Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Surat Tuntutan Tom Lembong di Kasus Impor Gula Capai 1.091 Halaman!

    Surat Tuntutan Tom Lembong di Kasus Impor Gula Capai 1.091 Halaman!

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) menyampaikan surat tuntutan terhadap eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong memiliki 1.091 halaman.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, surat dakwaan yang sudah disiapkan JPU itu dibawa menggunakan troli pada 14.02 WIB. Surat dakwaan itu kemudian disebar di meja JPU menjelang sidang pembacaan tuntutan.

    Tak lama berselang, Tom Lembong tiba dengan istrinya Franciska Wihardja di ruang sidang PN Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Tom dan Ciska kompak mengenakan pakaian berwarna abu.

    Setelah itu, baik penasihat hukum, terdakwa Tom Lembong, JPU hingga majelis hakim mulai mengisi kursi duduknya masing-masing. Dalam hal ini, hakim menanyakan terlibat dahulu soal kesiapan JPU untuk membacakan tuntutannya.

    “Jadi kalau kami melihat yang ada di meja saudara itulah tuntutannya ya?” tanya hakim.

    “Siap, Yang Mulia,” jawab jaksa.

    “Apakah akan dibacakan kesemuanya atau seperti apa? Ada berapa halaman?” tanya hakim lagi.

    “Total tuntutan untuk perkara ini 1.091 halaman,” jawab jaksa.

    Dalam hal ini, JPU menekankan bahwa surat tuntutan ini tidak akan dibacakan seluruhnya dalam sidang. JPU menyatakan surat tuntutan yang bakal dibacakan hanya intinya saja, yakni analisis yuridis dan amar tuntutan.

    Sebelumnya, Tom Lembong telah didakwa terlibat dalam praktik korupsi dalam perkara importasi gula. Perannya, yaitu memberikan persetujuan impor terhadap sejumlah pihak swasta dalam rangka pengendalian ketersediaan gula dan stabilisasi harga gula dalam negeri.

    Namun dalam pelaksanaannya, Tom Lembong diduga telah melanggar sejumlah aturan seperti persetujuan impor itu dilakukan tanpa rapat koordinasi antar kementerian. 

    Alhasil, perbuatan itu diduga telah memperkaya 10 pihak swasta sebesar Rp515 miliar. Adapun, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp578 miliar.

  • Skema Baru KUR Pekerja Migran dan Petani Tebu, Cek Bunganya!

    Skema Baru KUR Pekerja Migran dan Petani Tebu, Cek Bunganya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan meluncurkan skema kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani tebu hingga para pekerja migran.

    Pertama, KUR petani tebu. Pemerintah akan memberikan KUR petani tebu dengan plafon hingga Rp500 juta.

    Nantinya, skema KUR petani tebu diberikan kepada petani individual, kelompok, maupun kelompok/individu yang memiliki komitmen pembelian dari pabrik gula, termasuk pabrik gula Badan Usaha Milik Negara (BUMN) SugarCo atau PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

    Pasalnya, Airlangga menjelaskan, selama ini tanaman tebu sering digunakan melebihi umur sehingga produktivitas dari komoditas ini menurun. Dia berharap, para petani bisa mengakses pembiayaan untuk peremajaan (replanting) tanaman tebu sehingga hasil panen bisa meningkat.

    Dengan begitu, dia menyebut, pemberian KUR petani tebu ini bisa mendorong sektor ketahanan pangan maupun pertanian tebu di Indonesia.

    “Maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri, sehingga dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Kedua, KUR untuk pekerja migran. Airlangga mengatakan para pekerja migran akan mendapatkan KUR dengan pinjaman senilai Rp100 juta.

    Adapun, KUR ini disiapkan agar para pekerja migran dapat memanfaatkannya sebagai biaya keberangkatan seperti pembuatan dokumen, visa, maupun tiket. Di samping itu, pinjaman KUR ini bisa digunakan untuk biaya pelatihan atau keterampilan sebelum pekerja migran berangkat ke luar negeri.

    “Pekerja migran bisa mengakses KUR tanpa jaminan sebesar Rp100 juta. Itu bisa digunakan untuk memproses mereka pergi ataupun juga untuk pelatihan,” terangnya.

