Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Update 8 Kode Redeem ML Baru dan Aktif Hari Ini, Senin 23 Juni 2025

    Update 8 Kode Redeem ML Baru dan Aktif Hari Ini, Senin 23 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Simak kumpulan kode redeem Mobile Legends (ML) hari ini, Senin (23/6/2025) yang bisa Anda klaim untuk mendapat item spesial. 

    Mobile Legends merupakan game buatan Moonton. Selaku developer, Moonton terus berusaha menarik perhatian pengguna dengan merilis kode redeem setiap harinya.

    Terdapat banyak kode redeem ML yang bisa Anda tukar dengan berbagai hadiah spesial. Berikut ini daftar kode redeem yang masih bisa ditukar untuk mendapat hadiah. 

    Cara Klaim Kode Redeem ML

    Berikut cara tukarkan kode redeem Mobile Legends untuk mendapat hadiah spesial:

    1. Buka situs m.mobilelegends.com/en/codexchange

    2. Masukkan salah satu kode redeem ML pada kotak Redemption Code 

    3. Lalu tuliskan ID user gim Mobile Legends dan kode verifikasi pada kotak yang ada

    4. Klik Redeem, bila berhasil hadiah akan otomatis masuk ke dalam inbox game

    Kode Redeem ML Hari Ini

    Klaim kode redeem Mobile Legends (ML) terbaru hari ini, Minggu (23/6/2025) di bawah ini:

    MLBBxDOMIXI
    Carry555
    MINDALAKAS
    ny2pzck6bsdx233zt
    68wqweis0
    MLBBGETAPPS 
    mtdzj9uuu4262378b 
    w7mckc4baqez2378e

  • Update Terbaru Kode Redeem FF Hari Ini, Senin 23 Juni 2025

    Update Terbaru Kode Redeem FF Hari Ini, Senin 23 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Garena memberikan update kode redeem Free Fire (FF) untuk diberikan kepada para pemain setia. Kode ini bisa langsung diklaim pada hari ini, Senin (23/6/2025).

    Pemain Free Fire tercepat yang menukarkannya dan beruntung bisa mendapat item menarik secara cuma-cuma, seperti senjata, skin, dan aneka voucher.

    Namun, perlu diketahui bahwa kode redeem FF terdiri dari 12 karakter berupa huruf kapital dan angka.

    Sehingga apabila kode tidak memenuhi kriteria tersebut, kemungkinan besar kode yang dimasukkan adalah palsu atau ada kesalahan.

    Kode redeem FF ini juga memiliki limit waktu dan kuota penggunaan. Dengan demikian, penukaran tak bisa dilakukan jika kode redeem telah melewati waktu yang ditentukan dan sebelumnya sudah pernah diklaim.

    Cara Klaim Kode Redeem FF 

    Cara melakukan klaim kode redeem yakni dengan mengunjungi situs resmi Garena di reward.ff.garena.com/id.

    Setelah itu, lakukan login dengan masuk ke akun Anda. Masukkan kode redeem yang sudah ada dapatkan ke dalam kotak yang tersedia.

    Klik “Confirm” untuk me-redeem kodenya agar kita mendapat hadiah. Apabila berhasil, hadiah akan masuk melalui bagian Vault pada beranda gim.

    Hadiah pun bisa langsung digunakan oleh para pemain setelah kode berhasil di-redeem.

    Pemain juga bisa melakukan redeem melalui aplikasi Free Fire secara langsung. Caranya yakni masuk ke aplikasi dan pilih ikon Event di bagian atas paling kiri.

    Masuk ke info di dashboard dan pilih website kode redeem. Masukkan 12-16 digit kode redeem lalu klik tombol Konfirmasi.Kode redeem pun sudah ditukarkan.

