Author: Bisnis.com

  • Prabowo Targetkan Seluruh Desa di Indonesia Teraliri Listrik dalam 4 Tahun

    Prabowo Targetkan Seluruh Desa di Indonesia Teraliri Listrik dalam 4 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh desa di Indonesia akan teraliri listrik dalam empat tahun ke depan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam peresmian pembangunan dan pengoperasian proyek energi terbarukan di 15 provinsi serta peningkatan produksi minyak sebesar 30 ribu barel per hari di Blok Cepu, Kamis (26/6/2025).

    “Peresmian ini adalah momentum penting bagi pembangunan bangsa kita. Program-program ini merupakan langkah besar untuk mewujudkan swasembada energi. Energi adalah syarat utama bagi kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa di abad ke-21,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

    Dalam acara tersebut, pemerintah juga memulai pembangunan 55 pembangkit energi baru dan terbarukan, termasuk peresmian pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), sebagai bukti keseriusan pemerintah mendorong kemandirian energi.

    “Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan mampu memberi energi kepada seluruh rakyat Indonesia secara efisien dan ekonomis,” tegasnya.

    Prabowo menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi energi yang sangat besar, khususnya dari sumber daya terbarukan seperti tenaga surya. 

    Dia percaya bahwa dengan pengelolaan yang tepat, setiap desa, termasuk yang berada di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar, akan bisa mandiri secara energi.

    “Saya menargetkan dalam empat tahun, seluruh desa di Indonesia sudah mendapatkan akses listrik. Ini adalah hak rakyat dan kewajiban negara untuk memenuhinya,” tegas Prabowo.

    Selain sektor energi, Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyampaikan optimisme terhadap kemajuan sektor pangan. 

    Dia menyebut bahwa Indonesia sedang menuju swasembada pangan lebih cepat dari target semula. Dalam beberapa bulan terakhir, produksi pangan nasional meningkat signifikan, bahkan cadangan beras dan jagung pemerintah disebut tertinggi dalam sejarah republik.

    “Awalnya kita targetkan swasembada pangan dalam empat tahun, tapi sekarang kita melihat tanda-tanda bahwa bisa tercapai hanya dalam satu tahun,” kata Prabowo.

  • Pengamat: Potensi Pajak dari Pedagang Online di E-Commerce sekitar Rp5,6 Triliun

    Pengamat: Potensi Pajak dari Pedagang Online di E-Commerce sekitar Rp5,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pajak mengestimasikan adanya potensi tambahan penerimaan senilai Rp5,6 triliun dari penunjukan marketplace atau toko online untuk memungut pajak penghasilan dari pedagang yang berjualan di tokonya.

    Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman mengungkapkan meski belum diketahui secara pasti terkait tarif yang akan dikenakan bagi para pedagang, hanya disebutkan dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dirinya mengusulkan paling tidak tarif di rentang 0,5% hingga 2% saja. 

    Menurut perhitungannya, dengan nilai transaksi perdagangan melalui Shopee dan Tokopedia 2024 sekitar Rp563 triliun dan jika tarifnya 1% saja, maka potensi penerimaan pajaknya sekitar Rp5,6 triliun.

    “Dengan demikian, pengenaan PPh khusus untuk e-commerce melalui marketplace akan efektif menambah penerimaan negara,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (26/6/2025). 

    Jumlah Rp5,6 triliun tersebut setidaknya setara dengan belanja bantuan sosial (bansos) yang pemerintah lakukan pada Mei 2025 senilai Rp5,3 triliun, bahkan lebih tinggi dari realisasi penyaluran Makan Bergizi Gratis sepanjang tahun ini hingga 12 Juni 2025 senilai Rp4,4 triliun. 

    Raden melihat bukan hanya mendapat tambahan kas negara, tetapi dari bukti potong yang diterbitkan oleh marketplace, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dapat memantau pedagang mana yang memilik omzet di atas Rp4,8 miliar dan wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    “Pengenaan pungutan PPh ini akan menjadi Wajib Pajak baru dan potensi pajak baru,” lanjutnya. 

