Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Prabowo dan Putin Bahas Penerbangan Langsung, Beasiswa Hingga BRICS

    Prabowo dan Putin Bahas Penerbangan Langsung, Beasiswa Hingga BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian penting dan arah baru dalam hubungan Indonesia–Rusia.

    Kepala Negara mengatakan bahwa salah satu yang disoroti adalah realisasi rencana penerbangan langsung dari Moskow ke Indonesia dan dorongan kuat untuk memperluas konektivitas antarkedua negara.

    “Sebagai contoh, pada pertemuan bulan Juli 2024 lalu, Presiden Putin menyampaikan keinginan membuka penerbangan langsung Rusia–Indonesia. Sekarang, penerbangan terbesar Rusia terbang tiga kali dalam satu minggu dari Moskow ke Bali, dan dalam musim dingin bahkan empat kali seminggu,” ujar Prabowo, usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg, Kamis (19/6/2025).

    Prabowo menyambut baik perkembangan tersebut dan membuka kemungkinan agar penerbangan langsung tidak hanya terbatas ke Bali, tetapi juga diperluas ke kota-kota besar lainnya di Indonesia.

    Presiden Ke-8 RI itu menyatakan bahwa pembicaraan dengan Presiden Putin berlangsung hangat, intens, dan produktif. Dia mencatat peningkatan signifikan dalam kerja sama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pertanian, dan kerja sama teknis.

    Selain isu konektivitas, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama pendidikan. Ia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia ingin mendorong lebih banyak anak muda Indonesia untuk menempuh pendidikan di Rusia melalui program beasiswa negara.

    Di bidang pendidikan, dia menyampaikan tekad Indonesia untuk meningkatkan jumlah pelajar muda Indonesia yang belajar di Rusia dengan beasiswa dari pemerintah RI.

    “Kami ingin meningkatkan jumlah anak muda Indonesia untuk belajar di Rusia dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia,” kata Prabowo. 

    Prabowo juga memberikan apresiasi atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan penuh Indonesia di BRICS, serta kesepakatan kerja sama dalam kerangka Eurasian Free Trade Area (EAEU).

    “Saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Putin dan pemerintah Rusia atas dukungan terhadap keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS. Saya juga sangat gembira atas kesepakatan kerja sama kita di Eurasian Free Trade Area,” ujarnya. 

    Dalam isu global, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Rusia memiliki banyak kesamaan pandangan, terutama dalam menjunjung prinsip kedaulatan negara, penyelesaian damai konflik, serta kolaborasi internasional.

    “Kami menghormati kedaulatan setiap negara. Kami ingin menyelesaikan semua masalah dengan damai dan selalu mengutamakan kolaborasi daripada konflik,” ujar Prabowo.

    Kepala Negara pun menutup pidatonya dengan harapan bahwa kunjungan ini membawa kemajuan signifikan bagi hubungan RI–Rusia, dan dia menyampaikan rasa terima kasih atas undangan sebagai tamu kehormatan dalam Saint Petersburg International Economic Forum yang akan berlangsung esok hari, Jumat (20/6/2025).

    Menurutnya, kunjungan ini menjadi simbol penting dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia yang aktif membangun kemitraan global berbasis kesetaraan dan saling menguntungkan, serta memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan dan dunia.

    “Saya berharap kunjungan ini membawa kemajuan yang sangat signifikan bagi hubungan kedua negara, dan saya mengucapkan terima kasih karena diundang besok di Saint Petersburg International Economic Forum,” pungkas Prabowo.

  • GIPI Kalkulasi Dampak Konflik Iran-Israel Terhadap Kunjungan Wisatawan ke RI

    GIPI Kalkulasi Dampak Konflik Iran-Israel Terhadap Kunjungan Wisatawan ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) menyebut, konflik yang tengah terjadi antara Iran dan Israel tidak memengaruhi sektor pariwisata Indonesia, khususnya dari pasar wisatawan asal Timur Tengah.

    Ketua Umum Gipi Hariyadi Sukamdani menyampaikan, mayoritas wisatawan dari kawasan Timur Tengah yang berkunjung ke Indonesia berasal dari negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, yang secara geografis tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut.

