Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • XLSMART Perluas dan Tingkatkan Jaringan di Aceh, Jangkau 22 Kota/Kabupaten

    XLSMART Perluas dan Tingkatkan Jaringan di Aceh, Jangkau 22 Kota/Kabupaten

    Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) terus meningkatkan layanan dan jaringan guna memastikan masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dengan lebih baik. 

    Dengan memperluas jaringan dan meningkatkan infrastruktur, XLSMART memberikan pengalaman konektivitas yang lebih cepat dan andal bagi semua pengguna, mendorong inovasi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan di seluruh Nusantara, termasuk wilayah Provinsi Aceh.

    Perluasan jaringan dan layanan yang dilakukan oleh XLSMART merupakan wujud komitmen perusahaan untuk mendukung kemajuan Aceh dalam era digital yang semakin berkembang.

    Director & Chief People Officer XLSMART Jeremiah Ratadhi mengatakan Salah satu langkah strategis yang diambil oleh XLSMART adalah memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah terpencil. 

    Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan akses internet kini dapat menikmati layanan yang sama dengan mereka yang berada di kota besar. 

    “Paska Merger XL Axiata dan Smartfren, kami bertekad untuk bisa menghadirkan inovasi layanan terbaik dan mempercepat digitalisasi nasional. Hal ini tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga membuka peluang baru bagi pendidikan, bisnis, dan komunikasi di seluruh wilayah,” kata Jeremiah, dikutip Jumat (20/6/2025). 

    Saat ini, jaringan XLSMART di Provinsi Aceh telah menjangkau sekitar 208 kecamatan, dan 22 kota/kabupaten dengan ditopang sekitar 2.750 BTS yang mayoritas 4G Jumlah tersebut termasuk BTS yang ada di pulau-pulau terpencil seperti Simeulue, Sabang, Breueh, dan Nasi yang ada di perairan Samudera Hindia.

    Jeremiah menegaskan bahwa saat ini XLSMART sedang melakukan integrasi dan perluasan jaringan pasca merger antara XL Axiata dan Smartfren. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk melakukan transformasi dalam pemerataan akses komunikasi di Indonesia. 

    Dengan menggabungkan kekuatan kedua operator, XLSMART berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang lebih baik dan lebih luas, sehingga masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Aceh, dapat menikmati konektivitas yang lebih handal dan berkualitas. 

    Sebagai bagian dari identitas perusahaan, XLSMART menjunjung tinggi nilai Customer at Heart, di mana setiap inisiatif yang dilakukan selalu mengutamakan pengalaman terbaik bagi pelanggan. 

    XLSMART percaya bahwa dengan menghadirkan layanan yang relevan, mudah dijangkau, dan berkualitas tinggi, pelanggan tidak hanya akan merasa dihargai, tetapi juga akan semakin loyal terhadap layanan XLSMART.

    Cakupan jaringan XLSMART di wilayah Aceh makin luas berkat inisiatif ini, yang tidak hanya meningkatkan kualitas layanan tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan akses komunikasi yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat terhubung dengan lebih mudah, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Transformasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, menjadikan mereka lebih terhubung dengan dunia luar dan meningkatkan peluang dalam berbagai aspek kehidupan.

  • Profil Perusahaan Raksasa Damac yang Bangun Data Center Rp37 Trilliun di RI

    Profil Perusahaan Raksasa Damac yang Bangun Data Center Rp37 Trilliun di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan Konglomerat asal Dubai, Damac Group, mengumumkan investasi sebesar Rp37 triliun di Indonesia. Melalui anak usahanya, EDGNEX, Damac membangun pusat data atau data center siap AI di Indonesia. Berikut profil perusahaan tersebut. 

    Damac Group adalah sebuah konglomerat global swasta yang berbasis di Dubai, didirikan dan dimiliki oleh Hussain Sajwani. Hussain saat ini memiliki kekayaan bersih sebesar US$10,2 miliar atau sebesar Rp167,2 triliun menurut data real-time Forbes dan tercatat sebagai ketua pengembang properti Damac Properties yang berkantor pusat di Dubai, yang didirikannya pada tahun 2002. 

    Husain awalnya menyediakan layanan katering makanan untuk militer AS dan raksasa konstruksi Bechtel, sebelum berfokus pada real estat.

