Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Purbaya Yakin Bisa Tekan Defisit di Bawah 3% meski Penerimaan Pajak Loyo

    Purbaya Yakin Bisa Tekan Defisit di Bawah 3% meski Penerimaan Pajak Loyo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tetap meyakini bisa menjaga defisit APBN tetap berada di bawah 3% terhadap PDB. Hal itu kendati nyatanya penerimaan pajak loyo dan masih kurang Rp442,5 triliun dari target sampai dengan akhir November 2025. 

    Untuk diketahui, outlook defisit APBN 2025 sebesar Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB. Adapun sampai dengan akhir bulan lalu, defisit APBN telah mencapai Rp560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB.

    Kondisi defisit sampai dengan sekitar 31 hari terakhir 2025 itu disebabkan oleh rendahnya penerimaan negara. Khususnya pajak, yang memberikan sumbangsih terbesar, baru terealisasi Rp1.634,4 triliun atau 78,7% dari outlook Rp2.076,9 triliun. Artinya, otoritas pajak masih harus mengumpulkan Rp442,5 triliun untuk bisa menutup target. 

    Kendati kondisi tersebut, Purbaya masih menyatakan optimistis bisa mempertahankan defisit di bawah target 3% sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara. 

    Dia menilai masih ada penerimaan yang masuk dalam satu bulan terakhir, salah satunya setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil denda administrasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan rampasan kerugian keuangan negara hasil korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu kendati nilainya secara total hanya Rp6,62 triliun. 

    “Kalau memang mepet-mepet ke atas 3%, kami kurangi ke bawah 3%. Tabungan tambahan ini artinya saya punya senjata lebih untuk menekan defisit di bawah 3%,” terangnya kepada wartawan di kantor Kejagung, Jakarta, Rabu (24/12/2025). 

    Purbaya mengaku sampai dengan saat ini pihaknya masih menghitung hasil final penerimaan dan belanja negara jelang tutup buku akhir tahun. Dia hanya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanggar UU. 

    “Yang jelas kami enggak melanggar undang-undang,” ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Secara terperinci, defisit APBN 2025 sampai dengan 30 November lalu tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Defisit itu timbul akibat belanja negara yang lebih besar dari pembukuan penerimaan negara. 

    Belanja negara sampai dengan akhir November lalu yakni Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari outlook lapsem I/2025 Rp3.527,5 triliun. 

    Sementara itu, penerimaan negara tercatat terkumpul sebesar Rp2.351,1 triliun atau 82,1% terhadap outlook Rp2.865,5 triliun. Penerimaan pajak yang menyumbang terbesar yakni Rp1.634,4 triliun atau 78,7% terhadap outlook Rp2.076,9 triliun.

    Dengan demikian, keseimbangan primer APBN tercatat sebesar minus Rp82,2 triliun atau 74,8% terhadap outlook yakni minus Rp109,9 triliun. 

    Adapun pada akhir Oktober 2025 lalu, defisit APBN tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau 2,02% terhadap PDB. Sebelumnya, berdasarkan UU APBN 2025, pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB. 

    Namun, berdasarkan outlook laporan semester I/2025, DPR dan pemerintah menyetujui pelebaran defisit menjadi 2,78% terhadap PDB. 

  • UMP 2026 Naik Lebih Tinggi, Namun Upah Riil Buruh Masih Tertekan

    UMP 2026 Naik Lebih Tinggi, Namun Upah Riil Buruh Masih Tertekan

    Bisnis.com, JAKARTA — Seluruh gubernur wajib mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 selambat-lambatnya pada hari ini, Rabu, 24 Desember 2025. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

    Dalam beleid tersebut, formula kenaikan upah tetap memperhitungkan inflasi ditambah komponen pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks alfa. Pemerintah, kali ini, menaikkan rentang alfa dari 0,1—0,3 menjadi 0,5—0,9.

    Perubahan ini membuat UMP 2026 berpotensi melonjak lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan kenaikan upah belum sepenuhnya mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup.

