Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Hall Baru Stasiun Tanah Abang Beroperasi Besok, Bisa Tampung 300.000 Pengguna KRL

    Hall Baru Stasiun Tanah Abang Beroperasi Besok, Bisa Tampung 300.000 Pengguna KRL

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter mulai mengoperasikan hall utama bangunan baru dan peron jalur 2 Stasiun Tanah Abang seiring proses switch over kedua mulai besok 29 Juni 2025. Dengan pelaksanaan switch over kedua ini, diharapkan Stasiun Tanah Abang bisa melayani hingga 300.000 pengguna.

    Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan mengatakan peron jalur 2 nantinya digunakan untuk flow kedatangan dan keberangkatan pengguna KRL Commuter Line tujuan Stasiun Manggarai dari arah Stasiun Angke/Kampung Bandan di Stasiun Tanah Abang.

    “Pada proses switch over kedua ini, juga akan mengubah pola operasi perjalanan Commuter Line Rangkasbitung,” kata Leza dalam keterangan resmi pada Sabtu (28/6/2025).

    Leza menerangkan seluruh kedatangan perjalanan KRL Commuter Line Rangkasbitung di Stasiun Tanah Abang akan masuk di jalur 3 bangunan lama stasiun, selanjutnya rangkaian Commuter Line akan melakukan pola langsir atau proses berpindah ke jalur 5 atau 6 di bangunan lama untuk kembali berangkat menuju Serpong hingga Rangkasbitung.

    Leza menambahkan, pengguna KRL Commuter Line Rangkasbitung yang turun atau transit seluruhnya akan turun di peron jalur 3.

    “Pengguna yang akan keluar atau transit ke arah Angke/Kampung Bandan bisa mengakses JPO yang menghubungkan bangunan baru untuk menuju peron 1 atau Gate Out,” katanya.

    Sementara itu, lanjut dia, untuk pengguna Rangkasbitung yang akan transit menuju Stasiun Manggarai tidak perlu berpindah peron karena KRL Commuter Line tujuan Manggarai di jalur 2 akan membuka pintu kanan dan kiri untuk naik-turun pengguna.

    “Pintu kiri dari arah kedatangan sebagai akses keluar dan pintu kanan sebagai akses masuk ke dalam Commuter Line,” tambah Leza.

    Untuk pengguna yang akan naik KRL Commuter Line menuju Serpong/Parung Panjang hingga Rangkasbitung, tetap menunggu perjalanan KRL Commuter Line nya di Peron jalur 5 atau 6 pada bangunan lama stasiun.

    Leza mengatakan perubahan flow dan peron kedatangan KRL Commuter Line Rangkasbitung di peron 3 ini merupakan upaya untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan dengan mengurangi kepadatan pengguna di JPO dan di area peron jalur 5 dan 6 saat akan naik Commuter Line Rangkasbitung, yang sebelumnya digunakan untuk naik dan turun pengguna.

    Selain itu, hall baru Stasiun Tanah Abang juga sudah mulai bisa digunakan untuk akses keluar masuk area stasiun. Pengguna yang akan masuk ke area stasiun bisa menggunakan gate-in di lantai 2, sedangkan pengguna yang akan keluar di Stasiun Tanah Abang bisa menggunakan gate-out di lantai dasar.

    “Sementara untuk akses keluar masuk di bangunan stasiun lama, tetap masih bisa digunakan,” kata Leza.

    KAI Commuter pun mengimbau kepada seluruh pengguna Commuter Line di Stasiun Tanah Abang untuk memperhatikan kembali akses untuk naik dan turun di Stasiun Tanah Abang.

    “Kami mengajak seluruh pengguna untuk menjaga fasilitas-fasilitas layanan yang tersedia demi kenyamanan bersama,” tutup Leza.

    Pada 22 Februari 2025, proses switch over pertama telah dilakukan yaitu mengoperasikan peron jalur 1 di bangunan baru sebagai peron kedatangan dan keberangkatan pengguna KRL Commuter Line tujuan Stasiun Angke/Kampung Bandan dari arah Manggarai.

    KAI Commuter mencatat rata-rata volume pengguna KRL Commuter Line yang naik di Stasiun Tanah Abang sebanyak 54-55 ribu orang setiap hari kerja dan 41-43 ribu orang setiap hari libur. Sedangkan untuk volume pengguna transit di Stasiun Tanah Abang sebanyak 145-146 ribu pada hari kerja dan sebanyak 124-125 ribu orang pada hari libur.