    Sementara itu Damac di berbagai sektor, termasuk properti, perhotelan, dan pusat data. Damac dikenal sebagai pengembang properti mewah terkemuka di Timur Tengah, khususnya Damac Properties. Selain itu, mereka juga memiliki unit usaha di bidang pusat data bernama EDGNEX Data Centers by Damac. 

    Pada 2022, Damac Group sempat tertarik untuk berinvestasi di Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam, Riau. Mereka tertarik dengan perkembangan digital di Indonesia. 

    Perusahaan ini terdaftar di Pasar Keuangan Dubai pada tahun 2015 dan menjadi perusahaan swasta pada bulan Maret 2022. Hingga bulan Juni 2023, perusahaan ini telah membangun lebih dari 46.000 rumah, dengan 33.000 rumah sedang dalam tahap pembangunan. Damac mengumumkan peluncuran Altitude, menara keempatnya setelah Canal Heights 1 dan 2 serta Canal Crown, pada bulan Januari 2024.

    Pada Desember 2024, Damac, telah melaporkan penjualan off-plan yang kuat dengan backlog penjualan sebesar 67 miliar dirham UEA (US$18,3 miliar), yang menciptakan visibilitas pendapatan yang baik selama 2-3 tahun ke depan, kata Moody’s Ratings dalam sebuah laporan.

    Badan pemeringkat tersebut menaikkan peringkat keluarga perusahaan menjadi Ba1 dari Ba2 dan peringkat probabilitas gagal bayar (PDR) Damac Real Estate Development Limited, DIFC menjadi Ba1-PD dari Ba2-PD.

    Laporan tersebut mengatakan bahwa Damac mengikuti kebijakan keuangan yang hati-hati, sambil menargetkan rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebesar 50 persen.

    Bisnis di Indonesia 

    Sebelumnya, DAMAC membangun data center di Indonesia melalui EDGNEX, anak usahanya yang telah beroperasi di 11 negara, yakni Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Arab Saudi, Turki, Thailand, Malaysia, Yunani, Spanyol, Finlandia, Italia, termasuk Indonesia.

    Pendiri DAMAC Group Hussain Sajwani mengatakan setelah proses akuisisi lahan yang diselesaikan pada Maret lalu oleh DAMAC, lokasi ini telah memasuki tahap awal konstruksi dengan fase pertama yang diperkirakan siap beroperasi pada Desember 2026.

    Nantinya, pusat data ini akan mengadopsi rak AI berdensitas tinggi, sehingga menetapkan standar baru untuk infrastruktur generasi berikutnya di kawasan Asia Tenggara.

    “Ini adalah pembangunan kedua kami di Indonesia, yang semakin menegaskan komitmen kami untuk menjembatani kesenjangan digital di pasar yang sedang berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” kata Sajwani dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

    Sajwani mengatakan dengan pesatnya adopsi AI di berbagai sektor, proyek ini hadir untuk memenuhi kebutuhan akan infrastruktur yang skalabel dan hemat energi.

    Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa proyek pusat data yang mengadopsi AI ini dirancang untuk mendukung gelombang inovasi dan pertumbuhan digital berikutnya.

    “Dengan meningkatnya skala beban kerja AI, kebutuhan akan infrastruktur generasi baru yang lebih kuat dan efisien pun tumbuh dan proyek ini merupakan bagian dari komitmen besar kami di Asia Tenggara, di mana kami telah menginvestasikan lebih dari US$3 miliar untuk pengembangan infrastruktur digital,” ungkapnya.

    Adapun, pusat data ini menargetkan power usage effectiveness (PUE) sebesar 1,32, yang secara signifikan akan meningkatkan efisiensi energi dan selaras dengan standar keberlanjutan global EDGNEX.

  • Pensiunkan Windows 10, Microsoft Minta Pengguna Segera Berpindah

    Pensiunkan Windows 10, Microsoft Minta Pengguna Segera Berpindah

    Bisnis.com, JAKARTA — Microsoft akan menghentikan seluruh dukungan untuk sistem operasi Windows 10 pada 14 Oktober 2025. 

    Executive Vice President and Consumer Chief Marketing Microsoft Yusuf Mehdi mengatakan keputusan ini menandai berakhirnya pembaruan keamanan, perbaikan bug, dan dukungan teknis untuk sistem operasi yang masih digunakan oleh jutaan perangkat di seluruh dunia.

    Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pengguna perangkat Windows 10. Tanpa pembaruan keamanan, sistem akan lebih rentan terhadap serangan siber dan berbagai celah keamanan lainnya. StatCounter mencatat per Mei 2025, Windows 10 masih digunakan oleh sekitar 58% perangkat desktop secara global, menunjukkan masih besarnya ketergantungan terhadap sistem yang akan segera usang.

    Microsoft pun telah menyiapkan sistem operasi pengganti yakni Windows 11. OS terbaru ini menawarkan pendekatan keamanan berbasis hardware berkat berbagai teknologi seperti teknologi TPM 2.0, Secure Boot, dan fitur isolasi berbasis virtualisasi. Teknologi-teknologi ini menawarkan keamanan lebih ketimbang versi sebelumnya. Apalagi, Windows 11 juga diklaim telah dirancang untuk mendukung produktivitas modern, yakni dengan tampilan lebih ringan juga tetap responsif. 

    Sayangnya, ada kenyataan yang dihadapi oleh pengguna Windows 10 sebelum mereka meng-update sistem operasinya ke Windows 11 tak semua perangkat yang kini menggunakan Windows 10 bisa di-upgrade OS ke Windows 11. 

    “Jika Anda memiliki perangkat yang menjalankan Windows 10, sebaiknya perbarui perangkat ke Windows 11 yang lebih baru,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (20/6/2025). 

    Namun, tidak semua perangkat yang saat ini menggunakan Windows 10 memenuhi syarat untuk upgrade langsung ke Windows 11. Oleh karena itu, pengguna disarankan untuk mulai mengevaluasi apakah perangkat mereka masih relevan, atau sudah saatnya beralih ke perangkat baru. Berpindah ke perangkat baru saat ini bisa dilakukan dengan lebih nyaman. Sementara, bagi yang perangkatnya tak memenuhi persyaratan teknis untuk dijalankan pada Windows 11. 

    “Kami menyarankan Anda pembeli program Pembaruan Keamanan Diperpanjang atau mengganti perangkat dengan perangkat yang mendukung Windows 11,” katanya. 

    Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk mengecek apakah perangkat laptop maupun PC mereka masih relevan atau sudah saatnya beralih ke perangkat baru. 

    Bagi pengguna yang ingin berpindah ke perangkat baru, kini sejumlah platform belanja digital menyediakan fitur tukar tambah, opsi cicilan tanpa kartu kredit, serta perlindungan tambahan untuk memberi rasa aman ke pengguna. 

    Microsoft di Indonesia juga memiliki sejumlah mitra resmi yang menyediakan akses ke Windows 11 asli dan bergaransi, termasuk Blibli. E-commerce ini menyediakan sejumlah fitur, mulai dari program trade-in atau tukar tambah perangkat lama ke baru, pembayaran dengan pay later, garansi resmi, hingga tambahan perlindungan hingga 12 bulan. 

  • Awas! Penjual Pecel Lele di Trotoar Bisa Kena UU Tipikor

    Awas! Penjual Pecel Lele di Trotoar Bisa Kena UU Tipikor

    Bisnis.com, JAKARTA — Ahli hukum sekaligus Eks Pimpinan KPK termuda pada 2007-2011, Chandra Hamzah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menimbulkan problematika, bahkan dapat menjerat penjual pecel lele di trotoar.

    Perlu diketahui, pada dasarnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor pokoknya berisi ketentuan yang menjerat perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara dan menguntungkan pihak tertentu.

    Alumnus UI ini menyebut bila mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka penjual lele di trotoar juga dapat dikenakan sanksi tersebut. Ini karena penjual pecel lele termasuk “setiap orang” yang “melawan hukum” dengan berjualan di atas trotoar yang seharusnya digunakan pejalan kaki.

    Kemudian, lanjutnya, penjual pecel lele juga bisa dikatakan mencari keuntungan atau “memperkaya diri” dengan berjualan di trotoar yang membuat fasilitas publik milik negara menjadi rusak, sehingga dianggap “merugikan keuangan negara”.

    “Maka penjual pecel lele adalah bisa dikategorikan, diklasifikasikan melakukan tindak pidana korupsi, ada perbuatan, memperkaya diri sendiri, ada melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara,” ujar Chandra di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, dikutip Jumat (20/6/2025).

    Chandra menjelaskan seharusnya tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas atau bersifat ambigu, serta tidak boleh ditagsirkan secara analogi, sehingga tidak melanggar asas lex certa (harus jelas dan pasti) ataupun lex stricta (tegas dan terbatas).

