Author: Bisnis.com

  • Gelombang II Pemulangan Jemaah Haji dari Bandara Madinah Dimulai

    Gelombang II Pemulangan Jemaah Haji dari Bandara Madinah Dimulai

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggaran ibadah haji 1446 H/2025 memasuki fase akhir dengan dimulainya pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang II dari Madinah ke Tanah Air. 

    Pemulangan gelombang II jemaah haji Indonesia dari Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah dibuka dengan keberangkatan 422 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 7 Debarkasi Banjarmasin (BDJ-07). 

    Diketahui, fase pemulangan jemaah haji terbagi dalam dua gelombang. Jemaah yang berangkat pada gelombang I pulang melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. 

    Proses ini telah selesai pada 26 Juni 2025. Sebanyak 263 kloter dengan 102.552 jemaah (50,1%) telah kembali ke Indonesia. Bersamaan dengan itu, dimulai pula fase pemulangan jemaah yang berangkat pada gelombang II melalui Bandara Madinah.

    “Jemaah BDJ 07 terbang dari Bandara Madinah pada sekitar pukul 02.10 Waktu Arab Saudi. Hal itu sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji Indonesia dari Madinah,” terang Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Muchlis M Hanafi di Jeddah, Kamis (26/6/2025).

    Muchlis menambahkan bahwa proses pemulangan jemaah haji dari Madinah akan berlangsung hingga 10 Juli 2025. 

    Saat ini Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Madinah sedang menghadapi puncak layanan jemaah haji untuk fase kedua. Selain menerima kedatangan jemaah haji dari Makkah, petugas Madinah juga memberikan layanan pemulangan jemaah dari hotel ke Bandara Madinah.

    “Puncak layanan pertama di Madinah terjadi pada fase kedatangan. Petugas Madinah menerima kedatangan jemaah dari Tanah Air dan memberangkatkan ke Makkah. Saat ini fase puncak kedua, petugas menerima kedatangan jemaah dari Makkah sekaligus memulangkan melalui Bandara Madinah,” paparnya.

    Kepala Daerah Kerja Madinah M Lutfi Makki menambahkan 422 jemaah BDJ 07 diberangkatkan dari hotel di Madinah ke Bandara Madinah sejak pukul 22.10 WAS atau empat jam sebelum terbang. Proses mobilisasi jemaah menggunakan 11 bus yang dilayani oleh Syarikah Rawaf Muna.

    “Alhamdulillah proses pergerakan jemaah berjalan lancar dan aman. Semoga kondisi ini akan terus berjalan hingga akhir pemulangan pada 10 Juli 2025,” jelas Makki, panggilan akrabnya.

    Sementara itu, pada hari pertama fase pemulangan gelombang II ada 18 kloter yang bertolak dari Bandara Madinah ke Tanah Air. 

  • Mensesneg: Revisi Permendag 8/2024 Terkait Kebijakan Impor Diumumkan Pekan Depan

    Mensesneg: Revisi Permendag 8/2024 Terkait Kebijakan Impor Diumumkan Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor akan diumumkan pada pekan depan.

    Prasetyo mengatakan bahwa revisi Permendag 8/2024 sejatinya sudah rampung dan kini tinggal menunggu diumumkan.

    “Sudah selesai juga [revisi Permendag 8/2024]. Minggu depan. Rencananya minggu depan akan disampaikan,” kata Prasetyo saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Dia juga mengungkap alasan penundaan pengumuman revisi Permendag 8/2024 yang memuat deregulasi kebijakan impor dan deregulasi kemudahan berusaha pada Rabu (25/6/2025) merupakan perihal mencari waktu yang tepat.

    “Hanya masalah waktu. Kita cari hari baik,” ujarnya.

    Namun, dia memastikan nantinya revisi Permendag 8/2024 akan memuat perlindungan industri tekstil padat karya dalam negeri. Dengan begitu, dunia usaha tidak perlu mengkhawatirkan akan terjadinya banjir barang impor di pasar Tanah Air.

