Author: Bisnis.com

  • Kemendagri Catat Ada Kasus Sengketa 16 Pulau di Jawa Timur

    Kemendagri Catat Ada Kasus Sengketa 16 Pulau di Jawa Timur

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan ada 16 pulau yang kini tengah masuk proses sengketa antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengemukakan pada awalnya hanya ada 13 pulau yang tengah disengketakan oleh kedua kabupaten itu. 

    Namun, setelah dilakukan kajian mendalam, menurut Tomsi, telah ditemukan 3 pulau lagi yang tumpang tindih klaim antara wilayah Trenggalek dan Tulungagung, sehingga jumlahnya menjadi 16 pulau yang masuk proses sengketa.

    “Jadi sekarang ada 16 pulau yang masuk proses sengketa,” tutur Tomsi di Jakarta, Selasa (24/6).

    Tomsi mengungkapkan bahwa 16 pulau itu tidak ada penghuninya sama sekali. Maka dari itu, kata Tomsi, sembari menunggu keputusan 16 pulau itu masuk kabupaten mana, sementara akan masuk administrasi provinsi Jawa Timur lebih dulu.

    “Jadi tidak masuk Trenggalek dan tidak juga masuk Tulungagung, tetapi masuk wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri bakal menggandeng beberapa pihak lainnya di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Informasi Geospasial (BIG), Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan Pemkab Tulungagung.

    “Rapat lanjutan akan digelar Juli 2025 dan akan melibatkan Gubernur Jatim, Bupati Trenggalek, Bupati Tulungagung, serta para Ketua DPRD masing-masing daerah guna memusyawarahkan sebelum status administratif atas 16 pulau diputuskan,” ujarnya.

  • Penerbangan Dua Kloter Jemaah Haji Ditunda Akibat Konflik Israel-Iran, Ini Detailnya

    Penerbangan Dua Kloter Jemaah Haji Ditunda Akibat Konflik Israel-Iran, Ini Detailnya

    Bisnis.com, MAKKAH — Saudia Airlines membatalkan penerbangan dua kelompok terbang (kloter) jemaah haji Indonesia, yakni kloter 43 dan 44 Embarkasi Surabaya (SUB-43 dan SUB-44), imbas eskalasi konflik Israel-Iran. 

    Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengatakan seluruh jemaah dari dua kloter tersebut telah ditempatkan di hotel di Jeddah, Arab Saudi, untuk menunggu informasi keberangkatan selanjutnya. 

    Sebanyak 379 jemaah SUB-43 dan 380 jemaah SUB-44 sedianya akan terbang dari Bandara King Abdulaziz, Jeddah Arab Saudi, Selasa (24/6/2025) pukul 03:50 Waktu Arab Saudi (WAS) dan 05:10 WAS, masing-masing dengan nomor penerbangan SV-5302 dan SV-5440. 

    “Jemaahnya sekarang sudah ditempatkan di hotel-hotel di Jeddah untuk mendapatkan kabar selanjutnya. Sampai saat ini informasi sementara kami dapatkan dari berbagai pihak bahwa untuk penerbangan selanjutnya insya Allah masih bisa berlanjut karena maskapai yang kita gunakan banyak yang menggunakan jalur melalui Oman, dan itu masih aman,” kata Hilman ditemui di Makkah, Selasa (24/5/2025). 

    Hilman melanjutkan pihaknya masih menunggu kabar dari pihak maskapai mengenai pemberangkatan kembali jemaah SUB-43 dan SUB-44. Akan tetapi, dia memastikan bahwa jadwal penerbangan lainnya akan tetap berlanjut karena maskapai memilih jalur yang lebih aman dari eskalasi konflik. 

    “Mereka [maskapai penerbangan] belum memberikan jadwal terbaru karena tetap sesuai dengan rotasi pesawatnya, ya, tetapi mudah-mudahan secepatnya,” katanya. 

    Dia melanjutkan, perkembangan politik di Timur Tengah yang berdampak pada jadwal pemulangan jemaah haji berada di luar kewenangan Kementerian Agama untuk melakukan antisipasi. 

