Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • KPK Duga Duit Hasil Pemerasan TKA Mengalir ke Eks Staf Khusus Menaker

    KPK Duga Duit Hasil Pemerasan TKA Mengalir ke Eks Staf Khusus Menaker

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan ihwal adanya aliran dana yang diterima oleh para staf khusus Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) terdahulu, dari hasil pemerasan terkait dengan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 

    Dugaan itu didalami penyidik KPK saat memeriksa salah satu mantan Staf Khusus Menaker, yakni Luqman Hakim, Selasa (17/6/2025). Dia merupakan Staf Khusus dari Menaker periode 2014-2019, Hanif Dhakiri.

    “Penyidik mendalami dugaan adanya aliran dana dari para tersangka ke para Staf Khusus Kemenaker,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Kamis (19/6/2025). 

    Pemeriksaan terhadap Luqman merupakan penjadwalan ulang oleh penyidik setelah saksi berhalangan hadir pada panggilan pertama, Selasa (10/6/2025). 

    Pada saat itu, KPK turut memanggil dua orang saksi lainnya yaitu Staf Khusus Menaker periode 2019-2024, Caswiyono Rusydie Cakrawangsa serta Risharyudi Triwibowo. Menteri yang menjabat saat itu adalah Ida Fauziyah. 

    Sebelumnya, KPK menyatakan bakal memeriksa dua mantan Menaker sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan kementerian tersebut. 

    Dua orang mantan menteri itu yakni Hanif Dhakiri, yang menjabat Menaker 2014-2019, serta Ida Fauziyah, yang menjabat selama 2019-2024. Keduanya kini merupakan anggota DPR periode 2024-2029 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

    Pelaksana Harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo mengakui kedua mantan menteri itu bakal dimintai klarifikasi lantaran adanya dugaan penerimaan gratifikasi secara berjenjang dari staf hingga pimpinan tertinggi kementerian. Para tersangka yang ditetapkan mulai dari staf hingga selevel direktur jenderal (dirjen).  

    KPK menjerat sebanyak delapan orang tersangka dari internal Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) Kemnaker, dengan pasal pemerasan dan gratifikasi. 

    Lembaga antirasuah menduga kedelapan tersangka itu melakukan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) yang ingin melakukan pekerjaan di Indonesia.  

    Untuk diketahui, agar bisa bekerja di Indonesia, calon pekerja migran dari luar negeri itu harus mendapatkan RPTKA. Sementara itu, RPTKA dikeluarkan oleh Ditjen Binapenta dan PKK.  

    Sampai dengan saat ini, terang Budi, KPK menduga jumlah uang yang diterima para tersangka dan pegawai dalam Direktorat PPTKA Ditjen Binapenta dan PKK dari pemohonan RPTKA mencapai Rp53,7 miliar. 

    “Bahwa penelusuran aliran uang dan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini masih terus dilakukan penyidikan,” terang Budi.

  • Komdigi Diminta Siapkan Aturan AI yang Lebih Komprehensif, Bukan Sekadar Etika

    Komdigi Diminta Siapkan Aturan AI yang Lebih Komprehensif, Bukan Sekadar Etika

    Bisnis.com, JAKARTA—Pengamat menilai etika saja tak memadai untuk menyusun regulasi Artificial Intelligence (AI).

    Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penyusunan peta jalan (roadmap) AI rampung pada Juni 2025. Salah satu fokus utama dalam tahap awal regulasi ini adalah etika penggunaan AI. 

    Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menekankan pentingnya pendekatan yang lebih luas dalam merumuskan peta jalan AI.

    “Kami mendukung kita memiliki Peta Jalan Pengembangan AI di Indonesia. Namun kalau kami melihat, ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan AI tersebut,” kata Heru saat dihubungi Bisnis pada Kamis (19/6/2025). 

    Heru mengatakan etika memang merupakan salah satu aspek penting, namun masih banyak aspek lain yang perlu diperhatikan. Karena itu, ia berharap peta jalan ini disusun secara komprehensif dan dapat menjadi dasar untuk penyusunan RUU Kecerdasan Buatan.

