Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Prabowo Resmi Cabut Perpres Satgas Saber Pungli, Dinilai Sudah Tidak Efektif

    Prabowo Resmi Cabut Perpres Satgas Saber Pungli, Dinilai Sudah Tidak Efektif

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

    Dikutip melalui dokumen yang diterima Bisnis, pencabutan ini ditetapkan melalui Perpres Nomor 49 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 6 Mei 2025.

    Langkah ini diambil karena keberadaan Satgas Saber Pungli dinilai sudah tidak lagi efektif dalam menjalankan fungsinya. Dalam konsiderans Perpres disebutkan bahwa pembubaran Satgas diperlukan guna mendukung efektivitas penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien.

    “Bahwa keberadaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sudah tidak efektif sehingga perlu membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar,” demikian tertulis dalam bagian pertimbangan Perpres 49/2025.

    Dengan pencabutan ini, maka seluruh ketentuan dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku.

    Ketentuan tersebut sebelumnya menjadi dasar hukum pembentukan dan operasional Satgas Saber Pungli, yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari upaya pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan pemerintahan.

    Perpres Nomor 49 Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 6 Mei 2025. Pengundangan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 75.

    Ke depan, pengawasan dan pemberantasan praktik pungli akan dialihkan atau disesuaikan dengan kebijakan baru yang lebih terintegrasi di bawah sistem pengawasan internal kementerian/lembaga serta aparat penegak hukum yang berwenang.

    Meski begitu, pemerintah belum menyampaikan apakah akan dibentuk lembaga pengganti atau reformulasi mekanisme pengawasan yang baru pasca pembubaran Satgas ini.

  • Indosat (ISAT) Gandeng Transsion Perluas Layanan dengan Tambahan 10.000 Gerai

    Indosat (ISAT) Gandeng Transsion Perluas Layanan dengan Tambahan 10.000 Gerai

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) dan Transsion Holdings menandatangani nota kesepahaman strategis untuk mempercepat inklusi digital di Indonesia. Ke depan, Indosat akan memperluas jangkauan layanan dengan memanfaatkan lebih dari 10.000 gerai ritel Transsion di Indonesia.

    Chief Marketing Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Vivek Mehendiratta, mengatakan gerai-gerai tersebut bukan hanya akan menjadi titik distribusi kartu SIM Indosat, tetapi juga berfungsi sebagai pusat akses ke berbagai layanan digital.

    Selain itu, sambungnya, seluruh perangkat Transsion akan dilengkapi dengan aplikasi myIM3 dan bima+ secara pre-install, sehingga pengguna dapat langsung mengelola paket data, mengakses konten, dan tetap terhubung sejak awal penggunaan.

    Untuk meningkatkan keterjangkauan, kemitraan ini juga menghadirkan skema cicilan 0% bagi konsumen, sehingga kepemilikan smartphone dan akses konektivitas digital dapat diakses lebih luas. Paket bundling ini juga menawarkan opsi eSIM, memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivasi layanan dengan mudah dan fleksibel.

    “Dengan menggabungkan jangkauan distribusi Transsion dan keandalan jaringan Indosat, kami menciptakan peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital,” kata Vivek dalam siaran pers, Rabu (18/6/2025).

    Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5% pada 2024. Namun, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, di mana penetrasi internet di wilayah rural baru mencapai 30,5%.

    Vivek mengharapkan kemitraan ini dapat memperluas jangkauan akses digital dan menghadirkan konektivitas yang andal dan berkualitas ke daerah-daerah yang belum sepenuhnya terlayani.

    Menurut Wakil Presiden Transsion Holdings Benjamin Jiang, dengan menggabungkan pengaruh kuat IOH sebagai brand lokal dan keunggulan inovasi teknologi serta layanan dari Transsion, perusahaan berkomitmen terus menghadirkan perangkat digital bernilai tinggi.

    “Dan pengalaman digital yang relevan bagi konsumen Indonesia, sekaligus mempercepat evolusi digital nasional,” ujarnya.

