Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • 80.000 Kopdes Merah Putih Diklaim Jadi Solusi Pengangguran di Desa

    80.000 Kopdes Merah Putih Diklaim Jadi Solusi Pengangguran di Desa

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih bisa menyerap tenaga kerja di desa. Hal ini lantaran hampir sebagian besar anak muda di desa sulit mencari lapangan pekerjaan.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mensejahterakan warga desa, termasuk di Papua Barat.

    Ferry menjelaskan koperasi sejatinya didorong menjadi pusat layanan ekonomi rakyat, dikelola secara profesional, dan menjadi ruang kolaborasi masyarakat membangun kesejahteraan bersama.

    “Kopdes/Kel Merah Putih adalah manisfestasi pendekatan kesejahteraan oleh negara dan menjadikan masyarakat Papua sebagai subyek dari ekonomi,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/06).

    Terlebih, kata dia, selama ini para petani, nelayan, dan penggerak ekonomi rakyat lainnya kurang mendapat keadilan secara ekonomi, termasuk di Papua Barat. Salah satunya lantaran keuntungan yang diambil para tengkulak atau middleman.

    Namun, Ferry meyakini keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih dapat memutus mata rantai distribusi yang panjang. Dengan begitu, masyarakat desa mendapatkan harga yang lebih terjangkau.

    Lebih lanjut, Ferry berharap Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat meminimalisir masyarakat desa yang terjebak di lingkaran rentenir, tengkulak, maupun pinjaman online (pinjol).

    “Dengan adanya Kopdes/Kel Merah Putih, segala hal rentenir, tengkulak, dan pinjaman online bisa dihapus atau diminimalisir,” ujarnya.

    Selain itu, Ferry mengungkap 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih nantinya akan menyerap tenaga kerja di desa. Pasalnya, ungkap dia, hampir sebagian besar anak muda di desa kesulitan mencari lapangan pekerjaan dan berpindah ke kota.

    “Adanya Kopdes/Kel Merah Putih di desa-desa, akan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya kaum muda terdidik agar tidak urbanisasi lagi,” terangnya.

    Ke depan, selama Juli—Oktober 2025, Ferry menuturkan tahapan yang akan dilakukan adalah mempersiapkan model bisnis, mempersiapkan modul-modul pelatihan untuk mempersiapkan SDM-SDM, pengawas, pengurus dan pengelola Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Tiga bulan ini kita masuk tahap yang kedua, tahap yang sebenarnya juga makin membutuhkan kerja sama. Karena, ini juga tahap yang tidak mudah,” pungkasnya.

  • Trump Isyaratkan Perpanjangan Tenggat Tarif, Pasar Global Bersiap

    Trump Isyaratkan Perpanjangan Tenggat Tarif, Pasar Global Bersiap

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka peluang untuk memperpanjang atau memberi kelonggaran terkait dengan tenggat tarif timbal balik yang akan berakhir pada awal Juli 2025.

    “Tidak, kami bisa melakukan apa pun yang kami inginkan. Kami bisa memperpanjangnya. Bisa juga memperpendek,” ujar Trump, saat ditanya apakah batas waktu tersebut bersifat tetap, dikutip dari CNBC International pada Sabtu (28/6/2025)

    Pertanyaan tersebut awalnya merujuk pada tenggat 9 Juli, yakni batas waktu bagi AS dan Uni Eropa untuk menyelesaikan perjanjian dagang, sebelum tarif impor sebesar 50% terhadap produk Uni Eropa diberlakukan.

    Namun, pernyataan Trump juga tampak mengarah pada 8 Juli, saat masa penangguhan selama 90 hari atas tarif timbal balik akan berakhir, dan tarif per negara kembali melonjak ke level awal yang jauh lebih tinggi.

    Meski Trump menyampaikan fleksibilitas soal waktu, perintah eksekutif yang dia tandatangani pada 9 April tidak bersifat fleksibel kecuali direvisi secara resmi.

