Xcloud.id

Author: Detik.com

  • Maduro Diborgol Saat Digiring ke Pengadilan AS untuk Hadapi Dakwaan Narkoba

    Maduro Diborgol Saat Digiring ke Pengadilan AS untuk Hadapi Dakwaan Narkoba

    Jakarta –

    Mantan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, akan menghadapi dakwaan terkait tuduhan narkoba. Maduro digiring menuju ke pengadilan New York, Amerika Serikat (AS).

    Dilansir kantor berita AFP, Senin (5/1/2026), Maduro dijadwalkan hadir untuk pertama kalinya di ruang sidang. Laporan AFP menyebutkan Maduro tengah dalam perjalanan menuju gedung pengadilan di New York.

    Maduro diborgol dan dikawal oleh sejumlah petugas penegak hukum bersenjata lengkap di dalam mobil lapis baja. Maduro diterbangkan melalui helikopter ke New York.

    Operasi Serangan AS ke Venezuela

    Diketahui, serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela diikuti penangkapan Nicolas Maduro merupakan puncak dari tekanan selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Trump terhadap Venezuela. Operasi ini pun menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional.

    Maduro ditangkap pada Sabtu (3/1) dini hari. Penangkapan diawali dengan serangan oleh pasukan AS. AS menyebutkan Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah itu, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke AS.

    Trump telah mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya mendukung kartel narkoba. Trump menuduh Maduro dan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal.

    (whn/jbr)

  • Tidur Berkualitas Harus 8 Jam? Salah Kaprah, Ini yang Benar Menurut Pelatih Tidur

    Tidur Berkualitas Harus 8 Jam? Salah Kaprah, Ini yang Benar Menurut Pelatih Tidur

    Jakarta –

    Masih banyak orang beranggapan bahwa tidur berkualitas hanya bisa didapatkan jika seseorang tidur selama 8 jam penuh setiap malam. Padahal, anggapan ini tidak sepenuhnya benar.

    Certified Sleep & Recovery Coach, Vishal Dasani, mengatakan bahwa tidur berkualitas tidak bisa diukur hanya dari lamanya waktu tidur.

    “Memang ada orang-orang yang perlu tidurnya 8 jam. Tapi tidak semua orang perlu tidur 8 jam.” ucap coach Vishal Dasani, kepada detikcom pada Senin (05/01/2026).

    Durasi Tidur Ideal

    Coach Vishal menjelaskan mengenai berbagai penelitian, kebutuhan tidur orang dewasa berada pada rentang tertentu.

    “Untuk orang dewasa itu durasi tidur yang cukup, untuk fungsi yang optimal, itu berkisar antara 7 sampai 9 jam rata-rata per malam,” jelasnya.

    Rentang tersebut menunjukkan bahwa tidak semua orang harus tidur tepat 8 jam. Ada individu yang sudah merasa segar dan berfungsi optimal dengan tidur 7 jam, sementara yang lain justru membutuhkan waktu tidur lebih lama.

    “Tapi ada juga yang perlu lebih dari 8 jam. Mungkin 9 jam dan sebagainya. Intinya 7 sampai 9 jam,” sambungnya.

    Apakah berarti durasi tidur tidak penting? Menurut Coach Vishal, durasi tidur tetap penting diperhatikan karena menjadi salah satu di antara beberapa indikator tidur berkualitas.

    “Tidak ada tidur yang berkualitas kalau kuantitasnya terlalu singkat. Jadi salah satu kriteria tidur berkualitas adalah durasinya cukup dulu,” jelasnya.

    Selain itu, tidur berkualitas juga harus pulas. Meluruskan kesalahpahaman, Coach Vishal menegaskan tidur pulas bukan berarti tidak boleh terbangun sama sekali.

    “It’s ok terbangun tengah malam, itu bagian dari tidur yang normal. Asalkan tidak terlalu sering, dan saat terbangun durasi untuk bisa kembali tidur itu tidak lama,” terang Coach Vishal.

