Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • AMRO Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di Level 5% pada 2025

    AMRO Pertahankan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI di Level 5% pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — The Asean+3 Macroeconomic Research Office alias AMRO mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5,0% pada 2025, di saat lembaga internasional lain memangkas ke angka yang lebih rendah. 

    Hal itu tercantum dalam laporan terbaru AMRO Annual Consultation Report Indonesia 2025 yang terbit Juni, dan berisi hasil pantauan dan evaluasi lembaga tersebut terkait kondisi makroekonomi dan kesehatan keuangan Indonesia. 

    “Ekonomi diperkirakan akan tumbuh sekitar 5% pada 2025 dalam skenario dasar,” tulis AMRO, dikutip pada Rabu (25/6/2025). 

    Lembaga tersebut menilai keberlanjutan momentum pertumbuhan bergantung pada implementasi yang efektif dari kebijakan-kebijakan pendukung pertumbuhan, termasuk program-program prioritas baru pemerintah. Meski demikian, AMRO melihat prospek jangka pendek Indonesia rentan terhadap dampak eksternal. 

    Selayaknya negara emerging market lainnya, prospek pertumbuhan Indonesia menghadapi risiko dan tantangan yang berasal dari kebijakan perdagangan proteksionis pemerintah AS yang baru dan ketegangan perdagangan global yang meningkatkan ketidakpastian pertumbuhan di mitra dagang utama, terutama China, AS, dan Eropa. 

    Di samping itu, risiko volatilitas aliran modal dan biaya pinjaman yang tinggi tetap ada di tengah kemungkinan pengetatan keuangan global. 

    Selain itu, kondisi fiskal pemerintah diperkirakan memikul beban yang lebih berat, di mana pembiayaan secara bruto diramal bakal mencapai 6,2% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. 

    Kebutuhan pembiayaan bruto pemerintah diperkirakan tetap tinggi dalam jangka menengah, dan kemungkinan akan meningkat lebih lanjut jika pemerintahan baru sepenuhnya menerapkan program pengeluaran yang diusulkan.

    “Mencapai target fiskal jangka menengah mungkin menantang karena defisit anggaran diperkirakan akan melebar akibat meningkatnya kebutuhan belanja dari program prioritas baru,” lanjut AMRO. 

    Adapun, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh tipis setiap tahunnya hingga 2029, di mana pada 2026 diperkirakan tumbuh 5,1% dan meningkat ke 5,2% pada 2027, namun stagnan hingga 2029. 

    Proyeksi dari AMRO ini terpantau berbeda dengan lembaga internasional lainnya, seperti Bank Dunia atau World Bank dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang kompak memangkas pertumbuhan ekonom Indonesia ke angka 4,7% untuk tahun ini. 

    Menyusul kedua lembaga tersebut, Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD bahkan sudah dua kali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025. 

    Mengacu OECD Economic Outlook Interim Report Maret 2025, ekonomi Indonesia direvisi ke bawah dari 5,2% menjadi 4,9%. Kemudian pada OECD Economic Outlook June 2025, kembali dipangkas sebesar 0,2%, menjadi 4,7%. Sementara pemerintah saat ini belum mau mengubah asumsi tersebut dan masih mempertahankan proyeksi ekonomi sebesar 5,2% untuk 2025.

  • KPK Bakal Gandeng Polri Soal Temuan Senjata Api di Rumah Tersangka Kasus ASDP

    KPK Bakal Gandeng Polri Soal Temuan Senjata Api di Rumah Tersangka Kasus ASDP

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan senjata api saat menggeledah rumah salah satu tersangka kasus dugaan korupsi Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh BUMN PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

    Penggeledahan itu dilakukan oleh tim penyidik, Senin (23/6/2025), malam yang lalu di dua rumah di Jakarta Selatan. Namun, KPK enggan memerinci lebih lanjut rumah tersangka siapa yang digeledah. Untuk diketahui, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut, salah satunya mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi. 

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap, dari hasil penggeledahan salah satu rumah tersangka yang tidak diungkap identitasnya itu, penyidik menemukan dan menyita dua senjata api. Lembaga antirasuah nantinya akan berkoordinasi dengan Polri untuk memastikan legalitas senjata api itu.  

    “Benar, terkait dengan penemuan senjata api dalam kegiatan penggeledahan di salah satu rumah yang berlokasi di Jakarta Selatan tersebut, KPK akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian ya terkait dengan temuan senpi tersebut,” terangnya kepada wartawan, dikutip Rabu (25/6/2025). 