    Setelah fase peluncuran awal solusi bundling perangkat dan layanan konektivitas, kedua perusahaan juga berencana untuk menjajaki berbagai inovasi kolaboratif tingkat lanjut.

    Inisiatif tersebut dapat mencakup pengembangan perangkat co-branded, perluasan integrasi aplikasi, serta layanan digital lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna di setiap wilayah.

     

  • Pengusaha Unggas Minta Diguyur Bansos Rp3 Triliun, Bapanas Bilang Begini

    Pengusaha Unggas Minta Diguyur Bansos Rp3 Triliun, Bapanas Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) angkat bicara terkait dengan permintaan pengusaha unggas yang meminta agar pemerintah mengguyur bansos pangan daging ayam senilai Rp3 triliun untuk para peternak ayam hidup seiring dengan harganya yang semakin menjauhi harga acuan pembelian (HAP).

    Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa, menyatakan saat ini pemerintah belum memberikan bantuan sosial (bansos) pangan daging ayam kepada peternak ayam hidup (livebird).

    Dia menuturkan pemerintah telah memutuskan untuk mengguyur bansos pangan beras, sedangkan bansos pangan daging ayam belum dilakukan.

    “Terkait dengan bansos, bansos sebenarnya arahnya ke bantuan pangan beras yang lebih spesifik, sementara untuk bansos terkait dengan daging ayam [itu] belum,” kata Ketut dalam konferensi di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Namun, Ketut menjelaskan program makan bergizi gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional (BGN) nantinya akan menyerap daging ayam dan telur, termasuk langsung di tingkat peternak. Adapun, saat ini BGN tengah bersiap menyerap telur dan daging ayam untuk kebutuhan MBG.

    “Kami harapkan juga apa yang di program BGN juga akan nyambung, bisa menarik serapan ayam terkait dengan karkas,” ujarnya.

    Dia berharap program MBG bisa langsung menyerap hasil ternak seperti telur dan daging ayam dari peternak untuk memotong jalur distribusi melalui koperasi.

    “Tatkala peternak bisa membangun koperasi, koperasinya bisa langsung ke MBG, ini akan jauh memotong, sehingga harga di peternak bisa lebih bagus, kemudian harga di MBG juga bisa lebih bagus,” ungkapnya.

    Adapun saat ini, kata Ketut, BGN tengah menghitung volume telur dan daging ayam yang dibutuhkan untuk kebutuhan MBG. “Ini akan dihitung oleh MBG nantinya, karena ini sudah berproses, belum banyak,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas Indonesia (GPPU) Ahmad Dawami mengatakan bahwa saat ini stok ayam di rumah potong ayam sudah menumpuk lantaran daya beli masyarakat yang merosot.

    Untuk itu, Dawami meminta agar pemerintah melalui Kementan segera mengguyur bansos pangan daging ayam hingga Rp3 triliun untuk membeli daging ayam di rumah potong.

    “Yang jangka pendek supaya segera dicairkan bantuan sosial, dana paling butuh Rp2–3 triliun sudah cukup untuk membeli ayam-ayam yang sudah dipotong di rumah potong ayam yang sekarang stoknya lagi menumpuk,” kata Dawami saat dihubungi Bisnis, Rabu (18/6/2025).

    Menurut Dawami, dengan guyuran bansos, rumah potong harus membeli ayam dari peternak dengan harga yang sudah dikonversikan menjadi ayam hidup.

    “Bagi rumah potong-rumah potong ayam yang dibeli oleh pemerintah itu, dia wajib membeli ayam-ayam dari peternak dengan harga yang dikonversikan menjadi ayam hidup. Itu paling cepat dalam waktu pendek,” ujarnya.

    Untuk itu, menurutnya, penyaluran bansos pangan daging ayam perlu segera dilakukan, mengingat saat ini kondisi para peternak yang semakin tertekan imbas penurunan daya beli.

    Di samping itu, Dawami meminta agar pemerintah segera mengontrol produksi ayam agar sesuai dengan permintaan pasar.

