Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • PKS Umumkan Daftar Pengurus 2025-2029, Ini Susun Lengkapnya

    PKS Umumkan Daftar Pengurus 2025-2029, Ini Susun Lengkapnya

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi mengumumkan susunan lengkap kepengurusan partai untuk periode 2025-2029.

    Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf menekankan bahwa formasi kepengurusan baru kali ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis partai dalam menghadapi tantangan kebangsaan ke depan, serta sebagai bentuk ikhtiar untuk memperkuat soliditas internal, profesionalitas, dan kapasitas pelayanan publik. 

    Selain itu, dia juga menambahkan komposisi pengurus ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas serta pembaruan dari kader-kader muda yang telah teruji.

    “PKS akan melangkah lebih tangguh, lebih progresif, dan lebih siap menjawab rakyat Indonesia. Kepengurusan ini adalah wujud keseriusan kami dalam membangun partai yang responsif, inklusif, dan relevan,” tutur Al Muzzammil usai mengumumkan susunan lengkap anggota DPP PKS periode 2025-2030 di Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Berikut ini adalah susunan lengkap DPP PKS periode 2025–2030:

    Presiden : Dr. Al Muzzammil Yusuf, M.Si. 

    Sekretaris Jenderal : Muhammad Kholid, S.E., M.Si. 

    Bendahara Umum : Noerhadi, S.Pd., M.A. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Protokoler dan Pengamanan Pimpinan : Iman Firmansyah, S.E.I, M.M. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Organisasi, Administrasi dan Literasi Kepartaian: H. Rahmat Saleh, S.Farm., M.IP. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Data dan Teknologi Informasi : Dr. Sigit Puspito Wigati Jarot, M.Sc.

    Wakil Sekretaris Jenderal Personalia, Rumah Tangga, Standarisasi Kegiatan Partai : M. Iqbalur Ramadan C.P., S.K.M. 

    Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program : Tomy Agus Maymuftianto, S.Si. 

    Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Penerimaan : Alwan Fauzi 

    Wakil Bendahara Umum Bidang Manajemen Pengeluaran : Kaslan, Ak

    Wakil Bendahara Umum Bidang Pembiayaan : Sugeng Susilo, Ak 

    Badan Pembinaan Pejabat Publik

    Ketua : Dr. Haru Suandharu, S.Si., M.Si.

    Sekretaris : dr. Pamungkas Hendra Kusuma

    Badan Penelitian dan Pengembangan

    Ketua : Haryo Setyoko, M.P.A.

    Sekretaris : Dr. Hj. Astriana Baiti Sinaga

    Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri

    Ketua : Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

    Sekretaris : Muhammad Arfian, M.B.Α.

    Badan Legislasi Partai

    Ketua : Zainudin Paru, S.H., M.H.

    Sekretaris : Ruli Margianto, S.H., M.H.

    Badan Pembinaan dan Pengembangan Wilayah

    Ketua : Umar, S.IP., Μ.Α.

    Sekretaris : Muhammad Wajdi Rahman, S.IP., M.Si.

    Bidang Advokasi Partai

    Ketua : Nurul Amalia, S.H., M.H.

    Sekretaris : Ahmar Ihsan, S.H.

    Bidang Relawan dan Saksi Nasional

    Ketua : Bachtiar Firdaus, S.T., M.P.P.

    Sekretaris : Dr. Indra Kusumah, S.Psi., M.Si

    Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

    Ketua : Agoes Poernomo, S.IP.

    Sekretaris : Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.

    Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri

    Ketua : Dr. Handi Risza, S.E., M.E.

    Sekretaris : Dr. Azis Budi Setiawan, S.E.I., M.M.

    Bidang Pendidikan dan Kesehatan

    Ketua : Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, S.Pd., M.Si.

    Sekretaris : dr. Gamal, S.Ked., M.Biomed.

    Bidang Energi, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

    Ketua : Dr. Agus Ismail, M.Eng.

    Sekretaris : Dr. Hj. Paramitha Messayu, S.Si., M.Sc.

    Bidang Pemenangan PEMILU dan PILKADA

    Ketua : Dr. Mardani Ali Sera, S.T., M.Eng.

    Sekretaris : Dr. Irfan Aulia, S.Psi., M.Psi.

    Bidang Ketenagakerjaan

    Ketua : Indra, S.H., Μ.Η

    Sekretaris : Muhamad Rusdi, A.Md. Graf.

    Bidang Petani, Peternak dan Nelayan

    Ketua : Riyono, S.Kel., M.Si

    Sekretaris : Abdurrokhim, S.Pt.

    Bidang Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif

    Ketua : H. Acep Lulu Iddin, S.Sos.I., M.M.

    Sekretaris : dr. Burhanuddin Hamid, M.Kes.

    Bidang Koperasi dan Desa

    Ketua : Reni Astuti, S.Si., M.PSDM

    Sekretaris : Yoandro Edwar, S.T., M.B.A

    Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

    Ketua : Defrizal, S.Or.

    Sekretaris : Dedi Sarwanto, A.Md.

    Bidang Komunikasi dan Digital

    Ketua : Ahmad Fathul Bari, S.Hum., M.S.M.

    Sekretaris : Eko Febrianto, S.Sos.I., M.I.Kom.

    Bidang Pembinaan Masyarakat Lemah dan Disabilitas

    Ketua : Dr. Hj. Netty Prasetiyani, S.S., M.Si.

