Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Modal Asing Rp2,83 Triliun Masuk ke RI Pekan Ini, SBN & SRBI Laku

    Modal Asing Rp2,83 Triliun Masuk ke RI Pekan Ini, SBN & SRBI Laku

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia mencatat sebanyak Rp2,83 triliun modal asing masuk ke pasar keuangan Tanah Air pada 23—25 Juni 2025 atau selama hari kerja pekan ini.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso merincikan bahwa investor asing banyak membeli di pasar surat berharga negara (SBN) dan sekuritas rupiah BI (SRBI). Sebaliknya, terjadi penjualan neto di pasar saham.

    “Berdasarkan data transaksi 23—25 Juni 2025, non residen tercatat beli neto sebesar Rp2,83 triliun; terdiri dari beli neto sebesar Rp1,29 triliun di pasar SBN dan Rp3,68 triliun di SRBI, serta jual neto sebesar Rp2,14 triliun di pasar saham,” jelas Ramdan dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (276/2025).

    Sementara itu, selama tahun ini atau 1 Januari—25 Juni 2025, masih lebih banyak aliran modal investor asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia atau lebih tepatnya minus Rp47,12 triliun.

    Perinciannya, jual neto sebesar Rp52,05 triliun di pasar saham, jual neto sebesar Rp35,87 triliun di SRBI, dan beli neto Rp40,8 triliun di pasar SBN.

    Sejalan dengan perkembangan tersebut, premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun tercatat di angka 78,05 basis poin (bps) per 25 Juni, turun dibandingkan 81,06 bps pada 20 Juni.

    Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat turun ke 6,63% pada Kamis (26/6/2025) dari level 6,67% pada Rabu (25/6/2025). Sebagai perbandingan, imbal hasil UST (US Treasury) Note 10 tahun berada di level 4,291% pada Rabu (25/6/2025).

    Sementara itu, nilai tukar rupiah tercatat dibuka menguat ke posisi Rp16.270 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (26/6/2025) dari posisi Rp16.285 per dolar AS pada penutupan Rabu (25/6/2025).

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” tutup Denny.

  • Kejagung Periksa 2 Komisaris Bank Jateng pada Kasus Korupsi Sritex

    Kejagung Periksa 2 Komisaris Bank Jateng pada Kasus Korupsi Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa dua belas saksi dalam perkara dugaan korupsi pemberian kredit bank ke Sritex (SRIL).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan dua dari 12 saksi yang diperiksa itu adalah Komisaris Bank Jawa Tengah (Jateng).

    “SP dan FXS selaku Komisaris Bank Jateng telah diperiksa sebagai saksi,” ujar Harli dalam keterangan tertulis, Jumat (27/6/2025).

    Selain itu, penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI juga telah memeriksa istri dari tersangka Iwan Setiawan Lukminto (ISL), Megawati selaku Dirut PT Griya Asri Sejahtera.

    Meski demikian, Harli tidak menjelaskan secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya mengungkap bahwa belasan saksi itu dilakukan untuk pemenuhan berkas perkara atas tersangka Iwan Setiawan Lukminto Cs.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkasnya.

    Nah, berikut ini saksi kasus Sritex yang telah diperiksa Kejagung pada Kamis (26/6/2025) :

    1. IST selaku Staf Accounting PT Sritex.

    2. BU dari Direktur Utama PT Utama Bintang Erkonpersada.

    3. CKN selaku Staf Keuangan PT Sritex.

    4. HW selaku Pembuat Feasibility Study. PT Rayon Utama Makmur tahun 2009.

    5. SP selaku Komisaris Bank Jateng.

    6. FXS selaku Komisaris Bank Jateng.

    7. MIL selaku Direktur PT Wismatama Indah Makmur.

    8. RS selaku General Manager Sindikasi BNI tahun 2014.

    9. CAS selaku Petugas/Maker Operasional Kredit Bank BJB.

    10. HPY selaku Petugas/Maker Operasional Kredit Bank BJB Divisi Corporate Secretary.

    11. MR selaku General Manager Operasional Kredit Bank BJB.

    12. MGW selaku Istri Tersangka ISL dan Direktur Utama PT Griya Asri Sejahtera.

  • Wamendagri Bima Arya Izinkan Kepala Daerah Bubarkan Ormas Bermasalah

    Wamendagri Bima Arya Izinkan Kepala Daerah Bubarkan Ormas Bermasalah

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri memberikan restu kepada kepala daerah yang ingin menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) bermasalah dan memberi rekomendasi pembubaran kepada Kementerian Hukum.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa masyarakat membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani menindak ormas yang melanggar aturan dan membuat resah warga. Hal itu, kata Bima, merupakan harapan dan impian dari masyarakat di setiap daerah.

