Author: Bisnis.com

  • Sekolah Rakyat Tahap I Capai 83%, Menteri PU Pastikan Juli Rampung

    Sekolah Rakyat Tahap I Capai 83%, Menteri PU Pastikan Juli Rampung

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap progres rata-rata nasional konstruksi renovasi program Sekolah Rakyat Tahap I saat ini telah mencapai 83%.

    Dody menjelaskan, sekolah rakyat merupakan bagian dari proyek strategis yang dipastikan bakal rampung pada Juli 2025.

    “Kami terus memastikan progres renovasi berjalan sesuai jadwal. Secara nasional, renovasi Sekolah Rakyat Tahap I telah mencapai 83%,” tegas Dody dalam keterangan resmi, Senin (30/6/2025).

    Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa percepatan pembangunan sekolah rakyat tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang bertujuan menyediakan pendidikan bermutu bagi anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    Dody merinci, khusus untuk sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur, saat ini progres fisiknya telah mencapai 92%.

    Dalam penjelasannya, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk renovasi 200 titik Sekolah Rakyat Tahap I yang tersebar di seluruh Indonesia. 

    Kemudian, pada tahap II pemerintah baru benar-benar membangun sekolah baru yang nantinya bakal diperuntukkan menjadi Sekolah Rakyat. 

    “Untuk Sekolah Rakyat Tahap II, kami sedang memverifikasi kelayakan lokasi satu per satu, yang nantinya akan menyerap ribuan tenaga kerja,” pungkas Dody.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PU Maulidya Indah Junica mengungkap indikasi keperluan anggaran untuk pembangunan program Sekolah Rakyat bakal tembus Rp25,8 triliun pada 2026.

    Dia menjelaskan, kebutuhan anggaran itu diperlukan guna merealisasikan target 100 Sekolah Rakyat pada 2026 sebagaimana yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemudian, di tahun 2026 kita akan juga memulai 100 lokasi baru ini adalah untuk tahun ajaran 2027/2028, sesuai amanat Presiden Prabowo. Bahwa setiap tahun minimal 100 lokasi Sekolah Rakyat,” tambahnya.

  • Daikin Rilis Produk AC Terbaru Buatan Lokal, Bidik Pangsa Pasar 30%

    Daikin Rilis Produk AC Terbaru Buatan Lokal, Bidik Pangsa Pasar 30%

    Bisnis.com, JAKARTA — Daikin Indonesia menargetkan penguasaan pangsa pasar air conditioner (AC) di pasar domestik mencapai 25%—30% pada tahun ini setelah meluncurkan produk terbaru 100% buatan lokal di pabrikan Indonesia. 

    Setelah mengoperasikan pabrik AC skala penuh pertama di Indonesia dengan nilai investasi Rp3,3 triliun, Daikin merilis seri perdana AC hunian yakni Nusantara Prestige yang membawa tiga model. 

    Asisten General Manager PT Daikin Airconditioning Indonesia Alexander Eko Wibowo mengatakan, pihaknya akan fokus penjualan untuk domestik pada produk baru tersebut mengingat potensi pasar yang cukup besar di Tanah Air. 

    “Market share Daikin sekitar 24%–25%, itu harapannya bisa naik. Kan sekarang yang impor sudah kita setop jadi yang baru ini kita menggantikan yang impor, mungkin bisa naik 25%–30%,” kata Alex saat ditemui di Jakarta, Senin (30/6/2025). 

    Hingga saat ini, Daikin telah memperluas jaringan distribusi ke seluruh wilayah seperti Jawa, Sumatra, Sulawesi secara keseluruhan, dan sebagian di wilayah Papua. 

    Adapun, produk Nusantara Prestige ini menggantikan produk AC yang selama ini diimpor dari Malaysia dan Thailand. Dua dari tiga model AC yang ada di series ini telah mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 40%.

    “Sebelumnya produk kita banyak dari Thailand waktu itu ke Indonesia, kemarin dari Thailand mungkin sekitar 70% sisanya dari Malaysia,” tuturnya. 

    Produk ini diproduksi di pabrik yang berlokasi di Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang. Adapun, kapasitas produksi saat ini mencapai 1 juta unit set per tahun. 

