Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Marcella Santoso Akui Buat Konten “Serang” Prabowo hingga Jaksa Agung

    Marcella Santoso Akui Buat Konten “Serang” Prabowo hingga Jaksa Agung

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengacara sekaligus tersangka Marcella Santoso mengakui telah membuat konten yang telah menyudutkan Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin dan jajarannya.

    Hal tersebut disampaikan Marcella melalui video yang dikirimkannya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Video itu kemudian diputar di sela-sela konferensi pers di Kejagung pada Selasa (17/6/2025).

    Awalnya, Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengungkit kembali perkara perintangan yang dilakukan oleh Marcella, Direktur Jak TV non-aktif Tian Bahtiar hingga pimpinan buzzer Adhiya Muzakki.

    Pada intinya, konten itu dibuat untuk menggiring opini publik yang dinilai dapat mempengaruhi penuntutan dan penyidikan alias kinerja Kejaksaan RI. 

    Di samping itu, Qohar juga menyatakan pihaknya telah mengantongi bukti Marcella Cs telah melakukan upaya perintangan atau obstruction of justice.

    “Untuk lebih jelasnya mungkin bisa diputar video Marcella Santoso,” ujar Qohar di Kejagung, Selasa (17/6/2025).

    Setelah itu, video klarifikasi Marcella diputar di depan awak media. Nampak, dia menggunakan kemeja putih dan dibalut dengan rompi tahanan khas Kejaksaan Agung RI.

    Dalam video itu, Marcella mengakui telah membuat konten yang menyerang Jaksa Agung Burhanuddin, Jampidsus Febrie Adriansyah hingga Presiden Prabowo Subianto.

    “Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Bapak Jampidsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap,” tutur Marcella dalam video tersebut.

    Kemudian, pengacara yang menangani perkara korupsi CPO hingga Timah itu menyampaikan permohonan maaf atas segala perbuatan yang telah merugikan pihak-pihak terkait.

    “Bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi, ataupun dengan pemerintahan, ataupun dengan personal,” pungkas Marcella.

  • Penjualan Rokok Lesu, Produsen Menanti Moratorium Kenaikan Cukai Hasil Tembakau

    Penjualan Rokok Lesu, Produsen Menanti Moratorium Kenaikan Cukai Hasil Tembakau

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menantikan sinyal dari pemerintah untuk menahan laju kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) selama 3 tahun ke depan guna memulihkan kinerja pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT). 

    Ketua Umum Gaprindo Benny Wachjudi mengatakan, pihaknya mencatat penjualan rokok pada awal tahun ini mengalami perbaikan yang positif dibandingkan tahun lalu. Hal ini dikarenakan tahun ini pemerintah menetapkan untuk tidak menaikkan CHT.  

    “Jadi kami sangat berharap lah kalau memang bisa direalisasikan moratorium 3 tahun itu,” kata Benny kepada Bisnis, Selasa (17/6/2025). 

    Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya telah menetapkan kenaikan cukai rokok dengan rata-rata 10% pada 2023 dan 2024. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 191/2022. 

    Kenaikan tarif rata-rata cukai 2 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, terlebih pascapandemi yang melonjak rata-rata di atas 20%. 

    Menurut pelaku usaha, kondisi tersebut menekan industri pengolahan tembakau. Padahal, industri ini telah berkontribusi besar pada penerimaan negara. Cukai rokok menyumbang Rp216,9 triliun dari total penerimaan cukai tahun 2024 senilai Rp226,4 triliun. 

    “Kalau dari data penegusan cukai sampai triwulan pertama sampai Maret, kelihatannya sih relatif cukup bagus, kelihatannya sih relatif bagus untuk SPM [sigaret putih mesin] mungkin karena ada kebijakan, tidak ada kenaikan cukai kemarin kan 2025,” terangnya. 

    Kendati demikian, dia menerangkan bahwa meski tahun ini cukai tidak naik, terdapat sejumlah tantangan yang menekan kinerja industri rokok. Tekanan yang dimaksud berasal dari kebijakan pembatasan penjualan rokok dalam PP No. 28/2023 tentang kesehatan maupun turunannya. 

    Beberapa di antaranya seperti rencana penyeragaman kemasan polos yang dapat menghilangkan keadilan dalam berusaha. Aturan yang disebut akan tertuang dalam rancangan peraturan menteri kesehatan (R-Permenkes) itu disebut akan memicu tumbuhnya rokok ilegal. 