    Meski demikian, pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak, antara lain Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Kedutaan Besar RI Arab Saudi, syarikah penyedia layanan haji, hingga Kementerian Haji dan Umrah Saudi. 

    “Bagaimanapun situasi yang ada ini harus disikapi tidak hanya oleh Misi Haji Indonesia tetapi perusahaan-perusahaan layanan yang ada di Makkah untuk mulai tanggal 26 [Juni 2025] di Madinah kami siap-siap memberangkatkan jemaah pulang ke Tanah Air,” jelasnya. 

    Sementara itu, fase pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang I yang diberangkatkan melalui Bandara Jeddah, akan segera berakhir. Pemulangan jemaah haji gelombang II dari Bandara Madinah akan dimulai pada 26 Juni 2025. 

    Menurut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama, hingga Selasa (24/6/2025) pukul 15:30 WAS, sudah sebanyak 231 kloter yang terdiri atas 89.991 jemaah haji tiba di Tanah Air. Sementara itu, 44.574 jemaah pemulangan gelombang II telah berada di Madinah untuk tinggal selama 8 hingga 9 hari, sebelum bertolak ke Tanah Air. 

  • Gapki Desak Pemerintah Segera Selesaikan Polemik Lahan Sawit di Kawasan Hutan

    Gapki Desak Pemerintah Segera Selesaikan Polemik Lahan Sawit di Kawasan Hutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) meminta pemerintah segera menyelesaikan penguasaan lahan sawit di kawasan hutan. Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu produksi sawit jika tidak segera ditangani dengan cepat.

    Executive Director Gapki Mukhti Sardjono menyampaikan, dari target penguasaan lahan seluas 1,17 juta hektare, baru sekitar 1 juta hektare yang telah dilakukan penguasaan kembali, dari total 369 perusahaan. Adapun data tersebut diperoleh Gapki dari Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) per 23 Maret 2025.

    “Yang jadi concern kita adalah bagaimana pengelolaan selanjutnya, karena kalau ini tidak dikelola dengan baik, berpotensi turunnya produksi,” kata Mukthi dalam agenda Bisnis Indonesia Forum di kantor Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Untuk diketahui, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.5/2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Melalui beleid itu, diatur bahwa penertiban kawasan hutan dilakukan dengan penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan/atau pemulihan aset di kawasan hutan.

    Gapki, merujuk laporan dari Ketua Satgas per 23 Maret 2025 menyebut bahwa dari target penguasaan lahan seluas 1,27 juta hektare, luas lahan yang telah dilakukan penguasaan kembali baru sekitar 1.001.674 hektare atau 1 juta hektare, luas lahan yang telah dilakukan verifikasi mencapai 710.057 hektare, dan luas lahan yang telah dilakukan verifikasi lapangan 467.136 hektare.

    Kemudian, luas lahan yang telah diserahkan ke PT Agrinas 221.868 hektare dan luas lahan yang siap diserahkan ke PT Agrinas 216.997 hektare.

    “Kalau ini tidak dikelola dengan baik, ini akan memengaruhi tingkat produksi, kemudian terjadinya PHK, dan sebagainya,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Eugenia Mardanugraha menilai perlu adanya strategi dari pemerintah dalam meningkatkan produksi kelapa sawit di Tanah Air, usai 1 juta hektare lahan sawit yang ada telah dikuasai oleh pemerintah.

    Menurut dia, pemerintah perlu menggenjot produksi sawit di lahan yang tidak bermasalah untuk mengantisipasi hilangnya produksi dari lahan sebelumnya.

    “Karena begini, kalau 1 juta hektare di kali 4 ton berarti 4 juta ton lahan sawit tidak berproduksi sehingga harus digantikan supaya secara produksi tidak turun,” tutur Eugenia.

    Sebagai produsen nomor satu kelapa sawit di tingkat dunia, Eugenia menyebut bahwa Indonesia harus memiliki prospek sawit yang cerah. Pasalnya, jika produksi kelapa sawit merosot, perekonomian Indonesia secara keseluruhan akan ikut turun hingga memicu melonjaknya harga pangan secara global.