    Bank Dunia, dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Desember 2025, mencatat rata-rata upah riil di Indonesia mengalami kontraksi 1,1% per tahun sepanjang 2018—2024. Tekanan paling besar dialami kelompok pekerja berkeahlian tinggi, yang upah riilnya turun hingga 2,3% per tahun.

    Pekerja berkeahlian menengah mencatat penurunan 1,1%, sementara pekerja berkeahlian rendah berkebalikan mencatat kenaikan tipis 0,3%.

    Bank Dunia menilai kondisi ini berkaitan dengan ketidakcocokan antara suplai tenaga kerja terdidik dan ketersediaan pekerjaan berkualitas. Penciptaan lapangan kerja dalam satu tahun terakhir masih didominasi sektor bernilai tambah rendah.

    “Penciptaan lapangan kerja antara Agustus 2024 dan Agustus 2025 sebagian besar terkonsentrasi di sektor-sektor bernilai rendah, seperti pertanian serta akomodasi dan makanan-minuman,” tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Rabu (24/12/2025).

    Sektor pertanian menyerap tambahan sekitar 490.000 tenaga kerja, disusul sektor akomodasi serta makanan dan minuman sebanyak 420.000 orang. Dengan rata-rata upah sekitar Rp2,55 juta per bulan. Jumlah ini di bawah rata-rata nasional Rp3,33 juta. Sementara peluang tenaga kerja terampil memperoleh kompensasi kompetitif menjadi lebih terbatas.

    Bank Dunia juga menilai kondisi ini mempercepat fenomena hollowing-out atau penyusutan kelas menengah. Porsi pekerjaan berkeahlian menengah turun dari 71,1% pada 2018 menjadi 68,3% pada 2024. Banyak tenaga kerja terdidik akhirnya masuk ke segmen pekerjaan dengan kualifikasi dan upah lebih rendah.

    Data Bank Dunia tersebut diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS). BPS mendefinisikan upah riil sebagai gambaran daya beli dari pendapatan yang diterima pekerja.

    Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf menilai penurunan upah riil umumnya dipengaruhi dua hal yakni inflasi tinggi atau upah yang stagnan.

    Menurutnya, kasus Indonesia lebih banyak disebabkan pertumbuhan upah yang lambat, sementara inflasi relatif terkendali.

    “Jadi kalau merasa, ‘Kok saya enggak sejahtera?’ Ya iya. Gaji naik, cuma enggak bisa membarengi kenaikan biaya hidup,” jelas Arief kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

    Pada saat yang sama, pemerintah mendorong kebijakan kenaikan UMP melalui formula baru. Namun, tanpa peningkatan produktivitas dan penciptaan pekerjaan bernilai tambah tinggi, perbaikan kesejahteraan pekerja dinilai belum akan terasa signifikan.

  • Hasil TKA Jeblok, Pemerintah Pastikan Jalur Prestasi SNBP Pakai Nilai Rapor

    Hasil TKA Jeblok, Pemerintah Pastikan Jalur Prestasi SNBP Pakai Nilai Rapor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI baru saja melaporkan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun 2025.

    Hasilnya, untuk jenjang SMA, rata-rata nilai paling tinggi pada mata pelajaran wajib adalah Antropologi sebesar 70,43 dan paling rendah adalah mata pelajaran Bahasa Inggris Wajib 24,93.

    Kepala Bidang Pengembang dan Fasilitasi Pelaksanaan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Handaru Catu Bagus membenarkan bahwa hasil TKA tahun ini rendah. 

    “Namun walaupun hasilnya seperti itu, hasil TKA tetap bermanfaat sebagai validator nilai rapor untuk jenjang pendidikan berikutnya, termasuk untuk jalur prestasi agar bisa masuk PTN melalui SNBP [Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi,” katanya kepada Bisnis, Rabu (24/12/2025).