    Sekretaris : Ir. Nur Indah Harahap

    Bidang Pembinaan Umat dan Kerukunan Beragama

    Ketua : DR. H. Ali Akhmadi, MA.

    Sekretaris : Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.

    Bidang Kepanduan dan Bela Negara

    Ketua : Taufik Jayadi

    Sekretaris : Hendra Wijaya

    Bidang Seni dan Budaya

    Ketua : Ahmad Mabruri Mei Akbari, S.Sos., M.M.

    Sekretaris : Afwan Riadi Widianto SKM

    Bidang Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa

    Ketua : Aang Kunaifi, S.T., M.Si.

    Sekretaris : Henda Yusamtha, S.T.

    Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga

    Ketua : Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.

    Sekretaris : Eko Yuliarti Siroj, S.Sos.I., M.Si.

    Bidang Kaderisasi Anggota Partai

    Ketua : Tjahyadi Takariawan, S.Si.

    Sekretaris : Muh Lili Nur Aulia, S.Pd.I., MΜ.Ε.

    Bidang Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Partai

    Ketua : Muhammad Iqbal, S.Psi., M.Sc., Ph.D.

    Sekretaris : H. Ahmad Rachmawan, S.Sos., M.Si.

    Kantor Staf Presiden

    Ketua : H. Pipin Sopian, S.Sos., IMRI.

    Sekretaris : Rangga Kusumo, S.IP., M.IP.

  • Hadiri HUT ke-100 Meriyati Hoegeng, Puan Singgung Keteladan Istri Pejabat

    Hadiri HUT ke-100 Meriyati Hoegeng, Puan Singgung Keteladan Istri Pejabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI, Puan Maharani menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-100 istri dari Kapolri legendaris, Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Meriyati Roeslani.

    Acara tersebut digelar di kediaman keluarga Hoegeng di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). Puan hadir bersama ibunya sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    Dalam pertemuannya itu, Puan menyebut Ibu Meri, sapaan akrab Meriyati Roeslani, sosok sederhana dan bersahaja. Sosoknya tersebut dapat dijadikan teladan untuk semua pihak, terutama para istri pejabat.

    “Ibu Hoegeng bukan hanya istri seorang pejabat, tapi juga penjaga nilai-nilai luhur di dalam keluarga. Beliau mendampingi Jenderal Hoegeng dengan ketulusan, dan menjadi teladan bagi kita semua,” katanya dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (23/6/2025).

    Eks Menko PMK ini meneruskan, Ibu Meri juga setia mendukung Jenderal Hoegeng untuk tetap hidup sederhana dan tidak korupsi. Nilai hidup inilah, yang menurut Puan, akan terus relevan hingga generasi saat ini.

    “Dukungan beliau kepada Pak Hoegeng untuk menjadi polisi yang profesional dan tidak kompromi terhadap suap dan korupsi adalah pelajaran besar bagi generasi sekarang. Kita butuh lebih banyak figur seperti beliau,” tambahnya.

    Sebagai informasi, dalam kunjungannya itu Puan turut didampingi sejumlah anggota DPR RI, di antaranya Ribka Tjiptaning, Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti, dan anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati. Tampak pula hadir Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Asal tahu saja, Jenderal Hoegeng merupakan tokoh polisi yang legendaris yang dikenal sebagai polisi teladan, jujur, bersahaja dan berjiwa patriot. Jenderal Hoegeng merupakan Kapolri ke-5 pada periode tahun 1968-1971.

  • Pengamat Ramal Harga Minyak Bisa Tembus US5 per Barel Jika Selat Hormuz Ditutup

    Pengamat Ramal Harga Minyak Bisa Tembus US$145 per Barel Jika Selat Hormuz Ditutup

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat memproyeksikan harga minyak dunia bisa melambung ke level US$145 per barel jika Iran menutup Selat Hormuz. Hal ini tak lepas dari terganggunya jalur pengiriman minyak dunia.

    Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran penting bagi pengiriman minyak. Menurutnya, 20% pengiriman minyak dan gas (migas) dunia melalui selat tersebut.

    Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai jika selat tersebut resmi ditutup imbas memanasnya konflik di Timur Tengah, bakal terjadi disrupsi pasokan global. Apalagi, Iran memiliki kontribusi sekitar 5% terhadap pasokan minyak global.

    Yayan berpendapat, disrupsi pasokan minyak imbas ditutupnya Selat Hormuz bakal lebih dalam dibanding efek dari perang Rusia-Ukraina pada 2022.

    “Kemungkian disrupsinya sekitar 3% hingga 4%, kemungkinan harga minyak jika Selat Hormuz ditutup harga bisa di kisaran US$100 hingga US$145 per barel,” ucap Yayan kepada Bisnis, Senin (23/6/2025).

    Adapun, dilansir dari Reuters, harga minyak dunia sudah mulai bergejolak. Bahkan, melonjak ke level tertinggi sejak Januari 2025 pada perdagangan pagi ini, Senin (23/6/2025).

    Tercatat, harga minyak jenis Brent untuk kontrak pengiriman terdekat naik US$1,92 atau 2,49% menjadi US$78,93 per barel. Sementara itu, minyak West Texas Intermediate (WTI) naik US$1,89 atau 2,56% ke posisi US$75,73 per barel.

    Kendati demikian, proyeksi kenaikan harga minyak tersebut bakal bergantung pada berapa lama Selat Hormuz ditutup. Menurutnya, semakin lama selat itu ditutup, semakin parah jika efeknya.