    “Kalau tamu dari Iran mungkin nggak ada atau kecil banget populasinya. Jadi menurut saya sih nggak ada pengaruh [ke pariwisata Indonesia],” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Kendati begitu, Hariyadi justru melihat adanya potensi penurunan jumlah wisatawan dari kawasan Eropa ke Indonesia. Mengingat, sebagian besar penerbangan dari Eropa ke Indonesia melakukan transit di wilayah Timur Tengah, seperti Dubai, Doha, atau Abu Dhabi.

    Adapun, sejumlah bandara di kawasan Timur Tengah, termasuk Bandara Internasional Dubai, dilaporkan mengalami gangguan operasional imbas memanasnya ketegangan di kawasan tersebut. Kondisi ini telah menyebabkan sejumlah maskapai terpaksa mengubah jadwal, termasuk pembatalan, pengalihan rute, dan penundaan penerbangan. 

    “Yang long haul dari Eropa mungkin pada takut, karena mereka transit di kawasan itu. Tapi kalau dari Timur Tengah-nya sendiri, harusnya nggak ada pengaruh,” ujarnya. 

    Long haul flight merupakan penerbangan jarak jauh yang memakan waktu lebih dari 6 jam.

    Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Hariyadi mengharapkan agar pemerintah Indonesia tidak membuat kebijakan yang memberatkan sektor usaha, termasuk pariwisata. 

    Dia menyebut, sektor usaha selama ini telah terbebani sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti kenaikan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah daerah (pemda) serta tarif air bersih dari PDAM.

    Hariyadi menilai, seharusnya pemerintah justru memberikan relaksasi atau insentif, alih-alih menambah tekanan bagi pelaku usaha. “Saat ekonomi global sedang berkontraksi, bukan waktunya membuat regulasi yang bikin dunia usaha tambah susah,” pungkasnya.

  • Peringatan KKP soal Sistem Kabel Laut, Ini Respons Moratelindo

    Peringatan KKP soal Sistem Kabel Laut, Ini Respons Moratelindo

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) kini tengah fokus menyusun laporan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). 

    Langkah ini diambil setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melayangkan Surat Peringatan (SP) pertama kepada sejumlah pemegang izin lokasi perairan yang belum atau terlambat menyampaikan laporan tahunan terkait sistem komunikasi kabel laut (SKKL).

    CEO Moratelindo, Jimmy Kadir, menegaskan bahwa penyusunan laporan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) merupakan kewajiban yang tak bisa diabaikan oleh pemegang izin lokasi perairan. 

    “Kami sedang dalam penyusunan laporan PKKPRL, ini menjadi kewajiban bagi pemegang izin lokasi perairan yang tidak bisa diabaikan,” kata Jimmy kepada Bisnis, Rabu (19/6/2025).

    Jimmy menambahkan, Moratelindo mendapat waktu 30 hari untuk menyelesaikan laporan PKKPRL tersebut. Secara fundamental, ia mengklaim kinerja perusahaan sangat baik sepanjang 2024. 

    Hal ini didukung oleh pengembangan infrastruktur jaringan kabel serat optik (FO) yang strategis dan andal, termasuk SKKL yang berperan penting dalam konektivitas nasional dan internasional.

    Saat ini, Moratelindo tengah mengembangkan proyek SKKL rute Bali–Lombok (Mandalika) untuk meningkatkan konektivitas di kawasan timur Indonesia. Selain itu, ada juga proyek SKKL Batam–Singapura (Rising 8) yang akan menghadirkan kapasitas bandwidth internasional hingga 20 terabit per detik (Tbps).

    Chief Strategic Business Officer Moratelindo, Resi Y. Bramani, menargetkan proyek Rising 8 siap beroperasi pada 2025. 

    “Target kami pada 2025 ini proyek SKKL Rising 8 sudah bisa RFS [Ready For Service], serta pembangunan Data Center [sekaligus CLS] kami di Batam untuk penambahan ataupun upgrade perangkat backbone guna meningkatkan kapasitas bandwidth,” ujar Resi.

    Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, mengungkapkan KKP telah mengirimkan SP pertama kepada 27 perusahaan yang belum atau terlambat menyerahkan laporan tahunan KKPRL. 

