Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Tom Lembong Dituntut 7 Tahun Pidana di Kasus Impor Gula

    Tom Lembong Dituntut 7 Tahun Pidana di Kasus Impor Gula

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong selama tujuh tahun pidana dalam perkara dugaan korupsi importasi gula periode 2015-2016.

    Jaksa menilai bahwa Tom Lembong telah dinyatakan secara sah dan bersalah karena terlibat dalam perkara korupsi impor gula saat menjabat sebagai Mendag periode 2015-2016.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Thomas Trikasih Lembong dengan pidana penjara selama 7 tahun,” ujar jaksa di ruang sidang PN Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).

    Selain itu, Tom Lembong juga dituntut agar membayar denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

    “Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp750 juta,” pungkas JPU.

    Sebelumnya, Tom Lembong telah didakwa terlibat dalam praktik korupsi dalam perkara importasi gula. Perannya, yaitu memberikan persetujuan impor gula terhadap sejumlah pihak swasta dalam rangka pengendalian ketersediaan gula dan stabilisasi harga gula dalam negeri.

    Namun dalam pelaksanaannya, Tom Lembong diduga telah melanggar sejumlah aturan seperti persetujuan impor itu dilakukan tanpa rapat koordinasi antar kementerian. 

    Alhasil, perbuatan itu diduga telah memperkaya 10 pihak swasta sebesar Rp515 miliar. Adapun, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp578 miliar.

  • Komdigi Ingin Tarif Layanan Internet Hanya 2,5% dari Pendapatan per Kapita

    Komdigi Ingin Tarif Layanan Internet Hanya 2,5% dari Pendapatan per Kapita

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkap sejumlah target strategis dalam pengembangan infrastruktur digital nasional, salah satunya tarif layanan yang terjangkau. 

    Salah satu fokus utamanya adalah menekan tarif layanan digital agar hanya sebesar 2,5% dari pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. 

    Hal ini disampaikan Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan dalam forum diskusi bersama para pemangku kepentingan sektor telekomunikasi.

    “Restra [rencana strategis] ini, target tarif layanan itu 2,5% dari pendapatan per kapita. Dan ini akan bisa dilakukan kalau kita efisien, juga beban-beban regulatori, termasuk dari kami,” kata Denny dalam Focus Group Discussion (FGD) Penataan Kesehatan Industri dan Konektivitas Telekomunikasi yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara daring pada Kamis  (3/7/2025).

    Dia menegaskan, Komdigi saat ini tengah memikirkan beragam bentuk kebijakan insentif untuk mendorong efisiensi industri digital nasional, dengan harapan harga layanan yang diberikan ke masyarakat makin terjangkau.

    Salah satunya melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), seperti yang telah diterapkan dalam proyek Penerangan Jalan Umum (PJU), di mana ada pendapatan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bisa digunakan untuk program tersebut. 

    “Nah, itu juga bisa dikaji untuk digunakan ke tower atau tiang-tiang yang bisa sekaligus diintegrasikan dengan PJU tersebut,” katanya. 

    Denny pun menganalogikan infrastruktur digital sebagai sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Menurutnya, data center adalah jantung, kabel laut dan jaringan backbone darat merupakan pembuluh besar, sementara jaringan seluler, DFTDA, dan teknologi non-terrestrial network adalah pembuluh kapiler yang mendistribusikan akses hingga ke tingkat akhir.

    Untuk memperluas akses, Komdigi sedang menyiapkan roadmap fiberisasi hingga tingkat kecamatan, yang pada akhirnya diharapkan dapat menjangkau desa. 

    Tujuannya adalah memastikan layanan internet cepat tersedia tidak hanya di kafe atau kota besar, tetapi juga sampai ke rumah-rumah dan fasilitas publik.

    “Kami sedang menyiapkan roadmap datacenter, roadmap fabrisasi kecamatan, jadi fabrisasi ini juga kita belum ada roadmap sampai kecamatan,” katanya. 

    Dalam strategi teknisnya, Denny menekankan pentingnya penggunaan fiber optic, sistem sharing, dan jaringan 5G sebagai kunci untuk mencapai efisiensi dan perluasan konektivitas.