    “Jadi ormas yang meresahkan, membuat ketakutan, dan menyusahkan warga, bisa langsung ditindak tegas oleh kepala daerah ya,” tuturnya di Jakarta, Kamis (26/6).

    Bima juga meminta kepala daerah untuk memasimalkan kinerja Satpol PP dalam rangka membubarkan ormas bermasalah dan meresahkan masyarakat.

    “Jadi seragam Satpol PP ini adalah seragam  penegak peraturan daerah dan Satpol PP ini adalah penegak Perda,” katanya.

    Bima menegaskan bahwa peraturan daerah harus dilaksanakan tegak lurus oleh kepala daerah dan Satpol PP. Kepala daerah dan Satpol PP, menurut Bima tidak boleh takut menindak ormas bermasalah.

    “Perda ini harus dilaksanakan dengan baik, maka masyarakat akan menjaga sekaligus memuliakan kepala daerah. Perda adalah untuk ketertiban dan kesejahteraan,” ujar Bima.

    Berkaitan dengan itu, Bima juga meminta seluruh kepala daerah agar membina dan mendampingi organisasi kemasyarakatan di daerah masing-masing. 

    Bima menekankan pentingnya mendorong ormas agar memberi kontribusi positif bagi masyarakat. 

    “Lakukan pembinaan, pendampingan, dan motivasi agar ormas yang nakal kembali ke jalan yang benar,” tuturnya.

  • Hasto Jelaskan Arti Pesan WA ‘Ok Sip’ Soal Pertemuan dengan Harun Masiku

    Hasto Jelaskan Arti Pesan WA ‘Ok Sip’ Soal Pertemuan dengan Harun Masiku

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menjelaskan makna di balik pesan WhatsApp (WA) darinya berdasarkan bukti percakapakan yang diperoleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Pesan singkat Hasto itu berbunyi ‘Ok Sip’ yang merupakan respons terhadap pesan dari Saeful Bahri, saat itu kader PDIP, terkait dengan pertemuan dengan Harun Masiku. Bukti percakapan itu ditunjukkan dalam persidangan perkara suap dan perintangan penyidikan terhadap Hasto sebagai terdakwa, Kamis (26/6/2025). 

    Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendalami keterangan Hasto ihwal pesan tersebut, lantaran diduga Saeful melaporkan sudah bertemu dengan Harun kepada Hasto. Dia lalu merespons pesan Saeful itu dengan kata ‘Ok Sip’. 

    Meski demikian, Hasto membantah bahwa pesan ‘Ok Sip’ itu berarti dia mengetahui adanya pertemuan dimaksud. Dia hanya mengetik tanpa benar-benar menyadari substansi pesan. 

    “Ya saya tidak tahu (maksud Saeful Bahri), makanya saya jawab ‘Ok Sip’ di situ. Saya tidak menanyakan pertemuannya apa, hasilnya gimana. Karena itu jawaban standar saya,” ungkapnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2025). 

    Hasto mengatakan, perintah resmi partai terkait dengan proses PAW Harun Masiku diberikan kepada tim hukum PDIP, Donny Tri Istiqomah. Bukan Saeful Bahri. 

    Mantan anggota DPR 2004-2009 itu menyebut, pesan Saeful via WA itu juga tidak disadari secara penuh oleh Hasto karena fokusnya sedang terbagi ke kegiatan Focus Group Discussion (FGD) untuk rakernas. 

    Oleh sebab itu, Hasto menegaskan bahwa pesan ‘Ok Sip’ itu hanya bermakna bahwa dia telah menerima pesan tersebut tanpa mengerti apa substansinya. 

    “Maka kalau mau memaknai ‘ok sip’ itu nanti harus dilihat dengan jawaban ‘ok sip’ saya yang lainnya. Karena itu menunjukan ‘ok sip’ itu adalah suatu jawaban saya terima WA, tapi substansinya apa saya tidak begitu perhatikan, sebagai jawaban formal bahwa saya telah menerima WA tersebut,” sebutnya. 

