Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Cek! Daftar HP yang Tak Bisa Lagi Gunakan WA per Juni 2025

    Cek! Daftar HP yang Tak Bisa Lagi Gunakan WA per Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – WhatsApp merupakan aplikasi perpesanan yang paling banyak dipakai oleh masyarakat.

    Dengan WhatsApp, seseorang bisa saling bertukar pesan dan informasi dalam Waktu yang singkat.

    Aplikasi ini juga memiliki sejumlah fitur mumpuni untuk bisa dimanfaatkan penggunanya. Sayang WhatsApp memiliki keterbatasan umur.

    Keterbatasan ini dikarenakan adanya pembaruan pada perangkat lunak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

    WhatsApp rutin memperbarui perangkat lunaknya untuk memanfaatkan kemampuan sistem yang lebih baru hingga memperkuat sistem keamanan.

    Misalnya seperti fitur enkripsi end-to-end dan iklan pada status, perangkat lawas tidak lagi dapat mendukung fitur-fitur canggih seperti itu.

    Adapun batas penggunaan WhatsApp versi terbaru yakni minimal ponsel harus masuk kriteria. ntuk iPhone harus menjalankan iOS 15.1 atau yang lebih baru, sementara Android harus beroperasi pada Android 5.1 atau yang lebih baru.

    Berikut ini daftar perangkat yang tak lagi bisa menggunakan WhatsApp per Juni 2025.

    Daftar Ponsel yang Tak Bisa Pakai WhatsApp per Juni 2025

    iPhone

    iPhone 5s
    iPhone 6
    iPhone 6 Plus

    Kemudian beberapa seri iPhone 6s, 6s Plus, dan iPhone SE generasi pertama juga dilaporkan tak bisa lagi mengakses WhatsApp.

    Android

    Samsung Galaxy S4
    Samsung Galaxy Note 3
    Samsung Galaxy S3
    Sony Xperia Z1
    LG G2
    Huawei Ascend P6
    HTC One X
    Moto G (Generasi Pertama)
    Motorola Razr HD
    Moto E (2014)

    Kemudian semua ponsel yang menjalankan Android 5.0 atau yang lebih lama tidak lagi didukung menggunakan WhatsApp.

  • Shopee Berlakukan Biaya Baru ke Seller Sebesar Rp1.250 per Transaksi

    Shopee Berlakukan Biaya Baru ke Seller Sebesar Rp1.250 per Transaksi

    Bisnis.com, JAKARTA— Platform e-commerce Shopee mulai memberlakukan biaya tambahan bagi penjual berupa Biaya Proses Pesanan sebesar Rp1.250 untuk setiap transaksi yang terselesaikan pada 20 Juli 2025. 

    Shopee menyebut biaya ini sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis penjual dengan menghadirkan promosi yang lebih menarik.

    “Untuk terus menghadirkan beragam promosi yang lebih menarik guna mendukung pertumbuhan bisnis Penjual, Shopee akan memberlakukan Biaya Proses Pesanan sebesar Rp1.250 untuk setiap transaksi yang terselesaikan mulai 20 Juli 2025,” demikian pernyataan resmi Shopee dalam pengumuman kepada para penjual dikutip pada Rabu (25/6/2025). 

    Shopee memberikan keringanan untuk penjual baru, di mana biaya proses pesanan tidak akan dikenakan untuk 50 pesanan pertama sejak bergabung di Shopee sebagai Penjual Non-Star. Namun setelah melewati 50 transaksi, biaya ini akan diberlakukan untuk setiap pesanan yang selesai, tanpa memandang jumlah produk di dalam satu pesanan.

    Shopee juga menjelaskan cara penghitungan biaya ini. Meskipun dikenakan per pesanan, tapi estimasi biaya per produk bisa lebih rendah bila dalam satu transaksi terdapat banyak produk. Berikut rumus yang digunakan: 

    Biaya Proses Pesanan per produk = Biaya Proses Pesanan / Jumlah Kuantitas Produk pada Pesanan

    Misalnya, jika pembeli melakukan checkout dengan total 5 produk dalam satu transaksi:

    • Produk A (1 pc)

    • Produk B (2 pcs)

    • Produk C (2 pcs)

    Jumlah total = 5 produk.

    Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

    Biaya Proses Pesanan per produk = Rp1.250 / 5 = Rp250

    Dalam pengumumannya, Shopee juga menekankan bahwa biaya ini belum termasuk komponen biaya lainnya. 