    Permasalahan semrawutnya kabel di kota besar dan masih adanya blank spot di wilayah pelosok juga turut disoroti. Untuk itu, konsep netral host didorong agar infrastruktur bisa dipakai bersama oleh berbagai operator. 

    Dia juga menyampaikan pengembangan kota-kota dengan konsep Gigabit City menjadi arah jangka panjang pemerintah. Dengan pertumbuhan teknologi seperti AI, kebutuhan kapasitas jaringan yang jauh lebih besar menjadi suatu keniscayaan.

    “Nah, Gigabit City ini kolektifnya besar, jadi demand tuh pasti ada. Jadi kita demand-nya jangan hanya mikir satu-dua tahun ke depan, atau sekarang. Langsung kita berpikir lima tahun ke depan, bahkan sepuluh tahun ke depan. Udah AI, ini nggak bisa cuma kapasitas di puluhan mega,” ungkapnya. 

    Selain pembangunan fisik, pemerintah juga sedang merancang integrasi dengan tata ruang dan memanfaatkan infrastruktur publik lain seperti jalan, jaringan listrik, dan jalur kereta api untuk mendukung percepatan fiberisasi.

    Sebagai langkah jangka menengah, Komdigi akan memprioritaskan fiberisasi ke sekolah, puskesmas, koperasi, dan kantor pemerintahan. 

    Denny menyebut pengembangan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi semua pihak, termasuk industri, asosiasi, dan kementerian/lembaga lintas sektor.

    Langkah ini juga termasuk pendekatan smart city, smart building, serta pemanfaatan teknologi non-terrestrial network sebagai pelengkap konektivitas di wilayah sulit dijangkau.

    “Untuk mobile broadband, kita integrasi backhaul BTS, kalau bisa backbone fiber optic sebisa mungkin. Frekuensi kita siapkan, dan untuk blind spot. Kita harus pertimbangkan teknologi terbaru seperti non-terrestrial network, yang mungkin akan lebih efisien,” ungkapnya.

  • Bapanas Rilis Regulasi Baru Tata Kelola Distribusi Pangan, Jaga Stabilitas Harga

    Bapanas Rilis Regulasi Baru Tata Kelola Distribusi Pangan, Jaga Stabilitas Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menerbitkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan. 

    Regulasi ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional dan menjamin ketersediaan pangan yang aman, bermutu, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan peraturan yang ditetapkan pada 26 Juni 2025 ini menjadi payung hukum bagi pengelolaan distribusi pangan yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan.

    Arief menerangkan, regulasi ini hadir sebagai langkah konkret untuk memperkuat sistem distribusi pangan nasional yang inklusif, responsif, dan berbasis data. 

    “Kami ingin memastikan distribusi pangan berjalan secara adil, efisien, dan merata, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi gangguan seperti krisis, bencana, atau gejolak harga,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).

    Menurutnya, pendistribusian pangan yang tepat, cepat, dan terpantau akan berdampak langsung terhadap keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah terpencil.

    Arief memerinci, regulasi ini mengatur secara komprehensif tata kelola distribusi pangan, mulai dari peran pelaku usaha, kegiatan pemerintah pusat dan daerah, hingga sistem pelaporan dan pemantauan digital. 

    Adapun, pengelolaan sistem distribusi pangan dalam Peraturan Bapanas 5/2025 ini mencakup paling sedikit 12 komoditas strategis, yaitu beras, jagung, kedelai, cabai, bawang, daging ruminansia dan unggas, telur, minyak goreng, gula konsumsi, dan ikan.

    Selain itu, pemerintah juga membuka ruang pengaturan untuk komoditas lain sesuai perkembangan kebutuhan dan regulasi nasional.

    Arief mengatakan salah satu poin yang ditekankan dalam peraturan ini adalah penguatan peran pelaku usaha pangan, baik produsen, distributor, maupun pengecer, dalam menjaga keterjangkauan harga dan stabilitas pasokan antarwilayah serta antarwaktu.

    Sementara itu, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas Rachmi Widiriani menjelaskan pelaku usaha didorong untuk menjunjung tinggi prinsip keamanan, mutu, dan nilai gizi pangan, serta kesesuaian produk dengan norma budaya, agama, dan keyakinan masyarakat.

