Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Gojek Cs Disebut Telah Restui Usulan Tarif Baru Driver

    Gojek Cs Disebut Telah Restui Usulan Tarif Baru Driver

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan pihak aplikator, seperti Gojek, Grab, Maxim dan lain sebagainya, telah menyetujui usulan tarif baru bagi mitra driver. 

    Dirjen Hubda Kemenhub Aan Suhanan mengatakan dalam usulan tarif baru, Kemenhub melakukan kajian sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. 

    Kenaikan bervariasi kenaikan mulai dari 8% hingga 15%, tergantung dari zona yang ditentukan. Total ada 3 zona.

    “Pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui oleh aplikator,” kata Aan dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025). 

    Dia menjelaskan bahwa keputusan perubahan tarif itu sudah final. Bakal terdapat kenaikan tarif pada Ojol roda dua.

    Terkait pemotongan 10 persen, kata Aan, Kemenhub sedang mengkaji dan mensurvei mengingat ekosistem yang terbangun dari Ojek Online ini sudah sangat banyak sekali. 

    Untuk mitra total ada lebih dari 1 juta driver sementara itu UMKM yang sudah ada di dalam ekosistem tersebut ada sekitar 25 juta.

    “Insyaallah dalam waktu dekat kami akan menyampaikan hasil kajian tersebut. Dan tentu ini akan disosialisasikan sehingga ekosistem atau yang terlibat dalam Ojek Online ini juga tidak ada yang dirugikan,” kata Aan.

    Aan menegaskan pihaknya berhati-hati dalam menentukan kebijakan ini. Kemenhub menginginkan ekosistem ini tetap terpelihara. 

    Sebelumnya, Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan aksi demo ojol tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan driver lantaran pemerintah dinilai pasif dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aplikator.

    Ketika dikonfirmasi Bisnis terkait dengan pelanggaran regulasi yang dimaksud, Igun menjelaskan bahwa hal tersebut terkait dengan pemotongan tarif yang mencapai 50%. 

    “Potongan tarif yang mencapai sampai 50%, maka kami tuntut agar Kemenhub merevisi biaya aplikasi menjadi 10%,” ujar Igun.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati. Dia menjelaskan, dalam aksi itu para driver ojol akan menuntut aplikator untuk segera melakukan revisi biaya aplikasi. Di mana, saat ini biaya aplikasi yang ditanggung oleh para driver ojol mencapai 70%. 

    “Kondisi kerja yang jauh dari layak itu termanifestasi dalam bentuk potongan platform yang selangit hingga mencapai 70%,” tegasnya kepada Bisnis, Kamis (15/5/2025).  

    Dalam penjelasannya, biaya aplikasi itu menyebabkan pengemudi ojol hanya mendapat upah sebesar Rp5.200 dari hasil kerjanya mengantarkan makanan. Padahal, pelanggan melakukan pembayaran ke platform sebesar Rp18.000. 

  • Robot Polri Dikritik, Mabes Polri: Untuk Modernisasi dan Optimalkan Tugas

    Robot Polri Dikritik, Mabes Polri: Untuk Modernisasi dan Optimalkan Tugas

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri menyatakan alasan kehadiran sejumlah robot menjelang perhelatan HUT ke-79 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta Pusat.

    Sebelumnya, robot-robot yang dihadirkan polisi di HUT Bhayangkara menuai sorotan masyarakat. Utamanya, terkait dengan urgensi atau penggunaan robot tersebut untuk Polri.

    Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan kehadiran robot merupakan upaya korps Bhayangkara melakukan modernisasi untuk membantu tugas kepolisian.

    “Renstra [rencana strategis] Polri 2025 sd 2045 tentang penggunaan robot dalam membantu tugas-tugas Polri sudah ada,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Kemudian, dia mencontohkan bahwa sejatinya aparat keamanan di negara lain juga telah menggunakan robot dalam mengoptimalkan kinerjanya. Misalnya, Thailand dengan robot humanoid, China robot patroli, dan Singapura robot serangga untuk membantu kegiatan SAR.