    “Total Biaya Proses Pesanan yang dikenakan ke Penjual belum termasuk Biaya Administrasi, Biaya Pembayaran, Biaya Layanan, dan biaya lainnya yang diikuti Penjual [jika ada],” tulis Shopee 

    Biaya ini sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan hanya berlaku untuk produk yang tidak dikembalikan. “

    Menutup pengumumannya, Shopee menyatakan kebijakan ini masih bisa berubah sewaktu-waktu. 

    “Shopee berhak sewaktu-waktu mengubah, menambah, atau memodifikasi Syarat & Ketentuan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,” tutup Shopee.

  • Petani Sawit Menjerit: Harga Buah Fluktuatif, Penertiban Lahan Tidak Transparan

    Petani Sawit Menjerit: Harga Buah Fluktuatif, Penertiban Lahan Tidak Transparan

    Bisnis.com, JAKARTA – Petani kelapa sawit kian nelangsa menghadapi tekanan ganda dari fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) serta ketidakpastian akibat penertiban kawasan hutan yang berlangsung masif.

    Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyoroti kondisi ini sebagai tantangan serius, yang bukan hanya berdampak pada ekonomi petani, tetapi juga memengaruhi posisi strategis Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.

    “Petani saat ini menjadi bagian dari rantai pasok domestik dan global, sehingga apapun yang terjadi pada harga CPO [crude palm oil] akan sangat berpengaruh terhadap harga TBS di tingkat petani,” kata Mutiara Panjaitan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo dalam Bisnis Indonesia Forum: Sembelit Industri Sawit, Masihkan Prospektif jadi Penopang? pada Selasa (24/6/2025). 

    Menurutnya, setidaknya ada dua isu utama yang menjadi sorotan petani. Pertama adalah ketidakpastian sosial-ekonomi akibat harga CPO yang sangat fluktuatif, membuat petani ragu apakah sektor sawit masih dapat menopang kesejahteraan mereka ke depan. 

    Kondisi ini juga diamini oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Mereka memperkirakan 2025 menjadi tahun penuh tantangan bagi industri kelapa sawit, baik dari sisi produksi, ketersediaan ekspor, maupun harga.  Gapki secara khusus menyoroti tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia yang mencapai 32%. 

    Ilustrasi kelapa sawit / JIBI

    Executive Director Gapki Mukhti Sardjono menyampaikan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) – salah satu negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia – mengenakan tarif impor yang lebih besar terhadap Indonesia dibandingkan dengan pesaing Indonesia yaitu Malaysia sebesar 24%.

    Menurut perhitungan Gapki, beban ekspor sawit Indonesia saat ini mencapai US$221,12 per ton, lebih tinggi dari beban ekspor minyak sawit Malaysia sebesar US$140 per ton.

    “Jadi kita bisa melihat daya saing kita kalah,” kata Mukthi dalam agenda Bisnis Indonesia Forum di kantor Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2025).

    Kemudian, memasuki Maret 2025, Gapki melihat adanya keseimbangan kembali harga minyak nabati, yang ditunjukkan dengan menurunnya harga minyak kelapa sawit (crude palm oil /CPO) di bawah harga minyak rapeseed maupun sunflower oil. 

    Geopolitik Memanas hingga Tumpang Tindih Aturan

    Industri sawit Tanah Air juga ikut terbebani dengan perkembangan geopolitik yang tidak menentu. Mukthi menyebut, perang yang terjadi antara Rusia-Ukraina, India-Pakistan, dan Timur-Tengah yang semakin meningkat eskalasinya mendorong harga energi meningkat. 

    Kendati begitu, ada kekhawatiran terhadap kinerja ekspor minyak sawit jika negara tujuan mengalami krisis ekonomi imbas kondisi geopolitik saat ini.

    “Jadi kalau kita melihatnya 2025 sebagai tahun yang penuh tantangan,” ujarnya.

    Dari dalam negeri, industri ini juga menemui sejumlah tantangan. Mulai dari produksi dan produktivitas yang relatif stagnan dan cenderung turun; kebutuhan dalam negeri, baik untuk pangan, energi, dan industri oleokimia yang terus meningkat; hingga ketidakpastian hukum dan berusaha.

    Terkait ketidakpastian hukum dan berusaha, Mukthi menuturkan bahwa saat ini sekitar 37 instansi mengatur atau terlibat dalam industri sawit. Selain itu, banyak peraturan perundangan yang tumpang tindih, hingga kebijakan yang mudah berubah-ubah.

    Penertiban Lahan

    Selain harga yang fluktuatif, Apkasindo dan Gapki menyoroti soal penertiban kawasan hutan yang dilakukan secara intensif belakangan ini. 

    Mutiara menyebut pendekatan yang dipakai oleh pemerintah dan otoritas terkait belum sepenuhnya diterima dengan utuh oleh petani di lapangan. 