  • Polemik Larangan Truk ODOL: Mencari Solusi, Bukan Cuma Sanksi

    Polemik Larangan Truk ODOL: Mencari Solusi, Bukan Cuma Sanksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bakal melakukan penanganan angkutan truk Over Dimension dan Over Loading (ODOL) pada tahun ini tanpa ada penundaan. Namun, pelaku industri logistik berharap aspek ekonomi juga perlu menjadi pertimbangan.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut Kemenhub saat ini hanya akan menjalankan Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanpa menerbitkan aturan baru, sekaligus mengingatkan kembali komitmen zero ODOL yang telah disepakati oleh stakeholder terkait pada 2017 atau 8 tahun lalu.

    ”Mulai saat ini kami hanya akan menjalankan regulasi yang sudah ada secara lebih tegas,” kata Dudy, dikutip Sabtu (28/6/2025).

    Dudy beralasan truk ODOL telah menimbulkan dampak kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka hingga korban jiwa, kemacetan di sejumlah ruas jalan, kerusakan infrastruktur jalan, bahkan peningkatan polusi udara di daerah.

    Data Korlantas Polri mencatat, terdapat 27.337 kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang pada 2024. Sementara data Jasa Raharja menunjukkan bahwa kendaraan ODOL jadi penyebab kecelakaan nomor dua, dengan 6.390 korban meninggal dunia yang diberikan santunan pada 2024.

    Adapun terkait kerusakan infrastruktur, lanjutnya, diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp43,47 triliun per tahun untuk melakukan perbaikan jalan rusak yang salah satunya disebabkan oleh kendaraan ODOL.

    Dudy mengatakan pada 2025 ada beberapa langkah yang akan dilakukan Kemenhub bersama stakeholder terkait, khususnya Korlantas Polri dan Jasa Marga.

    Langkah yang dimaksud, lanjutnya, antara lain sosialisasi untuk mengingatkan kembali para stakeholder terkait komitmen zero ODOL, pengumpulan data truk ODOL yang melibatkan Jasa Marga, serta penindakan yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian.

    ”Tahap sosialisasi dilakukan selama satu bulan, sudah berlangsung sejak awal Juni,” katanya.

    Dia menambahkan pada tahap tersebut tidak ada penindakan dan jika sudah berakhir, Kemenhub akan melakukan evaluasi. Aksi tersebut sudah mendapat dukungan dari pihak Polri dan Jasa Marga.

    Dia berpendapat para pengemudi truk perlu mendapatkan pelatihan layaknya pilot, masinis, atau nakhoda. Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat akan memberikan pelatihan kepada para pengemudi truk, baik yang menyangkut hal-hal teknis hingga edukasi terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku di jalan raya.

    ”Kalau kita ingin menata sektor transportasi, perlu ada satu langkah yang harus kita mulai, daripada tidak sama sekali,” ujarnya.

    Dia menambahkan jika ada pihak yang merasa keberatan dengan penanganan angkutan ODOL atau ingin memberikan masukan, dirinya sangat terbuka untuk berdiskusi.

    ”Saya terbuka untuk diskusi, tapi bukan untuk menunda. Penundaan hanya akan menimbulkan kerugian-kerugian baru dan justru tidak menyelesaikan akar masalah. Perlu saya tekankan kembali, fokus utama kami adalah keselamatan,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas) Irjen Agus Suryonugroho menjelaskan angkutan Over Dimension termasuk dalam kategori pidana di pasal 277 dan bisa diproses secara hukum, sedangkan angkutan Over Loading termasuk dalam pelanggaran administratif di pasal 309 dan bisa dilakukan penilangan.

    Pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait ketertiban dan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat, khususnya pengemudi dan pemilik kendaraan.

    “Kami siap mendukung penuh kebijakan zero ODOL yang ditetapkan oleh Pemerintah dan berharap aksi yang dilakukan benar-benar dapat menyelesaikan masalah angkutan ODOL di Indonesia,” katanya.

    Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) merasa tidak dilibatkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam perumusan kebijakan penanganan truk Over Dimension and Over Load (ODOL).

    Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan merasa kecewa karena hingga saat ini Kemenhub tidak pernah melibatkan Aptrindo secara formal dalam perumusan kebijakan strategis penanganan ODOL. Padahal, Aptrindo adalah asosiasi resmi dan sah yang menaungi mayoritas pelaku usaha angkutan barang di Indonesia.

    “Sangat disayangkan bahwa justru asosiasi-asosiasi yang tidak memiliki struktur nasional yang jelas, tanpa keanggotaan yang terverifikasi, diberikan ruang dalam diskusi kebijakan yang sangat berdampak pada sektor logistik nasional,” ujarnya, Sabtu (28/6/2025).

