Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Waswas Industri Manufaktur RI Kala Konflik Iran Vs Israel Memanas

    Waswas Industri Manufaktur RI Kala Konflik Iran Vs Israel Memanas

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri manufaktur Tanah Air turut mewaspadai memanasnya konflik di Timur Tengah. Eskalasi tensi geopolitik ini dikhawatirkan dapat berdampak pada gangguan rantai pasok dan meningkatnya biaya impor bahan baku.

    Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mulai waswas dengan tren kenaikan harga minyak dunia imbas meningkatnya ketegangan konflik Iran dan Israel, serta keterlibatan Amerika Serikat (AS). Potensi lonjakan harga minyak bakal membuat harga bahan baku, seperti nafta turut melambung.

    Apalagi, pemerintah Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia.

    “Kalau itu [harga minyak] ke angka US$80–US$100 dengan cepat, masuk ke US$80 saja itu artinya nanti semua harga petrokimia akan berubah,” ujar Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono kepada Bisnis, Senin (23/6/2025).

    Goldman Sachs memperkirakan harga minyak mentah jenis Brent dapat melonjak sementara hingga US$110 per barel apabila arus minyak melalui Selat Hormuz—jalur vital pengiriman sekitar 20% minyak dunia—terpangkas setengahnya selama 1 bulan.

    Sejak konflik Iran-Israel yang dimulai pada 13 Juni 2025, harga minyak jenis Brent telah naik sekitar 13%, sedangkan minyak West Texas Intermediate (WTI) naik sekitar 10%. Adapun, pada perdagangan Senin (23/6/2025), harga minyak Brent berada di level US$71,48 per barel dan WTI di level US$68,51 per barel.

    Menurut Fajar, jika terjadi penutupan Selat Hormuz, potensi lonjakan harga minyak hingga US$100 per barel menjadi ancaman nyata. Hal ini juga memengaruhi harga nafta di pasar.

    Kenaikan harga minyak dapat berdampak ke harga nafta yang diproyeksi naik US$50 per ton dan polimer US$10-20 per ton. Nafta, sebagai bahan baku utama industri, sangat bergantung pada impor dari Timur Tengah.

    “Kalau nafta itu mungkin 80% lah dari sana. Meski polimer hanya 30% bergantung pada pasokan luar, gangguan suplai tetap bisa memicu kelangkaan,” ujarnya.

    Kenaikan harga tersebut dapat berdampak ke ongkos produksi barang turunan dari petrokimia, seperti plastik, kemasan, hingga tekstil.

    Dalam hal ini, pengusaha membidik pasar tradisional untuk menjaga serapan bahan baku. Menurut Fajar, pasar tradisional kemasan plastik memiliki potensi serapan 41%

    Di sisi lain, Inaplas tetap mewaspadai ancaman serbuan produk impor murah dari China yang melibas pasar domestik. Hal ini telah membuat sejumlah pabrikan gulung tikar.

    “Ini industri PET [polyethylene terephthalate] sudah ada yang tutup satu. Ini sudah mulai mengkhawatirkan juga,” tuturnya.

    Pelaku industri juga meminta pemerintah untuk lebih tegas mengatur lalu lintas impor. Apalagi, utilitas sejumlah industri nasional saat ini yang terus menurun.

    Kekhawatiran juga dirasakan oleh Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI). Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur mengatakan, eskalasi konflik Iran-Israel berpotensi mengganggu jalur pelayaran internasional di Timur Tengah, Asia Tengah, hingga sebagian Asia Timur. 

    “Ini berdampak pada rantai pasok global, termasuk pengadaan bahan baku dan distribusi produk furnitur dan kerajinan Indonesia ke luar negeri,” kata Sobur.

    Apalagi, Sobur menuturkan bahwa bahan baku penting untuk industri furnitur masih berasal dari luar negeri, seperti lem khusus, bahan finishing, atau logam komponen. 

    Dengan adanya ketegangan geopolitik ini dipastikan mengganggu pengiriman barang karena perubahan jalur pelayaran dan kenaikan biaya asuransi logistik. 

    “Untuk itu, pelaku industri sudah mulai mencari alternatif bahan lokal dan regional [Asean] guna mengurangi ketergantungan dan menekan biaya produksi,” ujarnya. 

