Author: Bisnis.com

  • Pertaruhan Kinerja Manufaktur Hadapi Gejolak Perang Dagang & Geopolitik

    Pertaruhan Kinerja Manufaktur Hadapi Gejolak Perang Dagang & Geopolitik

    Bisnis.com, JAKARTA — Produktivitas manufaktur nasional dipertaruhkan di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian dan geopolitik global. Sebab, industri pengolahan rentan dalam menghadapi ketegangan konflik perdagangan maupun perang di Timur Tengah.

    Kerentanan ini juga tercerminkan dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terkontraksi 3 bulan beruntun. Terbaru, pada Juni 2025, level PMI kembalii terperosok ke level 46,9 atau turun dari Mei 2025 di level 47,4 dan April di angka 46,7.

    Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32% dapat menekan kinerja ekspor produk lokal hingga 2,83%.

    “Tetapi kita memiliki peluang beberapa komoditas, misalnya peralatan utilitas kendaraan bermotor, pertambangan, itu positif, tetapi tekstil, komputer, alas kaki, logam, peralatan listrik, itu negatif,” kata Tauhid dalam KTT Indef 2025, Rabu (2/7/2025).

    Komoditas yang kinerja ekspornya diproyeksi masih tumbuh tersebut lantaran memiliki daya saing yang masih kuat untuk berkompetisi dengan negara lain yang dikenai tarif jauh lebih tinggi.

    Dalam laporan Indef, ekspor komoditas peralatan transportasi dan lainnya diproyeksi masih tumbuh 12%, utilitas dan komunikasi 5%, kendaraan bermotor dan suku cadang 5%, pertambangan 4,2%, dan lainnya.

    Sementara itu, Tauhid memperkirakan ekspor logam besi dan baja terkontraksi hingga 1,47%, pengolahan makanan 2,81%, sektor kehutanan 5,41%, produk kimia 9%, tekstil dan produk pakaian 9,16%, dan peralatan listrik 13%.

    “Sedangkan porsi kita ekspor maupun impor ke kawasan Timur Tengah itu relatif kecil ya 4,6% dan 4,1%. Ini yang memberikan efek dari perang dari Iran-Israel kecil dengan asumsi harga komoditas energi tidak melampaui batas APBN,” jelasnya.

    Kendati demikian, Kementerian Perindustrian mulai mengantisipasi risiko dari kebijakan tarif Trump dan ancaman eskalasi peran Iran dan Israel terhadap industri manufaktur nasional.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, eskalasi konflik Timur Tengah dan ancaman penutupan Selat Hormuz sebagai jalur distribusi pasokan energi sangat memengaruhi produksi industri.

    “Kondisi inilah yang mengancam juga kelangsungan industri nasional kita, seperti industri padat karya, tekstil, elektronik rumah tangga, hingga komponen otomotif yang saat ini sedang menghadapi penurunan permintaan ekspor,” jelasnya dalam RDP Komisi VII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

    Tak hanya kinerja ekspor yang terganggu, sentimen pasar global dan ketidakpastian perdagangan ini juga memengaruhi keputusan investasi. Dia menyebutkan, terdapat investasi senilai Rp1 triliun yang masih tertahan, serta utilitas produksi dan stabilitas tenaga kerja yang terganggu.

    Ancaman Terhadap Pasar Domestik

    Dalam hal ini, Faisol mewanti-wanti fenomena trade diversion atau pengalihan perdagangan yang dilakukan banyak negara dari AS ke pasar yang lebih mudah diakses, termasuk Indonesia.

    Untuk diketahui, AS merupakan pasar utama dari tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki Indonesia dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 40,6% dan 34,2% pada 2024. Artinya, nyaris setengah dari ekspor TPT dan sepertiga ekspor alas kaki bergantung pada permintaan AS. Adapun, 95% ekspor TPT ke AS merupakan produk pakaian jadi yang merupakan industri padat karya.

    “Posisi ini mencerminkan bahwa produk TPT dan alas kaki Indonesia memiliki daya saing global. Namun, rentan karena perubahan peta pasokan global yang dipicu ketegangan geopolitik dan tarif masing-masing negara,” jelasnya.

    Di sisi lain, Faisol melihat pangsa pasar China di AS mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2020, produk TPT China masih menguasai pasar AS hingga 38,4%. Namun, pada 2024 hanya dapat mencapai 25,6%.

    Hal serupa juga terjadi pada produk alas kaki, di mana pangsa pasar China di AS turun dari 42% pada 2020 menjadi 36,1% pada tahun lalu. Kondisi ini yang membuat pemerintah mewaspadai adanya potensi dumping produk China ke Indonesia.

