Author: Bisnis.com

  • Link Cek dan Pencairan BSU Tahap 2 Bulan Juli 2025, Klik di Sini!

    Link Cek dan Pencairan BSU Tahap 2 Bulan Juli 2025, Klik di Sini!

    Bisnis.com, JAKARTA – Bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan subsidi upah (BSU) 2025, diminta untuk tidak khawatir.

    Pasalnya penyaluran BSU masih kurang sekitar 20% yang ditujukan kepada pekerja yang memenuhi syarat.

    Penyaluran program BSU 2025 saat ini hampir mencapai 80% dari total target 17,3 juta penerima.

    Sebelumnya, penyaluran BSU 2025 akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap I, pemerintah akan mencairkan bantuan untuk 3,69 juta pekerja/buruh. Hingga 24 Juni 2025, BSU senilai Rp600.000 sudah disalurkan kepada 2,45 juta orang yang telah memenuhi syarat. Sisanya, sekitar 1,24 juta penerima, sedang dalam proses penyaluran.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan untuk penyaluran BSU tahap II, Yassierli menyebut bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima. Saat ini, data tersebut sudah dalam proses verifikasi dan validasi oleh pemerintah.

    “Sudah, sekarang sudah 80% mungkin ya, mendekati 80%,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).

    BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara dan Bank BSI untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Sementara itu, bagi penerima yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, maka akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

    Syarat penerima BSU telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

    Syarat Penerima BSU Tahap 2 2025:

    1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan

    2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan

    3. Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan

    Adapun, pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara.

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pemberian BSU 2025 kepada pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan, sebelum BSU disalurkan.

    Link Cek Penerima BSU Tahap 2 2025

    Berikut cara mengecek status penerima BSU Tahap 2:

    1. Melalui Website Kemnaker

    Pekerja dapat mengecek status penerimaan melalui laman resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id. 
    Penerima diharuskan untuk login ke akun yang sudah terdaftar.
    Apabila belum memiliki akun, pekerja dapat membuat akun terlebih dahulu, kemudian melengkapi profil secara menyeluruh.
    Setelah data lengkap, status penerimaan BSU akan ditampilkan pada dashboard akun masing-masing.

    2. Melalui Website BPJS Ketenagakerjaan

  • Prabowo Undang Pangeran MBS Lakukan Kunjungan Balasan ke Indonesia

    Prabowo Undang Pangeran MBS Lakukan Kunjungan Balasan ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS), di Istana Al-Salam, Jeddah, pada Rabu (2/7/2025).

    Dalam kesempatan itu, Pangeran MBS menyampaikan salam dari Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud kepada Presiden Prabowo, beserta doa terbaik bagi kesehatan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

    “Yang Mulia Putra Mahkota menyampaikan kepada Yang Mulia Presiden salam dari Penjaga Dua Masjid Suci, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, beserta doa terbaik bagi kesehatan dan kesejahteraan Yang Mulia, serta kemajuan dan kemakmuran lebih lanjut bagi Republik Indonesia dan rakyatnya yang bersaudara,” ujar Pangeran MBS dalam keterangan pers tertulis.

    Presiden Prabowo pun membalas salam tersebut dengan menyampaikan penghormatan dan harapan tulus kepada Raja Salman.

    Prabowo turut menyampaikan terima kasih atas sambutan luar biasa yang diberikan oleh Raja Salman dan Pangeran MBS serta secara resmi mengundang Pangeran MBS untuk melakukan kunjungan balasan ke Indonesia.

    “Presiden Prabowo juga menyampaikan undangan kepada Yang Mulia Putra Mahkota dan Perdana Menteri untuk melakukan kunjungan balasan ke Indonesia pada waktu yang akan disepakati bersama melalui saluran diplomatik,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan tertulis.

    Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi mendalam atas upaya Kerajaan Arab Saudi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

    “Pihak Indonesia menyampaikan apresiasi yang mendalam atas upaya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam melayani Dua Masjid Suci serta para jemaah haji dan umrah, termasuk para peziarah. Pihak Indonesia juga memuji tingkat koordinasi yang tinggi antara kedua negara dalam memastikan kenyamanan dan kesejahteraan jemaah haji dan umrah asal Indonesia,” ucap Prabowo.