    Lebih lanjut, Heru menyebut sejumlah aspek lain yang krusial, seperti transparansi dan akuntabilitas algoritma AI, perlindungan data dan privasi, serta potensi penyalahgunaan teknologi seperti deepfake dan chatbot penipuan. Dia juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dan nondiskriminasi dalam algoritma AI serta perlunya mekanisme audit yang melibatkan beragam pemangku kepentingan secara adil.

    “Terkait algoritma juga, ini harus dijaga keadilan dan nondiskriminasi, jadi ada rekomendasi mengembangkan pedoman untuk pengujian dan audit algoritma yang melibatkan representasi stakeholder secara adil,” tambahnya.

    Heru mendorong adanya regulasi yang tegas namun adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dia mencontohkan sejumlah negara yang telah lebih dahulu menyusun regulasi khusus AI seperti European Union AI Act (Uni Eropa), AI and Data Act (Kanada), serta undang-undang AI yang baru saja diadopsi Jepang. Di Amerika Serikat, pendekatan dilakukan lewat Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy AI.

    “Kita perlu mendorong regulasi yang jelas dan adaptif, termasuk menyusun UU khusus tentang AI,” kata Heru.

    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya mengungkapkan bahwa aturan pertama dalam peta jalan AI kemungkinan akan mengatur soal etika penggunaan AI.

    “Jadi kemungkinan besar, ini sedikit bocoran, bahwa aturan pertama terkait artificial intelligence akan menyangkut dengan etika AI itu sendiri,” ujar Meutya saat ditemui di Makassar pada 16 Juni 2025. 

    Dia menjelaskan bahwa pendekatan regulasi di Indonesia tidak akan berbentuk satu aturan besar, melainkan akan dibagi per sektor atau pilar. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan ruang bagi inovasi.

    Meutya juga menyoroti pentingnya penerapan labeling pada konten berbasis AI, menyusul maraknya perdebatan publik terkait hasil AI yang menyerupai kenyataan, seperti dalam kasus gambar tambang buatan AI yang diklaim berasal dari Raja Ampat.

    “Itu yang tadi namanya etika, jadi di beberapa negara yang kami lihat memang harus ada labeling AI. Kalau orang memang lihatnya [AI] untuk menyebarkan hoaks maka dia tidak akan menaruh etika,” ujar Meutya.

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan bahwa penyusunan roadmap AI melibatkan forum-forum diskusi dan kerja sama lintas sektor, termasuk masukan dari perusahaan dan lembaga riset.

    “Diskusi sudah berlangsung di beberapa forum, termasuk juga kerja sama kita dengan beberapa organisasi dan beberapa company yang ikut mendukung,” ungkap Nezar.

    Dia juga mengapresiasi kontribusi lembaga seperti Mandala Consulting yang telah melakukan pemetaan posisi Indonesia dalam lanskap global tata kelola AI.

  • Bahas Kelanjutan Proyek PLTP Flores, Pekan Depan ESDM Temui Gubernur NTT

    Bahas Kelanjutan Proyek PLTP Flores, Pekan Depan ESDM Temui Gubernur NTT

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menemui Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena pekan depan. Pertemuan itu demi membahas kelanjutan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Flores.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, pertemuan itu juga akan membahas soal penolakan warga terkait pembangunan PLTP di Flores.

    Selain itu, pihaknya juga akan menemui Emanuel guna membahas hasil uji petik yang sudah dilakukan di NTT.

    “Tim sudah ke lapangan, ke enam lokasi, laporannya sudah di saya. Saya akan bertemu Pak Gubernur mungkin minggu depan,” tutur Eniya kepada wartawan di The Langham Hotel, Jakarta, Kamis (19/6/2025).

    Pemerintah memang ingin menjadikan Pulau Flores sebagai surga pengembangan panas bumi atau ‘Geothermal Island’. Pasalnya, Flores memiliki potensi PLTP besar. Bahkan dapat menggantikan diesel.

    Selain itu, panas bumi merupakan satu-satunya energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan di Flores. Eniya mengaku sudah mempertimbangkan sumber energi terbarukan lainnya, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk dikembangkan di Flores.

    Namun, semua rencana itu sukar terealisasi. Sebab, kawasan Flores terlalu tandus. Oleh karena itu, PLTA sulit untuk dikembangkan di Flores. Pun, pemasangan panel surya lahannya terlalu luas.