    Dia menilai efek buruk penutupan Selat Hormuz, bahkan bakal menimpa Iran sendiri.

    “Selat Hormuz vital tak hanya untuk perdagangan internasional, tapi bagi Iran sendiri untuk melakukan aktivitas perdagangan internasional. Kalau tutup dalam jangka panjang itu enggak baik bagi ekonomi Iran,” jelas Yayan.

    Yayan berpendapat hal tersebut pun bakal berdampak bagi Indonesia, yakni harga BBM bisa naik. Oleh karena itu, dia mengingatkan agar pemerintah dan para pemangku kepentingan mulai mencari pasokan minyak mentah tak hanya dari Timur Tengah.

    “Strateginya kita kan sudah ada hubungan dagang dengan AS, saya kira harus kita akselerasi impor BBM dari AS atau negara lainnya,” ucap Yayan.

    Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai harga minyak bisa melonjak jika eskalasi di Timur Tengah kian meluas. Artinya, jika konflik meluas dan tak hanya melibatkan Israel, Iran, dan AS, maka harga minyak bisa melambung.

    Namun, jika konflik itu masih terbatas, harga minyak perlahan akan kembali turun.

    “Kalau terbatas, perlahan harga akan kembali turun ke fundamentalnya di kisaran US$60-US$70 per barel. Kalau perang meluas, ya tidak ada yang tahu berapa batas atasnya,” kata Pri Agung.

    Selat Hormuz merupakan salah satu jalur laut yang paling penting bagi lalu lintas pasokan minyak dunia. Di satu sisi, pemerintahan Iran sedang dalam pembahasan untuk menutup selat tersebut.

    Penutupan ini telah dibahas oleh Parlemen Republik Islam Iran pada Minggu (22/6/2025), di mana mereka telah menyetujui usulan penutupan Selat Hormuz bagi seluruh kegiatan pelayaran.

    Selat Hormuz, yang terletak di antara Oman dan Iran, menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Selat ini memiliki panjang hampir 161 kilometer (km) dan lebar 34 km pada titik tersempitnya, dengan jalur pelayaran di setiap arah hanya selebar 3 km.

    Selat Hormuz cukup dalam dan lebar untuk dilalui kapal tanker minyak mentah terbesar di dunia dan merupakan salah satu jalur minyak paling penting di dunia.

    Volume minyak yang mengalir melalui selat ini sangat besar. Jika selat ditutup, hanya sedikit jalur alternatif perdagangan minyak yang tersedia.

    Berdasarkan data U.S. Energy Information Administration (EIA), pada 2024, aliran minyak melalui Selat Hormuz rata-rata mencapai 20 juta barel per hari (bph), atau setara dengan sekitar 20% dari konsumsi minyak bumi global.

  • Anggaran MBG Baru Terserap Rp4,4 Triliun, Kepala BGN: Akan Melonjak Pada Agustus

    Anggaran MBG Baru Terserap Rp4,4 Triliun, Kepala BGN: Akan Melonjak Pada Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) hingga pertengahan tahun ini tercatat masih rendah, yakni baru mencapai 6,6% dari total pagu anggaran. Meski begitu, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penyerapan akan meningkat signifikan dalam waktu dekat.

    Kepala BGN Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa rendahnya serapan pada semester pertama merupakan hal yang wajar dan sesuai pola belanja tahunan program. 

    “Itu kan normal. MBG identik dengan penerima manfaat langsung,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks, Senin (23/6/2025).

    Menurutnya, percepatan realisasi program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto yang diluncurkan tahun ini akan mulai terlihat pada kuartal III/2025.

    “Lonjakan serapan akan terjadi mulai Agustus. Iya dipastikan akan meningkat tajam di Agustus,” imbuhnya.

    Dadan menyatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan skema percepatan dan memastikan tidak ada kendala struktural yang menghambat pelaksanaan program.

    “Tentu [ada target], dan sudah kami paparkan juga di DPR. Tidak ada hambatan penyerapan anggaran. Kami targetkan bisa menyerap minimal Rp7 triliun per bulan,” pungkas Dadan.

    Dengan estimasi tersebut, pemerintah menargetkan serapan signifikan pada kuartal III/2025, sejalan dengan perluasan cakupan distribusi MBG ke seluruh wilayah.

    Sekadar informasi, Kementerian Keuangan mencatat penyaluran anggaran Makan Bergizi Gratis atau MBG mencapai Rp4,4 triliun dan telah dinikmati sebanyak 4,89 juta penerima.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan realisasi per 12 Juni 2025 tersebut naik Rp1,1 triliun dari periode akhir Mei yang senilai Rp3,3 triliun. 

    “Ini dilaksanakan oleh 1.716 SPPG dan manfaatnya diterima oleh sekitar 4,89 juta penerima manfaat sesuai dengan arahan Presiden,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).

    Awalnya, pemerintah menargetkan penerima manfaat di 2025 sebanyak 17,9 juta orang dengan anggaran senilai Rp71 triliun.

    Kemudian target penerima manfaat MBG pada tahun ini dinaikkan dan menuju 82,9 juta penerima dan dilayani oleh 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan dari pagu awal menjadi Rp171 triliun.

    “Kami menyiapkan anggaran tambahan sampai dengan Rp100 triliun yang nanti realisasinya akan kami sampaikan secara rutin bergantung kepada kecepatan realisasi penerima manfaat oleh Badan Gizi Nasional,” lanjut Suahasil.