    “Nanti dalam [revisi] Permendag [8/2024] itu dilindungi. Untuk beberapa komoditi2 dan bidang-bidang tertentu. Contoh Garmen, tekstil, sepatu di industri kita,” ujarnya.

    Pada kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan deregulasi kebijakan impor dan deregulasi kemudahan berusaha semestinya diumumkan pada Rabu (25/6/2025) bersama dengan kementerian terkait, termasuk dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto.

    “Deregulasi kan seharusnya kemarin [diumumkan]. Nggak ada masalah sebenarnya ya. Kemarin itu karena kan yang mengumumkan Pak Menko [Airlangga Hartarto], terus beberapa Menteri,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Saat ini, Kemendag dengan beberapa kementerian terkait tengah menyusun ulang jadwal pengumuman deregulasi kebijakan impor dan deregulasi kemudahan berusaha kepada publik. Dalam hal ini, deregulasi itu akan diumumkan bersama dengan Menko Airlangga.

    “Kebetulan waktunya ada yang nggak bisa bareng. Jadi kita hanya nyari waktu bareng. Jadi akan kita umumkan nanti dengan Pak Menko, dengan kami, dengan beberapa Menteri terkait. Jadi cuma nyari waktu aja, nyari waktu yang pas,” jelasnya.

    Sayangnya, Budi enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya terkait poin dan kapan beleid itu diteken. Namun yang jelas, dia hanya meminta agar masyarakat menunggu pengumuman deregulasi itu.

    “Ya pokoknya deregulasi ya nanti tunggu pengumuman saja ya. Secepatnya ini lagi komunikasi, nyari waktu yang pas,” pungkasnya.

  • KPK Geledah Kantor Pusat Bank Pelat Merah Terkait Kasus Pengadaan EDC

    KPK Geledah Kantor Pusat Bank Pelat Merah Terkait Kasus Pengadaan EDC

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI). Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture atau EDC. 

    “Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada Bisnis saat dimintai konfirmasi, Kamis (26/6/2025). 

    Saat ditanya lebih lanjut apabila ada lokasi lain yang digeledah, Fitroh tidak merespons lebih lanjut. Namun, dia mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menaikkan status penanganan kasus itu ke tahap penyidikan. 

    Fitroh menjelaskan penyidikan dugaan korupsi di salah satu bank BUMN itu terkait dengan pengadaan mesin EDC. Dia juga tidak memerinci lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. 

    Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut belum ada pihak yang ditetapkan tersangka. 

    Fitroh mengatakan KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk kasus tersebut sehingga belum ada tersangka. 

    “Belum ada [tersangka],” kata Fitroh. 

    Hari ini, Kamis (26/6/2025), penyidik memeriksa Catur Budi Harto, mantan Wakil Direktur Utama BRI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/6/2025). Namun, KPK belum memuat informasi pemeriksaan Catur maupun kasusnya pada jadwal pemeriksaan yang biasanya dibagikan oleh Humas KPK. 

    Saat dimintai konfirmasi, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut bahwa penggeledahan sedang berjalan. 

    “Ya nanti detailnya, karena kan proses penggeledahan sedang terjadi,” ungkap Setyo kepada wartawan. 

    Dia menyebut upaya paksa itu terkait dengan dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan BRI. 

  • XLSmart (EXCL) Incar 40 Juta Keluarga Belum Terhubung Wi-Fi

    XLSmart (EXCL) Incar 40 Juta Keluarga Belum Terhubung Wi-Fi

    Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menilai ceruk pasar home broadband di Indonesia masih menyimpan potensi besar, seiring rendahnya penetrasi koneksi Wi-Fi rumah tangga yang baru menyentuh 25–30% dari total sekitar 55 juta keluarga. Dengan kata lain, masih terdapat sekitar 40 juta rumah tangga yang belum terlayani.

    Presiden Direktur & CEO XLSMART, Rajeev Sethi, mengatakan perusahaan kini tengah fokus menangkap peluang tersebut melalui layanan multi-brand seperti XL Home, XL Satu, dan XL Smart. Selain itu, XLSMART juga memperkuat posisinya melalui akuisisi First Media dari Link Net.

