Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Jutaan Seller Shopee, Tokopedia Cs Mau Dipajaki, Ini Respons Asosiasi e-Commerce

    Jutaan Seller Shopee, Tokopedia Cs Mau Dipajaki, Ini Respons Asosiasi e-Commerce

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menanggapi terkait rencana pemerintah yang akan mewajibkan perusahaan e-commerce seperti Shopee hingga Tokopedia untuk memungut pajak penjualan para pedagang (seller) di platform tersebut.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan, kebijakan ini perlu diterapkan secara hati-hati dan bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan para pelaku UMKM, serta kesiapan infrastruktur, baik di sisi platform maupun pemerintah.

    “Jika nantinya platform memang ditunjuk sebagai pemotong pajak untuk penjual orang pribadi dengan omzet tertentu, tentu implementasinya akan berdampak langsung pada jutaan seller, khususnya pelaku UMKM digital,” ujar Budi kepada Bisnis, Jumat (27/6/2025).

    Adapun, platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia akan ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berjualan di platform mereka. 

    Ketentuan ini akan berlaku bagi penjual dengan omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar, yang dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan. Tujuannya adalah menyederhanakan proses pemungutan pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara di tengah tekanan fiskal yang memburuk.

    “Sampai saat ini, aturan resminya memang belum diterbitkan, sehingga kami belum bisa memberikan tanggapan secara teknis. Namun, kami memahami bahwa wacana ini sudah mulai disosialisasikan secara terbatas oleh Direktorat Jenderal Pajak [DJP] kepada beberapa marketplace sebagai bagian dari proses persiapan implementasi,” katanya.

    Selain itu, Budi mengatakan pentingnya sosialisasi yang luas dan komprehensif kepada masyarakat. Dia menyebut bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada pendekatan yang kolaboratif, terencana, dan inklusif agar tidak menimbulkan disrupsi pada pertumbuhan ekosistem digital nasional.

    Alhasil, Asosiasi e-Commerce sebagai ekosistem berkomitmen untuk memastikan kesiapan sistem, dukungan teknis, serta komunikasi yang memadai kepada para seller.

    “Apapun kebijakan dari pemerintah, kami tentu akan patuh dan siap menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian dari komitmen kami sebagai pelaku industri e-commerce dalam mendukung ekosistem yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana mewajibkan perusahaan e-commerce seperti Shopee hingga Tokopedia untuk memungut pajak penjualan para pedagang di platform tersebut.

    Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli menyebut kebijakan ini didasari tugas pemerintah untuk menciptakan perlakuan yang adil antara pelaku UMKM yang berjualan secara daring dan UMKM yang berjualan secara luring.

    “Saat ini, rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak masih dalam tahap pembahasan,” ujar Rosmauli kepada Bisnis, dikutip Kamis (26/6/2025).

    Hanya saja, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani belum memastikan kapan aturan baru tersebut akan berlaku. Rosmauli meminta setiap pihak bersabar karena pemerintah akan memberikan penjelasan lebih lanjut usai aturan resminya terbit.

  • Tokopedia Buka Suara Soal Pemerintah Pungut Pajak Penjual E-commerce

    Tokopedia Buka Suara Soal Pemerintah Pungut Pajak Penjual E-commerce

    Bisnis.com, JAKARTA — Tokopedia dan Tiktok Shop menanggapi rencana pemerintah yang akan mewajibkan perusahaan e-commerce untuk memungut pajak penjualan para pedagang di platform tersebut.

    Manajemen perusahaan Tokopedia dan Tiktok Shop mengaku sebagai bagian dari ekosistem digital, pihaknya akan mendukung upaya pemerintah atas upaya pengembangan perpajakan yang berkeadilan dan transparan bagi seluruh pihak (stakeholder). 

    “Jika regulasi ini disahkan, kami berharap implementasinya mempertimbangkan kebutuhan akan waktu persiapan yang memadai di berbagai aspek, ” kata Juru Bicara Tokopedia dan Tiktok Shop kepada Bisnis, Jumat (27/6/2025). 