    Apalagi, terdapat kondisi peningkatan nilai impor TPT dari China ke Indonesia yang mencapai 8,84%, sedangkan impor produk alas kaki naik melonjak hingga 30,89% pada Januari hingga April 2025.

    Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) impor produk tekstil (HS 60-63) dari China ke Indonesia tercatat senilai US$834 juta pada Januari-April 2025 atau meningkat dari periode yang sama tahun lalu senilai US$309,7 juta.

    Hal serupa juga terjadi pada produk alas kaki (HS 64) yang nilai impornya dari China tercatat mencapai US$199,4 juta pada Januari-April 2025 atau meningkat dari periode yang sama tahun lalu senilai US$152,36 juta.

    “Oleh karena itu pemerintah perlu mengambil langkah strategis melindungi pasar domestik sekaligus memanfaatkan peluang expands to export yang terbuka di pasar global,” jelasnya.

    Tak hanya TPT dan alas kaki, Faisol juga menyoroti produk dari sektor industri agro, yang juga merupakan industri padat karya, saat ini terdapat indikasi adanya pengalihan pasar produk China dari Amerika.

    Pada Januari-April 2025, terlihat bahwa ekspor produk agro China ke Amerika turun sebesar US$1,17 miliar atau sekitar 7%. Sementara itu, pada saat yang sama Indonesia justru mencatat lonjakan impor produk agro dari China sebesar US$477.000 meningkat sekitar 30%.

    “Sekurang-kurangnya terdapat tujuh pos HS yang menunjukkan kenaikan impor yang signifikan. Mulai dari HS23 yaitu limbah industri makanan dan pakan ternak naik sekitar 11%, HS03 ikan dan krustasea, dan HS18 kakao dan olahan melonjak impornya lebih dari 100%. Lonjakan tertinggi terjadi pada produk perikanan yaitu sekitar 105,4%,” jelasnya.

    Di sisi lain, dampak kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika berpotensi menimbulkan efek trade diversion ataupun dumping produk baja dan aluminium dari China ke pasar lain termasuk Indonesia.

    Apalagi, AS secara khusus menetapkan tarif impor produk baja dan aluminium yang semula 25% menjadi 50% sejak 4 Juni 2025. Peningkatan tarif ini secara spesifik diterapkan terhadap produk baja yang tercakup HS 73 produk aluminium (HS 76).

    Di satu sisi, secara proporsi ekspor produk baja Indonesia ke Amerika memang hanya 0,6%, sementara ekspor aluminium 0,54%. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini bukan merupakan produk unggulan dari Indonesia ke Amerika.

    Ekspor baja Indonesia justru lebih dominan ke Australia yang porsinya mencapai 48,20% jauh lebih tinggi dibanding ke Amerika. Sementara itu, untuk aluminium, China menjadi tujuan utama ekspor Indonesia yang share-nya mencapai 32,20% kemudian baru diikuti oleh Amerika.

    “Ini yang mengkhawatirkan kita mengingat Indonesia memiliki ketergantungan impor baja dan aluminium yang tinggi terutama dari China,” imbuhnya.

    Adapun, impor baja Indonesia dari China mencapai 51,40% dengan nilai sekitar US$2,17 miliar dan impor aluminium dari China sebesar 46,10% atau sekitar US$1 miliar.

    “Tentu, kita harus mitigasi dengan monitoring secara intensif perkembangan perdagangan produk baja dan aluminium di border kita. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi dan merespon secara cepat jika terjadi lonjakan impor yang tidak wajar melalui mekanisme anti-dumping maupun safeguard demi melindungi industri dalam negeri,” tegasnya.

    Industri Berbenah

    Tak hanya perlindungan pasar, industri nasional perlu mempersiapkan diri menghadapi berbagai guncangan konflik geopolitik saat ini. Meski mulai mereda, risiko eskalasi perang Timur Tengah tetap harus diantisipasi.

  • BKPM Ingin Terapkan Post-Audit dalam Perizinan Usaha, Begini Skemanya

    BKPM Ingin Terapkan Post-Audit dalam Perizinan Usaha, Begini Skemanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang menyiapkan terobosan dalam reformasi perizinan berusaha, salah satunya melalui penerapan skema post-audit atau audit setelah izin diterbitkan.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa pemerintah akan mendorong penerbitan izin usaha lebih cepat, terutama di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK), maupun kawasan perdagangan bebas, dengan menempatkan audit atau verifikasi izin dilakukan setelah izin diterbitkan.

    “Kalau investornya sudah siap mau masuk kita kasih izinnya langsung, tapi persyaratan-persyaratan dasarnya kita post-audit aja gitu loh,” ujarnya dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Perizinan, Kamis (3/7/2025).