    Aptrindo tetap berkomitmen untuk mendukung penanganan ODOL yang adil, kolaboratif, dan berbasis solusi sistemik. Selain itu, siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem transportasi barang nasional yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

    Kendati demikian, dia menyayangkan pernyataan Menhub Dudy yang kembali mengulang retorika seputar keselamatan dan korban kecelakaan akibat kendaraan ODOL, tanpa disertai narasi strategis atau rencana kerja konkret untuk solusi yang adil dan menyeluruh.

    Menurutnya, fokus utamanya hanya pada aspek keselamatan tanpa memperhitungkan dampak ekonomi bagi pelaku usaha logistik hanya akan memperbesar ketimpangan dan keresahan di lapangan.

    Aptrindo berharap Kemenhub untuk menghentikan narasi publik yang terus menyudutkan pelaku usaha angkutan barang. Penanganan ODOL tidak akan pernah efektif tanpa melibatkan semua pihak dalam rantai logistik, termasuk pemilik barang sebagai bagian dari ekosistem yang menentukan dimensi dan muatan kendaraan.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pemerintah akan terus mengawal ketat dalam mewujudkan target zero ODOL pada 2026. 

    Dia mengatakan bahwa kebijakan ini menjadi bagian penting dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas serta kerusakan jalan akibat kendaraan dengan muatan berlebih.

    “Ya, yang jelas kita akan terus mengawal kebijakan menuju zero ODOL karena kita ingin benar-benar mengurangi kecelakaan akibat ODOL dan juga kerusakan jalan yang setiap tahun negara harus mengeluarkan puluhan triliun rupiah untuk memperbaiki jalan-jalan rusak,” ujarnya saat ditemui di Trans Studio Mall Cibubur, Sabtu (31/5/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa implementasi kebijakan zero ODOL tidak bisa dilakukan secara sektoral. Menurutnya, kolaborasi antarinstansi merupakan syarat mutlak agar program ini berjalan efektif.

    Terkait perkembangan peta jalan (roadmap) zero ODOL, AHY menjelaskan bahwa prosesnya masih terus berlangsung.

  • Ada Permendag 15/2025, Ekonom: Persaingan Usaha Jadi Lebih Sehat

    Ada Permendag 15/2025, Ekonom: Persaingan Usaha Jadi Lebih Sehat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menyebut persaingan usaha menjadi lebih sehat seiring meluncurnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2025 yang mengatur tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Permendag 15/2025).

    Untuk diketahui, Permendag 15/2025 mulai berlaku pada 17 Juni 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen hingga daya saing mutu produk.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan iklim persaingan usaha di Indonesia akan menjadi lebih sehat jika Permendag 15/2025 diimplementasikan dengan benar, termasuk dalam hal pemberian jaminan mutu yang sesuai standardisasi.

    Menurutnya, Permendag 15/2025 bisa menciptakan persaingan yang adil dan sehat, serta mendorong peningkatan kualitas dan inovasi di sektor industri dan perdagangan.

    “Kalau persaingannya lebih merata, lebih sehat, tentu saja akan lebih bagus bagi iklim industri, iklim investasi, dan bagi masyarakat,” kata Faisal kepada Bisnis, Sabtu (28/6/2025).

    Faisal menjelaskan persaingan yang sehat ini terjadi lantaran adanya dorongan dari kalangan dunia usaha dengan memastikan sisi kualitas dan mutu produk.

    Di samping itu, dia menyebut Permendag 15/2025 merupakan regulasi yang sangat penting untuk meningkatkan daya siang produk lokal. Regulasi anyar ini juga sebagai bentuk perlindungan konsumen.

    “Perlindungan terhadap mutu barang kan semakin besar, permintaannya juga semakin besar, kesadarannya makin besar, demand juga makin besar,” terangnya

    Dengan begitu, Faisal menyebut dorongan dari sisi permintaan akan menuntut industri untuk lebih memperhatikan dari sisi jaminan mutu dan juga standardisasi produk.

    “Artinya memang perlu didorong dari sisi industri karena memang ada dorongan juga dari sisi permintaan domestik apalagi internasional, terutama di negara-negara yang maju,“ terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan Permendag 15/2025 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap penggunaan barang dan jasa yang terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L).

    Adapun, Permendag 15/2025 memiliki ruang lingkup pengaturan standardisasi yang mencakup berbagai aspek terkait barang, jasa, dan tenaga kerja di bidang perdagangan.