    Dia melanjutkan, adanya frasa “setiap orang” pada Pasal 3 UU Tipikor dapat mengingkari esensi dari korupsi itu sendiri, karena tidak membedakan antara warga biasa dengan pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan yang memungkinkan terjadinya korupsi. 

    “Kesimpulannya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor kalau saya berpendapat untuk dihapuskan karena rumusannya melanggar asas lex certa, perbuatan apa yang dinyatakan sebagai korupsi,” ucapnya.

    Selanjutnya, dia berpandangan Pasal 3 UU Tipikor harus direvisi dengan mengganti dan menyesuaikan dengan Article 19 UNCAC yang sudah  dijadikan norma.

    “[frasa] ‘Setiap Orang’ diganti dengan ‘Pegawai Negeri’ dan ‘Penyelenggara Negara’ karena itu memang ditujukan untuk Pegawai Negeri dan kemudian menghilangkan frasa ‘yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara’ sebagaimana rekomendasi UNCAC,” tutur Chandra.

    Sebagai informasi, Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 dimohonkan Mantan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (2016-2017) Syahril Japarin (Pemohon I), Mantan Pegawai PT Chevron Pacific Indonesia Kukuh Kertasafari (Pemohon II), serta Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam (Pemohon III). 

    Para Pemohon memohon Mahkamah agar ada syarat bagi tersangka atau terdakwa yang dikenakan sanksi pidana/denda dalam ketentuan norma yang diuji tersebut.

    Bunyi Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor:

    “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

    Bunyi Pasal 3 UU Tipikor yang berbunyi:

    “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

  • Saat Pesanan Pizza Diduga Jadi Sinyal Operasi Militer AS ke Iran

    Saat Pesanan Pizza Diduga Jadi Sinyal Operasi Militer AS ke Iran

    Bisnis.com, JAKARTA — Media sosial diramaikan dengan spekulasi bahwa lonjakan pesanan pizza, roti bulat yang di atasnya terdapat berbaga macam toping, di dekat Pentagon ada kaitannya dengan aktivitas operasi militer Amerika Serikat ke Iran.

    Beberapa komunitas media online berspekulasi bahwa menjelang serangan pertama Israel dalam konflik terbarunya dengan Iran, para pengguna internet mengklaim melihat lonjakan pesanan pizza dari restoran-restoran di sekitar Pentagon, markas besar Departemen Pertahanan AS. Fenomena ini, menurut mereka, bisa menjadi sinyal bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan—dan kembali menghidupkan teori yang kini dikenal sebagai “Pizza Index”.

    Teori ini dipopulerkan oleh akun anonim di X (dulu Twitter) bernama Pentagon Pizza Report. Mereka berpendapat bahwa lonjakan mendadak dalam pesanan makanan cepat saji—terutama pizza—di sekitar Pentagon sering kali bertepatan dengan persiapan operasi militer besar.

    Dilansir dari AN, Jumat (20/6/2025), pekan lalu, saat Israel meluncurkan serangan ke Iran, akun tersebut mencatat lonjakan pesanan di District Pizza Palace, sebuah restoran takeout sekitar tiga kilometer dari Pentagon, sekitar pukul 19.00 waktu Washington—hanya satu jam sebelum serangan dimulai.

    Seeing “busy” pizza joints near the Pentagon on Google Maps?

    There’s apparently a name for this: the Pentagon Pizza Index. When Pentagon staff can’t leave their desks during crisis situations, pizza orders spike.

    It correctly predicted major events from the 1990 Gulf War to… pic.twitter.com/bMFnXygQGl

    — Dr. Dominic Ng (@DrDominicNg) June 17, 2025

    Walaupun teorinya jauh dari ilmiah, para pengikutnya menunjuk pada sejumlah “kebetulan sejarah” misalnya, lonjakan pesanan pizza juga tercatat sebelum Operasi Desert Storm tahun 1991 dan invasi AS ke Panama tahun 1989.

    Dalam beberapa bulan terakhir, pola serupa juga diamati menjelang insiden besar di Timur Tengah, termasuk sebelum serangan balasan Iran ke Israel dan sebelum pembunuhan tokoh-tokoh penting seperti Ismail Haniyeh dan Hassan Nasrallah.

    Meski unik, “Pizza Index” menuai skeptisisme dari para analis militer. Mereka menegaskan bahwa intelijen sungguhan mengandalkan indikator nyata seperti pergerakan pasukan, citra satelit, dan briefing rahasia—bukan data pesanan makanan.

