Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Polisi Bongkar Kasus Phising Catut Nama BCA via SMS, Begini Modusnya

    Polisi Bongkar Kasus Phising Catut Nama BCA via SMS, Begini Modusnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah membongkar kasus phising melalui SMS yang mencatut nama sejumlah bank, termasuk Bank Central Asia alias BCA.

    Wadir Siber Direktorat Siber PMJ, AKBP Fian Yunus mengatakan kasus ini bermula saat pelaku membuat perangkat sinyal yang bisa menembuskan pesan SMS yang memuat konten phising ke korban.

    “Ketika korban mengklik link yang ada di handphone tersebut, maka korban diharuskan untuk memberikan identitas,” ujar Fian di PMJ, Selasa (24/6/2025).

    Dia menambahkan, ketika korban mengklik link tersebut maka akan diarahkan untuk mengisi nomor ponsel, nama, alamat email hingga nomor kredit hingga CVV kartu kredit.

    Setelah itu, pelaku di luar negeri akan menggunakan informasi yang telah diperoleh dari link phising itu untuk mengambil akun perbankan milik korban.

    “Semua data yang diberikan, disimpan di-cloud pelaku yang berada di luar negeri. Kami ulangi lagi, di-cloud pelaku yang berada di luar negeri,” imbuhnya.

    Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Metro, AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan dalam perkara ini pihaknya telah menetapkan tiga tersangka warga negara Malaysia yakni OKH (53), CY (39) dan LW (35).

    OKH dan CY berperan sebagai penyebar SMS phising. Mereka mendapatkan upah sebesar 10.000 ringgit Malaysia per bulannya.

    Peran Keduanya yakni menyebarkan SMS itu di daerah ramai dengan menggunakan mobil yang sudah dilengkapi perangkat pendukung untuk menyebarluaskan SMS itu.

    “Ada 3 pelaku sebenarnya, satu lagi adalah inisial LW, laki-laki 35 tahun, ini adalah warga negara asing juga, Malaysia juga dan saat ini sudah kita tetapkan sebagai DPO,” tutur Reonald.

    Kemudian, LW merupakan otak dibalik perkara ini. Pasalnya, dia merupakan pemberi upah kepada CY fan OKh serta sosok yang mengirimkan alat untuk menyebarluaskan SMS phising di Indonesia.

    Sementara itu, total ada 15.000 korban yang telah mengadukan perkara ini. Dari belasan ribu korban itu telah ada empat korban yang melaporkan ke polisi 

    “Yang ada terdata dengan modus operandi seperti ini, baru ada 4 laporan polisi yang kami terima. Total kerugiannya kurang lebih Rp200 juta,” pungkas Reonald.

  • Prabowo Instruksikan Evakuasi WNI dari Iran Segera Dilakukan

    Prabowo Instruksikan Evakuasi WNI dari Iran Segera Dilakukan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aris Marsudiyanto menyatakan pemerintah terus memantau proses pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut.

    Dia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar proses evakuasi dilakukan secepat mungkin demi keselamatan WNI.

    “Ya kita memantau semua jalannya proses itu, ya yang penting kan semuanya berjalan dengan lancar oleh kementerian masing-masing,” ujarnya saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/6/2025).

    Terkait arahan dari Presiden, Aris menyampaikan evakuasi harus dilakukan segera, mengingat kondisi di wilayah konflik yang semakin tidak menentu.

    “Ya harus segera. WNI kalau bisa harus segera keluar dari konflik. Kan bukan WNI saja, hampir seluruh warga negara dimanapun kan mau keluar dari wilayah konflik,” tegasnya.

    Saat ini, Kementerian Luar Negeri bersama perwakilan RI di Teheran tengah mengoordinasikan upaya pemulangan WNI, termasuk mahasiswa dan pekerja migran, dari Iran.

    Pemerintah juga telah menyiagakan berbagai skenario evakuasi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk di tengah eskalasi konflik antara Iran dan Israel.

    Pemantauan lintas lembaga, termasuk dari Badan Investigasi, dilakukan guna memastikan proses berjalan aman, cepat, dan sesuai dengan protokol keselamatan internasional.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan bahwa fokus dari kepala negara saat ini adalah keselamatan dari Warga Negara Indonesia (WNI) dan solusi perdamaian antar negara yang berkonflik.