    “Salah satu tujuan diterbitkannya Permendag Nomor 15 Tahun 2025 adalah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam menggunakan barang dan jasa yang beredar di pasar, khususnya dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (26/6/2025).

    Dia menuturkan, beberapa tujuan lainnya dari regulasi ini adalah meningkatkan jaminan mutu produk yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan kepastian usaha, mendorong inovasi dan teknologi dalam perdagangan, serta meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

    Di samping itu, Permendag 15/2025 juga menjadi salah satu bentuk fasilitasi pemerintah dalam membina pemenuhan persyaratan mutu dan persyaratan teknis produk di negara tujuan ekspor. Serta, memenuhi persyaratan mutu dan teknis produk akan mendukung peningkatan pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional.

    Secara terperinci, beberapa kegiatan yang diatur dalam Permendag 15/2025 antara lain mencakup perumusan beberapa Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk jasa dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan rencana pendaftaran laboratorium uji yang melakukan pengujian barang terkait aspek K3L. Serta, penilaian risiko komoditas ekspor guna mengatasi hambatan teknis di negara tujuan ekspor.

    Untuk diketahui, ketentuan standardisasi bidang perdagangan terhadap barang, jasa, dan tenaga kerja pada sektor perdagangan sebelumnya diatur melalui Permendag Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan.

    Namun, aturan tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Permendag Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Permendag 26/2021).

    Sementara itu, Permendag 26/2021 belum sepenuhnya mengakomodasi beberapa substansi penting terkait proses standardisasi terhadap barang, jasa, dan tenaga kerja di sektor perdagangan.

    “Oleh karena itu, perlu pengaturan baru melalui Permendag 15/2025,” tandasnya.

  • Kemenkeu: Pajak Penjual Online Bukan Hal Baru, Omzet di Bawah Rp500 Juta Tetap Bebas

    Kemenkeu: Pajak Penjual Online Bukan Hal Baru, Omzet di Bawah Rp500 Juta Tetap Bebas

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan RI Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan pengenaan pajak terhadap penjual di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia bukanlah praktik baru.

    Febrio mengatakan pelibatan platform digital penyelanggara perdagangan online atau e-commerce sebagai pemungut pajak dari penjual di platform tersebut merupakan bentuk penyesuaian administrasi perpajakan.

    Hal ini disampaikannya dalam agenda Double Check bertema Stimulus Ekonomi bisa Dongkrak Ekonomi Rakyat di Toeti Heraty Museum Cemara 6 Galeri, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2025).

    “Yang jelas itu bukan pajak baru. Itu adalah sebenarnya lebih kepada administrasi perpajakan. Bahwa kita meminta kemitraan dari platform untuk membantu kita menjadi pemungut. Dan selama ini sudah banyak platform yang sudah menjadi pemungut bagi pajak berbagai jenis pajak seperti Google, Netflix dan sebagainya itu sudah menjadi pemungut selama ini,” ujar Febrio kepada wartawan.

    Menurut Febrio, Kementerian Keuangan berharap e-commerce juga ikut menjadi mitra strategis dalam pemungutan pajak agar sistem administrasi perpajakan makin rapi.

    Dia pun memastikan bahwa pengenaan pajak kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tetap berpedoman pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Artinya, UMKM dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta tetap tidak dikenakan pajak.

    “[Di bawah] Rp500 juta kan tetap, seperti yang sudah ada di Undang-Undang HPP. Kami berikan semacam PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] bagi UMKM bahwa kalau omzetnya di bawah 500 juta ke bawah itu tidak ada pajak sama sekali,” paparnya.

    Ketika ditanya soal potensi kenaikan penerimaan negara dari kebijakan ini, Febrio menyebut bahwa langkah ini bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang rutin dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan.

    “Ini bagian dari administrasi, jadi setiap tahun kami pasti akan melakukan perbaikan-perbaikan administrasi supaya meningkatkan kepatuhan pajak. Jadi ini adalah bagian dari administrasi dan tentunya reformasi ini akan menjadi bagian dari target penerimaan setiap tahunnya. Jadi kami lihat nanti evaluasi,” kata Febrio.

  • Trump Beri Kisi-Kisi Ketua The Fed Pengganti Jerome Powell

    Trump Beri Kisi-Kisi Ketua The Fed Pengganti Jerome Powell

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan akan memilih pengganti Ketua Federal Reserve Jerome Powell yang sejalan dengan keinginannya untuk memangkas suku bunga, sebuah langkah yang dinilai mengancam independensi bank sentral AS.