    Secara keseluruhan, Airlangga mengungkap penyaluran KUR telah mencapai Rp131,84 triliun per Juni 2025, atau sekitar 45% dari target Rp300 triliun di tahun ini.

    Dia menambahkan, 60% penyaluran dialokasikan untuk sektor produksi. Sedangkan program KUR telah menjangkau 1.007.101 debitur baru dan graduasi telah mencapai target 1,1 juta debitur.

  • Kemenkeu Belum Bahas Skema LPG 3 Kg Satu Harga dengan ESDM

    Kemenkeu Belum Bahas Skema LPG 3 Kg Satu Harga dengan ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengungkapkan belum membahas skema LPG 3 kilogram satu harga, meski Kementerian ESDM merencanakan akan menerapkan kebijakan itu mulai 2026.

    Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima usulan resmi terkait kebijakan tersebut.

    “Itu kan model mereka, belum ke kita. Nanti kita bahas, itu belum masuk ke Kemenkeu,” ujar Luky di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025) malam.

    Dia menyatakan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi terkait skema tersebut. Menurutnya, pembahasan detail baru akan dilakukan apabila dokumen resminya sudah diterima Kemenkeu.

    Luky juga belum bisa memastikan apakah skema LPG 3 kg satu harga tersebut akan efektif dalam menekan anggaran subsidi, terutama mengingat persoalan salah sasaran selama ini.

    “Soal itu saya no comment dulu, karena saya belum dengar detailnya, yang di lapangan kan mereka [Kementerian ESDM],” tuturnya.

    Adapun dalam laporan semester I APBN 2025, realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg tercatat mengalami penurunan 29,5% secara tahunan dari Rp42,9 triliun menjadi Rp30,3 triliun. Meski demikian, secara volume penyaluran LPG 3 kg mencapai 3,5 juta metrik ton atau naik 3,8% secara tahunan.

    Luky menjelaskan penurunan anggaran subsidi LPG 3 kg tersebut lebih dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) serta nilai tukar rupiah.

    Oleh sebab itu, anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menegaskan, jika harga ICP mengalami kenaikan maka besaran anggaran subsidi LPG juga akan disesuaikan.

    “Volume itu salah satu, tapi nanti ada harga ICP dan nilai tukar. Angka tengahnya nanti akan muncul di APBN 2026-nya,” ungkap Luky.

    Wacana Kementerian ESDM

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menegaskan skema penjualan LPG 3 kg akan dibuat satu harga alias pukul rata di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut rencananya mulai diterapkan tahun depan.

    “Pak Menteri bilang satu harga. Harga itu [LPG 3 kg] berarti satu, tidak ada [perbedaan] wilayah. Satu Indonesia, satu,” kata Dadan ditemui di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Dia pun mengibaratkan penjualan LPG bersubsidi itu akan sama seperti Pertalite. Artinya, harga eceran tertinggi (HET)-nya bakal sama di seluruh Indonesia.

    Menurutnya, hal ini penting lantaran di beberapa daerah harga jual LPG ada yang mencapai Rp50.000 per tabung. Padahal, idealnya harga jual LPG 3 kg itu bisa di bawah Rp20.000 per tabung.

    Oleh karena itu, Dadan menegaskan bahwa implementasi LPG 3 kg satu harga sangat bisa dilakukan. Dia juga menilai hal itu bukan masalah bagi PT Pertamina (Persero).

    “Kan ada LPG yang harganya keterlaluan itu [mencapai Rp50.000 per tabung], di beberapa tempat suka ada seperti itu. Sekarang kami kaji supaya itu [harga] sama. Kan bisa itu, bisa, kan yang melakukan Pertamina,” tutur Dadan.

    Adapun berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing. 

    Hanya saja, penetapan harga oleh pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg selama ini bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota.

    Wacana membuat harga LPG 3 kg satu harga ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). 

    Menurut Bahlil, pengaturan harga LPG yang ditentukan pemda menjadi celah untuk oknum memainkan harga LPG 3 kg. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi hingga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg.

    “Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres, kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” tutur Bahlil.