    “Oleh karena itu, pemerintah dan pengusaha harus buat industri ini punya prospek cerah,” ujarnya. 

  • Blibli Masuk dalam Daftar Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2025

    Blibli Masuk dalam Daftar Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Global Digital Niaga Tbk. atau Blibli (BELI) dua tahun berturut-turut Blibli kembali masuk dalam daftar Fortune Southeast Asia 500.

    Pada 2025, Blibli naik ke peringkat 260, meningkat 22 posisi dari 282 di tahun sebelumnya, menegaskan posisinya sebagai salah satu perusahaan dengan kinerja terbaik di kawasan ini.

    Adapun, Fortune Southeast Asia 500 menyusun peringkat perusahaan-perusahaan terbesar di kawasan berdasarkan total pendapatan tahun fiskal terakhir, mencakup berbagai sektor di tujuh negara anggota Asean.

    Diterbitkan setiap tahun, Fortune mencatat bahwa daftar 2025 ini menggambarkan kesiapan kawasan dalam memanfaatkan pergeseran rantai pasok global serta pertumbuhan pesat di industri seperti pertambangan, kendaraan listrik (EV), dan kecerdasan buatan (AI).

    Adapun, terdapat minimum pendapatan untuk dapat masuk dalam daftar tahun 2025 sebesar US$349,4 juta. Blibli, dengan pendapatan sebesar US$1.055,5 juta, muncul sebagai salah satu perusahaan asal Indonesia dengan peringkat tertinggi di industri Internet Service Retailing dalam sektor Teknologi di daftar Fortune Southeast Asia 500.

    Peningkatan peringkat Blibli juga mencerminkan kinerja keuangan yang terus menguat, sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan 2024 serta hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang baru saja diselenggarakan.

    Pada 2024, Blibli mencatatkan peningkatan pendapatan neto konsolidasian sebesar 14% y.o.y menjadi Rp16,7 triliun, serta peningkatan laba bruto konsolidasian sebesar 37% y.o.y menjadi Rp3,3 triliun, mencerminkan marjin bruto konsolidasian yang lebih baik sebesar 19,7%, atau meningkat 340bps dibandingkan tahun sebelumnya.

    Chief Corporate Officer dan Investor Relations Blibli Eric Winarta mengatakan, pencapaian ini mencerminkan kinerja solid dari komitmen jangka panjang Blibli terhadap strategi omnichannel terintegrasi, sebuah keunggulan kompetitif yang memungkinkan Perusahaan tetap adaptif dan relevan di tengah lansekap konsumen yang terus berubah.

    “Merupakan sebuah kehormatan bagi Blibli untuk masuk dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 tahun 2025 bersama perusahaan-perusahaan terkemuka lainnya di kawasan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fortune atas apresiasi ini, yang merupakan validasi atas strategi omnichannel kami sekaligus motivasi untuk terus membangun bisnis yang berkelanjutan dan berdampak positif,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (25/6/2025).

    Menurutnya, di tengah lanskap digital dan ekonomi yang semakin dinamis, Blibli tetap fokus pada eksekusi yang disiplin, mulai dari efisiensi biaya dan optimalisasi produk, hingga penguatan loyalitas ekosistem dan kapabilitas distribusi.

    “Pengakuan ini mendorong kami untuk terus menghadirkan nilai tambah di setiap titik interaksi dengan pelanggan, sambil tetap berpegang pada tujuan kami untuk menciptakan dampak jangka panjang yang positif bagi seluruh pemangku kepentingan,” imbuhnya.

  • Kejagung Buka Peluang Periksa Kembali Nadiem Makarim, Ini Alasannya

    Kejagung Buka Peluang Periksa Kembali Nadiem Makarim, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal kembali memeriksa bekas Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk mendalami data yang diperlukan penyidik.

    “Nah kalau melihat dari masih ada data-data yang masih belum dibawa, belum diserahkan,” ujarnya di Kejagung, dikutip Selasa (24/6/2025).

    Dia menambahkan, penyidik pada Jampidsus Kejagung RI juga masih akan melayangkan sejumlah pertanyaan terkait dengan kesaksian pihak lain dalam perkara ini.