    Melihat secara persentase, artinya penyaluran anggaran MBG hingga pertangahan tahun ini baru mencapai 6,2% dari pagu awal Rp71 triliun.

    Adapun untuk tahun depan, anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) direncanakan senilai Rp217,86 triliun.

    Bahkan pagu indikatif untuk BGN tersebut menjadi yang terbesar dari seluruh K/L menggeser posisi Kementerian Pertahanan yang langganan menempati posisi pertama dengan anggaran paling gemuk dalam APBN.

    Adapun, secara umum pemerintah telah melakukan belanja senilai Rp1.016,3 triliun sepanjang tahun ini hingga Mei 2025.

    Terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp649,2 triliun yang termasuk di dalamnya belanja K/L senilai Rp325,7 triliun dan belanja nonK/L senilai Rp368,5 triliun.

    Sementara belanja melalui Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisir senilai Rp322 triliun atau mencakup 35% terhadap APBN.

  • Usulan Pengembang soal Rencana Rumah Subsidi Diperkecil

    Usulan Pengembang soal Rencana Rumah Subsidi Diperkecil

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pelaku usaha properti menilai rencana rumah subsidi yang diperkecil bertujuan menjawab tantangan keterbatasan lahan dan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama di wilayah perkotaan.

    Dalam draf perubahan Keputusan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025, disebutkan bahwa rumah subsidi nantinya dapat dibangun di atas lahan seluas minimal 25m², dengan luas bangunan mulai dari 18 m². Sebelumnya, dalam aturan lama, batas minimum luas tanah ditetapkan 60 m² dan bangunan minimal 21 m².

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Pedesaan Thomas Jusman mengatakan bahwa penambahan opsi rumah subsidi berukuran kecil perlu dipahami sebagai alternatif, bukan pengganti tipe yang sudah ada.

    “Ini adalah pilihan tambahan, bukan pengganti rumah tipe 36. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara luas agar tidak muncul kesalahpahaman,” ujar Thomas, dikutip Senin (23/6/2025).

    Menurut dia, keberadaan rumah subsidi berukuran kecil menjadi krusial di kawasan perkotaan, tempat harga lahan cenderung tinggi dan ketersediaannya terbatas. Thomas juga menekankan bahwa meskipun ukuran diperkecil, standar kelayakan hunian harus tetap merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himpera) Endang Kawidjaja menilai bahwa revisi ukuran rumah subsidi akan memperluas pilihan bagi masyarakat MBR. Dengan adanya variasi tipe, masyarakat dapat memilih rumah sesuai dengan kemampuan finansial mereka.

    “Luas tanah 25 m² dan bangunan 18 m² bisa menjadi solusi untuk tanah-tanah sempit yang sebelumnya tak terpakai karena tidak memenuhi kriteria rumah subsidi,” katanya.

    Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menyarankan agar rumah subsidi berukuran kecil difokuskan pada radius 20 kilometer dari pusat kota. Dia menyebut segmen ini cocok untuk generasi muda atau pasangan baru yang belum memiliki anak.

    “Rumah subsidi mungil ini bisa menjadi hunian pertama yang terjangkau di lokasi strategis,” ujarnya.

    Direktur PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) Budiarsa Sastrawinata menyebut bahwa menyesuaikan ukuran rumah subsidi adalah upaya realistis di tengah tingginya harga tanah. Pengembang tetap bisa menjaga keterjangkauan tanpa menurunkan kualitas.

    “Aspek kelayakan dan fungsi tetap bisa terpenuhi meskipun rumah lebih kecil. Yang penting adalah efisiensi desain dan aksesibilitas,” kata Budiarsa.

    CEO Lippo Group James Riady mencontohkan proyek Hunian Warisan Bangsa (HWB) sebagai model penerapan rumah subsidi berukuran kecil. Dalam proyek tersebut, disediakan dua tipe unit, yakni tipe satu kamar tidur berukuran bangunan 14m² dan tipe dua kamar tidur berukuran 23,4m², masing-masing dibangun di atas tanah sekitar 25–26m².

    Meskipun mungil, rumah-rumah tersebut dirancang dengan mezzanine dan fasilitas lengkap, seperti ruang tamu, dapur, kamar mandi, hingga carport.

    “Hunian yang layak tidak selalu berarti luas. Dengan prinsip desain yang baik, rumah kecil pun bisa nyaman, aman, dan terjangkau,” ujar James.

    Program rumah subsidi berukuran kecil ini diharapkan dapat membuka akses kepemilikan rumah bagi lebih banyak kelompok masyarakat, terutama yang selama ini terpinggirkan oleh keterbatasan lahan dan tingginya harga rumah.

  • Daftar Hari Terakhir jadi Caketum PSI, Agus Mulyono Tunggu Keputusan Jokowi

    Daftar Hari Terakhir jadi Caketum PSI, Agus Mulyono Tunggu Keputusan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP PSI Agus Mulyono Herlambang mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (caketum) PSI periode mendatang, pada hari terakhir, Senin (23/6/2025).

    Dia menyinggung alasan dirinya daftar pada hari terakhir ini karena dirinya merasa ‘jagoan’ selalu datang saat masa-masa terakhir. Bahkan, dia mengklaim saat bertarung, dia tidak pernah kalah dan pantang mundur melawan siapapun.

    Adapun, dia berhasil maju mendaftar diri seusai mendapat dukungan dari 6 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 24 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI.