  • Menag Sebut Pangeran MBS Dukung  Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah

    Menag Sebut Pangeran MBS Dukung Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah menjadi salah satu bahasan penting dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi pekan ini. 

    Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang mendampingi kunjungan kenegaraan Prabowo mengatakan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mendukung inisiasi dan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Tanah Suci. 

    “Alhamdulillah Pangeran MBS mendukung penuh Kampung Haji Indonesia terealisasi sesegera mungkin,” tutur Nasaruddin di Makkah, Kamis (3/7/2025). 

    Menurut Menag, selain kampung haji, dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai upaya untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Nasaruddin juga mengaku mendampingi Prabowo untuk menjajaki pembicaraan teknis dengan beberapa pihak di Arab Saudi. 

    “Kemarin juga saya, bersama dengan Pak Menko Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roslani juga mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi Kampung Haji Indonesia,” kata Menag. 

    Pertemuan tersebut, lanjut Menag, berlangsung selama kurang lebih satu jam dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ini sekaligus sebagai bentuk pelayanan optimal bagi jemaah Indonesia.

    “Pemerintah serius dalam mewujudkan Kampung Haji Indonesia, dan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa mulai merealisasikannya,” katanya. 

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy sudah ada beberapa investor yang berminat membangun kampung haji Indonesia di Makkah.

    Namun, selain opsi melibatkan investor, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan turun tangan. Misalnya saja melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

    “Pemerintah kita juga mungkin bisa membiayai, tidak ada masalah, apalagi nanti kalau BSI [berekspansi ke Arab Saudi] kemudian Danantara bisa ikut terlibat dalam investasi. Saya kira bagus karena kita juga ingin seperti arahan presiden agar haji tidak murni khusus untuk ibadah tapi juga ada unsur nilai tambah, terutama dalam sisi ekonomi,” jelasnya. 

  • Ajudan Jokowi Kompol Syarif Diperiksa Polda Metro Jaya soal Kasus Ijazah Palsu

    Ajudan Jokowi Kompol Syarif Diperiksa Polda Metro Jaya soal Kasus Ijazah Palsu

    Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah memeriksa ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Kompol Syarif dalam perkara tudingan ijazah palsu.

    Hal tersebut disampaikan langsung oleh Syarif dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (3/7/2024).

    “Saya memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro atas pemberian kesaksian terhadap kasus yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo,” kata Syarif.

    Hanya saja, Syarif tidak menjelaskan secara detail terkait dengan pemeriksaannya itu, termasuk dengan pertanyaan yang dilayangkan penyidik terhadapnya. 

    “Sudah selesai [pemeriksaan],” pungkasnya.

    Sekadar informasi, kasus tudingan ijazah palsu ini dilaporkan langsung oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya pada (30/5/2025).

    Awalnya, Jokowi memang mengakui perkara tudingan ijazah palsu ini memang kasus ringan. Namun demikian, menurutnya kasus tersebut perlu dilaporkan agar tidak berlarut-larut.

    Jokowi juga mengaku heran dengan tudingan ijazah ini masih berlangsung pasca lengser jadi Presiden RI. Oleh sebab itu, laporan ini dilakukan agar persoalan ijazah tersebut bisa jelas dan tidak dipertanyakan lagi.

    “Ya ini, sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).

  • Pertaruhan Kinerja Manufaktur Hadapi Gejolak Perang Dagang & Geopolitik

    Pertaruhan Kinerja Manufaktur Hadapi Gejolak Perang Dagang & Geopolitik

    Bisnis.com, JAKARTA — Produktivitas manufaktur nasional dipertaruhkan di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian dan geopolitik global. Sebab, industri pengolahan rentan dalam menghadapi ketegangan konflik perdagangan maupun perang di Timur Tengah.

    Kerentanan ini juga tercerminkan dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terkontraksi 3 bulan beruntun. Terbaru, pada Juni 2025, level PMI kembalii terperosok ke level 46,9 atau turun dari Mei 2025 di level 47,4 dan April di angka 46,7.

    Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, dampak tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32% dapat menekan kinerja ekspor produk lokal hingga 2,83%.