    Peringatan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, yang mewajibkan pelaporan tahunan tidak melewati tanggal terbit dokumen KKPRL.

    “Surat sudah dikirim. Batas SP1 terhitung 30 hari sejak diterima,” jelas Doni.

    Doni juga menambahkan bahwa beberapa perusahaan telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan KKP setelah daftar perusahaan yang terlambat diumumkan ke publik, namun ia belum dapat merinci nama-nama perusahaan tersebut.

    Sesuai Permen KP No. 31/2021, pemegang dokumen KKPRL yang terlambat atau tidak menyerahkan laporan tahunan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5 juta per hari. 

    Adapun dari 50 KKPRL yang diterbitkan untuk kegiatan penggelaran SKKL, 27 di antaranya tercatat belum atau terlambat menyampaikan laporan tahunan. Selain Moratelindo, daftar ini juga mencakup PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan PT XL Axiata Tbk.

  • Diskon PPN Tiket Pesawat Disambut Positif, Tapi Industri Masih Terbang Rendah

    Diskon PPN Tiket Pesawat Disambut Positif, Tapi Industri Masih Terbang Rendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia National Air Carriers Association atau INACA menyambut positif kebijakan terbaru pemerintah yang memberikan diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tiket pesawat domestik. 

    Namun, sejumlah tantangan struktural masih menjadi pekerjaan rumah untuk mengembalikan gairah industri penerbangan nasional pasca pandemi.

    Sekjen INACA Bayu Sutanto menilai kebijakan ini masih dapat diterima oleh pelaku usaha selama tidak menurunkan Tarif Batas Atas (TBA) yang berlaku sejak 2019. 

    Skema diskon PPN ini disebutnya mirip dengan yang diterapkan saat Nataru 2024/2025 dan Lebaran 2025 kemarin, meski kali ini tanpa diskon Passenger Service Charge (PSC) bandara.

    Meski demikian, Bayu menyebut perlu waktu untuk melakukan penyesuaian sistem agar prosedur diskon PPN dapat berjalan mulus. Ia menilai, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan sisi permintaan di tengah kecenderungan daya beli masyarakat yang menurun. 

    Namun, ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan insentif ini masih harus dilihat dari dampaknya dalam beberapa waktu ke depan terhadap pertumbuhan industri.

    “Kami masih melihat nanti seberapa besar dampaknya bagi pertumbuhan industri. Tapi dari tujuannya adalah untuk meningkatkan sisi permintaan dengan adanya kecenderungan daya beli yang menurun,” katanya kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa struktur biaya operasional maskapai yang terus meningkat tidak lagi terakomodasi oleh TBA yang berlaku sejak 2019. 

    Dia melihat perlunya urgensi dari pemerintah agar segera merevisi kebijakan TBA agar lebih mencerminkan realitas biaya operasi dan perawatan yang kini jauh lebih tinggi.

    Selain soal tarif, pelaku usaha juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan fiskal yang lebih mendukung.

    “Untuk sisi efisiensi biaya, perlu kebijakan duty free regulation untuk importasi suku cadang yang 100% masih diimpor sesuai dengan Trade on Civil Aircraft Agreement yang diatur melalui Tokyo Round WTO,” imbuhnya.

    Selebihnya, dia juga berharap ada pembebasan PPN untuk bahan bakar dan tiket penerbangan domestik,sebagaimana yang berlaku untuk penerbangan internasional.

    Bayu juga menyoroti kapasitas armada industri penerbangan nasional yang mencerminkan masih belum pulih sepenuhnya. Adapun dari sekitar 700 pesawat sebelum pandemi, saat ini hanya sekitar 350 pesawat yang laik operasi. 

    Hal ini mencerminkan bahwa pendapatan industri belum cukup untuk menghidupkan kembali armada yang menganggur.

    Selain itu, rendahnya tingkat pengembalian investasi dan ketidakpastian rasio pendapatan terhadap biaya usaha juga membuat investor baru belum tertarik masuk ke industri ini.

  • PHRI Mengapresiasi Mendagri Tito Izinkan Pemda Gelar Agenda di Hotel

    PHRI Mengapresiasi Mendagri Tito Izinkan Pemda Gelar Agenda di Hotel

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah daerah (pemda) telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggelar kegiatan di hotel dan restoran. 