    Budi menyebut pihaknya akan ikut mengecek dokumen pendukung dari senjata api yang ditemukan. Dia mengungkap dua senjata api yang ditemukan memiliki jenis berbeda. 

    “Penyidik juga menyita senjata api laras pendek dan panjang kaliber 32,” ucapnya pada kesempatan terpisah. 

    Selain senjata api, lembaga antirasuah telah menyita lima kendaraan mewah dengan perincian dua unit Lexus, satu ubnit Maybach, satu unit Alphard serta satu unit Mitsubishi XPander. 

    Kemudian, penyidik juga melakukan pemasangan tanda penyitaan terhadap rumah dan bidang tanah yang berlokasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan.

    Adapun penyidik telah melimpahkan berkas penyidikan dari tiga orang tersangka kasus tersebut, yakni mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, serta dua orang mantan direktur BUMN penyeberangan itu, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Berkas penyidikan resmi dilimpahkan ke tim jaksa penuntut umum (JPU) pada 12 Juni 2025.

    Sementara itu, satu orang tersangka lain yakni pemilik PT JN, Adjie mendapatkan pembantaran penahanan karena kondisi kesehatannya. 

    Lembaga antirasuah sebelumnya menyebut pihak ASDP dan PT JN telah menyepakati nilai akuisisi terhadap perusahaan feri swasta itu sebesar Rp1,27 triliun. Nilai itu meliputi Rp892 miliar untuk nilai saham PT JN (termasuk 42 kapal) dan Rp380 miliar untuk 11 kapal milik afiliasi perusahaan. 

    Kedua pihak juga menyepakati bahwa utang milik PT JN pembayarannya akan dilanjutkan oleh ASDP.  

    Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), akuisisi itu terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp893 miliar. 

  • Paulus Tannos Masih Ogah Diekstradisi ke Indonesia, Sidang di Singapura Lanjut 7 Agustus

    Paulus Tannos Masih Ogah Diekstradisi ke Indonesia, Sidang di Singapura Lanjut 7 Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang atau committal hearing ekstradisi buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Paulus Tannos di Singapura akan dilanjutkan pada 7 Agustus 2025. Sidang perdana pada tiga hari belakangan, 23-25 Juni 2025 belum tuntas. 

    Duta Besar Indonesia di Singapura, Suryopratomo menyebut tiga hari sidang perdana ini baru membahas keberatan dari pihak Paulus. Pria yang ditetapkan tersangka pada kasus korupsi proyek KTP elektronik atau e-KTP itu masih menolak untuk diekstradisi. 

    “Mereka tetap pada sikap untuk menolak diekstradisi dengan berbagai macam alasan termasuk soal Perjanjian Ekstradisi yang bertentangan dengan UU Ekstradisi Singapura,” ungkap pria yang akrab disapa Tommy itu kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025). 

    Setelah tiga hari sidang, Hakim akan melanjutkan sidang pada 7 Agustus 2025 untuk mendengarkan saksi yang diajukan pihak Paulus. Saksi yang dihadirkan untuk memperkuat keberatan mereka. 

    “Pihak Pengacara PT akan mengajukan saksi yang memperkuat keberatan mereka dan sidang akan dilanjutkan 7 Agustus dan hakim meminta nama-nama saksi yang akan diajukan oleh PT,” ungkap Tommy. 

    Untuk diketahui, sidang atau committal hearing untuk menentukan ekstradisi Paulus telah dimulai 23 Juni 2025 lalu. Pihak Kejaksaan Singapura mewakili pemerintah Indonesia sebagai pemohon ekstradisi.

    Sidang itu digelar di State Court, 1st Havelock Square. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah diwajibkan menghadirkan bukti-bukti permintaan ekstradisi untuk diserahkan ke Kejaksaan Singapura, atau Attorney General Chambers (AGC). 

    Selayaknya persidangan pada umumnya, meskipun dengan sistem hukum yang berbeda, Paulus sebagai buron atau subyek permintaan ekstradisi berhak juga mengajukan bukti-bukti yang mendukung keberatannya. 

    Pengadilan nantinya yang akan memutuskan apabila seluruh persyaratan ekstradisi telah dipenuhi sehingga Paulus bisa segera dibawa ke Indonesia. 