    Kode Redeem FF Hari Ini

    Berikut ini daftar kode redeem Free Fire yang masih berlaku pada hari ini, Minggu (23/6/2025):

    FA5M1F8Z3N7P9B2T
    FFINDOJUARA1
    FFRSX4CYHXZ8
    FFMC2SJLKXSB 
    BNML12ZXCVBN
    GFDS78POIUAS
    MNBV34ASDFZX
    FF11WFNPP956
    FFIC33NTEUKA
    FFMLRTY2Z5JL
    XTYMJZKVLPWQ
    ZPWLTKMFXRYQ

  • Kejagung Bakal Periksa Nadiem Makarim Hari Ini

    Kejagung Bakal Periksa Nadiem Makarim Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal memeriksa bekas Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim hari ini Senin (23/6/2025).

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pemeriksaan itu dilakukan terkait dengan perkara dugaan korupsi pengadaan program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022.

    “Nadiem Makarim diperiksa sebagai saksi pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 akan dilaksanakan di Gedung Bundar dan direncanakan mulai pukul 9 ya,” ujar Harli di Kejagung, dikutip Senin (23/6/2025).

    Dia menjelaskan, founder Go-Jek itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Mendikbudristek yang dinilai mengetahui tentang pelaksanaan pengadaan Chromebook.

    Selanjutnya, pendalaman juga dilakukan terhadap peran Nadiem Makarim dalam pelaksanaan proyek program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 senilai Rp9,9 triliun.

    “Kita berharap supaya yang bersangkutan bisa hadir dan memenuhi panggilan penyidik untuk dilakukan pemeriksaan,” pungkasnya.

    Di lain sisi, pengacara Nadiem, Hotman Paris Hutapea menyatakan bahwa kliennya siap untuk menghadiri pemeriksaan tersebut.

    “Akan hadir [diperiksa Kejagung],” tutur Hotman.

    Penjelasan Nadiem soal Chromebook 

    Nadiem menjelaskan program pengadaan alat penunjang pendidikan itu bermula saat Indonesia dilanda virus Covid-19. Peristiwa itu dinilai telah melumpuhkan sektor pendidikan.

    Dia menyatakan bahwa wabah tersebut telah mengancam proses pendidikan atau learning loss. Oleh sebab itu, dia menilai program digitalisasi pendidikan merupakan mitigasi untuk menekan ancaman tersebut.

    Di samping itu, Nadiem menjelaskan bahwa alasannya alasan memilih pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan itu lantaran lebih murah danh unggul dari sisi keamanan.

    Selain itu, Nadiem menekankan bahwa pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek era kepemimpinannya itu tidak ditujukan untuk wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Dengan demikian, Nadiem menilai persoalan ini tidak relevan apabila dijadikan dasar pengusutan.

    “Jadi Kemendikbutristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T dan di dalam juknis [petunjuk teknis] sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet,” ujar Nadiem di The Dharmawangsa Jakarta, Selasa (10/6/2025).

  • Jemaah Haji Hilang Bertambah Menjadi 3 Orang, Semua Memiliki Riwayat Demensia

    Jemaah Haji Hilang Bertambah Menjadi 3 Orang, Semua Memiliki Riwayat Demensia

    Bisnis.com, JEDDAH — Jumlah jemaah haji hilang dan belum ditemukan kini bertambah menjadi 3 orang dari sebelumnya hanya dua. Ketiga jemaah haji tersebut merupakan lanjut usia (lansia) yang semuanya memiliki riwayat demensia alias pikun akut.

    Dua jemaah yang sebelumnya dilaporkan hilang yakni atas nama Nurimah dari kelompok terbang 19 Embarkasi Palembang (PLM-19) dan Sukardi bin Jakim dari kloter 79 Embarkasi Surabaya (SUB-79).

    Ketua Bidang Perlindungan Jemaah (Kabid Linjam), Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Harun Arrasyid menerangkan tambahan satu jemaah hilang yakni Hasbullah dari kloter 07 Embarkasi Banjarmasin (BDJ-07).

    Harun menjelaskan, laporan hilang disampaikan oleh putri Hasbullah setelah mendapati sang ayah keluar dari hotelnya di Makkah pukul 03:00 dini hari, Selasa 17 Juni 2025. Kini anak Hasbullah sudah berada di Madinah.