    Untuk diketahui, Saeful merupakan mantan kader PDIP yang sebelumnya telah menjalani hukuman pidana atas perkara suap penetapan anggota DPR 2019–2024. Ada tiga orang lain yang terseret yakni anggota KPU 2017–2022 Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina serta mantan caleg PDIP Harun Masiku. 

    Hanya Harun yang sampai saat ini belum dibawa ke proses hukum karena masih status buron. 

    Adapun Hasto dan Donny Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka pada pengembangan kasus tersebut. Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan. 

    Hasto lalu didakwa di persidangan terkait dengan suap dan perintangan penyidikan. 

  • Prabowo Optimistis Indonesia Capai Lumbung Pangan Dunia dan Kemandirian Energi

    Prabowo Optimistis Indonesia Capai Lumbung Pangan Dunia dan Kemandirian Energi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia tidak hanya akan mencapai swasembada pangan, tetapi juga akan menjadi lumbung pangan dunia.

    Hal itu disampaikannya dalam sambutan peresmian pembangunan 55 pembangkit energi baru dan terbarukan serta pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagai bagian dari program menuju kemandirian energi nasional.

    “Saya sudah katakan, keyakinan saya bahwa Indonesia tidak hanya akan swasembada pangan, kita akan menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Prabowo dalam forum tersebut.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menambahkan bahwa dengan pencapaian ini, Indonesia akan memiliki ketahanan dalam menghadapi kemungkinan krisis global.

    Menurutnya, ketahanan pangan dan energi merupakan kunci utama dalam menjaga kedaulatan dan keberlangsungan suatu bangsa.

    “Energi juga bagian yang sangat penting dalam kedaulatan suatu bangsa. Kita bersyukur memiliki sumber-sumber energi terbarukan yang luar biasa. Hari ini adalah bukti kemampuan bangsa Indonesia menuju swasembada energi,” tegasnya.

    Presiden Ke-8 RI itu juga mengapresiasi dimulainya pembangunan 55 pembangkit energi baru dan terbarukan serta peresmian PLTP sebagai simbol bahwa Indonesia sedang menuju kemandirian energi.

    “Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri dan mampu menyediakan energi untuk seluruh rakyat Indonesia secara efisien dan ekonomis,” kata Prabowo.

    Tak hanya itu, Kepala negara pun menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, dan para mitra baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

    Secara khusus, Presiden menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan jajarannya yang dinilai telah bekerja dengan baik, tanpa kepentingan pribadi atau kelompok.

    “Saya juga bangga melihat anak-anak muda kita insinyur-insinyur muda, para pekerja di lapangan sudah mampu mengelola proyek-proyek yang sangat canggih dan rumit. Ini sangat membanggakan saya,” ujarnya.

    Prabowo turut menyampaikan apresiasi kepada sejumlah mitra strategis seperti Medco Energi yang dipimpin oleh Hilmi Panigoro, serta ExxonMobil, yang telah lama bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor energi.

    “Kepada semua mitra kami dari swasta dan luar negeri yang telah aktif dan efektif, saya ucapkan terima kasih. Kerja sama ini membuktikan bahwa kita mampu membangun masa depan energi bangsa dengan solid,” pungkas Prabowo.

  • Antisipasi Meluasnya Konflik Iran dan Israel, Pertamina Evakuasi Pekerja dari Irak

    Antisipasi Meluasnya Konflik Iran dan Israel, Pertamina Evakuasi Pekerja dari Irak

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) akhirnya mengevakuasi tujuh orang pekerja dari wilayah rawan konflik di Timur Tengah, khususnya di Basra, Irak.

    Proses evakuasi pekerja yang dilakukan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang minyak, gas alam, dan energi dengan lingkup kerja luar neger ini sebagai langkah antisipatif terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan.

    Plt Direktur Utama PIEP, Julius Wiratno menjelaskan bahwa proses evakuasi telah dimulai secara bertahap sejak 19 Juni 2025, menyusul potensi meluasnya konflik antara Iran dan Israel yang dapat berdampak pada keamanan operasional di Irak dan sekitarnya.

    “Evakuasi dilakukan melalui jalur darat dari Basra ke Kuwait, yang dinilai lebih aman. Selanjutnya, tujuh perwira [pekerja Pertamina] diterbangkan ke Indonesia dan telah tiba dengan selamat di Jakarta pada 23 Juni,” kata Julius dalam keterangannya, Kamis (26/6/2025).