    Namun, di era digital, teori ini tetap menarik. Dengan alat seperti Google Maps yang bisa melacak kepadatan pengunjung toko secara real-time, data non-tradisional seperti pesanan pizza atau keramaian bar di sekitar Pentagon jadi bahan spekulasi baru.

    Misalnya, Pentagon Pizza Report juga memantau keramaian di bar populer bagi staf pertahanan. Saat serangan Israel ke Iran, bar tersebut dilaporkan sepi—diinterpretasikan sebagai tanda bahwa para pejabat Pentagon sibuk bekerja. Namun, pada malam rapat Dewan Keamanan Nasional AS, bar justru penuh sesak.

    Bernard Maiks, mantan pemilik lebih dari 40 gerai Domino’s Pizza di sekitar Pentagon, pernah mengatakan kepada The Times bahwa jurnalis sering melewatkan tanda-tanda konflik karena “mereka sudah tidur lelap” saat pengemudi pizzanya sibuk mengantarkan pesanan ke Departemen Pertahanan.

    Apakah “Pizza Index” sekadar anekdot lucu atau pertanda nyata akan datangnya perang? Jawabannya masih diperdebatkan. Namun di era perang berbasis algoritma dan pengawasan digital, bahkan sepotong pepperoni bisa jadi petunjuk penting bagi mereka yang tahu cara membaca sinyal-sinyal kecil di tengah hiruk-pikuk dunia maya.

  • Mendagri Tito Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Dukung PSN

    Mendagri Tito Ancam Sanksi Kepala Daerah yang Tak Dukung PSN

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri mengancam akan memberi sanksi ke kepala daerah yang tidak mau memberikan dukungan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut aturan sanksi bagi kepala daerah yang tidak mendukung PSN itu sudah diatur di Pasal 67 Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan pemerintah daerah wajib mendukung PSN, jika tidak dilaksanakan, kepala daerah dapat dikenai sanksi.

    PSN yang menjadi program prioritas dari pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, cek kesehatan gratis, dan program strategis lain yang memerlukan dukungan aktif dari DPRD  dan kepala daerah agar berjalan optimal.

    “Kalau tidak dilaksanakan maka kepala daerah itu dapat dikenakan sanksi,” tutur Tito di Jakarta, Kamis (19/6).

    Menurut Tito, sanksi yang akan diberikan ke pemerintah daerah yang tidak mendukung PSN bervariasi mulai dari teguran tertulis sebanyak dua kali, hingga pemberhentian tetap.

    “Tegurannya mulai dari teguran tertulis dua kali, pemberhentian tiga bulan, sampai pemberhentian tetap dengan pemeriksaan dari inspektorat,” katanya.

    Selain PSN, Tito juga tengah menyoroti peran anggota DPRD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 tercatat hahya sebesar 4,87%. 

    Kendati demikian, menurut Tito, capaian tersebut masih tertekan oleh performa ekonomi yang lemah di beberapa provinsi, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Tengah.

    “Pertumbuhan ekonomi nasional, itu sangat dipengaruhi oleh kontribusi semua daerah. Termasuk masalah realisasi pendapatan belanja juga sangat dipengaruhi oleh semua daerah, selain pemerintah pusat,” ujarnya.

  • Menkomdigi Tegaskan Ruang Siber jadi Medan Baru Pertahanan Nasional

    Menkomdigi Tegaskan Ruang Siber jadi Medan Baru Pertahanan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai ruang siber yang menjadi medan tempur baru. Dia pun menyebut, kini ancaman terhadap kedaulatan bangsa tidak hanya datang dari darat, laut, dan udara saja.

    Oleh karena itu, Dalam kuliah umum di Lemhannas RI, Menkomdigi menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan nasional di era digital.

    “Ruang siber adalah jantung pertahanan baru bangsa. Menjaganya berarti menjaga masa depan Indonesia,” tegas Meutya di hadapan peserta Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXV dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXVIII di Jakarta dikutip dari keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).

    Dia menjelaskan, salah satu tantangan utama dalam ruang digital adalah penyebaran hoaks dalam tiga bentuk, yakni misinformation (informasi salah tanpa niat jahat), disinformation (informasi palsu yang sengaja disebarkan), dan malformasi (informasi benar yang digunakan untuk menyudutkan atau mencelakai pihak lain).

