Xcloud.id

Author: Bisnis.com

  • Tok! Otorita Beri Diskon Pajak hingga 200% Buat Investor IKN

    Tok! Otorita Beri Diskon Pajak hingga 200% Buat Investor IKN

    Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengumumkan pemberian insentif berupa tax deduction atau mekanisme pengurangan penghasilan bruto atau neto sebelum menghitung pajak terutang hingga 200%.

    Direktur Pendanaan Badan Otorita IKN, Insyafiah menjelaskan bahwa tersebut dirancang untuk memberikan pengurangan pajak signifikan sekaligus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam percepatan pembangunan Nusantara.

    “Skema Sumbangan Strategis ini memberikan pengurangan penghasilan bruto hingga 200%,” kata Insyafiah dalam keterangan resmi, Kamis (4/12/2025).

    Insyafiah mengatakan kontribusi yang diberikan tidak hanya berupa beban pajak perusahaan, tetapi juga meningkatkan pendapatan setelah pajak bagi para investor di IKN.

    Adapun, fasilitas Super Tax Deduction ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di IKN.

    Selain mendapatkan manfaat fiskal, perusahaan juga memperoleh nilai tambah non-ekonomi berupa peningkatan citra dan branding. 

    Serta, fasilitas umum yang dibangun, seperti halte, ruang terbuka hijau, maupun destinasi wisata, dapat mencantumkan identitas perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata kepada masyarakat.

    Lebih lanjut, Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II Kementerian Keuangan, Dwi Setyobudi, menuturkan bahwa insentif fiskal tersebut dirancang untuk memberikan dampak ekonomi berantai bagi Indonesia.

    “Kami berharap fasilitas ini dapat memacu pertumbuhan investasi, memperluas sektor usaha, serta menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif bagi investor di Indonesia,” ujarnya.

    Dwi menjelaskan bahwa pengajuan permohonan fasilitas dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission), sebagaimana diatur dalam Pasal 114 PMK No. 28 Tahun 2024.

  • PLN: Daerah Terdampak Banjir di Sibolga dan Tapteng Kambali Teraliri Listrik

    PLN: Daerah Terdampak Banjir di Sibolga dan Tapteng Kambali Teraliri Listrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim Recovery PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Padang Sidempuan berhasil memulihkan listrik di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, pada Rabu (3/12/2025).

    Kelistrikan di wilayah tersebut pulih setelah sejumlah infrastruktur rusak imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pekan lalu.

    Dari video yang diunggah akun Instagram @el.dafi, terlihat petugas operator menghitung mundur sebelum menyalakan sistem operasi kelistrikan di central control room (CCR) Gardu Induk Sibolga.

    “Detik-detik Gardu Induk Sibolga berhasil di-energized pasca banjir dan longsor. Tim Recovery PLN UPT Padang Sidempuan akhirnya sukses memulihkan listrik untuk wilayah Sibolga-Tapteng dan sekitarnya setelah berhari-hari berjuang di lapangan,” tulis keterangan dari akun tersebut, dikutip Kamis (4/12/2025).

    Dari video tersebut juga terlihat listrik di rumah dan jalanan telah menyala dengan baik. Jangkauan distribusi kelistrikan untuk warga berhasil dipulihkan oleh PLN.

    Pemulihan listrik ini dinilai berhasil karena adanya kolaborasi antar sektor. Pemerintah, TNI, Polri, dan PLN bergerak bersama memastikan penanganan darurat berjalan efektif agar layanan kelistrikan untuk masyarakat terdampak pulih kembali.

    “Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat, TNI, Polri, Damkar, PT Agincourt, dan seluruh personel PLN yang tak kenal lelah. Kalian luar biasa!” tulis keterangan video.

    PLN terus mengebut pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sibolga, Sumatra Utara, dan Aceh.

    Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa akses jalan darat yang mulai terbuka di Sibolga mempermudah pemulihan infrastruktur kelistrikan yang rusak akibat banjir dan longsor.

    Jangkauan distribusi kelistrikan untuk warga Sibolga berhasil diperluas. Perbaikan infrastruktur kelistrikan bisa dipercepat, dan secara bertahap, aliran listrik dipulihkan kembali.

    “Alhamdulillah, perjuangan tim PLN di lapangan untuk warga Sibolga mendapat kemudahan, yaitu mulai terbukanya akses jalan di Sibolga yang tadinya terputus. Tim PLN berhasil memperluas jangkauan distribusi kelistrikan untuk warga Sibolga,” kata Darmawan Prasodjo melalui siaran pers, Rabu (3/12/2025).

    Berkat terbukanya akses jalan darat hingga km 38, PLN berhasil memperbaiki kembali menara jaringan tegangan rendah yang sempat diterjang longsor.

    Untuk membantu aktivitas sehari-hari warga terdampak banjir, PLN juga mengumpulkan genset dan lampu darurat dari berbagai daerah untuk dikirim ke Sibolga.