    Dalam kesempatan terpisah, Eniya mengakui rencana mengembangkan panas bumi di Flores mendapat penolakan dari masyarakat, organisasi adat, dan kelompok gereja. Mereka, kata Eniya, mengkhawatirkan dampak proyek panas bumi terhadap lingkungan dan kehidupan sosial.

    “Terus terang saya sedang di-demo di Flores. Dan kita sekarang sedang berkomunikasi intens dengan Pak Gubernur [NTT Emanuel Melkiades Laka Lena]. Dan kebetulan Pak Gubernur juga sahabat baik Pak Menteri [ESDM Bahlil Lahadalia]. Jadi ini mudah-mudahan nanti bisa cair di Flores,” kata Eniya di Jakarta, Senin (14/4/2025) lalu.

    Adapun demo telah berlangsung selama berbulan-bulan, sebagai respons dari SK Nomor 2268 K/30/MEM/2017 Kementerian ESDM yang menetapkan Flores sebagai Pulau Panas Bumi. Sejak penetapan SK tersebut, sejumlah proyek panas bumi dikembangkan di wilayah Flores, seperti Mataloko (Ngada), Poco Leok, dan Wae Sano.

    Eniya juga mengaku telah secara intens berkomunikasi dengan Keuskupan Ende. Dia mengaku telah mengutus Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Gigih Udi Atmo bersama badan usaha yang terkait, yaitu PT Sokoria Geothermal Indonesia, PT PLN, dan PT Daya Mas Geopatra Energi.

  • Nippon Steel Pertimbangkan Terbitkan Saham Baru untuk Danai Akuisisi US Steel

    Nippon Steel Pertimbangkan Terbitkan Saham Baru untuk Danai Akuisisi US Steel

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan baja Jepang, Nippon Steel Corp., membuka kemungkinan menerbitkan saham baru guna mendanai akuisisi United States Steel Corp. (US Steel) senilai US$14,1 miliar, termasuk investasi tambahan yang dijanjikan.

    Dilansir dari Bloomberg, Wakil Ketua Nippon Steel Takahiro Mori menyampaikan bahwa opsi peningkatan modal melalui penerbitan ekuitas tidak dikesampingkan, meski perusahaan akan menghindari struktur pendanaan yang dapat merugikan investor eksisting dan menurunkan laba per saham (EPS).

    “Melihat besarnya dana yang dibutuhkan, ini jelas masuk dalam pertimbangan kami. Namun, kami tidak mempertimbangkan aksi korporasi yang menyebabkan dilusi,” ujar Mori dalam konferensi pers di Tokyo, Kamis (19/6/2025).

    Langkah itu diambil setelah otoritas AS menyetujui akuisisi tersebut, disertai sejumlah syarat, termasuk komitmen investasi sebesar US$11 miliar dan pemberian saham emas (golden share) kepada pemerintah AS, yang memberikan hak veto atas keputusan strategis US Steel.

    Dalam catatan Analis Jefferies, Thanh Ha Pham, disebutkan bahwa Nippon Steel juga akan mengisi delapan dari sembilan kursi dewan direksi US Steel. Dua di antaranya berasal dari warga negara AS. Jabatan-jabatan kunci juga akan diisi oleh profesional asal Amerika.

    Untuk menjaga rasio utang terhadap ekuitas tetap terkendali, Nippon Steel berencana mengajukan pinjaman hibrida senilai 500 miliar yen (sekitar US$3,4 miliar).

    Sementara itu, kekhawatiran investor terhadap potensi dilusi dari penerbitan saham baru sempat menekan harga saham perusahaan awal pekan ini. Saham Nippon Steel sempat menguat hingga 5,1% pada perdagangan Kamis, namun ditutup naik hanya 2,3% setelah dua hari berturut-turut melemah.

    “Ketidakpastian soal waktu dan skema penghimpunan dana akan menjadi tekanan jangka pendek bagi harga saham,” tulis analis SMBC Nikko Securities Atsushi Yamaguchi dan Takuya Maeda dalam risetnya.

    Selain, sambung mereka, pelaku pasar juga menunggu apakah kinerja US Steel benar-benar akan tumbuh. Apalagi biasanya hasil investasi biasanya tidak langsung terlihat.