  • Petani Tebu Dapat KUR Rp500 Juta, Mentan Amran Bilang Begini

    Petani Tebu Dapat KUR Rp500 Juta, Mentan Amran Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut kebijakan pembiayaan petani tebu melalui program kredit usaha rakyat (KUR) membuka ruang baru bagi para petani, terutama petani tebu plasma di Indonesia.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan kebijakan skema KUR terbaru ini memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani.

    Pasalnya, Amran menyebut bahwa sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp500 juta. Namun kini, para petani tebu dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    ”Jadi kreditnya itu plafonnya Rp500 juta dan ini bunganya 6%. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (4/7/2025).

    Amran menjelaskan, pabrik gula nantinya bakal dilibatkan sebagai avalis atau penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, jelas dia, pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    “Kalau avalis tanpa jaminan, tapi pabriknya bertanggung jawab. Nah ini memudahkan petani kita. Saya kira ini adalah kebahagiaan petani tebu seluruh Indonesia. Mereka sudah lama mengusulkan,” terangnya.

    Menurut Amran, kebijakan ini menjadi respons nyata atas aspirasi yang sudah lama disuarakan para petani tebu. Dia berharap, kesejahteraan petani akan meningkat dan produktivitas tebu nasional makin optimal dengan adanya skema KUR ini.

    Dia juga berharap skema kebijakan KUR petani tebu ini dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkannya di musim tanam yang tengah berlangsung.

    “Nanti kita lihat perjalanannya dulu. Mudah-mudahan satu minggu ini selesai, dan bulan ini sudah bisa diterapkan. Karena sekarang musim tanam. Kita berharap bulan ini sudah jalan,” imbuhnya.

    Adapun, produksi gula nasional 2024 mencapai 2,46 juta ton atau naik 8,57% dibandingkan produksi 2023 yang sebesar 2,27 juta ton.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan memberikan KUR tebu rakyat dengan plafon hingga Rp500 juta. Diharapkan, pemberian KUR petani tebu ini bisa mendorong sektor ketahanan pangan maupun pertanian di Indonesia.

    Airlangga menjelaskan bahwa skema KUR tebu diberikan kepada petani individual maupun kelompok, serta kelompok maupun perorangan dengan komitmen pembelian (offtake) dari pabrik gula, termasuk pabrik gula BUMN SugarCo atau PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

    “Dengan demikian, maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri, sehingga dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas,” ujar kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

  • Persaingan Telkomsel dan Indosat Makin Ketat di Regional

    Persaingan Telkomsel dan Indosat Makin Ketat di Regional

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT Indosat Tbk. (ISAT) bersaing ketat dalam merebut pasar industri telekomunikasi di Indonesia. PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) mengekor di belakang.

    Menurut laporan terbaru Opensignal, pengguna layanan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menikmati kecepatan unduh dan unggah tercepat – baik secara keseluruhan maupun untuk jaringan 5G.

    Telkomsel disebut mengalami peningkatan tertinggi dalam skor kecepatan unduh 5G dari semua operator nasional di Indonesia, yaitu sebesar 11Mbps.

    “Pengguna kami di Indonesia menikmati kecepatan unduh tercepat secara keseluruhan di jaringan Telkomsel di Jakarta Raya, sedangkan kecepatan Unduh 5G tercepat juga ada di Telkomsel di Kepulauan Nusa Tenggara,” tulis laporan tersebut, dikutip Bisnis, Jumat (4/7/2025).

    Telkomsel juga dilaporkan sebagai operator seluler paling maju dalam menerapkan 5G di Indonesia sejauh ini.

    Perusahaan tersebut memimpin sekitar tiga poin persentase atas pesaingnya yang secara statistik sama, yaitu IM3 dan XL. Skor Telkomsel meningkat dua poin persentase, sementara IM3 dan XL tidak mengalami perubahan signifikan dalam hasil Ketersediaan 5G mereka.

    Dalam hal cakupan layanan, Telkomsel kembali memimpin kali ini dengan skor 8,7 poin dari skala 10 poin. Unggul cukup jauh dari para pesaingnya, seperti IM3 dengan skor 5,1 poin dan XL – 4,7 poin.

    Artinya, tulis Opensignal, Telkomsel memiliki jangkauan geografis terluas di wilayah-wilayah berpenduduk dibandingkan dengan semua operator seluler di Indonesia.