    Sementara itu, dalam memulihkan kelistrikan di Aceh, PLN turut melibatkan TNI. Truk-truk dan helikopter TNI dikerahkan untuk mengangkut material infrastruktur kelistrikan lantaran akses ke sejumlah titik masih sulit ditembus.

  • Beda Dulu dan Sekarang, Ini Sikap Menkeu Purbaya soal Revisi UU P2SK

    Beda Dulu dan Sekarang, Ini Sikap Menkeu Purbaya soal Revisi UU P2SK

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan respons yang berbeda terkait rencana DPR merevisi Undang-undang No.4/2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Keuangan (PPSK).

    Purbaya sebelumnya menganggap bahwa revisi UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) masih terlalu dini.

    Dia menuturkan bahwa UU P2SK baru berusia 2 tahun. Dia juga menyarankan supaya UU eksisting bisa berlaku penuh terlebih dahulu, sehingga nanti saat pelaksanaannya diketahui kelebihan dan kekurangannya.

    “Ini kan baru 2 tahun, mungkin pelaksanaannya juga pertengahan tahun 2023, baru mulai. Jadi menurut saya sih terlalu dini untuk mengubah RUU-P2SK,” kata Purbaya, pertengahan September lalu.

    Meski demikian, Purbaya tidak menutup setiap masukan yang ada dalam pelaksanaan beleid tersebut. Dia akan mempelajari setiap masukan dan memastikan sikap apakah setuju atau tidak terhadap amandemen UU P2SK.

    “Saya akan pelajari masukan yang masuk, yang sampai ke saya. Nanti kan kita pelajari harus diubah apa enggak. Tapi pandangan pribadi saya seperti itu. Jangan cepat-cepat merubah peraturan.”

    Setuju Revisi UU P2SK

    Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang akan mengatur lebih rinci peran Bank Indonesia (BI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Dia menilai adanya revisi UU tersebut bisa mempererat koordinasi pemerintah dengan bank sentral untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, draf revisi UU P2SK hasil harmonisasi di DPR beberapa waktu lalu menunjukkan mandat BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin terperinci.

    Draf beleid itu mengatur bahwa BI dalam kebijakannya memastikan lingkungan ekonomi kondusif bagi sektor riil hingga penciptaan lapangan kerja. 

    Purbaya, yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), menilai selama ini kementeriannya, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) cenderung terikat di koridor masing-masing. 

    Dia menilai revisi UU P2SK nantinya akan bisa membuat keempat institusi di KSSK itu berkoordinasi lebih erat tanpa sekat-sekat koridor kelembagaan. 

    “‎Dengan adanya unsur tadi, kami bisa overlap ketika diskusi dengan Bank Sentral. Jadi ketika saya concern ke pertumbuhan, biasanya kami gelontorkan kebijakan fiskal dan lain-lain, tetapi kan mesin ekonomi enggak hanya fiskal saja, fiskal hanya pemerintah,” ujarnya di acara Financial Forum di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Purbaya menyebut dulu BI hanya fokus menjaga nilai tukar dan stabilitas harga. OJK dan LPS juga fokus di masing-masing area kewenangannya. Kini, dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, dia menyebut perlu dorongan kebijakan lain di luar fiskal. 

    Menurut Purbaya, hal itu dialaminya saat masih menjabat Ketua LPS. Sebagaimana diketahui, dia baru diangkat menjadi Menkeu oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025 lalu. 

    “Kalau kemarin-kemarin saya diskusi KSSK, pasti mereka akan bilang itu daerah kami, jangan masuk daerah kami. ‎Kalau sekarang, daerah kami juga. Anda kebijakannya beda, pertumbuhan kita bisa susah. Itu tanggung jawab anda juga. Jadi ke depan saya pikir ini amat baik sekali kalau undang-undang jadi,” paparnya. 

    Mantan Ekonom Danareksa itu mencontohkan kebijakan BI dalam menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang dinilai olehnya menyebabkan pertumbuhan uang beredar alias base money (M0) tumbuh melambat dari 13% pada September 2025, menjadi 7% di Oktober. 

    Padahal, terang Purbaya, pada September lalu dia telah menginjeksi sistem keuangan dengan kas pemerintah Rp200 triliun melalui himbara. Akibat pertumbuhan M0 yang melambat pada Oktober, dia memutuskan untuk memindahkan lagi Rp76 triliun dari kas pemerintah di BI ke Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Jakarta. 

    Purbaya menilai banyak uang diserap oleh SRBI sehingga pertumbuhan base money melambat pada awal kuartal IV/2025 itu. ‎Adapun dengan adanya revisi UU P2SK, dia berharap ke depan pemerintah dan BI bisa lebih terbuka dan menyatu serta menyamakan pandangan lebih cepat. 

    “‎Nanti ke depan, ketika bisa lebih terbuka, lebih menyatu, kami bisa samakan pandangan dengan lebih cepat,” terangnya.