    Dalam hal ini, pihaknya meminta agar penerapan aturan pelaksana dilakukan dengan persiapan yang matang dari berbagai aspek, termasuk kesiapan teknis platform dan kapasitas para penjual—terutama pelaku UMKM—untuk dapat mematuhi ketentuan tersebut.

    Di sisi lain, untuk menerapkan kebijakan tersebut, maka diperlukan edukasi ke berbagai pedagang di platform e-commerce untuk menjaga ekosistem. 

    “Kami juga mendorong upaya edukasi dan sosialisasi yang luas agar seluruh pihak memahami persyaratan yang berlaku,” tuturnya. 

    Edukasi dan sosialisasi juga menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan UMKM, serta berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi digital Indonesia.

    “Kami terus menjalin kerja sama erat dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan kesiapan teknis, serta memfasilitasi edukasi dan komunikasi kepada jutaan penjual di platform kami,” jelasnya. 

    Sebagai informasi, Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli menyebut kebijakan ini didasari tugas pemerintah untuk menciptakan perlakuan yang adil antara pelaku UMKM yang berjualan secara daring dan UMKM yang berjualan secara luring.

    “Saat ini, rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak masih dalam tahap pembahasan,” ujar Rosmauli kepada Bisnis, beberapa waktu lalu. 

    Hanya saja, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani belum memastikan kapan aturan baru tersebut akan berlaku. Rosmauli meminta setiap pihak bersabar karena pemerintah akan memberikan penjelasan lebih lanjut usai aturan resminya terbit.

    “Kapan berlakunya nanti akan diatur oleh ketentuan tersebut,” ucapnya.

  • Bertemu Deputi Kemenhaj Saudi, PPIH Diminta Persiapkan Haji 2026 Lebih Dini

    Bertemu Deputi Kemenhaj Saudi, PPIH Diminta Persiapkan Haji 2026 Lebih Dini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudimeminta Pemerintah Indonesia melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun depan lebih awal. 

    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang juga Penanggung Jawab PPIH Arab Saudi, Hilman Latief menerima pesan itu saat bertemu Deputi Bidang Hubungan Luar Negeri Kemenhaj Arab Saudi Hasan Munakirah. Keduanya mendiskusikan sejumlah hal yang terjadi pada penyelenggaran haji 2025 sekaligus persiapan haji tahun depan.

    Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Hilman didampingi Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi dan Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

    Dalam pertemuan tersebut, lanjut Hilman, Hasan Munakirah berpesan agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk mempersiapkan penyelenggara haji sedari awal. Hasan juga meminta agar proses persiapan dilakukan lebih dini, sesuai tahapan yang sudah ditetapkan Arab Saudi.

    Pemerintah Arab Saudi telah memberikan timeline penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026. Info tahapan haji tahun depan telah diinformasikan pada pertemuan penutupan penyelenggaran haji 2025 di Makkah, 12 Zulhijjah 1446 H atau 8 Juni 2025.

    “Tahapan itu mulai dari penetapan kuota, penetapan lokasi di Masya’ir, persiapan kontrak, penentuan jemaah, pelunasan dan lainnya. Ini memang disarankan lebih awal. Tentu kami akan menyampaikan ini kepada stakeholders terkait untuk penyelenggaraan haji 1447 H,” terang Hilman Latief jelang bertolak ke Tanah Air di Jeddah, Kamis (26/6/2025).

    Sementara itu, fase pemulangan jemaah haji gelombang I dari Jeddah sudah berakhir. Bersamaan itu, dimulailah fase pemulangan jemaah haji gelombang II dari Madinah ke Tanah Air. 

    Saat ini, operasional haji terfokus di Makkah dan Madinah. Proses pergerakan jemaah haji dari Makkah ke Madinah akan berlangsung hingga 2 Juli 2025. Artinya, selain menerima kedatangan jemaah dari Makkah, petugas Daker Madinah juga harus berjibaku untuk melayani kepulangan jemaah dari Kota Nabawi ke Tanah Air.

    “Kami meminta jemaah terus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, baik pada saat perjalanan dari Makkah menuju Madinah, saat berkegiatan di Madinah untuk beribadah di Masjid Nabawi, di hotel Markaziyah, maupun saat berziarah,” pesan Hilman.