    Di sisi lain, dia menyoroti kenaikan biaya logistik dan risiko gangguan pasok. Menurut dia, biaya pengapalan global saat ini sudah menunjukkan kecenderungan naik dan apabila konflik berlarut, maka akan ada lonjakan lebih lanjut. 

    Dalam hal ini, dia memperkirakan akan terjadi peningkatan biaya logistik dan pengadaan bahan baku hingga 15%–20% jika konflik ini meluas dan berdampak pada distribusi kontainer global.

    Tak hanya itu, konflik panas Iran dan Israel ini juga dapat memicu fluktuasi biaya produksi karena harga energi. Terlebih, harga minyak mentah dunia sangat sensitif terhadap konflik Timur Tengah. 

    “Jika harga energi naik, maka akan ada efek domino terhadap harga resin, plastik, logistik, dan bahan pendukung lain, yang akan mendorong naiknya biaya produksi secara menyeluruh dalam industri mebel dan kerajinan nasional,” jelasnya. 

    Untuk itu, pengusaha anggota HIMKI sedang mempersiapkan dua langkah utama, pertama yaitu diversifikasi pasar ekspor, termasuk mengincar negara-negara non-tradisional di Afrika, Asia Selatan, dan Eropa Timur.

    Kedua, re-orientasi pasar domestik, karena bila ekspor melambat akibat ketegangan atau tarif tinggi, pasar dalam negeri akan menjadi buffer penting untuk menjaga keberlangsungan produksi.

    Diversifikasi Impor Bahan Baku

    Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengatakan, konflik geopolitik Timur Tengah bukan sekadar ancaman, tetapi peringatan keras untuk mempercepat transformasi industri nasional agar lebih tangguh dan mandiri. 

    “Ya, konflik geopolitik di Timur Tengah—khususnya ancaman atas Selat Hormuz dan Laut Merah—telah mengganggu stabilitas rantai pasok global, termasuk ke Indonesia. Hipmi melihat ini sebagai sinyal kuat untuk mempercepat resiliency supply chain nasional,” kata Anggawira kepada Bisnis, Senin (23/6/2025). 

    Bahan baku komoditas maupun energi dinilai cukup bergantung pada jalur pelayaran Timur Tengah yang membuat industri nasional sangat rentan terhadap eskalasi geopolitik.

    Menurut Anggawira, impor bahan baku berpotensi terganggu, baik dari sisi keterlambatan hingga harga yang naik tajam. Adapun, industri pengguna gas, logam, dan petrokimia menjadi yang paling terdampak. 

    “Sudah terlihat adanya peningkatan biaya asuransi pelayaran dan ketidakpastian waktu pengiriman,” jelasnya. 

    Bahkan, dia juga mencatat bahwa UMKM industri makanan dan tekstil mulai mengalami lonjakan harga bahan baku. Hal ini menekan margin dan meningkatkan risiko inflasi biaya produksi.

    “Kami mendorong diversifikasi sumber bahan baku serta pembinaan industri hulu nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang setengah jadi dari luar negeri. Saat ini adalah momentum tepat untuk memperkuat ekosistem substitusi impor berbasis produksi lokal,” jelasnya. 

    Di sisi lain, kenaikan harga minyak dunia yang dipicu situasi geopolitik saat ini juga berdampak domino terhadap harga BBM industri, logistik, dan tarif energi. Pelaku industri pengguna energi intensif seperti pupuk, baja, dan keramik mulai tertekan. 

    “Hipmi mendorong pemerintah untuk menjaga kestabilan harga energi domestik, termasuk memastikan implementasi harga gas industri yang kompetitif [HGBT] dan mempercepat pengembangan energi domestik berbasis LNG dan gas pipa,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, pengusaha saat ini melakukan strategi adaptif seperti meningkatkan buffer stock bahan baku, merancang ulang kontrak pembelian secara fleksibel, menyusun strategi lindung nilai (hedging) atas nilai tukar, menyesuaikan siklus produksi, dan mempercepat ekspansi pasar domestik dan Asean.

    Namun, pihaknya juga meminta pemerintah untuk turun tangan mempercepat substitusi impor dan penguatan industri hulu nasional, khususnya bahan baku industri, menjaga stabilisasi harga energi dan logistik melalui instrumen fiskal dan BUMN strategis. 