    Pasalnya, berdasarkan pengalaman mantan pegawai pajak tersebut, banyak pedagang menengah ke bawah yang memiliki omzet penjualan besar, bahkan di atas batasan omzet UMKM, tetapi tidak lapor pajak.

    Di mana para pelaku usaha melaporkan omzetnya di bawah Rp4,8 miliar setahun, karena kalau diatas itu otomatis menjadi wajib setor PPN sebesar 11%. Jika menambah kewajiban setor PPN 11%, maka harga jual akan terkerak naik dan menjadi mahal. 

    “Mereka kemudian menghindari kewajiban bayar PPN dengan cara lapor di bawah Rp4,8 miliar. Bahkan masih banyak yang belum lapor sebenarnya,” ujarnya. 

    Raden secara umum mendukung rencana pemerintah tersebut karena dari proses pemotongan tersebut, sebenarnya Ditjen Pajak dapat memberikan kewajiban kepada Shopee, Tokopedia, dan marketplace lainnya untuk memungut PPh atas penjualan yang dilakukan di aplikasi. 

    Nantinya, PPh ini dapat dikreditkan oleh pedagang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kemudian pedagang tinggal memberikan NPWP yang terdaftar atau NIK ke marketplace. NPWP dan NIK akan menjadi dasar identitas Wajib Pajak yang dipungut PPh oleh marketplace.

    Untuk diketahui, pemerintah berencan menunjuk marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). 

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli menyampaikan bahwa tujuan utama ketentuan ini adalah untuk menciptakan keadilan dan kemudahan. 

    Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kemudahan administrasi, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan perlakuan pajak yang setara antarpelaku usaha, tanpa menambah beban atau menciptakan jenis pajak baru. 

    “Saat ini, peraturan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 masih dalam proses finalisasi di internal pemerintah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/6/2025). 

  • Pelindo Kebut Normalisasi Alur Pelayaran Bengkulu

    Pelindo Kebut Normalisasi Alur Pelayaran Bengkulu

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mempercepat pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu dengan mengerahkan sejumlah alat berat termasuk kapal keruk kapasitas besar.

    Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan percepatan pengerukan merupakan bentuk komitmen melaksanakan penugasan Pemerintah untuk menjaga kelancaran rantai logistik nasional dengan dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan RI.

    “Saat ini kami tengah mengebut pengerukan untuk mengembalikan fungsi alur pelayaran secara optimal, sehingga kapal-kapal besar dapat langsung bersandar ke Bengkulu untuk melayani kepentingan masyarakat, termasuk kapal yang melayani ke Pulau Enggano” kata Arif dalam keterangannya, Kamis (26/6/2025).

    Dia menjelaskan sejak April 2025, sejumlah alat berat antara lain 1 unit Kapal Keruk Nera 2, 3 unit Excavator, 1 unit Wheel Loader, dan 3 unit Dump Truck telah dikerahkan.

    Selanjutnya, saat ini telah tiba kapal keruk kapasitas besar yaitu CSD Costa Fortuna 3 dan AHT Costa Fortuna 5 dari Batam, 4 unit excavator, 4 unit wheel loader, 4 unit dump truck dan telah beroperasi di Bengkulu sejak akhir Mei 2025 untuk mempercepat pengerukan dan direncanakan akan dilakukan penambahan alat berat 2 unit excavator

    Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Muhammad Masyhud mengatakan penugasan pengerukan alur pelayaran kepada Pelindo ditargetkan selesai pada akhir Juni 2025, yang saat ini telah mencapai 95% dari total pekerjaan. Setelah itu, guna menjamin kualitas layanan, pengerukan akan dilanjutkan untuk mencapai kedalaman -6,5 mLWS.

    Sementara itu, GM Pelindo Regional 2 Bengkulu, Joko menambahkan bahwa proses normalisasi alur pelayaran terus dikerjakan 24 jam 7 hari dengan kapal keruk dan seluruh peralatan pendukungnya, termasuk instalasi pipa kapal keruk sepanjang hampir mencapai 1.000 meter.