    “Soal konflik yang sekarang terjadi antara Iran dan Israel, tentu Pak Presiden mengikuti perkembangan ini secara cermat dari waktu ke waktu dan sudah memberitakan kepada seluruh jajarannya, baik di Indonesia maupun perwakilan-perwakilan di negara-negara yang terkait untuk ya mengikuti perkembangan yang terjadi di sana dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terkait dengan keselamatan WNI,” ujar Juri di kantor Kemensesneg, Selasa (24/6/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Presiden Ke-8 RI itu telah menginstruksikan jajarannya untuk siap mengantisipasi kemungkinan buruk, termasuk evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) jika situasi memburuk di wilayah terdampak konflik. Proses antisipasi tersebut, menurut Juri, sudah berjalan dan terus dipantau secara aktif.

    “Untuk keselamatan WNI, Pak Presiden sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk mengantisipasi dan menyelamatkan jika ada hal-hal yang memang perlu dilakukan untuk mengevakuasi WNI yang di sana. Dan itu sudah berjalan,” jelasnya.

  • Temui Prabowo, Gus Yahya Laporkan Program Strategis NU dan Percepatan MBG

    Temui Prabowo, Gus Yahya Laporkan Program Strategis NU dan Percepatan MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dalam sebuah pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (24/6/2025).

    Yahya pun mengaku bahwa pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara PBNU dan pemerintah, termasuk pelaksanaan sejumlah program strategis nasional yang melibatkan partisipasi aktif organisasi masyarakat keagamaan.

    Ketua Umum PBNU itu menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan perkembangan berbagai nota kesepahaman (MoU) yang selama ini telah dijalin antara PBNU dengan kementerian maupun badan-badan pemerintah. 

    “MoU-MoU dengan berbagai kementerian dan badan pemerintah itu yang kami laporkan,” ujar Yahya Cholil Staquf dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (24/6/2025).

    Salah satu pembahasan adalah percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah di bidang pemenuhan gizi dan ketahanan pangan bagi masyarakat. PBNU, kata Yahya, telah mulai menjalankan program tersebut di sejumlah titik dan saat ini sedang dalam tahap akselerasi pengembangan.

    “Soal MBG, kami sudah jalan di sejumlah titik dan sekarang sedang sangat progresif untuk akselerasi, untuk pengembangannya, mudah-mudahan bisa berjalan lebih lancar karena kami diberi target oleh BGN misalnya harus bisa mengelola seribu titik misalnya seperti itu. Ini pekerjaan besar sekali buat NU sehingga kami perlu koordinasi yang lebih intensif, kolaborasi yang lebih intensif,” ungkap Yahya.

    Selain MBG, PBNU juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan berbagai program sosial kemasyarakatan, seperti Gerakan Keluarga Maslahat NU yang melibatkan kerja sama lintas kementerian. Program-program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

    “Ada banyak hal yang lain yang juga merupakan kerja sama NU dengan pemerintah seperti untuk Gerakan Keluarga Maslahat NU yang kami mengerjakan sejumlah program dari berbagai macam kementerian tadi sudah kami laporkan dan Pak Presiden mendukung penuh,” imbuhnya.

    Yahya juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik seluruh inisiatif yang dilaporkan. Kepala Negara bahkan memberikan dukungan agar kolaborasi antara PBNU dan pemerintah dapat lebih diperkuat.

    “Beliau sangat, bahkan mendorong supaya NU lebih kuat dalam mempererat kerja sama dengan pemerintah dan dalam melaksanakan berbagai macam program strategis dari pemerintah,” pungkas Yahya.

  • Kerja Sama Migas RI – Rusia, Prabowo Diminta Tak Gentar Hadapi Sanksi Barat

    Kerja Sama Migas RI – Rusia, Prabowo Diminta Tak Gentar Hadapi Sanksi Barat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menilai pemerintah tak perlu khawatir jika ingin bekerja sama dengan Rusia sektor energi, khususnya peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas). Meski Rusia masih mendapat sanksi negara Barat, Indonesia merupakan negara non blok.

    Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan, sebagai negara non blok, Indonesia berhak bermitra dengan negara mana saja, selama sama-sama menguntungkan.