    Terakhir, tidur berkualitas menurutnya harus bersifat restoratif. Artinya, tidur berkualitas harus bisa memulihkan kembali berbagai fungsi tubuh.

    “Bangun tidur, moodnya bagus, loadingnya cepet, sepanjang hari berenergi, tidak mudah lelah, konsentrasi tinggi, bisa fokus, dan kita bisa berempati,” tandasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (rfd/up)

  • Presiden Kolombia Siap Angkat Senjata Hadapi Tuduhan Trump soal Narkoba

    Presiden Kolombia Siap Angkat Senjata Hadapi Tuduhan Trump soal Narkoba

    Jakarta –

    Presiden Kolombia, Gustavo Petro, mengaku siap angkat senjata usai Presiden Amerika (AS) Donald Trump menuduhnya sebagai pengedar narkoba. Dia mengatakan siap mengangkat senjata untuk membela tanah airnya.

    Dilansir AFP, Senin (5/1/2026) dalam unggahan di akun X-nya, Petro, mantan gerilyawan yang selama berbulan-bulan menjadi sasaran penghinaan dan ancaman dari Trump, mengatakan “Saya bersumpah untuk tidak menyentuh senjata lagi… tetapi untuk tanah air, saya akan mengangkat senjata lagi.”

    Akhir pekan lalu, Trump mengingatkan Petro harus “hati-hati” dan menggambarkan pemimpin sayap kiri pertama Kolombia itu sebagai “orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat.”

    Petro Tepis Tuduhan Trump

    Petro menolak tuduhan tersebut dengan mengatakan “namanya tidak muncul dalam catatan pengadilan.”

    “Berhenti memfitnah saya, Tuan Trump,” tulis Petro di platform media sosial X.

    “Bukan seperti itu cara Anda mengancam seorang presiden Amerika Latin yang muncul dari perjuangan bersenjata dan kemudian dari perjuangan rakyat Kolombia untuk perdamaian,” ujarnya.

    Dalam unggahan selanjutnya di X pada hari Minggu, Petro menambahkan, “teman tidak boleh mengebom.”

    Presiden Venezuela Ditangkap AS

    Sebelumnya, pasukan AS menyerang Caracas, ibu kota Venezuela pada dini hari Sabtu (3/1) waktu setempat lalu, membombardir target-target militer selama serangan mendadak untuk menggulingkan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dari kekuasaan.

    Berbicara kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One pada hari Minggu (4/1) waktu setempat, Trump membuat ancaman serupa tentang tindakan militer terhadap Kolombia. Trump mengatakan bahwa negara Amerika Selatan itu “juga sangat sakit” dan “dijalankan oleh orang sakit yang suka membuat kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat.”

    “Dia memiliki pabrik kokain dan tidak akan melakukannya lagi dalam waktu sangat lama,” tambah Trump, dilansir kantor berita AFP, Senin (5/1).

    Ketika ditanya apakah intervensi militer serupa dengan Venezuela akan dilakukan terhadap Kolombia, pemimpin Partai Republik itu berkata: “Kedengarannya bagus bagi saya.”

    “Anda tahu mengapa, karena mereka membunuh banyak orang,” klaim Trump tanpa bukti.

    Lihat juga Video: Usai Venezuela, Trump Kini Targetkan Kolombia, Kuba, dan Meksiko?

    (dek/jbr)

  • Satgas DPR Gelar Rapat Lanjutan di Aceh, Sinkronkan Data Pemulihan Pascabencana

    Satgas DPR Gelar Rapat Lanjutan di Aceh, Sinkronkan Data Pemulihan Pascabencana

    Jakarta –

    Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI menggelar rapat koordinasi dan sinkronisasi lanjutan bersama 14 kementerian dan lembaga. Rapat tersebut membahas mekanisme pengumpulan, perumusan, serta pengolahan data dan laporan lapangan yang bersumber dari relawan, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

    Rapat digelar di Posko Pemulihan Pascabencana (Galapana), Aceh, Senin, (5/1/2026). Rapat dipimpin Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, dan dihadiri para Person in Charge (PIC) dari kementerian/lembaga yang telah ditunjuk untuk bertugas langsung di Aceh.