    Tiga model AC seri Nusantara Prestige di antaranya merupakan AC inverter yaitu ALPHA Inverter dan BETA Inverter, sementara satu model merupakan AC standar dinamai SMS (Super Mini Split). 

    Terkait ketersediaan AC Nusantara Prestige, Daikin menyatakan, ketersediaannya akan berjalan simultan di berbagai toko elektronik maupun platform penjualan daring mulai Juli 2025. Mengenai tingkat harga yang ditetapkan, akan diumumkan seturut dengan ketersediaannya nanti.

  • MenpanRB Sebut Sistem Kerja Baru ASN Flexible Working Arrangement Bukan WFA

    MenpanRB Sebut Sistem Kerja Baru ASN Flexible Working Arrangement Bukan WFA

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Rini Widyantini meluruskan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) disebut flexible working arrangement (FWA).

    Hal tersebut dia sampaikan langsung dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (30/6/2025).

    “Kebijakan mengenai fleksibilitas kerja ASN. Jadi WFA ini bukan work from anywhere tapi flexible working arrangement (FWA), jadi working arrangement-nya yang fleksibel,” katanya.

    Rini melanjutkan, kebijakan ini diperlukan untuk menjawab tantangan organisasi yang lebih modern, efektif, dan terukur. Diharapkan dengan fleksibilitas kerja ini bisa meningkatkan kepuasan kerja.

    Rini mencontohkan, Belanda, Australia, Singapura, dan Uni Emirat Arab (UEA) saja sudah lebih dulu menerapkan fleksibilitas kerja sebagai strategi nasionalnya.

    “Misalnya Singapura telah berhasil meningkatkan responsivitas ranah publik hingga 15%, melalui model kerja Hybrid atau flextime. Sedangkan Belanda itu telah mendorong partisipasi tenaga perempuan dengan pengaturan jam kerja yang lebih pendek,” bebernya.

    Sebab itu, dia memandang fleksibilitas kerja bukan hanya skadar tren biasa, tetapi menjadi kebutuhan untuk menjawab tantangan ke depan terhadap birokrasi.

    Selain itu, lanjutnya, aturan mengenai fleksibilitas kerja untuk para ASN sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Dispilin PNS dan juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari dan Kerja ASN.

    “Oleh karena itu kita keluarkan PermenPAN Nomor 4 Tahun 2025 tentang pelaksanaan kedinasan ASN secara fleksibel di instansi pemerintah. Aturan ini adalah peraturan teknis daripada kedua peraturan yang lebih tinggi. Jadi memang ini Pedoman tata cara hasil pemerintah untuk melakukan Flexible Working Arrangement,” ucapnya.

  • Lolos Verifikasi BSU 2025 tapi Tak Punya Rekening Himbara, Bagaimana Solusinya?

    Lolos Verifikasi BSU 2025 tapi Tak Punya Rekening Himbara, Bagaimana Solusinya?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) per 24 Juni 2025.

    Kemnaker mengatakan telah menyalurkan BSU 2025 senilai Rp600.000 kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan dalam beberapa tahap.

    Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh.

    “Sampai hari ini, Selasa, 24 Juni, dari jumlah penerima tahap I sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening sebanyak 2,45 juta,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

    Sisanya atau sekitar 1,24 juta penerima, kata Yassierli, sedang dalam proses penyaluran.

    Untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, kata dia, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah.

    Adapun BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh.

    Lantas, bagaimana bila lolos verifikasi namun tidak memiliki Bank Himbara?

    Bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    “Kami antisipasi penerima BSU yang tidak memiliki rekenkng himbara akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia,” ujarnya.

    Kemudin penyaluran BSU dilakukan melalui Kantor Pos yang sudah ditunjuk. Selain itu, pencairan juga dilakukan menggunakan aplikasi Pospay.