    “Cuaca dapat menjadi faktor penting yang bisa memengaruhi target penyelesaian, tetapi optimis bahwa penugasan dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

    Pelaksanaan normalisasi alur pelayaran ini merupakan bentuk kolaborasi solid antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Pelindo, serta instansi terkait lainnya di Bengkulu untuk mengatasi pendangkalan alur sehingga bisa digunakan kembali untuk melayani kebutuhan masyarakat.

  • UMKM Terancam ‘Kabur’ dari Shopee Cs Imbas Rencana Pemungutan Pajak

    UMKM Terancam ‘Kabur’ dari Shopee Cs Imbas Rencana Pemungutan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho melihat adanya potensi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beralih ke platform lain, menyusul adanya rencana pemerintah melibatkan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia sebagai pemungut pajak dari penjual di platform tersebut.

    Wisnu menyampaikan, rencana ini kemungkinan akan mendorong pelaku UMKM kembali ke jalur penjualan informal seperti media sosial. Mengingat hingga saat ini platform media sosial relatif bebas dari regulasi dan pemungutan pajak.

    “Iya, ada potensi UMKM memilih kembali ke jalur penjualan informal seperti media sosial,” kata Wisnu kepada Bisnis, Kamis (26/6/2025).

    Selain itu, Wisnu melihat kebijakan ini dapat menjadi hambatan awal bagi UMKM yang baru merintis usaha, utamanya yang belum memiliki sistem pencatatan atau model bisnis yang stabil.

    “Apalagi, konsumen kita sangat sensitif terhadap harga. Beban kepatuhan tambahan di tahap awal bisa memengaruhi insentif untuk bertahan di ekosistem digital formal,” tuturnya.

    Menurut Wisnu, kondisi ini dapat menciptakan insentif negatif terhadap formalitas dan transparansi. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang tidak hanya adil dari sisi fiskal, tapi juga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk tetap berada di ekosistem formal.

    Misalnya, kata dia, dalam bentuk akses pembiayaan, pelatihan, atau visibilitas pasar yang lebih luas. Dia mencontohkan, banyak UMKM di Amerika Serikat (AS) yang tertib lapor pajak dan melakukan pelaporan administrasi secara formal lantaran ada insentif yang diberikan oleh pemerintah seperti insentif upah dan insentif Covid selama pandemi.

    Di sisi lain, dia memandang sebagian besar UMKM masih menghadapi tantangan dalam hal literasi pajak dan sistem pencatatan keuangan yang memadai.

    Merujuk riset yang ada, Wisnu menyebut bahwa, masih banyak UMKM belum memiliki pembukuan rapi atau memahami klasifikasi pajak yang berlaku.

    Jika kebijakan ini diharapkan dapat efektif dan inklusif, pemerintah perlu mendampingi dengan program edukasi dan digitalisasi pembukuan yang terjangkau, bukan hanya sekadar regulasi semata. 

    “Account representative DJP juga harus berperan aktif menjemput bola dan tidak bisa melakukan business as usual,” pungkasnya. 

  • Gelombang II Pemulangan Jemaah Haji dari Bandara Madinah Dimulai

    Gelombang II Pemulangan Jemaah Haji dari Bandara Madinah Dimulai

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggaran ibadah haji 1446 H/2025 memasuki fase akhir dengan dimulainya pemulangan jemaah haji Indonesia gelombang II dari Madinah ke Tanah Air. 

    Pemulangan gelombang II jemaah haji Indonesia dari Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah dibuka dengan keberangkatan 422 jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 7 Debarkasi Banjarmasin (BDJ-07). 

    Diketahui, fase pemulangan jemaah haji terbagi dalam dua gelombang. Jemaah yang berangkat pada gelombang I pulang melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. 

    Proses ini telah selesai pada 26 Juni 2025. Sebanyak 263 kloter dengan 102.552 jemaah (50,1%) telah kembali ke Indonesia. Bersamaan dengan itu, dimulai pula fase pemulangan jemaah yang berangkat pada gelombang II melalui Bandara Madinah.