    “Tetapi kita memiliki peluang beberapa komoditas, misalnya peralatan utilitas kendaraan bermotor, pertambangan, itu positif, tetapi tekstil, komputer, alas kaki, logam, peralatan listrik, itu negatif,” kata Tauhid dalam KTT Indef 2025, Rabu (2/7/2025).

    Komoditas yang kinerja ekspornya diproyeksi masih tumbuh tersebut lantaran memiliki daya saing yang masih kuat untuk berkompetisi dengan negara lain yang dikenai tarif jauh lebih tinggi.

    Dalam laporan Indef, ekspor komoditas peralatan transportasi dan lainnya diproyeksi masih tumbuh 12%, utilitas dan komunikasi 5%, kendaraan bermotor dan suku cadang 5%, pertambangan 4,2%, dan lainnya.

    Sementara itu, Tauhid memperkirakan ekspor logam besi dan baja terkontraksi hingga 1,47%, pengolahan makanan 2,81%, sektor kehutanan 5,41%, produk kimia 9%, tekstil dan produk pakaian 9,16%, dan peralatan listrik 13%.

    “Sedangkan porsi kita ekspor maupun impor ke kawasan Timur Tengah itu relatif kecil ya 4,6% dan 4,1%. Ini yang memberikan efek dari perang dari Iran-Israel kecil dengan asumsi harga komoditas energi tidak melampaui batas APBN,” jelasnya.

    Kendati demikian, Kementerian Perindustrian mulai mengantisipasi risiko dari kebijakan tarif Trump dan ancaman eskalasi peran Iran dan Israel terhadap industri manufaktur nasional.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, eskalasi konflik Timur Tengah dan ancaman penutupan Selat Hormuz sebagai jalur distribusi pasokan energi sangat memengaruhi produksi industri.

    “Kondisi inilah yang mengancam juga kelangsungan industri nasional kita, seperti industri padat karya, tekstil, elektronik rumah tangga, hingga komponen otomotif yang saat ini sedang menghadapi penurunan permintaan ekspor,” jelasnya dalam RDP Komisi VII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

    Tak hanya kinerja ekspor yang terganggu, sentimen pasar global dan ketidakpastian perdagangan ini juga memengaruhi keputusan investasi. Dia menyebutkan, terdapat investasi senilai Rp1 triliun yang masih tertahan, serta utilitas produksi dan stabilitas tenaga kerja yang terganggu.

    Ancaman Terhadap Pasar Domestik

    Dalam hal ini, Faisol mewanti-wanti fenomena trade diversion atau pengalihan perdagangan yang dilakukan banyak negara dari AS ke pasar yang lebih mudah diakses, termasuk Indonesia.

    Untuk diketahui, AS merupakan pasar utama dari tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki Indonesia dengan pangsa pasar masing-masing sebesar 40,6% dan 34,2% pada 2024. Artinya, nyaris setengah dari ekspor TPT dan sepertiga ekspor alas kaki bergantung pada permintaan AS. Adapun, 95% ekspor TPT ke AS merupakan produk pakaian jadi yang merupakan industri padat karya.

    “Posisi ini mencerminkan bahwa produk TPT dan alas kaki Indonesia memiliki daya saing global. Namun, rentan karena perubahan peta pasokan global yang dipicu ketegangan geopolitik dan tarif masing-masing negara,” jelasnya.

    Di sisi lain, Faisol melihat pangsa pasar China di AS mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2020, produk TPT China masih menguasai pasar AS hingga 38,4%. Namun, pada 2024 hanya dapat mencapai 25,6%.

    Hal serupa juga terjadi pada produk alas kaki, di mana pangsa pasar China di AS turun dari 42% pada 2020 menjadi 36,1% pada tahun lalu. Kondisi ini yang membuat pemerintah mewaspadai adanya potensi dumping produk China ke Indonesia.

    Apalagi, terdapat kondisi peningkatan nilai impor TPT dari China ke Indonesia yang mencapai 8,84%, sedangkan impor produk alas kaki naik melonjak hingga 30,89% pada Januari hingga April 2025.

    Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) impor produk tekstil (HS 60-63) dari China ke Indonesia tercatat senilai US$834 juta pada Januari-April 2025 atau meningkat dari periode yang sama tahun lalu senilai US$309,7 juta.