    “Efek psikologisnya besar. Informasi soal siapa subjeknya, apa objeknya, dan berapa luas kawasan yang ditertibkan itu tidak tersampaikan secara utuh ke seluruh anggota,” katanya.

    Dia menambahkan, petani bukan hanya bagian dari rantai pasok, tetapi juga menjadi subjek penting dalam penyelesaian status lahan dan bagian dari program ketahanan nasional, baik pangan maupun energi. 

    “Karena itu, penting sekali agar komunikasi kepada petani dilakukan dengan lebih transparan dan inklusif,” tegasnya.

    Kondisi yang dialami petani juga menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha mengingatkan posisi Indonesia sebagai produsen sawit nomor satu di dunia tak boleh tergeser hanya karena persoalan lahan.

    “Kalau industri sawit kita menurun, maka perekonomian Indonesia secara keseluruhan juga akan terdampak. Dunia butuh sawit Indonesia. Jika pasokan terganggu, harga pangan global bisa melonjak,” kata Eugenia.

    Menurutnya, pemerintah bersama pelaku industri perlu segera merumuskan arah kebijakan dan konsep jangka panjang agar industri sawit Indonesia tetap kompetitif dan berkelanjutan.

    “Jangan sampai Malaysia menggantikan posisi kita hanya karena kita tidak menyelesaikan persoalan di dalam negeri,” kata Eugenia.

    Senada, Gapki juga meminta pemerintah segera menyelesaikan penguasaan lahan sawit di kawasan hutan. Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu produksi sawit jika tidak segera ditangani dengan cepat.

    Ilustrasi kelapa sawit / JIBI

    Adapun, Executive Director Gapki Mukhti Sardjono menyampaikan, dari target penguasaan lahan seluas 1,17 juta hektare, baru sekitar 1 juta hektare yang telah dilakukan penguasaan kembali, dari total 369 perusahaan. Adapun data tersebut diperoleh Gapki dari Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) per 23 Maret 2025.

    “Yang jadi concern kita adalah bagaimana pengelolaan selanjutnya, karena kalau ini tidak dikelola dengan baik, berpotensi turunnya produksi,” kata Mukthi, Selasa (24/6/2025).

    Untuk diketahui, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.5/2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Melalui beleid itu, diatur bahwa penertiban kawasan hutan dilakukan dengan penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan/atau pemulihan aset di kawasan hutan.

    Gapki, merujuk laporan dari Ketua Satgas per 23 Maret 2025 menyebut bahwa dari target penguasaan lahan seluas 1,27 juta hektare, luas lahan yang telah dilakukan penguasaan kembali baru sekitar 1.001.674 hektare atau 1 juta hektare, luas lahan yang telah dilakukan verifikasi mencapai 710.057 hektare, dan luas lahan yang telah dilakukan verifikasi lapangan 467.136 hektare.

    Kemudian, luas lahan yang telah diserahkan ke PT Agrinas 221.868 hektare dan luas lahan yang siap diserahkan ke PT Agrinas 216.997 hektare.

    “Kalau ini tidak dikelola dengan baik, ini akan memengaruhi tingkat produksi, kemudian terjadinya PHK, dan sebagainya,” ujarnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Eugenia Mardanugraha menilai perlu adanya strategi dari pemerintah dalam meningkatkan produksi kelapa sawit di Tanah Air, usai 1 juta hektare lahan sawit yang ada telah dikuasai oleh pemerintah.

    Menurut dia, pemerintah perlu menggenjot produksi sawit di lahan yang tidak bermasalah untuk mengantisipasi hilangnya produksi dari lahan sebelumnya.

    “Karena begini, kalau 1 juta hektare di kali 4 ton berarti 4 juta ton lahan sawit tidak berproduksi sehingga harus digantikan supaya secara produksi tidak turun,” tutur Eugenia.

    Sebagai produsen nomor satu kelapa sawit di tingkat dunia, Eugenia menyebut bahwa Indonesia harus memiliki prospek sawit yang cerah. Pasalnya, jika produksi kelapa sawit merosot, perekonomian Indonesia secara keseluruhan akan ikut turun hingga memicu melonjaknya harga pangan secara global.

    “Oleh karena itu, pemerintah dan pengusaha harus buat industri ini punya prospek cerah,” ujarnya. 

  • Retret Gelombang II, Banyak Kepala Daerah Bangun Kesiangan

    Retret Gelombang II, Banyak Kepala Daerah Bangun Kesiangan

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan banyak kepala daerah yang telat bangun untuk mengikuti senam pagi di hari pertama dan hari kedua retret gelombang ke II di IPDN Sumedang.

    Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto mengemukakan bahwa pihaknya mendapatkan informasi pada hari pertama dan kedua retret gelombang kedua, tidak sedikit kepala daerah yang kesiangan dan telat 10-15 menit untuk mengikuti senam pagi.

    Namun, pada hari ketiga retret gelombang ke II, kata Bima, semua kepala daerah telah terlatih untuk tepat waktu.

    “Alhamdulillah pagi tadi ada kemajuan ya, peserta tepat waktu. Kalau kemarin telat 10–15 menit, sekarang bahkan ada yang 5 menit sebelumnya sudah kumpul semua di sini,” tuturnya di Jakarta, Selasa (24/6).

    Dia menjelaskan sebagai seorang kepala daerah, sudah seharusnya bangun dan bekerja lebih pagi dibandingkan jajarannya nanti. 

    Selain itu, menurut Bima, senam pagi yang dimulai pukul 05.35 WIB juga bisa melatih kepala daerah membangun kebugaran fisik, mengingat masih ada beberapa kepala daerah yang memiliki fisik kurang sehat.

    “Kegiatan senam pagi yang dimulai pukul 05.35 WIB ini merupakan bagian dari rangkaian retret yang dirancang untuk membangun kebugaran fisik sekaligus mempererat kebersamaan antarpeserta,” katanya.

    Selain itu, Bima juga menegaskan, selama mengikuti retret, kepala daerah juga tidak diperkenankan keluar dari area kampus IPDN, bahkan di waktu kosong sekalipun. 

    “Tidak boleh keluar sama sekali. Tidak boleh, jadi kami melihat peserta cukup disiplin. Tidak ada yang mencoba keluar, bahkan tidak ada yang meminta keluar,” ujarnya.

  • Fakta Soal Kejagung Bisa Sadap Nomor Telkomsel, Indosat hingga XL

    Fakta Soal Kejagung Bisa Sadap Nomor Telkomsel, Indosat hingga XL

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa kerja sama terkait penyadapan hingga pemanfaatan informasi dengan sejumlah perusahaan penyedia jasa telekomunikasi akan mendukung efektivitas penegakan hukum.

    Dalam catatan Bisnis, kerja sama itu diteken oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani dengan operator selular yakni PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT Xlsmart Telecom Sejahtera Tbk.  

    Reda mengemukakan bahwa kerja sama itu mencakup pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi dalam rangka penegakan hukum, termasuk pemasangan dan pengoperasian perangkat penyadapan informasi serta penyediaan rekaman informasi telekomunikasi.

    Dia juga menambahkan bahwa kerja sama ini menjadi sangat krusial dan dinilai mendesak lantaran bakal membantu penegakan hukum dalam memperoleh informasi yang kredibel atau A1.

    Oleh karena itu, Reda meyakini bahwa kerja sama ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan penegakan dan tegaknya hukum di Indonesia 

    “Saat ini, business core intelijen Kejaksaan berpusat pada pengumpulan data dan/atau informasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan untuk dianalisis, diolah dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhanorganisasi,” tambah Reda.  

    Bisa Buat Kejar Buronan

    Reda mencontohkan, salah satu manfaat dalam kerja sama ini yaitu soal mencari buronan yang sudah ditetapkan sebagai DPO hingga pengumpulan data untuk dianalisis secara mendalam.  

    “Data dan/atau informasi dengan kualifikasi A1 tersebut tentunya memiliki berbagai manfaat, diantaranya dalam tataran praktis seperti pencarian buronan atau daftar pencarian orang,” imbuhnya.  

    Diklaim Sesuai Aturan

    Adapun, kerja sama dengan operator telekomunikasi ini sudah sejalan dengan UU No.11/2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.  

    Dalam aturan itu, khusus ya pada Pasal 30B mengatur soal otoritas bidang intelijen dalam menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. 

    “Dengan adanya kerja sama ini, kami yakin dan percaya kolaborasi antara Kejaksaan RI dan penyedia jasa telekomunikasi dapat memberikan manfaat bagi kemajuan penegakan hukum di Indonesia,” pungkas Reda. 

  • Negosiasi Buntu, Uni Eropa Bersiap Kenakan Tarif Balasan untuk Donald Trump

    Negosiasi Buntu, Uni Eropa Bersiap Kenakan Tarif Balasan untuk Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa bersiap memberlakukan tarif balasan terhadap impor dari Amerika Serikat, karena Presiden Donald Trump tetap mengenakan tarif dasar atas produk-produk dari blok tersebut seperti yang diperkirakan banyak pihak.

    Melansir Bloomberg pada Rabu (25/6/2025), pejabat UE memperkirakan Amerika Serikat (AS) akan tetap mempertahankan sebagian tarif meskipun negosiasi dagang selesai. Hingga kini, Komisi Eropa—yang bertanggung jawab atas urusan perdagangan UE—belum memberikan sinyal apakah hal itu akan memicu aksi balasan.