    Pengaturan RUU P2SK

    DPR dan pemerintah diam-diam sedang membahas perubahan Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

    Inti dari perubahan UU itu adalah penguatan peran DPR dalam pengawasan tiga lembaga negara yang bergerak di sektor keuangan yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Soal LPS, misalnya, di bagian angka 43 terjadi perubahan substansi pasal 69. Bagian ini mengatur mengenai mekanisme pemberhentian anggota dewan komisioner. Aturan yang lama, hanya memuat 7 poin pemberhantian anggota dewan komisioner.

    Ketujuh poin itu antara lain berhalangan tetap, masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak menjalankan tugas selama lebih dari 6 bulan, hubungan keluarga dengan sesama dewan komisioner, dan tidak memenuhi syarat.

    Dalam rencana perubahan beleid UU PPSK, terutama dalam dokumen tanggal 8 September 2025, ada penambahan yakni mengenai peran DPR.

    Sehingga salah satu pertimbangan presiden untuk memberhentikan anggota Dewan Komisioner LPS adalah: hasil evaluasi DPR dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap dewan komisioner (pasal 69 ayat 1 huruf h).

    Selain di pasal tersebut, penguatan peran DPR juga tampak dalam hubungannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Sebelumnya di bagian angka 57, terutama pasal 86, Ketua Dewan Komisioner LPS menyampaikan rencana kerja dan anggaran ke Menteri Keuangan.

    Menariknya, dalam rencana perubahan beleid yang baru, proses penyampaian rencana kerja dan anggaran LPS kepada DPR. DPR nantinya memberikan persetujuan paling lambat 30 November tahun berjalan. Selain itu di Pasal 97 Ketua Dewan Komisioner LPS juga wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran ke presiden dan DPR, tidak lagi ke Menkeu.

    Pencopotan Gubernur BI

    Poin lainnya adalah terkait pemberhentian anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya Dewan Gubernur BI bisa diberhentikan di tengah jalan ketika mengundurkan diri, berhalangan tetap, melakukan kejahatan hingga tidak hadir secara fisik.

    Namun dalam draf rencana amandemen UU itu, ditambah satu poin yakni hasil evaluasi dari DPR.

    Selain penegasan mengenai evaluasi, draf tersebut juga menekankan bahwa DPR dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap Dewan Komisioner LPS, Dewan Komisioner OJK dan Dewan Gubernur BI. Hasil rekomendasi evaluasi tersebut bersifat mengikat.

    Adapun Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro tidak membantah mengenai proses amandemen beleid tersebut. Dia hanya memastikan proses pembahasan masih berlangsung. “Belum final, lagi proses pembahasan.”

  • Fakta-Fakta Kenaikan UMP 2026: Bocoran Formula hingga Penolakan Buruh

    Fakta-Fakta Kenaikan UMP 2026: Bocoran Formula hingga Penolakan Buruh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh hingga pengusaha tengah harap-harap cemas menantikan penetapan kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat ini.

    Belum diketahui pasti berapa besaran kenaikan upah minimum pada 2026. Namun, kalangan buruh telah menyatakan penolakan terhadap formula yang disebut-sebut bakal digunakan pemerintah untuk merumuskan kenaikan UMP 2026.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan. Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

    Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%. Angka tersebut di bahwa tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beebrapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah.

    Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut. Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Demo Buruh Besar-Besaran

    Lebih lanjut, Said Iqbal menegaskan bahwa kalangan buruh akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran mulai 7 Desember 2025. Aksi demo ini dilakukan sehari menjelang pengumuman kenaikan UMP 2026 yang disebut akan dilaksanakan oleh pemerintah pada 8 Desember 2026.

    “KSPI, Partai Buruh, dan 72 organisasi dalam Koalisi Serikat Pekerja menyatakan siap melakukan aksi besar jika pemerintah tetap memaksakan RPP Pengupahan dan menetapkan kenaikan upah sebesar 4,3% pada 8 Desember 2025,” ujarnya.

    Dia menuturkan, aksi demonstrasi akan dimulai sehari sebelumnya, pada 7 Desember 2025, dan berlanjut setelah pengumuman.

    Bahkan dia menekankan bakal menggerakkan setidaknya 5 juta buruh dalam aksi demonstrasi penolakan RPP Pengupahan tersebut.

    “Bahkan mogok nasional dengan melibatkan lima juta buruh akan dipertimbangkan bila pemerintah tetap bersikeras. Bila perlu, mogok nasional lima juta buruh stop produksi,” ujarnya.

    Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026. Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu.

    Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6% sampai 7%, yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha. Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5% hingga 6,8%, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli. 

    “Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah,” pungkasnya.

    Respons Pengusaha

    Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan bahwa kajian besaran UMP 2026 tak hanya memperhatikan kemampuan dunia usaha, melainkan juga aspek kesejahteraan pekerja.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pihaknya bersama asosiasi industri tengah menyiapkan usulan yang selaras dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5% pada 2026.