    “Kalau saya pikir seseorang ingin mempertahankan suku bunga seperti sekarang atau tidak melakukan apa pun, saya tidak akan memilihnya. Saya akan memilih orang yang ingin memangkas suku bunga. Ada banyak kandidat seperti itu,” kata Trump dikutip dari Bloomberg, Sabtu (28/7/2025).

    Trump juga meningkatkan tekanannya terhadap Powell atas keputusan The Fed yang kembali menahan suku bunga acuannya. Dia menyebut dirinya akan senang jika Powell mau mengundurkan diri.

    Trump kemudian juga menyebut Powell bagaikan keledai keras kepala dan orang bodoh karena tak mendukung pelonggaran kebijakan moneter.

    Selama beberapa waktu terakhir, Trump gencar menekan The Fed agar menurunkan suku bunga, dan menilai kebijakan Powell membuat biaya pinjaman pemerintah tetap tinggi.

    Masa jabatan Powell sebagai Ketua The Fed akan berakhir pada Mei 2026. Trump menyebut dirinya telah mengantongi tiga hingga empat nama calon pengganti, namun Menteri Keuangan AS Scott Bessent menepis spekulasi bahwa Trump akan segera melakukan pergantian.

    Meski begitu, Bessent mengindikasikan bahwa Trump bisa saja mengumumkan kandidat pengganti Powell pada akhir tahun ini, menjelang pembukaan kursi dewan pada Januari mendatang, dengan niatan agar kandidat tersebut kelak menjabat sebagai ketua.

    “Ada kemungkinan kandidat yang akan menjadi ketua akan ditunjuk Januari nanti, yang berarti bisa diumumkan pada Oktober atau November,” kata Bessent kepada CNBC International.

    Adapun, masa jabatan Powell sebagai anggota dewan The Fed sendiri berlangsung hingga 2028.

    Pernyataan Trump kali ini kembali menimbulkan keraguan atas independensi The Fed yang sebelumnya dianggap tak tergoyahkan. Dalam dua acara publik pada Jumat, Trump kembali melontarkan kritik terhadap Powell.

    “Kita punya orang di The Fed yang tidak tahu apa yang sedang terjadi,” ujarnya. Bahkan dalam konferensi pers sebelumnya di sela KTT NATO, Trump menyebut Powell sebagai orang dengan IQ rendah untuk pekerjaannya.

    Sementara itu, sejumlah pejabat The Fed pada pekan lalu mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin pada akhir tahun, yang mengindikasikan dua kali pemangkasan masing-masing 25 bps.

    Namun, beberapa pejabat juga menyatakan masih memerlukan data tambahan selama beberapa bulan ke depan untuk memastikan bahwa tarif tidak menyebabkan inflasi yang persisten, sehingga memperkecil kemungkinan pemangkasan pada pertemuan Juli.

    The Fed mempertahankan suku bunga acuannya dalam kisaran 4,25%–4,5% sejak awal tahun ini. Powell mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pemangkasan suku bunga mungkin sudah dilakukan bila hanya berdasarkan pada tren penurunan inflasi, namun ketidakpastian akibat tarif membuat bank sentral perlu lebih berhati-hati.

    Data terbaru pada Jumat menunjukkan inflasi AS masih terkendali pada Mei. Namun, banyak ekonom memperkirakan laju inflasi akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan meningkatnya biaya impor yang dibebankan ke konsumen.

  • Menkeu AS: Trump Tunggu Waktu Copot Bos The Fed Jerome Powell

    Menkeu AS: Trump Tunggu Waktu Copot Bos The Fed Jerome Powell

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent meredam spekulasi bahwa Presiden Donald Trump akan segera mengumumkan calon pengganti Ketua Federal Reserve Jerome Powell dalam waktu dekat.

    Melansir Bloomberg pada Sabtu (28/6/2025), Bessent menyebut skenario yang paling mungkin adalah pencalonan Ketua The Fed dilakukan pada Oktober atau November tahun ini, untuk mengisi posisi yang lowong pada awal 2026.

    “Saya rasa saat ini belum ada pembicaraan yang serius soal itu,” ujarnya ketika ditanya apakah Trump akan menunjuk ‘shadow chair’ atau ketua bayangan untuk The Fed.

    Saat ditanya kemungkinan dirinya menjadi kandidat Ketua The Fed berikutnya, Bessent menjawab dirinya akan melakukan apa yang diinginkan Presiden Trump. Meski demikian, dirinya merasa sudah memiliki pekerjaan terbaik di Washington sebagai Menteri Keuangan AS.