    “Jangka panjangnya bagaimana mengatur produksi anak ayam secara nasional itu tidak melebih dari perkiraan demand atau permintaan,” pungkasnya.

  • Menlu Naikkan Status Siaga WNI di Iran, Siapkan Evakuasi Lewat Jalur Darat

    Menlu Naikkan Status Siaga WNI di Iran, Siapkan Evakuasi Lewat Jalur Darat

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah meningkatkan status siaga bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran menyusul eskalasi serangan yang dilakukan Israel dalam beberapa hari terakhir.

    Menteri Luar Negeri Sugiono menuturkan bahwa langkah ini perlu diambil setelah Kementerian Luar Negeri memantau situasi yang dinilai semakin tidak kondusif, khususnya di Teheran.

    “Hingga saat ini, ada kurang lebih 380 WNI yang berada di Iran, termasuk di Teheran. Berdasarkan perkembangan dalam dua hari terakhir, di mana intensitas serangan Israel meningkat, tidak hanya ke target militer tetapi juga sipil, saya memutuskan untuk meningkatkan status siaga di Kedutaan Besar RI di Teheran dari Siaga 2 menjadi Siaga 1,” ujar Sugiono kepada wartawan dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (19/6/2025).

    Sugiono menyatakan bahwa sejak dua hari lalu, dia telah menginstruksikan jajarannya di Kementerian Luar Negeri serta Kedutaan Besar RI di Teheran untuk menyusun rencana kontingensi dan kemungkinan evakuasi bagi para WNI.

    “Langkah-langkah evakuasi sedang kami siapkan. Kami juga telah menjalin komunikasi dengan negara-negara tetangga Iran agar saat evakuasi nanti, WNI kita mendapat kemudahan akses untuk melintasi perbatasan,” ungkapnya.

    Mengingat kondisi wilayah udara Iran yang berbahaya dan tidak memungkinkan bagi penerbangan sipil, Sugiono menegaskan bahwa evakuasi hanya dapat dilakukan melalui jalur darat.

    “Pesawat tidak bisa masuk. Satu-satunya jalur adalah jalur darat,” tegasnya.

    Evakuasi akan dimulai sejak malam ini, dan seluruh WNI diminta untuk terus menjalin komunikasi erat dengan KBRI agar dapat segera dikomando bila situasi mengharuskan evakuasi mendadak.

    Lebih lanjut, Menlu Sugiono juga menyampaikan bahwa pada 21 Juni mendatang para Menteri Luar Negeri dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan menggelar konferensi darurat di Istanbul, Turki, untuk membahas krisis yang tengah berkembang di kawasan Timur Tengah.

    Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmennya untuk melindungi seluruh warga negaranya di luar negeri, terutama di wilayah konflik.

  • Sri Mulyani Tak Setuju Saran Ekonom AS soal Tarif Pajak, Begini Alasannya

    Sri Mulyani Tak Setuju Saran Ekonom AS soal Tarif Pajak, Begini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi saran ekonom AS Arthur Luffer terkait pajak datar, tarif rendah, serta cakupan luas untuk meningkatkan penerimaan. 

    Sri Mulyani menuturkan bahwa sejatinya Indonesia memiliki lima lapisan penghasilan dengan tarif mulai dari 5% hingga 35% sehingga jumlah pembayaran pajak akan berbeda untuk setiap orangnya tergantung besaran upah yang diterima. 

    “Saya tanya sama audience di sini, kalau yang sangat kaya dengan yang pendapatannya hanya di UMR, bayar pajaknya sama, setuju enggak? Saya hampir yakin semua bilang enggak setuju, tetapi yang beliau [Luffer] sampaikan tadi begitu,” ujarnya di Hotel Borobudur, Rabu (18/6/2025). 

    Dirinya menekankan bahwa adanya lapisan penghasilan tersebut merupakan bentuk amanat asas keadilan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

    Sebagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat fiskal untuk memperbaiki distribusi dan menciptakan keadilan melalui perbedaan tarif pajak, belanja pun demikian. 