    Perintah itu menurunkan tarif per negara menjadi rata-rata 10% untuk masa penangguhan 90 hari, dan menyebutkan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara. Jika tidak ada revisi, maka tarif tinggi akan kembali berlaku otomatis dalam 12 hari ke depan.

    Kebijakan tersebut berisiko memicu gejolak ekonomi global yang serupa dengan kondisi ketika Trump pertama kali mengumumkan tarif masif pada 2 April, dalam momen yang dia sebut sebagai Hari Pembebasan

    Kala itu, negara-negara mitra dagang dikejutkan oleh tarif impor setinggi hampir 50% atas berbagai produk. Langkah ini memicu kepanikan pasar global, kritik dari para investor, pemimpin dunia, dan pelaku usaha.

    Satu pekan setelahnya, Trump mengumumkan penangguhan selama 90 hari untuk memberikan ruang negosiasi.

    Gedung Putih sebelumnya menyatakan akan menyusun perjanjian dagang bilateral dengan puluhan negara selama masa tenggat. Namun, hingga kurang dari dua pekan menjelang berakhirnya masa penangguhan, hanya China dan Inggris yang telah mencapai kesepakatan parsial.

    Kedua kesepakatan tersebut lebih menyerupai kerangka awal (framework) ketimbang perjanjian final. Kementerian Perdagangan China mengatakan pada Jumat bahwa kedua negara telah menyepakati rincian kerangka kerja tersebut dalam pembicaraan sebelumnya.

    Trump menyebut, AS telah membuat kesepakatan dengan mungkin empat atau lima negara. Tetapi, dia menyebut, pihaknya kami punya sekitar lebih dari 200 negara dalam daftar target tarif per negara sejak April.

    “Jadi, dalam sekitar satu setengah minggu ke depan — atau bisa jadi lebih cepat — kami akan mengirim surat kepada negara-negara itu. Kami sudah bicara dengan banyak dari mereka, dan akan memberitahu berapa tarif yang harus mereka bayar untuk bisa berbisnis di Amerika Serikat. Prosesnya akan sangat cepat,” lanjutnya.

    Pernyataan Trump menegaskan sinyal dari para pejabat pemerintah bahwa batas waktu tarif tersebut bisa berubah.

    Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis (26/6/2025) waktu setempat menyebut tenggat waktu itu mungkin akan diperpanjang. Tetapi, dia menegaskan hal itu merupakan keputusan Trump.

    Sebelumnya, pada akhir Mei, pengadilan dagang federal telah membatalkan tarif tersebut, menyatakan bahwa undang-undang yang digunakan Trump tidak memberikan kewenangan sebagaimana diklaimnya. Akan tetapi, putusan tersebut masih ditangguhkan oleh pengadilan banding federal dan belum berlaku efektif.

  • Tenggat Tarif Trump, Korsel Genjot Negosiasi Dagang dengan AS

    Tenggat Tarif Trump, Korsel Genjot Negosiasi Dagang dengan AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Korea Selatan mendorong tercapainya kesepakatan dagang yang saling menguntungkan dengan Amerika Serikat, menjelang tenggat penerapan kembali tarif tinggi Presiden Donald Trump pada 9 Juli 2025.

    Menteri Perdagangan Korea Selatan yang baru, Yeo Han-koo, melakukan kunjungan kerja ke Washington pekan ini dan menggelar serangkaian pertemuan hingga Jumat (27/6/2025) waktu setempat dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, Menteri Dalam Negeri Doug Burgum, serta sejumlah anggota parlemen AS.

    Menurut pernyataan resmi Kementerian Perdagangan Korea Selatan yang dikutip dari Bloomberg, Sabtu (28/6/2025), Yeo memperkenalkan kebijakan Presiden baru Korea Selatan Lee Jae-myung dan menegaskan komitmennya untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

    “Negosiasi yang tengah berlangsung bukan hanya soal tarif, tetapi juga menjadi peluang untuk membentuk kerangka kerja sama baru di masa depan,” kata Yeo dalam pernyataannya.