    “Data ini menjadi basis formulasi kebijakan pangan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat,” ujar Rachmi.

    Untuk memastikan pelaksanaan distribusi yang efektif, Bapanas melaksanakan enam pilar pengelolaan distribusi. Perinciannya, pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.

  • 49% Korporasi Berharap Data Center di Indonesia Dapat Mendukung Solusi AI

    49% Korporasi Berharap Data Center di Indonesia Dapat Mendukung Solusi AI

    Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan Indonesia belum banyak berharap pemain data center menyiapkan infrastruktur pusat data yang siap mendukung teknolog kecerdasan buatan (AI).

    Ciena, perusahaan teknologi global, dalam risetnya melaporkan bahwa 49% dari Indonesia berharap pusat data yang tersedia didedikasikan untuk AI, angka ini  lebih rendah dari rata-rata global. 

    Ciena mengungkap angka tersebut mengindikasikan sebagian besar perusahaan di Indonesia masih berada pada tahap awal perjalanan transformasi digital, karena sebagian besar dari pusat data masih dimanfaatkan untuk beban kerja cloud.

    Meskipun begitu, 73% responden Indonesia percaya, bahwa aplikasi AI akan mendorong setidaknya enam kali lipat peningkatan bandwidth pada jaringan DCI selama 5 tahun ke depan.

    Kemudian, 83% responden berencana akan menggunakan Managed Optical Fiber Networks (MOFN), sebuah layanan untuk merancang, membangun, dan mengelola jaringan sesuai dengan kebutuhan teknis hyperscale. 

    “Ini menunjukkan adanya ruang yang cukup besar untuk pengembangan serat optik,” kata Senior Advisor International Market Development Ciena, Madhu Pandya dikutip Jumat (4/7/2025).

    Madhu juga mengatakan terdapat peralihan model statis menuju arsitektur yang lebih fleksibel, yang menandakan bahwa penempatan sumber daya komputasi yang lebih dekat dengan pengguna telah menjadi strategi utama untuk meminimalkan latensi. 

    Perusahaan Indonesia selalu ingin memastikan jaringan yang lebih cepat, mengingat lalu lintas data AI sangat bergantung pada jaringan dinamis dengan latensi rendah.

    Lalu lintas data AI itu nantinya dapat dimanfaatkan ke dalam berbagai cara meningkatkan kinerja jaringan dan menciptakan efisiensi, di antaranya adalah:

    Untuk mengikuti pesatnya adopsi AI di Indonesia, Madhu juga menegaskan bahwa operator pusat data perlu membangun infrastruktur yang bersifat skalabilitas dan efisien. 

    Konektivitas yang kuat juga dibutuhkan untuk proses komputasi AI, sebab hampir separuh dari responden memprediksi adanya peningkatan kapasitas data sebesar 6 hingga 10 kali lipat dalam lima tahun ke depan.

    Dengan terus meningkatnya lalu lintas data, keberlanjutan pun menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan pusat data berbasis AI di Indonesia. 

    Teknologi pluggable optics yang mengurangi konsumsi energi dan menghemat ruang akan menyeimbangkan performa dan efisiensi energi,ini akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk tetap kompetitif di era AI.

    “Dengan menggabungkan skalabilitas yang cerdas, jaringan yang gesit, dan solusi berkelanjutan, operator pusat data di Indonesia dapat membangun infrastruktur yang siap untuk masa depan dan mampu mengikuti laju pertumbuhan AI yang sangat cepat,” ucap Madhu.

     (Muhamad Rafi Firmansyah Harun)

  • Memacu Potensi Perkebunan Jagung Boalemo

    Memacu Potensi Perkebunan Jagung Boalemo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah daerah berkolaborasi dengan pihak swasta dan petani di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Gorontalo untuk meningkatkan produktivitas perkebunan jagung.

    Camat Wonosari Said Nikmatul Amri menekankan pentingnya pola kemitraan yang tidak hanya menitikberatkan pada pemasaran, tetapi juga pada peningkatan kapasitas, kuantitas, dan kualitas produksi petani. Dia juga menyoroti kondisi geografis Kecamatan Wonosari, di mana sekitar 80%–85% lahan merupakan tadah hujan, sedangkan sisanya menggunakan irigasi teknis.