    TA Khalid mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang digelar pada Selasa (30/12) di Banda Aceh. Rapat sebelumnya dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah anggota DPR RI dan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penanganan dan pemulihan banjir, khususnya di Aceh.

    “Para PIC yang hadir hari ini akan menjadi penghubung utama antara kementerian/lembaga dengan Satgas DPR RI dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah pemulihan pascabencana secara terpadu,” ujar TA Khalid dalam keterangannya.

    TA Khalid mengatakan data yang dikumpulkan dan diolah, akan menjadi dasar pengambilan keputusan dan percepatan tindak lanjut pemulihan. TA Khalid menegaskan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan terus mengawal koordinasi lintas sektor, serta memastikan seluruh rekomendasi dan program pemulihan dapat segera direalisasikan bagi masyarakat terdampak.

    “Dengan mulai berkantornya 14 PIC kementerian/lembaga di Posko Galapana, diharapkan berbagai kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi dan diselesaikan melalui koordinasi langsung,” jelasnya.

    (amw/dek)

  • KPK Sebut Kerugian Negara Rp 2,7 T di Kasus Konawe Utara Masih Hitungan Awal

    KPK Sebut Kerugian Negara Rp 2,7 T di Kasus Konawe Utara Masih Hitungan Awal

    Jakarta –

    KPK mengatakan angka kerugian negara Rp 2,7 triliun dalam kasus izin tambang di Konawe Utara yang kini telah di SP3 masih hitungan kasar. Angka itu belum hitungan pasti.

    “Jadi ketika melakukan penyelidikan atau penyidikan itu penyelidik atau penyidik itu sudah menghitung secara estimasi gitu ya, menghitung secara kasar atau melakukan estimasi terkait dengan kalkulasi dugaan kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu dugaan tindak pidana korupsi itu,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026).

    Pada saat itu, KPK berkoordinasi dengan pihak auditor untuk memastikan kerugian negara dalam kasus izin tambang di Konawe Utara. Namun karena BPK tak bisa melakukan hitungan kerugian negara, maka SP3 diterbitkan.

    “Itu prosesnya, untuk mendapatkan hasil akhirnya atau yang menjadi final nilai kerugian keuangan negara maka itu harus dilakukan hitung ulang kalkulasi oleh auditor negara secara firm. Dihitung lagi nanti kemudian keluar laporan hasil KN-nya,” ujarnya.

    “Masih hitungan awal karena kalau accounting forensik di KPK itu juga baru dibentuk sekitar tahun 2019,” tambahnya.

    Budi menjelaskan SP3 itu diterbitkan pada 17 Desember 2024 di era pimpinan Nawawi Pomolango. Budi menyebut SP3 itu keputusan bersama para pimpinan dan kedeputian KPK.

    Kasus Konawe Utara

    Pada 2017, KPK menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait izin pertambangan. Dia diduga memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara.

    “Menetapkan ASW (Aswad Sulaiman) sebagai tersangka,” ucap Wakil Ketua KPK saat itu, Saut Situmorang, di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2017).

    Saut menyebutkan dugaan korupsi itu terkait izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, dan izin operasi produksi di Konawe Utara. Tindak pidana yang disangkakan pada Aswad diduga berlangsung pada 2007-2009.

    “Indikasi kerugian negara yang sekurang-kurangnya Rp 2,7 triliun yang berasal dari penjualan produksi nikel, yang diduga diperoleh dari proses perizinan yang melawan hukum,” kata Saut saat itu.

    KPK pun mengumumkan telah menerbitkan SP3 terkait kasus itu. Alasannya, karena terkendala perhitungan kerugian negara.