    “Saat ini kami memiliki sekitar 1 juta pelanggan home broadband. Ini baru sekitar 25–30% dari total keluarga di Indonesia yang berjumlah sekitar 55 juta. Artinya, ada 40 juta keluarga yang belum terhubung,” katanya dalam wawancara eksklusif di XLSMART Tower, Kuningan, Jakarta pada Rabu (18/6/2025). 

    Rajeev menambahkan dengan portofolio layanan yang semakin luas dan sinergi yang kuat antar lini bisnis, perusahaan menargetkan menjadi pemain dominan di pasar broadband rumah.

    Menurutnya, keunggulan XLSMART terletak pada basis pelanggan yang besar dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan mereka. Kombinasi ini dianggap sebagai kekuatan utama untuk mendorong ekspansi layanan broadband.

    “Kami memiliki basis pelanggan yang besar, sekitar 100 juta pelanggan. Kami mengenal mereka dengan baik, dan kami tahu bahwa mereka juga membutuhkan layanan Wi-Fi di rumah. Ini menjadi salah satu kekuatan kami dibandingkan dengan ISP lain di pasar,” lanjut Rajeev.

    Tak hanya itu, perusahaan juga mengoptimalkan infrastruktur yang sudah dimiliki. Rajeev menyebut bahwa kekuatan jaringan dan cakupan infrastruktur menjadi fondasi penting dalam menyediakan layanan yang andal.

    Dalam jangka panjang, XLSMART menargetkan pertumbuhan secara bertahap, dimulai dari wilayah yang telah menjadi basis kuat mereka.

    “Kami ingin menjadi pemain utama di segmen ini, memulai dari pasar yang sudah dekat dengan basis kami, dan terus mengembangkannya secara bertahap,” tegas Rajeev.

    Adapun dari sisi jaringan, merger antara XL Axiata dan Smartfren membuka peluang untuk efisiensi dan peningkatan kualitas layanan. XLSMART kini mengelola sekitar 67 ribu menara, namun hanya membutuhkan sekitar 50 ribu untuk melayani pelanggan saat ini. Sisanya dapat dialihkan untuk memperluas jangkauan layanan

    Selain itu, perusahaan juga mendapat tambahan spektrum dari Smartfren, yakni di pita 850 MHz dan 2300 MHz, yang sebelumnya tidak dimiliki XL Axiata.

    “Kami juga mendapat tambahan spektrum dari Smartfren [850 dan 2300 MHz] yang sebelumnya tidak dimiliki XL. Dengan kombinasi ini, posisi spektrum kami menjadi yang terbaik di pasar,” tuturnya.

    Rajeev menegaskan meskipun belum akan langsung menggelar layanan 5G secara massal, infrastruktur jaringan XLSMART telah siap menyambut kebutuhan tersebut di masa mendatang.

    “Kami juga memperbarui seluruh peralatan jaringan agar siap untuk 5G. Bukan berarti langsung menggelar 5G, tapi kami siap ketika pelanggan sudah memiliki perangkat yang mendukungnya. Jadi, jaringan kami akan menjadi lebih kuat, dengan kapasitas lebih besar, dan siap mendukung pengalaman pelanggan serta masa depan 5G,” ujarnya.

    Untuk strategi ekspansi di luar Pulau Jawa, XLSMART menerapkan pendekatan berbasis potensi wilayah, dengan mempertimbangkan karakteristik dan peluang pasar lokal.

    “Kami menggunakan pendekatan berbasis potensi kota. Setiap kota punya karakteristik berbeda. Di beberapa tempat kami sudah punya kekuatan, di tempat lain kami masih bisa bertumbuh. Contohnya, lima tahun lalu kami pemain kecil di Sumatra. Kini, Sumatra menjadi pasar nomor satu kami, berkat keputusan investasi yang tepat,” kata Rajeev.

    Rajeev menggarisbawahi bahwa industri telekomunikasi Indonesia masih diwarnai persaingan yang tidak sehat, terutama dalam hal praktik pemasaran kartu SIM murah.