    “Namun, petani juga menghadapi tantangan serius berupa serangan hama tikus serta alih fungsi lahan akibat fluktuasi harga jagung,” jelasnya dalam keterangan resmi, Jumat (4/7/2025).

    Oleh karena itu, dia menyambut kegiatan Gebyar Teknologi Better Life Farming (BLF) – Corn Edu Center (CEC) yang dilakukan di Desa Suka Mulya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

    Kegiatan yang digelar Bayer Indonesia bersama PT Seger Agro Nusantara (bagian dari PT Sumber Energi Pangan Group) ini menjadi momentum untuk mendorong penguatan dan pengembangan budidaya jagung berkelanjutan melalui pendekatan edukatif dan kemitraan yang inklusif.

    Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Wonosari Twiningsih, mewakili Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, menyampaikan potensi lahan jagung di wilayahnya mencapai lebih dari 2.000 hektare (ha) per musim tanam. Namun, sebagian besar budidaya masih belum mengacu pada prinsip Good Agricultural Practices (GAP).

    “Hal ini berdampak pada penurunan produktivitas dari rata-rata 6–7 ton/ha menjadi hanya 1–4 ton/ha,” imbuhnya.

    Da juga mengingatkan pentingnya persiapan menyambut musim tanam kesatu yang diperkirakan berlangsung pada Oktober 2025 hingga Maret 2026.

    Manajer PT SAN Gorontalo, Andyka Fernadi Lesmana, menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan standar kualitas untuk jagung yang akan diserap oleh pabrik pengolahan di Pulubala. Perusahaan berkomitmen untuk membeli hasil panen petani mitra sesuai dengan mutu dan harga pasar yang berlaku, sebagai bagian dari jaminan dalam sistem kemitraan yang dibangun.

    Sesi materi dari Bayer Indonesia turut memperkenalkan pendekatan Better Life Farming (BLF), yang mencakup penyediaan benih unggul dan produk perlindungan tanaman (crop protection), fasilitasi akses pembiayaan ke lembaga perbankan, serta pengembangan demoplot varietas jagung.

    Di sisi lain, PT SAN melalui Corn Edu Center (CEC) menekankan pentingnya peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan GAP dan paska panen serta program Training of Trainers, juga keterjaminan akses input dan pasar.

    Bank BRI Unit Wonosari juga mengambil bagian dengan menyosialisasikan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani, yang memberikan peluang pembiayaan hingga 2 ha per petani, lengkap dengan syarat dan mekanisme pengajuan.

  • KMP Tunu Pratama Tenggelam, Basarnas Masih Cari 30 Korban Lainnya

    KMP Tunu Pratama Tenggelam, Basarnas Masih Cari 30 Korban Lainnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Basarnas Bali melanjutkan pencarian korban kapal motor penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali dengan alat utama KN SAR Arjuna.

    Kepala Kantor Basarnas Bali I Nyoman Sidakarya dalam keterangan di Denpasar, Jumat, mengatakan sebanyak 23 personel dalam KN SAR Arjuna 229 diturunkan bersama 13 personel Basarnas Denpasar, 12 personel Pos SAR Jembrana, dan empat personel Pos SAR Buleleng.

    “KN SAR Arjuna 229 bergerak pada pukul 09.45 WIB untuk melakukan pencarian, Basarnas Bali alat utama (alut)-nya KN SAR Arjuna 229, RIB Pos SAR Buleleng, RIB Pos SAR Jembrana,” kata dia.

    Diketahui sebanyak 29 korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya telah ditemukan selamat dan enam meninggal dunia, sehingga pada hari kedua pencarian Basarnas Bali mencari 30 korban lainnya.

    Didukung cuaca cerah dan ombak yang lebih bersahabat, namun kondisi angin masih cukup kencang, tim mencari di luas area pencarian 37,21 km.

    “Melakukan pencarian sesuai rencana operasi SAR dengan luas area pencarian 37,21 km, jika sesuai data kemarin yang belum ketemu 30 orang, cuaca cukup cerah,” ujar Sidakarya yang turut dalam pencarian menggunakan helikopter.