    Bessent menjelaskan ada dua posisi yang akan lowong di Dewan Gubernur The Fed awal tahun depan, yakni kursi Adriana Kugler yang habis masa jabatannya pada Januari dan kursi Powell sebagai Ketua yang berakhir pada Mei.

    Namun, Powell masih memiliki masa jabatan terpisah sebagai anggota dewan hingga 2028.

    “Jadi, Ketua Powell tidak harus pergi. Dia bisa tetap duduk sebagai anggota dewan, meski bukan sebagai ketua,” ujar Bessent.

    Jika skenario itu terjadi, dan Trump tidak memilih anggota dewan yang saat ini menjabat sebagai ketua baru, maka pemerintahan harus menggunakan posisi yang ditinggalkan Kugler untuk menunjuk ketua baru. Skenario tersebut juga disinggung oleh Bessent.

    “Artinya, ada kemungkinan calon ketua The Fed yang baru ditunjuk pada Januari, dan itu berarti pengumumannya mungkin terjadi sekitar Oktober atau November,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Bessent juga mengatakan bahwa Trump jelas khawatir The Fed kembali tertinggal karena belum juga melanjutkan pemangkasan suku bunga, meskipun inflasi telah turun signifikan.

  • Kebijakan Truk ODOL, Aptrindo Klaim Tak Pernah Dilibatkan

    Kebijakan Truk ODOL, Aptrindo Klaim Tak Pernah Dilibatkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) merasa tidak dilibatkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam perumusan kebijakan penanganan truk Over Dimension and Over Load (ODOL).

    Ketua Umum Aptrindo, Gemilang Tarigan merasa kecewa karena hingga saat ini Kemenhub tidak pernah melibatkan Aptrindo secara formal dalam perumusan kebijakan strategis penanganan ODOL. Padahal, Aptrindo adalah asosiasi resmi dan sah yang menaungi mayoritas pelaku usaha angkutan barang di Indonesia.

    “Sangat disayangkan bahwa justru asosiasi-asosiasi yang tidak memiliki struktur nasional yang jelas, tanpa keanggotaan yang terverifikasi, diberikan ruang dalam diskusi kebijakan yang sangat berdampak pada sektor logistik nasional,” ujarnya, Sabtu (28/6/2025).

    Aptrindo tetap berkomitmen untuk mendukung penanganan ODOL yang adil, kolaboratif, dan berbasis solusi sistemik. Selain itu, siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem transportasi barang nasional yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

    Kendati demikian, dia menyayangkan pernyataan Menhub Dudy yang kembali mengulang retorika seputar keselamatan dan korban kecelakaan akibat kendaraan ODOL, tanpa disertai narasi strategis atau rencana kerja konkret untuk solusi yang adil dan menyeluruh.

    Menurutnya, fokus utamanya hanya pada aspek keselamatan tanpa memperhitungkan dampak ekonomi bagi pelaku usaha logistik hanya akan memperbesar ketimpangan dan keresahan di lapangan.

    Aptrindo berharap Kemenhub untuk menghentikan narasi publik yang terus menyudutkan pelaku usaha angkutan barang. Penanganan ODOL tidak akan pernah efektif tanpa melibatkan semua pihak dalam rantai logistik, termasuk pemilik barang sebagai bagian dari ekosistem yang menentukan dimensi dan muatan kendaraan.

    Sebelumnya, Kemenhub memastikan bakal melakukan penanganan angkutan truk ODOL pada tahun ini tanpa ada penundaan lagi.

    Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi mengingatkan kembali komitmen zero ODOL yang telah disepakati oleh stakeholder terkait pada 2017 atau 8 tahun lalu.

    Kemenhub saat ini hanya akan menjalankan Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanpa menerbitkan aturan baru.

    ”Mulai saat ini kami hanya akan menjalankan regulasi yang sudah ada secara lebih tegas,” kata Dudy dalam siaran pers, dikutip Sabtu (28/6/2025).

  • Trump Siap Ganti Ketua The Fed, Prioritaskan yang Pro Pangkas Suku Bunga

    Trump Siap Ganti Ketua The Fed, Prioritaskan yang Pro Pangkas Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan mengunggulkan kandidat Ketua Federal Reserve (The Fed) yang bersedia memangkas suku bunga acuan. Langkah ini dikhawatirkan memperkuat kekhawatiran atas potensi intervensi presiden terhadap independensi bank sentral.

    Trump terus mengkritik kebijakan Ketua The Fed, Jerome Powell, sejak menjabat sebagai orang nomor satu di Negeri Paman Sam.