    Validator rapor bermaksud untuk memperkuat data hasil belajar yang diperoleh dari sekolah. Dengan hasil TKA, gambaran mengenai kompetensi murid bisa menjadi lebih akurat dan mencerminkan kemampuan akademik asli, bukan berasal dari hasil subjektivitas guru. 

    Handaru menjelaskan hasil TKA tidak menjadi landasan utama untuk seleksi berdasarkan prestasi. Namun, untuk mendaftar SNBP harus mengikuti TKA.

    Adapun, hasil TKA akan menjadi refleksi setelah beberapa tahun tidak ada asesmen standar nasional yang mengukur individu siswa.

    “Hasil TKA ini sebagai baseline [dasar] nilai untuk perbaikan pada proses pembelajaran dan penilaian di satuan pendidikan,” jelasnya.

    Dalam TKA dikenalkan soal-soal logika, untuk mendorong bernalar kritis yang disesuaikan dengan kondisi sehari-hari dari murid.

    “Harapannya adanya perbaikan dalam proses pembelajaran dan penilaian di satuan pendidikan tersebut. Jadi TKA tetap efektif untuk memotivasi siswa untuk meningkatkan capaian belajar dan capaian prestasinya,” lanjutnya.

    Namun, dengan hasil TKA ini, Kemendikdasmen juga akan mengevaluasi agar satuan pendidikan lebih siap dalam pelaksanaan TKA selanjutnya.

    Pertama, Kemendikdasmen akan mengefektifkan sosialisasi hingga ke satuan pendidikan, khususnya terkait dengan jenis atau tipe soal termasuk karakter butir soal yang akan dikerjakan murid

    Kedua, memperbanyak butir soal latihan TKA pada laman Ayo Coba TKA yang dikembangkan kementerian agar murid dapat teredukasi dan terbiasa dalam mengerjakan butir soal TKA.

    “Selain itu, akan dilakukan peningkatan capacity building terhadap guru agar kualitas pengajaran dan penilaian di kelas meningkat,” imbuhnya.

    Kemudian, kementerian juga akan meningkatkan pengawasan secara berlapis pada saat pelaksanaan agar hasil TKA objektif dan dapat dipercaya oleh lembaga atau instansi atau mitra yang akan menggunakan hasil TKA.

  • Apresiasi Satgas PKH, Prabowo: Negara Selamatkan Rp6,62 Triliun dari Korupsi

    Apresiasi Satgas PKH, Prabowo: Negara Selamatkan Rp6,62 Triliun dari Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atas keberhasilan menyelamatkan uang negara sebesar Rp6,62 triliun dari hasil penyitaan lahan dan tindak pidana korupsi. 

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato usai menyaksikan Penyerahan Uang Rp6,62 Triliun di Gedung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

    Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung kondisi saudara-saudara sebangsa yang tengah menghadapi bencana di sejumlah daerah, seperti Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

    “Tak lupa kesulitan berbagai saudara kita di daerah Aceh, Sumbar, Sumut yang mengalami berbagai musibah. Kita selalu berdoa diberi kebaikan dan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa,” ujar Prabowo.

    Lebih lanjut, dia turut mengenang para petugas yang bekerja di wilayah bencana dalam waktu lama, bahkan hingga mengorbankan nyawa.

    “Kita juga ingat rekan-rekan kita yang bekerja keras di daerah bencana, sudah berapa puluh hari tanpa istirahat. Ada juga yang kehilangan nyawanya,” katanya.

    Prabowo menyebut penyerahan uang hasil penyitaan tersebut sebagai sebuah kehormatan baginya, sekaligus bukti kerja nyata Satgas PKH yang dibentuk pada 21 Januari 2025.

    “Hari ini adalah suatu kehormatan bagi saya diundang untuk menyaksikan hasil penyelamatan dan denda administratif sebesar Rp6,62 triliun lebih dari hasil kerja keras Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025,” ujarnya. 

    Dia menjelaskan Satgas PKH dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 dan melibatkan berbagai kementerian serta lembaga.