    “Kita ketahui bahwa untuk UMP ini sesuatu yang bersifat competitiveness buat para pengusaha, tapi kami juga sadar bahwa aspek dari sisi pekerja harus diperhatikan baik-baik,” kata Anindya di sela acara Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Selasa (2/12/2025).

    Dia melanjutkan bahwa komunikasi terus dijalin agar keberlanjutan usaha dan pekerja dapat tercapai, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Komunikasi yang sudah ada ujungnya kita pikirkan bagaimana bisa tumbuh kompetitif, tapi juga memikirkan tentunya saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan,” pungkas Anindya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan bahwa baik bagi pelaku usaha maupun pekerja, kenaikan upah minimum harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebutuhan hidup layak (KHL).

    “Formula itu sudah menyangkut masalah tadi, masalah ekonomi, produktivitas, KHL, dan lain-lain. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa ini [UMP harus naik] 7%, 8%, enggak bisa,” kata Shinta saat ditemui usai media briefing di Kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

    Menurutnya, Apindo tidak mengajukan persentase kenaikan UMP 2026 secara spesifik, melainkan memberikan masukan untuk indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula.

    Shinta menjelaskan bahwa alfa yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah akan menjadi catatan bagi Dewan Pengupahan daerah setempat untuk menentukan besaran kenaikan UMP yang ideal.

    Selain itu, dia memandang bahwa kepastian formula kenaikan UMP akan menambah peluang bahwa investor akan menanamkan modal di Indonesia, karena perusahaan akan dapat memperhitungkan biaya tenaga kerja dengan lebih terukur.

    “Jadi ini yang saya rasa perlu ketegasan, kita perlu konsistensi. Supaya investor itu bisa masuk ke Indonesia, dia tahu seperti apa nantinya biaya tenaga kerja di Indonesia,” ujar Shinta.

    Formula Baru Kenaikan UMP

    Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah.

    Menaker Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Yassierli menjelaskan bahwa rumusan penyesuaian upah itu akan diumumkan dalam waktu dekat. “Tunggu saja,” ujarnya singkat.

    Sementara itu, Menaker juga mengajak semua serikat pekerja/buruh untuk berkolaborasi meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Dia mengingatkan bahwa ada 150 juta angkatan kerja di Indonesia, dan 60% di antaranya bekerja di sektor informal.

    “Kita perlu berkolaborasi agar semua angkatan kerja mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak,” kata Yassierli.

    Pemerintah, lanjut Menaker, menyediakan balai-balai kerja yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill pekerja agar tetap bisa bersaing mengikuti perkembangan teknologi.

    Sebelumnya, Menaker Yassierli menyebutkan pengumuman besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat diterapkan mulai Januari 2026.

    “Kita berharap dari patokan jadwal, tentu sebelum 31 Desember 2025, jadi untuk diterapkan Januari,” kata Yassierli Jakarta, Rabu (26/11).

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait formula pengupahan menggantikan ketentuan sebelumnya, agar lebih adaptif terhadap kondisi tiap daerah.

    Menurut Yassierli, penyusunan regulasi dilakukan melalui dialog sosial dengan pemangku kepentingan agar tercapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha.

    Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 menjadi komponen utama dalam formula penentuan UMP tahun 2026.

    Data pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2025 digunakan mengingat keputusan UMP harus ditetapkan sebelum 31 Desember 2025.

  • Amazon Rilis Cip AI Trainium3, Siap Goyang Dominasi NVIDIA

    Amazon Rilis Cip AI Trainium3, Siap Goyang Dominasi NVIDIA

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi Amazon Web Services (AWS) kembali menegaskan ambisinya untuk menggoyang dominasi Nvidia di pasar perangkat keras kecerdasan buatan (AI). 

    Dalam gelaran konferensi AWS re:Invent 2025, perusahaan secara resmi memperkenalkan generasi terbaru dari cip pesaing Nvidia, yakni Trainium3. Melansir dari TechCrunch Kamis (04/12/2025), CEO Amazon Andy Jassy menyoroti besarnya potensi pasar cip AI saat ini. 

    Meskipun menumbangkan dominasi total Nvidia mungkin sulit, Jassy menegaskan bahwa masih terdapat peluang pendapatan senilai ratusan miliar dolar bagi perusahaan yang mampu mengambil sebagian pangsa pasar tersebut.

    Andy Jassy mengungkapkan data internal mengenai kinerja bisnis cip mereka. Dia menyatakan optimismenya terhadap lini produk Trainium yang kini telah memiliki traksi pasar yang signifikan.

    “Bisnis Trainium2 memiliki run-rate pendapatan miliaran dolar, dengan lebih dari 1 juta cip dalam produksi, dan lebih dari 100.000 perusahaan menggunakannya sebagai mayoritas penggunaan di Bedrock saat ini,” ujar Jassy.