    Yeo melanjutkan, pihaknya akan bernegosiasi secara intensif untuk memastikan momentum kerja sama antara kedua negara tidak tergerus akibat tarif, serta mengubah krisis tersebut menjadi peluang.

    Dalam pertemuannya, Yeo juga menyampaikan kekhawatiran industri terhadap pengetatan kebijakan kontrol ekspor AS, terutama terkait pembatasan transfer teknologi ke negara pesaing seperti China.

    Korea Selatan merupakan sekutu strategis AS sekaligus pusat manufaktur utama global, khususnya di sektor otomotif, semikonduktor, dan baterai. Jika tarif menyeluruh sebesar 25% kembali diberlakukan, tekanan terhadap ekonomi Korea Selatan yang tengah lesu akan semakin berat.

    Sebelumnya, bank sentral Korea Selatan telah memangkas proyeksi pertumbuhan PDB 2025 dari 1,5% menjadi hanya 0,8%.

    Sementara itu, dalam wawancara dengan Bloomberg Television, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan bahwa Washington tengah memfinalisasi kesepakatan dagang dengan 10 negara lainnya menjelang tenggat 9 Juli, meski tidak merinci negara mana saja yang dimaksud.

    Lutnick menambahkan, Presiden Donald Trump berpotensi memperpanjang tenggat waktu tersebut untuk membuka ruang negosiasi, dan mitra dagang akan mendapat respon dari pihak AS.

    Namun, menurut pejabat senior Korea Selatan yang berbicara kepada wartawan di Washington seperti dikutip Yonhap News, hingga saat ini Seoul belum menerima pemberitahuan resmi terkait kemungkinan perpanjangan dan belum berada pada posisi yang dapat merasa aman.

  • Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha, Jalur Udara Qatar Aman?

    Garuda Indonesia Buka Lagi Rute Jakarta-Doha, Jalur Udara Qatar Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA — Garuda Indonesia (GIAA) kembali mengoperasikan layanan penerbangan rute Jakarta – Doha pulang pergi (PP) usai jalur udara menuju Qatar telah memenuhi seluruh persyaratan keselamatan penerbangan.

    Direktur Operasi Garuda Indonesia, Tumpal M. Hutapea mengatakan penerbangan kembali tersebut merupakan hasil dari asesmen menyeluruh dan koordinasi intensif Garuda Indonesia dengan Qatar Airways sebagai mitra operasional juga didukung dengan informasi dari otoritas terkait lintas-negara.

    Dia menambahkan keputusan ini turut mempertimbangkan perkembangan kondisi geopolitik regional di wilayah udara Timur Tengah yang kini menunjukkan situasi yang semakin kondusif.

    “Sejumlah maskapai internasional lain juga telah memulai kembali melayani penerbangan menuju wilayah tersebut,” kata Tumpal dalam keterangannya, Sabtu (28/6/2025)

    Garuda Indonesia akan terus memantau perkembangan situasi secara cermat & intensif bersama otoritas penerbangan terkait, guna memastikan terjaganya keamanan penerbangan pada operasional rute ini.

    Hal ini, lanjutnya, dilakukan bersama otoritas penerbangan di Indonesia dan Qatar, serta dengan Qatar Airways. Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan agar penerapan service recovery dapat berjalan secara optimal.

    Garuda Indonesia mengimbau seluruh penumpang yang akan melakukan perjalanan dari dan menuju Doha untuk secara berkala melakukan pengecekan terhadap status penerbangan melalui kanal informasi resmi Garuda.

    Garuda Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menghadirkan layanan penerbangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh pengguna jasa.

    Sebelumnya, Garuda Indonesia menutup rute penerbangan Jakarta-Doha, Qatar, selama sepekan akibat meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel dan Iran.

    Melansir laporan resmi Kementerian Perhubungan, beberapa wilayah Flight Information Region (FIR) di kawasan Timur Tengah memang mengalami penutupan sebagai imbas eskalasi konflik Iran–Israel.