    Dia menegaskan XLSMART tidak ingin terjebak dalam perang harga. Perusahaan lebih memilih membangun loyalitas pelanggan lewat peningkatan kualitas layanan dan nilai tambah.

    “Ini bukan strategi yang sehat. Kami tidak ingin bermain di situ. Fokus kami adalah memberikan pengalaman terbaik, layanan digital yang baik, dan menjaga pelanggan dengan nilai tambah. Pasar ini terlalu sering mengandalkan permainan harga. Kami ingin mengubah itu,” tutup Rajeev.

  • KPK Periksa Eks Wadirut BRI Catur Budi Harto, Dugaan Korupsi Pengadaan EDC

    KPK Periksa Eks Wadirut BRI Catur Budi Harto, Dugaan Korupsi Pengadaan EDC

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi terkait dengan pengadaan mesin EDC di lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI).

    Kasus itu kini sudah dalam tahap penyidikan. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

    “Iya benar,” ujar Fitroh kepada Bisnis melalui pesan singkat saat dimintai konfirmasi, Kamis (26/6/2025).

    Fitroh lalu menyebut penyidikan dugaan korupsi di salah satu bank BUMN itu terkait dengan pengadaan EDC. Namun, dia tak memerinci lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.

    Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut belum ada pihak yang ditetapkan tersangka.

    “Belum ada [tersangka],” kata Fitroh.

    Adapun, hari ini penyidik KPK memeriksa Catur Budi Harto, mantan Wakil Direktur Utama BRI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Namun, KPK belum memuat informasi pemeriksaan Catur maupun kasusnya pada jadwal pemeriksaan yang biasanya dibagikan oleh Humas KPK.

    Saat dimintai konfirmasi, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut bahwa penggeledahan sedang berjalan.

    “Ya nanti detailnya, karena kan proses penggeledahan sedang terjadi,” ungkap Setyo kepada wartawan.

    Dia menyebut upaya paksa itu terkait dengan dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan BRI.

  • PSN dan CTech Kembangkan Komunikasi Satelit Bergerak

    PSN dan CTech Kembangkan Komunikasi Satelit Bergerak

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) menggandeng anak usaha Turkish Aerospace Industries, CTech, untuk mengembangkan komunikasi satelit bergerak (Satellite Communications on the Move).

    CTech dipilih sebagai mitra karena merupakan perancang dan produsen perangkat komunikasi Beyond Line of Sight (BLOS), dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Adapun perusahaan induk CTech, Turkish Aerospace Industries, adalah perusahaan pertahanan dan kedirgantaraan terbesar di Turki.

    Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara (PSN), Adi Rahman Adiwoso mengatakan dinergi akan mencakup menyelaraskan sistem, teknis untuk memastikan interoperabilitas antara teknologi CTech dan jaringan satelit milik PSN, serta mengejar inovasi bersama di bidang komunikasi satelit lainnya.

    “Kami optimistis kerja sama ini akan membuka jalan bagi percepatan transformasi digital di sektor-sektor penting seperti transportasi, maritim, dan pertahanan nasional,” kata Adi, Kamis (26/6/2025).

    Dia menambahkan sistem komunikasi satelit yang telah dikembangkan ini dapat memajukan teknologi satelit Indonesia secara signifikan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menerima sinyal jaringan satelit saat bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain, sehingga cocok digunakan di pesawat, kapal, atau kendaraan lain.

    Pengembangan sistem komunikasi ini juga dilakukan dengan memanfaatkan jaringan satelit milik PSN guna mendukung konektivitas bergerak melalui infrastruktur satelit nasional. Sistem ini dirancang agar bisa digunakan secara mulus di berbagai perangkat atau platform, memastikan konektivitas yang andal di darat, laut, dan udara.

    Deputy General Manager of Marketing and Sales CTech, Ejder Veli Arslan, menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam memajukan teknologi komunikasi satelit.
     
    “Kolaborasi ini bukan hanya tentang pengembangan teknologi saat ini, tetapi juga investasi kami dalam membangun masa depan konektivitas bergerak di kawasan Asia Tenggara,” jelasnya.