    Dalam pengumuman resminya, Amazon mengklaim bahwa Trainium3 memiliki performa 4x kali lebih cepat dengan penggunaan daya yang lebih efisien dibandingkan pendahulunya, Trainium2. 

    Peluncuran ini menjadi sinyal kuat bahwa Amazon serius menggarap infrastruktur perangkat keras sendiri.

    Menurut Jassy, alasan utama cip AI Amazon memenangkan hati pelanggan komputasi awan mereka yang sangat besar adalah faktor efisiensi biaya. Cip tersebut diklaim memiliki keunggulan harga-performa yang menarik dibandingkan opsi GPU lainnya di pasar. 

    Untuk memperdalam konteks mengenai sumber pendapatan miliaran dolar tersebut, CEO AWS Matt Garman memberikan wawasan tambahan dalam wawancaranya dengan CRN. Garman mengonfirmasi bahwa salah satu pelanggan terbesar yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan ini adalah Anthropic.

    “Kami melihat traksi yang sangat besar dari Trainium2, terutama dari mitra kami di Anthropic yang telah kami umumkan dalam Project Rainier, di mana terdapat lebih dari 500.000 cip Trainium2 yang membantu mereka membangun generasi model berikutnya untuk Claude,” ujar Garman.

    Project Rainier merupakan klaster server AI paling ambisius milik Amazon, yang tersebar di beberapa pusat data di Amerika Serikat dan mulai beroperasi pada Oktober lalu. Proyek ini dibangun khusus untuk melayani kebutuhan komputasi Anthropic yang melonjak tajam. 

    Sebagai catatan, Amazon merupakan investor utama di Anthropic. Sebagai imbal balik investasi tersebut, Anthropic menjadikan AWS sebagai mitra pelatihan model utamanya, meskipun layanan Anthropic kini juga tersedia di cloud Microsoft melalui cip Nvidia. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Sanksi & Konflik Tekan Rantai Pasok, Biaya Pengiriman Komoditas Melonjak Tajam!

    Sanksi & Konflik Tekan Rantai Pasok, Biaya Pengiriman Komoditas Melonjak Tajam!

    Bisnis.com, JAKARTA — Konflik geopolitik, sanksi, dan peningkatan produksi komoditas telah mengacaukan rantai pasok dunia. Situasi itu telah mengakibatkan tarif pengiriman komoditas global, mulai dari energi hingga bijih curah, melonjak tajam.

    Melansir Bloomberg pada Kamis (4/12/2025), pendapatan harian kapal tanker pengangkut minyak mentah di rute-rute utama mencatat lonjakan terbesar sepanjang tahun ini, melesat hingga 467%. 

    Sementara itu, tarif angkutan gas alam cair (LNG) meningkat lebih dari empat kali lipat, dan biaya pengiriman komoditas seperti bijih besi naik sekitar dua kali lipat. Kenaikan tersebut cukup kontras dengan pola musiman, di mana ongkos angkut biasanya melemah pada akhir tahun seiring turunnya permintaan.

    Lonjakan tarif terjadi karena waktu tempuh kapal di lautan semakin panjang akibat perubahan rute pengiriman. Sejumlah eksekutif pelayaran memperkirakan kondisi pasar yang ketat akan berlanjut setidaknya hingga awal tahun depan.

    “Kami melihat pasar pengapalan fisik yang benar-benar ketat, seperti era lama,” kata CEO Frontline Management AS, Lars Barstad, dalam paparan kinerja perusahaan pada akhir bulan lalu. 

    Perusahaan tersebut mengoperasikan armada tanker minyak, termasuk kapal pengangkut minyak raksasa (very large crude carriers/VLCC). 

    “Kami sama sekali belum melihat tanda-tanda pelemahan,” ujarnya.

    Untuk segmen tanker minyak mentah, kenaikan tarif dipicu peningkatan produksi di Timur Tengah serta lonjakan permintaan Asia terhadap pasokan minyak setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua raksasa minyak Rusia. 

    Di sisi lain, tarif pengapalan LNG dari AS ke Eropa belakangan mencapai level tertinggi dalam dua tahun, seiring proyek-proyek baru di Amerika Utara menyerap lebih banyak kapal untuk pengiriman bahan bakar tersebut.

    Indikator acuan kapal curah yang mengangkut komoditas seperti gandum dan bijih besi juga naik ke level tertinggi dalam 20 bulan pada akhir November. Kenaikan dipicu ekspektasi beroperasinya proyek besar bijih besi di Guinea serta gangguan cuaca di sekitar China yang menekan pasokan.

    Secara lebih luas, konflik di sekitar jalur-jalur kritis turut mendongkrak biaya pengiriman. Serangan kelompok Houthi yang didukung Iran terhadap kapal dagang di Laut Merah memaksa sebagian armada berlayar memutar lewat Afrika. 