    “Saya sampaikan terima kasih, penghargaan saya sebesar-besarnya dari semua kementerian dan lembaga yang telah mendukung kegiatan daripada Satgas PKH itu sendiri yang terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, kepolisian, tentara, kehutanan, BPKP, dan lembaga-lembaga lain,” ucapnya.

    Presiden Ke-8 RI itu juga mengungkapkan beratnya tantangan yang dihadapi Satgas PKH di lapangan, termasuk upaya perlawanan dan penghambatan proses hukum.

    “Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit. Harus verifikasi 4 juta hektare, tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya koperasi untuk menghambat verifikasi, menghambat investigasi,” kata Prabowo. 

    Kepala negara pun menegaskan bahwa perlawanan terhadap aparat negara kerap terjadi dan tidak selalu terlihat oleh publik.

    “Kita mengerti, kita paham, rakyat dihasut preman-preman, dibayar untuk menantang, melawan petugas. Ini tidak terlihat oleh media, oleh kamera, oleh influencer, oleh vlogger, tapi saudara bekerja terus,” tegas Prabowo.

  • Daftar Lengkap UMK Kabupaten dan Kota di Yogyakarta, UMP 2026 Naik 6,78% jadi Rp2,41 Juta

    Daftar Lengkap UMK Kabupaten dan Kota di Yogyakarta, UMP 2026 Naik 6,78% jadi Rp2,41 Juta

    UMP Yogyakarta 2026 naik 6,78% jadi Rp2,41 juta. UMK Kota Yogyakarta Rp2,83 juta, Sleman Rp2,62 juta, Bantul Rp2,51 juta, Kulon Progo Rp2,50 juta, Gunungkidul Rp2,47 juta.

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) DIY tahun 2026 sebesar Rp2.417.495. 

    Besaran upah ini mengalami kenaikan sebesar 6,78% dari UMP 2025 yang sebesar Rp2.264.081. Secara nominal, kenaikan UMP DIY tahun depan mencapai Rp153.414.

    “UMP tahun 2026 ini ditetapkan oleh Gubernur DIY berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY, yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan unsur akademisi,” demikian keterangan resmi Pemda DIY, Rabu (24/12/2025).

    Selain itu, Gubernur DIY juga telah menetapkan upah minimum kabupaten/Kota (UMK) 2026 berdasarkan rekomendasi bupati/wali kota atas usulan Dewan Pengupahan kabupaten/kota. Berikut detailnya:

    Rincian upah Kabupaten dan Kota di Yogyakarta 2026

    UMK Kota Yogyakarta 2026 sebesar Rp2.827.593, naik 6,5% atau Rp172.551,17
    UMK Kabupaten Sleman naik 6,4% atau Rp157.872,14 menjadi Rp2.624.387.
    UMK Kabupaten Bantul naik 6,29% atau Rp148.468 menjadi Rp2.509.001,
    UMK Kabupaten Kulon Progo naik 6,52% atau Rp153.280 menjadi Rp2.504.520,
    UMK Kabupaten Gunungkidul naik 5,93% atau Rp138.115 menjadi Rp2.468.378.

    “Pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum kabupaten/kota serta tidak melakukan penangguhan pembayaran upah minimum kabupaten/kota tahun 2026,” pungkas keterangan tersebut.

    Adapun, hari ini adalah batas akhir pengumuman besaran upah minimum di masing-masing provinsi. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli seiring berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 tentang Pengupahan.

    “Khusus untuk tahun 2026, gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat-lambatnya tanggal 24 Desember 2025,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/12/2025).

    Selain UMP, aturan baru tersebut juga memuat kewajiban gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). PP No. 49/2025 juga mencantumkan bahwa gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

  • Terima Setoran ‘Pungutan Dosa’ Rp6,62 Triliun dari Kejagung Cs, Purbaya Bocorkan Penggunaannya

    Terima Setoran ‘Pungutan Dosa’ Rp6,62 Triliun dari Kejagung Cs, Purbaya Bocorkan Penggunaannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Setoran dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tergabung dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp6,62 triliun akan masuk ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan baru itu rencananya menjadi tambahan guna menambal defisit APBN yang diperkirakan sebesar Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB. 