    “Kami perlu melakukan pembalasan dan penyeimbangan di sejumlah sektor utama jika AS tetap ngotot pada kesepakatan yang timpang, termasuk jika hasil negosiasi tetap mempertahankan tarif 10%,” ujar Komisaris Industri UE Stephane Sejourne.

    UE kini tengah berpacu dengan waktu untuk mencapai kesepakatan sebelum hampir seluruh ekspor ke AS dikenakan tarif hingga 50% pada 9 Juli. Trump sebelumnya mengkritik keras UE yang menurutnya diciptakan untuk merugikan AS, serta menyebut surplus barang dan hambatan dagang sebagai alasan utama kebijakan tarifnya. 

    UE memperkirakan bahwa saat ini tarif AS telah mencakup 380 miliar euro (US$439 miliar), atau sekitar 70% dari total ekspor UE ke AS.

    Menurut seorang pejabat UE yang enggan disebutkan namanya, negosiasi belakangan ini menunjukkan percepatan, dan Komisi Eropa tengah berupaya keras mencari solusi yang saling menguntungkan.

    Namun, pekan lalu Komisi Eropa juga menyampaikan kepada negara-negara anggota bahwa AS masih mengajukan tuntutan yang berpotensi menciptakan kesepakatan yang tidak adil.

    Komisi Eropa akan mengevaluasi hasil akhir dan menentukan sejauh mana ketimpangan yang dapat diterima, jika ada. Keputusan soal aksi balasan harus dikonsultasikan dan disepakati bersama negara-negara anggota.

    Beberapa permintaan AS termasuk kuota ekspor perikanan yang dinilai bertentangan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), langkah-langkah tarif yang tidak bersifat timbal balik, serta tuntutan terkait keamanan ekonomi yang oleh pejabat UE disebut tidak realistis.

    Banyak pihak di UE memprediksi bahwa sebagian besar tarif AS akan tetap berlaku, termasuk tarif dasar 10%, meskipun kesepakatan dicapai. Inggris pun telah menandatangani kesepakatan dengan AS bulan ini yang tetap membebankan tarif 10% atas hampir seluruh ekspor dari Inggris.

    Komisaris Perdagangan UE Maros Sefcovic mengatakan pihaknya memahami bahwa AS menggunakan tarif 10% sebagai baseline. Oleh karena itu, dia menyebut Uni Eropa juga sedang menyiapkan langkah penyeimbangan yang akan melindungi bisnis dan pekerja Eropa apabila kesepakatan yang adil tidak tercapai.

    Sektor Terdampak Tarif Trump

    Salah satu sektor yang rentan dalam konflik dagang ini adalah industri penerbangan sipil. Sejourne menekankan bahwa Airbus SE yang berbasis di Toulouse, Prancis, tidak boleh dirugikan oleh kompetisi tidak adil dari Boeing yang berbasis di Virginia, AS, terutama karena tambahan tarif 10% terhadap Airbus.

    “Jika kita tidak melakukan penyeimbangan, maka kita akan membiarkan sektor-sektor utama tidak terlindungi. Maka dari itu, langkah ini juga penting dari sisi ekonomi,” ujarnya.

    Meskipun negosiasi berjalan positif, sejumlah pejabat Eropa memandang skenario terbaik adalah tercapainya kesepakatan prinsip sebelum tenggat 9 Juli, yang memungkinkan negosiasi diperpanjang dan gencatan tarif tetap berlaku.

    Adapun, Uni Eropa telah menyetujui tarif atas 21 miliar euro produk AS sebagai tanggapan atas tarif Trump terhadap ekspor baja dan aluminium. Tarif tersebut menyasar negara bagian yang sensitif secara politik, termasuk produk kedelai dari Louisiana—kampung halaman Ketua DPR AS Mike Johnson—serta produk pertanian, unggas, dan sepeda motor.

    Selain itu, blok tersebut juga menyiapkan daftar tambahan tarif terhadap produk AS senilai 95 miliar euro, sebagai respons atas kebijakan tarif timbal balik dan bea masuk otomotif Trump. Daftar ini masih dapat berubah sesuai masukan dari negara-negara anggota dan pelaku industri yang ingin melindungi sektor mereka.

    AS telah lebih dahulu mengenakan tarif terhadap mobil Eropa, baja, dan aluminium, serta mengumumkan rencana ekspansi tarif ke sektor lain seperti farmasi, semikonduktor, dan pesawat komersial.