    Sementara itu CEO Nippon Steel Eiji Hashimoto mengklaim bahwa kesepakatan itu akan tetap menguntungkan perusahaan dan memberikan fleksibilitas manajerial yang dibutuhkan untuk mengelola US Steel secara efektif.

    “Tidak ada satu pun pejabat pemerintah AS yang pernah menjalankan perusahaan baja secara langsung. Jika kami dibatasi, maka akan mustahil untuk memulihkan kinerja US Steel,” ujar Hashimoto.

    Dia menambahkan bahwa akuisisi ini merupakan bagian penting dari ekspansi global perusahaan dan menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasar domestik yang kian menyusut, serta menghadapi tekanan dari ekspor baja murah asal China.

    Pemerintah Jepang pun menyambut baik aksi korporasi ini dan menyebutnya akan memperkuat iklim investasi serta hubungan strategis antara Tokyo dan Washington.

  • Mendagri Izinkan Pemda Rapat di Hotel & Restoran, Asalkan…

    Mendagri Izinkan Pemda Rapat di Hotel & Restoran, Asalkan…

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengizinkan pemerintah daerah (pemda) melaksanakan rapat di hotel dan restoran, setelah sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemda untuk melakukan efisiensi belanja.

    Tito mengaku mendapat arahan langsung dari Kepala Negara untuk menghidupkan industri hospitality di Tanah Air. Dia meyakini, efisiensi anggaran yang dilakukan pemda tidak terlalu mengguncang fiskal masing-masing daerah sehingga Tito mengizinkan pemda untuk melaksanakan kegiatan di hotel atau restoran.

    “Saya sampaikan tetap kita menghidupkan sektor-sektor yang memiliki rantai suplai, kemudian punya tenaga kerja seperti hospitality, restoran, hotel, saya perbolehkan asal tidak berlebihan,” kata Tito dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

    Tito menuturkan, mayoritas industri hospitality di Indonesia sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Di sisi lain, industri ini juga menyerap tenaga kerja dan memiliki rantai pasok yang mendukung usaha lain seperti logistik dan hiburan.

    Untuk itu, dia melihat sektor ini perlu didukung agar terus hidup, salah satunya dengan mengizinkan pemda untuk menggelar kegiatan di hotel maupun restoran.

    “Buatlah kegiatan untuk membangkitkan mereka, jangan sampai terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja), jangan sampai mereka kemudian rantai pasok hilang, dan lain-lain,” tuturnya.

    Tito mengaku tidak ingin terlalu mengatur ketentuan penggunaan anggaran untuk kegiatan di hotel atau restoran dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

    Dia khawatir, hal ini justru menyulitkan pemda dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga dia menyerahkan kebijakan tersebut kepada diskresi masing-masing pemda, dengan diawasi oleh DPRD setempat.

    “Silakan diskresi dengan diawasi oleh DPRD bersama-sama, tapi saya terbuka kalau ada masukan-masukan lain, kalau ada yang lebih baik,” pungkasnya. 

    Sebagaimana diketahui, Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. 

    Secara spesifik, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga menghemat belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. 

    Sementara kepada kepala daerah, Prabowo meminta untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan meminta perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

    Imbas adanya kebijakan itu, setidaknya dua hotel di Bogor, Jawa Barat terpaksa menutup operasionalnya. Dalam catatan Bisnis, Sahira Butik Hotel Pakuan dan Sahira Butik Hotel Paledang resmi berhenti beroperasi pada Maret 2025.

    Dalam surat pemberitahuan yang diterima Bisnis, Kamis (27/3/2025), Direktur Operasional Sahira Hotels Group Adly menyampaikan bahwa manajemen terpaksa menghentikan operasional kedua hotel seiring kondisi pariwisata dan perekonomian Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja serta dihentikannya segmen pasar Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) akibat pemangkasan anggaran oleh pemerintah. 

    Adly mengatakan bahwa aktivitas Hotel Sahira Butik Paledang dan Sahira Butik Pakuan akan dihentikan sampai waktu yang ditentukan. 

    “Aktivitas pada Hotel Sahira Butik Paledang dan Hotel Sahira Butik Pakuan akan dihentikan sampai waktu yang ditentukan pada kemudian hari,” ujarnya dalam surat yang ditujukan ke Ketua Umum PHRI Bogor tertanggal 26 Maret 2025, dikutip Kamis (27/3/2025). 