    Bendahara Negara tersebut memandang bahwa belanja yang dikeluarkan untuk setiap warga negara tidak sama karena UUD 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 

    Alhasil, APBN sebagai countercyclical dan pemberian insentif bekerja dalam memberikan bantuan yang berbeda untuk setiap kelas di masyarakat sehingga kelas bawah dapat bersaing dengan kelas menengah maupun atas. 

    “Enggak mungkin anak-anak yang bayinya tidak kena imunisasi atau yang gizinya kurang bersaing secara sempurna dan adil dengan mereka yang bayinya gizinya baik. Di situlah fiscal tools muncul,” lanjut Sri Mulyani. 

    Pada kesempatan yang sama, sebelumnya Mantan Penasihat Presiden AS Donald Trump sekaligus ekonom Amerika Arthur Luffer menyarankan pemerintah dapat menurunkan tarif pajak untuk mendapatkan penerimaan yang lebih tinggi. 

    Secara prinsip, Luffer memperkenalkan teorinya—Luffer Curve—yakni meningkatkan penerimaan dengan kebijakan low rate, broad based, flat tax atau tarif rendah, cakupan luas, dan rata alias sama untuk seluruh kelas masyarakat. 

    Luffer memandang dengan pajak datar dan tarif rendah serta cakupan luas yang tidak mendiskriminasi satu kelompok atau melawan satu kelompok menjadikannya netral. 

    “Pajak itu ada secara eksklusif untuk mengumpulkan pendapatan, untuk membiayai program pemerintah yang perlu dibiayai. Anda perlu melakukannya,” ujarnya. 

  • KKP Layangkan Peringatan ke Telkom-XL Cs soal Sistem Kabel Laut

    KKP Layangkan Peringatan ke Telkom-XL Cs soal Sistem Kabel Laut

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melayangkan Surat Peringatan (SP) pertama kepada 27 pemegang dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari segmentasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang belum atau terlambat menyampaikan laporan tahunan. 

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto Darwin menyampaikan, SP1 telah dikirim dengan batas waktu terhitung 30 hari sejak diterima oleh perusahaan.

    “Surat sudah dikirim. Batas SP1 terhitung 30 hari sejak diterima,” kata Doni kepada Bisnis, Kamis (19/6/2025).

    Dari 50 KKPRL untuk kegiatan penggelaran sistem kabel telekomunikasi bawah laut (SKKL) yang diterbitkan, KKP mencatat sebanyak 27 diantaranya belum atau terlambat menyerahkan laporan tahunan.

    Dari daftar perusahaan yang dirilis KKP, terdapat nama PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT XL Axiata Tbk., PT Mora Telematika Indonesia.

    Doni menjelaskan setelah diumumkannya daftar perusahaan segmentasi SKKL yang belum atau terlambat menyampaikan laporan tahunan KKPRL ke publik, sudah ada sejumlah perusahaan yang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan KKP.

    Kendati begitu, Doni enggan untuk mengungkap nama-nama perusahaan tersebut. “Lagi dikompilasi dulu datanya,” ujar Doni.

    Dia juga masih menunggu para pemegang dokumen KKPRL yang belum atau terlambat melapor untuk segera menjalankan kewajibannya. 

    Untuk diketahui, pemegang dokumen KKPRL wajib menyerahkan laporan tahunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang Laut.

    Penyampaian laporan tahunan dilaksanakan setiap tahun. Pelaporan tidak boleh melebihi tanggal diterbitkannya dokumen KKPRL. Misalnya, dokumen KKPRL milik Afiffah terbit pada 24 Juli 2022. Itu artinya, laporan tahunan wajib diserahkan maksimal 23 Juli setiap tahunnya.

    Pemegang dokumen KKPRL akan dikenakan denda sebesar Rp5 juta per hari jika terlambat atau tidak menyerahkan dokumen laporan tahunan KKPRL. Hal ini sesuai Permen KP No. 31/2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan.

