Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Bisnis Indonesia Award 2025: Ketidakpastian Bukan Hambatan, tapi Katalis Inovasi dan Strategi

    Bisnis Indonesia Award 2025: Ketidakpastian Bukan Hambatan, tapi Katalis Inovasi dan Strategi

    Bisnis.com, JAKARTA — Volatilitas ekonomi global yang memengaruhi kondisi RI dinilai sebagai katalis bagi dunia usaha untuk menyusun solusi inovatif dan strategi bisnis yang adaptif untuk bisa menjaga kinerja moncer.

    Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika, penerbit Bisnis Indonesia, Hariyadi B. Sukamdani dalam sambutan gelaran Bisnis Indonesia Award 2025 yang berlangsung di Jakarta pada Senin (30/6/2025).

    Hariyadi menekankan bahwa 2024 hingga 2025 menjadi periode yang menguji ketangguhan dunia usaha dan perekonomian, indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami koreksi, lalu terdapat arus modal keluar atau capital outflow sejak November 2024. Tekanan geopolitik membuat ekonomi dunia menjadi volatil.

    Konflik berkepanjangan Rusia-Ukraina, eskalasi ketegangan di Timur Tengah, hingga kebijakan perdagangan berdampak luas bagi perekonomian. Di dalam negeri, pelaku usaha menghadapi fluktuasi harga komoditas, digitalisasi yang begitu cepat, hingga efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri.

    Menurut Hariyadi, ketidakpastian menjadi cerminan dari perjalanan yang dilalui bersama beberapa waktu ini. Oleh karena itu, Bisnis Indonesia Award 2025 mengusung tema Resilience Towards Uncertainty.

    “Ketidakpastian bukan lagi menjadi hambatan, tetapi telah menjadi katalis untuk menciptakan solusi-solusi inovatif dan strategi bisnis yang lebih adaptif. Sebagai media ekonomi terbesar di Indonesia, Bisnis Indonesia memiliki komitmen untuk terus mendampingi perjalanan dunia usaha,” ujar Hariyadi pada Senin (30/6/2025).

    Bisnis Indonesia Award dimulai sejak 2002, bertujuan untuk mendorong dunia usaha agar dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, penyerahan penghargaan itu menjadi bentuk tanggung jawab Bisnis Indonesia terhadap publik dalam menilai korporasi yang memiliki performa baik secara kredibel.

    “Penentuan korporasi yang layak menerima penghargaan Bisnis Indonesia Award adalah poin esensial sekaligus substansial dari keseluruhan proses penyelenggaraan,” ujar Hariyadi.

    Pada 14 Desember 2025, Bisnis Indonesia akan memasuki usia ke-40 tahun, yang menandai perjalanan media ekonomi terbesar di Tanah Air ini dalam membersamai para pelaku usaha.

    “Melalui penghargaan ini, kami berharap dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antarpelaku usaha. Tanganan masa depan membutuhkan solusi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi harus jalan bersama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih maju,” ujar Hariyadi.

  • KCIC Catat 120.000 Orang Naik Whoosh pada Libur Tahun Baru Islam

    KCIC Catat 120.000 Orang Naik Whoosh pada Libur Tahun Baru Islam

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat sebanyak 120.854 orang menggunakan Kereta Cepat WHOOSH Indonesia di seluruh stasiunnya, selama periode libur panjang peringatan Tahun Baru Islam pada 25-29 Juni 2025.

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyampaikan peningkatan jumlah penumpang terutama dipicu oleh momen libur sekolah yang bersamaan dengan libur nasional Tahun Baru Islam, serta tingginya minat masyarakat bepergian di akhir pekan.

    “Lonjakan penumpang tertinggi tercatat pada Jumat, 27 Juni 2025, dengan total 26.770 penumpang dalam satu hari. Angka ini menjadi rekor tertinggi harian sejak Whoosh mulai beroperasi secara komersial,” ujar Eva dalam keterangan, di Bandung, Jawa Barat, Senin.

    Eva mengatakan dalam periode ini, Stasiun Halim tetap menjadi titik keberangkatan paling padat dengan total 60.131 penumpang, disusul oleh Stasiun Padalarang sebanyak 43.372 penumpang, kemudian Tegalluar 13.584 penumpang, dan Karawang 3.767 penumpang.