    Secara terperinci, nilai Rp6,62 triliun itu meliputi Rp2,34 triliun hasil penagihan denda administratif pelanggaran kehutanan oleh Satgas PKH alias ‘pungutan pengampunan dosa’. Kemudian, sebesar Rp4,28 triliun merupakan uang hasil rampasan dari perkara tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Penyerahan uang tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini, Rabu (24/12/2025). 

    Usai acara tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya akan mengatur alokasi dana tambahan tersebut. Dia tidak menutup kemungkinan peluang untuk menggunakan setoran PNBP itu untuk menambah dana penanggulangan bencana di Sumatra, atau digunakan untuk menambal defisit APBN di akhir tahun. 

    “Nanti ini kami desain buat apa. Bisa juga dipakai mengurangi defisit sedikit, tapi enggak semuanya. Artinya, ya dipakai-lah untuk mendorong pembangunan nanti. Ini belum-belum didesain ya, karena baru hari ini masuk,” terangnya kepada wartawan, Rabu (24/12/2025). 

    Menurut Purbaya, setoran dari upaya penindakan hukum dan kepatuhan administrasi itu bisa juga dipakai untuk belanja pada APBN 2026. Namun, dia menilai penerimaan yang disetorkan hari ini akan diutamakan untuk menambal defisit APBN. 

    Hal itu kendati defisit APBN sesuai outlook laporan semester I/2025 mencapai Rp662 triliun atau 2,78% terhadap PDB. Adapun secara riil, sampai dengan November 2025 defisit APBN tercatat Rp560,3 triliun, atau 2,35% terhadap PDB.

    “Utamanya kami lihat defisit seperti apa. Ini jadi bagus sekali untuk ngurangin defisit,” ujarnya. 

    Sebagai informasi, sejalan dengan penyerahan Rp6,62 triliun dari Satgas PKH dan Kejagung, satgas bentukan Presiden Prabowo Subianto itu telah menyerahkan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luasan 896.969,143 ha.

    Selama 10 bulan, Satgas PKH secara keseluruhan telah menguasai kembali perkebunan seluas 4,08 juta ha. Realisasi itu diklaim mencapai 400% dari target yang ditetapkan, dengan nilai indikasi lahan yang telah dikuasai kembali mencapai lebih dari Rp150 triliun.

    Secara terperinci, lahan kawasan hutan yang kembali dikuasai negara melalui Satgas PKH diserahkan ke kementerian terkait senilai 2,48 juta ha. Itu meliputi 1,70 juta ha lahan sawit ke BUMN PT Agrinas Palma Nusantara, diserahkan ke kementerian terkait seluas 688.427 Ha untuk pemulihan kembali sebagai lahan kawasan hutan konservasi, serta kepada kementerian terkait untuk ditanami kembali 81.793,00 ha yang merupakan lahan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

  • Tok! Dedi Mulyadi Naikkan UMP Jabar 2026 jadi Rp2,31 Juta

    Tok! Dedi Mulyadi Naikkan UMP Jabar 2026 jadi Rp2,31 Juta

    Bisnis.com, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jabar 2026 sebesar Rp2.317.601 atau Rp2,31 juta.

    Dengan demikian, UMP Jabar 2026 naik Rp126.363 atau 5,77% dari UMP 2025 sebesar Rp2,19 juta. 

    Dedi Mulyadi mengatakan UMK dan upah minimum sektoral kabupaten dan kota ditetapkan sesuai usulan masing-masing daerah.

    “Untuk kabupaten kota, kita mengikuti atau menetapkan seluruh usulan yang diusulkan oleh kabupaten kota. Baik upah minimum kabupaten kotanya maupun upah minimum sektoralnya,” katanya di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (24/12/2025) sore.