    “Dengan tidak adanya pembeda antara satu rokok dengan yang lain justru yang akan lebih masif adalah rokok-rokok ilegal,” tambahnya.

    Merujuk pada data Dirjen Bea Cukai, penindakan terhadap rokok ilegal pada 2024 mencapai 20.000 kasus, sementara pada 2023 dan 2022 masing-masing di angka 22.000 kasus dengan total 752 juta batang rokok ilegal diamankan.

    Adapun, pada kuartal I/2025, DJBC juga melakukan 2.928 penindakan dengan total 257,27 juta batang rokok ilegal yang disita dan nilai ekonominya berkisar Rp367 miliar.

    Dalam hal ini, Benny menyepakati bahwa aspek kesehatan menjadi hal yang harus diutamakan. Namun, dia menilai Indonesia masih memerlukan kontribusi CHT untuk penerimaan negara. 

    Pihak Gaprindo juga berharap pemerintah merealisasikan moratorium kenaikan cukai selama 3 tahun. Menurut dia, hal ini penting untuk mendukung pemulihan industri dan menjaga lapangan pekerjaan di sektor ini.

    “Kita kan punya target tumbuh 8%. Tapi tahun ini bisa 5% juga enggak mungkin kayaknya. Itu pun ada kontribusi rokok. Kalau rokok ditekan lagi, ya bagaimana mungkin 4,5% pun enggak nyampe, bisa-bisa,” ujarnya.

  • Pengamat: Aturan Kerja Sama Sumur Minyak Rakyat Jangan Sampai Ganggu Investasi

    Pengamat: Aturan Kerja Sama Sumur Minyak Rakyat Jangan Sampai Ganggu Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengingatkan agar aturan baru terkait kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang diperbolehkan bekerja sama dan membeli minyak dari sumur rakyat tak mengganggu iklim investasi.

    Adapun, aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Dalam beleid itu, KKKS kini boleh bekerja sama dan wajib membeli minyak dari sumur rakyat yang berada dalam wilayah kerja (WK) dan di luar wilayah operasi. Sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

    Ketentuan ini dibuat untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional.

    Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, aturan tersebut sah-sah saja. Namun, sebaiknya kerja sama antara KKKS dengan BUMD, koperasi, atau UMKM dilakukan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang ada dan tetap menghormati kontrak kerja sama yang berlaku.

    Dia juga mengingatkan agar implementasi kerja sama itu kelak tidak mengganggu iklim investasi.

    “Prinsipnya, agar apa yang menjadi objektif pemerintah bisa berjalan tetapi tidak mengganggu kegiatan operasional KKKS yang sudah ada dan tidak mengganggu iklim investasi hulu migas secara keseluruhan,” ucap Pri Agung kepada Bisnis, Selasa (17/6/2025).

    Dalam beleid terbaru itu, KKKS membeli minyak dari sumur masyarakat dengan harga minimal 80% dari standar Indonesian crude price (ICP) yang ditetapkan Kementerian ESDM. Harga ini merupakan bagian dari biaya operasi kontraktor pada kontrak kerja sama skema cost recovery.

    Sementara untuk skema gross split diberlakukan dengan penyesuaian bagi hasil bagian kontraktor (before tax) menjadi sebesar 93%. Sementara itu, BUMD, koperasi, atau UMKM wajib memberikan imbalan kepada kelompok masyarakat yang dilibatkan secara wajar berdasarkan kesepakatan para pihak dan paling tinggi sebesar 70%.

    Menurut Pri Agung, ketentuan harga ini cukup masuk akal secara keekonomian. Ini juga merupakan upaya pemerintah yang ingin tetap memperhatikan kepentingan KKKS.

    “Dari sisi keekonomian, itu bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai objektif dengan tetap menyeimbangkan atau memperhatikan kepentingan KKKS,” katanya.

    Dari sisi peningkatan lifting, Pri Agung menilai kerja sama dengan sumur rakyat ini tak akan memberikan peningkatan signifikan. Menurutnya, bisa mendapat tambahan minyak 10.000 barel per hari saja sudah sangat bagus.

    “Terkait peningkatan lifting, skalanya pasti akan terbatas di skala pertambangan rakyat/sumur tua. Bisa mendapat 5.000 – 10.000 barel per hari untuk seluruh sumur idle secara stabil per tahun, sudah bisa dikatakan bagus,” ucap Pri Agung.

    Dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 itu, jika KKKS telah sepakat bekerja sama dengan sumur rakyat, mereka wajib membeli minyak dari sumur yg dikelola BUMD, koperasi, atau UMKM itu. Di sisi lain, KKKS yang membeli minyak dari sumur rakyat akan mendapat insentif.

    “Insentif berupa tambahan bagi hasil bagian kontraktor paling tinggi sebesar 10% dalam kontrak kerja sama antara pemerintah dan kontraktor berdasarkan rekomendasi SKK Migas atau BPMA sesuai dengan kewenangannya dan persetujuan menteri,” demikian bunyi Pasal 27 beleid tersebut.

    Sedangkan, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun sejak berlakunya Permen ini atau hingga 2029.

    Dalam kerja sama ini BUMD, koperasi, atau UMKM bertanggung jawab atas aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pedoman good engineering practices.

    Sementara KKKS wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penerimaan minyak sejak titik serah sumur minyak BUMD, koperasi, atau UMKM.

  • Ancaman Bom Pesawat Haji, Kemenag dan Saudia Jaga Ritme Penerbangan Jemaah Indonesia

    Ancaman Bom Pesawat Haji, Kemenag dan Saudia Jaga Ritme Penerbangan Jemaah Indonesia

    Bisnis.com, MAKKAH — Ancaman bom di Pesawat Saudia Airlines SV-5726 rute Jeddah-Jakarta menjadi perhatian Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Pesawat yang membawa jemaah haji itu mendarat darurat di Bandara Kualanamu, Sumatra Utara. 

    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Saudia Airlines terkait dengan rencana penerbangan jemaah haji Indonesia. 

    “⁠Kemenag terus berkoordinasi dengan pihak Saudia Airlines untuk tetap menjaga ritme penerbangan pemulangan jemaah di kelompok terbang berikutnya,” kata Hilman di Makkah, Selasa (17/6/2025).

    Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Wishnu Hermawan Februanto bahwa bardasarkan hasil pemeriksaan, dinyatakan pesawat itu steril dari benda bermuatan bom. Sementara itu, terkait prosedur pengamanan pesawat di Bandara Kualanamu, kata Hilman, hal itu sepenuhnya diserahkan kepada otoritas bandara. 

    “Prosedur pengamanan diserahkan pada otoritas terkait di Bandara Kualanamu, baik pihak kepolisian, maskapai dan otoritas bandara. Pengecekan kondisi jemaah dan barang bawaannya dilakukan sesuai dengan peosedur yang berlaku,” 

    Hilman melanjutkan, saat ini jemaah haji Indonesia yang tergabung dalam kelompok terbang 12 Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS-12) ⁠ diistirahatkan di hotel setempat. 

    Jemaah asal Kota Depok itu juga sudah mendapatkan fasilitas konsumsi. Dia berharap jemaah tetap tenang, tidak panik, dan mempercayakan penanganan masalah kepada pihak berwenang.

    Hingga Selasa (17/6/2025) pukul 16:50 Waktu Arab Saudi (WAS) sudah sebanyak 101 kloter jemaah haji Indonesia tiba di Tanah Air, terdiri atas total 39.379 jemaah. 

    Fase pemulangan jemaah haji Indonesia akan berlangsung hingga 12 Juli 2025, dibagi ke dalam dua gelombang, masing-masing melalui Bandara Jeddah dan Bandara Madinah. 

  • Survei: Milenial Kurangi Tabungan, Gen Z dan Gen X Makin Ogah Makan di Luar

    Survei: Milenial Kurangi Tabungan, Gen Z dan Gen X Makin Ogah Makan di Luar

    Bisnis.com, JAKARTA — Survei YouGov Indonesia mengungkap fenomena unik penyesuaian gaya hidup masyarakat Tanah Air pada tiap generasi, seperti soal tabungan, di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian.

    General Manager YouGov Indonesia Edward Hutasoit menjelaskan secara umum masyarakat Indonesia cenderung adaptif dan tetap optimistis.

    Buktinya, dari survei terhadap 2.067 responden di seluruh Indonesia, sebanyak 68% persen masih merasa optimistis, terutama bagi generasi umur 35—44 tahun (72%), umur 25—34 tahun (68%), dan umur 55 ke atas (67%).

    Sementara, optimisme umur 18—24 tahun dan umur 45—54 tahun cukup tinggi, yaitu sama-sama 65%, tapi porsi yang pesimistis lebih tinggi ketimbang generasi umur lain.