    Untuk kedatangan, Stasiun Halim juga mencatat angka tertinggi yaitu 55.929 penumpang, diikuti oleh Padalarang 45.142 penumpang, Tegalluar 16.654 penumpang, dan Karawang 3.129 penumpang.

    “Puncak arus balik terjadi pada 29 Juni dengan total 25.930 penumpang dilayani. Pada hari tersebut, seluruh jadwal perjalanan dari Stasiun Padalarang menuju Halim mulai pukul 11.00 WIB hingga keberangkatan terakhir pukul 21.23 WIB ludes terjual,” ujarnya pula.

    Sebagian penumpang juga tercatat memilih kembali ke Jakarta pada pagi hari Senin, 30 Juni 2025, dengan memanfaatkan kereta pagi dari Tegalluar dan Padalarang.

    Setibanya di Stasiun Halim, penumpang langsung berangkat ke lokasi kerja dengan berbagai intermoda yang tersedia seperti LRT Jabodebek, Bus Transjakarta, maupun taksi dari area kedatangan Stasiun Halim.

    “Whoosh menjadi pilihan utama masyarakat untuk mobilitas antarwilayah, terutama saat libur panjang. Kami berkomitmen menjaga standar pelayanan untuk mendukung kenyamanan dan keamanan seluruh penumpang,” ujar Eva pula.

  • Asosiasi Ojol Respons Rencana Pemerintah Kerek Tarif Ojek Online

    Asosiasi Ojol Respons Rencana Pemerintah Kerek Tarif Ojek Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyoroti rencana pemerintah yang hendak mengerek tarif minimum ojek online (ojol) yang dinilai tak membawa dampak besar terhadap pendapatan pengemudi.

    Ketua SPAI, Lily Pujiastuti menjelaskan bahwa upaya mengerek tarif itu dinilai percuma apabila pemerintah tidak benar-benar merevisi potongan tarif yang dibebankan aplikator kepada pengemudi ojol.

    “SPAI menyatakan bahwa kenaikan tarif tidak akan berdampak pada pendapatan pengemudi bila potongan platform tidak diturunkan,” tegasnya saat dihubungi Bisnis, Senin (30/6/2025).

    Terlebih, Lily menambahkan, potongan platform yang dibebankan aplikator kepada pengemudi saat ini tidak mengikuti aturan maksimal yang ditetapkan pemerintah sebesar 20%.

    SPAI menyebut, pihaknya mendapati potongan platform yang ditanggung pengemudi dapat mencapai 70%. Artinya, pemotongan itu melambung 3 kali lipat dari batas maksimal yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Kami mendapati potongan platform hingga 70%, di saat seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan Rp5.200 untuk pengantaran makanan, padahal konsumen membayar Rp18.000 kepada platform,” tambahnya.

    Lily memberikan gambaran, dengan pendapatan minim tersebut pengemudi ojol, taksol (taksi online) dan kurir masih harus menanggung berbagai biaya operasional sehari-hari seperti bensin, parkir, pulsa, paket data, servis kendaraan, pergantian spare parts, cicilan handphone, cicilan kendaraan dan biaya lainnya.

    Untuk itu, SPAI menuntut potongan platform dapat di pangkas menjadi 10% saja atau bahkan dihapuskan.

    Pada saat yang sama, Lily juga menyampaikan aspirasi para driver ojol yang ingin upahnya tidak lagi dibayarkan secara satuan order. Melainkan mengikuti ketetapan upah minimum provinsi (UMP).

    “Kami meminta upah kami dibayarkan tidak lagi secara satuan order yang kami selesaikan. Tapi kami minta dibayarkan secara bulanan dengan skema upah minimum provinsi [UMP],” tandasnya.

    Sementara itu, hingga saat ini pihak aplikator baik itu Gojek maupun Grab masih belum memberikan tanggapan mengenai rencana tersebut.

    Untuk diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberi sinyal bahwa  tarif ojol akan naik dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan seiring dengan rampungnya kajian penyesuaian tarif baru yang  disusun pemerintah.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat), Aan Suhanan membocorkan kenaikan tarif itu bakal tembus hingga 15% untuk kendaraan Ojol roda dua. Nantinya, besaran kenaikan akan bervariasi sesuai dengan zona yang telah ditentukan. 

    “Sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi kenaikan tersebut, ada [yang naik] 15%, ada 8% tergantung dari zona yang kita tentukan ada 3, Zona 1, 2, dan 3,” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Senin (30/6/2025).