    Kemudian, reformasi logistik pelabuhan dan kepabeanan untuk mempercepat arus bahan baku, penguatan diplomasi ekonomi untuk membuka jalur pasok dan pasar baru, dan mendorong konsolidasi industri energi dan mineral nasional, agar kita lebih siap menghadapi risiko geopolitik global. 

  • Iwan Kurniawan Bantah Fasilitas Kredit Sritex Digunakan untuk Aset Non-produktif

    Iwan Kurniawan Bantah Fasilitas Kredit Sritex Digunakan untuk Aset Non-produktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Bos Sritex (SRIL), Iwan Kurniawan Lukminto membantah soal penggunaan uang kredit bank untuk pembelian aset non-produktif yang dilakukan kakaknya, Iwan Setiawan Lukminto (ISL).

    Iwan mengatakan bahwa bantahan itu juga telah disampaikan kepada penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI.

    “Setahu saya tidak ada. Kami sudah sampaikan juga di dalam,” ujar Iwan usai diperiksa di Kejagung, Senin (23/6/2025).

    Di samping itu, Iwan tercatat sudah empat kali diperiksa penyidik Kejagung. Iwan dicecar soal pengetahuan hingga perannya dalam pemberian kredit terhadap Sritex 

    Dalam pemeriksaan keempatnya, bos Sritex itu tiba sekitar 09.40 WIB. Kemudian, Iwan baru keluar pada 20.50 WIB dari Gedung Bundar Kejagung.

    “Hari ini agak lebih panjang, sekitar 24-25 pertanyaan,” imbuhnya.

    Iwan mengaku pertanyaan kali ini berkaitan dengan jabatannya selaku Dirut PT Sri Rejeki Isman Tbk. alias Sritex.

    “Masih tetap tentang operasional perusahaan, dan bagaimana memanage perusahaan setelah saya menjadi Dirut,” pungkas Iwan.

    Sebelumnya, Kejagung baru menetapkan tiga tersangka dalam perkara Sritex. Salah satu tersangka itu yakni Eks Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto (ISL) sebagai tersangka.

    Iwan diduga telah menggunakan dana kredit dari sejumlah bank untuk membayar utang Sritex dan pembelian aset non-produktif seperti tanah di Solo dan Yogyakarta. 

    Dalam hal ini, Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar menyatakan bahwa seharusnya dana kredit itu dipakai untuk modal kerja. 

    “Untuk modal kerja tetapi disalahgunakan untuk membayar utang dan membeli aset nonproduktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya,” tutur Qohar.

  • Pemerintah ungkap 6.000 Poin Masalah di Naskah DIM RUU KUHAP

    Pemerintah ungkap 6.000 Poin Masalah di Naskah DIM RUU KUHAP

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkap ssbanyak 6.000 poin masalah, usulan perbaikan maupun alternatif yang dimuat dalam naskah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). 

    Naskah DIM itu telah selesai disusun dan ditandatangani oleh tim penyusun yang meliputi Kementerian Hukum, Mahkamah Agung, Polri, Kejaksaan Agung serta Kementerian Sekretariat Negara, Senin (23/6/2025). Nantinya, naskah DIM itu akan segera diserahkan ke DPR setelah pembukaan masa sidang. 

    “[Jumlah DIM] sekitar 6.000,” ungkap Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej pada konferensi pers usai acara penandatanganan naskah DIM RUU KUHAP, di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (23/6/2025). 

    Pria yang akrab disapa Eddy Hiariej itu mengatakan, pihak pemerintah bersama MA, Polri dan Kejagung telah menjaring aspirasi dari berbagai elemen masyarakat sejak Maret 2024. Hal itu termasuk tim ahli yang terdiri dari 15 orang dari berbagai perguruan tinggi. 

    Beberapa kementerian/lembaga juga diundang untuk memberikan masukan seperti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Hukum Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk advokat dan Koalisi Masyarakat Sipil. 