  • Ekspor Telur Indonesia ke Amerika Serikat Terkendala Jarak

    Ekspor Telur Indonesia ke Amerika Serikat Terkendala Jarak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap Indonesia telah mengekspor telur hingga daging ayam olahan ke Timur Tengah hingga Singapura. Namun untuk ke Amerika Serikat (AS) pemerintah sedikit kesulitan.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya terus mendorong untuk mengekspor telur dan daging ayam.

    Dalam hal ini, Kementan akan mendorong perusahaan integrator yang siap dan memenuhi sejumlah syarat teknis untuk mengekspor telur dan daging ayam.

    “Kita saat ini sudah mengekspor telur, daging ayam olahan kita ke Timur Tengah, cuma ke Arab Saudi yang belum. Oman, Dubai, UAE, dan sebagainya sudah kita kirim, termasuk Singapura,” kata Agung saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

    Adapun, Agung mengungkap Indonesia juga rutin mengekspor telur ke Singapura hampir setiap pekan.

    Di samping itu, Kementan juga mendorong agar telur daging ayam olahan masuk ke pasar Timor Leste. Agung menuturkan bahwa saat ini pemerintah juga mencoba menjajaki ekspor telur ke AS Serikat (AS) seiring Negeri Paman Sam yang tengah dilanda krisis telur.

    Namun, Agung menjelaskan ekspor telur juga membutuhkan riset agar kualitas telur tidak menurun, mengingat jauhnya perjalanan menuju negara tujuan ekspor.

    “Tetapi kan dengan pengapalan yang cukup lama ini, umur telur kan juga ada batasnya. Sehingga risetnya atau studinya untuk menjaga agar telur bisa sampai ke sana dalam waktu yang cukup lama dan tidak turun kualitasnya, ini butuh waktu,” terangnya.

    Agung menuturkan bahwa saat ini beberapa negara produsen ayam tengah dilanda wabah flu burung yang berdampak pada melonjaknya harga komoditas ini.

    Di sisi lain, Agung menuturkan bahwa saat ini kondisi produksi ayam di Indonesia yang melimpah alias surplus. Meski begitu, persoalan yang tengah dihadapi ada pada pendistribusian agar harga yang diterima konsumen tetap terjangkau.

    “Di Indonesia, alhamdulillah kita tidak terganggu dengan flu burung, produksinya bagus, justru masalahnya sekarang adalah bagaimana mengatur tata niaganya agar kelebihan ini tidak menjadikan masalah, tetapi justru memberikan manfaat harga di tingkat konsumen menjadi jauh lebih terjangkau,” pungkasnya.

  • AS dan Uni Eropa Beda Arah, Negosiasi Tarif Terancam Gagal Total

    AS dan Uni Eropa Beda Arah, Negosiasi Tarif Terancam Gagal Total

    Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa tak kunjung mencapai kesepakatan terkait tarif perdagangan, dengan sejumlah perbedaan mendasar yang berpotensi menggagalkan pembicaraan.

    Melansir CNBC International pada Kamis (19/6/2025), negosiasi antara kedua pihak berjalan lambat sejak kedua pihak menyepakati pemangkasan tarif sementara yang akan berakhir pada 9 Juli 2025. 

    Jika kesepakatan permanen tidak tercapai sebelum tenggat waktu tersebut, maka tarif impor timbal balik sebesar 50% atas barang-barang dari Uni Eropa akan diberlakukan kembali, disertai dengan langkah balasan luas dari blok tersebut.

    “Kami masih berdiskusi, tetapi saya tidak merasa mereka menawarkan kesepakatan yang adil,” ujar Presiden AS Donald Trump pada Selasa (17/6/2025) waktu setempat, menurunkan ekspektasi tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat.

    Adapun nilai hubungan dagang AS–Uni Eropa pada 2024 tercatat mencapai 1,68 triliun euro atau setara US$1,93 triliun.