  • Iwan Lukminto Klaim Karyawan Sritex Tak Persoalkan Kasus Kredit: Kami Keluarga

    Iwan Lukminto Klaim Karyawan Sritex Tak Persoalkan Kasus Kredit: Kami Keluarga

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk. alias Sritex (SRIL) Iwan Kurniawan Lukminto mengklaim karyawan Sritex tidak begitu merespons terkait dengan penegakan hukum kasus dugaan korupsi pemberian kredit.

    Sejauh ini, Iwan menekankan, proses hukum rasuah pemberian kredit itu belum berdampak pada hubungan antara dirinya dengan karyawan Sritex. “Selama ini tidak ada respons ya dari mereka dan kami menganggap karyawan-karyawan kami adalah keluarga besar kami,” ujar Iwan di Kejagung, dikutip Kamis (19/6/2025).

    Menurutnya, hubungan dirinya dengan karyawan Sritex masih baik-baik saja lantaran kasus pemberian kredit ini masih belum memperoleh putusan inkrah apakah merupakan perkara korupsi atau tidak. “Jadi ini kan masih belum bisa disimpulkan sebagai ada tidak pidana korupsi. Dari mereka pun tetap mendukung kita sebagai keluarga besar Sritex,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, total Iwan Kurniawan telah diperiksa Kejagung RI sebanyak tiga kali. Paling anyar, Iwan diperiksa pada Rabu (18/6/2025).

    Dalam pemeriksaannya itu, Iwan dicecar 12 pertanyaan oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI soal pengetahuan hingga perannya dalam pemberian kredit terhadap Sritex. 

    Penetapan 3 Tersangka 

    Dalam catatan Bisnis, Kejagung baru menetapkan tiga tersangka dalam perkara Sritex. Mereka yakni eks Dirut Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM) dan Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB Dicky Syahbandinata (DS).

    Di samping itu, Kejagung juga telah menetapkan Eks Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto (ISL) sebagai tersangka. Iwan diduga telah menggunakan dana kredit dari bank tersebut untuk membayar utang Sritex dan pembelian aset non-produktif seperti tanah di Solo dan Yogyakarta. 

    Dalam hal ini, Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar menyatakan bahwa seharusnya dana kredit itu dipakai untuk modal kerja. “Untuk modal kerja tetapi disalahgunakan untuk membayar utang dan membeli aset nonproduktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya,” tutur Qohar.

    Adapun, hingga saat ini kerugian keuangan negara dalam perkara Sritex itu mencapai Rp692 miliar. Kerugian Negara itu dihitung dari total pinjaman dana dari Bank DKI Rp149 miliar dan Bank BJB Rp543 miliar. 

    “Terkait kerugian keuangan negara ini adalah sebesar Rp692 miliar. Ini terkait dengan pinjaman PT Sritex kepada dua bank. Tadi saya sampaikan Bank DKI Jakarta dan Bank BJB,” tutur Qohar.

  • Cara Chat WhatsApp Seseorang Tanpa Harus Simpan Nomornya

    Cara Chat WhatsApp Seseorang Tanpa Harus Simpan Nomornya

    Bisnis.com, JAKARTA – WhatsApp menjadi aplikasi perpesanan yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia saat ini.

    Aplikasi tersebut diandalkan untuk berkomunikasi dengan cara saling kirim pesan text. Selain pesan text, WhatsApp juga bisa mengirimkan pesan suara, gambar, hingga video.

    Nomor WhatsApp pun banyak digunakan oleh kantor pemerintahan hingga berbagai layanan lain yang disediakan oleh swasta.

    Yang tak banyak orang tahu, ternyata pengguna bisa saling kirim pesan WhatsApp tanpa harus menyimpan nomornya terlebih dahulu.

    Mengirimkan pesan tersebut dapat dilakukan dengan link khusus wa.me, sehingga seseorang tak perlu menyimpan nomor saat hendak mengirim pesan.