    “Dilaporkan ke kami bahwa yang bersangkutan juga memiliki riwayat demensia. Oleh karena itu pencarian terus kami lakukan, termasuk sudah kami kunjungi kamarnya. Kami mencari penjelasan kronologis bagaimana berpisahnya ketika itu,” jelas Harun dalam keterangan persnya, Minggu (22/6/2025).

    Sebelum dilaporkan hilang, Hasbullah sempat beberapa kali berjalan sendiri keluar dari hotelnya, tetapi masih ada yang mengantarkan ke kamarnya.

    Kepada jemaah haji yang telah bergerak ke Madinah maupun yang masih berada di Makkah, Harun mengimbau untuk tidak bepergian seorang diri, melainkan selalu ditemani pendamping. Imbauan ini khususnya ditujukan kepada jemaah haji lansia.

    “Kemudian ketika naik kendaraan bus ke [Masjidil] Haram, hapalkan betul rute dan nomor kendaraan itu, dan juga terminalnya. Ketika terlepas rombongan, jangan panik, ada teman-teman [petugas] di 9 titik di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi ada lima titik pos,” jelasnya.

    Meski sejumlah jemaah haji dinyatakan hilang, Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya telah menegaskan bahwa tidak ada jemaah yang tidak melaksanakan haji. Jemaah yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit di Arab Saudi, dan dua jemaah yang hilang, ibadah hajinya telah dibadalkan atau diwakilkan oleh petugas badal.

  • Indikator Ekonomi Belum Sesuai Ekspektasi, Perlukah Revisi Target APBN?

    Indikator Ekonomi Belum Sesuai Ekspektasi, Perlukah Revisi Target APBN?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah indikator ekonomi makro mulai dari pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, hingga harga minyak mentah Indonesia alias Indonesia Crude Price atau ICP belum bergerak sesuai ekspektasi.

    Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai jika mengikuti aturan, sebenarnya kondisi saat ini sudah memenuhi persyaratan pemerintah untuk melakukan penyesuaian pada APBN. 

    Melihat data Kementerian Keuangan soal perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) 2025 per Mei 2025, dari tujuh indikator, ICP dan inflasi masih dalam jangkauan pemerintah. 

    Sayangnya, Yusuf memandang pelaksanaan APBN Perubahan (APBN-P) tampaknya sulit dilakukan karena pemerintah punya sederet pekerjaan rumah, yakni perumusan APBN 2026. 

    “Apakah kemudian Pemerintah perlu melakukan penyesuaian dari asumsi makro, menurut saya ini akan tergantung pada apakah perubahan yang terjadi saat ini akan lebih banyak merugikan atau menguntungkan APBN,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (22/6/2025). 

    Misalnya, kata Yusuf, untuk harga komoditas saat ini meskipun berada pada kondisi geopolitik yang bisa mempengaruhi ICP pada asumsi makro namun harga minyak global, saat ini masih berada pada batas asumsi makro yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Dalam konteks tersebut, saya prediksi pemerintah tidak akan mengubah asumsi untuk ICP selama harga minyak belum melampaui asumsi ICP APBN,” lanjutnya. 

    Secara perinci melihat perkembangan ADEM 2025, pada saat rupiah terpengaruh dinamika global dan gejolak pasar keuangan akibat arah kebijakan AS, yield SBN justru terjaga dan relatif stabil meski menghadapi gejolak pasar uang dan dinamika global.

    Imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang per 13 Juni 2025 sebesar 6,89%, bergerak mendekati asumsi 7%. 

    Pada periode yang sama, rupiah yang diasumsikan senilai Rp16.000 per dolar AS tercatat rata-rata senilai Rp16.437 (year to date/YtD). Sementara pada penutupan perdagangan Jumat (20/6/2025), rupiah bertengger di level Rp16.396,5 per dolar—lebih tinggi dari asumsi.