    CTech merupakan perusahaan asal Turki yang telah beroperasi sejak 2005, serta memiliki keahlian dalam sistem komunikasi untuk domain pertahanan dan kedirgantaraan. Portofolio produknya mencakup sistem komunikasi satelit dan sistem komunikasi line-of-sight, serta produk khusus untuk ruang angkasa dan aviasi.
     
    CTech juga telah mendukung standar internasional infrastruktur teknologi nasional Turki dalam proyek-proyek militer, ruang angkasa, dan sipil, termasuk kolaborasi dengan lembaga pertahanan dan mitra global.

  • Perintah Prabowo ke Pejabat Pusat, Daerah, BUMN: Hentikan Kebocoran dan Korupsi!

    Perintah Prabowo ke Pejabat Pusat, Daerah, BUMN: Hentikan Kebocoran dan Korupsi!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengimbau seluruh pejabat, baik di tingkat pusat, daerah, maupun di lingkungan BUMN untuk menghentikan kebocoran anggaran dan korupsi.

    “Momentum ini harus kita jaga. Saya ingatkan seluruh pejabat di pusat dan daerah, termasuk BUMN, untuk terus bekerja secara efisien, memberikan pelayanan terbaik, dan menerapkan manajemen yang transparan dan bersih,” ujar Prabowo dalam Video Conference Peresmian Pembangunan dan Pengoperasian Energi Terbarukan di 15 Provinsi serta Peningkatan Produksi Minyak Blok Cepu, Bondowoso, Kamis (26/6/2025).

    Prabowo menekankan pentingnya menghentikan pemborosan anggaran dan mencegah kebocoran dana yang dapat berujung pada tindak korupsi.

    Dia menyatakan keyakinannya bahwa jika pengelolaan anggaran dilakukan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi nasional akan meningkat signifikan menuju cita-cita Indonesia yang adil dan makmur.

    “Hentikan kebocoran, boros anggaran, dan praktik korupsi. Jika itu kita lakukan, ekonomi kita akan tumbuh pesat, kesejahteraan rakyat meningkat, dan Indonesia akan menjadi negara maju, modern, dan makmur,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyebutkan bahwa dirinya telah menerima laporan mengenai besarnya potensi cadangan minyak dan gas Indonesia. 

    Dia mengatakan bahwa teknologi untuk memanfaatkannya telah tersedia. Namun demikian, ia menegaskan bahwa sumber energi terbarukan tetap menjadi arah utama ke depan.

    “Namun, energi terbarukan khususnya tenaga surya adalah masa depan kita. Energi surya memungkinkan setiap desa, kecamatan, kabupaten, bahkan pulau-pulau terpencil untuk swasembada energi. Ini adalah harapan besar untuk masa depan Indonesia yang cerah,” ucapnya.

    Dia juga menyampaikan harapannya agar Indonesia bisa mencapai target emisi karbon nol tepat pada waktunya, yakni pada tahun 2060.

    “Kita bahkan berpeluang menjadi salah satu negara pertama yang mencapai emisi karbon nol tepat waktu,” kata Prabowo.

  • Hasto Akhirnya ‘Bernyanyi’, Ngaku Diajak Djan Faridz Bertemu Ketua MA

    Hasto Akhirnya ‘Bernyanyi’, Ngaku Diajak Djan Faridz Bertemu Ketua MA

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku pernah diajak oleh politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz untuk bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali.

    Hal itu disampaikan Hasto saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendalami soal proses pengajuan uji materi di MA oleh PDIP atas peraturan KPU ihwal pelimpahan suara caleg DPR yang meninggal dunia pada Pemilu 2019.

    Uji materi itu sejalan dengan keinginan PDIP untuk melimpahkan suara yang diperoleh Nazarudin Kiemas, caleg DPR 2019 dari PDIP dapil Sumatera Selatan I yang meninggal dunia, sesuai dengan keputusan partai. Saat itu, partai memutuskan untuk memilih Harun Masiku sebagai caleg yang menerima pelimpahan suara almarhum. 