    Apabila Pengadilan menetapkan pria bernama Thian Po Tjhin itu dapat diekstradisi, maka dia akan tetap berada dalam tahanan sampai dengan waktu penyerahan kepada pemerintah Indonesia. Dia memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan banding atas penetapan Pengadilan tersebut. 

    Namun, apabila dia mengajukan banding, maka proses pengadilan atas dirinya akan berlanjut. Apabila tidak, maka Menteri Hukum akan menerbitkan Perintah Penyerahan (warrant of surrender).

    Untuk diketahui, para pihak yang bersidang memiliki satu kali upaya hukum banding setelah putusan pengadilan. Setelah proses banding, maka putusan pengadilan akan berkekuatan hukum tetap. 

    Untuk diketahui, proses hukum terhadap Paulus di Singapura berawal saat pemerintah Indonesia mengirimkan permintaan untuk penahanan sementara dengan jaminan, atau provisional arrest, terhadap tersangka kasus e-KTP itu pada 19 Desember 2024. 

    Kemudian, Paulus ditahan oleh otoritas Singapura sejak 17 Januari 2025 di Penjara Changi. Tidak lama setelah itu, pemerintah Indonesia mengirimkan secara resmi permintaan ekstradisi pada 24 Februari 2025. 

    Setelah assessment atas kelengkapan dokumen permintaan ekstradisi, maka pada Menteri Hukum Singapura pada 18 Maret 2025 menerbitkan Surat Pengantar (notice to courts) kepada Pengadilan agar permintaan ekstradisi diproses dan dijadwalkan untuk disidangkan. Pengantar Menteri Hukum Singapura tersebut menandai dimulainya proses ekstradisi di Pengadilan.  

    Proses persidangan ekstradisi Paulus dimulai setelah Pengadilan Singapura menolak permohonan penangguhan penahanan atau bail hearing pekan lalu. 

    Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengakui bahwa proses pemulangan Paulus masih panjang. Namun, dia memastikan pemerintah Indonesia telah melengkapi seluruh syarat dan dokumen ekstradisi yang dibutuhkan pemerintah Singapura di pengadilan. 

    Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, hal itu lantaran para pihak masih bisa mengajukan upaya hukum banding satu kali sebelum putusan memeroleh kekuatan hukum tetap. 

    “Ini prosesnya masih panjang teman-teman semua, karena setelah keputusan kalau ternyata nanti dinyatakan permohonan ekstradisi kita diterima, masing-masing pihak baik kita sebagai pemohon maupun yang bersangkutan masih memungkinkan untuk mengajukan upaya banding sekali dan karena itu kita tunggu,” tutur mantan Ketua Baleg DPR itu. 

    Untuk diketahui, Tannos ditetapkan sebagai tersangka dari pihak swasta pada pengembangan penyidikan kasus korupsi e-KTP. 

    Proses penyelesaian kasus yang turut menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto itu masih berlangsung sampai dengan saat ini. Selain Paulus, KPK juga menetapkan mantan anggota DPR, Miryam S. Haryani sebagai tersangka.

  • Bulog Butuh Rp6 Triliun untuk Pengadaan 1 Juta Ton Jagung Tahun Ini

    Bulog Butuh Rp6 Triliun untuk Pengadaan 1 Juta Ton Jagung Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog membutuhkan dana senilai Rp6 triliun untuk pengadaan 1 juta ton jagung pipilan kering pada 2025. Tercatat, per 20 Juni 2025, serapan jagung dalam negeri oleh Bulog telah mencapai 50.490,03 ton.

    Untuk diketahui, pemerintah membidik pengadaan jagung pipilan kering yang bersumber dari dalam negeri sebesar 1 juta ton pada 2025 dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram dan kadar air 18–20%.

    “Dana yang dibutuhkan Rp6 triliun, [dan target] 1 juta [ton jagung pipilan kering] sampai Desember sesuai tren masa panen,” kata Sekretaris Perusahaan Bulog Arwakhudin Widiarso kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025).

    Namun, pria yang akrab disapa Wiwiet itu menjelaskan bahwa untuk sementara ini Bulog akan menggunakan dana dari kredit bank.

    “Pendanaan pasti diperlukan, untuk sementara menggunakan dana dari kredit bank sambil menunggu dana OIP [operator investasi pemerintah] dari pemerintah yang sedang berproses,” ujarnya.

