Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong percepatan perluasan layanan internet tetap (fixed broadband) berkecepatan tinggi dengan target kecepatan 100 Mbps dan harga yang terjangkau masih berjalan sesuai rencana.
Program ini utamanya menyasar wilayah yang belum terlayani jaringan serat optik (fiber optic).
Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan spektrum frekuensi 1,4 GHz yang akan dilelang kepada operator telekomunikasi pada tahun ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi, Ismail, mengatakan program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan penetrasi layanan fixed broadband di Indonesia, yang saat ini baru menjangkau sekitar 21% rumah tangga.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan penetrasi fixed broadband secara signifikan dalam lima tahun ke depan.
“Ini kan salah satu cara kita untuk mengejar ketinggalan fixed broadband. Karena [penetrasi] fixed broadband itu kan dikisaran 20 sekian persen rumah yang baru dikoneksi,” kata Ismail ditemui disela acara Symposium & MOU Signing yang digelar Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) dan Victoria Government di Jakarta pada Kamis (26/6/2025).
Menurut Ismail, banyak rumah tangga di segmen menengah dan bawah belum memiliki akses internet tetap karena belum tersedia jaringan atau tarif layanan yang belum terjangkau. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya solusi yang affordable bagi masyarakat.
“Jadi ujungnya kami dorong fixed broadband itu untuk menjadi internet murah buat masyarakat,” imbuhnya .
Ismail menambahkan pemerintah akan mengoptimalkan spektrum 1,4 GHz untuk mendukung layanan Broadband Wireless Access (BWA) yang akan digunakan kali ini sepenuhnya dirancang untuk layanan tetap (fixed), bukan untuk penggunaan bergerak (mobile) seperti yang sempat dicoba pada penerapan sebelumnya.
Menurutnya, sistem ini sejak awal memang dibatasi secara teknis agar hanya bisa digunakan di lokasi tetap, tanpa dukungan nomor pelanggan maupun kemampuan handover seperti pada jaringan seluler.
Dia juga menekankan program ini tidak ditujukan untuk area blank spot yang benar-benar tanpa akses, melainkan wilayah padat penduduk yang sulit dijangkau jaringan fiber karena kendala geografis atau teknis.
“Jadi ini bukan blank spot yang benar-benar di remote, nggak ada akses sama sekali. Ini kan fixed broadband. Ini yang sudah ada rumah-rumah yang harus dilalui optic dulu, di ujungnya waktu masuk ke perumahan itu kan sulit sampai fiber, kadang-kadang ada yang digang, di mana disitulah dipakaikan wireless,” jelasnya.
Proyek ini, menurut Ismail, menggabungkan jaringan fiber untuk jalur utama hingga base transceiver station (BTS), dan teknologi wireless hanya digunakan pada jalur akhir ke rumah pelanggan.
“Ya itu karena dia hanya di ujungnya saja pakai, di belakangnya optic. Jadi sampai di BTS ujung baru pakai wireless, tapi dari belakang BTS sampai ke core itu pakai optic. Itu bisa, kita sudah lakukan, sudah dicoba,” ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebutkan proyek internet murah ini merupakan bagian dari percepatan pemerataan digital nasional, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Meutya menyampaikan program ini akan mengadopsi model open access, yakni infrastruktur yang dibangun oleh pemenang lelang wajib dibuka untuk digunakan bersama oleh operator lain.
“Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” kata Meutya.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menambahkan pemanfaatan spektrum frekuensi akan menjadi solusi alternatif dari penggelaran kabel fiber optic, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
“Tarifnya pasti murah sesuai dengan kemampuan masyarakat. Tapi harapannya, kapasitasnya itu 100 Mbps. Itu harapan kami. Itu namanya program internet murah,” kata Wayan usai acara di Makassar pada Senin (16/6/2025).
Data Komdigi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan besar dalam layanan internet tetap: sekitar 86% sekolah (190.000 unit), 75% Puskesmas (7.800 unit), dan lebih dari 32.000 kantor desa masih belum memiliki akses internet tetap.