    Penyelenggaraan haji 1446 H masih akan berlangsung dua pekan ke depan. Proses pemulangan jemaah dari Madinah akan berlangsung hingga 11 Juli 2025. 

    “Waktu masih panjang, saya berharap seluruh petugas tetap siap siaga, meski kondisi sudah melandai,” tutur Hilman.

    Hingga Jumat (27/6/2025), tercatat ada 280 kloter dengan 108.857 jemaah (53,33%) yang sudah kembali ke Tanah Air. Sebanyak 245 kloter saat ini masih di Makkah dan Madinah. Ada 92 jemaah yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi dan 26 jemaah dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).

  • Airlangga: RI Sudah Ajukan Second Best Offer Demi Nego Tarif Trump

    Airlangga: RI Sudah Ajukan Second Best Offer Demi Nego Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia telah menyampaikan second best offer dalam proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat.

    Dia menjelaskan bahwa tawaran tersebut mencakup sejumlah permintaan dari pihak AS, baik yang berkaitan dengan tarif, hambatan non-tarif, maupun aspek komersial.

    “Negosiasi tarif kita kan sudah menyampaikan Indonesia second best offer. Dan beberapa permintaan Amerika itu sebagian sudah kita berikan, baik mengenai tarif, non-tarif barrier maupun komersial,” ujar Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (27/6/2025).

    Airlangga menyebut bahwa dirinya juga telah berbicara langsung dengan United States Secretary of the Treasury Scott Bessent yang menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia.

    “Nah kemarin saya sudah bicara juga dengan Treasury Secretary. Dan pada prinsipnya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Indonesia,” jelasnya.

    Kendati demikian, dia menekankan bahwa keputusan akhir tidak hanya berada di tangan satu institusi.

    Menurutnya, Pemerintah AS harus mengoordinasikan sikap dengan berbagai lembaga seperti USTR (United States Trade Representative), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan AS.

    Airlangga menegaskan bahwa proses negosiasi ini masih berlangsung dan bersifat dinamis, mengingat banyak negara juga terlibat dalam usulan-usulan yang mempengaruhi jalannya pembahasan.

    “Ya tentu ini kan sifatnya dinamis. Jadi setiap hari ada perubahan karena ada negara lain mengusulkan apa. Nanti negara lain mengusulkan apa, mereka tanya Indonesia kok nggak usulin atau yang Indonesia usulkan, negara lain nggak usulkan, ditukar-tukar,” pungkas Airlangga.

  • Prabowo Sambut Anwar Ibrahim, Tegaskan Komitmen Perkuat Kerja Sama RI-Malaysia

    Prabowo Sambut Anwar Ibrahim, Tegaskan Komitmen Perkuat Kerja Sama RI-Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kegembiraannya saat menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025).

    Dalam pernyataannya, Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia saat ini berada dalam kondisi yang sangat erat, dan kunjungan ini menjadi bukti komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama di berbagai bidang.

    “Saya hari ini sangat gembira dan berbahagia dapat menyambut Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Anwar Ibrahim di Jakarta. Pak Anwar bukan saja sahabat saya, tapi sahabat seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam keterangan pers bersama di Istana Kepresidenan.

    Kepala negara pun menyebut pertemuan bilateral mereka membahas berbagai isu strategis, mulai dari kerja sama ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan, hingga isu-isu regional Asean dan tantangan global.

    Menurutnya, Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sejalan dalam banyak hal, termasuk dalam menyikapi dinamika geopolitik kawasan.

    Di bidang bilateral, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini menjadi tantangan bersama, termasuk isu perbatasan. 

    “Kita berkomitmen bekerja keras untuk menyelesaikan dalam waktu secepat-cepatnya, demi kepentingan hubungan persahabatan dan kerjasama erat antara kedua negara yang memiliki banyak kesamaan,” tegas Prabowo.

    Salah satu isu yang dibahas secara mendalam adalah permasalahan perbatasan wilayah laut, seperti di wilayah Ambalat. Prabowo menjelaskan bahwa sambil terus menyelesaikan aspek hukum yang ada, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memulai pendekatan kerja sama ekonomi melalui skema joint development.