    Oleh sebab itu, Sandi menyatakan bahwa Polri juga harus adaptif dengan perkembangan teknologi. Di samping itu, penggunaan robot ini juga diklaim telah berkolaborasi dengan anak bangsa.

    “Tahun 2026 sudah dianggarkan untuk robodog, kegunaan sama dengan K9, untuk mendeteksi bahan-bahan dan benda-benda berbahaya, namun lebih efektif karena tidak perlu kita beri makan setiap hari, tidak perlu proses latihan dengan tenaga pawang, tahan cuaca ekstrem dan sebagainya,” imbuhnya.

    Adapun, robot lain yang dihadirkan oleh kepolisian yaitu jenis humanoid yang berfungsi untuk pemindaian wajah dan pemantauan lalu lintas dengan teknologi kamera 360 derajat.

    “Memang di kita masih awam, Hari Bhayangkara menjadi momen pertama Polri memperkenalkan robot-robot ini,” pungkas Sandi.

  • Internet 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat Pengaruhi Harga ISP ke Masyarakat?

    Internet 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat Pengaruhi Harga ISP ke Masyarakat?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat telekomunikasi menyoroti faktor biaya dalam program internet cepat 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat. 

    Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menggulirkan program penyediaan internet cepat dengan kecepatan minimal 100 Mbps di Sekolah Rakyat (SR). Rencananya, seluruh Sekolah Rakyat akan mendapat fasilitas internet cepat ini.

    Pakar telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo mencermati struktur biaya (cost structure) dari sisi penyelenggara layanan. 

    Struktur biaya ini nantinya akan sangat memengaruhi harga layanan yang dibebankan kepada pelanggan akhir. Selain itu, Agung menyoroti pentingnya penerapan prinsip keadilan dan pemerataan dalam implementasi program ini. 

    Pemerintah daerah juga diminta aktif menciptakan iklim regulasi yang sehat dan tidak membebani pelaku industri.

    “Semua pihak, Pemerintah Pusat maupun Daerah, membuat kebijakan, regulasi, dan kemudahan untuk penggelaran infrastruktur telekomunikasi. Pungutan berupa retribusi dan pajak mesti dihitung secara cermat agar tidak membebani industri,” kata Agung kepada Bisnis, Senin (30/6/2025).

    Di sisi lain, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyuarakan kekhawatiran terhadap keberlanjutan program penyediaan internet cepat hingga 100 Mbps, termasuk untuk Sekolah Rakyat (SR) yang menjadi bagian dari prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

    Sekretaris Umum APJII, Zulfadly Syam, menilai inisiatif ini harus dijalankan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak pelaku industri, khususnya penyelenggara jasa internet (ISP) lokal.

    “Kekhawatiran kami adalah seberapa sustain model bisnis dari pemerintah ini terhadap penyelenggara internet. Kami sudah mencatat beberapa kegagalan akselerasi pengadaan internet hanya karena ketidakkonsistenan pemerintah dalam menjalankan model ini,” kata Zulfadly.

    Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk memastikan apakah penyediaan layanan internet akan diberikan kepada satu perusahaan besar atau didistribusikan ke ISP-ISP setempat. Dia menegaskan, apabila hanya satu penyelenggara yang ditunjuk, maka pemerintah tidak akan memiliki kepekaan terhadap ekosistem yang telah diatur dalam regulasi.

    Zulfadly juga menekankan pentingnya program ini menghasilkan manfaat tidak hanya bagi pengguna akhir, tetapi juga bagi para penyelenggara internet tanpa unsur monopoli.

    “Kita juga tahu orang Indonesia ketika diberikan fasilitas, malah akan menjadi penikmat fasilitas. Bukan menjadikan fasilitas sebagai landasan untuk menghasilkan inovasi. Artinya, bahwa penting literasi setelah kecepatan internet diberdayakan,” ungkap Zulfadly.