    Sementara itu, pengelompokan upah minimum sektoral mengikuti ketentuan pemerintah.

    “Selanjutnya, komponen dari upah minimum sektoralnya, kelompok-kelompoknya itu disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Dan secara teknis nanti Disnaker,” terangnya.

    Dedi mengakui masih terjadi perbedaan besaran upah antar daerah mengingat besaran dipengaruhi kesepakatan masing-masing kabupaten dan kota.

    “Ya karena karena pengajuannya adalah kabupaten/kota dan mereka sudah menyepakati, pasti sampai hari ini diseparitasnya masih tinggi,” tuturnya.

    Dedi mencontohkan Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan upah tertinggi di Jawa Barat.

    Sedangkan terkait penilaian ideal atau tidaknya besaran upah, menurutnya hal itu relatif.

    “Kalau dalam pandangan saya ideal, tapi kalau dalam pandangan pengusaha pasti dianggap terlalu mahal. Kalau pandangan pekerja pasti dianggap terlalu murah. Kan itu biasa,” katanya.

    Ia menambahkan pemerintah mengambil posisi tengah untuk menjaga keseimbangan kepentingan pekerja dan dunia usaha.

    “Kita juga mempertimbangkan kepentingan ekonomi, kepentingan dunia usaha yang harus berkembang karena Jawa Barat bukan hanya harapannya bukan hanya bertumpu di sebuah kabupaten investasinya, tapi menyebar ke berbagai daerah yang itu merupakan peruntukan daerah kawasan industri,” pungkasnya.

    Kepala Disnakertrans Jabar I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Okta menuturkan besaran UMP 2026 ditetapkan sebesar Rp2.317.601,00 

    “Jika terdapat Kabupaten/Kota yang tidak menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026, maka besaran upah di wilayah tersebut wajib mengacu pada UMP Jawa Barat Tahun 2026,” katanya. 

  • KPK Geledah Rumah Dinas & Kantor Kejari HSU, Sita Dokumen-Mobil Hilux

    KPK Geledah Rumah Dinas & Kantor Kejari HSU, Sita Dokumen-Mobil Hilux

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga titik terkait kasus dugaan pemerasan dan pemotongan anggaran di lingkungan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung di Rumah Dinas Kejaksaan Negeri HSU, Kantor Kejaksaan Negeri HSU, dan Rumah Kejaksaan Negeri HSU yang berlokasi di Jakarta Timur.

    “Dari penggeledahan di tiga titik tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan dugaan perkara tindak pidana pemerasan ataupun pemotongan anggaran di lingkungan Kejari HSU,” kata Budi kepada jurnalis, Rabu (24/12/2025).

    Selain menyita barang bukti tersebut, tim penyidik juga mengamankan satu unit mobil Hilux di rumah dinas Kajari HSU.

    “Bahwa dalam rangkaian penggeledahan tersebut, selain menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik, Penyidik juga mengamankan satu unit kendaraan roda empat di rumah dinas Kajari HSU, yang tercatat milik pemerintah daerah Toli-toli.” sambung Budi.

    Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Asis Budianto (ASB), dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Tri Taruna Fariadi terkait sebagai tersangka

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa setelah menjabat sebagai Kajari pada Agustus 2025, Albertinus menerima Rp804 juta melalui Asis dan Tri Taruna.

    Asep mengatakan permintaan disertai ancaman itu dengan modus agar laporan pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Kejari HSU terkait dinas tersebut, tidak ditindaklanjuti proses hukumnya.

    Dia menyebut bahwa pemberian uang tersebut berlangsung pada November-Desember 2025, dari perantara Tri Taruna berinisial RHM selaku Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp270 juta dan EVN selaku Direktur RSUD HSU sebesar Rp235 juta.