    Perkembangan ADEM 2025

    Indikator 
    APBN
    Realisasi 

    Pertumbuhan ekonomi (%, YoY)
    5,2
    4,87 (kuartal I/2025)

    Inflasi (%)
    2,5
    1,6 (YoY), -0,37% (MtM)

    Nilai tukar (Rp/US$)
    16.000
    16.237 (eop), 16.437 (YtD)

    Yield SBN 10 Tahun )%)
    7
    6,89 (eop), 6,72 (YtD)

    ICP (US$/barel)
    82
    62,75 (eop), 70,05 (YtD)

    Lifting minyak (rbph)
    605
    657,9

    Lifting gas (rbsmph)
    1.005
    987,5

    Sumber: Kemenkeu 

    Keterangan: realisasi akhir Mei 2025

    eop: per 13 Juni 2025 

    YtD: per akhir Mei 2025

    Pergerakan tersebut pun turut terjadi pada target ekonomi yang meski tetap tumbuh positif di tengah gejolak global, namun tidak sesuai harapan 5,2%. Pada kuartal I/2025, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,87% secara tahunan. 

    Sementara inflasi per Mei 2025 cukup rendah di level 1,6% year on year (YoY), namun masih dalam target pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 1,5%—3,5%. 

    Lifting minyak per akhir Mei tercatat sejumlah 567,9 ribu barel per hari, di bawah target 605 ribu barel per hari. Sementara lifting gas juga masih rendah di angka 987,5 ribu barel setara minyak per hari dari target 1.005 ribu barel setara minyak per hari. 

    Terakhir, harga ICP terpantau masih di bawah batas asumsi, yakni US$62,75 per barel dari target US$82 per barel. 

    Dalam sepekan terakhir sejalan dengan meningkatnya tensi Israel dengan Iran, ICP terpantau belum melonjak selayaknya Brent. 

    Di mana ICP pada akhir perdagangan Jumat (20/6/2025), berada di angka US$65,29 per barel—termasuk dalam level terendah sepanjang tahun ini—sementara Brent ditutup pada US$77,17 per barel usai mencapai level tertinggi sepanjang tahun ini pada 19 Juni 2025 senilai US$78,85 per barel. 

    Pada dasarnya asumsi makro menjadi acuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Misalnya, harga minyak global dan rupiah akan mempengaruhi besaran subsidi energi. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun menekankan bahwa APBN bukanlah sesuatu yang tetap, namun bergerak mengikuti kondisi perkembangan ekonomi, misalnya oleh kejadian perang yang berlangsung di sejumlah tempat.  

    Tiga indikator yakni ICP, lifting minyak, dan gas, selain dipengaruhi oleh kondisi di dalam negeri kita, terutama untuk sektor pertahanan minyak juga dipengaruhi oleh apa yang sekarang sedang berlangsung di Timur Tengah, yaitu perang antara Israel dengan Iran. 

    “Tadi karena semua bergerak, jadi APBN itu bukanlah sesuatu yang fix atau tetap, tapi dia terus-menerus mengalami dampak dari kondisi ekonomi yang bergerak,” jelasnya beberapa waktu lalu. 

    Meski demikian, pemerintah terus melakuakn mitigasi khususnya soal pertumbuhan ekonomi dengan melalukan kebijakan countercyclical untuk menahan agar ekonomi tetap tumbuh mendekati 5% pada tahun ini. 

  • Biang Kerok Pembatalan Bea Masuk Antidumping dari Kacamata Produsen Benang

    Biang Kerok Pembatalan Bea Masuk Antidumping dari Kacamata Produsen Benang

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menuding mafia impor yang menjadi dalang di balik pembatalan rencana bea masuk antidumping (BMAD) produk benang filamen sintetis tertentu asal China.

    Mulanya, rekomendasi BMAD dari Komite Antidumping Indonesia (KADI) telah diterima Kementerian Perdagangan. KADI telah melakukan penyelidikan dugaan praktik dumping atas produk benang filamen yaitu partially oriented yarn (POY) dan drawn texture yarn (YTD).