    Nantinya, Wiwiet menjelaskan skema mekanisme pengadaan jagung kering pipilan ini sama dengan pengadaan beras.

    “Bisa melalui tim jemput jagung, kemudian sebagian akan diolah sendiri, sebagian lain bekerja sama dengan mitra pengolah,” terangnya.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 (Inpres 10/2025) tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

    Adapun, Inpres ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung pencapaian swasembada jagung.

    Dalam hal ini, Perum Bulog akan melaksanakan pengadaan tersebut yang berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Selanjutnya, Bulog melakukan pengolahan jagung hasil serapan menjadi sesuai standar kualitas CJP. 

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, langkah strategis pemerintah melalui Inpres No. 10/2025 ini merupakan bentuk konkret dari upaya stabilisasi harga sekaligus perlindungan terhadap petani jagung. Dia menuturkan, Presiden Prabowo juga telah mengarahkan agar Indonesia ke depan dapat menjadi lumbung pangan dunia.

    “Tentu kita patut bersyukur karena produksi jagung dalam negeri terus meningkat pesat. Bahkan, kita sudah mulai dapat ekspor jagung. Ini karena visi Presiden Prabowo tidak hanya swasembada saja, tapi Indonesia harus mampu jadi lumbung pangan dunia,” kata Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (25/6/2025).

    Arief menambahkan upaya pencapaian swasembada jagung ini mendapat dukungan penuh dari lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, hingga TNI dan Polri. 

    Adapun, Bapanas diberikan peran sentral dalam penyelenggaraan CJP yang mencakup perencanaan anggaran, penetapan harga pembelian dan standar mutu, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan, hingga pemberian penugasan kepada Bulog dalam pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran jagung. 

    Selain itu, Bapanas juga bertanggung jawab dalam penyusunan mekanisme kompensasi serta koordinasi lintas kementerian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program secara menyeluruh.

    “Langkah ini menjadi bagian integral dalam membangun ketahanan pangan nasional yang mandiri dan berkelanjutan,” tandasnya.

  • Bank Sentral Thailand Solid Putuskan Tahan Suku Bunga

    Bank Sentral Thailand Solid Putuskan Tahan Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA — Komite Kebijakan Moneter (MPC) Bank of Thailand (BOT) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan dalam pertemuan hari ini. Rabu (26/6/2025). Komite juga merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025, meskipun masih menghadapi sejumlah risiko eksternal seperti tarif AS dan konflik di Timur Tengah.

    Dalam rapat kebijakan moneter, tujuh anggota MPC BOT memilih dengan suara 6 berbanding 1 untuk mempertahankan suku bunga repo satu hari di level 1,75%. Keputusan ini setelah dua kali pemangkasan berturut-turut sejak Oktober 2024. Bloomberg melaporkan keputusan BOT untuk menahan suku bunga mencerminkan keterbatasan ruang kebijakan di tengah ketidakpastian global. 

    Gubernur BOT Sethaput Suthiwartnarueput sebelumnya memperingatkan bahwa cadangan amunisi kebijakan bank sentral sudah menipis setelah pemangkasan total 75 basis poin sejak akhir tahun lalu. MPC menilai bahwa pelonggaran suku bunga sebelumnya telah memberikan bantalan terhadap risiko yang ada. 

    “Kebijakan moneter sebaiknya tetap akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi,” tulis MPC dalam pernyataan resminya dikutip dari Bloomberg.

    Adapun, BOT kini memperkirakan pertumbuhan ekonomi Thailand pada 2025 akan mencapai 2,3%, sedikit membaik dari perkiraan sebelumnya pada April di kisaran 1,3%–2%. 

    Sakkapop Panyanukul, Asisten Gubernur BOT mengatakan revisi tersebut didorong oleh membaiknya ekspor dan sektor manufaktur pada paruh pertama 2025, terutama akibat percepatan pengiriman barang sebelum tarif diberlakukan.

    Adapun, untuk 2026, BOT memproyeksikan pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 1,7%.

    “Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat pada paruh kedua tahun ini karena ekspor barang menghadapi tekanan dari tarif AS, serta konsumsi domestik cenderung melemah seiring penurunan pendapatan dan kepercayaan konsumen,” tulis MPC

    BOT menyatakan pandangan optimistis terhadap pertumbuhan tahun ini juga ditopang oleh asumsi bahwa perang dagang dengan AS tidak akan separah perkiraan sebelumnya. Skenario dasar BOT memperkirakan tarif terhadap Thailand hanya sebesar 18%, atau setengah dari tarif 36% yang diumumkan pada April.