    Dia menambahkan, program SR tidak akan mempengaruhi persaingan di industri fixed broadband asalkan pemerintah membagi instalasi secara merata kepada ISP sesuai kapabilitas dan zona daerah masing-masing. Skema ini diyakini mampu memperkuat infrastruktur dan layanan teknis secara lokal.

    “Kekuatan infrastruktur masing-masing Penyelenggara berbeda-beda. Ada yang kuat di Jawa namun tidak kuat di Sumatera. Berdasarkan hal tersebut, maka model bisnis terbaik adalah prioritaskan Penyelenggara dari lokal daerah tersebut,” katanya.

    Sebelumnya, Komdigi menegaskan seluruh SR yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan terhubung dengan jaringan internet cepat berbasis fiber optik.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan pihaknya mendapat penugasan langsung dari Instruksi Presiden (Inpres) untuk memastikan layanan internet cepat tersedia di seluruh lokasi SR.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat, dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” kata Wayan.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” ujar Meutya.

  • DPR Belum Bisa Sikapi Putusan MK Terbaru soal Pemilu

    DPR Belum Bisa Sikapi Putusan MK Terbaru soal Pemilu

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan bahwa DPR RI belum bisa memberikan sikap resmi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu.

    Legislator NasDem ini menyebut berdasarkan hasil rapat dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan jajaran menteri serta lembaga negara terkait, disepakati bahwa akan mengkaji lebih dalam putusan MK tersebut.

    “DPR belum memberikan sikap resmi, izinkan kami melakukan penelaahan secara serius terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang saya kira putusan Mahkamah Konstitusi itu juga kalau kita bandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya terkesan kontradiktif,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).

    Dia menjelaskan pada 2019 lalu MK melalui putusan Nomor 55 dalam pertimbangan hukumnya memberikan kewenangan (guidance) kepada pembentuk undang-undang untuk memilih 1 dari 6 model keserentakan pemilu. Adapun, salah satunya sudah dilaksanakan pada Pemilu tahun 2024 kemarin.

    “Tetapi kemudian pada tahun 2025 ini Mahkamah Konstitusi tiba-tiba dalam tanda kutip bukan memberikan peluang kepada kami pembentuk undang-undang, untuk kemudian menetapkan 1 dari 6 model itu di dalam revisi undang-undang pemilu yang baru, tetapi Mahkamah Konstitusi sendiri yang kemudian menetapkan salah satu model ini,” jelasnya.

    Rifqi melanjutkan, jika memang harus menormakan sejumlah ketentuan terkait dengan dua model pemilu putusan MK itu, maka berpotensi juga memberi tafsir bahkan melanggar konstitusi.

    Salah satu contoh, ujarnya, ketentuan terkait pemilihan gubernur, bupati, wali kota dalam ketentuan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 disebutkan mereka dipilih secara demokratis.

    “Tapi kemudian MK men-state dalam putusannya harus dipilih secara langsung melalui metode pemilu, sementara maka makna dari demokratis itu bisa direct demokrasi dan indirect demokrasi,” ujarnya.

    Oleh karena itu, imbuhnya, pihaknya akan melihat risalah amandemen konstitusi dahulu terkait makna tersebut. “Karena itu DPR akan melihat lebih jauh original content atau risalah pada saat ketentuan pasal 18 ini dibentuk dulu pada saat amandemen konstitusi yang kedua, kalau tidak salah tahun 2000 yang lalu,” bebernya.

  • Ini Fungsi Robot Polisi yang Segera Diperkenalkan ke Publik

    Ini Fungsi Robot Polisi yang Segera Diperkenalkan ke Publik

    Bisnis.com, JAKARTA – Mabes Polri akan memperkenalkan kehadiran robot polisi pada HUT Bhayangkara ke-79 di Kawasan Monumen Nasional atau Monas.

    Kehadiran robot polisi tersebut kemudian mendatangkan respon beragam dari masyarakat. Sejumlah pihak kemudian menanyakan urgensi atau penggunaan robot tersebut untuk Polri.