    Cara Cek Penerima BSU Melalui Pospay

    1. Unduh aplikasi PosPay di HP

    2. Lakukan registrasi atau pendaftaran akun kemudian masukkan kode OTP, pastikan nomor telepon Anda aktif

    3. Buat username, password dan PIN transaksi. Jika sudah berhasil, kembali ke halaman awal

    4. Klik tombol (i) berwarna merah di pojok kanan bawah dan klik logo Kementerian Ketenagakerjaan

    5. Klik BSU Kemenaker 1 pada pilihan ‘Jenis Bantuan’

    6. Pilih menu ‘Ambil Foto’ Sekarang untuk mengunggah foto e-KTP kemudian lengkapi identitas diri

    7. Klik ‘Lanjutkan’

    8. Setelah itu, PosPay akan menampilkan status penerima BSU

    9. Kode barcode (QR) dengan keterangan akan muncul apabila anda tercatat sebagai penerima BSU.

    Cara Mengambil BSU di Kantor Pos

    Merujuk pada kebijakan sebelumnya, penerima BSU dapat melakukan pengambilan bantuan di Kantor Pos dengan membawa sejumlah syarat.

    Beberapa syarat yang dibutuhkan yakni status sebagai penerima BSU, KTP, KK, dan nomor HP aktif.

  • Antam & IBC Jabarkan Peran dalam Proyek Ekosistem Baterai dengan CATL

    Antam & IBC Jabarkan Peran dalam Proyek Ekosistem Baterai dengan CATL

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk atau Antam dan Indonesia Battery Corporation (IBC) menjabarkan peran dalam kerja sama di proyek baterai kendaraan listrik (EV) bersama dengan Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd (CBL), joint venture (JV) Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL), Brunp, dan Lygend.

    Adapun, proyek baterai di sisi hulu tambang hingga pabrik pemurnian dengan teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) dan high pressure acid leaching (HPAL) akan dikembangkan di Kawasan Industri PT Feni Haltim (FTH), Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, untuk hulu. FTH merupakan perusahaan patungan antara cucu usaha CATL, Hong Kong CBL Limited (HKCBL) dan Antam.

    Sementara itu, di sisi hilir berupa pabrik sel baterai akan dibangun di kawasan Artha Industrial Hill (AIH) dan Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat.

    Direktur Utama Antam Achmad Ardianto mengatakan, pabrik RKEF yang dibangun mengadopsi teknologi pemurnian atomasi feronikel pertama di dunia yang dikembangkan Brunp. Pabrik berkapasitas 88.000 ton nikel per tahun ini menciptakan model peleburan hijau baru dengan konsumsi energi yang rendah.

    “Sejalan dengan praktik ESG, kami bersama mitra strategis bertekad menghadirkan ekosistem baterai listrik yang ramah lingkungan guna mendukung transisi energi nasional yang berkelanjutan,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (30/6/2025).

    Sementara untuk pabrik HPAL, dibangun dengan kapasitas 55.000 ton nikel per tahun. Pabrik itu juga menggunakan teknologi generasi ketiga yang terdepan, dengan tata letak inovatif bertingkat yang memanfaatkan gravitasi alami untuk aliran material.  

    “Kami merencanakan proyek terintegrasi yang akan memasok energi hijau ini dapat memperkuat posisi Indonesia di sektor energi global yang berkelanjutan,” imbuh Ardianto.

    Sementara itu di Karawang, IBC dan CBL membangun pabrik sel baterai lithium. Pabrik ini merupakan bagian dari proyek terintegrasi meliputi pembangunan pabrik material aktif baterai yakni prekursor dan katoda, dan fasilitas daur ulang baterai.

    Direktur Utama IBC Toto Nugroho menjelaskan, di Kawasan Industri Buli (KIB) Halmahera, IBC bersama mitra global menyiapkan lini produksi material aktif baterai berkualitas tinggi. Pabrik tersebut dirancang memproses 16.000 ton nikel sulfat per tahun, sekaligus memproduksi 30.000 ton prekursor, dan 30.000 ton material aktif katoda.

    “Fasilitas hulu ini diharapkan menutup ketergantungan impor bahan baku katoda—komponen dengan kontribusi paling signifikan dalam sel baterai—sekaligus meningkatkan nilai tambah nikel di dalam negeri,” ujar Toto.

    Dia menjelaskan, dari Halmahera Timur, aliran bahan setengah jadi akan bergerak ke barat menuju Karawang. Di kawasan industri strategis ini, IBC bersama CBL sedang membangun pabrik sel baterai berkapasitas awal 6,9 GWh (fase 1) dan akan berkembang menjadi 15 GWh dalam 5 tahun. 