    “Hal-hal tersebut tidak perlu khawatir, tapi memang perlu disikapi. Ya ada caranya lah. Misalkan pembiayaan,” ucap Moshe kepada Bisnis, Selasa (24/6/2025).

    Dia menjelaskan, banyak perusahaan-perusahaan Rusia punya afiliasi atau punya perusahaan-perusahaan di luar dari negeri. Oleh karena itu, walaupun induknya masih di Rusia, tapi RI bisa bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan di luar negerinya.

    “Itu semua bisa disikapi, diantisipasi. Jadi itu tidak ada masalah,” katanya.

    Moshe juga menjelaskan, saat ini memang banyak sekali negara-negara Barat yang memberikan sanksi kepada Rusia. Sanksi itu seperti embargo dan lain sebagainya.

    Kendati demikian, Rusia tetap tidak terisolir. Transaksi Rusia dengan India justru setelah perang Ukraina malah meningkat. Selain itu, transaksi Rusia dengan negara-negara Eropa Timur justru meningkat juga. 

    Moshe menyebut, sampai sekarang Eropa juga masih membeli gas Rusia. Dia mencatat, pada 2024 justru ada peningkatan transaksi beli gas dari Eropa.

    “Di mana Eropa itu membeli gasnya itu lebih besar, naik sekitar 20% dari tahun 2023. Kalau mereka bisa bertransaksi, kenapa kita tidak?” tutur Moshe.

    Lebih lanjut, Moshe manilai prospek kerja sama Indonesia dengan Rusia cukup besar. Apalagi, Negeri Beruang Merah merupakan salah satu negara yang terdepan di produksi migas. Rusia juga merupakan bagian dari OPEC+.

    Dia juga berpendapat bahwa keterlibatan teknologi Rusia untuk membantu Indonesia meningkatkan produksi migas sangat besar. 

    “Jadi semoga ini bisa terjalin dengan erat, untuk bisa dikembangkan kemudian hari ini,” kata Moshe.

    Sebelumnya, Indonesia-Rusia menjajaki peluang kerja sama untuk mengerjakan proyek eksplorasi dan produksi gas alam cair atau (liquefied natural gas/LNG) hingga pasokan minyak usai kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke negara itu.

    Presiden Rusia Vladimir Putin menginisiasi langkah modernisasi infrastruktur migas. Adapun, modernisasi yang dimaksud mencakup pemanfaatan teknologi terkini untuk mengoptimalkan sumur yang selama ini dianggap kurang produktif.

    “Kami bersedia memodernisasi infrastruktur supaya mendongkrak produksi minyak dari ladang tua,” ujar Putin saat konferensi pers beberapa waktu lalu.

    Asal tahu saja, relasi Indonesia-Rusia telah terjalin kuat lewat kolaborasi di sektor energi, mulai dari di migas, batu bara, ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan (EBT), serta efisiensi energi.

    Salah satunya, rencana pembangunan kilang minyak dan kompleks petrokimia di Jawa Timur. Model kolaborasi ini diharapkan pemerintah Indonesia menjadi pijakan bagi proyek-proyek migas masa depan, sekaligus menyuntikkan investasi teknologi tinggi ke dalam industri nasional.

  • Produksi Sawit RI Hanya 3,8 Juta Ton, Kementan Putar Otak Genjot Produksi

    Produksi Sawit RI Hanya 3,8 Juta Ton, Kementan Putar Otak Genjot Produksi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut, industri sawit Indonesia pada masa depan penuh tantangan. Kendati begitu, pemerintah telah menyiapkan sederet strategi guna menggenjot produksi kelapa sawit Tanah Air. 

    Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementan Haris Darmawan menyampaikan, produktivitas kelapa sawit Indonesia saat ini masih rendah, dengan rata-rata sekitar 3,8 ton per hektare per tahun. 

    “Padahal kita punya potensi bisa mencapai 5-6 ton per hektare per tahun,” kata Haris dalam agenda Bisnis Indonesia Forum di kantor Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Menjawab tantangan tersebut, Haris menyebut bahwa pemerintah telah memiliki Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang fokus pada kebun petani rakyat yang tidak produktif, dengan target replanting sekitar 120.000 hektare per tahun.

    Selain itu, pemerintah melakukan intensifikasi dan menerapkan good agriculture practices (GAP). Dalam hal ini, kata Haris, pemerintah mendorong para petani untuk menggunakan benih unggul.