    Hal serupa juga terjadi pada produk alas kaki (HS 64) yang nilai impornya dari China tercatat mencapai US$199,4 juta pada Januari-April 2025 atau meningkat dari periode yang sama tahun lalu senilai US$152,36 juta.

    “Oleh karena itu pemerintah perlu mengambil langkah strategis melindungi pasar domestik sekaligus memanfaatkan peluang expands to export yang terbuka di pasar global,” jelasnya.

    Tak hanya TPT dan alas kaki, Faisol juga menyoroti produk dari sektor industri agro, yang juga merupakan industri padat karya, saat ini terdapat indikasi adanya pengalihan pasar produk China dari Amerika.

    Pada Januari-April 2025, terlihat bahwa ekspor produk agro China ke Amerika turun sebesar US$1,17 miliar atau sekitar 7%. Sementara itu, pada saat yang sama Indonesia justru mencatat lonjakan impor produk agro dari China sebesar US$477.000 meningkat sekitar 30%.

    “Sekurang-kurangnya terdapat tujuh pos HS yang menunjukkan kenaikan impor yang signifikan. Mulai dari HS23 yaitu limbah industri makanan dan pakan ternak naik sekitar 11%, HS03 ikan dan krustasea, dan HS18 kakao dan olahan melonjak impornya lebih dari 100%. Lonjakan tertinggi terjadi pada produk perikanan yaitu sekitar 105,4%,” jelasnya.

    Di sisi lain, dampak kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika berpotensi menimbulkan efek trade diversion ataupun dumping produk baja dan aluminium dari China ke pasar lain termasuk Indonesia.

    Apalagi, AS secara khusus menetapkan tarif impor produk baja dan aluminium yang semula 25% menjadi 50% sejak 4 Juni 2025. Peningkatan tarif ini secara spesifik diterapkan terhadap produk baja yang tercakup HS 73 produk aluminium (HS 76).

    Di satu sisi, secara proporsi ekspor produk baja Indonesia ke Amerika memang hanya 0,6%, sementara ekspor aluminium 0,54%. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini bukan merupakan produk unggulan dari Indonesia ke Amerika.

    Ekspor baja Indonesia justru lebih dominan ke Australia yang porsinya mencapai 48,20% jauh lebih tinggi dibanding ke Amerika. Sementara itu, untuk aluminium, China menjadi tujuan utama ekspor Indonesia yang share-nya mencapai 32,20% kemudian baru diikuti oleh Amerika.

    “Ini yang mengkhawatirkan kita mengingat Indonesia memiliki ketergantungan impor baja dan aluminium yang tinggi terutama dari China,” imbuhnya.

    Adapun, impor baja Indonesia dari China mencapai 51,40% dengan nilai sekitar US$2,17 miliar dan impor aluminium dari China sebesar 46,10% atau sekitar US$1 miliar.

    “Tentu, kita harus mitigasi dengan monitoring secara intensif perkembangan perdagangan produk baja dan aluminium di border kita. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi dan merespon secara cepat jika terjadi lonjakan impor yang tidak wajar melalui mekanisme anti-dumping maupun safeguard demi melindungi industri dalam negeri,” tegasnya.

    Industri Berbenah

    Tak hanya perlindungan pasar, industri nasional perlu mempersiapkan diri menghadapi berbagai guncangan konflik geopolitik saat ini. Meski mulai mereda, risiko eskalasi perang Timur Tengah tetap harus diantisipasi.

  • BKPM Ingin Terapkan Post-Audit dalam Perizinan Usaha, Begini Skemanya

    BKPM Ingin Terapkan Post-Audit dalam Perizinan Usaha, Begini Skemanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang menyiapkan terobosan dalam reformasi perizinan berusaha, salah satunya melalui penerapan skema post-audit atau audit setelah izin diterbitkan.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa pemerintah akan mendorong penerbitan izin usaha lebih cepat, terutama di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK), maupun kawasan perdagangan bebas, dengan menempatkan audit atau verifikasi izin dilakukan setelah izin diterbitkan.

    “Kalau investornya sudah siap mau masuk kita kasih izinnya langsung, tapi persyaratan-persyaratan dasarnya kita post-audit aja gitu loh,” ujarnya dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Perizinan, Kamis (3/7/2025).