    Meski begitu, dewan mencatat bahwa konsumsi dalam negeri mulai melemah, jumlah wisatawan asing menurun, dan pelaku usaha menghadapi tekanan dari masuknya barang impor murah.

    Meskipun demikian, krisis politik dalam negeri turut menambah ketidakpastian. Retaknya koalisi pemerintahan pekan lalu bertepatan dengan negosiasi pemerintah Thailand guna menghindari ancaman tarif 36% dari AS. 

    Di sisi lain, ketegangan yang masih berlangsung antara Iran dan Israel turut memicu lonjakan harga minyak dunia—sebuah risiko besar bagi Thailand yang bergantung pada impor energi.

    UBS Group AG baru-baru ini memangkas rekomendasi atas saham Thailand menjadi netral dari overweight karena kekhawatiran arah kebijakan dan melemahnya sentimen investor.

    Dari sisi harga, tekanan inflasi diperkirakan tetap rendah. Inflasi utama diproyeksikan hanya sebesar 0,5% pada 2025 dan 0,8% pada 2026—jauh di bawah target BOT sebesar 1%–3%. Sementara itu, inflasi inti diperkirakan berada di level 1% pada 2025 dan 0,9% pada 2026.

    “MPC menilai prospek ekonomi masih sangat tidak pasti. Kami siap menyesuaikan kebijakan moneter sesuai perkembangan risiko ekonomi dan inflasi di masa depan,” jelas MPC

    Thailand masih menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi paling lambat di kawasan Asia Tenggara. Namun, ekspor negara tersebut melonjak tajam pada Mei 2025—tertinggi sejak awal 2022—karena perusahaan mempercepat pengiriman barang sebelum tarif AS diberlakukan.

    Keputusan suku bunga hari ini menjadi salah satu yang terakhir di bawah kepemimpinan Gubernur BOT Sethaput Suthiwartnarueput, yang masa jabatannya akan berakhir pada 30 September. 

    Panel seleksi independen telah menyaring dua kandidat kuat pengganti Sethaput, yakni Presiden Government Savings Bank Vitai Ratanakorn dan Deputi Gubernur BoT Roong Mallikamas dari enam pelamar yang diwawancarai kemarin.

  • Prabowo Resmikan Bali International Hospital di KEK Sanur, Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

    Prabowo Resmikan Bali International Hospital di KEK Sanur, Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

    Bisnis.com, DENPASAR – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur yang didalamnya berdiri Bali International Hospital (BIH) pada Rabu (25/6/2025).

    Dalam sambutannya, Prabowo menyebut bangga Indonesia memiliki pusat kesehatan bertaraf internasional pertama, yang fasilitas kesehatannya berteknologi canggih. Menurutnya hal ini merupakan terobosan baru di bidang kesehatan nasional.

    Prabowo berharap Bali International Hospital bisa mencegah jutaan orang Indonesia yang berobat ke luar negeri. Dengan fasilitas yang canggih, kamar dan bangunan seperti hotel, BIH bisa menjadi menarik minat warga di Asean, Asia Pacific untuk datang berobat.

    “Saya kira ini satu terobosan yang pertama kali di republik kita, kita mencanangkan atau membuat satu kawasan ekonomi khusus yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf dunia.  Saya tadi sudah diberitahu bahwa begitu banyak WNI yang mencari pengobatan di luar negeri, yang mengakibatkan juga pengeluaran devisa yang besar,” kata Prabowo dalam sambutannya, Rabu (25/6/2025).

    Prabowo juga meminta agar BIH tidak hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas atau pasien dari kelompok orang kaya. Dia ingin masyarakat kurang mampu juga bisa mendapatkan layanan kesehatan di BIH dengan bantuan asuransi dan intervensi pemerintah.

    Prabowo juga memuji Presiden ke-7, Joko Widodo yang telah merintis KEK Kesehatan Sanur, menurutnya KEK ini terwujud berkat terobosan di masa pemerintahan Jokowi.

    “KEK ini saya meresmikan, padahal KEK ini dirintis oleh presiden Joko Widodo, jadi sekali lagi saya gunakan kesempatan ini, untuk  mengajak kita semua, menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas keputusan presiden joko Widodo, karena KEK ini diputuskan di bawah pemerintah pak joko Widodo. Takdir saya saya dapat meresmikan,” kata Prabowo. 