    Lihat juga Video Penampakan Uang Rp 79 Miliar Sitaan Korupsi PT Antam di Konawe Utara

    (ial/dek)

  • Brimob Trauma Healing Korban Bencana di Sumbar, Kembalikan Senyum Anak-anak

    Brimob Trauma Healing Korban Bencana di Sumbar, Kembalikan Senyum Anak-anak

    Jakarta –

    Polri melalui Personel Resimen II Pasukan Pelopor bersama Satuan Brimob Polda Sumatera Barat menggelar kegiatan trauma healing kepada masyarakat terdampak bencana di wilayah Kayu Pasak. Trauma healing ini digelar untuk memulihkan psikologis korban terdampak bencana khususnya anak-anak.

    Kegiatan tersebut berlangsung Minggu (4/1/2026). Sejumlah aktivitas edukatif dan rekreatif diberikan kepada masyarakat dan anak-anak terdampak guna membantu mengurangi trauma serta mengembalikan rasa aman dan keceriaan.

    Tampak nak-anak mengikuti berbagai permainan seperti flying fox dan slackline yang dirancang untuk membangun keberanian, kebersamaan, serta menumbuhkan kembali semangat mereka setelah mengalami peristiwa bencana. Anak-anak tampak ceria dan menikmati setiap aktivitas yang dijalankan.

    Sambil berbaris, anak-anak mengikuti yel-yel Brimob. Semuanya terlihat bahagia.

    “Brigade, brigade, brigade, luar biasa,” ucap anak-anak.

    Foto: Brimob sumbar gelar Trauma healing anak-anak korban bencana (dok. screenshot video)

    Kegiatan trauma healing merupakan bagian dari pendekatan humanis Polri dalam penanganan pasca bencana dan diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan kondisi psikologis warga sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

    Lihat juga Video: Kapolri Tinjau Aceh Tamiang, Siapkan Dapur Lapangan-Trauma Healing

    (dek/jbr)

  • Ngototnya Trump Ingin Ambil Alih Venezuela

    Ngototnya Trump Ingin Ambil Alih Venezuela

    Washington –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras ingin mengendalikan Venezuela. Hal ini ia utarakan usai AS menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam gempuran mematikan pada Sabtu (3/1) waktu setempat.

    Dengan langkahnya menggempur Venezuela dan menangkap Maduro menuai kritikan, seperti dilansir AFP, Senin (5/1/2026), Trump kini menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendalam atas pernyataannya yang berulang kali menegaskan bahwa AS sekarang menguasai Venezuela.

    Pernyataan itu disampaikan Trump setelah operasi militer AS yang berujung penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores, di ibu kota Cacaras pada Sabtu (3/1) dini hari. Maduro dijadwalkan hadir dalam persidangan di New York pada Senin (5/1) waktu setempat untuk menghadapi dakwaan perdagangan narkoba federal.

    Pemimpin sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, pada saat yang sama mengatakan dirinya siap bekerja sama dengan pemerintahan Trump. Dia juga meminta AS untuk menjalin hubungan yang seimbang dan saling menghormati.

    “Kita berurusan dengan orang-orang yang baru saja dilantik. Jangan tanya saya siapa yang bertanggung jawab karena saya akan memberikan Anda jawabannya dan itu akan sangat kontroversial,” kata Trump saat berbicara kepada wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One pada Minggu (4/1).

    Trump ditanya oleh wartawan soal apakah dirinya telah berbicara dengan Rodriguez. Trump sebelumnya mengancam bahwa Rodriguez, yang kini menjadi pemimpin sementara Venezuela, akan membayar “harga yang mahal” jika dia tidak bekerja sama dengan AS.

    Saat ditanya lebih lanjut soal maksud pernyataannya, Trump berkata: “Itu berarti kita yang bertanggung jawab.”

    Gambar yang diunggah di akun Truth Social milik Presiden AS Donald Trump pada 3 Januari 2026, menunjukkan apa yang menurut Presiden Trump adalah Presiden Venezuela Nicolas Maduro di atas kapal USS Iwo Jima setelah militer AS menangkapnya pada 3 Januari 2026. Foto: (AFP/HANDOUT)

    Pemerintahan Trump menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan sisa pemerintahan Maduro, selama tujuan-tujuan Washington, khususnya membuka akses investasi AS ke cadangan minyak mentah Venezuela yang sangat besar, terpenuhi.