    Sementara itu, PT Indosat Tbk. (ISAT) dengan layanan IM3-nya menjadi satu-satunya pemenang dari tiga penghargaan Opensignal yang mengukur pengalaman pengguna dalam menggunakan layanan tertentu.

    Yakni, pengalaman menggunakan video, pengalaman bermain gim, dan pengalaman menggunakan aplikasi suara. IM3 juga berhasil mengalahkan Telkomsel untuk pengalaman menggunakan video 5G.

    Opesignal juga menobatkan IM3 sebagai pemenang tunggal untuk konsistensi kualitas, dengan skor 71,8%, mengalahkan XL dengan selisih 3 poin.

    Selain itu, IM3 meraih posisi teratas untuk penghargaan pengalaman keandalan dengan skor 878 poin dari skala 100-1000 poin – dan unggul 22 poin dari XL.

    “Jika dilihat dari seluruh wilayah dan operator di Indonesia, pengguna jaringan IM3 di Jawa Timur menikmati layanan seluler yang paling dapat diandalkan,” tulis Open Signal.

    Adapun, IM3 dan Telkomsel bertarung sengit untuk meraih penghargaan regional di seluruh Indonesia.

    IM3 mengoleksi 37 penghargaan regional secara langsung dan 21 penghargaan secara bersama di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan Telkomsel menjadi pemenang tunggal sebanyak 35 kali dan berbagi podium sebanyak 23 kali.

    Dibandingkan dengan para pesaingnya, perolehan penghargaan regional XL lebih sedikit, dengan 10 penghargaan yang dimenangkan secara langsung dan 19 penghargaan secara bersama.

    Telkomsel unggul untuk kategori regional 5G dan Pengalaman Bermain Game, sementara IM3 memimpin di regional untuk kategori Pengalaman Menggunakan Video, Pengalaman Menggunakan Aplikasi Suara, atau kedua penghargaan Konsistensi.

  • Sri Mulyani Klaim Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Kelas Menengah

    Sri Mulyani Klaim Koperasi Merah Putih untuk Perkuat Kelas Menengah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa sudah banyak program pemerintah yang menyasar kelompok kelas menengah, termasuk Koperasi Desa Merah Putih.

    Sri Mulyani tidak menampik bahwa sebanyak 9,4 juta penduduk kelas menengah telah ‘turun kasta’ ke kelompok aspiring middle class (menuju kelas menengah) selama 2019 sampai dengan 2024. Padahal, selama ini kelas menengah menjadi pendorong utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    Masalahnya, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar pembentuk produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya pada 2024, distribusi konsumsi rumah tangga mencapai 54,04% terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Oleh sebab itu, pemerintah ingin kembali memperkuat kelas menengah. Sri Mulyani pun memaparkan sejumlah program untuk kelompok kelas menengah.

    “Koperasi Merah Putih, KUR, yang tadi kita diskusikan untuk petani tebu, ini semuanya di level kelas menengah tadi,” ujarnya di rapat kerja dengan Komisi XI, Kamis (3/7/2025) malam.

    Selain itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sejumlah program pemerintah seperti hilirisasi industri dan proyek infrastruktur sosial memiliki dampak langsung terhadap pekerja di sektor yang membutuhkan tingkat pendidikan lebih tinggi atau yang berada di segmen kelas menengah.

    Bendahara negara itu turut menyebut program padat karya (labor intensive), seperti perbaikan sekolah dan fasilitas rakyat, juga memberikan efek berantai pada lapangan kerja lokal terutama melalui keterlibatan kontraktor dalam negeri.

    “Kita juga mencoba untuk mendukung program-program Kementerian terkait dalam rangka mempertebal kelas menengah atau me-recover. Kalau mereka mengalami penurunan ke kelompok aspiring middle class, bisa tetap ada di kelas menengah,” tutup Sri Mulyani.

    Waswas Koperasi Merah Putih

    Adapun, program Koperasi Desa Merah Putih mendapat banyak sorotan. Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam misalnya, yang meminta agar Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi belajar dari pengalaman di zaman orde baru, di mana sederet KUD dan BUMDes yang mengalami kolaps hingga bangkrut.