  • Gerindra Beberkan Peluang Pertemuan Ulang Prabowo dan Megawati

    Gerindra Beberkan Peluang Pertemuan Ulang Prabowo dan Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani membeberkan peluang bertemunya kembali Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

    Meski demikian, Muzani tidak mengungkapkan secara langsung kapan dan di mana pertemuan dua tokoh bangsa akan berlangsung.

    “Saya belum tahu, tapi Insyaallah akan segera ketemu. Karena ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan, tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025).

    Pria yang juga merupakan Ketua MPR itu yakin akan banyak acara yang dapat mempertemukan Prabowo dan Megawati.

    Sebelumnya, momen anyar Prabowo dan Megawati bertemu adalah dalam upacara peringatan Hari Lahirnya Pancasila pada Senin (2/6/2025) kemarin. Bahkan, dalam sambutan pidatonya Prabowo menghatrukan rasa hormatnya kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. 

    Suasana hangat dan penuh keakraban antara mereka pun tercipta dalam momen tak terduga ketika Prabowo Subianto dan Megawati bertemu di ruang tunggu (holding room) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Senin (2/6/2025).

    Dalam pertemuan singkat itu, Prabowo tampak menyapa dengan ramah Megawati dan Jenderal (Purn.) Try Sutrisno. Dia kemudian duduk berhadapan dengan Megawati, membuka percakapan dengan nada bersahabat. 

    “Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet Ibu berhasil,” ucap Prabowo sembari tersenyum. 

    Megawati pun membalas dengan santai kepada Prabowo.  

    “Iya, berhasil,” balas Megawati sambil tersenyum.

    Adapun, sebelumnya Prabowo dan Megawati juga telah bertemu di kediaman Megawati, di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025). 

    Dalam pertemuan itu, Sekjen Gerindra Muzani membenarkan bahwa PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu,” ungkapnya di Gedung Nusantara III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025).

  • Keluhkan Biaya Transaksi Rp1.250, Seller Shopee: Tidak Ada Manfaatnya

    Keluhkan Biaya Transaksi Rp1.250, Seller Shopee: Tidak Ada Manfaatnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Penjual (seller) mengeluhkan beban biaya tambahan transaksi yang diterapkan oleh Shopee. Manfaat dari biaya tersebut dipertanyakan.

    Sarah, seorang mahasiswa akhir yang sudah berjualan di Shopee sejak 2021, mengaku keberatan dengan biaya tambahan tersebut. 

    Sarah menjual berbagai macam barang preloved seperti photocard dan album K-pop, baju, jam tangan, kosmetik, dan aksesoris, merasa bahwa biaya baru akan menjadi beban tambahan yang selama ini sudah cukup banyak dipikul seller. 

    “Agak keberatan ya, mengingat saat ini shopee banyak banget biaya yang dibebankan kepada penjual maupun ke pembeli. Namun nyatanya biaya-biaya yang dibebankan kepada kita sebagai seller maupun pembeli tidak terasa manfaatnya.” Ungkap Sarah kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025).

    Sebagai seller, Sarah hanya bisa berharap agar Shopee tidak terus menambahkan biaya-biaya serupa, mengingat penjual di Shopee sudah dibebankan banyak potongan seperti Biaya administrasi dan lainnya. 

    Beban tersebut, menurutnya, tidak hanya merugikan seller, juga para pembeli.

    Sejumlah warganet di media sosial X juga turut mengomentari kebijakan baru Shopee ini. Akun Canputt mengatakan biaya transaksi tidak masalah selama memberikan pemasukan bagi perusahaan. 

    Sementara akun Alfariz menilai platform e-commerce yang bermarkas di Singapura itu terlalu banyak mengeruk keuntungan dari masyarakat Indonesia.

    “Sudah biaya admin gede ada lagi tambahan baru biaya proses pesanan” – @alfarizziyoga27 

    “Gak semua seller bisa dikenain biaya ini si, terutama barang yang harga murah, mending Shopee nerapin khusus barang-barang mahal, jadi masih bisa disiasatin harganya” – @dawnbrownies 

    Diketahui, per tanggal (20/06/25) lalu, Platform e-commerce Shopee memberlakukan biaya tambahan berupa “Biaya Proses Pesanan” sejumlah Rp1.250.