    Hasil penyelidikan KADI disebut telah membuktikan adanya praktik dumping atas produk tersebut yang berasal dari China. Alhasil, KADI menyarankan pengenaan tarif BMAD bervariasi dengan batas atas sebesar 42,3%.

    Kendati demikian, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menolak rekomendasi tersebut dan membatalkan rencana pengenaan BMAD dengan mempertimbangkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan kebijakan kuota impor yang sejatinya ditujukan untuk mengatur tata niaga produk impor justru dijadikan ‘permainan’ oleh oknum atau mafia pemangku kepentingan.

    “Maka wajar kalau kebijakan seperti anti dumping atau safeguard ditentang oleh oknum birokrasi, karena mengganggu permainan mereka bersama importir nakal yang selama ini menikmati fasilitas kuota berlebih,” kata Redma dalam keterangan resminya, Minggu (22/6/2025).

    Di satu sisi, Redma mendukung upaya pemerintah untuk mengatur tata kelola perdagangan impor lewat syarat Persetujuan Impor (PI) dan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai perlindungan bagi industri.

    Pihaknya menengarai adanya penolakan beberapa kementerian/lembaga (K/L) terhadap rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terkait BMAD terhadap produk benang filament partially oriented yarn (POY) dan drawn texture yarn (YTD) asal China adalah karena pengaruh kuat dari jejaring mafia impor kuota tekstil.

    “Tapi di sisi lain hal ini juga menjadi masalah karena menjadi penyebab kerusakan moral di kementerian-kementerian terkait karena menjadi mainan oknum birokrasi,” ujarnya. 

    Dia pun memaparkan sejumlah data volume impor benang dan kain yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2008, volume impor benang pintal dan filamen mencapai 130.000 ton, sementara pada 2024 volumenya naik 259% menjadi 467.000 ton.

    Tak hanya itu, volume kain tenun, rajut dan nirtenun juga mengalami kondisi serupa. Pada 2008, volume impor produk ini mencapai 294.000 ton, sedangkan tahun lalu mencapai 873.000 ton atau naik 196%.

    Mengurangi Ketergantungan Terhadap Impor

    Menurut Redma, hal ini tidak selaras dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor baik yang bersifat konsumsi maupun barang setengah jadi sebagai bahan baku.

    Padahal, komitmen substitusi impor yang terimplementasi dalam kebijakan pemerintah akan secara otomatis meningkatkan kinerja industri.

    “Tapi sebaliknya, kalau itu hanya omon-omon maka kondisi kinerja industri juga akan turun, jadi tidak perlu menjadikan kondisi eksternal global sebagai alasan karena faktor dominan justru ada di kebijakan kita sendiri,” ujarnya.

    Untuk itu, dia mendukung penunjukan Letjen Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal (DirJend) Bea Cukai yang menjadi tonggak komitmen Presiden Prabowo untuk menyelesaikan persoalan maraknya importasi ilegal.

    “Memang harus dari militer, mengingat mafia impor ini sudah terlalu kuat dan terus merajalela, kami mendukung penuh beliau dan siap membantu,” ucapnya.

    Di samping itu, Direktur Eksekutif KAHMI Rayon Tekstil, Agus Riyanto telah menyurati Menteri Perindustrian terkait dengan turunnya kinerja industri sebagai akibat pemberian kuota impor yang tidak transparan dan cenderung ugal-ugalan.

    “Memang importasi ilegal menjadi satu masalah, tapi alat perlindungan lain terkait PI dan Pertek juga jadi masalah,” ungkap Agus.

    KAHMI menyoroti pertumbuhan angka impor tekstil yang terus naik tetapi di sisi lain utilisasi industri terus turun dan pertumbuhan industrinya melambat bahkan cenderung pada deindustrialisasi dini. “Dan mirisnya, justru angka kuota impor keluar dari Kemenperin melalui pertek,” kata Agus.

    Senada dengan APSyFI, KAHMI Rayon Tekstil juga mendukung upaya Presiden Prabowo memberantas mafia impor.

    “Setelah Bea Cukai kami harap berlanjut pembersihan di K/L lain, sebagai bukti bahwa upaya substitusi impor bukan hanya omon-omon” tuturnya.