    Menurut Todotua, skema ini dapat mempercepat masuknya investasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan model ini, dia meyakini calon investor tidak akan kabur lagi.

    Dia mengungkapkan selama ini banyak calon investor yang menarik minatnya berinvestasi di Indonesia karena proses perizinan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama.

    “Kita harus lakukan terobosan. Jangan sampai bisnis cycle-nya sudah lewat, investasinya batal, gara-gara izinnya baru keluar dua atau tiga tahun setelah dia mengajukan,” tegasnya.

    Khusus untuk investasi di kawasan industri atau KEK, skema ini diharapkan menjadi percontohan untuk reformasi perizinan yang lebih luas ke sektor lainnya. Todotua juga menyebut, BKPM telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong implementasi kebijakan itu.

    Todotua menekankan bahwa reformasi perizinan ini menjadi kunci untuk mengejar target investasi pemerintah. Dia menyebut, pemerintah menargetkan realisasi investasi lebih dari Rp13.000 triliun hingga 2029 untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8%.

    “Semoga ini juga menjadi suatu terobosan langkah dalam kita melakukan aksi-aksi untuk dalam langkah bisa mempercepat, mempermudah dan khususnya memberikan kepastian terhadap perizinan berusaha,” ujarnya.

    BKPM juga membuka konsultasi publik untuk menyerap masukan dari pelaku usaha, asosiasi, hingga pemerintah daerah terkait penyempurnaan regulasi perizinan ini.

    Saat ini, sambung Todotua, BKPM sedangkan merevisi Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 3, 4, dan 5 Tahun 2021. Nantinya, tiga aturan itu akan direvisi ke dalam satu aturan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Pemerintah Deregulasi Perizinan

    Pemerintah mulai menyosialisasikan PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang secara resmi diterbitkan pada 5 Juni 2025.

    Beleid anyar ini menjadi pengganti PP 5/2021 dan menandai penyempurnaan sistem perizinan usaha berbasis risiko yang lebih terukur, digital, dan terpadu melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

    “PP ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem perizinan berusaha yang mendukung pertumbuhan investasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam agenda sosialisasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (30/6/2025).

    Susiwijono menjelaskan bahwa terdapat tiga substansi utama yang membedakan PP 28/2025 dengan regulasi sebelumnya. Pertama, penerapan service level agreement (SLA).

    Untuk pertama kalinya, setiap tahapan dalam proses perizinan usaha, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin, akan diberikan batas waktu layanan (SLA) yang jelas.

    “Selama ini pelaku usaha mengeluhkan ketidakpastian waktu. Dalam PP 28 ini, misalnya proses persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang di ATR/BPN ditetapkan maksimal 25 hari kerja tanpa revisi, atau 40 hari jika ada perbaikan,” jelasnya.

    Kedua, kebijakan fiktif positif yaitu izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu SLA yang telah ditetapkan.

    Kebijakan ini akan diimplementasikan secara bertahap di kementerian/lembaga penerbit izin, termasuk ATR/BPN, KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PUPR, serta sektor-sektor teknis seperti pertanian, ESDM, perindustrian, pariwisata, dan ketenagakerjaan.

    Ketiga, seluruh proses perizinan, baik dasar, sektoral, maupun perizinan penunjang, diwajibkan dilakukan melalui sistem OSS-RBA yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM.

    “PP ini mewajibkan semua sistem kementerian/lembaga terintegrasi ke OSS-RBA. Tidak ada lagi sistem izin sektoral yang berjalan sendiri-sendiri,” ungkap Susiwijono.

    Selain tiga sistem lama (informasi, layanan, dan pengawasan), OSS-RBA juga akan diperkuat dengan tiga subsistem baru, yaitu persyaratan dasar, fasilitas berusaha, dan kemitraan.

    PP 28/2025 juga menetapkan OSS-RBA sebagai satu-satunya referensi hukum dalam perizinan berbasis risiko. Dengan demikian, tidak diperbolehkan ada tambahan syarat atau izin di luar yang tercantum dalam PP ini, baik oleh kementerian/lembaga pusat, daerah, maupun pengelola kawasan.

    Pemerintah memberikan masa transisi selama 4 bulan, di mana sistem OSS-RBA akan disesuaikan dengan ketentuan baru PP 28. Implementasi penuh dijadwalkan berlaku efektif mulai 5 Oktober 2025.