    Sesuai pernyataan di laman resmi Shopee, mereka menyebutkan bahwa Biaya Proses Pesanan diberlakukan dalam rangka menghadirkan beragam promosi yang lebih menarik, guna mendukung pertumbuhan bisnis penjual/seller. 

    Pihak Shopee memberikan keringanan untuk para seller baru, yaitu, Biaya Proses Pesanan tidak akan dikenakan untuk 50 pesanan pertama bagi para seller baru (Penjual Non-Star).

    Dijelaskan pula cara menghitung estimasi Biaya Proses Pesanan, yaitu dengan ilustrasi sebagai berikut:

    Misal, seorang pembeli checkout 5 pcs produk dalam satu pesanan dari sebuah toko dengan rincian sebagai berikut:

    Produk A (1 pc)

    Produk B (2 pcs)

    Produk C (2 pcs)

    Jumlah produk per pesanan = 5 pcs

    Biaya Proses Pesanan per produk = Biaya Proses Pesanan / Jumlah produk dalam pesanan

    Sehingga Biaya Proses Pesanan yang harus ditanggung penjual adalah Rp1.250 / 5 pcs Barang = Rp250

    Pihak Shopee menambahkan, Biaya Proses Pesanan yang ditanggung penjual belum termasuk Biaya Administrasi, Biaya Pembayaran, Biaya Layanan, dan Biaya Lainnya yang diikuti seller (jika ada). 

    “Biaya Proses Pesanan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan jika terdapat pengembalian barang/dana sebagian dalam satu pesanan, maka Biaya Proses Pesanan hanya dikenakan pada produk yang tidak dikembalikan” Jelas Shopee. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Bulog Butuh Dana Jumbo Buat Serap 1 Juta Ton Jagung Kering, Bisa Pakai Anggaran MBG?

    Bulog Butuh Dana Jumbo Buat Serap 1 Juta Ton Jagung Kering, Bisa Pakai Anggaran MBG?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyebut perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta Perum Bulog menyerap 1 juta ton jagung kering pipilan bisa menggunakan alokasi program anggaran jumbo, seperti makan bergizi gratis (MBG). Hal ini mengingat dibutuhkan dana jumbo untuk menyerap jagung tersebut.

    Adapun, perintah serapan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2025 (Inpres 10/2025) tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Diketahui, serapan jagung dalam negeri oleh Bulog baru mencapai 50.490,03 ton per 20 Juni 2025.

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut Bulog membutuhkan pendanaan untuk menyerap 1 juta ton jagung kering pipilan hingga akhir 2025. Pasalnya, kata dia, beban operasional Bulog akan semakin bertambah, mengingat sudah mengelola cadangan beras pemerintah (CBP).

    Eliza menuturkan bahwa kebutuhan dana tersebut untuk pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dan penyaluran jagung yang memerlukan alokasi sumber daya tambahan seperti tenaga kerja, gudang, dan fasilitas pengeringan. Menurutnya, pemerintah bisa merealokasi anggaran dari program besar yang realisasinya masih minim, seperti MBG.

    “Jadi ya tinggal bagaimana kapasitas fiskal kita, apakah bisa dari realokasi anggaran program-program anggaran jumbo, tetapi belum berjalan optimal seperti MBG,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (25/6/2025).

    Di sisi lain, Eliza mengasumsikan rata-rata serapan bulanan hanya sekitar 10.000–15.000 ton dan dikhawatirkan tidak akan tercapai 1 juta ton pada akhir tahun. Untuk itu, kata Eliza, Bulog perlu meningkatkan serapan menjadi 150.000–200.000 ton per bulan dimulai sejak Juli hingga akhir tahun agar target rampung.

    “Artinya perlu bekerja keras untuk capai target. Target tersebut cukup menantang, jika ada percepatan operasional jemput bola seperti serap gabah terus juga didukung HPP [Harga Pembelian Pemerintah] Rp5.500 per kilogram mungkin bisa mempercepat serapan,” ujarnya.

    Menurutnya, penyerapan 1 juta ton jagung pipilan kering itu bisa dilakukan di tengah berbagai tantangan seperti infrastruktur yang kurang memadai lantaran keterbatasan gudang Bulog, keterbatasan mesin pengering Bulog di sentra-sentra produksi, dan infrastuktur jalan untuk kelancaran distribusi.