  • Nasib Aturan Perpanjangan PPh Final UMKM 0,5% Tunggu Setneg

    Nasib Aturan Perpanjangan PPh Final UMKM 0,5% Tunggu Setneg

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha masih perlu bersabar terkait kepastian perpanjangan insentif PPh Final bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebesar 0,5% hingga kini akhir semester I/2025. Pasalnya, aturan perpanjangan tak kunjung rilis.

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Budi Wijayanto menyampaikan saat ini revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, utamanya terkait jangka waktu PPh Final 0,5% masih dalam proses. Dirinya menuturkan bahwa saat ini instansinya tengah menanti pembahasan revisi PP tersebut antarkementerian dari Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

    “Status PP-nya saat ini masih menunggu jadwal pembahasan antarkementerian dari Kementerian Setneg,” ujarnya beberapa waktu lalu, dikutip Minggu (22/6/2025).

    Budi tidak menjelaskan kapan rencana PP tersebut rampung, padahal banyak pelaku usaha menantikan kejelasan dari perpanjangan tenggat waktu PPh Final UMKM 0,5% tersebut.

    Sejatinya, melalui PP No. 55/2022, pelaku UMKM hanya dapat menikmati insentif PPh Final 0,5% sampai dengan akhir 2024. Pada akhir tahun lalu, pemerintah secara lisan menyatakan telah memperpanjangnya, namun implementasinya masih menunggu aturan teknis dari pemerintah.

    Peraturan ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) yang menjalankan usaha dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun, berupa PPh Final 0,5% sampai dengan tujuh tahun sejak WP OP UMKM terdaftar.

    Melansir dari laman resmi Ditjen Pajak, PP No. 55/2022 menetapkan bahwa mulai tahun pajak 2025, WP OP usahawan yang terdaftar sampai dengan tahun 2018 dan memiliki omzet sampai dengan Rp4,8 miliar dalam setahun sudah tidak dapat menggunakan tarif 0,5% dari omzet.

    Hal itu karena jangka waktu berlaku aturan tersebut hanya sampai tujuh tahun pajak sejak aturan itu diterbitkan.

    Dalam hal ini, jangka waktu tujuh tahun tersebut merupakan periode penggunaan tarif PPh Final 0,5% terpanjang dibandingkan dengan jangka waktu yang diberlakukan bagi jenis wajib pajak lain.

    Untuk WP OP yang terdaftar sampai dengan tahun 2018, tahun pajak yang awalnya berakhir 2024 kemudian diperpanjang menjadi 2025, merupakan tahun terakhir penggunaan tarif tersebut.

    Selanjutnya, WP OP usahawan wajib melakukan pembukuan untuk menghitung penghasilan netonya dan menggunakan tarif umum PPh dalam menghitung PPh terutang.

  • Pengusaha Waswas Serangan AS ke Iran Picu Lonjakan Harga Energi & Logistik

    Pengusaha Waswas Serangan AS ke Iran Picu Lonjakan Harga Energi & Logistik

    Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha menyebut konflik Iran-Israel dapat memicu lonjakan harga energi dan potensi gangguan logistik internasional. Kini, konflik di Timur Tengah tersebut meluas dan melibatkan Amerika Serikat (AS).

    Teranyar, pada Sabtu (21/6/2025) waktu setempat, Presiden AS Donald Trump mengancam akan melakukan serangan jauh lebih besar jika Iran tak mau melakukan perdamaian.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, kenaikan harga energi berdampak langsung terhadap biaya produksi dan operasional bagi dunia usaha.

    Shinta mengatakan, Apindo akan terus memantau secara seksama perkembangan konflik Iran–Israel karena eskalasi geopolitik semacam ini dapat memberikan tekanan tidak langsung terhadap perekonomian nasional, terutama melalui lonjakan harga energi dan potensi gangguan logistik internasional.