    Dia berjanji akan memilih pengganti Powell—yang masa jabatannya akan berakhir pada Mei 2026—dari kalangan yang mendukung pemangkasan suku bunga, ketimbang kandidat yang ingin suku bunga tetap stabil.

    “Kalau saya merasa seseorang akan mempertahankan suku bunga tetap seperti sekarang, saya tidak akan memilih dia untuk posisi itu. Saya akan memilih orang yang mau menurunkan suku bunga. Ada banyak orang seperti itu di luar sana,” kata Trump kepada wartawan pada Jumat, dikutip Bloomberg, Sabtu (28/4/2025).

    Dalam konferensi pers saat menghadiri KTT NATO di Den Haag, Belanda pada Kamis, Trump mengatakan sudah mengantongi tiga hingga empat nama untuk menggantikan posisi Powell.

    Trump tidak menyebutkan nama-nama calon pengganti Powell maupun jadwal pasti pengumuman resminya. Namun, laporan Wall Street Journal menyebut Trump mempertimbangkan untuk mempercepat pengumuman tersebut.

    Menteri Keuangan AS Scott Bessent memberi sinyal bahwa Trump akan mengumumkannya pada akhir tahun ini, sebelum pembukaan dewan berikutnya pada Januari 2026.

    “Ada kemungkinan orang yang akan menjadi ketua akan ditunjuk pada bulan Januari, yang mungkin berarti nominasi pada bulan Oktober atau November,” kata Bessent kepada CNBC.

    Powell tetap menjadi anggota Dewan Gubernur The Fed hingga 31 Januari 2028. Artinya, jika tidak diangkat kembali, Powell akan tetap menjabat sebagai ketua hingga 15 Mei 2026, dan setelahnya masih menjadi anggota dewan hingga awal 2028.

    Trump mendesak pemangkasan suku bunga hingga 2,5 poin persentase dan menuduh The Fed sebagai penyebab tingginya biaya pinjaman pemerintah AS. Ia bahkan berulang kali menjuluki Powell sebagai “Terlambat” (Too Late) dan sempat menggertak akan memecatnya, meskipun kemudian menyatakan tidak akan melakukannya.

    The Fed sebelumnya menahan suku bunga di kisaran 4,25%–4,5% sejak awal 2025 dan belum menunjukkan sinyal pemangkasan dalam waktu dekat. Namun, mayoritas pembuat kebijakan memperkirakan adanya penurunan sekitar 50 basis poin sebelum akhir tahun. (Lorenzo Anugrah Mahardhika)

  • 80.000 Kopdes Merah Putih Diklaim Jadi Solusi Pengangguran di Desa

    80.000 Kopdes Merah Putih Diklaim Jadi Solusi Pengangguran di Desa

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih bisa menyerap tenaga kerja di desa. Hal ini lantaran hampir sebagian besar anak muda di desa sulit mencari lapangan pekerjaan.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mensejahterakan warga desa, termasuk di Papua Barat.

    Ferry menjelaskan koperasi sejatinya didorong menjadi pusat layanan ekonomi rakyat, dikelola secara profesional, dan menjadi ruang kolaborasi masyarakat membangun kesejahteraan bersama.

    “Kopdes/Kel Merah Putih adalah manisfestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara dan menjadikan masyarakat Papua sebagai subyek dari ekonomi,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/06).

    Terlebih, kata dia, selama ini para petani, nelayan, dan penggerak ekonomi rakyat lainnya kurang mendapat keadilan secara ekonomi, termasuk di Papua Barat. Salah satunya lantaran keuntungan yang diambil para tengkulak atau middleman.

    Namun, Ferry meyakini keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih dapat memutus mata rantai distribusi yang panjang. Dengan begitu, masyarakat desa mendapatkan harga yang lebih terjangkau.

    Lebih lanjut, Ferry berharap Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat meminimalisir masyarakat desa yang terjebak di lingkaran rentenir, tengkulak, maupun pinjaman online (pinjol).

    “Dengan adanya Kopdes/Kel Merah Putih, segala hal rentenir, tengkulak, dan pinjaman online bisa dihapus atau diminimalisir,” ujarnya.

    Selain itu, Ferry mengungkap 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih nantinya akan menyerap tenaga kerja di desa. Pasalnya, ungkap dia, hampir sebagian besar anak muda di desa kesulitan mencari lapangan pekerjaan dan berpindah ke kota.

    “Adanya Kopdes/Kel Merah Putih di desa-desa, akan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya kaum muda terdidik agar tidak urbanisasi lagi,” terangnya.