    Untuk itu, dia meminta agar 80.000 Kopdes Merah Putih tidak bernasib sama dengan KUD dan BUMDes.

    “Bagaimana Pak Menteri [Budi Arie] bisa memastikan bahwa Koperasi Merah Putih ini bukan monster baru yang menjadi alat bancakan dari oknum-oknum di desa,” kata Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Menteri Koperasi di Kompleks Senayan DPR, Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Dia juga mewanti-wanti sederet usaha yang dijalankan Kopdes Merah Putih berpotensi merusak ekosistem yang sudah terbentuk di desa. Terlebih, KopDes Merah Putih juga akan menjalankan usaha seperti menjual sembako, penyalur LPG/BBM bersubsidi, hingga penyalur pupuk.

    Mufti pun mempertanyakan pihak yang bakal bertanggungjawab jika warung maupun toko UMKM di desa gulung tikar di tengah kehadiran Kopdes Merah Putih.

    “Jangan sampai koperasi desa yang tujuannya adalah untuk memberdayakan desa, tapi justru membunuh menjadi monster yang menggilas usaha yang ada di desa-desa,” ujarnya.

    Di samping itu, Mufti menilai Kopdes Merah Putih akan membebani bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan dana desa. Menurutnya, dengan permodalan senilai Rp3 miliar untuk setiap desa atau dengan total Rp240 triliun terhadap 80.000 Kopdes Merah Putih akan mengganggu stabilitas keuangan nasional, jika koperasi ini gagal.

    “Kalau gagal tentu NPL [non-performing loan/kredit bermasalah] perbankan akan bisa terancam, yang tentu akan mengganggu stabilitas keuangan nasional,” terangnya.

    Dia kembali mempertanyakan penggunaan dana desa sebagai jaminan jika kredit tersebut macet. Menurutnya, hal tersebut akan mengganggu infrastruktur di desa.

    “Kalau dana desa disita bank lalu, siapa yang ke depan nanti akan bangun jalan desa, siapa yang akan bangun jembatan desa, siapa yang bangun sekolah-sekolah di desa. Jangan sampai yang menjadi korban adalah rakyat, desa, perbankan BUMN,” pungkasnya.

    Senada, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pola pengelolaan dan pembiayaan yang direncanakan pemerintah dalam membentuk 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih berpotensi memiliki sederet permasalahan.

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyebut, masalah pertama adalah dari sisi bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ajib menjelaskan bahwa sektor perbankan adalah industri keuangan dengan regulasi yang tinggi (high regulated).

    Pasalnya, lanjut dia, seluruh aktivitas di sektor perbankan akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dia mengkhawatirkan syarat formal kredit berupa character, capacity, capital, collateral dan condition (5C) akan sulit dipenuhi oleh Kopdes Merah Putih.

    “Kalau program ini dibuat mandatory, bank Himbara akan kesulitan secara teknis perbankan,” ujar Ajib dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

    Bahkan, Ajib menyebut, bank Himbara juga akan kesulitan dalam menyalurkan program kredit usaha rakyat (KUR) melalui Kopdes Merah Putih.

    “Cenderung akan terhambat kondisi para debitur di masyarakat yang sedang marak terbelit masalah pinjaman online [pinjol] dan lain-lain, yang membuat SLIK OJK juga menjadi kendala. Pemerintah harus membuat peraturan terobosan untuk mengatasi hal ini,” tuturnya.

    Potensi masalah yang kedua adalah dalam konteks keuangan negara. Dia menyebut, ketika opsi pembiayaan Kopdes Merah Putih diambil dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), baik berasal dari dana desa maupun lainnya, maka koperasi akan berpotensi menjadi objek pemeriksaan dan audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

    Untuk itu, Ajib menuturkan bahwa keuangan negara harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan efektif. Adapun, potensi masalah ketiga adalah para pengelola koperasi.

    Ajib mewanti-wanti dengan sumber daya yang ada dan literasi keuangan yang cenderung masih rendah, Kopdes Merah Putih akan menghadapi masalah yang cukup serius jika tidak bisa mengelola sesuai prinsip-prinsip dan standar pengelolaan keuangan negara.