    Menurut Toto, lini produksi berteknologi mutakhir itu ditargetkan beroperasi pada 2026, memproduksi sel untuk kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS), baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

    Toto menuturkan, IBC yang terdiri atas PT Pertamina (Persero), MIND ID, dan PT PLN (Persero) bersama CBL, berkomitmen menjadikan pabrik sel baterai di Karawang sebagai Asean Regional Hub. Ini khususnya untuk memenuhi kebutuhan baterai EV dan BESS di kawasan. 

    Dia menyebut, komitmen ini telah ditegaskan melalui perjanjian perusahaan patungan yang telah disepakati. Menurut Toto, inisiatif ini mencerminkan peran strategis Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekosistem EV di Asean.

    Di samping itu, proyek ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya mampu menyediakan bahan baku, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi dalam rantai pasok baterai global.

    Ke depannya, rantai siklus baterai IBC dan CBL ditutup oleh pabrik daur ulang baterai dengan kapasitas 20.000 ton baterai bekas per tahun untuk menjadi input material baterai kembali. Teknologi yang digunakan nantinya diklaim mampu memulihkan lebih dari 95% logam berharga sehingga emisi karbon dapat ditekan dan prinsip ekonomi sirkular terjaga.

    “Daur ulang adalah kunci keberlanjutan. Baterai yang selesai tugasnya hari ini harus kembali menjadi sumber daya esok hari,” kata Toto. 

  • Komdigi Dorong AI Berdaulat, Talenta dan Lembaga Riset Disiapkan

    Komdigi Dorong AI Berdaulat, Talenta dan Lembaga Riset Disiapkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong hadirnya kecerdasan buatan (AI) berdaulat di Tanah Air dengan menyiapkan lembaga riset dan talenta.

    AI Berdaulat adalah sebuah konsep yang pengembangan AI di dalam negeri, menggunakan talenta lokal dan untuk kepentingan nasional.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menilai Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI). 

    Untuk berdaulat digital di tengah derasnya arus transformasi global, Indonesia harus menyiapkan ekosistem nasional yang kuat mulai dari riset dan pengembangan (R&D), komputasi, regulasi, hingga talenta digital unggul

    “Sebetulnya jelas sekali kalau kita ingin membuat satu regulasi dan lain sebagainya kita harus lihat geopolitik pengembangan AI ini. Atlas of AI itu harus jadi pedoman untuk membuat regulasi AI untuk Indonesia kalau kita mau teknologi yang berdaulat,” kata Nezar, dikutip Senin (30/6/2025). 

    Indonesia, lanjut Nezar, memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat strategis untuk industri chip dan komputasi AI global, seperti nikel, boron, hingga mineral penting lainnya. Namun, belum ada desain besar yang mampu menjadikan kekayaan tersebut sebagai bagian dari ekosistem global AI.

    Untuk memperkuat posisi Indonesia, Nezar menekankan pentingnya membangun pusat riset dan cluster komputasi dalam negeri yang kuat—baik dari sisi hardware, infrastruktur, maupun kapasitas data. 

    Alasannya, saat ini dana R&D Indonesia hanya 0,24% dari total GDP sehingga perjalanan menuju kedaulatan digital, khususnya di bidang AI, masih lambat.

    “Nah tanpa R&D ini agak susah kita bisa mengembangkan AI yang berdaulat, AI yang milik kita sendiri. Untuk membangun semuanya dibutuhkan komputasi yang cukup kuat, infrastruktur yang mumpuni. Dua hal ini masih dalam perencanaan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Nezar menjelaskan pentingnya kedaulatan AI bagi Indonesia karena AI dirumuskan dengan foundation model yang dibuat negara pengembangnya seperti Amerika Serikat sehingga data-data yang digunakan adalah nilai-nilai yang ada di barat, yang ‘membonceng’ nilai-nilai nyata saat dilatih.

    “Alhasil, bias dalam data untuk dipakai oleh masyarakat di luar Amerika itu sering terjadi, termasuk juga stereotyping terhadap kelompok-kelompok tertentu, ras tertentu, bangsa tertentu itu terjadi di AI,” kata Nezar. 