    “Mereka meninjau ulang pengeluaran rumah tangga, menyesuaikan gaya hidup, dan mengambil langkah finansial yang lebih hati-hati—semua ini menunjukkan bagaimana masyarakat belajar bertahan sekaligus bersiap menyambut masa depan, meski kondisi belum ideal,” ujarnya dalam laporannya, dikutip pada Selasa (17/6/2025).

    Dari sisi prioritas belanja di tengah kondisi terkini, tampak bahwa milenial dan Gen X sangat mengutamakan belanja kebutuhan sehari-hari, masing-masing 30% dan 40% dari responden per kategori.

    Sementara itu, kebanyakan Gen Z masih mau memprioritaskan belanja non-groceries, seperti untuk kebutuhan personal dan kecantikan (21%), serta belanja pakaian (20%).

    Bahkan, dari sisi strategi penghematan lewat pemotongan pengeluaran, Gen Z justru memangkas biaya-biaya terkait kesehatan, kebutuhan sehari-hari, dan makan di luar.

    Sedikit berbeda, Gen X paling banyak mengurangi pengeluaran dari makan di luar (23%), disusul belanja pakaian (22%), dan belanja hiburan (19%).

    Milenial tampak paling tragis, karena mayoritas melakukan penghematan dengan tidak menabung. Menyusul kemudian, pengeluaran untuk makanan siap saji dan perjalanan udara internasional.

    “Temuan ini membuka wawasan baru tentang bagaimana masyarakat mengatur ulang prioritas mereka. Bagi pelaku usaha, institusi, maupun pengambil kebijakan, ini adalah kesempatan untuk membangun pendekatan yang lebih relevan, empatik, dan berdampak nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia,” tutup Edward.

  • Kemenkeu: Anggaran MBG Baru Tersalurkan Rp4,4 Triliun atau 6,2% dari Pagu

    Kemenkeu: Anggaran MBG Baru Tersalurkan Rp4,4 Triliun atau 6,2% dari Pagu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat penyaluran anggaran Makan Bergizi Gratis atau MBG mencapai Rp4,4 triliun dan telah dinikmati sebanyak 4,89 juta penerima. 

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan realisasi per 12 Juni 2025 tersebut naik Rp1,1 triliun dari periode akhir Mei yang senilai Rp3,3 triliun. 

    “Ini dilaksanakan oleh 1.716 SPPG dan manfaatnya diterima oleh sekitar 4,89 juta penerima manfaat sesuai dengan arahan Presiden,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).

    Awalnya, pemerintah menargetkan penerima manfaat di 2025 sebanyak 17,9 juta orang dengan anggaran senilai Rp71 triliun. 

    Kemudian target penerima manfaat MBG pada tahun ini dinaikkan dan menuju 82,9 juta penerima dan dilayani oleh 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan dari pagu awal menjadi Rp171 triliun. 

    “Kami menyiapkan anggaran tambahan sampai dengan Rp100 triliun yang nanti realisasinya akan kami sampaikan secara rutin bergantung kepada kecepatan realisasi penerima manfaat oleh Badan Gizi Nasional,” lanjut Sua.

    Melihat secara persentase, artinya penyaluran anggaran MBG hingga pertangahan tahun ini baru mencapai 6,2% dari pagu awal Rp71 triliun.

    Adapun untuk tahun depan, anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) direncanakan senilai Rp217,86 triliun.

    Bahkan pagu indikatif untuk BGN tersebut menjadi yang terbesar dari seluruh K/L menggeser posisi Kementerian Pertahanan yang langganan menempati posisi pertama dengan anggaran paling gemuk dalam APBN.

    Adapun, secara umum pemerintah telah melakukan belanja senilai Rp1.016,3 triliun sepanjang tahun ini hingga Mei 2025.

    Terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp649,2 triliun yang termasuk di dalamnya belanja K/L senilai Rp325,7 triliun dan belanja nonK/L senilai Rp368,5 triliun.

    Sementara belanja melalui Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisir senilai Rp322 triliun atau mencakup 35% terhadap APBN. 

  • Pengusaha Proyeksi Ekspor Batu Bara RI ke China & India Lesu Tahun Ini

    Pengusaha Proyeksi Ekspor Batu Bara RI ke China & India Lesu Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha memproyeksi volume ekspor batu bara ke China dan India merosot tahun ini. Hal ini tak lepas dari melemahnya permintaan dari kedua pasar terbesar emas hitam RI itu.

    Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, melemahnya permintaan itu terjadi karena China dan India tengah meningkatkan konsumsi energi dalam negeri.