    “Jadi penggunaan benih unggul mutlak dilakukan,” ujarnya.

    Pihaknya juga mendorong pemupukan berimbang, serta digitalisasi pertanian dan pemantauan produktivitas melalui teknologi citra satelit.

    Upaya selanjutnya yakni perluasan lahan secara legal dan berkelanjutan, dengan membatasi ekspansi lahan baru dan mendorong peningkatan produktivitas di lahan eksisting untuk mengurangi deforestasi.

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) menyebut, produksi dan produktivitas minyak sawit Indonesia relatif stagnan dan cenderung turun selama lima tahun terakhir. 

    Merujuk data Gapki, produksi minyak sawit (CPO dan PKO) sampai dengan Februari 2025 mencapai 8,26 juta ton atau turun dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 8,89 juta ton.

    Executive Director Gapki Mukhti Sardjono menyampaikan, menurunnya produksi minyak sawit di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Diantaranya, tidak ada perluasan areal tanam baru, produktivitas yang stagnan, hingga program peremajaan pemerintah yang tidak berjalan bagus.

    Selain itu, biaya produksi yang terus meningkat turut menjadi salah satu pemicu menurunnya  produksi minyak sawit dalam beberapa tahun terakhir.

    “Produktivitas yang bisa jadi 4 ton, sekarang turun 3,5 ton. Inilah yang kita hadapi sekarang ini,” ujar Mukhti.

    Menurutnya, perlu ada upaya dalam meningkatan produktivitas dan penguatan huluisasi. Diantaranya, dengan memastikan program PSR dapat berjalan sesuai dengan target, peremajaan sawit PB dengan klon-klon unggul dan tahan ganoderma, serta implementasi GAP dan GMP (Good Manufacturing Practices).

  • Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan Juli 2025

    Sekolah Rakyat Siap Diluncurkan Juli 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aris Marsudiyanto mengungkap program Sekolah Rakyat direncanakan meluncur pada Juli 2025.

    Menurutnya, program ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya melalui model pendidikan berasrama (boarding school).

    “Ya mungkin sudah disampaikan sama Wamendikti sama Mendikdasmen untuk Sekolah Rakyat, mungkin bulan Juli ya akan di-launching. Banyak, kurang lebih sekitar 200 mungkin ya itu Sekolah Rakyat. Itu sifatnya boarding school,” ujar Aris kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/6/2025).

    Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi pendidikan inklusif yang menjangkau kelompok masyarakat kurang mampu dan wilayah-wilayah terpencil.

    Sementara itu, terkait perkembangan Sekolah Garuda—yang juga merupakan bagian dari agenda pendidikan nasional—Aris menyebut bahwa informasi lebih detail sebaiknya disampaikan langsung oleh kementerian yang membidangi.

    “Sekolah Garuda nanti mungkin menteri yang terkait aja yang lebih enak ya,” ucapnya singkat.

    Program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda merupakan bagian dari transformasi sektor pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Sekolah Garuda dirancang sebagai model pendidikan berasrama yang mengusung kurikulum nasional dengan penguatan standar pendidikan global.

    Program ini ditujukan untuk menjaring generasi muda terbaik dari seluruh penjuru Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi unggulan dunia.

    “Sekolah Garuda merupakan sebuah program strategis nasional yang dirancang untuk menyiapkan generasi muda terbaik dari seluruh pelosok negeri agar mampu melanjutkan studi di perguruan tinggi unggulan dunia, dan kelak menjadi penggerak utama kemajuan bangsa,” ujar Teddy lewat rilisnya, Senin (23/6/2025).

    Seleksi masuk ke Sekolah Garuda pun akan dilakukan melalui sistem yang sangat kompetitif, berbasis rekam prestasi akademik dan uji kompetensi. Seluruh siswa yang diterima akan mendapatkan beasiswa penuh tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi.

    “Sekolah Garuda mengusung model SMA berasrama dengan kurikulum nasional yang diperkaya standar global. Seleksi masuk dilakukan berbasis rekam prestasi dan uji kompetensi yang ketat, dengan skema beasiswa penuh bagi seluruh siswa terpilih tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi,” ucapnya.