    KMP Tunu Pratama Jaya rute Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk yang berangkat pada Rabu (2/7) pukul 22.56 WIB tenggelam sekitar 25 menit setelah lepas jangkar atau sekitar pukul 23.20 WIB.

    Menurut data Basarnas, data manifest kapal berjumlah 53 orang penumpang, 12 orang kru kapal, dan memuat 22 kendaraan yang diantaranya 14 truk tronton.

    Sebelum menurunkan alur utama ini, Basarnas Bali terlebih dahulu terlibat dalam pencarian dan evakuasi korban menggunakan RIB pukul 02.50 Wita Kamis (3/4) dini hari di koordinat 08 09’34.28″ S & 114°09’34.28″ E.

    Sementara hingga saat ini atau hari kedua pencarian belum ada laporan temuan korban lainnya di luar temuan pada hari pertama kemarin.

  • Menteri Maman Temui Deputi KPK di Tengah Sorotan Surat Ketebelece ke KBRI

    Menteri Maman Temui Deputi KPK di Tengah Sorotan Surat Ketebelece ke KBRI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah beredarnya surat resmi kepada pihak kedutaan sejumlah negara di Eropa tentang rencana kunjungan istrinya, Agustina Hastarini.

    Maman tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 15.00 WIB mengenakan mobil Toyota Alphard putih bernomor polisi ‘RI 27’. Dia tiba dan memberikan keterangan kepada wartawan atas tujuannya mendatangi KPK di tengah isu yang beredar terkait dengan rencana perjalanan istrinya ke luar negeri.

    Maman mengatakan, kedatangannya sore ini merupakan inisiatif pribadi sebagai Menteri UMKM guna meluruskan isu tentang perjalanan istrinya ke beberapa negara di Eropa.

    “Kehadiran saya di KPK, saya sampaikan, atas inisiatif saya pribadi. Kapasitas saya sebagai Menteri UMKM, adalah bentuk pertanggungjawaban saya kepada bangsa dan negara,” ujarnya kepada wartawan sebelum masuk ke lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Politisi Partai Golkar itu lalu mengaku telah membawa sejumlah dokumen. Dia menyebut dokumen itu dibawa untuk menuntaskan polemik dan isu yang berkembang beberapa hari belakangan terkait dengan dirinya dan keluarganya.

    “Kasih saya waktu sedikit untuk menjelaskan dan menyampaikan dokumen yang saya miliki terkait keberangkatan keluarga saya,” tuturnya.

    Meski demikian, Maman tidak memerinci lebih lanjut pihak mana yang ingin ditemuinya di KPK. Dia hanya mengatakan bakal menemui pejabat setingkat deputi terkait dengan isu yang ingin dia soroti.

    “Yang pasti [ingin menemui] deputi di KPK terkait dengan isu ini,” ujarnya.

    Untuk diketahui, KPK memiliki empat kedeputian di bawah pimpinan. Kedeputian Penindakan dan Eksekusi, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi serta Kedeputian Informasi dan Data.

    Adapun pada keterangan sebelumnya, Maman telah membantah tudingan miring yang menyebutkan istrinya meminta didampingi perwakilan RI dalam kunjungan ke sejumlah negara Eropa.

    Maman berencana menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasikan hal tersebut.

    “Tidak bener itu, jahat banget yang buat fitnah seperti itu,” kata Maman saat dikonfirmasi, Kamis (3/7/2025).

    Pernyataan Maman menyusul beredarnya surat resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM dengan nomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025 tertanggal 30 Juni 2025.

    Dalam surat tersebut disebutkan Agustina akan mengikuti kegiatan Misi Budaya dan melakukan kunjungan ke beberapa kota di Eropa, antara lain Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan mulai 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

    Surat itu ditujukan kepada berbagai perwakilan RI di Eropa, seperti KBRI di Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma, Den Haag, serta Konsulat Jenderal RI di Istanbul.

    Dalam surat tersebut juga disampaikan permohonan dukungan dan pendampingan dari perwakilan RI selama pelaksanaan agenda, terutama untuk mendampingi Istri Menteri beserta rombongan selama kegiatan berlangsung.