    “Masih ada pertanyaan-pertanyaan juga yang perlu didalami dan saya kira ini sangat terkait dengan beberapa jawaban nanti dari pihak-pihak lain yang akan terus dikonfirmasi kepada yang bersangkutan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Nadiem Makarim secara perdana diperiksa pada Senin (23/6/2025). Pemeriksaan itu berlangsung sekitar 12 jam terhitung sejak kedatangannya mulai dari 09.10 WIB hingga 20.58 WIB.

    Usai diperiksa Nadiem tak terlalu menjelaskan ihwal pemeriksaannya. Dia hanya terus menekankan bahwa dirinya akan mendukung dan kooperatif terkait dengan proses hukum kasus Chromebook tersebut.

    “Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu,”yang tutur Nadiem.

  • Petani Keluhkan Ketidakpastian Harga Sawit dan Penertiban Lahan

    Petani Keluhkan Ketidakpastian Harga Sawit dan Penertiban Lahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Petani kelapa sawit menghadapi tekanan ganda dari fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) serta ketidakpastian akibat penertiban kawasan hutan yang berlangsung masif. 

    Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyoroti kondisi ini sebagai tantangan serius yang bukan hanya berdampak pada ekonomi petani, tetapi juga memengaruhi posisi strategis Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

    “Petani saat ini menjadi bagian dari rantai pasok domestik dan global, sehingga apapun yang terjadi pada harga CPO [crude palm oil] akan sangat berpengaruh terhadap harga TBS di tingkat petani,” kata Mutiara Panjaitan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo dalam Bisnis Indonesia Forum: Sembelit Industri Sawit, Masihkan Prospektif jadi Penopang? pada Selasa (24/6/2025). 

    Menurut Mutiara, setidaknya ada dua isu utama yang menjadi sorotan petani. Pertama adalah ketidakpastian sosial-ekonomi akibat harga CPO yang sangat fluktuatif, membuat petani ragu apakah sektor sawit masih dapat menopang kesejahteraan mereka ke depan. 

    Isu kedua yang tak kalah penting adalah penertiban kawasan hutan yang dilakukan secara intensif belakangan ini. 

    Mutiara menyebut pendekatan yang dipakai oleh pemerintah dan otoritas terkait belum sepenuhnya diterima dengan utuh oleh petani di lapangan. 

    “Efek psikologisnya besar. Informasi soal siapa subjeknya, apa objeknya, dan berapa luas kawasan yang ditertibkan itu tidak tersampaikan secara utuh ke seluruh anggota,” katanya.

    Dia menambahkan, petani bukan hanya bagian dari rantai pasok, tetapi juga menjadi subjek penting dalam penyelesaian status lahan dan bagian dari program ketahanan nasional, baik pangan maupun energi. 

    “Karena itu, penting sekali agar komunikasi kepada petani dilakukan dengan lebih transparan dan inklusif,” tegasnya.

    Kondisi yang dialami petani juga menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha mengingatkan posisi Indonesia sebagai produsen sawit nomor satu di dunia tak boleh tergeser hanya karena persoalan lahan.

    “Kalau industri sawit kita menurun, maka perekonomian Indonesia secara keseluruhan juga akan terdampak. Dunia butuh sawit Indonesia. Jika pasokan terganggu, harga pangan global bisa melonjak,” kata Eugenia.

    Menurutnya, pemerintah bersama pelaku industri perlu segera merumuskan arah kebijakan dan konsep jangka panjang agar industri sawit Indonesia tetap kompetitif dan berkelanjutan.

    “Jangan sampai Malaysia menggantikan posisi kita hanya karena kita tidak menyelesaikan persoalan di dalam negeri,” kata Eugenia.

  • Bisnis Schneider Masih Aman di Tengah Konflik Iran

    Bisnis Schneider Masih Aman di Tengah Konflik Iran

    Bisnis.com, CIKARANG—  Schneider Electric mengungkap konflik geopolitik antara Israel dan Iran belum memberikan dampak terhadap pasokan bahan baku. 