    “Indonesia sebagai negara importir minyak sangat rentan terhadap fluktuasi ini. Pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya, tentu juga akan merasakan tekanan dari sisi struktur biaya yang makin menekan margin usaha,” kata Shinta kepada Bisnis, Minggu (22/6/2025).

    Bahkan, Shinta mengungkap, dari sisi rantai pasok, beberapa sektor juga menyampaikan kekhawatiran atas potensi terganggunya jalur logistik internasional, terutama menuju kawasan Eropa, Teluk, dan Afrika.

    Padahal, ujar dia, jalur ini penting karena beberapa bahan baku strategis seperti gandum, kedelai, gas, dan pupuk masih diimpor melalui rute-rute tersebut.

    “Ketidakpastian logistik dapat menyebabkan keterlambatan dan lonjakan biaya pengiriman,” imbuhnya.

    Di samping itu, Apindo juga mencermati risiko inflasi biaya yang dapat berujung pada melemahnya daya beli masyarakat.

    “Jika harga naik signifikan tanpa dikompensasi dengan stimulus atau pengendalian harga pangan, maka konsumsi rumah tangga bisa melambat, yang pada akhirnya menggerus permintaan terhadap produk sektor riil,” ungkapnya.

    Kendati demikian, Shinta melihat pemerintah sudah menyadari potensi risiko dari konflik Iran-Israel. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia, sekaligus menyiapkan skenario impor energi yang lebih fleksibel apabila terjadi eskalasi konflik, termasuk opsi reroute atau perubahan jalur pelayaran dan sumber impor minyak, tidak hanya dari kawasan Timur Tengah, melainkan juga dari wilayah alternatif seperti Afrika.

    Menurut Shinta, sederet langkah  ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional dan memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam merencanakan kegiatan operasional.

    Namun, Shinta merekomendasikan agar pemerintah menjaga kesinambungan antara kebijakan fiskal dan energi, memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjamin kelancaran distribusi dan logistik, serta memberikan ruang bagi insentif atau dukungan kepada sektor usaha yang paling rentan, terutama industri padat karya.

    “Kami percaya bahwa dengan respons yang cepat, terukur, dan kolaboratif, Indonesia bisa menjaga iklim usaha tetap kondusif meskipun di tengah gejolak global yang tidak menentu,” tandasnya.

  • Pengusaha Logistik Keluhkan Mahalnya Tarif Tol Cibitung-Cilincing

    Pengusaha Logistik Keluhkan Mahalnya Tarif Tol Cibitung-Cilincing

    Bisnis.com, JAKARTA — Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) semakin dirasakan manfaatnya sebagai penghubung vital antara kawasan industri di timur Jakarta dengan Pelabuhan Tanjung Priok. 

    Kendati demikian, tingginya tarif tol dinilai menjadi kendala utama bagi kalangan pelaku usaha logistik dalam melintasi akses JTCC tersebut.

    Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) Jakarta Adil Karim menilai JTCC sebagai infrastruktur strategis dalam upaya integrasi koridor logistik nasional. 

    “Tol ini memang dirancang untuk memperlancar pergerakan logistik dari kawasan industri di timur Jakarta, seperti Cibitung dan sekitarnya, langsung ke pelabuhan, tanpa harus melalui jalur padat seperti Tol Jakarta–Cikampek,” ujar Adil melalui keterangannya, dikutip Minggu (22/6/2025).

    Namun, Adil menyebut, pemanfaatan JTCC oleh pelaku usaha logistik masih tergolong rendah. Menurutnya, tingginya tarif tol menjadi penyebab utama enggannya para pengusaha dan sopir truk untuk melintas di ruas tersebut. 

    “Untuk jarak sekitar 34 kilometer, tarifnya bisa lebih dari Rp100.000. Ini memberatkan pengusaha, apalagi sopir truk yang akhirnya enggan lewat tol,” jelasnya.

    Adapun, integrasi koridor wilayah logistik bertujuan menghubungkan kawasan industri dengan simpul distribusi utama seperti pelabuhan dan bandara, melalui infrastruktur transportasi seperti jalan tol. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pengiriman barang diharapkan menjadi lebih cepat, efisien, dan terjangkau.