    Kemudian melalui perantara Asis berinisial YND selaku Kepala Dinas Kesehatan HSU sejumlah Rp149,3 juta. Selain itu, Asis menerima Rp63,2 juta per periode Februari-Desember 2025.

    Tak hanya itu, Albertinus memotong anggaran Kejaksaan Negeri HSU sebesar Rp257 juta untuk kepentingan pribadi. Dia juga menerima Rp450 juta dari Kadis dan Sekwan DPRD, serta transfer rekening istri Albertinus Rp45 juta.

    Sedangkan, Tri Taruna mendapatkan total uang Rp1,07 miliar, dari mantan Kepala Dinas Pendidikan HSU senilai Rp930 juta dan pada 2024 dari rekanan sebesar Rp140 juta. KPK juga mengamankan uang tunai Rp318 juta di rumah pribadi Albertinus.

  • PGN Luncurkan Bengkel Keliling CNG untuk Kendaraan BBG

    PGN Luncurkan Bengkel Keliling CNG untuk Kendaraan BBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Perawatan kendaraan mungkin terlihat sebagai langkah kecil, namun langkah tersebut dapat membawa dampak besar bagi lingkungan. Berangkat dari semangat tersebut, PT Gagas Energi Indonesia berkolaborasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan Komunitas Gas (Komogas) menghadirkan program Bengkel Keliling CNG sebagai upaya nyata mengembalikan fungsi kendaraan berbahan bakar Compressed Natural Gas (CNG) di wilayah Jawa Bagian Barat, dimulai dari kawasan Jabodetabek.

    Program Bengkel Keliling CNG dirancang untuk mendekatkan layanan servis dan perawatan kendaraan CNG langsung kepada pengguna. Melalui pemeriksaan dan perbaikan yang tepat, kendaraan CNG diharapkan dapat kembali beroperasi secara optimal, aman, dan efisien, sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi gas buang.

    Pelaksanaan Bengkel Keliling CNG akan dilakukan secara bertahap di berbagai titik strategis yaitu di SPBG Pondok Ungu tanggal 22-27 Desember 2025, Basecamp Komogas di wilayah Kalimalang, Jakarta Timur tanggal 29-32 Desember 2025, SPBG Klender tanggal 5-9 Januari 2026, SPBG Grogol tanggal 5-9 Januari 2026 dan di SPBG Depok 28-30 Januari 2026 yang ditargetkan untuk menjangkau kendaraan operasional, angkutan umum, hingga kendaraan komunitas pengguna CNG. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan sistem CNG, perbaikan ringan, penyetelan komponen, serta konsultasi teknis oleh teknisi berpengalaman.

    “Bengkel Keliling CNG ini merupakan program pertama di Indonesia yang inisiasi melalui kolaborasi CSR PGN berkolaborasi dengan PGN Gagas dan mendapatkan masukan dari rekan-rekan Komogas. Bengkel ini akan menjadi ciri khas Subholding Gas Pertamina untuk mendukung optimalisasi SPBG dan BBG, sekaligus meningkatkan kenyamanan serta kesejahteraan pengguna kendaraan BBG. Kami berharap, permasalahan atau kendala di lapangan bisa teratasa melalui bengkel-bengkel yang sudah kerja sama dengan pGN Gagas, termasuk bengkel keliling ini,” ujar Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman.

    Direktur Utama PGN Gagas, Santiaji Gunawan menyampaikan bahwa program ini bukan sekadar layanan teknis, tetapi juga bagian dari gerakan bersama menjaga lingkungan.

    “Servis kendaraan CNG mungkin terlihat sebagai langkah kecil, namun jika dilakukan secara konsisten dan masif, dampaknya sangat besar bagi bumi. Kendaraan yang terawat dengan baik akan lebih efisien, lebih aman, dan lebih ramah lingkungan,” ujarnya.

    “Bengkel CNG Keliling ini memiliki fasilitas yang lengkap, mulai dari penginstalan pertama sampai dengan pengecekan emisi. Selain itu, teknisi dan peralatan yang digunakan memiliki sertifikasi resmi,” imbuh Ketua Umum Komogas, Andi Lala.