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengungkapkan alasan di balik kehadiran robot-robot polisi tersebut, yakni sebagai bentuk modernisasi.

    Kepolisian di negara-negara lain, kata dia, telah mulai menggunakan robot. Bahkan, beberapa negara di ASEAN telah bersiap untuk menggunakan robot dalam rangka memaksimalkan kinerja.

    “Thailand sudah memperkenalkan robot humanoid-nya. Dubai sudah men-declare juga soal pemanfaatan robot untuk membantu tugas-tugas kepolisian. Bahkan, China sudah uji coba robot polisi untuk patroli dan Singapura mengembangkan kecoak cyborg untuk kegiatan SAR (search and rescue),” kataIrjen Pol. Sandi kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/6) dikutip dari Antaranews.

    Dikemukakan Irjen Pol. Sandi, robot-robot tersebut telah dibahas dalam rencana strategis (renstra) Polri tahun 2025–2045. Bahkan, pengadaan robodog (robot dog) telah dimasukkan dalam anggaran tahun 2026.

    “Tahun 2026 sudah dianggarkan untuk robodog. Kegunaan sama dengan K9, untuk mendeteksi bahan-bahan dan benda-benda berbahaya. Namun, lebih efektif karena tidak perlu kita beri makan setiap hari, tidak perlu proses latihan dengan tenaga pawang, tahan cuaca ekstrem dan sebagainya,” katanya.

    Sementara itu, robot humanoid efektif untuk teknologi pemindaian wajah dan pemantauan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Robot tersebut, ujar dia, dapat lebih dinamis karena memiliki kemampuan bergerak bebas dan pandangan 360 derajat.

    “Robot tersebut sudah dipakai oleh Kepolisian China untuk membantu patroli kepolisian. Dubai juga sudah menggunakan robot untuk memberikan pelayanan perpanjangan SIM dan lainnya,” imbuhnya.

    Dengan kehadiran sejumlah robot di tubuh kepolisian, dirinya berharap teknologi tersebut dapat membantu fungsi pengawasan dan pemantauan di lokasi berbahaya, seperti gedung terbengkalai atau area bencana.

    Selain itu, untuk fungsi penanganan situasi berbahaya termasuk penjinakan bahan peledak dan penyanderaan serta pencarian dan penyelamatan korban dalam bencana alam maupun kebakaran.

    “Diharapkan juga robot-robot dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan tugas-tugas kepolisian dalam rangka harkamtibmas serta pelayanan publik maupun penegakan hukum yang lebih presisi, humanis, transparan dan akuntabel,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam gladi kotor perayaan puncak Hari Bhayangkara Ke-79 pada Jumat (27/6), Polri menunjukkan 25 robot, yaitu robot humanoid, robot tank, robot ropi, robot drone agriculture, dan robot dog.

  • Tom Lembong Singgung Peran Jokowi di Balik Penugasan Impor Gula

    Tom Lembong Singgung Peran Jokowi di Balik Penugasan Impor Gula

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyinggung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam awal mula persetujuan importasi gula yang kini dipersoalkan sebagai perkara korupsi.

    Hal tersebut disampaikan Tom Lembong saat menjadi saksi untuk terdakwa mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), Charles Sitorus di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Awalnya, Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika meminta Tom untuk menjelaskan awal mula hingga akhirnya dikeluarkan penugasan importasi gula kepada perusahaan.

    Tom menjelaskan bahwa penugasan melakukan impor gula itu dipicu oleh sejumlah bahan pangan yang mengalami gejolak harga pada 2015. Oleh sebab itu, dia mendapatkan penugasan dari Presiden ke-7 Joko Widodo untuk meredam persoalan tersebut.

    “Sebagai menteri menteri bidang perekonomian yang bertanggungjawab, kami kemudian menindaklanjuti perintah Presiden agar pemerintah segera menindak,” ujar Tom.