    “Biasanya jagoan datang belakangan. Datang belakangan, ibarat film India, Shahrukh Khan-nya baru datang. Yang kemarin, yang hari Sabtu, yang hari sebelumnya, itu pemeran-pemeran figuran,” sindirnya di DPP PSI, Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Selain alasan tersebut, eks Ketua Umum PMII ini menyebut karena latar belakangnya seorang santri, dia menganggap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai guru dan kiainya.

    Sebab itu, dia merasa perlu memastikan terlebih dahulu apakah Jokowi akan mendaftarkan diri menjadi caketum PSI atau tidak. Dia khawatir akan terkena karma karena melawan ‘guru’.

    “Setelah mendapatkan kepastian Pak Jokowi tidak mendaftarkan diri, maka sebagai santri biasanya juga lumrah kalau seorang santri mencoba berkontestasi dengan anak kiainya. Tapi kalau melawan gurunya itu kualat. Tapi kalau berkontestasi, berkompetisi dengan anak kiainya itu biasa,” bebernya.

    Sebagai informasi, hingga sejauh ini termasuk Agus, sudah ada tiga pendaftar caketum PSI yaitu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat (Jabar), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron pada Rabu (18/6/2025) dan putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep pada Sabtu (21/6/2025).

    Pendaftaran Kaesang kemarin sekaligus menjawab kepastian sang ayah yang juga merupakan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025. 

    Kaesang mengaku telah membahas mengenai hal tersebut dengan Jokowi selama seminggu terakhir ini. 

    “Kan ndak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi,” kata Kaesang dalam konferensi pers usai resmi mendaftar sebagai calon ketua umum PSI di Jakarta, Sabtu (21/6/2025).

  • DMS Propertindo (KOTA) Siap Diversifikasi Produk

    DMS Propertindo (KOTA) Siap Diversifikasi Produk

    Bisnis.com, JAKARTA— Emiten properti PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) berencana melakukan pengembangan sejumlah proyek untuk meningkatkan omzet di segmen real estate. Sejauh ini, kontribusi pendapatan KOTA masih berasal dari bisnis perhotelan.

    Direktur Utama DMS Propertindo Mohammad Prapanca menyampaikan KOTA memiliki sejumlah portofolio properti di segmen perhotelan dan real estate.

    Jasa/layanan perhotelan KOTA dilakukan melalui entitas anak usaha yang bergerak di bidang usaha penyediaan akomodasi (hotel), yaitu PT Accola Hotel Indonesia. Hingga akhir tahun 2024, terdapat 3 hotel yang dimiliki dan dikelola, yaitu ZEST HOTEL di Yogyakarta, INDIES HERITAGE HOTEL di Yogyakarta, dan INDIES BANDUNG di Bandung.

    “Di bidang real estate, KOTA mengembangkan 3 kawasan pemukiman rumah tapak, yaitu Accola Park Serpong, Accola Residence, dan Padjadjaran City,” jelasnya dalam siaran pers, Senin (23/6/2025).

    Accola Park Serpong, lokasinya berpusat di Kawasan yang sedang tumbuh dengan pesat yaitu Serpong, Tangerang Selatan. Kawasan seluas 1,8 hektare (ha) ini dikelilingi oleh pusat-pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, gedung perkantoran, kantor pemerintahan, jalan tol JORR BSD, dan stasiun kereta api Rawa Buntu.

    Accola Residence terdiri dari 7 menara hunian vertical ditargetkan untuk konsumen berpenghasilan menengah ke atas dengan lahan sekitar +14.493 m2 yang terletak di Ciater Raya Serpong, Tangerang Selatan. Accola Residence merupakan sebuah apartemen eksklusif dan asri, dirancang secara detail dan artistik untuk mengedepankan kenyamanan dan fungsionalitas.

    Terakhir, di Padjadjaran City, Perusahaan saat ini masih melakukan pengembangan proyek seluas +9,8 ha dengan total area mencapai +63 ha di Bandung, Jawa Barat. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi rumah tapak dan area komersial dengan konsep kota yang memiliki kenyamanan, keterhubungan, dan ramah lingkungan.

    “Daerah ini nantinya akan dibangun beberapa kluster hunian serta fasilitas umum penunjang yang terintegrasi dengan transportasi publik. Kawasan tersebut dipilih sebagai lokasi karena berdekatan dengan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menjadi salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) di Jawa Barat,” jelas Mohammad Prapanca.

    Dari sisi kinerja, Mohammad Prapanca menilai cukup positif dengan pendapatan usaha Rp29,38 miliar pada 2024, naik 5,4% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp27,88 miliar. Pertumbuhan ini terutama berasal dari segmen hotel yang masih menjadi sumber utama pendapatan perusahaan.

    “Pertumbuhan ini mencerminkan hasil dari strategi pemasaran yang lebih agresif, peningkatan okupansi pada segmen perhotelan, serta kontribusi awal dari proyek-proyek properti yang mulai menunjukkan potensi,” jelasnya.

    Selain pertumbuhan pendapatan, kinerja keuangan juga menunjukkan arah perbaikan dari sisi efisiensi operasional. Hal ini tercermin dari penurunan beban usaha dari Rp30,80 miliar di tahun 2023 menjadi Rp27,75 miliar di tahun 2024.

    Meskipun belum mampu menghasilkan laba bersih, rugi tahun berjalan berhasil ditekan secara signifikan dari Rp24,68 miliar pada 2023 menjadi Rp18,07 miliar pada 2024, atau membaik sebesar 26,8%.

