN), di Kalimantan Timur bakal dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya. IKN sendiri ditargetkan menjadi ibu kota politik buat Indonesia pada tahun 2028.

    Komitmen kelanjutan IKN ini diungkapkan Gibran dalam unggahan terbarunya, di Instagram resmi @gibran_rakabuming, Rabu (31/12/2025). Unggahan itu menunjukkan rekap peninjauan yang dilakukan olehnya di IKN Selasa 30 Desember kemarin.

    “Yang namanya IKN pasti akan dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya,” ujar Gibran dalam potongan video yang diunggahnya.

    Dalam unggahan yang sama nampak juga kegiatan Gibran melakukan peninjauan di IKN. Dia berbincang dengan beberapa pejabat pimpinan proyek dan juga menyapa para pekerja.

    Gibran meninjau pembangunan Masjid Negara IKN untuk memastikan progres pembangunan proyek strategis nasional tersebut berjalan sesuai target dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Saya mengapresiasi progres pembangunan Masjid Negara IKN yang telah mencapai 98,4% dan ditargetkan rampung pada 15 Februari 2026, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Salat Idulfitri 2026,” kata Gibran dalam keterangan unggahannya.

    Eks Wali Kota Solo itu juga meninjau Gereja Basilika dan Plaza Kerukunan di kawasan peribadatan IKN, Kalimantan Timur.

    Kawasan peribadatan IKN terintegrasi dengan Plaza Kerukunan sebagai ruang terbuka publik, serta akan dilengkapi berbagai rumah ibadah lainnya, termasuk pura, dan monumen simbolik berbentuk segi enam yang melambangkan enam agama di Indonesia. Hingga akhir Desember 2025, progres pembangunan fisik basilika telah mencapai 93,3%.

    (acd/acd)

  • Kasus Korupsi Nanas Rp 60 M, Eks Pj Gubernur Sulsel Dicegah ke Luar Negeri

    Kasus Korupsi Nanas Rp 60 M, Eks Pj Gubernur Sulsel Dicegah ke Luar Negeri

    Makassar –

    Kejati Sulawesi Selatan (Sulsel) mencekal mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi bibit nanas tahun anggaran 2024. Selain Bahtiar, ada lima orang lainnya turut dicekal.

    “Kejati Sulsel secara resmi telah mengajukan permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri (cekal) kepada Jaksa Agung Muda Intelijen terhadap enam orang yang dinilai berkaitan erat dengan perkara pengadaan bibit nanas yang berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar Kajati Sulsel Didik Farkhan Alisyahdi dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

    Selain Bahtiar, Kejati Sulsel juga mencekal seorang PNS Pemprov Sulsel berinisial HS (51). Selanjutnya, ada dua PNS lain berinisial RE (35) UN (49) serta Direktur Utama PT AAN berinisial RM (55) hingga karyawan swasta berinisial RE (40).

    “Langkah pencekalan ini diambil untuk memastikan proses penyidikan berjalan lancar dan mencegah kemungkinan para pihak tersebut mempersulit atau melarikan diri ke luar negeri di tengah proses hukum yang sedang kami intensifkan,” tuturnya.

    Didik menjelaskan, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel sebelumnya telah melakukan pemeriksaan maraton terhadap Bahtiar pada Rabu (17/12). Bahtiar berstatus saksi saat menjalani pemeriksaan.

    Penyidik menduga adanya praktik penggelembungan harga (mark-up) serta indikasi pengadaan fiktif. Status keenam orang yang dicekal saat ini masih sebagai saksi.

    “Tim penyidik terus mendalami proses perencanaan dan penganggaran pengadaan bibit nanas tersebut,” ujarnya.

    Kejati Sulsel sebelumnya telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi strategis lingkup Pemprov Sulsel pada Kamis (20/11). Penggeledahan berlangsung di kantor Dinas TPHBun Sulsel, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), hingga kantor rekanan di beberapa wilayah.

    Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita ratusan dokumen kontrak, bukti transaksi keuangan. Selain itu ada perangkat elektronik yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

    Baca selengkapnya di sini dan di sini

    (idh/idh)

  • 7 Ruas Jalan Nasional di Aceh Tamiang Pulih Usai Diterjang Banjir-Longsor

    7 Ruas Jalan Nasional di Aceh Tamiang Pulih Usai Diterjang Banjir-Longsor

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasioan (BPJN) Aceh telah merampungkan penanganan 7 ruas jalan nasional di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sepanjang 35,96 kilometer (km). Jalan tersebut sebelumnya rusak akibat banjir, tanah longsor dan penumpukan sedimen pasca bencana.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan, pemulihan fungsi jalan nasional menjadi prioritas utama pascabencana. Jalan nasional penting sebagai konektivitas untuk pemulihan perekonomian di Kabupaten Aceh Tamiang.

    “Kementerian PU bergerak cepat menangani dampak banjir dan longsor di Aceh Tamiang agar konektivitas jalan nasional tetap terjaga. Jalan nasional sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik,” ujar Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

    Total ada 7 ruas jalan yang sudah dirampungkan. Ruas tersebut antara lain ruas Jalan Batas Kota Langsa/Aceh Tamiang-Kota Kuala Simpang, Ruas Jalan Ir.Juanda, Ruas Jalan Cut Nyak Dien, Ruas Jalan Iskandar Muda, Ruas Jalan Mayjen Sutoyo, Ruas Jalan Ade Irma Suryani, dan Ruas Jalan Kota Kuala Simpang-Batas Provinsi Sumatera Utara.