    Menurut Todotua, skema ini dapat mempercepat masuknya investasi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan model ini, dia meyakini calon investor tidak akan kabur lagi.

    Dia mengungkapkan selama ini banyak calon investor yang menarik minatnya berinvestasi di Indonesia karena proses perizinan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama.

    “Kita harus lakukan terobosan. Jangan sampai bisnis cycle-nya sudah lewat, investasinya batal, gara-gara izinnya baru keluar dua atau tiga tahun setelah dia mengajukan,” tegasnya.

    Khusus untuk investasi di kawasan industri atau KEK, skema ini diharapkan menjadi percontohan untuk reformasi perizinan yang lebih luas ke sektor lainnya. Todotua juga menyebut, BKPM telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong implementasi kebijakan itu.

    Todotua menekankan bahwa reformasi perizinan ini menjadi kunci untuk mengejar target investasi pemerintah. Dia menyebut, pemerintah menargetkan realisasi investasi lebih dari Rp13.000 triliun hingga 2029 untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8%.

    “Semoga ini juga menjadi suatu terobosan langkah dalam kita melakukan aksi-aksi untuk dalam langkah bisa mempercepat, mempermudah dan khususnya memberikan kepastian terhadap perizinan berusaha,” ujarnya.

    BKPM juga membuka konsultasi publik untuk menyerap masukan dari pelaku usaha, asosiasi, hingga pemerintah daerah terkait penyempurnaan regulasi perizinan ini.

    Saat ini, sambung Todotua, BKPM sedangkan merevisi Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 3, 4, dan 5 Tahun 2021. Nantinya, tiga aturan itu akan direvisi ke dalam satu aturan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Pemerintah Deregulasi Perizinan

    Pemerintah mulai menyosialisasikan PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang secara resmi diterbitkan pada 5 Juni 2025.

    Beleid anyar ini menjadi pengganti PP 5/2021 dan menandai penyempurnaan sistem perizinan usaha berbasis risiko yang lebih terukur, digital, dan terpadu melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA).

    “PP ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem perizinan berusaha yang mendukung pertumbuhan investasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam agenda sosialisasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (30/6/2025).

    Susiwijono menjelaskan bahwa terdapat tiga substansi utama yang membedakan PP 28/2025 dengan regulasi sebelumnya. Pertama, penerapan service level agreement (SLA).

    Untuk pertama kalinya, setiap tahapan dalam proses perizinan usaha, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin, akan diberikan batas waktu layanan (SLA) yang jelas.

    “Selama ini pelaku usaha mengeluhkan ketidakpastian waktu. Dalam PP 28 ini, misalnya proses persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang di ATR/BPN ditetapkan maksimal 25 hari kerja tanpa revisi, atau 40 hari jika ada perbaikan,” jelasnya.

    Kedua, kebijakan fiktif positif yaitu izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu SLA yang telah ditetapkan.

    Kebijakan ini akan diimplementasikan secara bertahap di kementerian/lembaga penerbit izin, termasuk ATR/BPN, KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, PUPR, serta sektor-sektor teknis seperti pertanian, ESDM, perindustrian, pariwisata, dan ketenagakerjaan.

    Ketiga, seluruh proses perizinan, baik dasar, sektoral, maupun perizinan penunjang, diwajibkan dilakukan melalui sistem OSS-RBA yang dikelola Kementerian Investasi/BKPM.

    “PP ini mewajibkan semua sistem kementerian/lembaga terintegrasi ke OSS-RBA. Tidak ada lagi sistem izin sektoral yang berjalan sendiri-sendiri,” ungkap Susiwijono.

    Selain tiga sistem lama (informasi, layanan, dan pengawasan), OSS-RBA juga akan diperkuat dengan tiga subsistem baru, yaitu persyaratan dasar, fasilitas berusaha, dan kemitraan.

    PP 28/2025 juga menetapkan OSS-RBA sebagai satu-satunya referensi hukum dalam perizinan berbasis risiko. Dengan demikian, tidak diperbolehkan ada tambahan syarat atau izin di luar yang tercantum dalam PP ini, baik oleh kementerian/lembaga pusat, daerah, maupun pengelola kawasan.