    “Bahwa hak untuk didengarkan, hak untuk dijelaskan, dan hak untuk dipertimbangkan itu sudah kita masukkan. Meskipun tidak semua masukan itu akan kita tuangkan, tetapi kita secara fair akan memberitahu kepada DPR bahwa ini adalah hasil penyusunan yang kita ambil dari masukan masyarakat sipil, dari ahli maupun dari teman-teman advokat,” kata Guru Besar Ilmu Hukum Pidana UGM itu.

    Nantinya, setelah naskah DIM diserahkan ke DPR, pihak eksekutif akan menunggu undangan dari legislatif untuk memulai pembahasan. 

    Untuk diketahui, pemerintah resmi menandatangani naskah DIM RUU KUHAP, Senin (23/6/2025). Dengan demikian, DIM dari pemerintah siap dibawa ke DPR untuk segera dibahas.

    DIM terkait dengan revisi KUHAP itu ditandatangani sore hari ini oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanudin serta Wakik Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto. 

    Pada kesempatan tersebut, Supratman menyebut penyusunan DIM atas rancangan revisi KUHAP itu telah melalui koordinasi yang baik antara lima lembaga. 

    Supratman menyebut UU KUHAP yang saat ini berlaku yakni UU No.8/1981 sudah tidak lagi relevan dengan paradigma yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru, yakni UU No.1/2023. Dia berharap agar revisi UU KUHAP bisa segera tuntas dan berlaku bersamaan dengan KUHP baru, yakni 1 Januari 2025. 

    “Sebuah harapan besar Insyaallah dalam waktu dekat mudah-mudahan dengan pemberlakuan Undang-Undang No.1/2023  di 1 Januari 2026, hukum acara kita juga sudah bisa berlaku,” ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (23/6/2025).

  • Trump Panik Harga Minyak Melonjak Pasca AS Serang Iran, Selat Hormuz Jadi Titik Kritis

    Trump Panik Harga Minyak Melonjak Pasca AS Serang Iran, Selat Hormuz Jadi Titik Kritis

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak produsen energi untuk menurunkan harga minyak mentah setelah serangan militer AS terhadap Iran.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (24/6/2025), desakan tersebut dikeluarkan di tengah kekhawatiran bahwa konflik Timur Tengah yang memburuk dan potensi gangguan pasokan akan memperpanjang reli harga di pasar minyak global.

    “Semuanya, jaga harga minyak tetap rendah. Saya memantau! Jangan mainkan Senjata musuh, Jangan lakukan itu!” tulis Trump melalui media sosial pada Senin waktu setempat.

    Dalam unggahan lanjutan, Trump juga memerintahkan Departemen Energi untuk segera meningkatkan produksi. “Bor, saatnya bor!!! dan saya maksudkan sekarang juga!!!” ujarnya.

    Menanggapi perintah tersebut, Menteri Energi AS Chris Wright melalui platform X, mengatakan bahwa upaya tersebut telah dimulai.

    Unggahan Trump di media sosial menunjukkan bahwa tekanan dari potensi lonjakan harga minyak — dan dampaknya terhadap ekonomi domestik — mulai membebani pemerintahannya. 

    Sebelumnya, Trump sempat memuji penurunan harga minyak, meski hal itu sempat memicu ketidakpuasan dari para eksekutif energi yang mendanai kampanye pilpres 2024-nya.

    Namun, Trump memiliki opsi terbatas untuk menahan lonjakan harga di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan cadangan strategis minyak AS, tetapi saat ini stok tersebut telah susut menjadi sekitar 400 juta barel — hanya setengah dari kapasitas maksimumnya.

    Sejumlah analis juga memperingatkan bahwa sekalipun cadangan tersebut dilepas ke pasar, dampaknya tidak akan cukup untuk menggantikan potensi kehilangan jutaan barel minyak per hari jika Iran benar-benar menebar ranjau laut di Selat Hormuz untuk mengganggu jalur pelayaran.

    Tutup Selat Hormuz

    Sementara itu, Iran memperingatkan keputusan Trump untuk ikut serta dalam serangan militer Israel dengan menyerang tiga fasilitas nuklir utama di negaranya akan memicu aksi balasan. Militer Iran menyatakan akan memberikan respons yang proporsional terhadap serangan AS.

    Salah satu langkah balasan yang paling dikhawatirkan adalah penutupan Selat Hormuz — jalur strategis di muara Teluk Persia yang dilintasi sekitar seperempat perdagangan minyak laut dunia.