    Mohammad Prapanca menyampaikan secara keseluruhan, kinerja tahun 2024 mencerminkan keberhasilan langkah strategis Perseroan dalam memperkuat fondasi bisnis, memperbaiki efisiensi operasional, dan memitigasi tekanan keuangan. Hal ini menjadi pijakan penting bagi KOTA untuk memasuki fase pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

    Memasuki tahun 2025, Perseroan memandang prospek perekonomian nasional dan sektor-sektor usaha utama yang digeluti dengan optimisme yang terukur.

    Meskipun dinamika global masih terus berlangsung, stabilitas makroekonomi Indonesia—yang ditopang oleh konsumsi domestik, pengendalian inflasi, serta kesinambungan kebijakan fiskal—diperkirakan tetap menjadi landasan kokoh bagi pertumbuhan berbagai sektor, termasuk properti dan perhotelan.

    Oleh karena itu, KOTA menargetkan pertumbuhan yang selaras dengan arah perkembangan industri, dengan mengoptimalkan momentum pemulihan dan pertumbuhan yang telah tercipta sepanjang 2024.

    “Salah satu fokus utama kamiadalah memperkuat kontribusi dari sektor properti guna menyeimbangkan portofolio bisnis yang selama ini masih ditopang oleh segmen perhotelan,” jelas Mohammad Prapanca.

    Di sektor properti, potensi permintaan terhadap hunian dan kawasan terpadu diperkirakan meningkat, didorong oleh pertumbuhan kelas menengah, urbanisasi yang berkelanjutan. Selain itu, ada dukungan kebijakan insentif pemerintah, termasuk perpanjangan insentif PPN untuk pembelian rumah tertentu.

    Perseroan meyakini bahwa proyek Padjadjaran City di Bandung akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan pendapatan jangka menengah, seiring dengan meningkatnya daya tarik kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

    Sementara itu, industri perhotelan diperkirakan akan terus menunjukkan tren pemulihan yang semakin kuat, didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan sektor pariwisata domestik, dan membaiknya tingkat hunian di kota-kota tujuan wisata utama.

    Perseroan melihat peluang untuk memperkuat kinerja unit hotel melalui peremajaan fasilitas, inovasi layanan, serta penerapan strategi pemasaran digital yang lebih adaptif dan berbasis data.

    “Kami juga akan melanjutkan evaluasi atas seluruh portofolio aset properti dan perhotelan untuk memastikan kontribusinya terhadap keberlanjutan bisnis dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham,” ujar Mohammad Prapanca.

  • DMS Propertindo (KOTA) Siap Diversifikasi Produk

    DMS Propertindo (KOTA) Siap Diversifikasi Produk

    Bisnis.com, JAKARTA— Emiten properti PT DMS Propertindo Tbk. (KOTA) berencana melakukan pengembangan sejumlah proyek untuk meningkatkan omzet di segmen real estate. Sejauh ini, kontribusi pendapatan KOTA masih berasal dari bisnis perhotelan.

    Direktur Utama DMS Propertindo Mohammad Prapanca menyampaikan KOTA memiliki sejumlah portofolio properti di segmen perhotelan dan real estate.

    Jasa/layanan perhotelan KOTA dilakukan melalui entitas anak usaha yang bergerak di bidang usaha penyediaan akomodasi (hotel), yaitu PT Accola Hotel Indonesia. Hingga akhir tahun 2024, terdapat 3 hotel yang dimiliki dan dikelola, yaitu ZEST HOTEL di Yogyakarta, INDIES HERITAGE HOTEL di Yogyakarta, dan INDIES BANDUNG di Bandung.

    “Di bidang real estate, KOTA mengembangkan 3 kawasan pemukiman rumah tapak, yaitu Accola Park Serpong, Accola Residence, dan Padjadjaran City,” jelasnya dalam siaran pers, Senin (23/6/2025).

    Accola Park Serpong, lokasinya berpusat di Kawasan yang sedang tumbuh dengan pesat yaitu Serpong, Tangerang Selatan. Kawasan seluas 1,8 hektare (ha) ini dikelilingi oleh pusat-pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, gedung perkantoran, kantor pemerintahan, jalan tol JORR BSD, dan stasiun kereta api Rawa Buntu.

    Accola Residence terdiri dari 7 menara hunian vertical ditargetkan untuk konsumen berpenghasilan menengah ke atas dengan lahan sekitar +14.493 m2 yang terletak di Ciater Raya Serpong, Tangerang Selatan. Accola Residence merupakan sebuah apartemen eksklusif dan asri, dirancang secara detail dan artistik untuk mengedepankan kenyamanan dan fungsionalitas.

    Terakhir, di Padjadjaran City, Perusahaan saat ini masih melakukan pengembangan proyek seluas +9,8 ha dengan total area mencapai +63 ha di Bandung, Jawa Barat. Kawasan ini akan dikembangkan menjadi rumah tapak dan area komersial dengan konsep kota yang memiliki kenyamanan, keterhubungan, dan ramah lingkungan.

    “Daerah ini nantinya akan dibangun beberapa kluster hunian serta fasilitas umum penunjang yang terintegrasi dengan transportasi publik. Kawasan tersebut dipilih sebagai lokasi karena berdekatan dengan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menjadi salah satu Proyek Strategi Nasional (PSN) di Jawa Barat,” jelas Mohammad Prapanca.