    “Jemaah BDJ 07 terbang dari Bandara Madinah pada sekitar pukul 02.10 Waktu Arab Saudi. Hal itu sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji Indonesia dari Madinah,” terang Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Muchlis M Hanafi di Jeddah, Kamis (26/6/2025).

    Muchlis menambahkan bahwa proses pemulangan jemaah haji dari Madinah akan berlangsung hingga 10 Juli 2025. 

    Saat ini Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Madinah sedang menghadapi puncak layanan jemaah haji untuk fase kedua. Selain menerima kedatangan jemaah haji dari Makkah, petugas Madinah juga memberikan layanan pemulangan jemaah dari hotel ke Bandara Madinah.

    “Puncak layanan pertama di Madinah terjadi pada fase kedatangan. Petugas Madinah menerima kedatangan jemaah dari Tanah Air dan memberangkatkan ke Makkah. Saat ini fase puncak kedua, petugas menerima kedatangan jemaah dari Makkah sekaligus memulangkan melalui Bandara Madinah,” paparnya.

    Kepala Daerah Kerja Madinah M Lutfi Makki menambahkan 422 jemaah BDJ 07 diberangkatkan dari hotel di Madinah ke Bandara Madinah sejak pukul 22.10 WAS atau empat jam sebelum terbang. Proses mobilisasi jemaah menggunakan 11 bus yang dilayani oleh Syarikah Rawaf Muna.

    “Alhamdulillah proses pergerakan jemaah berjalan lancar dan aman. Semoga kondisi ini akan terus berjalan hingga akhir pemulangan pada 10 Juli 2025,” jelas Makki, panggilan akrabnya.

    Sementara itu, pada hari pertama fase pemulangan gelombang II ada 18 kloter yang bertolak dari Bandara Madinah ke Tanah Air. 

  • Mensesneg: Revisi Permendag 8/2024 Terkait Kebijakan Impor Diumumkan Pekan Depan

    Mensesneg: Revisi Permendag 8/2024 Terkait Kebijakan Impor Diumumkan Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor akan diumumkan pada pekan depan.

    Prasetyo mengatakan bahwa revisi Permendag 8/2024 sejatinya sudah rampung dan kini tinggal menunggu diumumkan.

    “Sudah selesai juga [revisi Permendag 8/2024]. Minggu depan. Rencananya minggu depan akan disampaikan,” kata Prasetyo saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Dia juga mengungkap alasan penundaan pengumuman revisi Permendag 8/2024 yang memuat deregulasi kebijakan impor dan deregulasi kemudahan berusaha pada Rabu (25/6/2025) merupakan perihal mencari waktu yang tepat.

    “Hanya masalah waktu. Kita cari hari baik,” ujarnya.

    Namun, dia memastikan nantinya revisi Permendag 8/2024 akan memuat perlindungan industri tekstil padat karya dalam negeri. Dengan begitu, dunia usaha tidak perlu mengkhawatirkan akan terjadinya banjir barang impor di pasar Tanah Air.

    “Nanti dalam [revisi] Permendag [8/2024] itu dilindungi. Untuk beberapa komoditi2 dan bidang-bidang tertentu. Contoh Garmen, tekstil, sepatu di industri kita,” ujarnya.

    Pada kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan deregulasi kebijakan impor dan deregulasi kemudahan berusaha semestinya diumumkan pada Rabu (25/6/2025) bersama dengan kementerian terkait, termasuk dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto.

    “Deregulasi kan seharusnya kemarin [diumumkan]. Nggak ada masalah sebenarnya ya. Kemarin itu karena kan yang mengumumkan Pak Menko [Airlangga Hartarto], terus beberapa Menteri,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Saat ini, Kemendag dengan beberapa kementerian terkait tengah menyusun ulang jadwal pengumuman deregulasi kebijakan impor dan deregulasi kemudahan berusaha kepada publik. Dalam hal ini, deregulasi itu akan diumumkan bersama dengan Menko Airlangga.