    Kepada wartawan bulan ini dalam perjalanan pulang dari KTT G7 di Kanada, Trump menyatakan belum melihat tawaran yang adil dari UE.

    “Mereka harus membuat kesepakatan yang bagus, atau mereka akan membayar sesuai dengan apa yang kami tentukan,” ujarnya.

  • Tarif Trump Berisiko Dorong Inflasi, Bos The Fed Tahan Pelonggaran Suku Bunga

    Tarif Trump Berisiko Dorong Inflasi, Bos The Fed Tahan Pelonggaran Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve atau The Fed Jerome Powell memperingatkan kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang lebih tinggi dapat mulai mendorong inflasi pada musim panas ini. Periode tersebut akan menjadi kunci bagi pertimbangan bank sentral AS dalam memangkas suku bunga.

    Hal tersebut disampaikan Powell saat menjawab pertanyaan anggota Kongres AS dalam sidang Komite Jasa Keuangan DPR AS pada Selasa (24/6/2025) waktu setempat.

    Powell mendapat tekanan dari anggota Partai Republik terkait alasan The Fed belum memangkas suku bunga, seperti yang didesak oleh Presiden Donald Trump. Menurut Powell, dirinya dan banyak pejabat The Fed memperkirakan inflasi akan mulai naik dalam waktu dekat, sehingga bank sentral belum merasa perlu segera menurunkan biaya pinjaman.

    “Saya tidak ingin mengisyaratkan kemungkinan pemangkasan suku bunga pada pertemuan Juli, atau pertemuan mana pun untuk saat ini,” ujar Powell, dikutip dari Reuters pada Rabu (25/6/2025).

    Menurutnya, kondisi pasar tenaga kerja yang masih kuat serta ketidakpastian besar atas dampak dari kebijakan tarif menjadikan The Fed tidak berada dalam posisi tergesa-gesa untuk bertindak.

    “Kita akan mulai melihat dampak kenaikan harga akibat tarif ini pada data Juni dan Juli [2025]. Jika tidak, kami terbuka pada kemungkinan bahwa efek limpahan terhadap konsumen lebih kecil dari yang diperkirakan. Namun jika terjadi, itu akan menjadi faktor penting dalam kebijakan,” ujarnya.

    Powell menambahkan, jika tekanan inflasi ternyata tetap terkendali, maka peluang pemangkasan suku bunga bisa terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan.

    Selama sidang, Powell beberapa kali dicecar terkait The Fed yang terlihat begitu terfokus pada persoalan tarif dan belum juga memangkas suku bunga, padahal laju inflasi sejauh ini masih tergolong moderat.

    Dia menegaskan kebijakan The Fed tidak bertujuan untuk mendukung ataupun mengkritik pendekatan pemerintahan Trump terkait perdagangan, melainkan untuk merespons dampaknya terhadap inflasi.

    “Kami tidak berkomentar tentang tarif. Tugas kami adalah menjaga inflasi tetap terkendali, dan ketika kebijakan pemerintah memiliki dampak jangka pendek dan menengah yang signifikan, maka itu menjadi bagian dari tanggung jawab kami,” jelas Powell.

    Menurutnya, hampir semua peramal ekonomi profesional memperkirakan bahwa inflasi akan meningkat secara signifikan sepanjang tahun ini.

    Pasar Tak Berekspektasi Pemangkasan Bunga

    Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan ke DPR AS, Powell menyebut efek inflasi dari tarif bisa bersifat sementara karena hanya menaikkan harga satu kali. Namun, dia tak menutup kemungkinan bahwa efeknya bisa lebih persisten.

    “Untuk saat ini, kami merasa berada dalam posisi yang tepat untuk menunggu dan melihat perkembangan ekonomi sebelum mempertimbangkan perubahan sikap kebijakan moneter,” ujarnya.

    Setelah pernyataan Powell dipublikasikan, investor mulai mengurangi ekspektasi bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada pertemuan Juli 2025. Namun, peluang penurunan suku bunga pada September 2025 meningkat, dengan kemungkinan lanjutan pemangkasan pada akhir tahun.

    Testimoni Powell secara garis besar sejalan dengan pernyataan kebijakan yang dirilis pekan lalu, di mana seluruh anggota FOMC memilih untuk mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25%—4,5%. 

    Proyeksi ekonomi yang dirilis juga menunjukkan bahwa mayoritas pejabat memperkirakan dua kali pemangkasan suku bunga masing-masing 25 basis poin hingga akhir tahun ini.

    Namun, dua gubernur The Fed yang merupakan pilihan Trump sebelumnya telah menyatakan bahwa suku bunga bisa turun sedini pertemuan Juli, mengingat inflasi belum terlihat naik. Sebaliknya, tiga presiden bank sentral wilayah menyampaikan kekhawatiran bahwa inflasi masih berisiko meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

    Presiden Trump sendiri secara terbuka menyerang Powell melalui media sosial sebelum sidang berlangsung.