  • Mendag Ungkap Alasan di Balik Pemecahan Permendag 8/2024 jadi 8 Klaster

    Mendag Ungkap Alasan di Balik Pemecahan Permendag 8/2024 jadi 8 Klaster

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap alasan di balik pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dan memecahnya menjadi 8 klaster.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah melalui Kemendag resmi mencabut Permendag 8/2024 dengan menerbitkan beberapa Permendag baru. Pencabutan beleid ini seiring dengan adanya deregulasi kebijakan dan ketentuan impor.

    “Jadi output deregulasi kebijakan impor ini adalah perubahan Permendag atau mencabut Permendag 36 Tahun 2023 juncto Permendag Nomor 8 Tahun 2024, kami cabut dan kita sekarang menerbitkan sembilan Permendag,” kata Budi dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Selain itu, Budi menjelaskan Kemendag akan membagi Permendag berdasarkan klaster dari Permendag 8/2024 untuk memudakan jika terjadi perubahan ke depan.

    “Permendag ini kami bagi berdasarkan klaster untuk memudahkan apabila nanti terjadi perubahan karena Permendag sifatnya dinamis dan kita harus cepat mengikuti perubahan yang ada,” ujarnya.

    Secara terperinci, pertama, Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 16 Tahun 2025 (Permendag 16/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag 16/2025 ini akan mengatur Ketentuan Umum Impor.

    Kemudian, Kemendag membagi Permendag berdasarkan klaster sektor atau komoditas. Budi menjelaskan pembagian Permendag per klaster untuk memudahkan regulasi ke depan.

    “Jadi ini [Permendag] per klaster untuk memudahkan apabila nanti kita ada perubahan-perubahan berikutnya,” terangnya. 

    Perinciannya, pertama, Permendag Nomor 17 Tahun 2025 (Permendag 17/2025) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

    Kedua, Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 18 Tahun 2025 (Permendag 18/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Ketiga, Permendag Nomor 19 Tahun 2025 (Permendag 19/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan.

    Keempat, Kemendag juga menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2025 (Permendag 20/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya,dan Bahan Tambang. Kelima, Permendag Nomor 21 Tahun 2025 (Permendag 21/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika.

    Keenam, Permendag Nomor 22 Tahun 2025 (Permendag 22/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu. Ketujuh, Permendag Nomor 23 Tahun 2025 (Permendag 23/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi.

    Serta, kedelapan, Permendag Nomor 24 Tahun 2025 (Permendag 24/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

    Lebih lanjut, Permendag baru yang mengatur kebijakan impor ini akan mulai berlaku dua bulan sejak diundangkan.

    “Untuk Permendag impor tadi berlaku dua bulan sejak diundangkan, karena kita harus mempersiapkan untuk sistem dan sebagainya,” pungkasnya.

  • Repons PKS usai MK Putuskan Pemilu dan Pilkada Terpisah

    Repons PKS usai MK Putuskan Pemilu dan Pilkada Terpisah

    Bisnis.com, Jakarta — PKS akan mendorong revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada menyusul adanya putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.

    Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini meminta semua pihak untuk menghormati putusan MK yang sudah final dan mengikat terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

    Menurut Jazuli, proses revisi tersebut harus dilakukan secara hati-hati, cermat, dan partisipatif, karena menyangkut desain besar demokrasi bangsa, termasuk aspek teknis penyelenggaraan dan pengisian masa jabatan kepala daerah serta anggota DPRD pada masa transisi.

    “Putusan ini membawa implikasi yang perlu ditindaklanjuti dengan perubahan regulasi, tidak hanya soal waktu pelaksanaan, tetapi juga menyangkut kesiapan dari regulasi, kelembagaan penyelenggara, hingga kepastian hukum bagi jabatan-jabatan publik di daerah selama masa jeda 2029–2031,” tuturnya di Jakarta, Senin (30/6).

    Dia mengemukakan revisi UU nantinya tidak hanya sebatas penyesuaian teknis, tetapi juga momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi, partisipasi rakyat, dan efektivitas tata kelola pemilu agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

    “DPR dan pemerintah serta penyelenggara pemilu akan bekerja sama memastikan transisi ini berjalan mulus, konstitusional, dan tetap menjamin hak pilih rakyat serta stabilitas pemerintahan di pusat dan daerah,” katanya.

    Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengubah skema waktu pelaksanaan Pemilu menjadi dua tahap: Pertama, Pemilu Serentak Nasional yaitu Presiden, DPR, dan DPD tetap dilaksanakan pada tahun 2029. 

    Kedua, Pemilu Daerah Pilkada dan Pemilihan Anggota DPRD digeser dua tahun kemudian pada tahun 2031, dan disatukan pelaksanaannya.

  • Cara Menggunakan 1 Akun WhatsApp di 2 HP, Mudah dan Praktis

    Cara Menggunakan 1 Akun WhatsApp di 2 HP, Mudah dan Praktis

    Bisnis.com, JAKARTA – WhatsApp (WA) adalah aplikasi pesan instan yang rutin memperbarui fiturnya untuk memanjakan penggunanya. Kini, aplikasi besutan Meta itu memberikan fitur cara login WA di 2 HP (Handphone).

    Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, kebutuhan untuk mengakses satu akun WhatsApp dari lebih dari satu perangkat menjadi semakin relevan, terutama bagi individu yang memiliki dua ponsel atau menggunakan perangkat terpisah untuk urusan pribadi dan pekerjaan.

    Secara umum, WhatsApp dirancang untuk digunakan pada satu perangkat utama dengan satu nomor.

    Namun, sejak diperkenalkannya fitur “Perangkat Tertaut” (Linked Devices) oleh WhatsApp, pengguna kini dapat mengakses akun WhatsApp mereka pada lebih dari satu perangkat, termasuk ponsel kedua.

    Fitur ini memungkinkan 1 nomor WhatsApp di 2 HP bisa diakses secara bersamaan tanpa harus memutuskan koneksi dari perangkat utama.

    WhatsApp mengizinkan hingga 4 perangkat tambahan (termasuk ponsel) yang dapat ditautkan ke satu akun. Pesan dan panggilan tetap terenkripsi secara end-to-end.

    HP utama tidak perlu selalu tersambung ke internet setelah perangkat tertaut berhasil. Anda bisa menerima pesan dan notifikasi di kedua HP.

    Cara Menggunakan 1 Akun WhatsApp di 2 HP

    1. Menggunakan Fitur “Perangkat Tertaut” (Linked Devices)

    Siapkan Kedua Perangkat (HP 1 dan HP 2)

    HP 1 adalah perangkat utama yang sudah memiliki akun WhatsApp aktif.
    HP 2 adalah perangkat kedua yang ingin digunakan untuk mengakses akun yang sama.

    Unduh WhatsApp dan Pilih “Perangkat Tertaut” di HP 2

    Unduh dan instal aplikasi WhatsApp di HP kedua.
    Saat membuka aplikasi, pilih opsi “Perangkat Tertaut” di bagian awal (atau klik titik tiga di kanan atas > “Perangkat Tertaut”).
    Akan muncul kode QR di layar HP kedua.

    Tautkan Perangkat di HP Pertama

    Buka WhatsApp di HP pertama.
    Tekan ikon titik tiga di pojok kanan atas > pilih “Perangkat Tertaut”.
    Pilih “Tautkan Perangkat” dan arahkan kamera HP pertama ke kode QR yang muncul di HP kedua.
    Setelah proses pemindaian selesai, akun WhatsApp Anda akan otomatis terbuka di HP kedua. Semua pesan akan tersinkronisasi secara otomatis.

    2. Menggunakan Browser

    Di HP kedua, buka browser (seperti Chrome).
    Kunjungi https://web.whatsapp.com.
    Aktifkan mode Desktop pada browser (biasanya dengan menekan titik tiga > “Situs Desktop”).
    Akan muncul kode QR.
    Di HP pertama, buka WhatsApp > Perangkat Tertaut > Tautkan Perangkat, dan pindai QR di HP kedua.

    Itulah cara menggunakan 1 akun WA di 2 HP dengan langkah yang mudah.

  • Sidang Korupsi Impor Gula, Tom Lembong Sebut Peran PT PPI

    Sidang Korupsi Impor Gula, Tom Lembong Sebut Peran PT PPI

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Thomas Lembong mengungkapkan bahwa PT Perusahaan penunjukan sejumlah perusahaan swasta dalam importasi gula merupakan ranah PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

    Hal tersebut disampaikan Tom Lembong saat menjadi saksi untuk terdakwa mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), Charles Sitorus di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) menggali terkait dengan pihak bertanggung jawab dalam pemberian penugasan impor gula terhadap sejumlah perusahaan swasta. “Itu siapa yang menentukan akhirnya perusahaan itulah yang bekerjasama dengan PPI?” tanya JPU.