    Apa pun yang kita temukan di laut itu, kita akan bersama-sama mengeksploitasinya,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo-Anwar Sepakat Kelola Blok Ambalat Bersama

    Prabowo-Anwar Sepakat Kelola Blok Ambalat Bersama

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia bakal mencapai kesepahaman untuk menyelesaikan persoalan perbatasan, termasuk sengketa wilayah Ambalat.

    Hal ini disampaikan olehnya dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Anwar Ibrahim, usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025).

    “Prinsipnya, kami sepakat untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Contoh masalah Ambalat, kita sepakat untuk memulai kerja sama ekonomi yang disebut joint development,” ujar Prabowo.

    Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menuturkan bahwa potensi kekayaan alam yang terdapat di kawasan perbatasan akan dikelola secara kolaboratif oleh kedua negara. Model kerja sama ini dilakukan demi kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional masing-masing negara.

    “Apa pun yang kita temukan di laut akan kita eksploitasi bersama-sama,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa kedekatan historis dan budaya antara Indonesia dan Malaysia menjadi modal penting dalam menyikapi isu-isu sensitif secara arif dan berimbang.

    Menurutnya, kesepakatan ini mencerminkan pendekatan progresif kedua negara untuk tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum secara bertahap, tetapi juga memanfaatkan potensi ekonomi di wilayah yang menjadi perhatian bersama.

    “Kami memiliki sejarah yang sama, budaya yang sama, dan banyak di antara kita yang juga punya agama yang sama. Ini memperkuat tekad kita untuk mencari solusi bersama,” kata Prabowo.

  • Prabowo Gelar Pertemuan 4 Mata dengan PM Anwar Ibrahim di Istana

    Prabowo Gelar Pertemuan 4 Mata dengan PM Anwar Ibrahim di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (27/6/2025) siang.

    PM Anwar yang datang bersama Presiden Prabowo Subianto dalam satu kendaraan berjalan beriringan menuju mimbar kehormatan. Di sana, keduanya mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Malaysia Negaraku.

    Selama prosesi berlangsung, meriam kehormatan ditembakkan sebanyak 21 kali dari sekitar area Istana sebagai tanda penghormatan bagi tamu negara.

    Selanjutnya, kedua pemimpin berjalan menyusuri karpet biru untuk melakukan inspeksi pasukan kehormatan. Presiden Prabowo memperkenalkan para menteri dari Kabinet Merah Putih kepada PM Anwar, yang kemudian juga memperkenalkan delegasi menterinya kepada Presiden Prabowo.

    Keduanya kemudian memasuki ruang kredensial untuk menandatangani buku tamu dan melakukan sesi foto resmi. Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo mengulurkan tangan dan berjabat erat dengan PM Anwar sebagai simbol persahabatan.

    Usai sesi foto, Presiden Prabowo mengajak PM Anwar ke ruang kerja Presiden di Istana Merdeka untuk melangsungkan pertemuan empat mata atau tête-à-tête. Pertemuan ini berlangsung secara tertutup, tetapi sempat terbuka untuk pengambilan gambar oleh media.

    Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dalam penyambutan resmi ini, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sementara itu, PM Anwar turut membawa delegasi yang terdiri dari Menteri Luar Negeri Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Utama Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Pendidikan Tinggi Dato’ Seri Diraja Dr. Zambry bin Abdul Kadir, Menteri Komunikasi Datuk Ahmad Fahmi bin Mohamed Fadzil, dan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani.

    PM Anwar tiba di Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Ia disambut langsung oleh Presiden Prabowo, yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi Rosan, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    Kunjungan ini merupakan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Kuala Lumpur pada 26–27 Mei 2025 lalu.

  • Prabowo Sambut Kedatangan PM Anwar, Satu Mobil ke Istana Negara

    Prabowo Sambut Kedatangan PM Anwar, Satu Mobil ke Istana Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (27/6/2025) sekitar pukul 13.00 WIB.