    Ketika ditanya kembali oleh wartawan soal apakah operasi militer AS di Venezuela berkaitan dengan minyak atau perubahan rezim, Trump menjawab: “Ini tentang perdamaian di Bumi.”

    Lebih lanjut, Trump mengatakan bahwa pemilu di Venezuela harus menunggu.

    “Kita akan mengendalikannya, memperbaikinya, kita akan menggelar pemilu pada waktu yang tepat, tetapi hal utama yang harus diperbaiki adalah itu merupakan negara yang hancur,” cetusnya.

    Ancaman Trump

    Trump mengancam akan ada serangan kedua ke Venezuela. Hal itu terjadi jika Venezuela “jika mereka tidak berperilaku baik”.

    “Kita siap melakukan serangan kedua,” kata Trump kepada wartawan.

    Ketika seorang wartawan bertanya apakah operasi militer lainnya terhadap Venezuela kini telah dikesampingkan, Trump menimpali: “Tidak, tidak demikian. Jika mereka tidak berperilaku baik, kita akan melancarkan serangan kedua.”

    Maduro saat ini berada di pusat penahanan di New York, AS, menunggu persidangan pada Senin (5/1) waktu setempat atas tuduhan perdagangan narkoba yang menjerat dirinya.

    Penangkapan Maduro memicu ketidakpastian mendalam tentang apa yang akan terjadi selanjutnya bagi negara Amerika Selatan yang kaya minyak tersebut.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/isa)

  • Konflik AS dan Venezuela Ancam Pasokan Obat HIV-Potensi Meluasnya Penyakit Menular

    Konflik AS dan Venezuela Ancam Pasokan Obat HIV-Potensi Meluasnya Penyakit Menular

    Jakarta –

    Serangan AS ke Venezuela bisa menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat di kawasan regional hingga global. Pakar global health security Dicky Budiman dari Universitas Griffith Australia menilai ketegangan konflik tersebut dapat memperparah krisis obat, mengganggu layanan kesehatan, serta meningkatkan risiko meluasnya penyakit menular lintas negara.

    “Dalam konteks keamanan kesehatan global, Venezuela bahkan sebelum konflik pun sudah memiliki sistem kesehatan yang rapuh,” beber Dicky dalam keterangannya, Senin (5/1/2026).

    Bahkan, jauh sebelum eskalasi konflik, Venezuela disebut sudah menghadapi krisis berkepanjangan dalam sektor kesehatan, ditandai kekurangan obat-obatan esensial. Kondisi ini mencakup keterbatasan terapi HIV/AIDS, vaksin, hingga obat penyakit kronis.

    Selain itu, Venezuela juga diterpa fenomena re-emerging diseases, atau munculnya kembali penyakit yang sebelumnya terkendali. Salah satu contohnya adalah difteri, kembali merebak akibat krisis ekonomi, menurunnya cakupan imunisasi, serta migrasi besar-besaran tenaga kesehatan ke luar negeri.

    “Jadi baseline-nya sudah lemah. Konflik hanya akan memperburuk situasi yang sudah kritis,” jelasnya.

    Gangguan Obat dan Layanan Kesehatan

    Dicky menilai, konflik militer berpotensi menimbulkan gangguan serius pada pasokan dan distribusi obat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dasar. Ketidakstabilan keamanan akan mempersempit jalur distribusi, menghambat layanan imunisasi, serta menyulitkan penanganan penyakit kronis dan menular.

    “Dalam situasi konflik, akses terhadap obat-obatan untuk HIV, malaria, diabetes, hingga layanan kesehatan rutin akan semakin terganggu,” ujarnya.

    Ketidakseimbangan keamanan juga berisiko menghambat respons kesehatan darurat dan memperbesar angka kesakitan maupun kematian yang sebenarnya bisa dicegah.