    Cara Kirim Pesan WhatsApp Tanpa Save Nomor

    Masuk ke browser atau peramban yang ada di ponsel Anda
    Masukkan format link Whatsapp https://wa.me/(nomor). Contohnya https://wa.me/6285865555555
    Setelah itu anda akan diarahkan untuk masuk ke WhatsApp
    Klik “Lanjut ke Chat”
    Anda pun bisa bebas mengirim pesan ke seseorang tanpa harus menyimpan nomornya.

  • KPK Mulai Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Kuota dan Penyelenggaraan Haji

    KPK Mulai Selidiki Kasus Dugaan Korupsi Kuota dan Penyelenggaraan Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut dugaan korupsi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Penanganan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. 

    Hal itu dikonfirmasi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Kamis (19/6/2025). 

    “Ya, benar. Kayaknya masih penyelidikan,” ujar Asep kepada wartawan melalui pesan singkat. 

    Asep juga membenarkan bahwa penyelidikan yang tengah dilakukan KPK itu juga berkaitan dengan dugaan praktik korupsi terkait dengan penentuan kuota haji.

    Pria yang juga menjabat Direktur Penyidikan KPK itu namun belum memerinci lebih lanjut terkait dengan kapan dugaan korupsi itu terjadi, dan siapa saja pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, DPR periode 2019-2024 melalui Pansus Haji mendorong penegak hukum, termasuk KPK, untuk mengusut dugaan korupsi pada penyelenggaraan ibadah Haji 2024. 

    KPK pun menyatakan terbuka untuk menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan rasuah itu. Untuk diketahui, Pansus Haji DPR pada periode sebelumnya menunjukkan adanya indikasi tindak pidana korupsi yang saat itu masih diselenggarakan penuh oleh Kementerian Agama (Kemenag). 

    Temuan Pansus DPR

    Pada 2024 lalu, Pansus Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024 mengisyaratkan adanya temuan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selain pengalihan kuota haji, Pansus Angket DPR mencium adanya indikasi korupsi.

    Hal itu diungkapkan anggota Pansus Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024, Luluk Nur Hamidah. Adapun, Pansus Angket DPR untuk Pengawasan Haji 2024 disepakati pembentukannya dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar, Selasa (9/7/2024).

    Luluk menjelaskan, pengalihan kuota haji pada 2024 telah melanggar UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Regulasi itu, khususnya Pasal 64, Ayat 2, menetapkan alokasi haji khusus hanya sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.

    Berdasarkan informasi yang pihaknya terima, kata Luluk, pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50% itu terindikasi korupsi. 

    “Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus,” katanya, dalam keterangan resmi, Rabu (10/7/2024).

    Oleh karena itu, jelasnya, Pansus Angket DPR akan mendalami terlebih dahulu informasi tersebut. Bahkan, pansus akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut.

    “Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti,” ujarnya.

    Menurutnya, Pansus Angket DPR telah mengindikasikan penggunaan alokasi kuota tambahan pada 2024 itu terkait dengan penyalahgunaan wewenang pemerintah.

    “Ada rasa keadilan yang diabaikan oleh Pemerintah/Kemenag dari pengalihan kuota ini. Apalagi antrean jemaah yang sangat panjang. Khususnya antrean jemaah lansia reguler yang bisa kita prioritaskan melalui tambahan kuota 20 ribu tersebut,” ucapnya.

    DPR, jelasnya, berharap Pansus Angket dapat membongkar kotak pandora pengalihan kuota haji yang berdasarkan UU hanya diperbolehkan sebesar 8% untuk haji khusus.

    “Tapi justru digunakan 50% oleh Kemenag ke Haji Khusus,” katanya.

  • Dirut Telkom (TLKM) Dian Ungkap Rencana 100 Hari, 5 Bold Moves Dilanjutkan

    Dirut Telkom (TLKM) Dian Ungkap Rencana 100 Hari, 5 Bold Moves Dilanjutkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mengungkap rencana perusahaan dalam 100 ke depan, termasuk mengenai strategi 5 Bold Moves.

    5 Bold Moves adalah lima strategi utama yang dijalankan oleh Telkom untuk bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital. Strategi ini meliputi Fixed Mobile Convergence (FMC), InfraCo, Data Center Co, B2B Digital IT Service Co, dan DigiCo.

    Telkom fokus pada eksekusi strategi ini di tiga domain bisnisnya: konektivitas digital, platform digital, dan layanan digital. 