    Pemerintah memberikan masa transisi selama 4 bulan, di mana sistem OSS-RBA akan disesuaikan dengan ketentuan baru PP 28. Implementasi penuh dijadwalkan berlaku efektif mulai 5 Oktober 2025.

  • Paparan Sri Mulyani: Rasio Pajak 2025 Bakal Turun Lagi jadi 10,03%

    Paparan Sri Mulyani: Rasio Pajak 2025 Bakal Turun Lagi jadi 10,03%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan proyeksi rasio pajak berdasarkan kondisi ekonomi terkini, yakni tax ratio 2025 diperkirakan sebesar 10,03% terhadap PDB.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan, Menteri PPN, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK bersama Komisi XI DPR pada Kamis (3/7/2025) malam.

    Sri Mulyani memaparkan postur makro fiskal 2026 beserta proyeksi atau outlook anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 berdasarkan kondisi ekonomi terkini. Sri Mulyani memaparkan data setiap komponen APBN dalam kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Dia menjelaskan bahwa kontribusi penerimaan perpajakan terhadap PDB atau tax ratio yang ditargetkan dalam APBN 2025 adalah 10,24%. Namun, outlook pemerintah hanya melihat tax ratio 2025 mencapai 10,03%, turun dari tax ratio 2024 sebesar 10,08%.

    Kontribusi itu terdiri dari rasio pajak (hanya penerimaan pajak) sebesar 8,72% dan rasio penerimaan bea dan cukai 1,30% terhadap PDB pada 2025. Rasio pajak lebih rendah dari target APBN sebesar 9,00%, sedangkan rasio bea cukai lebih tinggi dari target 1,24%.

    Adapun, proyeksi kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah 2,00% terhadap PDB. Nilainya lebih rendah dari target APBN 2025 sebesar 2,11%.

    Sri Mulyani juga memaparkan proyeksi pemerintah atas APBN 2026, yakni pendapatan negara bisa berkontribusi hingga 12,22% terhadap PDB. Sebagai catatan, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, bea cukai, PNBP, dan hibah.

    “Pendapatan negara antara 11,7% hingga 12,22% dari GDP [PDB],” ujar Sri Mulyani pada Kamis (3/7/2025) malam.

    Berdasarkan proyeksi itu, pemerintah meyakini rasio perpajakan alias tax ratio 2026 bisa naik ke kisaran 10,08% hingga 10,45%.

    Apabila tax ratio 2026 hanya mencapai batas bawah proyeksi, maka kondisinya kembali ke level tax ratio 2024 sebesar 10,08%. Tax ratio tercatat terus turun dalam beberapa tahun terakhir, meskipun terdapat berbagai kebijakan terkait perpajakan, seperti program pengampunan pajak (tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela/PPS) dan Sistem Inti Perpajakan alias Coretax.

  • Komdigi Gandeng Swasta Aliri Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat, Ini Kata Indosat

    Komdigi Gandeng Swasta Aliri Internet 100 Mbps di Sekolah Rakyat, Ini Kata Indosat

    Bisnis.com, JAKARTA— PT Indosat Tbk. (ISAT) siap mendukung program internet cepat minimal 100 Mbps untuk Sekolah Rakyat (SR) yang tengah digalakkan pemerintah. 

    Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Buldansyah mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat pemerataan akses digital dengan menghadirkan jaringan andal untuk mendorong inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. 

    Pihaknya melihat keberhasilan upaya ini turut bergantung pada mekanisme infrastruktur yang tepat. 

    “Hal tersebut untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan pengembangan jaringan yang optimal kedepan,” kata Buldansyah kepada Bisnis pada Kamis (3/7/2025). 

    Buldansyah mengatakan sinergi antara pemerintah dan pelaku industri menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan secara adil, efisien, dan berdampak positif bagi semua pihak.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh SR akan terhubung dengan jaringan internet cepat berbasis fiber optik (FO) dengan kecepatan minimal 100 Mbps. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan penugasan ini berasal langsung dari Instruksi Presiden dan menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan digital nasional.

    “Sesuai penugasan yang terdapat di Inpres SR, Komdigi mendapat tugas salah satunya mendukung ketersediaan sistem dan jaringan internet di Sekolah Rakyat. Dengan demikian Komdigi akan memastikan bahwa di seluruh SR sudah ada jaringan FO yang bisa digunakan SR untuk mendapatkan layanan internet,” katanya. 