    “Hoaks bukan sekadar gangguan informasi, tapi bisa merusak ideologi, memperkeruh politik, dan menghancurkan kohesi sosial,” imbuh Meutya.

    Dia pun menyoroti ancaman serius dari serangan siber seperti ransomware dan kebocoran data. Salah satu contoh konkret adalah peretasan terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) oleh kelompok Lock Bit 3.0 yang menuntut tebusan senilai US$20 juta dan mengganggu layanan 15 juta nasabah.

    Meutya juga menekankan bahwa infrastruktur strategis negara, termasuk militer dan lembaga pemerintahan, menjadi sasaran empuk serangan siber. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan digital adalah keharusan.

    Untuk menghadapi tantangan tersebut, pihaknya telah menerbitkan sejumlah regulasi strategis, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang revisi UU ITE, serta Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional.

    Kendati, dia mengatakan bahwa regulasi saja tidak cukup. Meutya mengajak para peserta P3N dan P4N untuk menjadi penggerak edukasi literasi digital di berbagai sektor pemerintahan. 

    “Masyarakat perlu dipahami bahwa internet bisa jadi manfaat, bisa juga mudarat. Di sinilah pentingnya penyuluhan yang konsisten,” ujarnya.

    Menutup sambutannya, Meutya mengajak semua pihak menjaga kedaulatan digital Indonesia dengan semangat kolaboratif. 

    “Mari kita jaga Indonesia, tidak hanya dari darat, laut, dan udara, tetapi juga dari ruang maya,” katanya.

  • DPR Fokus Selesaikan Revisi KUHAP, Apa Kabar Nasib RUU Perampasan Aset?

    DPR Fokus Selesaikan Revisi KUHAP, Apa Kabar Nasib RUU Perampasan Aset?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) masih belum mendapatkan kejelasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengungkapkan sebenarnya masih butuh waktu dan pemikiran lebih jernih guna menilai urgensi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA).

    Terlebih, Nasir menyebut saat ini di Komisi III DPR sendiri sedang berfokus untuk membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang rencananya akan segera dibahas seusai masa reses berakhir.

    Menurutnya soal RUU PA ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Meskipun di satu sisi dia juga tak menampik memang RUU itu sangat dibutuhkan.  

    “Tapi kita lihat situasi dan kondisi. Kami fokus bagaimana menyelesaikan Hukum Acara Pidana karena itu kami anggap adalah jalan yang terang ya, untuk mengungkapkan kasus-kasus kejahatan dan bagaimana pencari keadilan bisa mendapatkan keadilan yang hakiki,” bebernya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).

    Legislator PKS ini melanjutkan, alasan lain belum membahas RUU PA ini karena ada beberapa pakar hukum yang menilai ini belum dibutuhkan, karena ada instrumen terkait dengan perampasan aset ini.

    “Kita juga nanti akan melihat apakah misalnya badan pemulihan aset yang ada di Kejaksaan Agung itu masih relevan ya untuk memulihkan aset-aset yang disita, dirampas oleh negara dari kejahatan korupsi,” ungkapnya.

    Sementara itu, di lain kesempatan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA) masih merupakan inisiasi dari pemerintah.  

    “Apakah DPR ingin menginisiasi atau tetep pemerintah, bagi saya dan bagi presiden terutama yang penting RUU itu siapapun yang inisiasi tapi hasilnya selesai,” ungkapnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

    Dengan ini, menurutnya hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut soal RUU PA karena masih menunggu evaluasi Prolegnas, meskipun draf priode lalu dari pemerintah sudah ada.

  • Indonesia & Rusia Teken MoU Pengembangan 5G, IoT, hingga Keamanan Siber

    Indonesia & Rusia Teken MoU Pengembangan 5G, IoT, hingga Keamanan Siber

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Rusia menekan nota kesepahaman (MoU) untuk bekerja sama dalam pengembangan jaringan 5G, Internet of Things (IoT), tata kelola spektrum frekuensi radio, penguatan keamanan siber, serta penyusunan kebijakan internet yang inklusif.

    Nota kesepahaman ini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis, menciptakan fondasi jangka panjang untuk transformasi digital Indonesia yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

    Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung dimulainya implementasi kerja sama strategis digital antara Indonesia dan Rusia.