    Dia menuturkan bahwa indikasi tentang pengelolaan yang belum profesional tercermin dari International Cooperative Alliance (ICA) pada 2023 yang menunjukkan tidak ada satu pun koperasi Indonesia masuk jajaran 300 koperasi dunia.

    Padahal, sambung dia, Indonesia adalah negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia, yakni mencapai lebih dari 130.000 koperasi.

  • Komdigi Akui Pemblokiran IP untuk Atasi Judi Online Belum Manjur, Masih Banyak Celah

    Komdigi Akui Pemblokiran IP untuk Atasi Judi Online Belum Manjur, Masih Banyak Celah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi mengungkap bahwa masih terdapat banyak tantangan dalam upaya memberantas praktik judi online, terutama dari sisi teknis dan yurisdiksi antarnegara. 

    Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Komdigi Teguh Arifiyadi mengakui langkah pemblokiran alamat protokol internet (IP) belum cukup efektif untuk menghentikan akses ke situs-situs judi online.

    “Protokol alamat internet yang berasal dari negara-negara yang suspek terkait judi online. Kami batasi IP-nya. Yang boleh akses mana? Apakah selesai masalahnya? Tidak juga,” kata Teguh dalam Konferensi Pers & Nobar Film Agen +62 yang digelar DANA di Jakarta pada Kamis (3/7/2025). 

    Menurutnya, pelaku kerap menyiasati pemblokiran dengan cara memalsukan alamat IP agar seolah berasal dari negara lain yang belum diblokir.  Bahkan ketika satu negara sudah diblokir, pelaku masih bisa mengakses lewat VPN dan metode masking lainnya.

    Selain soal teknis, Teguh menyoroti tantangan yang timbul akibat perbedaan kebijakan hukum antarnegara. Di kawasan Asia Tenggara, misalnya, masih ada negara yang melegalkan praktik judi, baik secara offline maupun online.

    Lebih lanjut, Teguh menekankan bahwa tantangan ini bukan hanya urusan regulasi, tapi juga menyangkut aspek sosial dan ekonomi. Salah satunya adalah keterlibatan pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor-sektor yang mendukung aktivitas ilegal seperti judi dan pinjaman online (pinjol) ilegal di luar negeri.

    “Banyak pekerja migran kita yang bekerja di negara-negara yang memberikan ruang bagi operasional judi online. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Tadinya mungkin setahun hanya 6.000, sekarang setahun nyampe 90.000. Tiba-tiba kita kirim banyak tenaga kerja yang memang tadi bekerja di sektor-sektor berkaitan dengan judi online maupun pinjaman online ilegal,” ungkapnya .

    Dari sisi aliran dana, modus para pelaku juga makin canggih. Teguh mengatakan para pemain judi online kini lebih banyak menggunakan aset kripto dibanding rekening perbankan untuk menyamarkan transaksi mereka.

    Menurutnya, pelacakan perputaran dana melalui cryptocurrency jauh lebih rumit dibandingkan melalui rekening perbankan. Apalagi, rekening bank pun kini bisa diperoleh dengan mudah karena banyak yang memperjualbelikannya secara ilegal, termasuk lewat virtual account.

    “Tapi kalau pake kripto, itu jadi halangan. Uang kripto ini ada dikirim keluar, perputarannya keluar,” ungkapnya.

    Dia menambahkan upaya penanganan masalah ini juga terhambat oleh kompleksitas kerja sama antarnegara. Berbeda pendekatan hukum membuat koordinasi menjadi sulit, sehingga langkah preventif seperti pemblokiran IP pun kembali diandalkan, meskipun efektivitasnya terbatas.

    “Nah ini yang lebih rumit. Karena tadi, karena instrumen hukumnya beda. Mereka bilang boleh, kita bilang tidak. Akhirnya apa? Pendekatannya sih pendekatannya, sifatnya preventif dari sisi pemerintah. Misalnya apa? Membatasi akses IP,” kata Teguh.