     Dian mengatakan hasil kurasi menunjukkan perusahaan memiliki fondasi sangat kuat, mulai dari strategi perusahaan melalui inisiatif 5 Bold Moves, perangkat tata kelola, hingga pendekatan terhadap customer experience.

    “Kami berkomitmen untuk memperkuat eksekusi demi memastikan mesin perusahaan berjalan dengan tepat. Dalam pilar tata kelola, perusahaan akan memastikan penerapannya yang akuntabel, terukur, dan terintegrasi,” kata Dian dalam siaran pers, Kamis (19/6/2025).

    Dia menambahkan Telkom juga bakal menjalankan strategi yang decisive dan berorientasi pada hasil. Di sisi customer experience, ulasnya, berbagai upaya akan dilakukan untuk menciptakan harmonisasi dan orkestrasi layanan yang lebih baik bagi pelanggan eksternal maupun internal organisasi.

    Wakil Direktur Utama Telkom Muhammad Awaluddin menambahkan penguatan tata kelola menjadi salah satu prioritas utama. Perusahaan, sambungnya, memastikan risiko di setiap lini bisnis dikelola sebagai enabler untuk mendukung eksekusi berkelanjutan.

    Ke depan, Telkom berencana meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di segmen B2C dan B2B, serta penguatan infrastruktur digital yang mencakup jaringan satelit di angkasa, fiber optic di daratan, serta kabel bawah laut (submarine cable) sebagai tulang punggung konektivitas.

    Adapun, langkah strategis seperti pembangunan kabel bawah laut dilakukan untuk memperluas jaringan Indonesia sebagai digital hub serta membangun konektivitas global yang menghubungkan dunia dengan RI.

    Untuk mendukung pengembangan ini, Telkom membangun berbagai jenis data center mulai dari pengembangan Hyperscale Data Center (HDC), hingga enterprise dan micro data center di berbagai wilayah.

    Kemudian, perusahaan juga melakukan penguatan implementasi budaya perusahaan melalui Core Values AKHLAK dalam bentuk Digital Ways of Working untuk menjadikan Telkom tetap relevan dengan perubahan industri, sehingga dapat terus bertahan di dalam situasi bisnis yang sangat dinamis.

    “Dengan tata kelola yang solid, budaya perusahaan yang kuat, dan infrastruktur digital yang terintegrasi, Telkom optimistis dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan industri telekomunikasi dan digital di Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing di kancah global,” ujarnya.

  • ChatGPT Lemahkan Kemampuan Manusia dalam Berpikir Kritis, Ini Studinya

    ChatGPT Lemahkan Kemampuan Manusia dalam Berpikir Kritis, Ini Studinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Studi Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab mengungkap temuan baru terkait penggunaan ChatGPT dalam aktivitas belajar dan menulis. 

    Melansir laman TIME pada Kamis (19/6/2025) penelitian tersebut menunjukkan penggunaan alat berbasis kecerdasan buatan seperti ChatGPT dapat menurunkan keterlibatan otak serta melemahkan kemampuan berpikir kritis, terutama pada generasi muda.

    Dalam studi tersebut, 54 partisipan berusia 18 hingga 39 tahun dari wilayah Boston dibagi ke dalam tiga kelompok. Mereka diminta menulis esai SAT dengan tiga metode berbeda yakni menggunakan ChatGPT, menggunakan mesin pencari Google, dan tanpa bantuan teknologi apa pun. 

    Aktivitas otak mereka direkam dengan elektroensefalogram (EEG) yang memantau 32 area otak. Hasilnya menunjukkan kelompok pengguna ChatGPT memiliki tingkat keterlibatan otak terendah dan menunjukkan performa yang lebih buruk secara linguistik, perilaku, maupun neurologis dibanding dua kelompok lainnya.

    Seiring berjalannya waktu, para pengguna ChatGPT dalam studi ini terlihat semakin malas dalam proses menulis. Menjelang akhir studi, sebagian besar hanya menyalin hasil dari ChatGPT tanpa berusaha mengolahnya kembali. 