    Wayan menambahkan apabila di lokasi SR belum tersedia jaringan FO, Komdigi akan menggandeng operator untuk membangun infrastruktur digital hingga titik sekolah. 

    Dua sekolah percontohan telah terpasang koneksi FO, yakni SR Menengah Atas 19 Bantul (200 Mbps) dan SR Menengah Atas 20 Sleman (100 Mbps), yang kini menunjang kegiatan belajar lebih dari 275 siswa.

    Menteri Komdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari konsep smart school sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya.

    Adapun peluncuran resmi 100 Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli 2025 dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

  • Studi NASA Ungkap Puluhan Ribu Satelit Starlink Bakal Rusak Lapisan Ozon

    Studi NASA Ungkap Puluhan Ribu Satelit Starlink Bakal Rusak Lapisan Ozon

    Bisnis.com, JAKARTA – Satelit orbit rendah (LEO) seperti Starlink dapat mengikis lapisan ozon Bumi saat mereka keluar dari orbit. Hal ini diungkapkan oleh studi yang didanai NASA dan diterbitkan dalam Geophysical Research Letters pada Juni 2024.

    Mengutip Cnet.com, Kamis (3/7/2025)  satelit Starlink yang mencapai akhir masa pakainya terbakar di atmosfer Bumi dan meninggalkan partikel kecil aluminium oksida. Partikel-partikel ini kemudian turun ke lapisan ozon, yang berfungsi menyerap radiasi ultraviolet berbahaya.

    Para peneliti – yang berasal dari University of Southern California – menemukan jumlah oksida ini meningkat delapan kali lipat dari 2016 hingga 2022. Namun, tidak semua dari partikel ini disebabkan oleh Starlink meskipun satelit Elon Musk itu memiliki armada terbesar.

    Menurut data yang dikumpulkan oleh astrofisikawan Jonathan McDowell, dari sekitar 10.000 objek aktif di orbit rendah Bumi, lebih dari 7.750 di antaranya merupakan milik Starlink.

    Laporan Space.com mengatakan perusahaan tersebut saat ini memiliki izin untuk meluncurkan 12.000 satelit lagi dan berencana menambah hingga 42.000 satelit pada masa mendatang.

    Perlu diketahui, satelit-satelit ini dirancang untuk bertahan sekitar 5 tahun. Sebuah satelit seberat 550 pon disebut akan melepaskan sekitar 66 pon partikel nano aluminium oksida saat masuk kembali ke atmosfer.

    Satelit-satelit Starlink juga menjadi semakin berat seiring waktu, dengan versi terbaru memiliki berat sekitar 2.760 pon.

    Aluminium tersebut sebagian besar akan dilepaskan di ketinggian antara 30 hingga 50 mil di atas permukaan Bumi. Namun, kemudian akan melayang turun ke lapisan ozon, yang diperkirakan memakan waktu sekitar 30 tahun.

    Dampaknya dikatakan sudah mulai terlihat — satelit yang terbakar pada tahun 2022 menyebabkan peningkatan kadar aluminium di atmosfer sebesar 29,5% di atas tingkat alami. Para peneliti bahkan menyebut situasinya akan semakin buruk.

    Salah satu penulis studi Geophysical Research Letters Joseph Wang berkomentar kondisi ini menjadi perhatian karena banyaknya satelit yang akan diluncurkan di masa depan.

    “Kami memperkirakan kelebihan tahunan lebih dari 640% dibandingkan tingkat alami. Berdasarkan proyeksi tersebut, kami sangat khawatir,” kata Wang seperti dikutip Bisnis pada Kamis (3/7/2025).

    Peneliti mengatakan berbeda dengan zat lain yang merusak lapisan ozon, partikel aluminium oksida tidak habis dalam proses tersebut. Partikel-partikel ini dinilai terus merusak lapisan ozon hingga akhirnya turun secara alami ke ketinggian yang lebih rendah, yang bisa memakan waktu sekitar 30 tahun.

    Apabila Starlink berkembang sesuai dengan rencana, lebih dari 8.000 satelit dapat terbakar di atmosfer setiap tahunnya.