    Salah satu isu utama yang menghambat progres negosiasi kedua pihak adalah regulasi Uni Eropa terhadap perusahaan teknologi besar (big tech), termasuk aturan ketat soal transparansi, persaingan, dan moderasi konten.

    Alberto Rizzi, peneliti di European Council on Foreign Relations mengatakan pemerintahan Trump secara aktif menggunakan negosiasi dagang untuk menekan Uni Eropa agar melemahkan regulasi digitalnya. 

    Namun, Uni Eropa menilai intervensi terhadap kebijakan domestik dalam mengatur platform digital tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan komitmen mereka dalam memerangi disinformasi dan ujaran kebencian.

    Persoalan Pajak

    Perselisihan juga mencuat soal sistem pajak, khususnya pajak pertambahan nilai (PPN/VAT) yang diterapkan Uni Eropa. Trump menilai PPN sebagai hambatan perdagangan tidak adil bagi perusahaan dan produk AS, meskipun PPN di Eropa diterapkan secara merata pada barang lokal dan impor.

    “Bagi Uni Eropa, pajak adalah isu kedaulatan domestik dan tidak seharusnya dibawa dalam perundingan dagang. Ini adalah garis merah bagi kami,” tegas Rizzi.

    Sementara itu, isu yang lebih luas menurut para analis adalah kurangnya keselarasan visi dan kepercayaan antara Washington dan Brussel.

    “Secara sederhana, masalah utamanya adalah Trump ingin tetap menerapkan tarif terhadap UE, dan UE tidak mau tunduk,” kata Jacob Kirkegaard, peneliti senior Peterson Institute for International Economics.

    Menurut Philip Luck dari CSIS, AS memandang negosiasi sebagai ajang pemberian konsesi sepihak kepada Washington, bukan dialog dagang timbal balik. Sementara itu, UE justru mengusulkan pendekatan nol-tarif dari kedua sisi, yang ditolak Gedung Putih.

    Selain itu, tidak seperti Inggris yang bersedia menerima kuota dan tarif untuk sektor tertentu dalam kesepakatan dengan AS, Uni Eropa tampaknya tidak akan menyetujui ketentuan serupa.

    Meski begitu, beberapa analis membuka peluang akan tercapainya kesepakatan terbatas, seperti pembekuan tarif di sektor-sektor tertentu. Meski demikian, Rizzi menegaskan, hal tersebut tidak berarti kesepakatan menyeluruh sudah dekat.

    Senada, Kirkegaard juga skeptis terkait prospek tercapainya kesepakatan dagang antara kedua pihak. “Kemungkinan besar tidak ada kesepakatan, Uni Eropa melakukan pembalasan, lalu Trump membalas lagi, seperti yang terjadi dengan China,” ujar Kirkegaard.

    Dia menambahkan, kemungkinan deeskalasi atau tercapainya kesepakatan baru akan muncul jika tekanan ekonomi mencapai titik yang sangat menyakitkan bagi kedua pihak.

  • Microsoft Siap Mundur dari Kesepakatan dengan OpenAI

    Microsoft Siap Mundur dari Kesepakatan dengan OpenAI

    Bisnis.com, JAKARTA —  Microsoft dikabarkan siap mundur dari pembicaraan penting dengan OpenAI soal kelanjutan kemitraan strategis bernilai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

    Ini menyusul rencana OpenAI yang ingin mengubah struktur organisasinya dari lembaga nirlaba menjadi perusahaan berbasis profit. 

    Melansir laman Financial Times pada Kamis (19/6/2025) Microsoft disebut tengah mempertimbangkan untuk menghentikan negosiasi jika kedua pihak tidak dapat menyepakati sejumlah isu krusial, termasuk besaran kepemilikan saham Microsoft di OpenAI ke depan.

    Meski demikian, Microsoft masih memiliki kontrak komersial yang berlaku hingga 2030, yang menjamin aksesnya terhadap teknologi OpenAI. 