    Meski fokus utama tertuju pada Selat Hormuz, potensi serangan balasan Iran juga dikhawatirkan dapat menyasar infrastruktur lain yang penting bagi pengolahan dan pengiriman minyak di kawasan. 

    Colby Connelly, peneliti senior di Middle East Institute mengatakan, sekitar 70%–75% minyak mentah, kondensat, dan produk hasil olahan dari Teluk mengalir melalui sembilan fasilitas utama yang berisiko menjadi titik hambatan.

    Penasihat ekonomi utama Gedung Putih, Kevin Hasset menyebut bahwa pasar minyak masih terlihat stabil.

    “Untuk saat ini belum ada tanda-tanda gangguan serius,” katanya.

    Namun, kenaikan harga minyak — termasuk bensin dan bahan bakar jet — berisiko menekan daya beli konsumen AS yang sebelumnya sudah terbebani inflasi. Kondisi ini juga bisa berdampak secara politik terhadap Trump dan Partai Republik menjelang pemilu.

    Jika Iran benar-benar menutup Selat Hormuz, harga minyak mentah bisa melampaui US$130 per barel, menurut perkiraan Bloomberg Economics. 

    Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menyatakan bahwa pemerintah AS sedang memantau secara aktif dan cermat situasi di Selat Hormuz serta memperingatkan bahwa rezim Iran akan bodoh jika benar-benar mengambil langkah tersebut.

    Harga minyak global saat ini tercatat sekitar 10% lebih tinggi dibandingkan posisi sebelum Israel menyerang Iran awal bulan ini. Namun, pada perdagangan Senin, pasar mulai memangkas kenaikan tersebut seiring meredanya kekhawatiran akan gangguan pasokan dalam waktu dekat. 

    Harga minyak jenis Brent sempat melonjak ke level US$81,40 per barel, sebelum turun kembali ke bawah US$77. Menurut Connelly, lonjakan harga saat ini lebih mencerminkan reaksi pasar terhadap potensi gangguan pasokan ketimbang kehilangan pasokan riil. 

    “Namun, dampaknya mulai terasa di sejumlah wilayah, dan prospek makroekonomi global akan tertekan jika situasi ini berlangsung lebih lama — bahkan tanpa gangguan pasokan yang nyata,” ujar Connelly.

    Meski Trump telah mendorong peningkatan pengeboran domestik, langkah tersebut tidak serta-merta mampu mendorong produksi baru. Dalam beberapa tahun terakhir, pelaku industri energi AS cenderung enggan melakukan ekspansi besar-besaran karena harga minyak West Texas Intermediate (WTI) sempat berada di bawah biaya produksi di beberapa lokasi.

    Secara umum, perusahaan minyak lebih cenderung mengambil keputusan investasi berdasarkan proyeksi harga jangka panjang ketimbang lonjakan harga sesaat akibat ketegangan geopolitik.

    Bahkan sebelum serangan AS terhadap Iran terjadi, pejabat pemerintahan Trump sudah membahas kemungkinan gangguan pasokan minyak yang bisa memicu lonjakan harga, termasuk opsi-opsi mitigasinya.

  • Kejagung Cecar Nadiem soal Rapat Krusial Pengadaan Chromebook

    Kejagung Cecar Nadiem soal Rapat Krusial Pengadaan Chromebook

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mencecar eks Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dengan 31 pertanyaan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

    Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan pertanyaan penyidik ke Nadiem masih seputar kapasitasnya sebagai eks Mendikbudristek dalam penggunaan anggaran Rp9,9 triliun.

    “Pemeriksaan itu dalam kapasitasnya sebagai Menteri terkait dengan penggunaan anggaran Rp9,9 triliun ini dalam proyek pengadaan Chromebook,” ujar Harli di Kejagung, Senin (23/6/2025) malam.

    Dalam pemeriksaan itu, kata Harli, penyidik telah mendalami soal rapat yang dilakukan pada Mei 2020. Rapat itu diduga untuk mengkaji sebelum memutuskan untuk pengadaan laptop Chromebook.

    Rapat inilah yang didalami oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI lantaran pembahasannya dinilai sangat krusial soal pengadaan tersebut.