    Selain itu, tantangan lain yang harus bisa ditangani pemerintah adalah bagaimana jagung harus memenuhi standar kadar air 18–20% saat dibeli Bulog dan diolah dengan kadar air di level 14% untuk CJP.

    Dia menjelaskan proses pengeringan ini memerlukan teknologi dan biaya tambahan, yang mungkin tidak merata tersedia di semua wilayah. Terlebih, variasi kualitas panen akibat cuaca atau teknik pascapanen petani dapat menyulitkan Bulog memenuhi standar CJP, sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) agar kualitas jagung petani bisa memenuhi standar Bulog.

    “Karena jika tidak memenuhi standar, petani produknya tidak terserap dan Bulog sulit mencapai target. Jadi bukan masalah kurang jumlah panen, melainkan apakah kualitas produknya sesuai atau tidak,” terangnya.

    Ini artinya, ungkap dia, untuk bisa mencapai target Inpres 10/2025 membutuhkan kolaborasi. Terlebih, sambung dia, gudang Bulog juga sudah dipenuhi CBP.

    “Maka untuk bisa menampung jagung bulog harus bekerjasama dgn pemerintah daerah atau BUMD/BUMN yang memiliki gudang dan bisa digunakan, sehingga jagung dapat disimpan dengan baik,” tandasnya.

  • Amazon Kembali Luncurkan 27 Satelit LEO Kuiper Pesaing Starlink

    Amazon Kembali Luncurkan 27 Satelit LEO Kuiper Pesaing Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA —  Amazon kembali meluncurkan 27 satelit Project Kuiper. Ini merupakan peluncuran gelombang kedua proyek besutan perusahaan milik Jeff Bezos tersebut.

    Dikutip dari situs resmi aboutamazon.com, Project Kuiper merupakan inisiatif Amazon untuk menyediakan jaringan broadband yang cepat untuk pelanggan dan masyarakat dunia termasuk di tempat-tempat yang kurang mendapatkan layanan internet. 

    Untuk melancarkan proyek tersebut, Amazon nantinya akan meluncurkan ribuan satelit di orbit Bumi rendah (LEO) yang akan terhubung ke jaringan antena, fiber optic, dan titik koneksi di darat.

    Roket Atlas V milik United Launch Alliance (ULA) telah lepas landas pada Senin (23/06/25), pukul 10.54 UTC dengan membawa muatan 27 satelit Proyek Kuiper, yang nantinya akan bergabung bersama 27 satelit yang sudah diluncurkan pada gelombang pertama, bulan April lalu.

    Perusahaan roket tersebut masih memiliki kontrak dengan Amazon untuk melakukan enam peluncuran satelit berikutnya dalam beberapa bulan mendatang, untuk kemudian Atlas V dipensiunkan.

    spacenews.com melaporkan, selanjutnya, setelah Atlas V tidak lagi digunakan, roket Vulcan akan meneruskan peluncuran satelit milik Amazon ke orbit melalui 38 misi. Roket-roket dari perusahaan lain seperti Ariane 6 dan New Glenn, juga diperkirakan akan meneruskan sekitar 30-45 peluncuran lainnya.

    “Kami bangga dapat melanjutkan kemitraan yang kuat dengan amazon dan memberdayakan misi mereka untuk menjembatani kesenjangan digital melalui teknologi yang andal.” Komentar wakil presiden program pemerintah dan komersial ULA, Gary Wentz.

    Namun, proyek ambisius ini diperkirakan akan menemui banyak kendala. Salah satunya adalah Roket Ariane 6 dan New Glenn yang telah dipesan Amazon mengalami penundaan yang lama untuk sampai ke landasan peluncuran.

    Kendala tersebut menyebabkan Project Kuiper dikhawatirkan tidak mampu memenuhi persyaratan lisensinya. Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (AS) menargetkan sekitar setengah dari total 3.200 satelit sudah harus diluncurkan Amazon pada bulan Juli 2026. Menjadi semakin sulit disebabkan oleh penundaan peluncuran roket.

    Amazon memang memperkirakan pada bulan April, nantinya laju peluncuran akan meningkat di akhir tahun dan memungkinkan mereka memulai pengujian satelit sebelum akhir tahun.

    Meski begitu, Amazon tetap dapat meminta FCC untuk memperpanjang batas waktu peluncuran, dengan menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti keterlambatan peluncuran berada di luar kendali mereka. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)