  • Pemerintah Sebut Krisis Timur Tengah Bisa Picu Konflik Terbuka hingga Indo-Pasifik

    Pemerintah Sebut Krisis Timur Tengah Bisa Picu Konflik Terbuka hingga Indo-Pasifik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono memperingatkan bahwa situasi krisis yang terjadi di Timur Tengah saat ini bukan hanya berdampak lokal, tetapi juga dapat memicu meningkatnya ketegangan dan konflik terbuka di berbagai belahan dunia, termasuk kawasan Indo-Pasifik.

    “Timur Tengah saat ini berada di titik krisis dan sekali lagi kita tidak menutup mata, dan jika situasi ini tidak dikelola dengan baik maka rivalitas geopolitik yang makin meruncing dan semakin membuka ruang bagi konflik terbuka di berbagai belahan dunia termasuk di kawasan Indo-Pasifik itu bisa akan makin meningkat suhunya,” ujarnya saat rapat kerja bersama DPR Komisi I, Senin (30/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan, kondisi ini tentu menjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh seluruh pihak, baik secara regional maupun global.

    Sugiono juga menekankan pentingnya peran diplomasi internasional dan kerja sama lintas negara untuk meredam ketegangan serta mencegah eskalasi lebih lanjut yang bisa mengguncang stabilitas global.

    “Tentu saja sesuatu yang sama-sama tidak kita inginkan,” pungkas Sugiono.

    Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance alias Indef memperingatkan bahwa eskalasi konflik militer antara Iran dan Israel dapat berdampak serius terhadap ekspor Indonesia, terutama ke kawasan Timur Tengah dan Eropa.

    Peneliti Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus menjelaskan bahwa kawasan Timur Tengah berperan sebagai jalur penting perdagangan global, khususnya dalam pengiriman barang dari Asia ke Eropa. Potensi terganggunya jalur logistik, seperti Selat Hormuz, akan mendorong lonjakan biaya pengapalan dan mempersulit akses ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan.

    “Kalau Selat Hormuz terganggu, ekspor Indonesia ke Timur Tengah dan Eropa bisa terdampak langsung. Logistik jadi mahal, dan pasokan pun terhambat,” ujar Heri dalam diskusi publik Indef secara daring, Minggu (29/6/2025).

    Meski secara agregat porsi ekspor Indonesia ke Timur Tengah tergolong kecil, yaitu sekitar 4,6% dari total ekspor nasional, dampak tidak langsung dari konflik tetap patut diwaspadai. Menurut Heri, kawasan tersebut merupakan hub logistik penting yang menghubungkan pasar Asia, Eropa, dan Afrika.

    Selain Timur Tengah, ekspor ke Eropa juga berpotensi terdampak karena ketergantungan terhadap jalur laut yang melewati wilayah konflik.

    Jika jalur perdagangan terganggu, maka biaya logistik akan melonjak, terutama untuk pengiriman ekspor ke kawasan yang melewati jalur Teluk dan Laut Merah. Hal ini akan berdampak langsung pada daya saing produk ekspor Indonesia, terutama dari sektor manufaktur dan makanan olahan.

    “Dalam simulasi model ekonomi GTAP yang kami lakukan, biaya input akan meningkat karena lonjakan harga energi dan logistik. Ini bisa menurunkan ekspor kita, bukan hanya ke Timur Tengah, tapi juga ke negara-negara mitra seperti China, India, bahkan Jepang,” jelas Heri.

    Dampak tidak langsung juga dapat terjadi apabila mitra dagang utama Indonesia ikut terdampak, misalnya penurunan permintaan dari China karena terganggunya ekspornya ke Timur Tengah.

    Dalam simulasi kuantitatif menggunakan model GTAP (Global Trade Analysis Project), Heri memaparkan bahwa perang Iran–Israel dapat menekan ekspor Indonesia di berbagai sektor, antara lain produk pertanian dan peternakan; barang makanan olahan; tekstil dan produk kertas; serta industri kimia dan besi baja

    “Impor naik, biaya input naik, dan pada akhirnya ekspor turun. Ini yang kami perkirakan dalam berbagai skenario konflik,” ungkapnya.