    Hal ini lantas menjadi angin segar bagi industri perhotelan yang sebelumnya sempat terpukul dengan adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan, industri perhotelan dan restoan menyambut baik kebijakan ini. 

    Mengingat selama ini, baik pemerintah pusat maupun daerah, memiliki kebutuhan untuk mengadakan rapat atau kegiatan lain di hotel dan restoran.

    “Kita menyambut positif sekali ya,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Hariyadi mengakui, sejak awal tahun industri ini cukup terpukul dengan adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah, yang telah diberlakukan sejak awal 2025. 

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. 

    Secara spesifik, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga menghemat belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. 

    Sementara itu kepada kepala daerah, Prabowo meminta untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan meminta perjalanan dinas dipotong hingga 50%.

    Dengan adanya izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dia mengharapkan kegiatan pemerintah, termasuk dari kementerian/lembaga dapat kembali berjalan meski dengan anggaran yang terbatas.

    Kendati mendapat angin segar, Hariyadi menyebut bahwa kebijakan ini tidak cukup membantu mengerek tingkat okupansi dan pendapatan hotel maupun restoran, yang sebelumnya terdampak kebijakan hemat anggaran pemerintah.

    Sebelum adanya kebijakan hemat anggaran, sektor pemerintah menyumbang sekitar 40% dari total pasar hotel. Dengan adanya pemangkasan anggaran untuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas hingga 50%, berarti kontribusi pemerintah tinggal 20%.

    “Jadi misalnya tahun lalu kisarannya kira-kira 54% sekian okupansinya, itu kurangin 20% jadi kira-kira sekitar 34% [tingkat okupansinya],” jelas Hariyadi. 

    Adapun, PHRI melihat pertumbuhan industri hospitality di semester II/2025 lebih baik dari semester sebelumnya. Mengingat di semester I/2025 kegiatan pemerintah di industri ini nyaris tidak ada.

    Namun secara tahunan, pertumbuhan industri untuk tahun ini diperkirakan negatif. “Kalau bandingin semester I [2025] tumbuh ya karena semester berikutnya harus spending. Jadi kalau bandingin sama tahun lalu, tetap negatif [pertumbuhannya],” pungkasnya.

    Mendagri Tito Karnavian sebelumnya telah mengizinkan pemda melaksanakan rapat di hotel dan restoran. Tito mengaku mendapat arahan langsung dari Kepala Negara untuk menghidupkan industri hospitality di Tanah Air. 

    Dia meyakini, efisiensi anggaran yang dilakukan pemda tidak terlalu mengguncang fiskal masing-masing daerah sehingga Tito mengizinkan pemda untuk melaksanakan kegiatan di hotel atau restoran.

    “Saya sampaikan tetap kita menghidupkan sektor-sektor yang memiliki rantai suplai, kemudian punya tenaga kerja seperti hospitality, restoran, hotel, saya perbolehkan asal tidak berlebihan,” kata Tito dalam keterangannya, Kamis (19/6/2025).

    Tito menuturkan, mayoritas industri hospitality di Indonesia sangat bergantung pada kegiatan pemerintah. Di sisi lain, industri ini juga menyerap tenaga kerja dan memiliki rantai pasok yang mendukung usaha lain seperti logistik dan hiburan.

    Untuk itu, dia melihat sektor ini perlu didukung agar terus hidup, salah satunya dengan mengizinkan pemda untuk menggelar kegiatan di hotel maupun restoran.

    “Buatlah kegiatan untuk membangkitkan mereka, jangan sampai terjadi PHK (pemutusan hubungan kerja), jangan sampai mereka kemudian rantai pasok hilang, dan lain-lain,” tuturnya.

  • India Selangkah Menuju Rumah Produksi Falcon 2000

    India Selangkah Menuju Rumah Produksi Falcon 2000

    Bisnis.com, JAKARTA – Pabrikan pesawat asal Prancis, Dassault Aviation SA mencapai kesepakatan dengan perusahaan asal India, Reliance Infrastructure Ltd., untuk menjadikan Kota Nagpur sebagai basis produksi pesawat jet kelas bisnis Falcon 2000 LXS bagi pasar global.