    Kunjungan ini menjadi awal dari lawatan resmi PM Anwar ke Indonesia guna memperkuat hubungan strategis antara kedua negara yang memiliki kedekatan budaya dan sejarah.

    Presiden Prabowo tiba lebih awal di lokasi dan memberikan sambutan hangat kepada PM Anwar. Keduanya tampak berjabat tangan erat dan berbincang secara akrab begitu PM Anwar turun dari pesawat, mencerminkan kedekatan pribadi serta rasa saling hormat di antara mereka.

    PM Anwar kemudian berjalan berdampingan dengan Presiden Prabowo melewati barisan pasukan kehormatan yang berjumlah 12 personel di masing-masing sisi, diiringi dentuman meriam sebagai bagian dari seremoni penyambutan.

    Presiden Prabowo juga memperkenalkan sejumlah delegasi Indonesia yang turut hadir menyambut tamu negara tersebut.

    Setelah prosesi penyambutan di bandara, Presiden Prabowo dan PM Anwar melanjutkan perjalanan menuju Istana Merdeka dalam satu kendaraan. Keduanya duduk berdampingan dalam perjalanan menuju tempat berlangsungnya acara penyambutan resmi yang dipimpin Presiden Prabowo.

    Kunjungan kenegaraan ini direncanakan mencakup berbagai agenda penting, termasuk pertemuan antara kedua kepala pemerintahan. Kehadiran PM Anwar di Indonesia menjadi langkah penting dalam menjaga kesinambungan hubungan erat yang telah terjalin antara kedua negara selama ini.

    Kedua pemimpin juga telah beberapa kali bertemu dalam berbagai forum bilateral maupun regional. Pertemuan terakhir berlangsung pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada bulan Mei lalu.

  • Bank Mandiri: Ekonomi Terbantu Banyak Libur Panjang Pasca Ramadan 2025

    Bank Mandiri: Ekonomi Terbantu Banyak Libur Panjang Pasca Ramadan 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas konsumsi masyarakat tetap terjaga pasca Ramadan 2025 akibat banyaknya momentum libur dan cuti bersama pada Mei hingga awal Juni, berdasarkan laporan Mandiri Institute.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menyampaikan bahwa indikator Mandiri Spending Index (MSI) menunjukkan belanja masyarakat masih berada di level yang kuat akibat banyak libur panjang pasca Lebaran seperti Hari Buruh, Waisak, Kenaikan Yesus Kristus, dan Iduladha.

    “Tanpa adanya libur panjang, MSI kami perkirakan akan 5–8% lebih rendah dari posisi saat ini,” ujarnya dalam laporan Mandiri Institute Insight, dikutip Jumat (27/6/2025).

    Perinciannya, estimasi MSI tanpa periode libur hanya berada di level 242,7 pada Mei 2025. Jumlah tersebut 5% lebih rendah dari realisasi MSI dengan periode libur yang berada di level 255,4 pada Mei 2025.

    Begitu juga pada Juni 2025, estimasi MSI tanpa periode libur berada di level 249, lebih rendah 8% dari realisasi MSI dengan periode libur yang berada di level 269,5.

    Andry menambahkan bahwa kelompok masyarakat menengah atas menjadi penopang utama konsumsi selama periode tersebut naik 14,8% dari Mei ke April 2025. 

    Sementara itu, belanja selama liburan tercatat lebih tinggi di destinasi wisata yang berdekatan dengan kawasan Jabodetabek naik 5,4%—7,7% secara tahunan dibandingkan dengan destinasi utama seperti Yogyakarta atau Bali yang turun 6,7%—7,2% secara tahunan. 

    “Hal ini mengindikasikan pola mobilitas masyarakat saat liburan mayoritas terjadi di dalam kota atau wilayah sekitar,” katanya. 

    Jenis belanja yang mendominasi selama periode libur adalah dining out. Pada kelompok menengah-atas, aktivitas konsumsi juga diikuti dengan pengeluaran untuk hiburan dan barang tahan lama.

    Sementara itu, kelompok bawah cenderung mengarahkan belanja ke kebutuhan rumah tangga. Oleh sebab itu, Andry menyimpulkan keberadaan momentum libur bersama menjadi elemen penting dalam menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga ke depan.