    Sebagai informasi, para peneliti menggunakan model prediksi untuk memperhitungkan pertumbuhan jumlah satelit di angkasa dan menemukan bahwa jumlah aluminium bisa meningkat hingga 360 metrik ton — atau 640% di atas tingkat alami.

  • Kebijakan Baru KUR Perumahan buat UMKM & Renovasi Rumah, Cek Bunganya

    Kebijakan Baru KUR Perumahan buat UMKM & Renovasi Rumah, Cek Bunganya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan kebijakan baru penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dalam rangka mendukung percepatan program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

    KUR perumahan itu nantinya bakal diberikan untuk pengembang kecil dan menengah atau UMKM hingga masyarakat perorangan untuk melakukan renovasi rumah secara pribadi.

    Meski telah resmi ditetapkan, penyaluran KUR untuk sektor perumahan masih akan menunggu aturan turunan yang bakal dibuat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Dalam penjelasannya, Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan bahwa regulasi tersebut bakal dikebut rampung pada bulan ini.

    “Jadi kita mesti bekerja dengan cepat untuk menyiapkan aturan menteri. Karena itu harus kami selesaikan bulan Juli ini,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/7/2025).

    Adapun, peluncuran KUR untuk sektor perumahan ini menyusul komitmen Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani yang mengaku telah memberikan instruksi kepada Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) agar dapat menyalurkan KUR pada sektor perumahan.

    Daftar Bank Himbara yang disebut bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan itu di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

    “Seluruh Bank Himbara plus BSI dan juga dengan BTN jadi ada 5 bank untuk memberikan pendanaan kepada perumahan yang nanti akan dibangun oleh Pak Ara,” jelas Rosan.

    Berikut kebijakan baru KUR Perumahan:

    1. KUR untuk UMKM

    KUR perumahan untuk pengembang UMKM diberikan guna mendorong laju suplai penyediaan rumah untuk program 3 juta rumah.

    Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah menyediakan plafon pembiayaan KUR perumahan bagi pengembang UMKM senilai Rp117 triliun.

    “Sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun. Dan oleh karena itu subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi tadi yang small and medium enterprise,” jelas Airlangga di kantornya, Kamis (3/7/2025).

    Nantinya, tiap pengembang UMKM bakal mendapat plafon pembiayaan KUR maksimal Rp5 miliar. Padahal semulanya, plafon KUR usaha maksimal hanya ditetapkan di angka Rp500 juta.

    Airlangga memproyeksi bahwa modal KUR Rp5 miliar dapat memasok pembangun 38 unit hingga 40 unit rumah subsidi minimalis dengan ukuran 36 meter persegi (m2).

    “Dengan Rp5 miliar membangun 38 unit sampai 40 unit dari pada perumahan yang tipenya 36. Nah ini waktunya [tenor cicilannya] bisa sampai 4 – 5 tahun,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, bunga KUR bakal disubsidi pemerintah sebesar 5%. Sehingga, pengembang hanya perlu mencicil pokok pinjaman dengan bunga yang jauh lebih miring di kisaran 6% hingga 7%.

    “Pemerintah memberikan fix subsidi bunga sebesar 5%. Jadi kalau perbankan memberikan contohnya [bunga kredit] 11% maka kontraktor UMKM bisa membayar 6%. Tapi kalau dia kasih [bunga kredit] 12% dia bayarnya 7%, sesuai dengan perbankan masing-masing,” tambahnya.

    2. KUR untuk Renovasi Rumah

    Tidak hanya memberikan dukungan KUR untuk pengembang, akses pembiayaan tersebut juga bakal dialirkan kepada masyarakat umum.

    Dalam penjelasan Airlangga, pemerintah menyediakan plafon sebesar Rp13 triliun untuk masyarakat umum mengakses kredit yang dapat digunakan untuk melakukan renovasi rumah secara pribadi.

    “[KUR Perumahan] Juga diberikan untuk demand side, untuk perorangan. di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun,” jelasnya.

    Tak berbeda dengan KUR yang diberikan pada pengembang, masyarakat umum yang mengakses KUR perumahan juga bakal mendapat subsidi bunga sebesar 5% dari pemerintah.

    Dengan demikian, masyarakat dapat mencicil pokok dengan bunga di kisaran 6% hingga 7%.