  • Paparan Sri Mulyani: Rasio Pajak 2025 Bakal Turun Lagi jadi 10,03%

    Paparan Sri Mulyani: Rasio Pajak 2025 Bakal Turun Lagi jadi 10,03%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan proyeksi rasio pajak berdasarkan kondisi ekonomi terkini, yakni tax ratio 2025 diperkirakan sebesar 10,03% terhadap PDB.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan, Menteri PPN, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK bersama Komisi XI DPR pada Kamis (3/7/2025) malam.

    Sri Mulyani memaparkan postur makro fiskal 2026 beserta proyeksi atau outlook anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Sri Mulyani memaparkan data setiap komponen APBN dalam kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Dia menjelaskan bahwa kontribusi penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio yang ditargetkan dalam APBN 2025 adalah 10,24%. Namun, outlook pemerintah hanya melihat tax ratio 2025 mencapai 10,03%, turun dari tax ratio 2024 sebesar 10,08%.

    Kontribusi itu terdiri dari rasio pajak (hanya penerimaan pajak) sebesar 8,72% dan rasio penerimaan bea dan cukai 1,30% terhadap PDB pada 2025. Rasio pajak lebih rendah dari target APBN sebesar 9,00%, sedangkan rasio bea cukai lebih tinggi dari target 1,24%.

    Adapun, proyeksi kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah 2,00% terhadap PDB. Nilainya lebih rendah dari target APBN 2025 sebesar 2,11%.

    Sri Mulyani juga memaparkan proyeksi pemerintah atas APBN 2026, yakni pendapatan negara bisa berkontribusi hingga 12,22% terhadap PDB. Sebagai catatan, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, bea cukai, PNBP, dan hibah.

    “Pendapatan negara antara 11,7% hingga 12,22% dari GDP [PDB],” ujar Sri Mulyani pada Kamis (3/7/2025) malam.

    Berdasarkan proyeksi itu, pemerintah meyakini rasio perpajakan alias tax ratio 2026 bisa naik ke kisaran 10,08% hingga 10,45%.

    Apabila tax ratio 2026 hanya mencapai batas bawah proyeksi, maka kondisinya kembali ke level tax ratio 2024 sebesar 10,08%. Tax ratio tercatat terus turun dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat berbagai kebijakan terkait perpajakan, seperti program pengampunan pajak (tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela/PPS) dan Sistem Inti Perpajakan alias Coretax.

  • Komdigi Gandeng Swasta Aliri Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat, Ini Kata Indosat

    Komdigi Gandeng Swasta Aliri Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat, Ini Kata Indosat

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. (ISAT) siap mendukung program internet cepat minimal 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat (SR) yang tengah digalakkan pemerintah. 

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat pemerataan akses digital dengan menghadirkan jaringan andal untuk mendorong inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. 

    Pihaknya melihat keberhasilan upaya ini turut bergantung pada mekanisme infrastruktur yang tepat. 

    “Hal tersebut untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan pengembangan jaringan yang optimal kedepan,” kata Buldansyah kepada Bisnis pada Kamis (3/7/2025). 

    Buldansyah mengatakan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan secara adil, efisien, dan berdampak positif bagi semua pihak.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh SR akan terhubung dengan jaringan internet cepat berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan penugasan ini berasal langsung dari Instruksi Presiden dan menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” katanya. 

    Wayan menambahkan apabila di lokasi SR belum tersedia jaringan FO, Komdigi akan menggandeng operator untuk membangun infrastruktur digital hingga titik sekolah. 

    Dua sekolah percontohan telah terpasang koneksi FO, yakni SR Menengah Atas 19 Bantul (200 Mbps) dan SR Menengah Atas 20 Sleman (100 Mbps), yang kini menunjang kegiatan belajar lebih dari 275 siswa.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari konsep smart school sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

    Adapun peluncuran resmi 100 Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2025 dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

  • Studi NASA Ungkap Puluhan Ribu Satelit Starlink Bakal Rusak Lapisan Ozon

    Studi NASA Ungkap Puluhan Ribu Satelit Starlink Bakal Rusak Lapisan Ozon

    Bisnis.com, JAKARTA – Satelit orbit rendah (LEO) seperti Starlink dapat mengikis lapisan ozon Bumi saat mereka keluar dari orbit. Hal ini diungkapkan oleh studi yang didanai NASA dan diterbitkan dalam Geophysical Research Letters pada Juni 2024.

    Mengutip Cnet.com, Kamis (3/7/2025)  satelit Starlink yang mencapai akhir masa pakainya terbakar di atmosfer Bumi dan meninggalkan partikel kecil aluminium oksida. Partikel-partikel ini kemudian turun ke lapisan ozon, yang berfungsi menyerap radiasi ultraviolet berbahaya.