    “Mohon maaf saya potong dulu, untuk perintah Presiden tersebut ya. Saudara langsung mendapat perintah Presiden?” tanya Hakim.

    Kemudian, Tom menjabarkan bahwa perintah dari Jokowi itu dilakukan secara langsung di Istana. Selain itu, penugasan juga disampaikan melalui Menko Perekonomian.  “Dalam sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya, jadi kadang-kadang juga di Istana Bogor. Dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian,” tambahnya.

    Dia menambahkan, penugasan itu muncul lantaran Jokowi bercerita soal pengalamannya saat diteriaki warga yang protes harga pangan melonjak. Dalam hal ini, Tom mengaku beberapa kali dihubungi Jokowi melalui sambungan telepon untuk mengecek upaya Kemendag dalam meredam persoalan tersebut.

    Dengan demikian, Tom dengan menggandeng pejabat struktural di Kemendag melakukan upaya untuk membuat kebijakan dalam mengendalikan gejolak harga pangan di Indonesia.

    “Khusus gula, saya ingat sekali bahwa memang kebijakan itu sudah berjalan di 2015 dengan operasi pasar yg ditugaskan oleh pendahulu saya, menteri Perdagangan Rachmat Gobel kepada Induk Koperasi Kartika,” pungkasnya.

  • Google Patok Langganan Veo 3 untuk Vertex AI senilai Rp4,8 Juta

    Google Patok Langganan Veo 3 untuk Vertex AI senilai Rp4,8 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA  — Google meluncurkan Veo 3, platform pengujian machine learning (ML) yang disediakan oleh Google Cloud. Platform ini dibuat khusus untuk semua pengguna Vertex AI dan dibanderol dengan harga US$300 atau Rp4,8 juta.

    Mengutip Bleeping Computer, produk anyar Google ini merupakan generator video tercanggih yang dilatih menggunakan jutaan video YouTube, dan mampu menghasilkan video realistis.

    “Namun, kualitas tinggi ini datang dengan biaya yang tidak murah. Veo 3 tidak gratis, tapi karena menjadi bagian dari Google Cloud, Anda bisa menggunakannya secara gratis melalui uji coba senilai US$300 yang ditawarkan oleh Google,” tulis Bleeping Computer, dikutip Bisnis pada Senin (30/6/2025).

    Untuk memulai, pengguna bisa mendaftar untuk mendapatkan kredit uji coba Google Cloud, yang berlaku untuk semua layanan Google Cloud, termasuk Vertex AI.

    Uji coba Google Cloud ini memerlukan kartu kredit atau debit untuk verifikasi identitas manusia, dan memberikan kredit sebesar US$300 untuk Cloud Billing yang berlaku selama 90 hari.

    “Anda pengguna tidak akan dikenakan biaya hingga batas tersebut habis dan Anda meningkatkan ke akun reguler,” tulis media tersebut.

    Dijelaskan lebih lanjut, kredit US$300 sudah lebih dari cukup untuk menghasilkan beberapa klip, tapi perlu diingat bahwa Vertex AI hanya dapat menghasilkan klip Veo 3 berdurasi 8 detik.

    Prompt dasar pun sudah cukup untuk menghasilkan klip video dengan audio, yang bahkan dapat menyesuaikan dengan aksen asli berbagai bahasa.

    Selain itu, saluran YouTube milik Google memiliki beberapa video tidak terdaftar (unlisted) yang menampilkan kualitas dari Veo 3.

  • Bobby Siap Beri Keterangan ke KPK Pasca OTT Kadis PUPR Sumut

    Bobby Siap Beri Keterangan ke KPK Pasca OTT Kadis PUPR Sumut

    Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution mengatakan siap memberi keterangan jika diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi yang menjerat Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Topan Obaja Putra Ginting.

    Sebelumnya, Kadis PUPR Sumut yang juga merupakan salah satu orang terdekat Bobby tertangkap tangan oleh KPK di Mandailing Natal pada Kamis (26/6/2025) malam.