    Terkait dengan pemulangan karyawan ke Indonesia, PIEP sebelumnya telah menjalin komunikasi dan koordinasi erat dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Timur Tengah, KBRI Baghdad dan KBRI Kuwait, serta Kedutaan Kuwait di Jakarta. “Koordinasi juga dilakukan dengan Perlindungan Warga Negara Indonesia [PWNI] untuk memastikan kelancaran evakuasi,” tuturnya.

    Sejalan dengan itu, imbuhnya, PIEP juga terus memantau kondisi geopolitik di wilayah operasi, termasuk lapangan West Qurna 1 di Irak yang dikelola bersama PetroChina, serta lapangan MLN di Aljazair.

    Julius mengungkapkan bahwa untuk saat ini kegiatan operasional di Aljazair masih berjalan normal berdasarkan hasil kajian risiko, tetapi perusahaan tetap memperhitungkan rute perjalanan paling aman dalam setiap rotasi personel.

    Secara keseluruhan, seluruh lapangan di zona operasi PIEP—termasuk di Irak, Aljazair, dan Malaysia—masih beroperasi seperti biasa dengan pengawasan ketat.

    “Peningkatan tensi di Timur Tengah dan global menjadi perhatian serius bagi kami. PIEP terus melakukan pemantauan berkala dan penyesuaian strategi mitigasi risiko, termasuk melalui country risk assessment untuk memastikan keberlangsungan bisnis sekaligus keselamatan para perwira kami,” kata Julius.

    Adapun, PIEP tak hanya fokus pada teknis evakuasi karyawan tetapi juga memberikan perhatian khusus pada keluarga pekerja.

    Syamsu Yudha, Country Manager PT Pertamina Irak EP (PIREP) menerangkan bahwa perusahaan secara intensif menjaga komunikasi dengan keluarga pekerja serta memastikan bahwa setiap anggota keluarga memahami rencana dan tahapan proses evakuasi pekerja.

    “Di tengah ketidakpastian, serta terbatasnya jalur komunikasi di lapangan, komunikasi dengan keluarga menjadi hal yang sangat penting. Kami memahami kekhawatiran mereka, dan berupaya menjaga ketenangan para keluarga di Tanah Air,” tuturnya.

    Salah satu momen yang menyentuh adalah saat keluarga menerima kabar bahwa para perwira Pertamina di Irak telah melintasi perbatasan dengan selamat. “Itu bukan hanya kabar baik, tapi juga kabar yang menenangkan hati mereka,” ujarnya.

    Sebanyak tujuh orang karyawan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) yang bekerja di Irak berhasil dipulangkan ke Tanah Air. /Istimewa-PIEP

    Setali tiga uang, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen dalam menjaga keselamatan para perwira di luar negeri, khususnya di wilayah konflik di Irak dan Kawasan Timur Tengah lainnya.

    “Pertamina memastikan perwira yang bertugas di wilayah Timur Tengah sudah tiba di Indonesia dengan aman,” ujarnya.

    Sebagai gambaran, PIEP didirikan berdasarkan kebutuhan untuk mengelola aset-aset internasional dengan fokus utama yaitu mengelola aset luar negeri yang dimiliki Pertamina.

    Didirikan pada 18 November 2013, PIEP melakukan inovasi dalam mengakuisisi dan mengelola lapangan migas overseas serta mencari sumber-sumber migas di berbagai negara.

    Hingga saat ini, Pertamina telah memiliki aset lapangan migas luar negeri yang tersebar di 11 negara yaitu Aljazair, Malaysia, Irak, Prancis, Italia, Tanzania, Gabon, Nigeria, Kolombia, Angola, dan Venezuela.

  • Kapasitas CEIR Penuh, Skema Pengadaan Server Baru untuk Pengendalian IMEI Masih Dibahas

    Kapasitas CEIR Penuh, Skema Pengadaan Server Baru untuk Pengendalian IMEI Masih Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah tengah membahas rencana pengadaan server baru untuk sistem Centralized Equipment Identity Register (CEIR), seiring dengan kapasitas server saat ini yang sudah mendekati batas maksimal. 

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengundang sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) dan skema pengelolaan CEIR dalam sebuah pertemuan pada 23 Juni kemarin.

    Melalui surat undangan resmi nomor B/413/ILMATE.5/IND/VI/2025, Kemenperin menyampaikan agenda pertemuan antara lain mencakup pembahasan penguatan regulasi pengendalian IMEI Nasional serta rencana penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan sistem CEIR.