    Para peneliti – yang berasal dari University of Southern California – menemukan jumlah oksida ini meningkat delapan kali lipat dari 2016 hingga 2022. Namun, tidak semua dari partikel ini disebabkan oleh Starlink meskipun satelit Elon Musk itu memiliki armada terbesar.

    Menurut data yang dikumpulkan oleh astrofisikawan Jonathan McDowell, dari sekitar 10.000 objek aktif di orbit rendah Bumi, lebih dari 7.750 di antaranya merupakan milik Starlink.

    Laporan Space.com mengatakan perusahaan tersebut saat ini memiliki izin untuk meluncurkan 12.000 satelit lagi dan berencana menambah hingga 42.000 satelit pada masa mendatang.

    Perlu diketahui, satelit-satelit ini dirancang untuk bertahan sekitar 5 tahun. Sebuah satelit seberat 550 pon disebut akan melepaskan sekitar 66 pon partikel nano aluminium oksida saat masuk kembali ke atmosfer.

    Satelit-satelit Starlink juga menjadi semakin berat seiring waktu, dengan versi terbaru memiliki berat sekitar 2.760 pon.

    Aluminium tersebut sebagian besar akan dilepaskan di ketinggian antara 30 hingga 50 mil di atas permukaan Bumi. Namun, kemudian akan melayang turun ke lapisan ozon, yang diperkirakan memakan waktu sekitar 30 tahun.

    Dampaknya dikatakan sudah mulai terlihat — satelit yang terbakar pada tahun 2022 menyebabkan peningkatan kadar aluminium di atmosfer sebesar 29,5% di atas tingkat alami. Para peneliti bahkan menyebut situasinya akan semakin buruk.

    Salah satu penulis studi Geophysical Research Letters Joseph Wang berkomentar kondisi ini menjadi perhatian karena banyaknya satelit yang akan diluncurkan di masa depan.

    “Kami memperkirakan kelebihan tahunan lebih dari 640% dibandingkan tingkat alami. Berdasarkan proyeksi tersebut, kami sangat khawatir,” kata Wang seperti dikutip Bisnis pada Kamis (3/7/2025).

    Peneliti mengatakan berbeda dengan zat lain yang merusak lapisan ozon, partikel aluminium oksida tidak habis dalam proses tersebut. Partikel-partikel ini dinilai terus merusak lapisan ozon hingga akhirnya turun secara alami ke ketinggian yang lebih rendah, yang bisa memakan waktu sekitar 30 tahun.

    Apabila Starlink berkembang sesuai dengan rencana, lebih dari 8.000 satelit dapat terbakar di atmosfer setiap tahunnya.

    Sebagai informasi, para peneliti menggunakan model prediksi untuk memperhitungkan pertumbuhan jumlah satelit di angkasa dan menemukan bahwa jumlah aluminium bisa meningkat hingga 360 metrik ton — atau 640% di atas tingkat alami.

  • Kebijakan Baru KUR Perumahan buat UMKM & Renovasi Rumah, Cek Bunganya

    Kebijakan Baru KUR Perumahan buat UMKM & Renovasi Rumah, Cek Bunganya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan kebijakan baru penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dalam rangka mendukung percepatan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

    KUR perumahan itu nantinya bakal diberikan untuk pengembang kecil dan menengah atau UMKM hingga masyarakat perorangan untuk melakukan renovasi rumah secara pribadi.

    Meski telah resmi ditetapkan, penyaluran KUR untuk sektor perumahan masih akan menunggu aturan turunan yang bakal dibuat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Dalam penjelasannya, Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan bahwa regulasi tersebut bakal dikebut rampung pada bulan ini.

    “Jadi kita mesti bekerja dengan cepat untuk menyiapkan aturan menteri. Karena itu harus kami selesaikan bulan Juli ini,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/7/2025).

    Adapun, peluncuran KUR untuk sektor perumahan ini menyusul komitmen Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani yang mengaku telah memberikan instruksi kepada Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) agar dapat menyalurkan KUR pada sektor perumahan.

    Daftar Bank Himbara yang disebut bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan itu di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

    “Seluruh Bank Himbara plus BSI dan juga dengan BTN jadi ada 5 bank untuk memberikan pendanaan kepada perumahan yang nanti akan dibangun oleh Pak Ara,” jelas Rosan.

    Berikut kebijakan baru KUR Perumahan:

    1. KUR untuk UMKM

    KUR perumahan untuk pengembang UMKM diberikan guna mendorong laju suplai penyediaan rumah untuk program 3 juta rumah.

    Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah menyediakan plafon pembiayaan KUR perumahan bagi pengembang UMKM senilai Rp117 triliun.