    Kesepakatan tersebut diumumkan pada Rabu (18/6/2025) di sela-sela ajang Paris Air Show. Ini adalah kali pertama Dassault Aviation akan memproduksi jet Falcon 2000 di luar Prancis. Hal tersebut bakal memosisikan India sebagai pusat penerbangan global yang strategis.

    Kesepakatan yang diumumkan oleh anak usaha patungan keduanya yakni Dassault Reliance Aerospace Limited (DRAL) menjadi momen epik bagi India lantaran bergabung dengan negara-negara yang memproduksi jet bisnis generasi terkini setelah Amerika Serikat, Prancis, Kanada, dan Brasil.

    DRAL akan menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellece (CoE) untuk seri Falcon, termasuk program Falcon 6X dan Falcon 8X yang pertama di luar Prancis.

    Chairman dan CEO Dassault Aviation Eric Trappier mengatakan bahwa perjanjian baru ini akan memungkinkan pembentukan jalur perakitan akhir untuk Falcon 2000.

    “Ini menggambarkan niat kuat kami untuk memenuhi komitmen ‘Buatan India’ kami, dan berkontribusi pada pengakuan India sebagai mitra utama dalam rantai pasokan kedirgantaraan global,” katanya dalam keterangan resminya, Rabu (18/6/2025).

    Dia menjelaskan bahwa hal ini menandai peningkatan DRAL, sejalan dengan visi strategis yang dibagikan dengan Reliance, yang mengarah pada pembentukannya pada 2017. “Ini merupakan bukti keyakinan kami yang teguh pada masa depan kami di India dan melayani India.”

    Sementara itu, Founder Chairman Reliance Group Anil D. Ambani mengungkapkan bahwa kolaborasi tersebut mencerminkan komitmennya terhadap visi Perdana Menteri Shri Narendra Modi tentang ‘Atmanirbhar Bharat (India yang Mandiri)’ dan ‘Buat di India untuk Dunia’.

    “Kemitraan kami dengan Dassault Aviation untuk memproduksi Falcon Business Jets di India merupakan momen yang menentukan bagi negara, industri penerbangan, dan Reliance Group. Ini akan membantu memosisikan India sebagai kekuatan utama dalam rantai nilai kedirgantaraan global,” katanya.

    Dalam keterangan resminya, Dassault Aviation mengungkapkan bahwa pengalihan operasi perakitan badan pesawat dan sayap secara penuh yang dipadukan dengan peningkatan fasilitas utama, akan membuka jalan bagi penerbangan perdana Falcon 2000 ‘Buatan India’ dari fasilitas DRAL di Mihan, Kota Nagpur yang berada di Negara Bagian Maharashtra bagian Barat, India pada 2028.

    Dassault Aviation meyakini bahwa kemitraan ini merupakan langkah penting dalam memajukan kemampuan manufaktur kedirgantaraan India, sekaligus berintegrasi secara strategis ke dalam rantai pasokan penerbangan global.

    Adapun, kemitraan ini akan menjadi sejarah bahwa untuk pertama kalinya Dassault Aviation akan memproduksi jet Falcon 2000 di luar Prancis. Dassault juga akan mentransfer perakitan bagian depan Falcon 8X dan Falcon 6X, selain sayap dan perakitan badan pesawat Falcon 2000 secara lengkap ke DRAL.

    Perusahaan meyakini bahwa prakarsa penting ini akan menjadikan India sebagai pusat strategis untuk pembuatan jet bisnis kelas atas, yang menggarisbawahi makin menonjolnya negara ini dalam ekosistem kedirgantaraan global. Lini perakitan akhir yang baru akan memenuhi permintaan yang meningkat di India dan pasar internasional lainnya.

    Bisnis.com mencatat bahwa DRAL didirikan pada 2017. Operasionalnya dimulai dengan pendirian fasilitas manufaktur canggih di Mihan, Nagpur, pada akhir tahun tersebut. Sejak mengirimkan bagian depan Falcon 2000 pertamanya pada 2019, DRAL telah merakit lebih dari 100 subbagian utama untuk Falcon 2000, yang menggarisbawahi kemampuan manufaktur presisi kelas dunia dan memainkan peran integral dalam program produksi global Falcon.

  • Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Tak Hadir ke KPK karena Pilih Dinas Luar Negeri

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Tak Hadir ke KPK karena Pilih Dinas Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) buka suara usai salah satu anggota Dewan Gubernur, Filianingsih Hendarta dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Filianingsih awalnya dipanggil untuk hadir memberikan keterangan kepada penyidik KPK hari ini, Kamis (19/6/2025). Namun, dia diketahui tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, Filianingsih tidak hadir lantaran sedang menjalani agenda dinas. 

    “Dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan pada kesempatan ini belum dapat hadir karena ada agenda kedinasan yang sudah terjadwalkan dan tidak dapat dibatalkan. Hal ini telah kami sampaikan melalui surat kepada KPK,” ujar Ramdan melalui keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Kamis (19/6/2025), malam. 

    Ramdan lalu menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik. 

    Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. 

    “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan. 

    Adapun Filianingsih tidak dipanggil sendirian hari ini. Penyidik turut memanggil Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit, dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Penyidik juga memanggil Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi XI DPR 2019-2024 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

    Pada keterangan terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa ketiga saksi yang dipanggil hari ini yaitu Filianingsih, Dolfie serta Ecky sedang melakukan kegiatan di luar negeri. 

    “Saksi berhalangan hadir karena kegiatan di luar negeri,” terang Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/6/2025). 

    Terkait dengan pemanggilan Filianingsih, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa tim penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan terhadapnya beberapa waktu lalu. 

    Dia berharap Filianingsih, yang merupakan salah satu Deputi Gubernur BI, hadir pada pemeriksaan yang sudah dijadwalkan.  

    “Permintaan keterangan untuk besok,” ujar Setyo kepada Bisnis, Rabu (18/6/2025). 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR telah diusut KPK di tahap penyidikan sejak sekitar akhir 2024. Pada Desember 2024, penyidik menggeledah kantor BI dan OJK di Jakarta. 

    Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks perkantoran BI, adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Selain kantor BI dan OJK, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

  • Pramono Anung dan Cak Imin Ngaku Punya Hubungan yang Selalu Akrab

    Pramono Anung dan Cak Imin Ngaku Punya Hubungan yang Selalu Akrab

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Gubernur Jakarta Pramono Anung menunjukkan keakraban saat menghadiri pembukaan Jakarta Fair atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2025.

    Keduanya tampak duduk berdampingan dan sesekali mengobrol dalam gelaran tersebut. Ketika ditanya soal kedekatan tersebut, Pramono menjawab singkat namun tegas.

    “Selalu akrab,” ujar mantan Sekretaris Kabinet itu sambil tersenyum, Kamis (19/6/2025).

    Adapun, pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Cak Imin. Ketua Umum PKB ini menyampaikan harapannya agar Jakarta Fair dapat menjadi titik temu berwawasan internasional dengan lokal dan UMKM. 

    “Kita ingin Jakarta Fair terus berbenah menjadi sarana yang efektif buat sinergi pemerintah pelaku bisnis dan dunia usaha,” tutur dia.

    Sementara itu, Pramono berharap penyelenggaraan Jakarta Fair tahun ini dapat menyaingi pencapaian tahun lalu yang mencatat transaksi hingga Rp7,5 triliun dan dihadiri 6,3 juta pengunjung.

    “Saya berharap bahwa Jakarta Fair hari ini tidak kalah dengan Jakarta Fair yang berlangsung 2024,” ucap Pramono.

    Meski durasi penyelenggaraan lebih pendek, Pramono tetap optimistis bahwa capaian transaksi maupun jumlah pengunjung dapat melampaui tahun sebelumnya.

  • Prabowo: Waktu Indonesia Miskin, Uni Soviet yang membantu Kami

    Prabowo: Waktu Indonesia Miskin, Uni Soviet yang membantu Kami

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kedekatan historis dan komitmen kuat Indonesia untuk terus mempererat kerja sama strategis dengan Rusia dalam pidatonya di hadapan Presiden Vladimir Putin dan jajaran pejabat tinggi Federasi Rusia.