    “Memang trennya di tahun 2025 ini akan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini karena tentu saja market demand-nya juga melemah di China dan India, mereka boosting domestic consumption,” kata Hendra dalam acara peluncuran laporan The Energy Shift Institute (ISI), Selasa (17/6/2025).

    Khusus pasar China, impor batu bara RI ke negara turun secara tahunan (yoy) dalam 3 bulan berturut-turut. Bea Cukai China mencatat impor batu bara dari Indonesia mencapai 14,28 juta ton pada April 2025. Volume impor itu merosot 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Kendati demikian, Hendra tak begitu khawatir. Sebab, permintaan batu bara untuk domestik dinilai masih tinggi. Hal ini seiring dengan pemerintah yang memiliki target mewujudkan swasembada energi.

    “[Permintaan batu bara] relatif masih cukup panjang hanya untuk memenuhi kepentingan domestik, apalagi di asta cita pemerintah, swasembada energi ini merupakan salah satu prioritas,” katanya.

    Lebih lanjut, Hendra juga mengungkapkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah maupun India-Pakistan juga tak akan mengganggu kinerja ekspor batu bara.

    Pasalnya, sekitar 98% hingga 99% ekspor batu bara Indonesia ditujukan ke negara-negara di kawasan Asia.

    “Jadi kita banyak mendapat pertanyaan satu dua hari ini mengenai konflik di Timur Tengah, bagaimana dampaknya terhadap batu bara Indonesia, tentu saja minimum impak ya. jadi less impact lah gitu ya,” tutur Hendra.

  • Dirjen Djaka Bea Cukai Umumkan Rencana Pembentukan Satgas Berantas Rokok Ilegal

    Dirjen Djaka Bea Cukai Umumkan Rencana Pembentukan Satgas Berantas Rokok Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama menyebut akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peredaran Rokok Ilegal dalam rangka mengatasi peredaran barang kena cukai tersebut. 

    Djaka berjanji akan melakukan operasi penindakan barang ilegal tersebut secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. “Insyaallah saya akan membentuk Satgas Pencegahan Rokok Ilegal,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).

    Dia menyebut sepanjang 2025 Bea Cukai minim melakukan penindakan namun jumlah barang yang ditindak justru lebih banyak. Menurut Djaka sepanjang tahun berjalan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau secara year-on-year (YoY), penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai terkait dengan rokok ilegal terjadi penurunan sebesar 13,2%. Sementara jumlah barang yang ditindak mencapai 285,81 juta batang rokok ilegal atau meningkat 32% YoY. 

    Teranyar, Bea Cukai baru saja melakukan penindakan serentak rokok ilegal di wilayah Aceh sebanyak 4,62 juta barang dengan nilai sekitar Rp7,02 miliar. 

    Rokok tersebut terdiri dari Rokok Machester Royal Red (truk) sebanyak 250.000 batang senilai Rp391,25 juta, Rokok Machester Royal Red (Gudang) sebanyak 1,75 juta batang senilai Rp2,74 miliar, dan rokok ABI Blueberry sebanyak 2,62 juta batang senilai Rp3,89 miliar. 

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 ditemukan bahwa rokok polos menempati posisi teratas sebesar 95,44%, disusul palsu sebesar 1,95%, salah peruntukan 1,13%, bekas 0,51%, dan salah personalisasi 0,37%. Risiko kerugian negara diperkirakan Rp97,81 triliun.

    Adapun, penerimaan kepabeanan dan cukai termasuk dari cukai rokok pada Mei 2025 tercatat mencapai Rp22,9 triliun atau tumbuh sebesar 71,1% YoY. Utamanya didorong kebijakan penundaan pelunasan pita cukai dari 3 bulan (2024) menjadi 2 bulan pada tahun ini.

    Jika dilakukan normalisasi atau tanpa penundaan pelunasan, penerimaan cukai pada Mei 2025 tetap meningkat. 

  • Kemenkeu Cairkan Utang Baru Rp349,3 Triliun untuk Biayai Proyek APBN 2025

    Kemenkeu Cairkan Utang Baru Rp349,3 Triliun untuk Biayai Proyek APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan pemerintah telah melakukan penarikan utang baru senilai Rp349,3 triliun hingga Mei 2025.  untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. 

    Realisasi tersebut telah mencapai 45% dari total target pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) neto dan pinjaman yang senilai Rp775,9 triliun. 

    Dalam periode ini, pemerintah juga melakukan pembiayaan non-utang senilai Rp24,5 triliun. 