    Kondisi ini meningkatkan “ton-miles” indikator permintaan yang mengalikan volume muatan dengan jarak tempuh bmenandakan kargo kini harus diangkut lebih jauh dari biasanya.

    Meski tarif pengapalan sedikit turun dari puncaknya di akhir November, biaya yang masih tinggi telah mengguncang berbagai segmen pasar pelayaran. Sejumlah pembeli LNG asal AS dikabarkan mempertimbangkan menunda pemuatan kargo, sementara para pemilik tanker berupaya memaksimalkan pendapatan.

    Dalam beberapa pekan terakhir, operator supertanker memilih rute pelayaran yang lebih panjang demi mengunci laba lebih besar. Kondisi ini mendorong sebagian kilang India menggunakan dua kapal yang lebih kecil—alih-alih satu kapal besar seperti biasa—untuk memastikan pengiriman minyak dari Timur Tengah tetap tepat waktu, menurut para pialang kapal.

    Namun, di tengah lonjakan laba yang jarang terjadi setelah bertahun-tahun tertekan, perusahaan pelayaran tetap bersikap hati-hati dalam melakukan ekspansi armada maupun mengambil keputusan strategis besar. 

    Harga kapal baru tergolong mahal, sementara tarif pengangkutan berpotensi kembali jatuh seiring bertambahnya jumlah kapal dan kemungkinan dibukanya kembali jalur Laut Merah.

    “Sebagai pemilik kapal, tentu Anda sudah menikmati keuntungan dan tidak berada dalam tekanan. Tapi suasananya juga belum bisa dibilang euforia, karena prospek industri masih penuh ketidakpastian” kata Direktur Drewry Maritime Services, Jayendu Krishna.

  • CEO IBM Khawatir Investasi Masif Data Center AI Berakhir Boncos

    CEO IBM Khawatir Investasi Masif Data Center AI Berakhir Boncos

    Bisnis.com, JAKARTA — CEO IBM Arvind Krishna menilai investasi masif yang digelontorkan perusahaan teknologi terhadap pembangunan pusat data AI tidak memiliki jalan yang realistis untuk pengembalian investasi (ROI).

    Dia menuding euforia tersebut hanyalah fantasi belaka. Pasalnya, dalam wawancara di podcast Decoder, Krishna membedah hitungan finansial yang dinilainya tidak masuk akal tersebut.

    Krishna menggunakan pendekatan matematis sederhana berdasarkan biaya infrastruktur saat ini. Biaya pembangunan pusat data berkapasitas satu gigawatt diperkirakan mencapai US$80 miliar atau setara Rp1.328 triliun.

    Dengan ambisi global industri teknologi yang menargetkan kapasitas hingga 100 gigawatt demi mengejar AGI, total belanja modal yang dibutuhkan mencapai angka fantastis tersebut ialah US$8 triliun atau sekitar Rp132.800 triliun.

    “Menurut saya, tidak ada cara untuk mendapatkan pengembalian atas itu. Belanja modal US$8 triliun berarti Anda membutuhkan laba sekitar US$800 miliar hanya untuk membayar bunga pinjaman,” tegas Krishna mengutip dari Business Insider Kamis (04/12/2025).

    Beban ini makin berat karena faktor depresiasi. Cip AI memiliki umur ekonomis pendek, sekitar lima tahun, sebelum harus diganti total. Hal ini menjadikan infrastruktur AI sebagai aset yang menyusut nilainya dengan sangat cepat.

    Analisis Krishna ini menantang langsung visi CEO OpenAI, Sam Altman, yang justru mendesak penambahan kapasitas energi 100 gigawatt per tahun. Krishna menyebut keyakinan Altman tersebut sebagai sebuah “harapan”, bukan kalkulasi bisnis yang jitu.

    Krishna juga pesimistis bahwa teknologi Large Language Model (LLM) saat ini mampu berevolusi menjadi AGI. Dia memprediksi peluang tercapainya AGI tanpa penemuan teknologi baru hanya 0-1%.

    Sebagai informasi, AGI merupakan terobosan teknologi yang disepakati saat AI dapat menyelesaikan tugas-tugas rumit dengan lebih baik daripada manusia.

    Pandangan ini sejalan dengan sejumlah tokoh teknologi lain, termasuk pendiri Google Brain Andrew Ng yang menyebut AGI “terlalu dibesar-besarkan”. Sementara itu, Ilya Sutskever yang menyatakan era “scaling”  atau era memperbesar daya komputasi untuk meningkatkan kecerdasan mungkin sudah berakhir.

    Meski skeptis terhadap AGI, Krishna tetap optimis pada kegunaan praktis AI korporat. Menurutnya, teknologi yang ada saat ini sudah cukup untuk membuka produktivitas bernilai triliunan dolar, tanpa perlu mengejar mimpi AGI yang memakan biaya irasional. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Majelis Hakim Tetapkan Total Suap Putusan Lepas Kasus CPO Rp39,1 M

    Majelis Hakim Tetapkan Total Suap Putusan Lepas Kasus CPO Rp39,1 M

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan total suap yang diterima terkait kasus dugaan suap terhadap putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada 2023-2025 sebesar Rp39,1 miliar.