    Menanggapi hal ini, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menyatakan proses penyusunan regulasi tersebut masih berlangsung dan belum ada keputusan resmi terkait skema pembiayaan maupun pengadaan server baru.

    “Belum ya, itu di Kemenperin sedang menyusun Peraturan Presiden [Perpres] kita baru tahu setelah draftnya jadi, saat ini belum. Pengadaannya sistem CEIR bagaimana? Kalau dari ATSI lebih baik ada evaluasi, ada assessment dulu,” kata Direktur Eksekutif ATSI, Marwan O. Baasir saat dihubungi Bisnis pada Kamis (26/6/2025). 

    Pengamat Telekomunikasi dan Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai membebankan biaya kepada penyedia perangkat sebenarnya merupakan skema yang cukup adil, mengingat mereka merupakan pihak yang langsung mendapatkan keuntungan dari pasar yang lebih teratur.

    Namun, dia mengingatkan bahwa tarif yang terlalu tinggi justru bisa menjadi beban tambahan bagi industri dan konsumen. 

    Menurutnya, efektivitas skema ini sangat bergantung pada transparansi penggunaan dana serta kemampuan pemerintah menjaga agar biaya tetap berada dalam batas yang wajar.

    “Kalau dikelola baik, ini bisa mendukung CEIR tanpa mengganggu ekosistem. Kalau tidak, malah bisa bikin harga naik dan pasar terganggu,” kata Heru kepada Bisnis pada Kamis (26/6/2025). 

    Dia juga menyoroti potensi dampak lanjutan jika biaya pendaftaran IMEI dibebankan ke produsen perangkat. Menurutnya ada kemungkinan besar harga perangkat naik karena mereka akan meneruskan biaya ke konsumen. 

    Hal tersebut dapat mengurangi daya beli, terutama di segmen menengah ke bawah. Selain itu, kompetisi antar merek juga bisa terpengaruh, karena merek kecil dengan margin tipis akan kesulitan bersaing dengan merek besar. 

    “Dampaknya mungkin terasa di pasar entry-level, dimana konsumen sangat sensitif terhadap harga. Pemerintah perlu atur tarif supaya enggak terlalu memukul pasar,” katanya. 

    Tak hanya itu, Heru mengingatkan skema baru ini berisiko menambah beban operasional bagi pelaku usaha kecil, dan dapat berujung pada pasar yang kurang kompetitif.

    Sebagai solusi, Heru menyarankan agar pendanaan CEIR menggunakan pendekatan hybrid, yakni sebagian ditanggung oleh APBN untuk infrastruktur dasar, sementara sisanya berasal dari kontribusi operator seluler dan produsen berdasarkan volume perangkat.

    Menurutnya, skema ini lebih adil karena beban dibagi sesuai dengan kapasitas masing-masing pihak. 

    Dia juga menekankan pentingnya transparansi tarif pendaftaran IMEI dan perlunya efisiensi teknis melalui kolaborasi dengan operator.

    Alternatif lainnya, Heru menyarankan agar pengelolaan CEIR dikembalikan ke operator telekomunikasi, dengan sistem yang dapat diakses oleh Kemenperin maupun Bea Cukai layaknya layanan cloud.

    “Toh kalau soal kebobolan, justru ketika perangkat dikelola seperti sekarang banyak kebobolan IMEI yang kemudian merugikan negara juga,” pungkas Heru.

  • Regulasi AI di Indonesia Perlu Dipaksakan, Antisipasi Dampak Negatif

    Regulasi AI di Indonesia Perlu Dipaksakan, Antisipasi Dampak Negatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai penerapan regulasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah penting, yang perlu didorong secara paksa berbasis pada kebutuhan nyata.

    Adapun saat ini pemerintah tengah menyiapkan peta jalan AI sebagai langkah lanjut atas surat edaran AI yang diterbitkan tahun lalu.

    Ketua Umum MASTEL Sarwoto Atmosutarno menekankan peningkatan level regulasi, dari sekadar surat edaran menjadi peraturan yang bersifat mengikat (enforcement), harus mempertimbangkan urgensi serta dampak dari penggunaan teknologi AI.

    Menurutnya untuk menuju regulasi yang memiliki daya paksa, diperlukan kasus konkret yang menunjukkan dampak negatif dari AI, seperti konten yang memicu perpecahan sosial.