    Sejumlah FIR yang sempat terdampak meliputi Kairo (Mesir), Tel Aviv (Israel), Baghdad (Irak), Suriah, Tehran, Bahrain, dan Doha (Qatar). Namun, untuk saat ini, hanya ruang udara Bahrain dan Qatar yang sudah kembali dibuka. 

  • Pemungutan Pajak UMKM oleh Marketplace Perlu Hati-hati

    Pemungutan Pajak UMKM oleh Marketplace Perlu Hati-hati

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, rencana pemungutan pajak oleh e-commerce dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berjualan di platform mereka perlu diikuti dengan pemberian insentif dan edukasi kepada para pelaku usaha. 

    Kepala Bidang UMKM Ronald Walla menyampaikan, pemberian insentif dan edukasi harus beriringan dengan kebijakan pemungutan pajak. Pasalnya, ada kemungkinan sebagian pelapak, terutama yang belum terdaftar secara resmi atau merasa terbebani akan memilih pindah ke kanal informal seperti media sosial atau kembali ke penjualan offline untuk menghindari pungutan pajak.

    “Ini justru bisa kontraproduktif terhadap upaya digitalisasi UMKM yang selama ini didorong oleh pemerintah,” katanya kepada Bisnis, Jumat (27/6/2025).

    Saat ini, Ronald menyebut bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang perpajakan, apalagi jika pengenaan dilakukan secara otomatis oleh platform tanpa sosialisasi yang memadai. 

    Selain itu, kata dia, pelapak khawatir kebijakan ini akan mengurangi daya saing harga mereka, terutama di tengah persaingan yang ketat dengan pelaku usaha besar dan barang impor murah.

    Asosiasi memahami niat pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak secara adil dan merata, termasuk dari sektor ekonomi digital yang terus tumbuh. 

    Kendati begitu, menurutnya kebijakan pemungutan pajak oleh e-commerce dari pelapak UMKM harus dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas para pelaku usaha kecil. 

    “Kami berharap pemerintah melibatkan asosiasi dan pelaku UMKM dalam perumusan teknis implementasinya, agar tidak menimbulkan beban tambahan yang justru menghambat pertumbuhan sektor UMKM,” pungkasnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli menyampaikan bahwa peraturan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 masih dalam proses finalisasi di internal pemerintah.  

    “Ketentuan masih dalam tahap finalisasi,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/6/2025).  

    Pada dasarnya, ketentuan ini mengatur pergeseran (shifting) dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri oleh pedagang online, menjadi sistem pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh marketplace sebagai pihak yang ditunjuk. 

    Secara prinsip, pajak penghasilan dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, termasuk dari hasil penjualan barang dan jasa secara online.

    Kebijakan ini  tidak mengubah prinsip dasar tersebut dan justru memberikan kemudahan bagi pedagang dalam memenuhi kewajiban perpajakan.  

    Dengan langkah tersebut, proses pembayaran pajak dilakukan melalui sistem pemungutan yang lebih sederhana dan terintegrasi dengan platform tempat mereka berjualan.

  • Kasus Korupsi Pembangunan Jalan, KPK Angkut 6 Orang di OTT Sumut

    Kasus Korupsi Pembangunan Jalan, KPK Angkut 6 Orang di OTT Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan alias OTT di Sumatra Utara (Sumut).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan kegiatan OTT itu berlangsung di Mandailing Natal pada Kamis (26/6/2025) malam.

    “Benar, bahwa pada Kamis malam KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (27/6/2025)

    Dia menambahkan, keenam orang itu tengah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

    Di samping itu, Budi mengungkap bahwa kegiatan OTT komisi antirasuah kali ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di PUPR dan satuan kerja PJN di Wilayah I Sumut.

    “Kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi ini terkait proyek pembangunan jalan di PUPR dan preservasi jalan di Satker PJN Wilayah I Sumatra Utara,” imbuh Budi.