    “Sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang small and medium enterprise,” jelas Airlangga di kantornya, Kamis (3/7/2025).

    Nantinya, tiap pengembang UMKM bakal mendapat plafon pembiayaan KUR maksimal Rp5 miliar. Padahal semulanya, plafon KUR usaha maksimal hanya ditetapkan di angka Rp500 juta.

    Airlangga memproyeksi bahwa modal KUR Rp5 miliar dapat memasok pembangun 38 unit hingga 40 unit rumah subsidi minimalis dengan ukuran 36 meter persegi (m2).

    “Dengan Rp5 miliar membangun 38 unit sampai 40 unit dari pada perumahan yang tipenya 36. Nah ini waktunya [tenor cicilannya] bisa sampai 4 – 5 tahun,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, bunga KUR bakal disubsidi pemerintah sebesar 5%. Sehingga, pengembang hanya perlu mencicil pokok pinjaman dengan bunga yang jauh lebih miring di kisaran 6% hingga 7%.

    “Pemerintah memberikan fix subsidi bunga sebesar 5%. Jadi kalau perbankan memberikan contohnya [bunga kredit] 11% maka kontraktor UMKM bisa membayar 6%. Tapi kalau dia kasih [bunga kredit] 12% dia bayarnya 7%, sesuai dengan perbankan masing-masing,” tambahnya.

    2. KUR untuk Renovasi Rumah

    Tidak hanya memberikan dukungan KUR untuk pengembang, akses pembiayaan tersebut juga bakal dialirkan kepada masyarakat umum.

    Dalam penjelasan Airlangga, pemerintah menyediakan plafon sebesar Rp13 triliun untuk masyarakat umum mengakses kredit yang dapat digunakan untuk melakukan renovasi rumah secara pribadi.

    “[KUR Perumahan] Juga diberikan untuk demand side, untuk perorangan. di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun,” jelasnya.

    Tak berbeda dengan KUR yang diberikan pada pengembang, masyarakat umum yang mengakses KUR perumahan juga bakal mendapat subsidi bunga sebesar 5% dari pemerintah.

    Dengan demikian, masyarakat dapat mencicil pokok dengan bunga di kisaran 6% hingga 7%.

  • Mendag Targetkan IEU-CEPA Rampung Tahun Ini

    Mendag Targetkan IEU-CEPA Rampung Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan sebanyak empat perjanjian perdagangan akan selesai tahun ini. Salah satunya adalah Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA).

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan perjanjian dagang IEU—CEPA dan lainnya tengah dalam proses administrasi, sehingga ditargetkan rampung di tahun ini.

    Selain IEU—CEPA, perjanjian Indonesia—Canada CEPA, Indonesia—Eurasian Economic Union Free Trade Area (I—EAEU FTA), hingga Indonesia—Tunisia Preferential Trade Agreement (Indonesia—Tunisia PTA) juga tengah dalam proses administrasi.

    “Kanada kan tinggal tanda tangan, sekarang lagi proses ratifikasi. Eurasia I—EAEU sudah selesai. Kemudian IEU—CEPA juga sudah. Tunisia tinggal tanda tangan. Sebenarnya 4 [perjanjian dagang] ini selesai tahun ini,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Menurutnya, perjanjian dagang ini telah menimbulkan dampak psikologis meski belum diimplementasikan. Hal ini terlihat dari penjajakan bisnis (business matching) yang sudah berjalan, seperti Kanada.

    “Joint statement dia [Kanada] membawa banyak misi dagang. Karena mereka tahu bahwa ke depan hubungan kita semakin dekat, sehingga dia harus dimulai dari sekarang. Nah itu secara psikologis bagus,” ujarnya.

    Hingga saat ini, Kemendag telah mengantongi 19 perjanjian dagang yang telah terimplementasi, 10 perjanjian dagang yang sedang proses ratifikasi, dan 16 perjanjian dagang dalam proses perundingan.

    “Jadi semakin banyak kita mempunyai perjanjian dagang maka akses pasar kita semakin bagus, ekspor kita mudah-mudahan meningkat,” ujarnya.

    Namun, Budi menjelaskan bahwa Kemendag tetap melakukan evaluasi terhadap setiap perjanjian perdagangan. Dalam hal ini, pemerintah melakukan evaluasi setiap perjanjian perdagangan yang sudah terimplementasi untuk mendapatkan output terbaik bagi perdagangan internasional.

    Sebab, dia menyebut, perjanjian dagang harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Dengan kata lain, proses neraca perdagangan antara kedua negara harus seimbang, tetapi saling menguntungkan.