    “Pembiayaan non-utang di sini minus Rp24,5 triliun artinya kita beirnvestasi ke hal-hal khusus. Ini tidak menambah utang,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).

    Dengan demikian, pembiayaan anggaran hingga Mei 2025 mencapai 324,8 triliun atau 52,7% dari target APBN senilai Rp616,2 triliun. 

    Thomas menuturkan bahwa pemenuhan pembiayaan utang berjalan secara on track dengan berbagai langkah mitigasi risiko. 

    Mulai dari pengadaan pembiayaan utang secara pruden, fleksibel, oportunistik, terukur, mencakup aspek timing sizing, instrumen, maupun currency mix. Sebagaimana pemerintah menerbitkan obligasi dengan denominasi yen Jepang pada bulan lalu. 

    Langkah mitigasi lainnya, yakni pemerintah telah melakukan prefunding, cash buffer yang memadai, dan active cash dan debt management.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pendapatan negara sepanjang Januari—Mei 2025 mencapai Rp995,3 triliun. 

    Penerimaan pajak mencapai Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target APBN 2025 senilai Rp2.189,2 triliun. Kinerja penerimaan pajak itu turun 11,28% (year on year/YoY) dari Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    Realisasi belanja negara hingga Mei 2025 tercatat senilai Rp1.016,3 triliun. Pengeluaran itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp694,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp322 triliun.

    Alhasil, APBN 2025 mencatatkan defisit senilai Rp21 triliun atau 0,09%erhadpa produk domestik bruto (PDB). Realisasi tersebut masih jauh dari ketentuan defisit 2,53%. “Jadi ini Rp21 triliun masih sangat kecil, tapi kita terus akan memantau perkembangan pelaksanaan APBN,” tuturnya. 

    Secara bruto per 3 Juni 2025, melihat dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, pemerintah telah menerbitkan SBN senilai Rp593 triliun. 

    Terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp414,11 triliun yang didominasi rupiah senilai Rp346,56 triliun. Sementara penerbitan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai Rp178,89 triliun dan didinominasi denominasi rupiah senilai Rp134,46 triliun. 

  • Tekanan Ekonomi Lebih Efektif, Iran Minta Indonesia dan Negara OKI Boikot Produk Israel

    Tekanan Ekonomi Lebih Efektif, Iran Minta Indonesia dan Negara OKI Boikot Produk Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Iran meminta Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya untuk melakukan boikot terhadap barang-barang Israel untuk memberi tekanan pada rezim Zionis tersebut.

    Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menuturkan bahwa Indonesia dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lainnya harus terus meningkatkan tekanannya kepada Israel. 

    Menurutnya, tekanan tersebut tidak dapat hanya berhenti melalui deklarasi atau kecaman. Hal tersebut karena menurutnya tekanan dalam bentuk pernyataan atau kritik sudah tidak efektif dalam menghadapi Israel. 

    “Negara-negara Islam sering menyerukan gencatan senjata Israel-Palestina atau memberi tahu Israel untuk tidak menyerang negara lain. Tidak ada jaminan bahwa Israel akan mematuhinya,” jelasnya dalam media briefing di Kediaman Resmi Dubes Iran untuk Indonesia di Jakarta pada Selasa (17/6/2025).

    Dia mengatakan, tindakan secara ekonomi kemungkinan akan lebih efektif dalam menekan Israel di tengah konfliknya dengan sejumlah negara, termasuk Iran. Boroujerdi menuturkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memboikot produk-produk asal Israel.

    Dia menambahkan, tekanan secara ekonomi dapat mengancam keberlangsungan warga negara hingga militer Israel.

    “Kita dapat mencegah tindakan ilegal Israel dan mengancam keberadaan mereka dengan memboikot produknya serta memblokir komoditas yang dibutuhkan Israel,” kata Boroujerdi.

    Sebagai informasi, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Namun, hubungan dagang antara kedua negara masih terus berjalan hingga saat ini.

    Data yang diakses dari laman resmi Kementerian Perdagangan (Kemendag), satudata.kemendag.go.id mencatat, total perdagangan bilateral Indonesia dan Israel mencapai US$237 juta pada 2024. Catatan tersebut meningkat dibandingkan perolehan 2023 lalu sebesar US$187,7 juta.

    Sementara itu, total perdagangan bilateral kedua negara pada Januari-April 2025 adalah sebesar US$97,8 juta, meningkat dibandingkan perolehan pada periode ang sama tahun lalu senilai US$81,7 juta.