    “Harus ada case yang mendesak untuk di-enforce gitu. Misalnya soal, apa namanya, berita yang menimbulkan perpecahan, ini langsung ke konten gitu ya, disebabkan oleh AI,” kata Sarwoto saat ditemui usai Symposium & MoU Signing bertajuk “Building a Resilient Digital Indonesia: Integrating AI, Cybersecurity, and Privacy” yang digelar oleh MASTEL bersama Pemerintah Negara Bagian Victoria, Australia di Jakarta pada Kamis (26/6/2025). 

    Mastel juga menyoroti cepatnya perkembangan teknologi AI yang kini digunakan mulai dari jaringan (backroom) hingga ke layanan yang berhadapan langsung dengan publik (frontroom), seperti pemasaran digital dan manajemen media. 

    Sarwoto mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan generasi muda Indonesia dalam mengembangkan teknologi ini.

    Dalam konteks kebijakan kekayaan intelektual (copyright), Sarwoto mengusulkan agar Indonesia mengadopsi pendekatan kerja sama dengan negara-negara yang sudah lebih maju dalam pengaturan hak cipta AI, seperti Jepang. 

    Menurutnya, banyak institusi lokal yang belum siap dalam memahami kompleksitas teknologi ini.

    Lebih lanjut, MASTEL menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dan lintas budaya dalam membentuk ekosistem regulasi AI yang adaptif. Kegiatan simposium yang melibatkan pemerintah Victoria, Australia, disebut sebagai langkah awal dalam membangun pemahaman bersama.

    “Sebenarnya kalau secara institusi ini, kesempatan yang bagus karena pemerintah Australia, khususnya Victoria, mereka kan sudah lagi membangun kekuatan digitalisasinya itu untuk bisa ditularkan yang lain melalui digital innovation. Ini penting karena khusus yang sesuai topik AI, itu kan larinya ke ketahanan nasional lah,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan roadmap AI nasional ditargetkan rampung pada Juni 2025. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan bahwa aturan pertama dalam roadmap ini akan difokuskan pada aspek etika penggunaan AI.

    “Jadi kemungkinan besar, ini sedikit bocoran, bahwa aturan pertama terkait artificial intelligence akan menyangkut dengan etika AI itu sendiri,” kata Meutya beberapa waktu lalu.

    Isu konten berbasis AI yang menyesatkan, seperti gambar penambangan buatan AI di Raja Ampat, juga menjadi perhatian pemerintah. Meutya menegaskan bahwa labeling konten AI menjadi salah satu opsi untuk menjaga etika dan mencegah penyebaran hoaks.

    “Itu yang tadi namanya etika, jadi di beberapa negara yang kami lihat memang harus ada labeling AI. Kalau orang memang lihatnya [AI] untuk menyebarkan hoaks maka dia tidak akan menaruh etika,” ujar Meutya.

  • Maruarar Ogah Tarik Utang Luar Negeri demi Biayai 3 Juta Rumah

    Maruarar Ogah Tarik Utang Luar Negeri demi Biayai 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku enggan melakukan pembiayaan alias utang dari luar negeri dalam pengadaan 3 juta rumah. 

    Hal tersebut dirinya sampaikan usai melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko, Kamis (26/6/2025). 

    Maruarar menekankan bahwa keputusannya itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembiayaan berasal dari domestik secara penuh. 

    “Arahannya jelas Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki sendiri. Kita berterima kasih atas penawarannya. Kita tidak anti dengan utang luar negeri. Tapi kebijakan dari pemerintah, arahan Presiden Prabowo,” tegasnya. 

    Ara, sapaannya, turut menyampaikan bahwa pembiayaan dalam negeri sudah cukup melalui bantuan dari Menko Perekonomian, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta Bank Indonesia (BI). 

    Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah mengubah skema penyaluran KUR untuk program 3 juta rumah. 

    Nantinya KUR untuk konstruksi ini jumlahnya lebih besar daripada KUR untuk individual. Pemerintah pun telah berpengalaman memberikan KUR untuk kelompok sebelumnya. 