    Dari sisi kinerja, Mohammad Prapanca menilai cukup positif dengan pendapatan usaha Rp29,38 miliar pada 2024, naik 5,4% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp27,88 miliar. Pertumbuhan ini terutama berasal dari segmen hotel yang masih menjadi sumber utama pendapatan perusahaan.

    “Pertumbuhan ini mencerminkan hasil dari strategi pemasaran yang lebih agresif, peningkatan okupansi pada segmen perhotelan, serta kontribusi awal dari proyek-proyek properti yang mulai menunjukkan potensi,” jelasnya.

    Selain pertumbuhan pendapatan, kinerja keuangan juga menunjukkan arah perbaikan dari sisi efisiensi operasional. Hal ini tercermin dari penurunan beban usaha dari Rp30,80 miliar di tahun 2023 menjadi Rp27,75 miliar di tahun 2024.

    Meskipun belum mampu menghasilkan laba bersih, rugi tahun berjalan berhasil ditekan secara signifikan dari Rp24,68 miliar pada 2023 menjadi Rp18,07 miliar pada 2024, atau membaik sebesar 26,8%.

    Mohammad Prapanca menyampaikan secara keseluruhan, kinerja tahun 2024 mencerminkan keberhasilan langkah strategis Perseroan dalam memperkuat fondasi bisnis, memperbaiki efisiensi operasional, dan memitigasi tekanan keuangan. Hal ini menjadi pijakan penting bagi KOTA untuk memasuki fase pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

    Memasuki tahun 2025, Perseroan memandang prospek perekonomian nasional dan sektor-sektor usaha utama yang digeluti dengan optimisme yang terukur.

    Meskipun dinamika global masih terus berlangsung, stabilitas makroekonomi Indonesia—yang ditopang oleh konsumsi domestik, pengendalian inflasi, serta kesinambungan kebijakan fiskal—diperkirakan tetap menjadi landasan kokoh bagi pertumbuhan berbagai sektor, termasuk properti dan perhotelan.

    Oleh karena itu, KOTA menargetkan pertumbuhan yang selaras dengan arah perkembangan industri, dengan mengoptimalkan momentum pemulihan dan pertumbuhan yang telah tercipta sepanjang 2024.

    “Salah satu fokus utama kamiadalah memperkuat kontribusi dari sektor properti guna menyeimbangkan portofolio bisnis yang selama ini masih ditopang oleh segmen perhotelan,” jelas Mohammad Prapanca.

    Di sektor properti, potensi permintaan terhadap hunian dan kawasan terpadu diperkirakan meningkat, didorong oleh pertumbuhan kelas menengah, urbanisasi yang berkelanjutan. Selain itu, ada dukungan kebijakan insentif pemerintah, termasuk perpanjangan insentif PPN untuk pembelian rumah tertentu.

    Perseroan meyakini bahwa proyek Padjadjaran City di Bandung akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan pendapatan jangka menengah, seiring dengan meningkatnya daya tarik kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

    Sementara itu, industri perhotelan diperkirakan akan terus menunjukkan tren pemulihan yang semakin kuat, didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, pertumbuhan sektor pariwisata domestik, dan membaiknya tingkat hunian di kota-kota tujuan wisata utama.

    Perseroan melihat peluang untuk memperkuat kinerja unit hotel melalui peremajaan fasilitas, inovasi layanan, serta penerapan strategi pemasaran digital yang lebih adaptif dan berbasis data.

    “Kami juga akan melanjutkan evaluasi atas seluruh portofolio aset properti dan perhotelan untuk memastikan kontribusinya terhadap keberlanjutan bisnis dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham,” ujar Mohammad Prapanca.

  • Ekonom Wanti-wanti Eskalasi Perang Iran-Israel Bisa Tekan Manufaktur RI

    Ekonom Wanti-wanti Eskalasi Perang Iran-Israel Bisa Tekan Manufaktur RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai konflik perang Iran dengan Israel dan keterlibatan Amerika Serikat (AS) akan berdampak ke kinerja industri secara global, termasuk Indonesia, meskipun saat ini efeknya masih terbatas. 

    Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan, rantai pasok barang-barang selain energi dari kawasan Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz, tergolong tak signifikan. Sebab, jalur perdagangan global yang paling besar saat ini bukan melalui kawasan tersebut, melainkan Laut Merah dan Terusan Suez. 

    “Untuk bahan baku secara umum, mungkin tidak terlalu banyak untuk saat sekarang dampaknya,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (23/6/2025). 

    Menurut dia, selama jalur utama perdagangan tersebut tidak terganggu untuk memasok barang-barang selain energi, maka kondisi usaha masih bisa berjalan normal. 

    Namun, dia menekankan pentingnya kewaspadaan jika konflik meluas ke wilayah lain seperti Mesir atau Terusan Suez. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka rantai pasok global secara lebih luas bisa terganggu. 

    “Kecuali kalau juga merambah diperlukan lebih luas lagi sampai ke Mesir misalnya, sampai ke Terusan Suez dan lain-lain, yang ini bisa memengaruhi rantai pasok secara lebih jauh,” jelasnya.

    Konflik perang antara Iran dan Israel yang berpotensi meluas juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku ekspor-impor. Apalagi, sebelumnya industri masih cemas dengan adanya dinamika kebijakan sebelumnya seperti tarif perdagangan era Presiden Trump. 

    “Dengan kebijakan tarif Trump saja selama ini sudah mengganggu dari sisi rantai pasok karena terjadi hambatan congestion di pelabuhan-pelabuhan besar,” ujarnya. 