    “Kebetulan waktunya ada yang nggak bisa bareng. Jadi kita hanya nyari waktu bareng. Jadi akan kita umumkan nanti dengan Pak Menko, dengan kami, dengan beberapa Menteri terkait. Jadi cuma nyari waktu aja, nyari waktu yang pas,” jelasnya.

    Sayangnya, Budi enggan berkomentar lebih jauh saat ditanya terkait poin dan kapan beleid itu diteken. Namun yang jelas, dia hanya meminta agar masyarakat menunggu pengumuman deregulasi itu.

    “Ya pokoknya deregulasi ya nanti tunggu pengumuman saja ya. Secepatnya ini lagi komunikasi, nyari waktu yang pas,” pungkasnya.

  • KPK Geledah Kantor Pusat Bank Pelat Merah Terkait Kasus Pengadaan EDC

    KPK Geledah Kantor Pusat Bank Pelat Merah Terkait Kasus Pengadaan EDC

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI). Penggeledahan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture atau EDC. 

    “Benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada Bisnis saat dimintai konfirmasi, Kamis (26/6/2025). 

    Saat ditanya lebih lanjut apabila ada lokasi lain yang digeledah, Fitroh tidak merespons lebih lanjut. Namun, dia mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menaikkan status penanganan kasus itu ke tahap penyidikan. 

    Fitroh menjelaskan penyidikan dugaan korupsi di salah satu bank BUMN itu terkait dengan pengadaan mesin EDC. Dia juga tidak memerinci lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. 

    Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut belum ada pihak yang ditetapkan tersangka. 

    Fitroh mengatakan KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk kasus tersebut sehingga belum ada tersangka. 

    “Belum ada [tersangka],” kata Fitroh. 

    Hari ini, Kamis (26/6/2025), penyidik memeriksa Catur Budi Harto, mantan Wakil Direktur Utama BRI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/6/2025). Namun, KPK belum memuat informasi pemeriksaan Catur maupun kasusnya pada jadwal pemeriksaan yang biasanya dibagikan oleh Humas KPK. 

    Saat dimintai konfirmasi, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut bahwa penggeledahan sedang berjalan. 

    “Ya nanti detailnya, karena kan proses penggeledahan sedang terjadi,” ungkap Setyo kepada wartawan. 

    Dia menyebut upaya paksa itu terkait dengan dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan BRI. 

  • XLSmart (EXCL) Incar 40 Juta Keluarga Belum Terhubung Wi-Fi

    XLSmart (EXCL) Incar 40 Juta Keluarga Belum Terhubung Wi-Fi

    Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menilai ceruk pasar home broadband di Indonesia masih menyimpan potensi besar, seiring rendahnya penetrasi koneksi Wi-Fi rumah tangga yang baru menyentuh 25–30% dari total sekitar 55 juta keluarga. Dengan kata lain, masih terdapat sekitar 40 juta rumah tangga yang belum terlayani.

    Presiden Direktur & CEO XLSMART, Rajeev Sethi, mengatakan perusahaan kini tengah fokus menangkap peluang tersebut melalui layanan multi-brand seperti XL Home, XL Satu, dan XL Smart. Selain itu, XLSMART juga memperkuat posisinya melalui akuisisi First Media dari Link Net.

    “Saat ini kami memiliki sekitar 1 juta pelanggan home broadband. Ini baru sekitar 25–30% dari total keluarga di Indonesia yang berjumlah sekitar 55 juta. Artinya, ada 40 juta keluarga yang belum terhubung,” katanya dalam wawancara eksklusif di XLSMART Tower, Kuningan, Jakarta pada Rabu (18/6/2025). 

    Rajeev menambahkan dengan portofolio layanan yang semakin luas dan sinergi yang kuat antar lini bisnis, perusahaan menargetkan menjadi pemain dominan di pasar broadband rumah.

    Menurutnya, keunggulan XLSMART terletak pada basis pelanggan yang besar dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan mereka. Kombinasi ini dianggap sebagai kekuatan utama untuk mendorong ekspansi layanan broadband.