    Skema itulah yang Airlangga sampaikan tengah diperbaiki, termasuk besaran bunga yang akan dibebankan. Pasalnya, Airlangga mengaku turut membahas adanya tambahan subsidi bunga KUR sepanjang tahun bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

    “Tentu juga akan ada tambahan subsidi untuk bunga KUR sepanjang tahun, yang tentu kita akan bahas dalam rapat juga dengan Menteri Keuangan, sehingga akan ada perubahan plafon subsidi bunga,” ujarnya. 

    Dari sisi BPI Danantara, Chief Executive Officer (CEO) Rosan Roeslani menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memberikan pembiayaan senilai Rp130 triliun dari likuiditas Himbara untuk mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah. 

    Rosan menjelaskan, dirinya telah menginstruksikan pada seluruh Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) serta industri keuangan terafiliasi pelat merah untuk dapat memberikan pendanaan tersebut melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

    Meski demikian, di tengah keteguhan tanpa utang asing, Bank Indonesia (BI) justru baru saja memperkenankan perbankan untuk menarik utang luar negeri lebih banyak untuk memperkuat likuiditas. 

  • Presiden Optimistis Indonesia Bisa Swasembada Energi 2029-2030

    Presiden Optimistis Indonesia Bisa Swasembada Energi 2029-2030

    Bisnis.com, CEPU — Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia bisa mencapai swasembada energi dalam waktu empat hingga lima tahun.

    Optimismenya berdasar, setelah SKK Migas meresmikan kita resmikan dan mulai pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan dan peningkatan produksi minyak.

    “Ini menjadi bukti bahwa Indonesia siap menuju kemandirian. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita akan mampu memberi energi untuk seluruh rakyat indonesia dalam keadaan yang efisien dan ekonomis,” tuturnya secara daring dalam Peresmian Peningkatan Produksi Minyak Blok Cepu, Kamis (26/6/2025).

    Mengutip catatan Bisnis, posisi cadangan gas RI per Januari 2025 sebesar 35,3 triliun kaki kubik (Tcf).

    Sementara, cadangan minyak RI juga masih terjaga, di mana jumlahnya mencapai 2,41 miliar barel.

    Adapun, pada 2025 Prabowo mendorong produksi minyak mencapai 605.000 bsrel per hari, dan meningkatkan produksi minyak hingga 900.000 sampai 1 juta barel per hari pada 2029 – 2030.

    “Saya mendapat laporan bahwa cadangan minyak dan gas kita sangat besar, sekarang teknologinya sudah ada untuk kita bisa mempercepat pembangunan proyek-proyek yang bisa menghasilkan energi itu,” ujarnya.

    Prabowo juga menyoroti perkembangan energi terbarukan yang strategis, terutama energi dari tenaga surya.

    “Dengan energi tenaga surya, setiap desa bisa swasembada energi, setiap kecamatan bisa swasembada energi, setiap kabupaten bisa swasembada energi, pulau-pulau terpencil akan punya energi, dan bisa swasembada desa-desa yang sangat terpencil, yang di gunung juga bisa punya akses terhadap energi listrik ini sangat membuat kita optimis membuat kita memandang masa depan dengan sangat cerah,” ungkapnya.

    Optimisme Prabowo juga menyoroti anak-anak muda yang kini sudab banyak terlibat aktif dalam mencapai target tersebut.

    “Anak-anak muda kita sudah berperan sangat aktif, insinyur-insinyur muda kita, pekerja kita sudah mampu mengelola proyek-proyek yang demikian canggih dan demikian rumit, ini sungguh membanggakan saya,” tambahnya. 

    Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada semua unsur yang telah bekerja keras dan juga kerja sama dengan mitra-mitra dari luar negeri, dari swasta, dan dari semua kalangan.

    “Saya sangat optimistis sebagai presiden kalian saya merasa bersyukur saya dibantu oleh kalian semua di setiap eselon dari mulai kementerian, direkrtorat jenderal, satuan kerja, dari provinsi para gubernur, para wakil gubernur, para sekda, para bupati, para wali kota, semuanya. Saya merasakan Indonesia sekarang berada di momentum bangkit, di momentum optimis, momentum kerja keras,” ungkapnya.

    Tak lupa, dia juga mengingatkan kepada seluruh pejabat seluruh petugas di BUMN untuk mulai dan meneruskan cara bekerja yang efisien, memberi pelayanan dengan manajemen yang terbaik, transparan, bersih, dan memberi yang terbaik untuk rakyat Indonesia.

    “Berilah suatu pengelolaan sumber daya yang sebaik-baiknya yang seefisien-efisiennya,” tegasnya.