  • Genjot Angka Kelahiran, China Siapkan BLT Anak Mulai Tahun Ini

    Genjot Angka Kelahiran, China Siapkan BLT Anak Mulai Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga sebagai insentif bagi pasangan untuk memiliki anak, di tengah tren penurunan populasi yang mengancam prospek jangka panjang ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

    Melansir Bloomberg, Jumat (4/7/2025), berdasarkan informasi dari sejumlah sumber yang mengetahui kebijakan ini, pemerintah China akan menggelontorkan dana sebesar 3.600 yuan atau sekitar US$503 (Rp8 juta) per tahun untuk setiap anak hingga usia tiga tahun. Program ini direncanakan berlaku secara nasional mulai 2025.

    Hingga berita ini diturunkan, Kantor Informasi Dewan Negara China belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang dikirimkan melalui faks.

    Meski China telah menghapus kebijakan satu anak sekitar satu dekade lalu, jumlah kelahiran di negara tersebut terus mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut hingga 2024. Tercatat hanya 9,54 juta kelahiran pada 2024, setengah dari 18,8 juta pada 2016, tahun saat kebijakan pembatasan anak resmi dicabut.

    Turunnya angka kelahiran menjadi tantangan serius bagi ekonomi China, mengingat populasi usia kerja terus menyusut, yang berdampak pada pasokan tenaga kerja dan produktivitas. Setelah kehilangan status negara terpadat di dunia dari India pada 2023, China diproyeksikan akan mengalami penurunan populasi hingga 1,3 miliar pada 2050, dan turun di bawah 800 juta jiwa pada 2100, menurut proyeksi demografi PBB.

    Tren ini diperparah oleh menurunnya tingkat pernikahan, yang kini berada di level terendah dalam hampir 50 tahun terakhir — kondisi yang dapat menurunkan jumlah kelahiran lebih jauh.

    Sejumlah pemerintah daerah di China telah lebih dulu mengambil langkah, mulai dari pemberian insentif uang tunai hingga subsidi perumahan, untuk meringankan beban finansial keluarga dan mendorong kelahiran anak.

    Beberapa daerah bahkan memberikan insentif cukup besar. Kota Hohhot, ibu kota Daerah Otonomi Mongolia Dalam (Inner Mongolia), menjadi sorotan nasional pada Maret lalu setelah menawarkan subsidi sebesar 50.000 yuan bagi pasangan yang memiliki anak kedua, dan 100.000 yuan bagi pasangan yang memiliki anak ketiga atau lebih.

    Namun, sebagian besar insentif tersebut hanya ditujukan bagi anak kedua atau ketiga. Sebagai contoh, Kota Hefei di China timur tahun lalu mengumumkan subsidi 2.000 yuan untuk anak kedua dan 5.000 yuan untuk anak ketiga.

    Dalam sebuah riset, Huatai Securities Co. menilai bahwa subsidi berskala nasional bagi keluarga dengan satu anak sangat diperlukan guna mendorong angka kelahiran secara keseluruhan. Disebutkan bahwa subsidi yang ada saat ini belum menyentuh anak pertama dan dinilai belum cukup efektif dalam mengatasi krisis demografis.

    Perdana Menteri China Li Qiang sempat menyampaikan komitmen untuk memberikan subsidi pengasuhan anak dalam laporan kerja pemerintah tahunan pada Maret lalu, meski belum mengungkap detail kebijakannya.

    Michelle Lam, ekonom untuk wilayah Greater China di Societe Generale SA, memperkirakan subsidi nasional ini akan menyumbang sekitar 0,1% dari produk domestik bruto (PDB) China.

    “Jumlahnya memang kecil, tetapi ini sinyal perubahan cara pandang dan membuka jalan bagi stimulus lanjutan. Ini langkah ke arah yang benar,” ujarnya.

  • Prabowo Siapkan Rp251,24 Triliun untuk Impor LPG – LNG dari Amerika Serikat

    Prabowo Siapkan Rp251,24 Triliun untuk Impor LPG – LNG dari Amerika Serikat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan komoditas energi yang bakal diimpor dari Amerika Serikat (AS) adalah LPG, LNG, dan minyak mentah.

    Rencana impor tersebut merupakan salah satu upaya negosiasi RI untuk menurunkan tarif resiprokal 32% dari Presiden AS Donald Trump. Dalam negosiasi itu, Indonesia berencana untuk membelanjakan US$34 miliar atau setara Rp551,1 triliun (asumsi kurs Rp16.209 per US$).