    Hanya saja, Budi belum bisa menjelaskan ihwal perkara korupsi tersebut lebih detail, termasuk soal enam orang yang tengah dibawa ke markas KPK. 

    Meskipun begitu, Budi menyatakan akan segera melakukan gelar untuk menjelaskan konstruksi perkaranya ke publik.

    “Siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dan bagaimana konstruksi perkaranya akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya,” pungkasnya.

  • Prabowo dan Anwar Ibrahim Dorong Penyelesaian Damai Iran-Israel dan Palestina

    Prabowo dan Anwar Ibrahim Dorong Penyelesaian Damai Iran-Israel dan Palestina

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong penyelesaian damai atas konflik global, termasuk situasi di Timur Tengah. 

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Anwar Ibrahim, usai pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/6/2025).

    Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya dan Anwar Ibrahim membahas secara serius perkembangan konflik Iran–Israel serta situasi kemanusiaan di Palestina. 

    Dia menyambut baik adanya gencatan senjata antara Iran dan Israel, serta berharap inisiatif perdamaian tersebut dapat bertahan dan menjadi awal dari penyelesaian konflik yang lebih permanen.

    “Di tingkat global, kita membahas perkembangan konflik Iran–Israel, juga situasi terkini di Palestina. Kita tetap menganjurkan penyelesaian damai di semua pihak. Kita menyambut baik adanya gencatan senjata antara Israel dan Iran. Kita berharap ini bisa langgeng, bisa terus menuju penyelesaian yang damai,” ujar Prabowo.

    Dalam hal isu Palestina, Prabowo menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan penuh bagi Palestina.

    Menurutnya, satu-satunya jalan keluar dari konflik berkepanjangan di wilayah tersebut adalah melalui solusi dua negara (two-state solution), di mana Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai sebagai dua negara berdaulat.

    “Hanya two-state solution yang bisa mengakhiri pertikaian tersebut,” tegasnya.

    Baik Indonesia maupun Malaysia, lanjut Prabowo, sepakat bahwa upaya penyelesaian konflik global memerlukan kerja sama internasional yang lebih kuat dan terkoordinasi.

    “Indonesia dan Malaysia memandang perlu upaya kolektif global untuk mendorong penyelesaian konflik-konflik secara damai,” katanya.

    Presiden Ke-8 RI juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia akan mengadakan pertemuan tahunan pada bulan Juli mendatang. Pertemuan tersebut direncanakan menjadi ajang untuk menyelesaikan berbagai isu teknis yang belum tuntas dalam pembahasan saat ini.

    “Kita ada pertemuan tahunan yang akan kita laksanakan bulan Juli yang akan datang. Sehingga kita berharap masalah-masalah yang perlu diselesaikan secara teknis akan kita selesaikan pada saat itu,” pungkas Prabowo.

  • Jutaan Seller Shopee, Tokopedia Cs Mau Dipajaki, Ini Respons Asosiasi e-Commerce

    Jutaan Seller Shopee, Tokopedia Cs Mau Dipajaki, Ini Respons Asosiasi e-Commerce

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menanggapi terkait rencana pemerintah yang akan mewajibkan perusahaan e-commerce seperti Shopee hingga Tokopedia untuk memungut pajak penjualan para pedagang (seller) di platform tersebut.

    Sekretaris Jenderal Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan mengatakan, kebijakan ini perlu diterapkan secara hati-hati dan bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan para pelaku UMKM, serta kesiapan infrastruktur, baik di sisi platform maupun pemerintah.

    “Jika nantinya platform memang ditunjuk sebagai pemotong pajak untuk penjual orang pribadi dengan omzet tertentu, tentu implementasinya akan berdampak langsung pada jutaan seller, khususnya pelaku UMKM digital,” ujar Budi kepada Bisnis, Jumat (27/6/2025).

    Adapun, platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia akan ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berjualan di platform mereka. 