  • Komdigi Temukan Ratusan Ribu Rekening dan Nomor Seluler Terindikasi Judol

    Komdigi Temukan Ratusan Ribu Rekening dan Nomor Seluler Terindikasi Judol

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap memiliki basis data besar yang berisi ratusan ribu rekening yang terindikasi tindak pidana, termasuk judi online (judol).

    Tidak hanya sampai disitu, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Komdigi, Teguh Arifiyadi, mengatakan pihaknya juga mengantongi puluhan ribu nomor ponsel terindikasi judol. 

    “Komdigi itu punya database isinya lebih dari 300–400 ribu rekening-rekening terindikasi pidana, disitu termasuk adalah rekening judol. Sekarang tidak hanya rekening. Kami juga punya blacklist nomor-nomor seluler. Jumlahnya sampai mungkin puluhan ribu nomor seluler,” kata Teguh Konferensi Pers & Nobar Film Agen +62 yang digelar DANA di Jakarta pada Kamis (3/7/2025). 

    Teguh mengatakan database tersebut kini telah dimanfaatkan oleh sejumlah penyelenggara sistem pembayaran untuk mengurangi risiko penyalahgunaan sistem keuangan oleh pelaku kejahatan digital.

    Teguh menjelaskan ketika pengguna melakukan transfer atau mengirim uang, sistem pada platform akan menampilkan notifikasi peringatan apabila rekening atau nomor tujuan tercatat dalam database yang dicurigai terlibat tindak pidana. Lebih lanjut, Teguh menjelaskan notifikasi yang muncul saat pengguna melakukan transaksi, berasal dari data-data yang telah dikumpulkan oleh Komdigi, baik berupa nomor rekening maupun nomor ponsel yang telah masuk daftar hitam.

    “Dasar notifikasinya apa? Satu, dari penyelenggara. Salah satunya dari database, blacklist, rekening, ataupun nomor seluler yang dimiliki oleh Komdigi,” ujarnya.

    Saat ini, lanjut Teguh, sudah ada lebih dari 30 penyelenggara layanan digital yang terhubung dengan sistem database Komdigi. Namun jumlah ini dinilai masih kecil dibandingkan total jumlah lembaga keuangan dan fintech yang beroperasi di Indonesia.

    Komdigi menargetkan agar ke depannya seluruh penyelenggara sistem keuangan, termasuk perbankan dan fintech, terhubung ke database tersebut untuk mencegah pelaku kejahatan digital membuka rekening baru di institusi berbeda.

    “Kalau semua sudah terhubung, atau diwajibkan terhubung, artinya koleksi database blacklist rekening maupun nomor seluler tadi juga dipakai untuk mencegar transaksi. Itu yang kita punya,” lanjut Teguh.

    Ke depan, Komdigi berencana memperluas cakupan jenis data yang masuk dalam sistem blacklist mereka. Tak hanya rekening dan nomor seluler, tetapi juga identitas lainnya seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, hingga alamat kripto.

    “Jadi database raksasa isinya blacklist apapun. Jadi kalau orang sudah rekeningnya ataupun nomor NIK-nya dipakai untuk membuka rekening terkait pidana, dia buka di bank lain, tolak. Dia buka di fintech, ditolak. Dia buka di pembiayaan, tolak. Semua terhubung, termasuk juga nomor seluler, email, dan lain-lain,” pungkasnya.

  • Menteri UMKM Buka Suara soal ‘Surat Sakti’ ke KBRI di Eropa untuk Istrinya

    Menteri UMKM Buka Suara soal ‘Surat Sakti’ ke KBRI di Eropa untuk Istrinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman buka suara soal beredarnya surat resmi yang menyebutkan rencana kunjungan istrinya, Agustina Hastarini, ke sejumlah negara di Eropa.

    Maman membantah tudingan miring yang menyebutkan istrinya meminta didampingi perwakilan RI dalam kunjungan ke sejumlah negara Eropa. Maman berencana menggelar konpersi pers besok untuk mengklarifikasikan hal tersebut.

    “Tidak bener itu, jahat banget yang buat fitnah seperti itu,” kata Maman saat dikonfirmasi, Kamis (3/7/2025).

    Pernyataan Maman menyusul beredarnya surat resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM dengan nomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 tertanggal 30 Juni 2025.

    Dalam surat tersebut disebutkan Agustina akan mengikuti kegiatan Misi Budaya dan melakukan kunjungan ke beberapa kota di Eropa, antara lain Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan mulai 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

    Surat itu ditujukan kepada berbagai perwakilan RI di Eropa, seperti KBRI di Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma, Den Haag, serta Konsulat Jenderal RI di Istanbul.