    Hasil tulisan mereka dinilai sangat mirip satu sama lain, menggunakan frasa yang sama dan minim pemikiran orisinal. Dua guru Bahasa Inggris yang menilai esai tersebut menggambarkannya sebagai datar dan tidak menunjukkan kedalaman pemahaman. Aktivitas otak mereka juga menunjukkan rendahnya kontrol eksekutif dan fokus.

    Sebaliknya, kelompok yang menulis tanpa bantuan teknologi justru menunjukkan aktivitas otak paling tinggi. Mereka tampak lebih kreatif, lebih tertarik pada topik yang dibahas, serta lebih puas dan merasa memiliki terhadap hasil tulisannya. 

    Ilustrasi orang mengakses ChatGPT

    Sementara itu, kelompok yang menggunakan Google Search juga menunjukkan tingkat kepuasan tinggi dan keterlibatan otak yang aktif.

    Para partisipan kemudian diminta menulis ulang salah satu esai yang sudah mereka buat sebelumnya, tetapi kali ini kelompok pengguna ChatGPT tidak boleh lagi menggunakan alat tersebut. 

    Hasilnya, mereka kesulitan mengingat isi esai yang mereka tulis sebelumnya. Aktivitas gelombang otak mereka menunjukkan lemahnya proses ingatan yang seharusnya terbentuk saat menulis. 

    Sebaliknya, kelompok yang sebelumnya menulis tanpa bantuan teknologi dan kini diperbolehkan menggunakan ChatGPT justru menunjukkan peningkatan konektivitas otak yang signifikan.

    Temuan ini menunjukkan bahwa AI berpotensi mendukung proses belajar, asalkan digunakan secara tepat dan tidak menggantikan peran berpikir manusia.

    Studi ini masih dalam tahap pra-tinjau sejawat (pre-review), tetapi penulis utama Nataliya Kosmyna memilih untuk merilisnya lebih awal karena khawatir dampaknya terhadap anak-anak yang kini mulai menggunakan AI untuk tugas sekolah. 

    Dia menegaskan otak yang sedang berkembang adalah kelompok paling rentan terhadap dampak negatif penggunaan AI secara berlebihan.

    “Yang membuat saya terdorong untuk mempublikasikannya sekarang, sebelum peer-review selesai, adalah kekhawatiran akan adanya kebijakan seperti Chat GPT untuk TK dalam beberapa bulan ke depan. Itu akan sangat berbahaya,” kata Kosmyna.

    Psikiater anak dan remaja Dr. Zishan Khan turut menegaskan hal ini. Menurutnya, ketergantungan pada AI bisa mengganggu proses perkembangan kognitif, melemahkan kemampuan untuk mengakses informasi, mengingat fakta, hingga menurunkan ketahanan mental.

    Menariknya, saat paper ini dirilis, banyak pengguna media sosial langsung menggunakan Large Language Model (LLM) seperti ChatGPT untuk meringkas dan menyebarkan isi laporan tersebut. 

    Namun, Kosmyna mengaku sudah mengantisipasi hal ini dan sengaja menanam jebakan dalam papernya, seperti arahan khusus kepada AI untuk hanya membaca bagian tertentu. 

    Hasilnya, banyak ringkasan AI yang keliru, bahkan menyebutkan bahwa studi ini menggunakan GPT-4o, padahal tidak ada versi ChatGPT yang disebutkan secara eksplisit dalam laporan tersebut. Kosmyna dan timnya kini tengah mengerjakan studi lanjutan terkait dampak penggunaan AI dalam bidang pemrograman. 

    Hasil awalnya, menurut dia, justru lebih mengkhawatirkan. Jika perusahaan menggantikan pemrogram pemula dengan AI, bisa saja efisiensi meningkat, tetapi berisiko menurunkan kapasitas berpikir kritis dan kreativitas pekerja lainnya.

    Studi-studi ilmiah mengenai dampak AI memang masih tergolong baru. Sebuah studi dari Harvard pada Mei lalu menyebutkan AI dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga menurunkan motivasi. 

    Sementara MIT sempat menarik diri dari keterlibatan dalam paper lain yang menyebut AI dapat secara drastis meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

    Hingga kini, OpenAI belum memberikan tanggapan atas hasil studi ini. Sebelumnya, perusahaan ini bersama Wharton pernah menerbitkan panduan untuk para pendidik dalam menggunakan AI secara optimal di bidang pendidikan.