    Ketentuan ini akan berlaku bagi penjual dengan omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar, yang dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% dari pendapatan penjualan. Tujuannya adalah menyederhanakan proses pemungutan pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara di tengah tekanan fiskal yang memburuk.

    “Sampai saat ini, aturan resminya memang belum diterbitkan, sehingga kami belum bisa memberikan tanggapan secara teknis. Namun, kami memahami bahwa wacana ini sudah mulai disosialisasikan secara terbatas oleh Direktorat Jenderal Pajak [DJP] kepada beberapa marketplace sebagai bagian dari proses persiapan implementasi,” katanya.

    Selain itu, Budi mengatakan pentingnya sosialisasi yang luas dan komprehensif kepada masyarakat. Dia menyebut bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada pendekatan yang kolaboratif, terencana, dan inklusif agar tidak menimbulkan disrupsi pada pertumbuhan ekosistem digital nasional.

    Alhasil, Asosiasi e-Commerce sebagai ekosistem berkomitmen untuk memastikan kesiapan sistem, dukungan teknis, serta komunikasi yang memadai kepada para seller.

    “Apapun kebijakan dari pemerintah, kami tentu akan patuh dan siap menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian dari komitmen kami sebagai pelaku industri e-commerce dalam mendukung ekosistem yang sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana mewajibkan perusahaan e-commerce seperti Shopee hingga Tokopedia untuk memungut pajak penjualan para pedagang di platform tersebut.

    Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli menyebut kebijakan ini didasari tugas pemerintah untuk menciptakan perlakuan yang adil antara pelaku UMKM yang berjualan secara daring dan UMKM yang berjualan secara luring.

    “Saat ini, rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak masih dalam tahap pembahasan,” ujar Rosmauli kepada Bisnis, dikutip Kamis (26/6/2025).

    Hanya saja, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani belum memastikan kapan aturan baru tersebut akan berlaku. Rosmauli meminta setiap pihak bersabar karena pemerintah akan memberikan penjelasan lebih lanjut usai aturan resminya terbit.

  • Tokopedia Buka Suara Soal Pemerintah Pungut Pajak Penjual E-commerce

    Tokopedia Buka Suara Soal Pemerintah Pungut Pajak Penjual E-commerce

    Bisnis.com, JAKARTA — Tokopedia dan Tiktok Shop menanggapi rencana pemerintah yang akan mewajibkan perusahaan e-commerce untuk memungut pajak penjualan para pedagang di platform tersebut.

    Manajemen perusahaan Tokopedia dan Tiktok Shop mengaku sebagai bagian dari ekosistem digital, pihaknya akan mendukung upaya pemerintah atas upaya pengembangan perpajakan yang berkeadilan dan transparan bagi seluruh pihak (stakeholder). 

    “Jika regulasi ini disahkan, kami berharap implementasinya mempertimbangkan kebutuhan akan waktu persiapan yang memadai di berbagai aspek, ” kata Juru Bicara Tokopedia dan Tiktok Shop kepada Bisnis, Jumat (27/6/2025). 

    Dalam hal ini, pihaknya meminta agar penerapan aturan pelaksana dilakukan dengan persiapan yang matang dari berbagai aspek, termasuk kesiapan teknis platform dan kapasitas para penjual—terutama pelaku UMKM—untuk dapat mematuhi ketentuan tersebut.

    Di sisi lain, untuk menerapkan kebijakan tersebut, maka diperlukan edukasi ke berbagai pedagang di platform e-commerce untuk menjaga ekosistem. 

    “Kami juga mendorong upaya edukasi dan sosialisasi yang luas agar seluruh pihak memahami persyaratan yang berlaku,” tuturnya. 

    Edukasi dan sosialisasi juga menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan UMKM, serta berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi digital Indonesia.

    “Kami terus menjalin kerja sama erat dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan kesiapan teknis, serta memfasilitasi edukasi dan komunikasi kepada jutaan penjual di platform kami,” jelasnya. 