    “Kami memiliki basis pelanggan yang besar, sekitar 100 juta pelanggan. Kami mengenal mereka dengan baik, dan kami tahu bahwa mereka juga membutuhkan layanan Wi-Fi di rumah. Ini menjadi salah satu kekuatan kami dibandingkan dengan ISP lain di pasar,” lanjut Rajeev.

    Tak hanya itu, perusahaan juga mengoptimalkan infrastruktur yang sudah dimiliki. Rajeev menyebut bahwa kekuatan jaringan dan cakupan infrastruktur menjadi fondasi penting dalam menyediakan layanan yang andal.

    Dalam jangka panjang, XLSMART menargetkan pertumbuhan secara bertahap, dimulai dari wilayah yang telah menjadi basis kuat mereka.

    “Kami ingin menjadi pemain utama di segmen ini, memulai dari pasar yang sudah dekat dengan basis kami, dan terus mengembangkannya secara bertahap,” tegas Rajeev.

    Adapun dari sisi jaringan, merger antara XL Axiata dan Smartfren membuka peluang untuk efisiensi dan peningkatan kualitas layanan. XLSMART kini mengelola sekitar 67 ribu menara, namun hanya membutuhkan sekitar 50 ribu untuk melayani pelanggan saat ini. Sisanya dapat dialihkan untuk memperluas jangkauan layanan

    Selain itu, perusahaan juga mendapat tambahan spektrum dari Smartfren, yakni di pita 850 MHz dan 2300 MHz, yang sebelumnya tidak dimiliki XL Axiata.

    “Kami juga mendapat tambahan spektrum dari Smartfren [850 dan 2300 MHz] yang sebelumnya tidak dimiliki XL. Dengan kombinasi ini, posisi spektrum kami menjadi yang terbaik di pasar,” tuturnya.

    Rajeev menegaskan meskipun belum akan langsung menggelar layanan 5G secara massal, infrastruktur jaringan XLSMART telah siap menyambut kebutuhan tersebut di masa mendatang.

    “Kami juga memperbarui seluruh peralatan jaringan agar siap untuk 5G. Bukan berarti langsung menggelar 5G, tapi kami siap ketika pelanggan sudah memiliki perangkat yang mendukungnya. Jadi, jaringan kami akan menjadi lebih kuat, dengan kapasitas lebih besar, dan siap mendukung pengalaman pelanggan serta masa depan 5G,” ujarnya.

    Untuk strategi ekspansi di luar Pulau Jawa, XLSMART menerapkan pendekatan berbasis potensi wilayah, dengan mempertimbangkan karakteristik dan peluang pasar lokal.

    “Kami menggunakan pendekatan berbasis potensi kota. Setiap kota punya karakteristik berbeda. Di beberapa tempat kami sudah punya kekuatan, di tempat lain kami masih bisa bertumbuh. Contohnya, lima tahun lalu kami pemain kecil di Sumatra. Kini, Sumatra menjadi pasar nomor satu kami, berkat keputusan investasi yang tepat,” kata Rajeev.

    Rajeev menggarisbawahi bahwa industri telekomunikasi Indonesia masih diwarnai persaingan yang tidak sehat, terutama dalam hal praktik pemasaran kartu SIM murah.

    Dia menegaskan XLSMART tidak ingin terjebak dalam perang harga. Perusahaan lebih memilih membangun loyalitas pelanggan lewat peningkatan kualitas layanan dan nilai tambah.

    “Ini bukan strategi yang sehat. Kami tidak ingin bermain di situ. Fokus kami adalah memberikan pengalaman terbaik, layanan digital yang baik, dan menjaga pelanggan dengan nilai tambah. Pasar ini terlalu sering mengandalkan permainan harga. Kami ingin mengubah itu,” tutup Rajeev.

  • KPK Periksa Eks Wadirut BRI Catur Budi Harto, Dugaan Korupsi Pengadaan EDC

    KPK Periksa Eks Wadirut BRI Catur Budi Harto, Dugaan Korupsi Pengadaan EDC

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi terkait dengan pengadaan mesin EDC di lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI).