    “Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia, Brussel, Paris, Bern, Roma dan Den Haag serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul selama pelaksanaan agenda dimaksud berupa pendampingan Istri Menteri beserta rombongan selama kegiatan ini berlangsung,” tulis isi surat yang ditandatangani Sekretaris Menteri UMKM, Arif Rahman Hakim.

  • ESDM Blak-blakan Alasan RI Mau Berlakukan LPG 3 Kg Satu Harga

    ESDM Blak-blakan Alasan RI Mau Berlakukan LPG 3 Kg Satu Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan alasan bakal menjual LPG 3 kg satu harga untuk seluruh Indonesia.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, kebijakan itu dilakukan demi memberikan rasa keadilan bagi setiap warga di pelosok Tanah Air. Pasalnya, saat ini disparitas harga gas melon subsidi itu cukup tinggi antar daerah.

    Menurut Yuliot, masih ada masyarakat miskin yang masih kesulitan untuk membeli LPG 3 kg. Karenanya, mereka lebih memilih menggunakan minyak tanah.

    “Jadi kan kalau ini dengan adanya kebijakan LPG satu harga untuk LPG tertentu, justru ini akan ada rasa keadilan untuk setiap wilayah. Kan cukup banyak daerah-daerah yang belum terlayani oleh LPG. Jadi saat ini mereka masih menggunakan minyak tanah,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (4/7/2025).

    Asal tahu saja, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

    Namun, penetapan harga oleh pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg selama ini bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota. 

    Yuliot pun mengatakan, saat ini pihaknya masih mengodok harga yang cocok untuk LPG 3 kg di seluruh wilayah Indonesia. Dia menegaskan, ke depan harga LPG 3 kg itu bakal ditentukan pemerintah pusat.

    “Ini [harga] ditetapkan oleh pemerintah, karena ini LPG satu harga maka ini harga ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini ditetapkan oleh daerah ya justru ini akan terjadi perbedaan harga,” jelas Yuliot.

    Dia menambahkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga akan ikut pengawasi implementasi kebijakan LPG 3 kg tersebut.

    “Jadi untuk mekanisme pengawasan, ini kan untuk pengadaan LPG ini kan dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga,” ucapnya.

    Wacana membuat harga LPG 3 kg satu harga ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

    Menurut Bahlil, pengaturan harga LPG yang ditentukan pemda menjadi celah untuk oknum memainkan harga LPG 3 kg. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi hingga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg.

    “Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres, kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” tutur Bahlil.

    Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengatakan, masyarakat seharusnya mendapatkan harga LPG paling mahal sekitar Rp19.000 per tabung.  Dia menyebut, harga LPG 3 kg setelah subsidi dari pemerintah adalah Rp12.000 per tabung.

    Sementara itu, harga sampai di pangkalan resmi hanya mencapai Rp16.000 per tabung. Adapun, saat ini harga LPG di setiap daerah dibanderol antara Rp18.000 hingga Rp20.000 per tabung.

  • Patrialis Akbar: Putusan MK tentang Pemilu Bertentangan dengan Konstitusi

    Patrialis Akbar: Putusan MK tentang Pemilu Bertentangan dengan Konstitusi

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah substansi konstitusi.

    Menurut Patrialis, hal tersebut bertentangan langsung dengan fungsi MK yang sejatinya hanya berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

    “Pasal ini menjelaskan kewenangan MK, antara lain yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi bukan mengubah undang-undang dasar,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisah Pemilu nasional dan lokal Komisi III DPR pada Jumat (4/7/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan, rujukan utama MK harus selalu konstitusi, dan lembaga ini bertugas menjaga kemurnian konstitusi sebagai pedoman utama dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya.

    “MK tidak diberikan kewenangan mengubah konstitusi, yang berhak mengubah konstitusi hanyalah MPR saja. Jika ingin mengubah substansi konstitusi, maka apabila MK mengubah substansi konstitusi, maka MK sama saja melanggar konstitusi,” tegasnya.

    Patrialis menilai, soal perubahan atau revisi konstitusi seharusnya diserahkan kepada lembaga yang memang memiliki wewenang sebagaimana diatur konstitusi.

    “Jadi serahkan saja kepada lembaga yang memang sudah diberikan fungsi dan kewenangannya oleh konstitusi. Kita kan bicara tentang masalah hidup berbangsa dan bernegara,” lanjutnya.