    Sebagai informasi, Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli menyebut kebijakan ini didasari tugas pemerintah untuk menciptakan perlakuan yang adil antara pelaku UMKM yang berjualan secara daring dan UMKM yang berjualan secara luring.

    “Saat ini, rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak masih dalam tahap pembahasan,” ujar Rosmauli kepada Bisnis, beberapa waktu lalu. 

    Hanya saja, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani belum memastikan kapan aturan baru tersebut akan berlaku. Rosmauli meminta setiap pihak bersabar karena pemerintah akan memberikan penjelasan lebih lanjut usai aturan resminya terbit.

    “Kapan berlakunya nanti akan diatur oleh ketentuan tersebut,” ucapnya.

  • Bertemu Deputi Kemenhaj Saudi, PPIH Diminta Persiapkan Haji 2026 Lebih Dini

    Bertemu Deputi Kemenhaj Saudi, PPIH Diminta Persiapkan Haji 2026 Lebih Dini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudimeminta Pemerintah Indonesia melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun depan lebih awal. 

    Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang juga Penanggung Jawab PPIH Arab Saudi, Hilman Latief menerima pesan itu saat bertemu Deputi Bidang Hubungan Luar Negeri Kemenhaj Arab Saudi Hasan Munakirah. Keduanya mendiskusikan sejumlah hal yang terjadi pada penyelenggaran haji 2025 sekaligus persiapan haji tahun depan.

    Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Hilman didampingi Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi dan Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

    Dalam pertemuan tersebut, lanjut Hilman, Hasan Munakirah berpesan agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk mempersiapkan penyelenggara haji sedari awal. Hasan juga meminta agar proses persiapan dilakukan lebih dini, sesuai tahapan yang sudah ditetapkan Arab Saudi.

    Pemerintah Arab Saudi telah memberikan timeline penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026. Info tahapan haji tahun depan telah diinformasikan pada pertemuan penutupan penyelenggaran haji 2025 di Makkah, 12 Zulhijjah 1446 H atau 8 Juni 2025.

    “Tahapan itu mulai dari penetapan kuota, penetapan lokasi di Masya’ir, persiapan kontrak, penentuan jemaah, pelunasan dan lainnya. Ini memang disarankan lebih awal. Tentu kami akan menyampaikan ini kepada stakeholders terkait untuk penyelenggaraan haji 1447 H,” terang Hilman Latief jelang bertolak ke Tanah Air di Jeddah, Kamis (26/6/2025).

    Sementara itu, fase pemulangan jemaah haji gelombang I dari Jeddah sudah berakhir. Bersamaan itu, dimulailah fase pemulangan jemaah haji gelombang II dari Madinah ke Tanah Air. 

    Saat ini, operasional haji terfokus di Makkah dan Madinah. Proses pergerakan jemaah haji dari Makkah ke Madinah akan berlangsung hingga 2 Juli 2025. Artinya, selain menerima kedatangan jemaah dari Makkah, petugas Daker Madinah juga harus berjibaku untuk melayani kepulangan jemaah dari Kota Nabawi ke Tanah Air.

    “Kami meminta jemaah terus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, baik pada saat perjalanan dari Makkah menuju Madinah, saat berkegiatan di Madinah untuk beribadah di Masjid Nabawi, di hotel Markaziyah, maupun saat berziarah,” pesan Hilman.

    Penyelenggaraan haji 1446 H masih akan berlangsung dua pekan ke depan. Proses pemulangan jemaah dari Madinah akan berlangsung hingga 11 Juli 2025. 

    “Waktu masih panjang, saya berharap seluruh petugas tetap siap siaga, meski kondisi sudah melandai,” tutur Hilman.

    Hingga Jumat (27/6/2025), tercatat ada 280 kloter dengan 108.857 jemaah (53,33%) yang sudah kembali ke Tanah Air. Sebanyak 245 kloter saat ini masih di Makkah dan Madinah. Ada 92 jemaah yang masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi dan 26 jemaah dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).