    Untuk meredam dampak penurunan ekspor, Heri menyarankan empat strategi utama yang bisa diambil pemerintah dalam jangka pendek. Pertama, menjaga stabilitas harga BBM dan LPG, agar inflasi dan biaya produksi tetap terkendali.

    Kedua, diversifikasi pasar ekspor dan menjajaki kerja sama bilateral baru di luar kawasan konflik. Ketiga, diversifikasi rantai pasok industri agar pelaku usaha tidak terlalu tergantung pada kawasan Timur Tengah.

    Keempat, identifikasi sektor dan komoditas terdampak, guna memberikan insentif dan dukungan fiskal secara lebih terarah.

    “Kalau tidak disiapkan dari sekarang, potensi penurunan ekspor bisa menghambat pemulihan ekonomi nasional,” tutupnya.

  • Respons Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Imbauan Menlu Sugiono ke WNI di AS

    Respons Kebijakan Imigrasi Trump, Ini Imbauan Menlu Sugiono ke WNI di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengingatkan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal maupun sedang bepergian ke Amerika Serikat supaya mematuhi prosedur hukum, menyusul kebijakan imigrasi ketat yang terapkan rezim Presiden Donald Trump.

    “Yang kita perlu lakukan atau kita perlu himbau kepada para masyarakat bahwa dalam situasi seperti ini, dalam situasi di Amerika Serikat, hal-hal yang sifatnya basic itu harus dilakukan, terutama dokumen-dokumen imigrasi yang valid dalam bentuk hardcopy atau copy digital,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya bagi WNI untuk selalu mempersiapkan dokumen resmi, segera menghubungi keluarga, teman, atau perwakilan hukum jika menghadapi razia imigrasi, serta tidak menandatangani atau membuat pernyataan apa pun tanpa pendampingan pengacara.

    “Kemudian mencari representasi hukum dan menghubungi keluarga, teman, atau kontak dalam situasi-situasi razia yang dilakukan oleh imigrasi. Kemudian tidak menandatangani apa pun ataupun membuat pernyataan atau membuat keputusan apa pun tanpa dihadiri oleh pengacara,” tegasnya.

    Sugiono mengakui bahwa hingga kini tidak semua WNI di Amerika Serikat telah melapor diri, padahal hal tersebut sangat penting agar pemerintah bisa memantau kondisi mereka.

    “Oleh karena itu, kami juga memohon bantuan karena tidak semua WNI yang ada di Amerika Serikat melapor diri agar semua bisa melakukan lapor diri sehingga kita benar-benar bisa memantau apa yang sedang dialami atau apa yang sedang terjadi,” katanya.

    Terkait kebijakan visa bagi mahasiswa internasional di AS, Sugiono menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Trump untuk mendata dan mendaftarkan semua mahasiswa, meski kebijakan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah universitas.

    “Namun hingga saat ini masih in defect sehingga kita akan lakukan pendekatan-pendekatan yang lebih intens dalam rangka membantu masyarakat Indonesia yang ingin berkuliah atau sekolah di sana,” ungkapnya.

    Sugiono juga mengingatkan WNI untuk selalu memanfaatkan kanal resmi pemerintah, seperti aplikasi Safe Travel bagi yang bepergian, dan Portal Peduli WNI bagi yang menetap di luar negeri, untuk melapor diri dan memperoleh informasi terkini terkait situasi keamanan.

    “Sekali lagi yang mau saya sampaikan, pertama adalah bahwa melaporkan diri pada saat berada di luar negeri merupakan sesuatu yang penting. Ini instrumental dalam melaksanakan tugas konsuler kami di luar negeri sehingga kami minta kepada seluruh warga negara yang bepergian untuk segera melaporkan diri lewat jalur-jalur yang sudah kami berikan,” pungkas Sugiono.

  • Menlu Sugiono Waspadai Rencana Iran Tutup Selat Hormuz

    Menlu Sugiono Waspadai Rencana Iran Tutup Selat Hormuz

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan pemerintah Indonesia tengah mencermati serius perkembangan terbaru di Timur Tengah, khususnya langkah parlemen Iran yang menyetujui RUU penangguhan kerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) serta mendukung rencana penutupan Selat Hormuz. 