    Ke depan, selama Juli—Oktober 2025, Ferry menuturkan tahapan yang akan dilakukan adalah mempersiapkan model bisnis, mempersiapkan modul-modul pelatihan untuk mempersiapkan SDM-SDM, pengawas, pengurus dan pengelola Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Tiga bulan ini kita masuk tahap yang kedua, tahap yang sebenarnya juga makin membutuhkan kerja sama. Karena, ini juga tahap yang tidak mudah,” pungkasnya.

  • Trump Isyaratkan Perpanjangan Tenggat Tarif, Pasar Global Bersiap

    Trump Isyaratkan Perpanjangan Tenggat Tarif, Pasar Global Bersiap

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka peluang untuk memperpanjang atau memberi kelonggaran terkait dengan tenggat tarif timbal balik yang akan berakhir pada awal Juli 2025.

    “Tidak, kami bisa melakukan apa pun yang kami inginkan. Kami bisa memperpanjangnya. Bisa juga memperpendek,” ujar Trump, saat ditanya apakah batas waktu tersebut bersifat tetap, dikutip dari CNBC International pada Sabtu (28/6/2025)

    Pertanyaan tersebut awalnya merujuk pada tenggat 9 Juli, yakni batas waktu bagi AS dan Uni Eropa untuk menyelesaikan perjanjian dagang, sebelum tarif impor sebesar 50% terhadap produk Uni Eropa diberlakukan.

    Namun, pernyataan Trump juga tampak mengarah pada 8 Juli, saat masa penangguhan selama 90 hari atas tarif timbal balik akan berakhir, dan tarif per negara kembali melonjak ke level awal yang jauh lebih tinggi.

    Meski Trump menyampaikan fleksibilitas soal waktu, perintah eksekutif yang dia tandatangani pada 9 April tidak bersifat fleksibel kecuali direvisi secara resmi.

    Perintah itu menurunkan tarif per negara menjadi rata-rata 10% untuk masa penangguhan 90 hari, dan menyebutkan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara. Jika tidak ada revisi, maka tarif tinggi akan kembali berlaku otomatis dalam 12 hari ke depan.

    Kebijakan tersebut berisiko memicu gejolak ekonomi global yang serupa dengan kondisi ketika Trump pertama kali mengumumkan tarif masif pada 2 April, dalam momen yang dia sebut sebagai Hari Pembebasan

    Kala itu, negara-negara mitra dagang dikejutkan oleh tarif impor setinggi hampir 50% atas berbagai produk. Langkah ini memicu kepanikan pasar global, kritik dari para investor, pemimpin dunia, dan pelaku usaha.

    Satu pekan setelahnya, Trump mengumumkan penangguhan selama 90 hari untuk memberikan ruang negosiasi.

    Gedung Putih sebelumnya menyatakan akan menyusun perjanjian dagang bilateral dengan puluhan negara selama masa tenggat. Namun, hingga kurang dari dua pekan menjelang berakhirnya masa penangguhan, hanya China dan Inggris yang telah mencapai kesepakatan parsial.

    Kedua kesepakatan tersebut lebih menyerupai kerangka awal (framework) ketimbang perjanjian final. Kementerian Perdagangan China mengatakan pada Jumat bahwa kedua negara telah menyepakati rincian kerangka kerja tersebut dalam pembicaraan sebelumnya.

    Trump menyebut, AS telah membuat kesepakatan dengan mungkin empat atau lima negara. Tetapi, dia menyebut, pihaknya kami punya sekitar lebih dari 200 negara dalam daftar target tarif per negara sejak April.

    “Jadi, dalam sekitar satu setengah minggu ke depan — atau bisa jadi lebih cepat — kami akan mengirim surat kepada negara-negara itu. Kami sudah bicara dengan banyak dari mereka, dan akan memberitahu berapa tarif yang harus mereka bayar untuk bisa berbisnis di Amerika Serikat. Prosesnya akan sangat cepat,” lanjutnya.

    Pernyataan Trump menegaskan sinyal dari para pejabat pemerintah bahwa batas waktu tarif tersebut bisa berubah.

    Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis (26/6/2025) waktu setempat menyebut tenggat waktu itu mungkin akan diperpanjang. Tetapi, dia menegaskan hal itu merupakan keputusan Trump.

    Sebelumnya, pada akhir Mei, pengadilan dagang federal telah membatalkan tarif tersebut, menyatakan bahwa undang-undang yang digunakan Trump tidak memberikan kewenangan sebagaimana diklaimnya. Akan tetapi, putusan tersebut masih ditangguhkan oleh pengadilan banding federal dan belum berlaku efektif.