    Konflik yang berkepanjangan hampir selalu memicu gelombang migrasi dan pengungsian. Dalam konteks Venezuela, Dicky menilai arus pengungsi berpotensi meningkat dan memberikan tekanan besar pada negara-negara tetangga seperti Kolombia dan Peru.

    “Wilayah transit dan pengungsian menjadi titik rawan penyebaran penyakit menular, apalagi jika bercampur dengan kondisi sanitasi buruk dan keterbatasan layanan kesehatan,” katanya.

    Situasi tersebut disebutnya dapat memperbesar risiko wabah penyakit menular lintas batas, sekaligus menambah beban sistem kesehatan negara penerima pengungsi.

    Selain penyakit menular, konflik senjata juga meningkatkan risiko cedera fisik dan trauma psikologis. Lonjakan kasus kekerasan akan menambah beban layanan kesehatan darurat, yang pada saat bersamaan justru mengalami keterbatasan sumber daya.

    “Konflik bersenjata hampir selalu berbanding lurus dengan meningkatnya cedera dan trauma, yang membutuhkan respons kesehatan cepat dan mahal,” ujar Dicky.

    Prioritas Anggaran untuk Kesehatan Bisa Bergeser

    Dicky juga mengingatkan dampak konflik Venezuela tidak berhenti di tingkat nasional atau regional. Ketegangan geopolitik berpotensi memicu disrupsi rantai pasok global obat dan bahan medis, terutama jika terjadi blokade laut atau perluasan sanksi perdagangan.

    Selain itu, konflik geopolitik dinilai dapat menggeser prioritas anggaran negara-negara besar dari bantuan kesehatan global ke sektor militer.

    “Pendanaan untuk imunisasi, HIV, malaria, dan program kesehatan global lainnya bisa berkurang karena anggaran dialihkan ke pertahanan,” katanya.

    Jika konflik meluas, implikasi kesehatan global bisa semakin kompleks, mulai dari krisis kemanusiaan besar-besaran, terganggunya program vaksinasi penyakit seperti polio dan campak, hingga meningkatnya kasus penyakit pernapasan dan kekurangan gizi di populasi pengungsi.

    “Dalam perspektif keamanan kesehatan global, konflik ini bukan hanya soal satu negara, tetapi soal stabilitas kesehatan regional dan global,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • Cakupan CKG Jauh dari Target, Eks Menkes Prof Nila Dorong Perbanyak Jemput Bola

    Cakupan CKG Jauh dari Target, Eks Menkes Prof Nila Dorong Perbanyak Jemput Bola

    Jakarta –

    Sekitar 70 juta warga Indonesia sudah mengikuti program cek kesehatan gratis (CKG). Jumlah tersebut sebetulnya masih jauh dari target seluruh penduduk, yakni dari 280 juta.

    Menyoroti tren tersebut, Mantan Menteri Kesehatan Prof Nila Moeloek mendorong pemerintah tidak hanya menunggu partisipasi masyarakat, melainkan aktif meningkatkan strategi jemput bola.

    Prof Nila yang juga menjadi Ketua Dewan Penasihat Indonesia Health Development Center (IHDC) tersebut menilai masih banyak masyarakat yang enggan atau bahkan takut menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, meski layanan tersebut tersedia secara gratis.

    “Kalau hanya mengandalkan momentum ulang tahun atau kegiatan sekolah, belum tentu masyarakat mau ikut cek kesehatan. Jadi mungkin perlu jemput bola itu. Harapannya bisa semakin optimal deteksi dininya,” kata Prof Nila dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jumat (2/1/2026).

    Dalam kesempatan yang sama, Executive Director IHDC Dr Ray Wagiu Basrowi menilai pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci meningkatkan partisipasi. Saat ini, program CKG masih terpusat di puskesmas atau digelar bertepatan dengan momen tertentu.

    Menurutnya, pengalaman di sejumlah negara maju menunjukkan bahwa layanan kesehatan akan lebih efektif jika hadir langsung di tengah aktivitas masyarakat.