    Uang tersebut diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan periode 2024-2025 Muhammad Arif Nuryanta; tiga hakim nonaktif (Djuyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarief Baharuddin); serta Mantan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan.

    “Dengan demikian unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi,” ujar hakim anggota Andi Saputra dalam sidang pembacaan putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus yang dikutip dari Antara, Kamis (4/12/2025).

    Andi memerinci uang suap diterima para terdakwa dalam dua tahap, yakni Arif menerima total Rp14,73 miliar yang meliputi Rp3,44 miliar dan Rp11,29 miliar. 

    Kemudian, Wahyu menerima total Rp2,36 miliar yang terdiri atas Rp808,7 juta dan Rp1,55 miliar serta Djuyamto menerima total Rp9,21 miliar meliputi Rp1,3 miliar, Rp7,89 miliar, serta Rp24,02 juta.

    Lalu, Agam menerima uang suap sebesar Rp6,4 miliar yang terdiri atas Rp1,3 miliar dan Rp5,1 miliar serta Ali menerima sejumlah Rp6,4 miliar meliputi Rp1,3 miliar dan Rp5,1 miliar.

    Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Djuyamto, Wahyu, Arif, Agam, dan Ali dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan sistem sel putus, yaitu adanya pembagian tugas secara diam-diam, yang menunjukkan telah terjadinya niat jahat atau mens rea.

    Niat jahat dimaksud, lanjut Andi, yakni dengan mengatur alur proses estafet pemberian uang dengan maksud dan tujuan apabila perbuatan itu terungkap, maka antar-sel menjadi terputus meski tidak ada kesepakatan yang diucapkan di antara kelima terdakwa.

    Dalam kasus tersebut, kelima terdakwa telah divonis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima suap yang dilakukan secara bersama-sama.

    Dengan demikian, kelimanya dijatuhkan hukuman penjara, denda, dan uang pengganti. Secara perinci, Djuyamto, Ali, dan Agam masing-masing dikenakan pidana penjara selama 11 tahun; Arif selama 12 tahun dan 6 bulan; serta Wahyu selama 11 tahun dan 6 bulan.

    Kemudian, kelima terdakwa masing-masing dijatuhkan pidana denda sebanyak Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Sementara, uang pengganti yang dijatuhkan kepada Djuyamto sebesar Rp9,1 miliar; Ali Rp6,4 miliar; Agam Rp6,4 miliar; Arif Rp14,73 miliar; dan Wahyu Rp2,36 miliar.

    Pembayaran uang pengganti diberikan dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 4 tahun penjara untuk Djuyamto, Agam, Ali, dan Wahyu serta 5 tahun penjara untuk Arif.

  • Indonet (EDGE) Pertimbangkan Bangun Data Center AI Ready Jumbo 2026

    Indonet (EDGE) Pertimbangkan Bangun Data Center AI Ready Jumbo 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indointernet Tbk. (EDGE) atau Indonet tengah mengkaji pembangunan pusat data atau data center baru di luar kota seiring dengan tingginya permintaan terhadap layanan tersebut. Data center tersebut telah siap mendukung layanan kecerdasan buatan (AI).

    Direktur Operasional Indonet Agus Ariyanto mengatakan perusahaan saat ini memiliki dua infrastruktur data center yang terletak di dalam kota (in town) yaitu H1 dan H2. Masing-masing memiliki kapasitas 6 megawatt (MW) dan 23 MW. Alhasil secara total ada 29 MW. Dari jumlah tersebut, data center pertama telah terisi penuh, sementara itu data center kedua memiliki utilisasi 70%.

    Agus memperkirakan tahun depan seluruh kapasitas data center perusahaan akan penuh seiring dengan tingginya permintaan terhadap layanan pusat data. Oleh sebab itu, perusahaan mempertimbangkan untuk memulai pembangunan data center baru di luar kota, dengan kapasitas yang lebih besar dari 23 MW.

    Adapun alasan pembangunan data center berikutnya di luar kota adalah untuk menampung kebutuhan perusahaan hyperscale yang umumnya membutuhkan data center dengan kapasitas besar di atas 10 MW. Selain itu, data center di luar kota juga dapat menjadi cadangan atau backup dari H1 dan H2, sehingga keandalan layanan data center Indonet makin kuat.

    “Kami proyeksi pada 2026 itu [data center H2] akan penuh, jadi kita akan ada plan lagi untuk pembangunan next H2 berikutnya. Harusnya kita lakukan di tahun depan,” kata Agus kepada Bisnis, Rabu (3/12/2025). 