    PGN menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendorong transisi energi melalui pemanfaatan gas bumi yang lebih bersih dibandingkan bahan bakar konvensional. Dengan kendaraan CNG yang kembali berfungsi optimal, manfaat energi gas bumi dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

    Sementara itu, Komogas berperan sebagai penghubung antara program dan pengguna di lapangan, memastikan kebutuhan komunitas CNG dapat terlayani sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan dan keselamatan kendaraan berbahan bakar gas.

    Melalui kolaborasi Gagas, PGN, dan Komogas, program Bengkel Keliling CNG diharapkan menjadi langkah nyata bahwa aksi sederhana seperti servis kendaraan dapat memberikan kontribusi besar bagi lingkungan, efisiensi energi, dan masa depan bumi yang lebih bersih.

  • Satelit Starlink Gagal Fungsi di Luar Angkasa, Puing-puing Berceceran

    Satelit Starlink Gagal Fungsi di Luar Angkasa, Puing-puing Berceceran

    Bisnis.com, JAKARTA — Satelit Starlink dilaporkan mengalami kegagalan fungsi dan mengakibatkan puing-puing berceceran ke luar angkasa. Peristiwa itu menyebabkan satelit tersebut jatuh kembali ke atmosfer Bumi.

    Berdasarkan keterangan resmi Starlink, satelit itu mengalami “anomali” yang memicu pembuangan tangki bahan pendorong. Hal ini menyebabkan lepasnya sejumlah objek kecil yang terlacak dengan kecepatan relatif rendah.

    Para pengamat menyebut insiden ini kemungkinan besar disebabkan oleh sumber energi internal dan bukan karena tabrakan dengan objek lain. Akibat kejadian tersebut, sistem komunikasi dengan satelit tersebut dilaporkan terputus total.

    Satelit yang terdampak diidentifikasi sebagai Starlink 35956. Unit ini baru saja diluncurkan pada (23/11/2025) sebagai bagian dari misi Starlink Group 11-30-13, menurut daftar satelit yang disusun oleh Jonathan McDowell.

    Pada saat komunikasi terputus, satelit berada di ketinggian 418 kilometer. Meskipun saat ini masih dalam kondisi utuh, satelit tersebut dilaporkan sedang berputar tanpa kendali di orbitnya.

    Melalui pernyataan resmi di platform X, Starlink menyatakan bahwa satelit tersebut akan memasuki kembali atmosfer Bumi. Proses peluruhan orbit ini diperkirakan akan tuntas sepenuhnya dalam beberapa minggu ke depan.

    “Lintasan satelit saat ini akan menempatkannya di bawah Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS), sehingga tidak menimbulkan risiko bagi laboratorium orbit maupun awaknya,” tulis manajemen Starlink dikutip, Rabu (24/12/2025).

    Hingga saat ini, penyebab pasti dari peristiwa “energetik” tersebut masih belum dijelaskan secara rinci. Pihak perusahaan menyatakan bahwa tim teknis tengah bekerja cepat untuk mencari akar permasalahan dan memitigasi sumber anomali.

    Sebagai langkah preventif, SpaceX sedang dalam proses memperbarui perangkat lunak pada armada satelit lainnya. Pembaruan ini dirancang untuk meningkatkan perlindungan terhadap jenis insiden serupa di masa mendatang.

    Mantan astronot Space Shuttle dan kru ISS Ed Lu mencatat bahwa terdapat ratusan objek puing yang terkait dengan insiden ini. Puing-puing tersebut kini tengah dalam pantauan ketat.

    “Puing-puing ini telah menyebar hingga 6.000 kilometer di sepanjang jalur orbital hanya dalam waktu beberapa hari,” ujar Lu, yang juga merupakan Co-founder dan CTO LeoLabs, sebuah perusahaan spesialis pelacakan objek di orbit. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)