    “Coba diturunkan strateginya hingga ke posyandu, posbindu, dan komunitas masyarakat lainnya seperti arisan atau pengajian. Tingkat partisipasi pasti akan naik jika masyarakat dijangkau di lingkungannya sendiri,” saran Dr Ray.

    Selain perluasan jangkauan, Ray juga menekankan pentingnya narasi dan tindak lanjut pasca pemeriksaan. Ia menilai, CKG tidak boleh berhenti pada tahap skrining semata, melainkan harus disertai arahan yang jelas sesuai kondisi kesehatan peserta.

    Masyarakat yang dinyatakan sehat tetap perlu dibekali panduan menjaga kesehatan, seperti pola hidup aktif dan olahraga teratur. Sementara itu, warga yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan, misalnya anemia atau hipertensi, harus langsung diarahkan ke protokol terapi dan rujukan yang tepat.

    “Follow-up adalah kunci. Bagi yang sehat, harus ada protokol untuk mempertahankan kesehatannya. Bagi yang sakit, harus ada jalur rujukan dan terapi yang jelas. Hal ini perlu dirancang secara sistematis agar program CKG benar-benar berdampak,” tegasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Nggak Cuma di Puskesmas, Kemenkes Perluas CKG hingga Perkantoran”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/naf)

  • Trump Minum Aspirin Dosis Tinggi Buat Jaga Jantungnya, Kardiolog Bilang Gini

    Trump Minum Aspirin Dosis Tinggi Buat Jaga Jantungnya, Kardiolog Bilang Gini

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu diskusi medis setelah mengungkapkan bahwa dirinya mengonsumsi aspirin harian dengan dosis empat kali lipat lebih tinggi dari yang direkomendasikan dokter.

    Dalam wawancara dengan The Wall Street Journal, pria berusia 79 tahun tersebut mengaku telah menjalani rutinitas ini selama 25 tahun.

    “Mereka bilang aspirin baik untuk mengencerkan darah. Saya tidak ingin darah kental mengalir di jantung saya,” ujar Trump.

    Ia rutin mengonsumsi satu tablet aspirin dewasa dosis 325 mg, padahal dokter umumnya menyarankan dosis rendah sebesar 81 mg untuk pencegahan penyakit jantung.

    Dr Eleanor Levin, ahli kardiologi pencegahan dari Stanford Medicine, menjelaskan bahwa tidak ada manfaat tambahan dari mengonsumsi dosis 325 mg dibandingkan 81 mg untuk tujuan pencegahan.

    “Dosis yang lebih tinggi itu sebenarnya tidak perlu,” kata dia kepada USA Today.

    Aspirin juga dapat menyebabkan pendarahan yang kurang parah, seperti memar dan luka kecil. Trump pernah mengalami keduanya dan dokternya mengaitkan gejala tersebut dengan penggunaan aspirinnya, menurut memo Gedung Putih dari bulan Juli.

    Levin mengatakan efek samping ini umum terjadi dan tidak mengkhawatirkan.

    “Meskipun aspirin relatif lebih aman dibanding pengencer darah lainnya, pasien yang mengonsumsi obat ini, bahkan dalam dosis rendah, tetap berada pada risiko perdarahan di perut dan otak,” tambah Dr Levin.

    Penggunaan aspirin yang tidak lazim oleh Trump kemungkinan tidak mengancam jiwa, meskipun ia mengatakan tidak merekomendasikan pasiennya untuk mengonsumsi aspirin dosis tinggi jika tidak diperlukan.

    Ia menambahkan bahwa dosis di atas 2.400 miligram, dosis yang secara historis digunakan untuk mengobati radang sendi, harus dianggap sebagai aspirin dosis tinggi, dan bahkan jumlah yang lebih tinggi pun membawa risiko keamanan yang serius.

    “Saya yakin dokternya mengatakan hal yang sama kepadanya,” tandas Dr Levin.

    Halaman 2 dari 2

    (kna/kna)