    Sementara itu, sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari gagasan Prabowo dalam menjamin akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah pun terus mematangkan berbagai aspek pendukung guna memastikan program ini berjalan efektif.

    “Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025–2026,” sambungnya.

    Teddy menjelaskan bahwa berbagai elemen penting turut menjadi pokok pembahasan dalam rapat terbatas tersebut. Presiden Prabowo ingin memastikan setiap aspek pendukung telah dirancang dengan matang dan dapat segera diimplementasikan secara terpadu.

    “Dalam ratas ini juga dibahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk lokasi, kurikulum, sarana-prasarana, hingga mekanisme penerimaan siswa,” tandas Teddy.

  • RI Mau Bangun Kilang Minyak Portable 1 Juta Barel, Tim Bahlil Studi ke AS & Angola

    RI Mau Bangun Kilang Minyak Portable 1 Juta Barel, Tim Bahlil Studi ke AS & Angola

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya segara melakukan kunjungan ke Angola dan Amerika Serikat (AS). Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari cara pembangunan kilang minyak berkapasitas 1 juta barel per hari.

    Dia mengatakan, kilang yang bakal dibangun di beberapa daerah di Indonesia itu bakal berupa kilang portable. Sementara itu, saat ini Angola dan AS merupakan negara yang telah mengoperasikan kilang portable.

    “Tim saya itu hari Jumat malam berangkat ke Angola dan ke Amerika untuk mengecek kilang yang portable itu, mereka [Angola dan AS] sudah dijalankan di sana seperti apa. Jadi sebelum kita jalan, kita ngecek dulu contohnya seperti apa, bagaimana cara operasinya, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kita atau belum,” ujar Bahlil dalam acara dalam acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 Lemhannas RI, Selasa (24/5/2025).

    Kilang portable mengacu pada alat atau mesin yang dirancang agar mudah dipindahkan dan digunakan di berbagai lokasi. Biasanya, kilang portable memiliki ukuran yang lebih kecil dan ringan

    Dia menyebut, tim yang terbang ke Angola dan AS itu terdiri atas perwakilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, SKK Migas, dan PT Pertamina (Persero).

    Adapun, pemerintah telah mencanangkan pembangunan kilang 1 juta barel, kapasitas itu lebih besar dari rencana awal. Semula, pemerintah akan membangunan kilang berkapasitas 500.000 barel per hari. Kilang itu disebut akan dibiayai oleh investor dalam negeri, termasuk lewat BPI Danantara.

    Pemerintah belum mengungkapkan secara resmi berapa biaya investasi dari pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel per hari ini. Namun, untuk pembangunan kilang berkapasitas 500.000 barel pemerintah mengklaim perlu investasi sebesar US$12,5 miliar atau setara Rp205,54 triliun (asumsi kurs Jisdor Rp16.443 per US$).

    Dengan asumsi nilai yang sama, maka pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel itu membutuhkan investasi sekitar Rp411 triliun.

    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan wacana pembangunan kilang berkapasitas 1 juta barel per hari itu bagian dari percepatan hilirisasi. Dia menegaskan bahwa wacana ini merupakan hasil rapat terbatas (ratas) implementasi teknis hilirisasi bersama Presiden Prabowo. 

    “Kita akan bangun [kilang minyak] kurang lebih sebesar 1 juta barel, dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik di Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Maluku-Papua sehingga terjadi pemerataan,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Dia menyebut, salah satu pertimbangan peningkatan kapasitas kilang minyak ini yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan produksi minyak dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah akan membangun terminal penyimpanan BBM (storage) dengan kapasitas yang sama dengan kilang. 

    “Karena kita masih impor 1 juta barel per hari,” jelas Bahlil.

  • GAPKI Ungkap Segudang Tantangan Industri Sawit Tahun Ini

    GAPKI Ungkap Segudang Tantangan Industri Sawit Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi industri kelapa sawit, baik dari sisi produksi, ketersediaan ekspor, maupun harga.

    Executive Director Gapki Mukhti Sardjono menyampaikan, saat ini, pemerintah Amerika Serikat (AS), salah satu negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia, mengenakan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia. Tarif yang dikenakan AS ini lebih tinggi dibanding pesaing Indonesia yaitu Malaysia sebesar 24%.