    Kemudian, Tom menjelaskan bahwa penugasan itu merupakan wewenang perusahaan. Dalam hal ini, PT PPI selaku holding BUMN merupakan perusahaan yang berwenang tersebut.

    “Sebagaimana saya sudah sampaikan sebelumnya, itu sepenuhnya ranah, wewenang dan tanggung jawab korporasi dalam hal ini PT PPI,” ujar Tom.

    Dia menambahkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak bisa melakukan intervensi untuk menugaskan perusahaan swasta dalam hal transaksi komersial.

    “Kecuali tentunya Kementerian BUMN sebagai regulator harus memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai norma norma, standar good government ya, dari segi transparansi, laporan berkala dan tidak adanya konflik kepentingan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, sejumlah perusahaan swasta yang terseret dalam perkara ini yaitu PT Angels Products, PT Andalan Furnindo, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Medan Sugar Industry, PT Makassar Tene, PT Duta Sugar Internasional, PT Kebun Tebu Mas, PT Berkah Manis Makmur, dan PT Permata Dunia Sukses Utama.

    Dalam perkara ini, jaksa menyatakan bahwa Tom diduga telah memberikan persetujuan impor terhadap sejumlah, termasuk swasta dalam rangka pengendalian ketersediaan gula dan stabilisasi harga gula dalam negeri.

    Namun dalam pelaksanaannya, Tom Lembong diduga telah melanggar sejumlah aturan seperti persetujuan impor itu dilakukan tanpa rapat koordinasi antar kementerian. 

    Alhasil, perbuatan itu diduga telah memperkaya 10 pihak swasta senilai Rp515 miliar. Adapun, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp578 miliar

  • Spesifikasi dan Harga Lenovo Yoga Pro 7, Seri Baru dengan Prosesor AMD Ryzen AI

    Spesifikasi dan Harga Lenovo Yoga Pro 7, Seri Baru dengan Prosesor AMD Ryzen AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Seri terbaru Laptop Lenovo, Yoga, yang dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen AI akan segera dirilis. Dua di antaranya adalah Lenovo Yoga Pro 7, dan Lenovo Yoga 7 2-in-1. 

    Seri Yoga Pro 7 memiliki ukuran sebesar 14 inci dan berat sekitar 1.54 kg dilengkapi prosesor AMD Ryzen AI 9 365 dan sistem operasi Windows 11. 

    Laptop tersebut juga berkapasitas RAM 32 GB, serta penyimpanan internal sebesar 1 TB. 

    Untuk ketahanan baterai, Yoga Pro 7 mampu bertahan hingga 22 jam, dan pengisian dayanya dilengkapi fitur Rapid Charge Express. Seri Yoga Pro 7 rencanaya akan dipatok dengan harga Rp21 juta.

    Sementara itu, Yoga 7 2-in-1 juga akan memiliki ukuran sebesar 14 inci dan berat sekitar 1.38 kg.

    Terdapat dua pilihan prosesor untuk Yoga 7 2-in-1, yaitu AMD Ryzen AI 7 350 dan AMD Ryzen AI 5 340, sementara itu, untuk sistem operasinya adalah Windows 11 Home.

    Kapasitas penyimpanannya pun juga terbagi menjadi dua opsi. Untuk RAM, terdapat pilihan 16 GB atau 32 GB, dan untuk penyimpanan internal pilihannya adalah 512 GB atau 1 TB.

    Kedua seri tersebut sama-sama dilengkapi kamera FHD 1080p dengan empat microphone Array. Ditawarkan juga empat speaker Dolby Atmos yang menjadi fitur audio laptop-laptop itu.

    Layar convertible, atau layar yang mampu ditekuk 360 derajat menjadi pembeda seri Yoga 7 2-in-1 dengan Yoga Pro 7 yang menjadikannya tidak hanya fleksibel dari segi bentuk, tetapi juga fleksibel dari segi fungsi.

    Fitur yang ditawarkan tersebut membuat laptop seri Yoga 7 2-in-1 dapat difungsikan seperti perangkat tablet layar sentuh. Selain itu, Yoga Pen, yang berfungsi sebagai pena stylus juga dihadirkan untuk memudahkan pengguna menulis atau menggambar dengan laptop tersebut.