    “Kita seharusnya sudah 2 sampai 3 poin lebih rendah. Saya harap Kongres bisa benar-benar ‘menyadarkan’ orang yang keras kepala dan bodoh ini,” tulis Trump.

  • Ramalan Menteri Rosan soal Dampak Konflik Israel-Iran Terhadap Iklim Investasi RI

    Ramalan Menteri Rosan soal Dampak Konflik Israel-Iran Terhadap Iklim Investasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan P. Roeslani meyakini tensi geopolitik antara Israel, Iran, maupun AS, tidak mempengaruhi arus investasi yang masuk ke Indonesia.

    Rosan mengungkapkan bahwa saat ini appetite atau selera dari investor yang melakukan foreign direct investment (FDI) tak berubah dan tetap tinggi, sekalipun di tengah gejolak yang terjadi.

    Terjaganya aliran investasi tersebut disebabkan negara utama yang menanamkan modal di Indonesia berasal dari kawasan Asia, utamanya Singapura, China, Hong Kong, Malaysia, Jepang, dan Korea.

    “Saya melihat dampaknya [dari segi FDI] boleh dibilang belum kita lihat sampai sejauh ini. Jadi semua masih berjalan,” ujarnya saat ditemui di kantor BKPM, Selasa (24/6/2025).

    Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tersebut juga menuturkan bahwa dalam enam bulan ini pun realisasi investasi cenderung baik dan positif, meski terdapat gejolak ekonomi global dari berbagai sumber.

    “Jadi buat kami kelihatannya tidak ada pengaruh yang besar ya. Jadi semuanya oke kok, perjalanan baik,” lanjutnya.

    Adapun, realisasi investasi hingga kuartal I/2025 tercapai senilai Rp465,2 triliun, mengalami pertumbuhan 15,9% secara tahunan (year on year/YoY). Realisasi investasi itu juga naik 2,7% secara kuartalan (quarter to quarter/QtQ).

    Realisasi investasi kuartal I/2025 setara dengan 24,4% dari total target investasi tahun ini senilai Rp1.905,6 triliun.

    Artinya, pemerintah perlu mengejar Rp1.440,4 triliun lagi untuk mencapai target atau realisasi per kuartalnya setidaknya harus mengantongi FDI senilai Rp480,13 triliun pada sisa tahun ini.

    Selain itu, Rosan juga memaparkan bahwa realisasi investasi luar Jawa pada kuartal I/2025 mencapai Rp235,9 triliun atau 50,7% dari total investasi. Sementara itu, realisasi investasi di Jawa pada kuartal yang sama mencapai Rp229,3 triliun atau 49,3%.

    Investasi yang masuk itu, berdasarkan catatan Rosan, menghasilkan penyerapan tenaga kerja hingga 594.104 orang, tumbuh 8,5% (YoY).

    Adapun, kondisi investasi langsung atau FDI cukup berbalik dengan investasi lainnya seperti portofolio maupun emas yang kabur ke aset aman atau safe haven.

    Sebut saja harga emas menguat seiring meningkatnya ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel yang mendorong lonjakan permintaan terhadap aset safe haven.

  • Laba KAI 2024 Naik jadi Rp2,21 Triliun, Pendapatan Angkutan Penumpang Moncer

    Laba KAI 2024 Naik jadi Rp2,21 Triliun, Pendapatan Angkutan Penumpang Moncer

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp2,21 triliun sepanjang 2024.

    Berdasarkan laporan keuangan KAI 2024, perolehan laba tersebut naik 18,18% dibandingkan perolehan pada 2023 yang mencapai Rp1,87 triliun.

    Sepanjang 2024, KAI mencatatkan pendapatan senilai Rp36,11 triliun, naik tipis 2,84% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp35,11 triliun.

    Pendapatan KAI ditopang oleh pendapatan angkutan dan usaha lainnya senilai Rp35,93 triliun. Pos pendapatan ini meningkat signifikan sebesar 29,43% dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp27,76 triliun.

    Jika diperinci, pendapatan angkutan paling besar disumbang dari pendapatan angkutan barang yang mencapai Rp12,8 triliun. Kontributor terbesar pendapatan angkutan barang adalah angkutan komoditas batu bara yang mencapai Rp11,33 triliun. Pendapatan angkutan batu bara naik 11,19% dibandingkan 2023 sebesar Rp10,19 triliun.