    President Director Schneider Electric Indonesia & Timor-Leste, Martin Setiawan menyatakan konflik tersebut belum memengaruhi operasional maupun rantai pasok perusahaan hingga saat ini, 

    “Sejauh ini belum ada dampaknya ke kami. Harapannya juga tidak ada ya,” kata Martin saat ditemui usai peresmian perluasan pabrik Schneider Electric di Cikarang, pada Selasa (24/6/2025). 

    Lebih lanjut, Martin mengatakan perusahaan telah mengantisipasi risiko gangguan rantai pasok global dengan mengandalkan jaringan distribusi regional. 

    “Schneider kan beroperasi dengan berbagai macam hub. Kami di Asia Tenggara ini ada hub sendiri yang paling dekat gitu ya. Jadi masih belum impact,” tambahnya.

    Senada dengan Martin, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga menyampaikan situasi global tersebut sejauh ini belum menimbulkan gangguan signifikan terhadap sektor industri dalam negeri.

    Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Kemenperin, Solehan, mengatakan meski belum ada dampak langsung, pemerintah tetap bersikap waspada. Dia juga menyoroti potensi kenaikan harga material tertentu seperti non-gas energy sources (NGES) apabila konflik terus berlanjut. 

    “Selama ini memang belum ada dampak tapi kita harus waspada juga karena terkait oleh NGES di sana juga perlu nanti bisa naik lah kalau memang terjadi perang yang berpanjang. Tapi selama ini belum ada. Semoga tidak ada lah dampaknya kalau gencatan senjatanya lebih cepat ya, mudah-mudahan tidak ada efek apa-apa dan damai lagi,” ungkapnya. 

    Sebelumnya, ekonom menilai konflik perang Iran dengan Israel dan keterlibatan Amerika Serikat (AS) akan berdampak ke kinerja industri secara global, termasuk Indonesia, meskipun saat ini efeknya masih terbatas.  

    Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan, rantai pasok barang-barang selain energi dari kawasan Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz, tergolong tak signifikan. Sebab, jalur perdagangan global yang paling besar saat ini bukan melalui kawasan tersebut, melainkan Laut Merah dan Terusan Suez.  

    “Untuk bahan baku secara umum, mungkin tidak terlalu banyak untuk saat sekarang dampaknya,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (23/6/2025).  

    Menurut dia, selama jalur utama perdagangan tersebut tidak terganggu untuk memasok barang-barang selain energi, maka kondisi usaha masih bisa berjalan normal.  Namun, dia menekankan pentingnya kewaspadaan jika konflik meluas ke wilayah lain seperti Mesir atau Terusan Suez. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka rantai pasok global secara lebih luas bisa terganggu.  

    “Kecuali kalau juga merambah diperlukan lebih luas lagi sampai ke Mesir misalnya, sampai ke Terusan Suez dan lain-lain, yang ini bisa mempengaruhi rantai pasok secara lebih jauh,” jelasnya

    Konflik perang antara Iran dan Israel yang berpotensi meluas juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku ekspor-impor. Apalagi, sebelumnya industri masih cemas dengan adanya dinamika kebijakan sebelumnya seperti tarif perdagangan era Presiden Trump. Dia juga tak memungkiri konflik tersebut akan berakibat pada lonjakan biaya logistik, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dari kondisi normal. Meskipun untuk saat ini belum ada dampak signifikan terhadap logistik akibat perang, perubahan rute pelayaran bisa saja terjadi, terutama untuk menghindari wilayah konflik.  

    “Tidak menutup kemungkinan juga ada perubahan rute yang mungkin selama ini mendekati Timur Tengah, terutama Teluk Persia, mungkin itu dihindari,” terangnya. 

    Dia menegaskan bahwa secara umum, jalur perdagangan seperti Selat Malaka dan perairan Asia Timur saat ini belum terganggu sehingga rantai pasok global masih berjalan relatif normal.  Namun demikian, risiko terhadap perubahan biaya logistik di masa depan tetap ada.  

    “Untuk saat sekarang masih relatif terbatas, tapi memang perlu diantisipasi ke depan,” tuturnya.