    Awalnya, JPU bertanya ke Hasto bagaimana dia mengetahui putusan MA yang akhirnya mengabulkan uji materi PDIP atas peraturan KPU dimaksud. Hasto menjawab bahwa hal itu diketahui dari surat yang diterima DPP PDIP dari MA. 

    Kemudian, JPU bertanya apabila Hasto ingat bahwa informasi itu dia dapatkan bersamaan dengan saat pertemuan dengan Ketua MA. Menurut pengakuan Hasto, dia belum mengetahui ihwal putusan uji materi yang diajukan saat melakukan pertemuan di MA. 

    Sekjen PDIP sejak 2015 itu lalu mengungkap pertemuannya dengan Ketua MA saat itu, Hatta Ali, atas ajakan politisi senior PPP Djan Faridz pada 23 September 2019. Dia menyebut Djan saat itu menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, yang juga Ketua DPP PDIP. 

    “Saya berada di MA itu nanti bisa dilihat dalam fakta persidangan yang lalu, itu bersama dengan Pak Djan Faridz. Ya saya diajak oleh Pak Djan Faridz untuk ke MA. Dan kemudian terhadap keputusan apakah fatwa itu diterima atau tidak, saat itu saya belum tahu. Pada tanggal itu saya belum tahu,” ungkapnya di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2025). 

    JPU lalu menyebut bahwa saksi Saeful Bahri sebelumnya menerangkan bahwa Harun Masiku pernah mengirimkan gambarnya bersama dengan Hasto dan Djan. 

    Hasto kemudian mengakui bahwa sempat bertemu dengan Harun di ruang tunggu Ketua MA, namun dia membantah ada pembicaraan soal fatwa MA terkait dengan putusan uji materi dari PDIP. 

    Dia menyebut pertemuan dengan Ketua MA bersama Djan Faridz saat itu membahas soal kinerja lembaga peradilan di bawag kepemimpinan Hatta Ali.

    “Saya sebelumnya kalau tidak salah itu diajak Pak Djan Faridz mau ke MA. Karena Pak Djan Faridz adalah sebagai Staf Ahlinya Pak Laoly. Kemudian saya diajak, ya saya bergabung, kami satu mobil berdua menggunakan mobilnya Pak Djan Faridz. Ketika kami sampai di sana, kemudian di ruang tunggu di situ ada Pak Harun Masiku,” ungkap Hasto.

    Di sisi lain, Hasto membantah ada komunikasi dengan Harun saat bertemu di kantor Ketua MA. Mantan anggota DPR 2004-2009 itu menyebut, Harun meninggalkan ruangan ketika pembicaraan antara Djan dan Hatta Ali berlangsung. 

    “Ketika Pak Djan Faridz sedang menyampaikan maksud dan tujuannya bertemu, saudara Harun Masiku keluar dari ruang pertemuan itu. Jadi saya sendiri tidak berbicara apa-apa dengan Harun Masiku,” terangnya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menggeledah rumah Djan Faridz terkait dengan penyidikan kasus Harun Masiku pada 22 Januari 2025. Dia kemudian diperiksa oleh penyidik pada 26 Maret 2025. 

    Secara terpisah, pada saat sidang praperadilan yang diajukan Hasto di PN Jakarta Selatan, Biro Hukum KPK pernah menyebut Harun memiliki kedekatan dengan Ketua MA Hatta Ali. 

    “Bahwa Harun Masiku merupakan orang Toraja dan bukan kader asli PDI Perjuangan karena baru bergabung pada tahun 2018 dan memiliki kedekatan dengan Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2022, Hatta Ali. Dan diyakini Harun Masiku memiliki pengaruh di Mahkamah Agung,” demikian bunyi jawaban Termohon KPK terhadap petitum yang diajukan Hasto, yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. 

  • Hasto Bantah Berikan Dana Talangan untuk Suap Proses PAW Harun Masiku

    Hasto Bantah Berikan Dana Talangan untuk Suap Proses PAW Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah tudingan dirinya memberikan uang talangan terkait dengan suap proses penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) 2019-2024. Uang itu diduga untuk meloloskan mantan caleg PDIP, Harun Masiku sebagai anggota DPR PAW daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I. 