    Sementara itu, pendapatan dari angkutan penumpang pada 2024 mencapai Rp11,92 triliun, naik Rp19,91% dibandingkan perolehan pada 2023 sebesar Rp9,94 triliun. Kontributor terbesarnya berasal dari penumpang kelas ekonomi yang mencapai Rp6,43 triliun.

    Adapun, pendapatan dari penumpang kelas ekonomi naik 25,09% dibandingkan perolehan pada 2023 yang mencapai Rp5,14 triliun.

    Pendapatan angkutan KAI juga disumbang dari pendapatan pendukung angkutan yang terdiri atas prapurna dan bongkar; muat; service on train dan restorasi KA; dan lainnya sebesar Rp1,01 triliun.

    Pada pos pendapatan angkutan dan usaha lainnya, KAI juga membukukan kompensasi pemerintah berupa pendapatan pelayanan publik (PSO) Rp4,68 triliun, pemeliharaan infrastruktur operasi (IMO) Rp3,48 triliun, dan angkutan perintis Rp126,19 miliar.

    Dari sisi beban, beban pokok pendapatan KAI pada 2024 mengalami penurunan 13,87% menjadi Rp23,27 triliun dari sebelumnya pada 2023 sebesar Rp27,02 triliun.

    Per 31 Desember 2024, KAI mencatatkan total aset senilai Rp97,09 triliun, naik 19,32% dibandingkan 2023. Sementara itu, total liabilitas perseroan tercatat senilai Rp61,77 triliun atau naik 22,38% dibandingkan posisi pada akhir 2023.

  • Langkah Anthropic Latih AI Gunakan Buku Eksisting Diputuskan Legal Oleh Hakim di AS

    Langkah Anthropic Latih AI Gunakan Buku Eksisting Diputuskan Legal Oleh Hakim di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Distrik Federal untuk United States District Court, Northern District of California, William Alsup, memutuskan tindakan Anthropic melatih model AI-nya menggunakan buku yang sudah diterbitkan tanpa izin penulis adalah legal.

    Putusan ini merupakan pertama kalinya pengadilan mengakui klaim perusahaan AI bahwa doktrin fair use (penggunaan wajar) dapat membebaskan mereka dari kesalahan saat menggunakan materi berhak cipta untuk melatih large language model (LLM).

    Masalahnya, ini menjadi pukulan bagi para penulis, seniman, dan penerbit yang telah menggugat perusahaan seperti OpenAI, Meta, Midjourney, Google, dan lainnya. Walaupun tidak menjamin hakim lain akan mengikuti jejak Alsup, putusan ini membuka jalan bagi preseden hukum yang berpihak pada perusahaan teknologi dibandingkan para kreator.

    Mengutip TechCrunch, sebagian besar gugatan ini bergantung pada bagaimana hakim menafsirkan doktrin fair use, bagian dari hukum hak cipta yang terkenal rumit dan belum diperbarui sejak 1976 atau era sebelum internet, apalagi konsep pelatihan AI generatif.

    Sebagai informasi, putusan fair use biasanya mempertimbangkan untuk apa karya itu digunakan (seperti parodi atau pendidikan), apakah karya itu direproduksi untuk keuntungan komersial dan sejauh mana karya turunan tersebut bersifat transformatif dibandingkan karya aslinya.

    Adapun, perusahaan seperti Meta juga pernah menggunakan argumen fair use serupa untuk membela pelatihan AI pada materi berhak cipta. Namun sebelum putusan minggu ini, sikap pengadilan masih belum jelas.

    Dalam kasus Bartz v. Anthropic ini, kelompok penulis penggugat juga mempertanyakan cara Anthropic memperoleh dan menyimpan karya mereka.

    Menurut gugatan, Anthropic berusaha menciptakan semacam perpustakaan pusat berisi seluruh buku di dunia untuk disimpan secara permanen. Namun, jutaan buku berhak cipta itu diunduh secara gratis dari situs bajakan yang secara hukum jelas ilegal.

    Walaupun, hakim memutuskan pelatihan menggunakan materi itu tergolong fair use, pengadilan tetap akan menggelar persidangan terpisah terkait sifat dari perpustakaan pusat tersebut.

    “Kami akan menggelar persidangan terkait salinan bajakan yang digunakan untuk membuat perpustakaan pusat milik Anthropic dan kerugian yang ditimbulkannya,” tulis Hakim Alsup dalam putusannya, dikutip Selasa (24/6/2025).

    Dia menambahkan fakta bahwa Anthropic kemudian membeli salinan buku yang sebelumnya mereka curi dari internet tidak akan membebaskan mereka dari tanggung jawab atas pencurian tersebut. Namun, hal itu bisa memengaruhi besarnya ganti rugi yang ditetapkan oleh undang-undang.