    Dia tak memungkiri konflik tersebut akan berakibat pada lonjakan biaya logistik, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dari kondisi normal.

    Meskipun untuk saat ini belum ada dampak signifikan terhadap logistik akibat perang, perubahan rute pelayaran bisa saja terjadi, terutama untuk menghindari wilayah konflik. 

    “Tidak menutup kemungkinan juga ada perubahan rute yang mungkin selama ini mendekati Timur Tengah, terutama Teluk Persia, mungkin itu dihindari,” terangnya.

    Dia menegaskan bahwa secara umum, jalur perdagangan seperti Selat Malaka dan perairan Asia Timur saat ini belum terganggu sehingga rantai pasok global masih berjalan relatif normal. 

    Namun demikian, risiko terhadap perubahan biaya logistik di masa depan tetap ada. 

    “Untuk saat sekarang masih relatif terbatas, tapi memang perlu diantisipasi ke depan,” tuturnya.

    Dengan situasi yang terus berkembang, para pelaku usaha dan pembuat kebijakan disarankan untuk waspada terhadap potensi lonjakan biaya energi dan logistik. 

    Pengalihan jalur pelayaran serta meningkatnya ketidakpastian global menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan rantai pasok internasional.

    Ketegangan geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah, terutama di sekitar Teluk Persia, dinilai berpotensi mengganggu kelancaran rantai pasok global, khususnya dalam sektor energi. 

    Wilayah ini dikenal sebagai jalur penting perdagangan minyak dunia sehingga konflik yang terjadi di sana menimbulkan kekhawatiran serius bagi para pelaku ekonomi global.

    “Kalaupun ada gangguan dalam hal kelancaran rantai pasok global, ini lebih yang terkait dengan minyak sebetulnya. Karena konfliknya melibatkan wilayah Timur Tengah, khususnya adalah di sekitar Teluk Persia,” jelasnya

    Terlebih, menekankan bahwa Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz, merupakan jalur vital dalam distribusi minyak bumi dunia.

    Dampak dari ketegangan tersebut sudah mulai terasa dengan naiknya harga minyak di pasar global. 

    “Kondisi perang tentu saja akan mempengaruhi suplai transportasi dari perdagangan minyak. Yang mana ini akan berpengaruh terhadap peningkatan harga minyak,” ujarnya. 

    Harga minyak, menurutnya, telah naik dari level US$60 per barel menjadi sekitar US$75 per barel dan masih berpotensi terus meningkat hingga US$80 per barel apabila situasi tak kunjung mereda.

    Kenaikan harga minyak ini otomatis meningkatkan biaya energi secara keseluruhan. Meskipun komoditas substitusi seperti gas juga terdampak, skalanya tidak sebesar minyak bumi. 

    “Bagaimana dengan komoditas substitusinya seperti gas dan lain-lain ini juga berpotensi untuk naik, walaupun kenaikannya tidak sebesar minyak buminya,” pungkasnya. 

  • Pemerintah Resmi Teken DIM RUU KUHAP, Siap Dibawa ke DPR

    Pemerintah Resmi Teken DIM RUU KUHAP, Siap Dibawa ke DPR

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi menandatangani naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP, Senin (23/6/2025). Dengan demikian, DIM dari pemerintah siap dibawa ke DPR untuk segera dibahas.

    DIM terkait dengan revisi KUHAP itu ditandatangani sore hari ini oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanudin serta Wakik Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto. 

    Pada kesempatan tersebut, Supratman menyebut penyusunan DIM atas rancangan revisi KUHAP itu telah melalui koordinasi yang baik antara lima lembaga. 

    Supratman menyebut UU KUHAP yang saat ini berlaku yakni UU No.8/1981 sudah tidak lagi relevan dengan paradigma yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru, yakni UU No.1/2023. Dia berharap agar revisi UU KUHAP bisa segera tuntas dan berlaku bersamaan dengan KUHP baru, yakni 1 Januari 2025. 

    “Sebuah harapan besar Insyaallah dalam waktu dekat mudah-mudahan dengan pemberlakuan Undang-Undang No.1/2023  di 1 Januari 2026, hukum acara kita juga sudah bisa berlaku,” ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (23/6/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perundang-undangan atau Dirjen PP Kementerian Hukum, Dhanana Putra menyampaikan bahwa proses penyusunan DIM atas RUU KUHAP juga telah mencakup keterlibatan berbagai pihak di luar kementerian/lembaga.

    Misalnya, akademisi, pakar hukum pidana, masyarakat sipil, advokat serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. 

    Dhahana juga menyebut, dengan tuntasnya penyusunan DIM RUU KUHAP, maka kini pembahasan bisa segera dilanjutkan dengan Komisi III DPR selaku inisiator dari revisi undang-undang tersebut. 

    Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut revisi KUHAP harus cepat dilakukan karena saat ini sudah masuk masa genting (emergency).

    Menurutnya, semakin lama berdebat tanpa menghasilkan sesuatu yang signifikan, semakin banyak pula orang yang menderita karena masih berlakunya KUHAP yang ada saat ini.

    “Ini sudah situasi emergency harusnya teman-teman paham. Banyak sekali Pak yang client kita yang berduit aja di perlakukan tidak adil apalagi yang tidak berduit yang orang orang susah itu gak bisa didampingi, ketika didampingi advokat nya enggak bisa debat gak bisa ngomong, ya karena itu kita perlu segera,” terangnya, Rabu (18/6/2025).