    Bantahan itu disampaikan Hasto pada persidangan perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya sebagai terdakwa, Kamis (26/6/2025). Hal itu disampaikan olehnya ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta konfirmasinya atas keterangan sejumlah saksi di persidangan.

    Awalnya, salah seorang JPU bertanya apabila Hasto menalangi pemberian uang suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan sebesar Rp1,5 miliar untuk meloloskan Harun ke Senayan. Hal tersebut berdasarkan kesaksian Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah. 

    “Mengenai percakapan Saeful dan Donny soal saudara terdakwa lah yang melakukan uang talangan untuk pengurusan HM [Harun Masiku] sebesar Rp1,5 miliar itu benar?,” tanya JPU di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2025). 

    Namun, Hasto pun membantah. Dia menyebut kesaksian Saeful, yang sebelumnya sudah dijatuhi hukuman pidana pada kasus suap Harun Masiku, adalah saat dia berbohong kepada istrinya ketika pulang terlambat dan membawa nama Hasto. 

    “Tidak ada percakapan dari saya ke Saeful atau dari saya ke Donny atau saya ke Harun untuk mengatakan persetujuan saya dana talangan. Saya enggak tahu sama sekali dana operasional itu,” jawabnya. 

    Setelah itu, JPU kembali meminta konfirmasi Hasto soal penyerahan dana sebesar Rp400 juta darinya di kantor DPP PDIP, melalui perantara Staf PDIP, Kusnadi. Jaksa menyebut keterangan itu berasal dari Donny, kader PDIP sekaligus advokat, yang diduga merupakan kepercayaan Hasto. 

    “Ini keterangan Donny ya Pak. Diiyakan oleh Saeful Bahri,” ujar JPU kepada Hasto. 

    Meski demikian, Hasto tetap membantah. Dia menegaskan bahwa dana itu bukan berasal darinya. Dia membantah pemberian uang Rp400 juta ke Saeful melalui Kusnadi di kantor DPP PDIP. 

    “Tidak ada. [Saya] keberatan,” kata Hasto saat merespons pertanyaan JPU. 

    Sebelumnya, penyelidik KPK yang dihadirkan sebagai saksi, Arif Budi Raharjo menyebut di persidangan bahwa sebagian dari sumber dana untuk menalangi suap kepada Wahyu Setiawan berasal dari kantong Hasto. Nilainya sekitar Rp400 juta. 

    “Pada saat penulisan di notulen kami sampaikan bahwa ini saudara terdakwa harus masuk karena ada sebagian sumber dana yang pada saat itu ditalangi sekitar Rp400 juta. Itu harus dipertanggungjawabkan,” terang Arif di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025). 

    Untuk diketahui, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan di kasus Harun Masiku. Salah satu perbuatan yang ditudingkan kepada elite PDIP itu adalah memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam miliknya ke dalam air setelah tim KPK melakukan tangkap tangan terhadap anggota KPU 2017–2022, Wahyu Setiawan. 

    Pada dakwaan sekunder, Hasto didakwa ikut memberikan uang suap kepada Wahyu Setiawan. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan JPU Maret 2025 lalu, uang yang diberikan Hasto bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku adalah SGD57.350 dan Rp600 juta. 

    Tujuannya, agar Wahyu bersama dengan Agustina Tio Fridelina menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024 caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan I. Permohonan itu ditujukan agar Riezky Aprilia diganti dengan Harun. 

    Padahal, Riezky Aprilia merupakan caleg yang saat itu memeroleh suara kedua terbesar setelah Nazarudin Kiemas, caleg terpilih dapil Sumsel I yang meninggal dunia. Akan tetapi, Hasto menginginkan agar Harun yang lolos menjadi anggota DPR menggantikan almarhum. 

    “Terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU RI agar ditetapkan sebagai Anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen, penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku,” demikian bunyi dakwaan jaksa.