    “Nah kemudian ada hal yang sangat penting didalami oleh penyidik dalam kaitan dengan rapat pada bulan Mei 2020. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kajian teknisi itu kan sudah dilakukan sejak bulan April,” imbuhnya.

    Pendalaman itu kemudian melebar hingga menyeret peran staf khusus (stafsus) Nadiem Makarim dalam proyek program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022 tersebut.

    “Nah barangkali nanti secara substansi, karena ini adalah domainnya penyidik maka kita tunggu bagaimana fakta-fakta ini nanti tentu juga masih dikonfirmasi kepada banyak pihak terkait dengan pengadaan ini,” pungkasnya.

  • Perpanjangan Usia Pensiun ASN, Harus Pertimbangkan Beban Biaya

    Perpanjangan Usia Pensiun ASN, Harus Pertimbangkan Beban Biaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Usulan rencana perpanjangan usia pensiun ASN menuai tanggapan dari DPR RI.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebutkan, usulan tersebut perlu dikaji lebih mendalam mengingat kondisi keuangan negara saat ini.

    “Mengenai pensiun memang kalau kita bicara beban biaya itu kita harus pikirkan lagi beban biaya karena kondisi negara saat ini sedang kurang bagus,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip, Senin (23/6/2025)

    Dede juga menyoroti jumlah ASN yang sangat besar, sehingga bila BUP ditingkatkan, beban anggaran negara akan semakin berat.

    “Jadi harus dipikirkan karena jumlah ASN itu jutaan sehingga ini memungkinkan, ini kita harus berbicara sampai pada level ASN TNI/Polri juga itu kan jutaan pasti beban negara akan bertambah,” imbuhnya.

    Selain itu Dede juga mengatakan perlunya jabatan mana yang high risk dengan yang low risk, karena ada beberapa jabatan yang makin tinggi posisinya makin besar juga tekanan kerjanya, tentu harus sesuai dengan kondisi umur.

    “Ini harus dikaji secara mendalam, dikaji melalui tinjauan akademis maupun juga tinjauan lainnya terkait dengan keberadaan anggaran negara,” katanya.

    Adapun sejauh ini, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri mengusulkan perpanjangan usia pensiun bagi aparatur sipil negara untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Usulan tersebut disampaikan melalui surat resmi yang sudah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Korpri mengklaim, penyesuaian batas usia pensiun ini diperlukan seiring dengan meningkatnya harapan hidup ASN.

  • Jakarta Diprediksi Berawan Hari Ini, Selasa 24 Juni 2025

    Jakarta Diprediksi Berawan Hari Ini, Selasa 24 Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian besar wilayah Jakarta berawan pada hari Selasa, 24 Juni 2025 hari ini.

    BMKG melalui laman resmi https://www.bmkg.go.id/ menyebutkan cuaca berawan terjadi di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

    Sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu diprakirakan hujan sedang dengan intensitas sedang. Suhu berkisar 26-29 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar 74-85 persen.

    Jakarta Pusat diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 23-30 derajat Celcius dan kelembaban berkisar 65-97 persen.

    Jakarta Utara diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 24-30 derajat Celcius dan kelembaban berkisar 68-95 persen.

    Jakarta Barat diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 23-30 derajat Celcius dan kelembaban berkisar 66-98 persen.

    Jakarta Selatan diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 22-31 derajat Celcius dan kelembaban berkisar 62-98 persen.

    Jakarta Timur diprakirakan berawan dengan suhu berkisar 23-31 derajat Celcius dan kelembaban berkisar 60-98 persen.

    BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan memperbarui informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, situs web resmi www.bmkg.go.id serta media sosial @info.bmkg.

  • Jelang Tahun Ajaran Baru, Prabowo Matangkan Peluncuran Sekolah Rakyat

    Jelang Tahun Ajaran Baru, Prabowo Matangkan Peluncuran Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk membahas secara menyeluruh tentang kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025–2026. 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu melangsungkan rapat terbatas ini usai rapat terbatas mengenai Sekolah Garudapada di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

    “Selain rapat terbatas untuk membahas percepatan pembangunan Sekolah Garuda, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar rapat terbatas bersama Menteri Sosial, Bapak Saifullah Yusuf, beserta jajaran terkait untuk membahas perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Teddy.