    Pidato ini, kata Prabowo, disampaikan dalam kunjungan kenegaraan resmi yang berlangsung di kota bersejarah Saint Petersburg, bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Rusia.

    Hal ini dia sampaikan saat memberikan keterangan resmi usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg, Kamis (19/6/2025).

    “Saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya setinggi-tingginya atas undangan ini dan penerimaan yang begitu baik kepada saya dan rombongan. Saya sangat gembira bisa berkunjung ke kota yang penuh kepahlawanan ini,” ujar Prabowo di awal sambutannya.

    Presiden Ke-8 RI itu menyebut bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan negara pertama sejak dia menjabat sebagai Presiden RI.

    Dia juga mengenang bahwa bahkan sebelum dilantik, ia sudah mendapat sambutan hangat dari Presiden Putin pada pertemuan di Moskow pada Juli 2024.

    Lebih jauh, Prabowo menggarisbawahi kontribusi Uni Soviet—yang kini Rusia—dalam pembangunan Indonesia sejak masa awal kemerdekaan.

    Kepala Negara menyebut banyak infrastruktur penting di Indonesia, seperti jembatan, kereta api, dan pabrik besar, yang dibangun dengan dukungan Rusia tanpa menuntut pembayaran cepat.

    “Waktu Indonesia masih sangat miskin, Uni Soviet sudah sangat membantu kami. Sampai hari ini, rakyat Indonesia tidak melupakan bantuan tersebut,” tegas Prabowo.

  • Prabowo dan Putin Sepakati Kesepakatan Strategis Rusia-Indonesia, Termasuk Dana Investasi Rp35 Triliun

    Prabowo dan Putin Sepakati Kesepakatan Strategis Rusia-Indonesia, Termasuk Dana Investasi Rp35 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyaksikan penandatanganan serangkaian perjanjian kerja sama strategis antara kedua negara di Saint Petersburg, Kamis (19/6/2025).

    Kegiatan ini berlangsung dalam rangka kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Rusia, yang bertepatan dengan pelaksanaan St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025.

    Sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian penting ditandatangani, antara lain mulai dari perjanjian kerja sama di bidang pendidikan tinggi, MoU kerja sama di sektor perhubungan, dan MoU kerja sama teknologi informasi, komunikasi, dan media massa.

    Tak hanya itu, kedua kepala negara juga menyaksikan perjanjian pendirian platform investasi Rusia–Indonesia dengan nilai investasi awal sebesar 2 miliar Euro atau sekitar Rp35 triliun

    Platform investasi bersama ini digadang-gadang akan menjadi instrumen strategis dalam memperkuat aliran investasi bilateral di berbagai sektor prioritas, termasuk infrastruktur, energi, teknologi, dan manufaktur.

    Presiden Putin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo dalam forum dan kunjungan resmi ke Rusia.

    “Kami senang menerima kunjungan Bapak Presiden di Rusia. Kunjungan ini bersifat resmi dan bertepatan dengan forum ekonomi internasional di St. Petersburg,” ujar Putin dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (19/6/2025).

    Putin juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo bukanlah sosok asing di Rusia, mengingat kunjungan-kunjungan sebelumnya saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dia merujuk pada pertemuan mereka di Moskow pada Juli tahun lalu, tak lama setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden RI.

    Lebih jauh, Presiden Putin menegaskan pentingnya posisi Indonesia dalam politik luar negeri Rusia.

    “Saya ingin menggarisbawahi, Indonesia adalah mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Hubungan bilateral antara kedua negara berkembang berdasarkan prinsip kepercayaan dan persahabatan,” ucapnya.

    Tahun ini, kata Putin, Indonesia dan Rusia merayakan 75 tahun hubungan diplomatik, sebuah tonggak sejarah yang menjadi latar penting dari berbagai langkah kerja sama konkret yang saat ini dikembangkan kedua negara.

    Penandatanganan sejumlah kesepakatan ini mencerminkan arah baru dalam hubungan strategis Indonesia–Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan fokus pada kerja sama konkret yang mencakup ekonomi, pendidikan, teknologi, dan pembangunan bersama.

    “Negara kami memfasilitasi proses pembangunan kenegaraan dan mendukung penguatan posisi Indonesia yang muda di arena internasional,” pungkas Putin.