    Dari total jumlah tersebut, sebanyak US$15,5 miliar atau setara Rp251,24 triliun dialokasikan untuk belanja energi dari Negeri Paman Sam.

    Yuliot menuturkan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil pembahasan dari tim di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait rencana impor energi tersebut.

    Menurutnya, komoditas impor energi yang akan dibeli dari AS adalah LPG, minyak mentah, dan LNG.

    “Jadi untuk produk, ini kami sudah lakukan pemetaan dari ESDM. Yang pertama kan kita membutuhkan LPG, jadi untuk LPG kita juga akan meningkatkan impor dari Amerika. Kemudian crude [minyak mentah] untuk kebutuhan dalam negeri,” ucap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (4/7/2025).

    Khusus minyak mentah, dia mengatakan Indonesia memang sudah impor dari AS. Namun, impor itu masih dilakukan melalui negara lain alias tak langsung dari AS.

    Oleh karena itu, ke depan pihaknya bakal mengimpor minyak mentah secara langsung ke AS.

    Kendati, Yuliot belum bisa merinci kapan dan berapa volume impor energi dari AS tersebut. Pihaknya mengatakan masih menunggu koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

    “LNG termasuk yang salah satu komoditas yang diimpor dari AS. Volumenya belum,” kata Yuliot.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah bakal berencana untuk membelanjakan US$34 miliar untuk impor AS. Hal ini demi menurunkan tarif resiprokal dari AS.

    Dia menyampaikan hal tersebut dalam rangka meningkatkan impor dari AS agar menyeimbangkan surplus perdagangan AS dengan RI yang saat ini masih mencatatkan defisit. 

    Selain itu, nilai tersebut juga termasuk dengan rencana investasi yang akan Indonesia lakukan di Negeri Paman Sam. Meski demikian, saat ditanya perincian terkait kesepakatan apa saja yang akan ditingkatkan impornya dan investasi apa saja, dirinya belum dalam menyampaikannya.  

    “Detailnya sedang kita bahas, tetapi totalnya sebesar itu [US$34 miliar] untuk barang dan investasi,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (3/7/2025). 

    Komoditas impor yang sudah pasti, lanjut Airlangga, yakni pembelian energi yang totalnya akan mencapai US$15,5 miliar atau setara Rp251,24 triliun. Selain itu, terdapat pula rencana pembelian dari sektor agrikultur untuk menyeimbangkan surplus neraca perdagangan AS dengan Indonesia.  

    Untuk mengamankan hal tersebut, Airlangga menyampaikan nantinya akan diadakan perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dengan mitra dagang di Amerika Serikat pada 7 Juli mendatang. 

    “[Perjanjian tersebut termasuk] terkait dengan rencana investasi, termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara,” tutur Airlangga. 

  • Komisi I DPR Ditugaskan Bahas Surpres Calon Dubes RI untuk Negara Sahabat

    Komisi I DPR Ditugaskan Bahas Surpres Calon Dubes RI untuk Negara Sahabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Paripurna DPR RI menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas permohonan pertimbangan bagi calon duta besar RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional.

    Semula, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI Nomor R3 pada 1 Juli 2025 soal permohonan pertimbangan bagi calon duta besar RI tersebut.

    “Berkenaan dengan itu kami meminta persetujuan Rapat Paripurna hari ini untuk menugaskan komisi I untuk membahas Surat Presiden tersebut. Apakah dapat disetujui?” tanyanya dan dijawab setuju oleh para anggota dewan yang hadir, dikutip Jumat (4/7/2025).

    Sebelumnya pula, Puan menyampaikan berdasarkan Pasal 231 peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib ada beberapa hal yang perlu dilakukan terhadap pemberian pertimbangan calon duta besar RI.

    “Satu, surat pencalonan duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat disampaikan oleh Presiden kepada Pimimpinan DPR dan Pimpinan DPR segera memberitahukan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima,” jelasnya.

    Selanjutnya, ujarnya, Rapat Paripurna DPR menugasi komisi terkait untuk membahasnya secara rahasia. Nantinya, hasil pembahasan komisi terkait itu dilaporkan kepada Pimpinan DPR.

    “Dan pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada presiden secara rahasia,” ucapnya.