  • Cara Membatalkan Langganan PlayStation Plus yang Dirasa Memberatkan

    Cara Membatalkan Langganan PlayStation Plus yang Dirasa Memberatkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Layanan PlayStation Plus pada konsol perangkat PlayStation (PS) menjadi akses bagi pengguna untuk mengjangkau game besutan Sony. Namun, harganya yang makin membuat pengguna ingin berhenti langganan. Berikut caranya.

    Akhir bulan nanti,dalam rangka merayakan hari jadi ke-15 tahun layanan tersebut, mereka menyediakan berbagai ujicoba gratis untuk game seperti WWE 2K25 dan sejumlah game lainnya kepada pengguna yang sudah berlangganan, dikutip dari laman resmi blog.playstation.com.

    Layanan berlangganan ini telah berkembang selama bertahun-tahun, diawali dengan kehadirannya sebagai cara untuk mendapatkan game baru setiap bulan, lalu menambahkan akses ke Online Multiplayer.

    Sekarang, PlayStation Plus telah mengembangkan dua fitur tersebut lebih jauh, dan fungsinya lebih seperti Game Pass Ultimate milik Xbox. 

    Layanan ini tetap memberikan game baru setiap bulan, walaupun tidak secara langsung menambahkan game pihak pertama ke dalamnya.

    Kesimpulannya, game-game baru dan akses permainan daring tetap didapatkan oleh pelanggan, tetapi kini mereka dihadapkan pilihan paket berlangganan, antara Essential, Extra, dan Premium dengan harga dan fitur yang sudah ditentukan.

    Harga langganannya yang naik mungkin akan memberatkan pelanggan PlayStation Plus untuk tetap berlangganan sepanjang tahun, dan selaku perusahaan yang menaungi PS, Sony, membuat prosedur pembatalannya tidak mudah, bahkan ada perpanjangan otomatis yang mungkin juga merugikan pengguna.

    Pembatalan keanggotaan PS Plus dapat dilakukan dari ponsel, komputer, atau konsol PS itu sendiri. 

    Dikutip dari Digital trends, berikut adalah cara membatalkan layanan Playstation Plus:

    1.Membatalkan PlayStation Plus di PS5 dan PS4:

    2.Buka layar beranda, lalu navigasikan menu ke Pengaturan

    3.Pilih menu Pengguna dan Akun

    4.Dari menu Akun, pilih Pembayaran dan Langganan

    5.Navigasikan ke Langganan dan pilih PlayStation Plus

    Pilih Batalkan Langganan di kiri bawah, kemudian akan diarahkan ke layar yang menanyakan apakah Anda yakin ingin membatalkan

    Pilih Konfirmasi Pembatalan, setelahnya, layanan akan berakhir sesuai tanggal kedaluwarsa selanjutnya. Pengguna akan tetap bisa menikmati fitur PlayStation Plus hingga tanggal tersebut. Pembatalan juga dapat dilakukan lewat browser.

    Membatalkan PlayStation Plus dari browser:

    1.Kunjungi halaman Manajemen Akun Sony dan masuk menggunakan akun PlayStation

    2.Pilih Langganan dari daftar opsi menu di sebelah kiri. Akan muncul pertanyaan apakah ingin membuka halaman lain, jadi konfirmasikan hal ini untuk melanjutkan ke langkah berikutnya

    3.Dari halaman berikutnya, daftar opsi baru akan muncul di sisi kanan layar, salah satunya adalah Batalkan Langganan di bagian bawah

    4.Pilih Konfirmasi Pembatalan, dan langganan PlayStation berhasil diakhiri

    5Perlu diketahui bahwa pembatalan layanan akan menyebabkan pengguna kehilangan akses ke semua game yang diperoleh melalui PS Plus, artinya, kita tidak akan memiliki akses ke game apapun yang tersedia dari katalog di seluruh keanggotaan PlayStation plus. 

    Pengguna juga tidak akan bisa memainkan online multiplayer (kecuali untuk game gratis) hingga memutuskan untuk berlangganan lagi. (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)