    Terkait putusan MK Nomor 135/2024 yang membahas pemisahan pemilu, Patrialis juga menyoroti bahwa alasan yang digunakan MK lebih bersifat teknis, bukan persoalan konstitusionalitas.

    Oleh sebab itu, dia pun merujuk pada pertimbangan hukum di halaman 138 putusan tersebut. Bahwa, di dalam pertimbangan hukumnya mengatakan antara lain, selain ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu, tumpukan beban kerja penyelenggara yang terpusat pada rentang waktu tertentu, menyebabkan adanya kekosongan waktu yang relatif panjang dan seterusnya merupakan persoalan teknis, bukan persoalan konstitusionalitas.

    Menurut Patrialis, hal-hal teknis seperti ini seharusnya dibahas dan diatur oleh DPR bersama pemerintah serta Komisi Pemilihan Umum, bukan dijadikan dasar bagi MK untuk memutuskan perkara.

    “Tapi kalau ingin menjadikan pesan-pesan itu boleh saja, tapi tidak jadi landasan diputusnya perkara ini dari masalah-masalah teknis,” tambahnya.

    Dengan paparan tersebut, Patrialis menilai putusan MK Nomor 135/2024 bertentangan dengan konstitusi. “Dengan paparan singkat ini, saya, bahwa putusan MK nomor 135 itu, 135/2024 bertentang dengan konstitusi,” pungkas Patrialis.

  • Alert! Sri Mulyani Sebut Kinerja Manufaktur RI Terancam, Ini Pemicunya

    Alert! Sri Mulyani Sebut Kinerja Manufaktur RI Terancam, Ini Pemicunya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui industri manufaktur dalam negeri terancam melemah lantaran konflik geopolitik di Timur Tengah yang memanas.

    Selain itu, kebijakan tarif resiprokal ala Presiden AS Donald Trump juga turut memiliki andil pada ambrolnya kinerja industri manufaktur RI.

    “Sekarang kalau kita masuk triwulan kedua yang baru saja selesai yaitu April, Mei, Juni, kita lihat aktivitas manufaktur di dunia memang mengalami perlemahan. Itu juga nanti dirasakan di Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama DPR RI, Kamis (3/7/2025).

    Berdasarkan bahan paparannya, Sri Mulyani mencatat PMI manufaktur global jatuh ke level di bawah 50 sejak Mei 2025. Khusus PMI manufaktur Indonesia, merosot ke posisi 46,9 pada Juni 2025.

    Angka itu pun melanjutkan pelemahan PMI manufaktur pada bulan sebelumnya yang sudah berada di level 47,4.

    Menurut Sri Mulyani, pelemahan manufaktur itu mulai terasa di beberapa industri, salah satu diantaranya penjualan mobil turun 15,1%. 

    Di samping itu, penjualan semen juga turun 3,8% pada Mei. Padahal, pada bulan sebelumnya penjualan semen sempat meningkat 29,5%.

    “Aktivitas manufaktur Indonesia semuanya masuk dalam zona kontraktif. Ini menggambarkan bahwa sekarang mulai masuk dampak global itu terhadap pertumbuhan komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutur Sri Mulyani.

    Sebelumnya, indeks produktivitas manufaktur di sejumlah negara Asean mengalami penurunan signifikan. Laporan terbaru S&P Global pada awal Juni ini menunjukkan tingkat PMI manufaktur Indonesia berada di level terendah dibandingkan negara tetangga. 

    Berdasarkan rilis PMI manufaktur yang dikeluarkan S&P Global, Selasa (1/7/2025), Indonesia tercatat mengalami kontraksi mendalam hingga ke level 46,9 pada Juni 2025 atau jauh diambang batas ekspansi di angka 50.  

    Kontraksi manufaktur yang terjadi di Indonesia terjadi beruntun sejak 3 bulan terakhir. Pada April lalu, PMI mencapai 46,7, lalu naik pada Mei ke angka 47,4.

    S&P Global juga melaporkan secara keseluruhan PMI manufaktur Asean anjlok selama 3 bulan berturut-turut. Pada Juni 2025, PMI manufaktur Asean berada di angka 48,6, turun dari 49,2 pada bulan Mei.