    Microsoft pun diperkirakan tetap pada kontrak kecuali ada penawaran lebih menguntungkan. Kedua pihak masih bernegosiasi intensif dan optimistis mencapai kesepakatan.

    “Kami memiliki kemitraan jangka panjang yang produktif dan telah menghadirkan berbagai alat AI luar biasa. Pembicaraan masih berlangsung dan kami optimistis akan terus membangun bersama di masa depan,” demikian pernyataan bersama Microsoft dan OpenAI.

    Langkah konversi menjadi perusahaan profit penting bagi OpenAI untuk mengakses pendanaan yang lebih besar dan membuka peluang untuk melantai di bursa saham. 

    Microsoft perlu menyetujui perubahan ini sebelum akhir tahun. Jika tidak, OpenAI berisiko kehilangan pendanaan bernilai miliaran dolar dari investor lain, termasuk SoftBank.

    Selama setahun terakhir, kedua pihak berselisih soal besaran saham Microsoft di struktur baru OpenAI, yang berkisar antara 20% hingga 49%, sebagai imbal balik atas total investasi Microsoft lebih dari US$13 miliar atau mencapai Rp212,73 triliun sejak 2019. 

    Mereka juga tengah menegosiasikan ulang kontrak eksklusif awal yang memberikan Microsoft hak jual eksklusif atas teknologi OpenAI serta pembagian keuntungan 20% hingga total pendapatan mencapai US$92 miliar atau sekitar Rp1.505,49 triliun.

    Microsoft Menolak …

  • KKP Sidak Tambang di Pulau Citlim, Temukan Kerusakan Lingkungan

    KKP Sidak Tambang di Pulau Citlim, Temukan Kerusakan Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan temuan kerusakan lingkungan yang masif pada lokasi tambang di Pulau Citlim, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. 

    Dalam sidak yang dilakukan KKP di Pulau Citlim beberapa waktu lalu, ditemukan satu perusahaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) yang masih aktif melakukan penambangan pasir, sedangkan dua perusahaan lainnya sudah tidak beroperasi lantaran masa berlaku IUP sudah berakhir.

    “KKP juga menemukan kerusakan yang masif pada lokasi penerbitan IUP, yang berpotensi mengganggu ekosistem pesisir Pulau Citlim mengingat penambangan dilakukan di wilayah sempadan pantai,” jelas KKP dalam keterangannya, Rabu (19/6/2025).

    Menindaklanjuti temuan tersebut, KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) akan menindaklanjuti dengan pengawasan dan penindakan, sebagai langkah penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rawan terhadap eksploitasi ilegal.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara menegaskan bahwa pertambangan bukan kegiatan prioritas di pulau kecil, sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) No. 1/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    Aktivitas penambangan mineral bahkan dilarang dilakukan, jika menimbulkan kerusakan, pencemaran, dan merugikan masyarakat.

    “Aktivitas tambang yang berdampak secara ekologis, terlebih yang ilegal, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan, merusak ekosistem laut, dan mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir,” tutur Koswara.

    Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ahmad Aris menambahkan bahwa Pulau Citlim dengan luas 22,94 kilometer persegi masuk dalam kategori pulau sangat kecil karena memiliki luasan dibawah 100 kilometer (km) persegi.

    Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ahmad Aris menambahkan bahwa Pulau Citlim dengan luas 22,94 kilometer (km) persegi masuk dalam kategori pulau sangat kecil karena memiliki luasan dibawah 100 km persegi.

    Dia menuturkan, KKP memiliki wewenang memberikan izin dalam pemanfaatan pulau kecil pada areal penggunaan lainnya (APL), baik bagi penanam modal asing maupun rekomendasi bagi penanaman modal dalam negeri.

    Kendati begitu, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya memiliki persyaratan ketat yang harus dipatuhi. 

    “Diantaranya wajib memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan,” ujar Aris.

    Adapun, pembatasan penambangan di pulau kecil semakin ketat dengan terbitnya putusan perkara No. 35/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil UU No. 1/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada 21 Maret 2024.