    Teddy menjelaskan bahwa sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari gagasan Presiden Prabowo dalam menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah pun terus mematangkan berbagai aspek pendukung guna memastikan program ini berjalan efektif.

    “Pemerintah makin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026,” sambung Teddy.

    Teddy menjelaskan bahwa berbagai elemen penting turut menjadi pokok pembahasan dalam rapat terbatas tersebut. Presiden Prabowo ingin memastikan setiap aspek pendukung telah dirancang dengan matang dan dapat segera diimplementasikan secara terpadu.

    “Dalam ratas ini juga dibahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, hingga mekanisme penerimaan siswa,” pungkas Teddy.

  • Para Kandidat Calon Dubes RI untuk AS, Mulai dari Diplomat hingga Politikus

    Para Kandidat Calon Dubes RI untuk AS, Mulai dari Diplomat hingga Politikus

    Bisnis.com, JAKARTA –  Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengungkapkan bahwa sejumlah kandidat calon Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS) berasal dari kalangan diplomat hingga politikus.

    Meski tak menyebutkan siapa orangnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan nama-nama tersebut saat ini sedang diproses oleh pihaknya sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Sampai sekarang sudah ada arahan, cuma kami sedang mengolah nanti untuk mengisi posisinya,” ujar Bambang saat ditemui usai acara penandatanganan DIM RUU KUHAP di Jakarta, dilansir dari Antara.

    Terkait adanya nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mencuat sebagai salah satu kandidat, Bambang membantahnya dan mengaku masih menunggu usulan lainnya dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

    Ia menjelaskan kandidat calon Dubes RI untuk AS mayoritas berasal dari usulan Menlu, yang kemudian nantinya diputuskan oleh Presiden.

    “Intinya jumlah kandidatnya kira-kira lebih dari tiga,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto saat ini masih menggodok empat sampai dengan lima nama kandidat Duta Besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat.

    Posisi Dubes RI untuk AS kosong hampir 2 tahun setelah ditinggal oleh Rosan Perkasa Roeslani pada 17 Juli 2023, karena dia saat itu dilantik sebagai wakil menteri (wamen) BUMN.

    “Ada beberapa nama yang sudah dibahas oleh Bapak Presiden dengan beberapa menteri terkait, dengan beberapa pihak terkait. InSya-Allah secepatnya, beliau (Presiden, red.) akan ambil keputusan,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5).

    Walaupun demikian, Prasetyo hanya dapat menyebut jumlah kandidatnya, yaitu sekitar 4–5 orang, namun dia belum dapat membocorkan nama-nama kandidat Dubes AS itu.

    Terlepas dari itu, Prasetyo menjelaskan ada beberapa kriteria yang menjadi bahan pertimbangan Presiden untuk posisi Dubes AS.

    “Banyak ya (syarat dan kriterianya, red.), antara lain kemampuan berdiplomasi, kemudian juga kemampuan ekonomi, dalam menjaga hubungan dagang kita dengan mereka. Banyak faktornya, pengalaman tentunya. Pengalaman juga penting,” kata Juru Bicara Presiden RI.

  • Sidang Ekstradisi Paulus Tannos: Jaksa Singapura Wakili Pemerintah RI

    Sidang Ekstradisi Paulus Tannos: Jaksa Singapura Wakili Pemerintah RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP, Paulus Tannos di Singapura telah dimulai hari ini, Senin (23/6/2025). Pihak Kejaksaan Singapura akan mewakili pemerintah Indonesia sebagai pemohon ekstradisi.

    Duta Besar Indonesia di Singapura, Suryopratomo mengatakan persidangan atau committal hearing perdana digelar hari ini di State Court, 1st Havelock Square. Sidang itu akan berlangsung selama tiga hari sampai dengan 25 Juni 2025, dan dipimpin oleh District Judge, Luke Tan. 

    “Dalam persidangan yang disebut sebagai committal hearing, Jaksa pada Kejaksaan Agung Singapura yang bertindak mewakili Pemerintah RI sebagai pemohon ekstradisi,” ujar Suryopartomo melalui keterangan tertulis, Senin (23/6/2025). 