    Untuk harga, Yoga 7 2-in-1 dipatok dengan harga Rp21,1 juta. 

    AI Now menjadi aplikasi AI baru yang ditambahkan ke dalam dua seri ini. Aplikasi tersebut nantinya akan berfungsi sebagai asisten AI berbasis Meta Llama 3, dapat dipersonalisasi, dan mampu beroperasi tanpa memerlukan koneksi internet. 

    Lenovo menargetkan produk-produk tersebut untuk kalangan Gen Z dan content creator, serta mengharapkan fitur-fitur AI yang tersedia mampu membantu penggunanya mencapai potensial diri serta mengembangkan kreativitas. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Prabowo Resmikan Wisma Danantara, Ingin Investasi Digenjot Maksimal

    Prabowo Resmikan Wisma Danantara, Ingin Investasi Digenjot Maksimal

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meresmikan kehadiran Wisma Danantara di Jl. Gatot Subroto No.Kav 36-38, RT.7/RW.3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (30/6/2025).

    Dikutip melalui akun Instagram resmi @presidenrepublikindonesia, orang nomor satu di Indonesia itu didampingi oleh pimpinan Danantara mulai CEO Danantara Rosan Roeslani; COO Danantara Donny Oskaria; CIO Danantara Pandu Sjahrir; Dewan Pengawas Danantara Muliaman Hadad; dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Tak hanya itu turut hadir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno; Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; Menteri Agama Nasaruddin Umar; dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Keseluruhan jajaran menteri Kabinet Merah Putih ini terlihat mengunjungi Wisma Danantara Indonesia yang kini resmi menjadi kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara itu.

    “Presiden, didampingi oleh Wakil Presiden beserta jajaran pimpinan Danantara dan para menteri Kabinet Merah Putih, mengunjungi Wisma Danantara Indonesia yang resmi menjadi kantor Badan Pengelola Investasi Danantara ke depan,” tulis akun tersebut.

    Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan harapannya agar keberadaan kantor baru ini menjadi tonggak penting bagi Danantara untuk semakin tumbuh dan berkembang sebagai lembaga pengelola kekayaan negara yang profesional dan andal.

    “Melalui keberadaan kantor ini, Presiden menyampaikan harapannya agar Danantara terus tumbuh dan berkembang sebagai dana pengelolaan kekayaan negara yang andal, mampu mendorong pembiayaan berbagai proyek strategis nasional, serta memberikan manfaat besar bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

  • DPR Pertanyakan Posisi MK usai Putuskan Pisah Pemilu dan Pilkada

    DPR Pertanyakan Posisi MK usai Putuskan Pisah Pemilu dan Pilkada

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mempertanyakan posisi Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu. Menurutnya, ada norma yang dilampaui MK.

    Dia menjelaskan MK itu dilahirkan sebagai negative legislature, sehingga posisinya hanya memberikan pandangan terhadap satu norma undang-undang apakah konstitusional atau inkonstitusional terhadap Undang-Undang Dasar (UUD).

    Kemudian, legislator NasDem ini menjabarkan bila norma undang-undang itu inkonstitusional maka akan diserahkan kepada presiden atau pemerintah dan DPR, supaya norma yang inkonstitusional itu disempurnakan.

    “Nah sekarang MK itu memposisikan diri sebagai positive legislature. Jadi bukan hanya mengatakan bahwa ini inkonstitusional, tapi dia bikin norma sendiri,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).

    Rifqi khawatir bilamana ini terus terjadi maka ke depannya Indonesia tidak akan pernah bisa menghasilkan satu demokrasi konstitusional dan negara hukum yang baik.

    Dia juga mengeluhkan bila semisalnya nanti pihaknya sudah merevisi Undang-Undang Pemilu dan UU-nya belum dilaksanakan, tahu-tahu ada judicial review (uji materiil) dan diterbikan lagi norma baru.

    “Nah kalau seperti ini terus Menurut pandangan saya Kita tidak bisa saling menghargai antar lembaga negara. Karena itu kemudian izinkan sekali lagi DPR dan Pemerintah melakukan pencermatan yang sangat serius terhadap putusan MK terbaru ini,” ujarnya.

    Menurutnya, bisa jadi ini menjadi pintu masuk bagi semua pihak untuk melihat lebih jauh bagaimana proses pembentukan hukum nasional Indonesia ke depannya.