    “Beberapa hal yang kami cermati di Kemenlu bahwa parlemen Iran telah setuju RUU penangguhan kerja sama dengan badan tenaga atom internasional serta mendukung RUU yang mendukung penutupan Selat Hormuz,” ujar Sugiono, Senin (30/6/2025).

    Sugiono menilai keputusan pemerintah Iran menutup Selat Horzul bakal berdampak luas. Penangguhan kerja sama dengan IAEA dinilai berpotensi memperlemah transparansi program nuklir Iran serta mengikis kepercayaan terhadap rezim nonproliferasi senjata nuklir.

    Selain itu, dia mengatakan rencana penutupan Selat Hormuz oleh Iran dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap stabilitas pasokan energi global.

    “Jika penutupan Selat Hormuz dilakukan pemerintah Iran, hal itu berpotensi mengganggu 20% suplai minyak dunia yang lewat di situ,” jelas Sugiono.

    Lebih lanjut, dia juga menekankan bahwa situasi tersebut bisa berdampak langsung pada Indonesia, mengingat sebagian besar impor minyak Pertamina juga melewati jalur strategis tersebut.

    “Dan ini juga akan mempengaruhi kita di Indonesia karena impor minyak Pertamina juga melewati Selat Hormuz, ada 20,4%” katanya. 

    Kendati demikian, Sugiono menyambut positif adanya gencatan senjata sementara di kawasan tersebut, seraya berharap perdamaian bisa berlangsung lebih lama demi stabilitas kawasan dan kepentingan global. 

    “Kita terus mencermati gencatan senjata dan perdamaian yang saat ini berlangsung. Semoga gencatan senjata dan perdamaian ini bisa berjalan langgeng dan lebih lama,” pungkas Sugiono. 

  • Tom Lembong Buka-bukaan Soal Impor Gula, Ngaku Lanjutkan Kebijakan Rachmat Gobel

    Tom Lembong Buka-bukaan Soal Impor Gula, Ngaku Lanjutkan Kebijakan Rachmat Gobel

    Bisnis.com, JAKARTA — Bekas Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong kembali buka-bukaan terkait kasus importasi gula yang menjeratnya saat ini. Tom menekankan bahwa kebijakan importasi gula di eranya hanya menindaklanjuti penugasan dari eks Mendag Rachmat Gobel.

    Hal tersebut disampaikan Tom Lembong saat menjadi saksi untuk terdakwa mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), Charles Sitorus di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Awalnya, Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika menanyakan soal pemberian izin atau persetujuan impor gula kepada PT PPI. Namun, Tom membantah telah memberikan pemberian izin.

    Selanjutnya, Tom mengakui bahwa dirinya hanya menindaklanjuti penugasan importasi gula yang sebelumnya dilakukan oleh eks Mendag Rachmat Gobel.

    “Memberikan surat penugasan ya?” tanya Hakim.

    “Menindaklanjuti. Saya menindaklanjuti penugasan yang dimulai oleh Menteri Perdagangan pendahulu saya, Pak Rachmat Gobel,” jawab Tom.

    Dia menekankan bahwa dirinya hanya menindaklanjuti izin Impor atas persetujuan juga dari Menteri BUMN untuk menstabilkan harga dan stok gula nasional 

    “Saya menindaklanjuti dan dengan persetujuan dari Menteri BUMN, saya memperpanjang penugasan yang diberikan kepada PT PPI, dalam rangka upaya Pemerintah untuk menstabilkan harga dan untuk stok gula nasional,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, eks Mendag Rachmat Gobel sempat diperiksa dalam sidang perkara ini. Pria yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) hadir sebagai saksi pada Kamis (15/5/2025).

    Sekadar informasi, jaksa telah mendakwa Tom Lembong telah memberikan persetujuan impor terhadap sejumlah pihak swasta dalam rangka pengendalian ketersediaan gula dan stabilisasi harga gula dalam negeri.

    Namun dalam pelaksanaannya, Tom Lembong diduga telah melanggar sejumlah aturan seperti persetujuan impor itu dilakukan tanpa rapat koordinasi antar kementerian. 

    Alhasil, perbuatan itu diduga telah memperkaya 10 pihak swasta sebesar Rp515 miliar. Adapun, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp578 miliar.