    Efektivitas sistem ini juga dinilai dapat menjadi landasan untuk penyesuaian tarif tol secara menyeluruh. Jika diterapkan dengan tepat, kebijakan ini akan mendorong penggunaan jalan tol yang sudah dibangun, sekaligus menurunkan biaya logistik nasional yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat daya saing industri.

    Di tengah kemacetan yang masih melanda jalur distribusi menuju Pelabuhan Tanjung Priok dan belum optimalnya fungsi tol existing, integrasi infrastruktur logistik menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong efisiensi sistem distribusi barang di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya.

    Strategi Pelindo

    Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo telah mengungkapkan sejumlah strategi perseroan dalam rangka mendukung kelancaran distribusi logistik di Tanah Air.

    Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo Solusi Logistik Retno Soelistianti mengatakan, terdapat tiga aspek penting dalam strategi penguatan rantai logistik nasional di sektor pelabuhan.

    Ketiga aspek tersebut yakni jaringan pelabuhan yang terintegrasi, penyediaan solusi layanan end-to-end, serta digitalisasi, sistemisasi dan integrasi sistem.

    Retno pun mengamini bahwa perlu adanya integrasi dari Tol Jabodetabek sebagai akses kendaraan logistik menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang sempat mengalami kemacetan horor pasca-Lebaran 2025. 

    Selain itu, Pelindo juga akan mengevaluasi tarif Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) yang dinilai masih terlalu tinggi oleh para pelaku usaha logistik. 

    “Apakah perlu adanya integrasi Tol Jabodetabek? Jawabannya perlu. Tetapi memang untuk yang JTCC ini kemarin tarifnya mahal. Jadi, kami sekarang sedang berupaya untuk melakukan integrasi tarif di jalan tol ini dengan salah satu opsinya adalah Japek dan itu masih dalam proses ya,” ujar Retno dalam acara Bisnis Indonesia BUMN Forum 2025, Kamis (22/5/2025).

    Adapun, untuk tarif normal Tol Cibitung-Cilincing untuk kendaraan golongan I sebesar Rp68.500, golongan II & III sebesar Rp102.500, dan golongan IV & V Rp136.500.

    “Jadi kalau misalnya nanti tarifnya bisa kompetitif dengan jalan tol yang lain, saya yakin JTCC itu akan menjadi salah satu alternatif para sopir truk untuk bisa berkendara dari kawasan industri ke pelabuhan,” jelasnya.

  • Menlu Sugiono: Evakuasi WNI dari Iran Dimulai, 97 Orang Siap Dievakuasi

    Menlu Sugiono: Evakuasi WNI dari Iran Dimulai, 97 Orang Siap Dievakuasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia mulai melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) dari Iran seiring dengan meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di kawasan tersebut.

    Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, proses evakuasi telah dimulai secara bertahap sejak Jumat (20/6/2025) pagi, dengan pengiriman empat unit bus menuju perbatasan negara tetangga.

    “Tadi pagi saya mendapat laporan bahwa sudah ada empat bus yang bergerak ke arah perbatasan negara tetangga. Mungkin sekarang mereka sudah sampai,” ujar Sugiono di Bandara Internasional Pulkovo, St. Petersburg, Sabtu (21/6/2025) waktu setempat.

    Evakuasi ini dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri tanpa keterlibatan militer secara langsung, meskipun koordinasi dengan unsur pertahanan tetap dilakukan dalam skenario darurat. “Sejauh ini masih dari pihak Kementerian Luar Negeri. Belum melibatkan TNI,” jelas Sugiono.

    Menurut data Kementerian Luar Negeri, terdapat 386 WNI yang tercatat berada di Iran saat ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 orang telah menyatakan kesediaannya untuk dievakuasi ke luar wilayah konflik.

    Dia menjabarkan bahwa kelompok WNI tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa dan pekerja. “Yang bersedia dievakuasi. Dia [evakuasi] kan [bersifat] bertahap,” kata Sugiono.