  • Mastel Soroti Sisi Demand dari Rencana Internet 100 Mbps

    Mastel Soroti Sisi Demand dari Rencana Internet 100 Mbps

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mendukung rencana pemerintah untuk memperluas layanan internet tetap (fixed broadband) berkecepatan tinggi 100 Mbps.

    Namun, Mastel menekankan pentingnya memastikan adanya permintaan (demand) yang memadai agar program ini bisa berkelanjutan secara komersial. Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno, mengatakan dari sisi teknologi, kecepatan 100 Mbps sejatinya sudah memungkinkan dan telah dikembangkan sejak lama. Tantangannya justru terletak pada aspek komersialisasi dan kesiapan pasar, terutama di daerah dengan daya beli rendah.

    “Kalau secara teknologi, 100 Mbps itu ada. Bahkan mau di daerah blank spot pun ada. Cuman masalahnya secara komersial,” kata Sarwoto ditemui disela acara Symposium & MOU Signing yang digelar Mastel bersama Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia, di Jakarta pada Kamis (26/6/2025).

    Dia menambahkan, internet cepat bukan sekadar soal kemampuan teknis, melainkan soal ekosistem. Jika kecepatan tinggi diterapkan di wilayah dengan tingkat permintaan rendah seperti daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), maka harus dipertimbangkan siapa yang akan mendorong pemanfaatannya.

    “Nah kalau blank spot itu di daerah 3T yang daya belinya rendah, ya pasti kita mikir ngapain kasih 100 Mbps. Mungkin urusannya adalah siapa mau push atau pull gitu,” ujarnya.

    Menurut Sarwoto, teknologi bisa hadir, tapi jika tidak ada kebutuhan nyata dari masyarakat atau industri, maka implementasinya berisiko menjadi sekadar eksperimen.

    “Kecuali itu government need, kebutuhan pemerintah,” katanya.

    Sarwoto menilai kecepatan tinggi seperti 100 Mbps mungkin dibutuhkan untuk mendukung kepentingan pemerintahan, seperti layanan e-government, pelaporan dari daerah ke pusat, atau penanganan bencana.

    Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan peningkatan penetrasi fixed broadband nasional dengan menghadirkan layanan internet tetap 100 Mbps yang terjangkau. 

    Hal ini akan diwujudkan melalui optimalisasi spektrum frekuensi 1,4 GHz yang dirancang khusus untuk layanan tetap, bukan bergerak. Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menjelaskan bahwa program ini merupakan strategi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan akses broadband tetap, yang saat ini baru menjangkau sekitar 21% rumah tangga.

    “Ini kan salah satu cara kita untuk mengejar ketinggalan fixed broadband. Karena [penetrasi] fixed broadband itu kan di kisaran 20 sekian persen rumah yang baru dikoneksi,” kata Ismail. 

    Menurutnya, masih banyak masyarakat, terutama di segmen menengah dan bawah, yang belum memiliki akses internet tetap karena keterbatasan jaringan dan harga. Maka dari itu, solusi berbasis wireless fixed broadband akan difokuskan di wilayah padat penduduk yang sulit dijangkau fiber optic secara langsung.

    “Jadi ini bukan blank spot yang benar-benar di remote, nggak ada akses sama sekali. Ini kan fixed broadband. Ini yang sudah ada rumah-rumah yang harus dilalui optic dulu, di ujungnya waktu masuk ke perumahan itu kan sulit sampai fiber, kadang-kadang ada yang digang, di mana disitulah dipakaikan wireless,” jelasnya.

    Konsep teknis yang digunakan yakni hybrid network, di mana jaringan fiber digunakan untuk menghubungkan core hingga base transceiver station (BTS) sementara akses dari BTS ke rumah pelanggan memanfaatkan teknologi wireless.

    “Ya itu karena dia hanya di ujungnya saja pakai, di belakangnya optic. Jadi sampai di BTS ujung baru pakai wireless, tapi dari belakang BTS sampai ke core itu pakai optic. Itu bisa, kita sudah lakukan, sudah dicoba,” kata Ismail.