    Menurut perhitungan Gapki, beban ekspor sawit Indonesia saat ini mencapai US$221,12 per ton, lebih tinggi dari beban ekspor minyak sawit Malaysia sebesar US$140 per ton.

    “Jadi kita bisa melihat daya saing kita kalah,” kata Mukthi dalam agenda Bisnis Indonesia Forum di kantor Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Kemudian, memasuki Maret 2025, Gapki melihat adanya keseimbangan kembali harga minyak nabati, yang ditunjukkan dengan menurunnya harga minyak kelapa sawit (crude palm oil /CPO) di bawah harga minyak rapeseed maupun sunflower oil. 

    Industri sawit Tanah Air juga ikut terbebani dengan perkembangan geopolitik yang tidak menentu. Mukthi menyebut, perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina, India-Pakistan, dan Timur-Tengah yang semakin meningkat eskalasinya mendorong harga energi meningkat. 

    Kendati begitu, ada kekhawatiran terhadap kinerja ekspor minyak sawit jika negara tujuan mengalami krisis ekonomi imbas kondisi geopolitik saat ini.

    “Jadi kalau kita melihatnya 2025 sebagai tahun yang penuh tantangan,” ujarnya.

    Dari dalam negeri, industri ini juga menemui sejumlah tantangan. Mulai dari produksi dan produktivitas yang relatif stagnan dan cenderung turun; kebutuhan dalam negeri, baik untuk pangan, energi, dan industri oleokimia yang terus meningkat; hingga ketidakpastian hukum dan berusaha.

    Terkait ketidakpastian hukum dan berusaha, Mukthi menuturkan bahwa saat ini sekitar 37 instansi mengatur atau terlibat dalam industri sawit. Selain itu, banyak peraturan perundangan yang tumpang tindih, hingga kebijakan yang mudah berubah-ubah.

    Belum lagi, perkebunan sawit yang teridentifikasi masuk kawasan hutan. Adapun, dia meminta pemerintah segera menyelesaikan permasalahan perkebunan sawit yang teridentifikasi masuk kawasan hutan. Pasalnya, hal ini dapat berdampak terhadap produksi kelapa sawit di Indonesia. 

    “Jika kebun sawit tidak segera dilanjutkan pengelolaannya, akan berpotensi terjadinya PHK dan kehilangan produksi,” pungkasnya.

  • Pakar: RI Berpeluang Investasi Migas di Rusia & Impor Minyak Murah

    Pakar: RI Berpeluang Investasi Migas di Rusia & Impor Minyak Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia menjajaki kerja sama dengan Rusia di sektor energi, khususnya peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas). Pengamat pun menilai keterlibatan Rusia di sejumlah proyek energi nasional cukup prospektif.

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo mengatakan, usaha pemerintah untuk menjalin kerja sama dengan Rusia di bidang energi perlu diapresiasi, supaya tidak hanya selalu berkiblat dengan Barat. Terlebih, teknologi dan sumber daya alam Rusia juga tidak kalah dengan Barat.

    Menurut Hadi, prospek keterlibatan Rusia bisa di dua bidang sekaligus, yakni hulu maupun hilir migas. Dia menuturkan, di bidang hulu, kerja sama itu bisa menimbulkan timbal balik.

    Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) menilai bahwa Indonesia melalui Pertamina bisa masuk ke Rusia. Indonesia bisa menggantikan negara-negara Barat yang saat ini hengkang dari Rusia. 

    “Apalagi, Rusia mempunyai resources migas yang sangat besar. Saat ini Rusia merupakan produsen minyak terbesar ketiga setelah AS dan KSA [Kerajaan Saudi Arabia]. Rusia memproduksi 10 juta barel per hari,” ucap Hadi kepada Bisnis, Selasa (24/6/2025). 

    Di satu sisi, kerja sama tersebut juga bisa mengundang Rusia untuk melakukan eksplorasi di Indonesia dalam program Giant Road Map Exploration at Indonesia. Ini terutama explorasi di tiga wilayah yang sangat berpotensi terdapat giant discovery yaitu Jawa Timur, Kalimantan, dan Papua.

    Sementara itu, di bidang hilir, keja sama dengan Rusia dapat memberi Indonesia harga minyak yang lebih murah. Hal ini tak lepas dari produksi minyak Negara Beruang Merah yang sangat besar. 