    Dalam surat tersebut juga disampaikan permohonan dukungan dan pendampingan dari perwakilan RI selama pelaksanaan agenda, terutama untuk mendampingi Istri Menteri beserta rombongan selama kegiatan berlangsung.

    “Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma dan Den Haag serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul selama pelaksanaan agenda dimaksud berupa pendampingan Istri Menteri beserta rombongan selama kegiatan ini berlangsung,” tulis isi surat yang ditandatangani Sekretaris Menteri UMKM, Arif Rahman Hakim.

  • Dewan Ekonomi Indonesia (DEN): Indonesia Sulit Dapat Tarif 0% dari AS

    Dewan Ekonomi Indonesia (DEN): Indonesia Sulit Dapat Tarif 0% dari AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengatakan Indonesia sulit mendapatkan tarif 0% dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Meski demikian, DEN berharap tim negosiasi bisa menyelesaikan hasil negosiasi sebelum masa penangguhan berakhir pada 9 Juli 2025.

    Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan untuk saat ini, upaya yang harus ditempuh tim negosiasi adalah bagaimana untuk menurunkan tarif resiprokal.

    Sebagai gambaran, Trump menerapkan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32%. Pengenaan tarif ini lantaran Indonesia dianggap menghambat laju perdagangan AS, yakni penerapan tarif sepihak (tidak timbal balik), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sistem perizinan impor kompleks, dan devisa hasil ekspor (DHE).

    Namun, pada 9 April 2025, AS menangguhkan pengenaan tarif resiprokal selama 90 hari untuk 56 negara mitra, termasuk Indonesia. Ini artinya, masa penangguhan tarif resiprokal Trump akan berakhir pada 9 Juli mendatang.

    “Nggak mungkin dong [Indonesia dikenai tarif] 0% [oleh AS]. Bukannya nggak mungkin, kayaknya susah untuk dapat 0%. Tapi tentunya yang penting bagaimana menurunkan dari tarif resiprokal itu,” kata Mari saat ditemui di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Menurut Mari, tim negosiasi harus bekerja keras untuk menurunkan tarif tinggi dari Trump. Bahkan, kata dia, jika bisa hasil akhir dari negosiasi bisa lebih rendah, seperti Inggris sebesar 10%.

    “Kita tentunya harus semaksimal mungkin menurunkan dari 32%. Kalau kita lihat yang didapatkan oleh Inggris kan 10%. Jadi kalau bisa, [Indonesia] dapat [tarif resiprokal] 10% itu jauh lebih baik tentunya dari 20%,” ujarnya.

    Meski demikian, Mari mengatakan bahwa semua negara tengah menunggu hasil dari proses negosiasi tarif Trump.

    Di sisi lain, sambung dia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah sering menjelaskan bahwa akan ada penurunan tarif dan nontarif, peningkatan impor dari AS ke Indonesia, hingga pembahasan kerja sama di bidang critical minerals.

    Teranyar, Menko Airlangga juga menyebut Indonesia memberikan penawaran kedua —yang lebih menarik— ke AS, agar Negara Paman Sam itu mau menurunkan tarif tinggi kepada Indonesia.

    Mari menuturkan bahwa sejatinya pemerintah meminta agar tarif tinggi 32% itu bisa turun menjadi 0%.

    “Kita kan tentunya minta 0%, tapi apakah kita akan dikasih 0% [oleh Trump] atau hanya reciprocal tariff-nya atau bagian dari reciprocal tariff-nya. Ini yang menjadi bahan negosiasi dan request and offer yang sedang berjalan saat ini. Tentu kita berharap yang paling baik outcome-nya,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso berharap Presiden AS Donald Trump tidak mengenakan tarif tinggi terhadap Indonesia, bahkan 

    ditiadakan alias tarif impor 0%.

    “Ya kalau perlu nggak ada tarif impor dari sana [AS]. Kalau perlu kan. Ya penginnya kan begitu kan, hapus semua. Jadi kita cari yang adil lah ya nanti,” kata Budi.

    Namun, Budi mengaku bahwa hingga saat ini pemerintah masih menunggu keputusan akhir tarif resiprokal dari AS.

    “Kita kan sudah waktu datang pertama pun kita juga sudah ngasih posisi kita seperti apa. Jadi kita masih menunggu juga kesepakatan dengan Amerika,” ujarnya.

    Dia pun berharap hasil negosiasi tarif AS—Indonesia segera rampung dalam waktu dekat.

    “Ya secepatnya, tapi kan kita juga harus bareng-bareng. Kita juga nunggu juga dari Amerika. Tapi mudah-mudahan sih ya cepat selesai, mudah-mudahan,” pungkasnya.