    “Namanya proses hukum, kami bersedia saja,” kata Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Senin (30/6/2025).

    Ditekankan Bobby, dirinya siap memberikan informasi yang diperlukan KPK dalam pemeriksaan lanjut kasus rasuah yang menjerat anak buahnya tersebut.

    Apalagi, katanya, dia telah mendengar kabar terkait rencana pemeriksaan dirinya selaku Gubernur oleh KPK seiring penelusuran terhadap aliran uang dugaan korupsi tersebut.

    “Saya rasa kami semua di Pemprov Sumut, kalau ada aliran uang ke seluruh jajaran, apakah ke sesame, ke bawahan atau ke atasan, ya, wajib memberikan keterangan,” tambahnya.

    Adapun sebelumnya Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting terkena operasi tangkap tangan KPK di Mandailing Natal bersama dengan 2 penyelenggara negara lain yakni Kepala UPTD Dinas PUPR Sumut di Gunung Tua dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Negara Wilayah I Sumut, serta 2 orang lain dari pihak swasta. Dari 6 (enam) orang yang diangkut KPK, 5 diantaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Topan dan 2 penyelenggara negara lainnya.

    Topan diduga terlibat dalam rencana pemenangan salah satu pihak swasta untuk proyek jalan di wilayah Sumut. Diketahui, akan ada 4 (empat) proyek di lingkup Dinas PUPR Sumut dan dua proyek di lingkungan Satker Pembangunan Jalan Negara Wilayah I Sumut yang akan dimulai tahun ini dengan total nilai mencapai Rp231,8 miliar.

    Dalam Konferensi Pers di Jakarta pada Sabtu (28/6) malam, para tersangka dari penyelenggara negara tersebut diduga melakukan penunjukan langsung kepada para tersangka swasta untuk menggarap proyek pembangunan jalan itu.

    Hal ini diperkuat dengan adanya informasi penarikan uang sejumlah Rp2 miliar oleh pihak swasta beberapa waktu sebelumnya. Diduga, uang tersebut akan dibagi-bagikan kepada pihak terkait.

  • Kemenhub: Pembahasan Kenaikan Tarif Gojek

    Kemenhub: Pembahasan Kenaikan Tarif Gojek

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi sinyal bahwa pemerintah bakal segera merevisi penetapan tarif per kilometer ojek online atau Ojol.

    Dirjen Hubda Kemenhub Aan Suhanan menjelaskan bahwa keputusan perubahan tarif itu sudah final. Dia menjelaskan, bakal terdapat kenaikan tarif pada Ojol roda dua.

    “Untuk tuntutan terkait tarif, kami sudah lakukan pengkajian dan sudah final untuk perubahan tarif. Terutama roda dua itu ada beberapa kenaikan,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

    Aan melanjutkan, pihaknya juga telah mengkaji rencana kenaikan tarif tersebut. Nantinya, besaran kenaikan akan bervariasi sesuai dengan zona yang telah ditentukan.

    Aan juga memastikan, usulan kenaikan tarif ini telah mendapat persetujuan dari pihak aplikator.

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” tegasnya.

    Untuk diketahui, keputusan untuk merevisi tarif Ojol ini dilakukan sebagai tindakan lanjutan usai sejumlah pengemudi Ojol melakukan demonstrasi pada 20 Mei 2025.

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan aksi demo ojol tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan driver lantaran pemerintah dinilai pasif dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aplikator.

    Ketika dikonfirmasi Bisnis terkait dengan pelanggaran regulasi yang dimaksud, Igun menjelaskan bahwa hal tersebut terkait dengan pemotongan tarif yang mencapai 50%. 

    “Potongan tarif yang mencapai sampai 50%, maka kami tuntut agar Kemenhub merevisi biaya aplikasi menjadi 10%,” ujar Igun.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati. Dia menjelaskan, dalam aksi itu para driver ojol akan menuntut aplikator untuk segera melakukan revisi biaya aplikasi. Di mana, saat ini biaya aplikasi yang ditanggung oleh para driver ojol mencapai 70%. 