    Pria yang akrab disapa Tommy itu mengatakan, pemerintah Indonesia telah diwajibkan menghadirkan bukti-bukti permintaan ekstradisi untuk diserahkan ke Kejaksaan Singapura, atau Attorney General Chambers (AGC). 

    Selayaknya persidangan pada umumnya, meskipun dengan sistem hukum yang berbeda, Paulus sebagai buron atau subyek permintaan ekstradisi berhak juga mengajukan bukti-bukti yang mendukung keberatannya. 

    Pengadilan nantinya yang akan memutuskan apabila seluruh persyaratan ekstradisi telah dipenuhi sehingga Paulus bisa segera dibawa ke Indonesia. 

    Apabila Pengadilan menetapkan pria bernama Thian Po Tjhin itu dapat diekstradisi, maka dia akan tetap berada dalam tahanan sampai dengan waktu penyerahan kepada pemerintah Indonesia. Dia memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan banding atas penetapan Pengadilan tersebut. 

    Namun, apabila dia mengajukan banding, maka proses pengadilan atas dirinya akan berlanjut. Apabila tidak, maka Menteri Hukum akan menerbitkan Perintah Penyerahan (warrant of surrender).

    Untuk diketahui, para pihak yang bersidang memiliki satu kali upaya hukum banding setelah putusan pengadilan. Setelah proses banding, maka putusan pengadilan akan berkekuatan hukum tetap. 

    Suryopratomo mengungkap bahwa lama proses ekstradisi dapat bervariasi. Hal ini bergantung pada apakah buronan subyek permintaan ekstradisi menerima atau akan mengajukan banding/keberatan pada setiap tahapan. 

    “Dalam hal buronan mengajukan banding, sehingga proses peradilan harus berjalan penuh, maka waktu yang diperlukan akan jauh lebih lama,” kata mantan jurnalis senior yang pernah memimpin Kompas serta Metro TV itu. 

    Untuk diketahui, proses hukum terhadap Paulus di Singapura berawal saat pemerintah Indonesia mengirimkan permintaan untuk penahanan sementara dengan jaminan, atau provisional arrest, terhadap tersangka kasus e-KTP itu pada 19 Desember 2024. 

    Kemudian, Paulus ditahan oleh otoritas Singapura sejak 17 Januari 2025 di Penjara Changi. Tidak lama setelah itu, pemerintah Indonesia mengirimkan secara resmi permintaan ekstradisi pada 24 Februari 2025. 

    Setelah assessment atas kelengkapan dokumen permintaan ekstradisi, maka pada Menteri Hukum Singapura pada 18 Maret 2025 menerbitkan Surat Pengantar (notice to courts) kepada Pengadilan agar permintaan ekstradisi diproses dan dijadwalkan untuk disidangkan. Pengantar Menteri Hukum Singapura tersebut menandai dimulainya proses ekstradisi di Pengadilan.  

    Proses persidangan ekstradisi Paulus dimulai setelah Pengadilan Singapura menolak permohonan penangguhan penahanan atau bail hearing pekan lalu. 

    Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengakui bahwa proses pemulangan Paulus masih panjang. Namun, dia memastikan pemerintah Indonesia telah melengkapi seluruh syarat dan dokumen ekstradisi yang dibutuhkan pemerintah Singapura di pengadilan. 

    Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, hal itu lantaran para pihak masih bisa mengajukan upaya hukum banding satu kali sebelum putusan memeroleh kekuatan hukum tetap. 

    “Ini prosesnya masih panjang teman-teman semua, karena setelah keputusan kalau ternyata nanti dinyatakan permohonan ekstradisi kita diterima, masing-masing pihak baik kita sebagai pemohon maupun yang bersangkutan masih memungkinkan untuk mengajukan upaya banding sekali dan karena itu kita tunggu,” tutur mantan Ketua Baleg DPR itu. 

    Untuk diketahui, Tannos ditetapkan sebagai tersangka dari pihak swasta pada pengembangan penyidikan kasus korupsi e-KTP. 

    Proses penyelesaian kasus yang turut menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto itu masih berlangsung sampai dengan saat ini. Selain Paulus, KPK juga menetapkan mantan anggota DPR, Miryam S. Haryani sebagai tersangka.