    Proses pemulihannya, Kementerian PU bekerja sama dengan BUMN karya telah mengerahkan sebanyak 30 unit excavator, 3 unit Dozer, 5 unit Loader, 4 unit grader, 3 unit Backhoe Loader dan 74 unit dump truck, serta didukung puluhan personel lapangan dan 24 pekerja harian padat karya.

    Tidak hanya jalan nasional, Kementerian PU juga menangani jalan dalam kota yang masih tertimbun sedimen agar mudah dilalui. Fokus utama penanganan yakni pada jalan akses menuju fasilitas umum.

    “Selain jalan nasional, kami juga melakukan pemulihan jalan dalam kota yakni akses menuju fasilitas umum terutama pada pasar Kuala Simpang agar dapat segera memulihkan perekonomian di Aceh Tamiang. Pembersihan juga dilakukan pada akses menuju sekolah, puskesmas dan rumah sakit.” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.5 BPJN Aceh, Ardian.

    Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk memastikan konektivitas jalan nasional tetap terjaga, khususnya di wilayah terdampak bencana. Hal ini sebagai upaya mendukung mobilitas masyarakat dan pemulihan aktivitas ekonomi di Kabupaten Aceh Tamiang.

    Lihat juga Video Demo Buruh Bubar, Akses Jalan Medan Merdeka Selatan Kembali Dibuka

    (acd/acd)

  • Daftar BUMN yang Berpotensi Didepak Bursa!

    Daftar BUMN yang Berpotensi Didepak Bursa!

    Jakarta –

    Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk dalam daftar perusahaan potensial delisting atau pembatalan pencatatan saham di perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI). Potensi delisting ini terjadi lantaran sejumlah perusahaan swasta dan BUMN tersebut mengalami suspensi atau penghentian sementara perdagangan saham lebih dari enam bulan berturut-turut.

    Setidaknya, terdapat tiga perusahaan plat merah yang masuk daftar potensi delisting, yakni PT Indofarma Tbk (INAF), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Terdapat juga anak usaha PT PP (Persero) Tbk (PTPP) yang masuk dalam radar potensial delisting, yakni PT PP Properti Tbk (PPRO).

    Tercatat ada sebanyak 70 perusahaan yang masuk dalam daftar potensi delisting. Terdapat beberapa nama besar pabrik tekstil juga yang masuk dalam daftar tersebut, seperti PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT) hingga PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.

    Mengacu ketentuan III.5.3. Peraturan Nomor I-N diatur bahwa apabila Perusahaan Tercatat sudah mengalami Suspensi Efek selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka berdasarkan ketentuan III.5.3.1. Peraturan Nomor I-N menyatakan, Bursa memberitahukan kepada publik bahwa saham Perusahaan Tercatat berpotensi untuk dilakukan Delisting melalui Pengumuman Bursa.

    “Ketentuan III.5.3.2. Peraturan Nomor I-N: Pengumuman Bursa sebagaimana dimaksud disampaikan kembali oleh Bursa secara berkala setiap bulan Juni dan bulan Desember sampai dicabutnya Suspensi Efek tersebut atau sampai dilakukannya Delisting,” tulis Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI, Teuku Fahmi Ariandar, dalam pengumumannya dikutip dari Keterbukaan Informasi, Rabu (31/12/2025).

    Berikut daftar 70 perusahaan potensi delisting BEI per 30 Desember 2025:

    PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (ALMI)
    PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY)
    PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI)
    PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS)
    PT Binakarya Jaya Abadi Tbk (BIKA)
    PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS)
    PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL)
    PT Cahaya Bintang Medan Tbk (CBMF)
    PT Cowell Development Tbk (COWL)
    PT Capri Nusa Satu Properti Tbk (CPRI)
    PT Dewata Freightinternational Tbk (DEAL)
    PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK)
    PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY)
    PT Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA)
    PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW)
    PT Aksara Global Development Tbk (GAMA)
    PT Golden Plantation Tbk (GOLL)
    PT HK Metals Utama Tbk (HKMU)
    PT Hotel Mandarine Regency Tbk (HOME)
    PT Saraswati Griya Lestari Tbk (HOTL)
    PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP)
    PT Indofarma Tbk (INAF)
    PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE)
    PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY)
    PT Darmi Bersaudara Tbk (KAYU)
    PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk (KBRI)
    PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP)
    PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS)
    PT Lionmesh Prima Tbk (LMSH)
    PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA)
    PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (MAGP)
    PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (MFMI)
    PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT)
    PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA)
    PT Metro Realty Tbk (MTSM)
    PT Asia Pacific Investama Tbk (MYTX)
    PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA)
    PT Polaris Investama Tbk (PLAS)
    PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN)
    PT Pollux Properties Indonesia Tbk (POLL)
    PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL)
    PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA)
    PT PP Properti Tbk (PPRO)
    PT Master Print Tbk (PTMR)
    PT Trinitan Metals and Minerals Tbk (PURE)
    PT Rimo International Lestari Tbk (RIMO)
    PT Kedoya Adyaraya Tbk (RSGK)
    PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT)
    PT Siwani Makmur Tbk (SIMA)
    PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB)
    PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB)
    PT SMR Utama Tbk (SMRU)
    PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL)
    PT Sugih Energy Tbk (SUGI)
    PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR)
    PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM)
    PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH)
    PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE)
    PT Terregra Asia Energy Tbk (TGRA)
    PT Platinum Wahab Nusantara Tbk (TGUK)
    PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS)
    PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS)
    PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM)
    PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL)
    PT Trikomsel Oke Tbk (TRIO)
    PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT)
    PT Wicaksana Overseas International Tbk (WICO)
    PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)
    PT Widodo Makmur Perkasa Tbk (WMPP)
    PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT)

    Lihat juga Video: Merger dengan XL, Smartfren Resmi Pamit dari Bursa Saham

    (ahi/kil)