    Kasus itu kini sudah dalam tahap penyidikan. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

    “Iya benar,” ujar Fitroh kepada Bisnis melalui pesan singkat saat dimintai konfirmasi, Kamis (26/6/2025).

    Fitroh lalu menyebut penyidikan dugaan korupsi di salah satu bank BUMN itu terkait dengan pengadaan EDC. Namun, dia tak memerinci lebih lanjut terkait dengan hal tersebut.

    Meski demikian, pimpinan KPK berlatar belakang jaksa itu menyebut belum ada pihak yang ditetapkan tersangka.

    “Belum ada [tersangka],” kata Fitroh.

    Adapun, hari ini penyidik KPK memeriksa Catur Budi Harto, mantan Wakil Direktur Utama BRI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

    Namun, KPK belum memuat informasi pemeriksaan Catur maupun kasusnya pada jadwal pemeriksaan yang biasanya dibagikan oleh Humas KPK.

    Saat dimintai konfirmasi, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut bahwa penggeledahan sedang berjalan.

    “Ya nanti detailnya, karena kan proses penggeledahan sedang terjadi,” ungkap Setyo kepada wartawan.

    Dia menyebut upaya paksa itu terkait dengan dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan BRI.

  • PSN dan CTech Kembangkan Komunikasi Satelit Bergerak

    PSN dan CTech Kembangkan Komunikasi Satelit Bergerak

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) menggandeng anak usaha Turkish Aerospace Industries, CTech, untuk mengembangkan komunikasi satelit bergerak (Satellite Communications on the Move).

    CTech dipilih sebagai mitra karena merupakan perancang dan produsen perangkat komunikasi Beyond Line of Sight (BLOS), dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Adapun perusahaan induk CTech, Turkish Aerospace Industries, adalah perusahaan pertahanan dan kedirgantaraan terbesar di Turki.

    Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara (PSN), Adi Rahman Adiwoso mengatakan dinergi akan mencakup menyelaraskan sistem, teknis untuk memastikan interoperabilitas antara teknologi CTech dan jaringan satelit milik PSN, serta mengejar inovasi bersama di bidang komunikasi satelit lainnya.

    “Kami optimistis kerja sama ini akan membuka jalan bagi percepatan transformasi digital di sektor-sektor penting seperti transportasi, maritim, dan pertahanan nasional,” kata Adi, Kamis (26/6/2025).

    Dia menambahkan sistem komunikasi satelit yang telah dikembangkan ini dapat memajukan teknologi satelit Indonesia secara signifikan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menerima sinyal jaringan satelit saat bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain, sehingga cocok digunakan di pesawat, kapal, atau kendaraan lain.

    Pengembangan sistem komunikasi ini juga dilakukan dengan memanfaatkan jaringan satelit milik PSN guna mendukung konektivitas bergerak melalui infrastruktur satelit nasional. Sistem ini dirancang agar bisa digunakan secara mulus di berbagai perangkat atau platform, memastikan konektivitas yang andal di darat, laut, dan udara.

    Deputy General Manager of Marketing and Sales CTech, Ejder Veli Arslan, menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam memajukan teknologi komunikasi satelit.
     
    “Kolaborasi ini bukan hanya tentang pengembangan teknologi saat ini, tetapi juga investasi kami dalam membangun masa depan konektivitas bergerak di kawasan Asia Tenggara,” jelasnya.

    CTech merupakan perusahaan asal Turki yang telah beroperasi sejak 2005, serta memiliki keahlian dalam sistem komunikasi untuk domain pertahanan dan kedirgantaraan. Portofolio produknya mencakup sistem komunikasi satelit dan sistem komunikasi line-of-sight, serta produk khusus untuk ruang angkasa dan aviasi.
     
    CTech juga telah mendukung standar internasional infrastruktur teknologi nasional Turki dalam proyek-proyek militer, ruang angkasa, dan sipil, termasuk kolaborasi dengan lembaga pertahanan dan mitra global.