    “Rusia adalah eksportir minyak dengan harga yang lebih murah dari harga Brent sehingga sangat menarik bagi Indonesia dalam rangka diversifikasi pasokan energi. India dan China sudah mengambil kesempatan tersebut lebih awal,” kata Hadi.

    Dia melanjutkan, dengan posisi Indonesia yang saat ini menjadi importir minyak, maka kerja sama dengan Rusia sangat strategis.

    Hadi menjelaskan, jika RI masuk di hulu migas Rusia, Indonesia mendapatkan bagian migas yang bisa dibawa ke Tanah Air untuk mengamankan pasokan energi nasional. 

    Sementara itu, di bidang hilir dengan harga yang menarik, Rusia bisa menjadi mitra dagang dalam impor minyak untuk memenuhi kebutuhan RI dengan harga yang lebih murah.

    Namun, semua itu tidak semudah membalikkan tangan. Pasalnya, Rusia masih dikenakan sanksi AS. Oleh karena itu, perlu lobi-lobi tingkat tinggi secara bertahap supaya Indonesia bisa seperti India dan China. 

    “Kalau India dan China bisa, seharusnya Indonesia juga bisa,” ucap Hadi.

    Sebelumnya, Indonesia-Rusia menjajaki peluang kerja sama untuk mengerjakan proyek eksplorasi dan produksi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) hingga pasokan minyak usai Presiden Prabowo Subianto kunjungan ke negara itu. 

    Presiden Rusia Vladimir Putin menginisiasi langkah modernisasi infrastruktur migas. Adapun, modernisasi yang dimaksud mencakup pemanfaatan teknologi terkini untuk mengoptimalkan sumur yang selama ini dianggap kurang produktif. 

    “Kami bersedia memodernisasi infrastruktur supaya mendongkrak produksi minyak dari ladang tua,” ujar Putin saat konferensi pers beberapa waktu lalu. 

    Asal tahu saja, relasi Indonesia-Rusia telah terjalin kuat lewat kolaborasi di sektor energi, mulai dari di migas, batu bara, ketenagalistrikan, energi baru dan terbarukan (EBT), serta efisiensi energi.  

    Salah satunya, rencana pembangunan kilang minyak dan kompleks petrokimia di Jawa Timur. Model kolaborasi ini diharapkan pemerintah Indonesia menjadi pijakan bagi proyek-proyek migas masa depan, sekaligus menyuntikkan investasi teknologi tinggi ke dalam industri nasional.

  • Gus Yahya Enggan Tanggapi Polemik Pernyataan Ulil Abshar Soal Wahabi Lingkungan

    Gus Yahya Enggan Tanggapi Polemik Pernyataan Ulil Abshar Soal Wahabi Lingkungan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memilih tidak memberikan komentar terkait pernyataan Gus Ulil Abshar Abdalla yang menyebut penolakan terhadap tambang sebagai sikap ekstrem ala Wahabi.

    “Tidak, tidak, tidak. Saya tidak mau bicara itu,” ujar Gus Yahya singkat saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan, Selasa (24/6/2025). 

    Sementara itu, saat ditanya mengenai perkembangan pengelolaan tambang oleh NU, Gus Yahya belum memberikan penjelasan lebih lanjut dan memilih untuk bungkam.

    Namun sebelumnya, PBNU diketahui telah menyiapkan badan usaha yang akan menjadi pelaksana teknis dalam pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi keagamaan.

    PBNU sendiri sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk mengelola tambang secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip keberlanjutan, sembari tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan di wilayah operasional.

    Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil panggilan akrabnya ramai dikritik oleh publik usai pernyataannya yang menilai penolak tambang seperti Greenpeace dan Walhi sebagai Wahabi Lingkungan.

    Dalam acara di stasiun televise, Gus Ulil beradu argumen dengan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik terkait dengan pertambangan, khususnya di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Gus Ulil sempat menekankan bahwa sikap yang menuntut kemurnian ekologis seperti yang disuarakan aktivis lingkungan seperti Iqbal sebagai bentuk wahabisme. 

    “Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu, artinya orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali,” tandas Gus Ulil dalam acara TV Nasional yang berjudul: “Debat PBNU dan Aktivis soal Tambang Nikel Raja Ampat, Ini Dampaknya!”.