    Sekadar informasi, Indonet termasuk perusahaan yang memiliki bisnis data center cukup moncer. Pada kuartal III/2025, perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp372 miliar dari bisnis data center atau meningkat 26% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Bisnis data center menjadi kontributor terbesar bagi Indonet dengan kontribusi sebesar 47,3% dari total pendapatan perusahaan yang sebesar Rp785 miliar pada periode tersebut. Sejumlah perusahaan raksasa teknologi global dan layanan keuangan mempercayakan penyimpanan datanya di Indonet.

    Agus juga mengatakan pertumbuhan bisnis data center perusahaan tidak terlepas dari hype AI yang terjadi saat ini. Kebutuhan akan latensi layanan yang rendah mendorong perusahaan-perusahaan teknologi untuk mendekatkan data mereka kepada pelanggan, sehingga data center Indonet – yang sudah support untuk AI – menjadi pilihan.

    “Secara enggak langsung dengan adanya kebutuhan AI ini otomatis mereka juga butuh data center-nya sendiri. Data center kami H1 ataupun H2 itu AI ready dan untuk nanti yang ke depannya kita pun juga bangun sudah AI ready juga,” kata Agus.

    Data center AI ready adalah pusat data yang sejak desain awal disiapkan untuk menjalankan beban kerja AI yang sangat berat, mulai dari training sampai inference, pendinginan, jaringan, dan penyimpanan yang jauh lebih tinggi dibanding data center tradisional.

    Fasilitas  ini memungkinkan cluster GPU/accelerator berkepadatan tinggi bekerja stabil, efisien, dan bisa diskalakan sesuai pertumbuhan kebutuhan AI.

    Data center ini umumnya dilengkapi dengan server performa tinggi, jaringan dengan bandwidth tinggi hingga 100-400 Gbps per link, serat optik, dukungan listrik dan sistem pendingin tingkat tinggi.

  • Banjir Sumatra, Komdigi Ungkap 60% Menara Telekomunikasi Terdampak di Aceh Belum Beroperasi

    Banjir Sumatra, Komdigi Ungkap 60% Menara Telekomunikasi Terdampak di Aceh Belum Beroperasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan para operator seluler telah mengembalikan lebih dari 90% menara pemancar di wilayah terdampak banjir Sumatra beroperasi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemulihan layanan komunikasi menjadi prioritas pemerintah agar kebutuhan warga dan koordinasi penanganan bencana tetap berjalan.

    “Para operator seluler melaporkan, di Sumbar [Sumatra Barat] sudah 95% pulih dan Sumut [Sumatera Utara] 90%. Untuk Aceh, kendala listrik masih menyebabkan sekitar 60% menara tidak beroperasi,” kata Meutya dalam keterangan resmi pada Selasa (2/12/2025).

    Dia memastikan pemerintah bersama operator dan PLN terus bekerja agar layanan segera pulih sepenuhnya. Per Senin (1/12/2025) pukul 00.00 WIB, total menara yang mengalami gangguan di tiga provinsi mencapai 2.804 unit, terdiri atas 1.969 menara di Aceh, 681 di Sumatra Utara, dan 154 di Sumatra Barat.

    Menurut Meutya, pemulihan di Aceh ditargetkan meningkat signifikan dalam empat hari ke depan seiring percepatan perbaikan pasokan listrik oleh PLN. Pemerintah juga bekerja sama dengan TNI untuk mempercepat distribusi material perbaikan ke daerah yang sulit dijangkau.

    Meutya mengimbau masyarakat tetap waspada, mengikuti arahan petugas, serta memanfaatkan kanal resmi untuk informasi bencana melalui tautan https://s.id/TanggapBencanaSumatra.

    Di sisi lain, Komdigi juga membuka Posko Dukungan Psikososial bagi anak-anak terdampak banjir di Sumatra sebagai ruang aman untuk bermain, belajar, dan memulihkan kondisi psikologis selama masa pemulihan. Posko pertama dibuka di Masjid Alhafiz, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang,

    Korban Banjir Sumatra

    Sementara itu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 Desember 2025 pagi, korban bencana banjir dan longsor Sumatra yang mencakup Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh mencapai 780 orang meninggal. Sebanyak 10.400 rumah rusak di 51 kabupaten dan kota. 

    BNPB juga mencatat sebanyak 564 jiwa masih dinyatakan hilang serta 2.600 orang lainnya terluka. 

    Berdasarkan wilayah, korban meninggal banjir Sumatra terbesar terjadi di Sumatra Utara dengan 299 orang meninggal, di Aceh sebanyak 277 orang meninggal, serta Sumatra Barat 244 orang meninggal.

    Sementara itu berdasarkan kabupaten/kota, korban bencana terbesar terjadi di Agam, Sumatra Barat dengan 147 meninggal, Aceh Utara (112), Tapanuli Tengah (86), Tapanuli Selatan (79), Sibolga (52), Aceh Tamiang (39), Tapanuli Utara (34), dan lainnya tersebar di 43 kabupaten kota.