    “Kondisi kerja yang jauh dari layak itu termanifestasi dalam bentuk potongan platform yang selangit hingga mencapai 70%,” tegasnya kepada Bisnis, Kamis (15/5/2025).  

    Dalam penjelasannya, biaya aplikasi itu menyebabkan pengemudi ojol hanya mendapat upah sebesar Rp5.200 dari hasil kerjanya mengantarkan makanan. Padahal, pelanggan melakukan pembayaran ke platform sebesar Rp18.000. 

    Tak hanya itu, tambahnya, SPAI juga menuntut dihapuskannya skema atau program diskriminatif yang membuat pesanan prioritas bagi sebagian pengemudi ojol. Dia menilai, program itu menimbulkan ketimpangan hak yang diterima pengemudi ojol.

    “Maka kami mendukung tuntutan potongan 10% dan bahkan kami menuntut potongan platform dihapuskan. Selain itu, harus ada kejelasan tarif penumpang, barang dan makanan yang setara dan adil,” pungkasnya.

  • 7.600 Kasus WNI Terjerat Sindikat Penipuan Daring di Luar Negeri, Paling Banyak di Kamboja

    7.600 Kasus WNI Terjerat Sindikat Penipuan Daring di Luar Negeri, Paling Banyak di Kamboja

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban penipuan dan sindikat online scam di Kamboja dan Myanmar dalam beberapa tahun terakhir.

    Dari hasil penanganan dan pemulangan korban, Kementerian Luar Negeri mencatat tingginya angka kasus yang sebagian besar terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

    “Pada saat Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan korban TPPO dari Kamboja dan Myanmar beberapa waktu lalu, tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan semacam wawancara kepada WNI yang kami pulangkan. Dan saya kira ini adalah template yang sama antara yang Myanmar dan Kamboja, bahwa tidak semuanya merupakan korban TPPO,” ujarnya saat Rapat Kerja bersama DPR Komisi I, Senin (30/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan, sebagian besar kasus yang ditemukan berkaitan dengan sindikat online scam, baik di Kamboja maupun Myanmar. Berdasarkan data Kemenlu periode 2021–2025, tercatat ada sekitar 7.600 kasus yang terkait online scam.

    “Kalau berdasarkan data Kemenlu sepanjang 2021 sampai 2025 ada 7.600 kasus yang dalam kaitannya dengan online scam, dan dari jumlah tersebut Kamboja itu angkanya paling tinggi ada 4.300-an, di Myanmar ada sekitar 1.100 orang, kemudian dari jumlah tersebut, 1.508 kasus itu usulannya dengan TPPO,” kata Sugiono.

    Tak hanya itu, dia juga mengungkap adanya fenomena repeated offender, yaitu korban yang sudah berhasil dipulangkan tetapi kembali terjerumus ke sindikat atau penipuan serupa.

    Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Sugiono menekankan pentingnya upaya komprehensif sejak awal, termasuk edukasi dan penyuluhan bagi calon pekerja migran agar lebih cermat dan kritis dalam mengecek legalitas lowongan kerja.

    “Apa yang harus dilakukan adalah pemberian penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengisi lowongan pekerjaan yang ada, semuanya harus dicek benar atau tidak, kemudian track record-nya seperti apa,” jelasnya.

    Sugiono juga mengajak Komisi I untuk terlibat aktif karena banyak konstituen di daerah pemilihan yang bekerja ke luar negeri. 

    Dia menambahkan, salah satu tantangan terbesar adalah banyaknya pekerja yang undocumented atau tidak melaporkan diri, terutama mereka yang bekerja di sektor-sektor yang rawan.

    “Memang sebenarnya tidak ada excuse untuk bisa mendata dan mencari semuanya dan mendaftar semuanya, namun dengan berbagai keterbatasan kami melakukan itu juga pendataan,” pungkas Sugiono.