  • Evakuasi Pendaki Brasil, Jalur Pendakian Sembalun Menuju Puncak Rinjani Ditutup Sementara

    Evakuasi Pendaki Brasil, Jalur Pendakian Sembalun Menuju Puncak Rinjani Ditutup Sementara

    Bisnis.com, JAKARTA — Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) telah menutup sementara empat jalur wisata pendakian sembalun menuju Puncak Gunung Rinjani.

    Kepala Balai Balai, Yarman mengatakan penutupan sementara itu berkaitan dengan evakuasi pendaki wanita asal Brasil berinisial JDSP (27).

    “Aktivitas pendakian dari Pelawangan 4 Jalur Wisata Pendakian Sembalun menuju puncak Gunung Rinjani ditutup sementara mulai 24 Juni 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/6/2025).

    Yarman mengungkap, alasan penutupan jalur itu dilakukan untuk mempermudah proses evakuasi serta menjaga keselamatan pendaki hingga tim evakuasi yang menggunakan jalur sembalun.

    “Dalam rangka percepatan proses evakuasi korban kecelakaan di Cemara Nunggal jalur menuju Puncak Gunung Rinjani dan mempertimbangkan aspek keselamatan pengunjung,” imbuhnya.

    Di samping itu, Yarman mengungkap bahwa pengunjung masih dapat mendaki di seluruh jalur wisata pendakian TNGR sampai batas Pelawangan 4 Sembalun.

    “Pengunjung masih dapat melakukan aktivitas pendakian di seluruh jalur wisata pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani sampai dengan lokasi Pelawangan 4 Sembalun,” pungkas Yarman.

    Sekadar informasi, korban JDSP terjatuh di tebing sekitar Cemara Nunggal saat menuju puncak Rinjani pada Senin (23/6/2025).

    Sekitar pukul 06.30 WITA, keberadaan Juliana terpantau melalui drone. Dia terlihat tersangkut di tebing batu pada kedalaman sekitar 500 meter. Dari hasil pengamatan visual, dia tampak dalam kondisi tidak bergerak.

  • Ketua Banggar DPR: Pertumbuhan Ekonomi 2026 Idealnya hingga 5,3%

    Ketua Banggar DPR: Pertumbuhan Ekonomi 2026 Idealnya hingga 5,3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai bahwa Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2%—5,3% agar APBN 2026 menjadi lebih kredibel, sehat, dan berkelanjutan.

    Menurutnya, musuh yang kini dilawan oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia adalah ketidakpastian global. Setiap negara pun pastinya akan melakukan proteksi terhadap negaranya masing-masing.

    “Karena globalisasi nampaknya kehilangan arah. Lalu lintas perdagangan sedemikian buruk karena ulahnya Presiden Amerika yang seperti kita alami saat ini, maka [pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran] 5,2% sampai 5,3% itulah yang kredibel, sehat dan berkelanjutan,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, politisi PDIP ini mengemukakan bahwa pada 1 Juli 2025 mendatang, pemerintah dan DPR akan mulai membahas Rancangan APBN (RAPBN) Tahun 2026.

    “Menteri Keuangan akan di Paripurna untuk merespons, memberikan jawaban, tanggapan atas pelbagai pandangan fraksi-fraksi. Setelah itu kami akan raker dengan Menteri Keuangan soal APBN kita ke depan,” ujarnya.

    Adapun, menurut prediksinya APBN 2026 bisa mencapai sekitar Rp3.800 triliun. Dari perkiraannya ini, belanja wajib alias mandatory spending sebesar 20% dari APBN akan disesuaikan untuk menerapkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pendidikan dasar gratis, baik negeri maupun swasta.

    “Katakanlah prediksi saya, APBN sekitar Rp3.800-an [triliun], 20% dari Rp3.800 triliun itu kurang lebih Rp760 triliun. Baik di pusat maupun di daerah, termasuk di dana abadi pendidikan, maka semua akan tercapai,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendatang sebesar 4,8%.

    Hal tersebut disampaikan dalam laporan terbarunya bertajuk OECD Economic Outlook June 2025, yang menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan melambat dalam waktu dekat.