    Momen penting ini ditandai dengan prosesi pertukaran sejumlah dokumen kerja sama bilateral di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, yang mempertegas komitmen kedua negara dalam memperluas kolaborasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

    Salah satu dokumen utama yang dipertukarkan adalah MoU antara Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi, dan Media Massa Federasi Rusia, yang telah ditandatangani sebelumnya oleh pejabat tinggi dari masing-masing pihak.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi segera masuk tahap pelaksanaan.

    “Indonesia dan Rusia sepakat membentuk Sub-Komite Khusus sebagai penggerak utama program digital bersama, termasuk pelatihan SDM, pertukaran teknologi, dan inisiatif konten media kolaboratif,” ujar Meutya dikutip, Jumat (20/6/2025).

    Meutya menilai Rusia sebagai mitra strategis karena keberhasilannya menghadirkan layanan internet cepat dan terjangkau bagi 92% penduduknya. Tarif broadband rumah di Rusia berkisar Rp95.000–Rp160.000 per bulan.

    “Sebuah pencapaian yang menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam menjangkau wilayah 3T,” kata Meutya.

    Dokumen kerja sama ini merupakan satu dari empat nota penting yang dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara, yang meliputi:

    1. Kerja sama pendidikan tinggi RI–Rusia,
    2. Kerja sama transportasi lintas negara,
    3. Kolaborasi Digital dan Media Massa

    4. Nota Kesepahaman investasi antara Badan Pengelola Investasi DANANTARA dan mitra Rusia.

    Seluruh pertukaran ini diperkuat oleh penandatanganan Deklarasi Kemitraan Strategis Indonesia–Rusia, yang menjadi tonggak penting arah baru hubungan bilateral kedua negara dalam menghadapi dinamika geopolitik dan ekonomi digital global.

    “Diplomasi digital Indonesia kini bergerak nyata. Kami ingin hasil konkret yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain aktif dalam lanskap digital dunia,” tegas Meutya Hafid.

  • Buku “Kepemimpinan Militer” Prabowo Diterjemahkan dan Terbit di Rusia

    Buku “Kepemimpinan Militer” Prabowo Diterjemahkan dan Terbit di Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA — Buku Presiden Prabowo Subianto yang berjudul “Kepemimpinan Militer” terbit di Rusia dalam versi yang sudah diterjemahkan.

    Dalam rangka kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Rusia, momen penting turut menyertainya: peluncuran versi bahasa Rusia dari buku Prabowo yang berjudul Kepemimpinan Militer.

    Karya yang menguraikan pandangan dan prinsip kepemimpinan militer menurut Prabowo ini resmi diterbitkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia di kota Saint Petersburg.

    “Bapak Prabowo memiliki bakat sastra yang luar biasa. Dia menulis cukup banyak materi dan buku yang sangat menarik,” ujar Wakil Direktur Sains Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, Vladimir Sautov.

    Bagi Sautov, kehadiran buku ini bukan sekadar bagian dari upacara formal, melainkan mencerminkan kolaborasi intelektual dan strategis yang lebih dalam antara kedua negara.

    “Dia memercayakan kami untuk menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Rusia. Bersama agen Indonesia, kami menandatangani perjanjian untuk melindungi hak kekayaan intelektual,” tambahnya.

    Dalam proses alih bahasa dan penyuntingannya, sejumlah tokoh yang memahami konteks Indonesia turut ambil bagian. Terjemahan dilakukan oleh seorang diplomat Rusia yang mahir berbahasa Indonesia, sementara proses penyuntingan ditangani oleh editor-editor profesional dari Rusia.

    Sebelum resmi dirilis ke publik, pihak penerbit mengajukan permohonan kepada Staf Umum Federasi Rusia agar isi buku ini dikaji secara mendalam oleh komunitas militer dan para pakar strategis.

    “Memoar ini ditulis oleh Bapak Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Sebuah tugas diberikan kepada akademi militer Kepala Staf Umum,” jelas Sautov.

    Beberapa tokoh terkemuka ikut berkontribusi dalam proyek ini, di antaranya Alexander Anatolievich Ivanov, mantan Duta Besar Rusia untuk Indonesia dan Asean, yang membantu dalam adaptasi naskah.

    Kontributor penting lainnya adalah Vladimir Morozov, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang memiliki pengalaman panjang di Indonesia selama 11 tahun dan fasih dalam bahasa Indonesia.

    “Kami membentuk tim yang mengambil pendekatan informal terhadap pekerjaan ini. Maksud saya bahwa kami berusaha—dan bersyukur—kami berhasil menjadwalkan penerbitan buku ini bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia,” pungkas Sautov.