    “Pertumbuhan PDB riil diperkirakan akan melambat menjadi 4,7% pada tahun 2025 sebelum sedikit meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2026,” tulis OECD dalam dokumen tersebut, dikutip pada Selasa (3/6/2025). 

    Di lain sisi, OECD juga turut memperingatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi global melambat lebih tajam dari perkiraan sebelumnya, akibat dampak berkepanjangan dari kebijakan proteksionisme dagang Presiden AS Donald Trump terhadap perekonomian domestik Amerika Serikat.

    Dalam laporan Economic Outlook terbaru yang dirilis Selasa (3/6/2025), OECD memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9% untuk periode 2025—2026, dari estimasi sebelumnya sebesar 3,1% untuk 2025 dan 3,0% untuk 2026. Sebagai perbandingan, pertumbuhan global tahun lalu tercatat 3,3%.

  • Indosat (ISAT) Dukung Skema Berbagi Jaringan, Tingkatkan Efisiensi

    Indosat (ISAT) Dukung Skema Berbagi Jaringan, Tingkatkan Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. (ISAT) menyambut positif rencana hadirnya skema berbagi jaringan. Perusahaan memperkirakan kebijakan tersebut membuat ongkos operasional operator menjadi lebih hemat.

    Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan skema jaringan terbuka berbasis spektrum frekuensi baru guna mempercepat penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi, khususnya di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik. 

    Kebijakan ini didesain untuk mendorong model open access, di mana penyelenggara jaringan wajib membuka infrastruktur mereka agar dapat digunakan bersama oleh operator lain.

    Direktur & Chief Business Officer IOH, Muhammad Buldansyah, menyebut skema tersebut memungkinkan dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

    “Terkait skema model berbagi jaringan dan berbagi spektrum atau infrastructure sharing dan spectrum sharing yang diasosiasikan dengan frekuensi baru yang tengah disiapkan Komdigi, kami melihat bahwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, hal tersebut dapat dilakukan,” kata Buldansyah kepada Bisnis pada Selasa (24/6/2025) 

    Lebih lanjut, Buldansyah menekankan bahwa implementasi berbagi infrastruktur dapat membawa manfaat signifikan bagi industri dan masyarakat luas. 

    Termasuk dapat meningkatkan efisiensi biaya jaringan dan mempercepat pemerataan jaringan telekomunikasi di wilayah Indonesia. Namun, dia juga mengingatkan penggunaan spektrum bersama melalui perangkat aktif saat ini masih dibatasi secara regulatif hanya untuk teknologi terbaru, seperti 5G dan generasi setelahnya. 

    Keberhasilan implementasi skema ini, menurutnya, akan sangat ditentukan oleh kejelasan aspek keekonomian dari spektrum yang dialokasikan.

    “Kami juga percaya bahwa keberhasilan implementasi skema ini akan sangat bergantung pada kejelasan aspek keekonomian dari spektrum frekuensi itu sendiri, hal tersebut menjadi penting agar tetap menciptakan insentif yang sehat bagi investasi jaringan ke wilayah yang belum terjangkau,” katanya.

    Sebagai informasi, Komdigi telah menyelesaikan penyusunan regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri sebagai dasar hukum dari program internet murah tersebut. 

    Regulasi ini telah melalui proses konsultasi industri selama lebih dari satu bulan. Nantinya, pemilihan operator penyedia jaringan akan mengedepankan kesiapan teknologi dan komitmen terhadap penyediaan layanan yang terjangkau.

    Sebelum peluncuran kebijakan ini, pemerintah telah berdiskusi dengan para operator seluler terkait upaya menghadirkan layanan internet tetap berkecepatan hingga 100 Mbps di wilayah-wilayah tanpa jaringan serat optik, seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa. 

    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, saat ini sekitar 86% sekolah (190.000 unit), 75% puskesmas (7.800 unit), dan 32.000 kantor desa masih belum terkoneksi jaringan internet tetap.

    Adapun penetrasi fixed broadband di rumah tangga Indonesia baru mencapai 21,31% secara nasional, yang menunjukkan adanya ruang besar untuk peningkatan akses digital melalui kolaborasi antara pemerintah dan industri telekomunikasi.